BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Anggaran Penanganan Stunting Diminta Proporsional

    Anggaran Penanganan Stunting Diminta Proporsional

    SERANG, BANPOS – Pengalokasian anggaran sebesar Rp200 juta ke setiap kelurahan di Kota Serang untuk penanganan stunting, disorot oleh dewan. Pasalnya, anggaran untuk penanganan stunting harus proporsional, sesuai dengan kondisi dan kerawanan stunting di masing-masing kelurahan.

    Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, mengatakan bahwa pengalokasian anggaran sebesar Rp200 juta untuk penanganan stunting di kelurahan memang baik. Namun, tidak bisa nilainya disamaratakan untuk setiap kelurahan.

    “Itu sih kalau untuk penanganan dan benar-benar tertuju pada yang kena, itu baik sih. Cuma kalau sama rata, menurut saya itu tidak semua kelurahan ada stunting. Tiap kecamatan, tiap kelurahan itu berbeda jumlahnya,” ujarnya, Selasa (16/8).

    Ia mengatakan, Pemkot Serang dalam melakukan penganggaran tentunya harus melihat kondisi dan situasi anak yang berstatus stunting terlebih dahulu. Begitu pula jika anggaran itu digunakan untuk pencegahan, harus dilihat dari potensi kerawanan stunting.

    “Jika memang ini anggarannya untuk pencegahan, bisa saja. Tapi tetap kan dalam melakukan penganggarannya itu tidak bisa merata. Tentu nilainya harus disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kelurahan,” katanya.

    Ria menuturkan, agar dalam mengalokasikan anggaran tersebut dapat tepat, Pemkot Serang harus benar-benar memastikan data anak yang berstatus stunting sudah mutakhir. Dari situ, Pemkot Serang dapat mengalokasikan besaran anggaran untuk masing-masing kelurahan.

    “Idealnya ya Pemerintah Kota harus mendata jumlah anak yang stunting. Lalu bagaimana langkah penanganannya sehingga mereka bisa tumbuh kembang dengan sehat kembali. Baru dilakukan penganggaran, berdasarkan programnya,” tutur dia.

    Selain itu, penganggaran untuk program penanganan stunting, tentunya akan berbeda dengan anggaran untuk program pencegahan. Sebab, anggaran program penanganan dipastikan harus lebih besar dari pencegahan.

    “Perlu diperhatikan juga bahwa program untuk penanganan dan pencegahan itu berbeda. Artinya, dari segi penganggaran pun berbeda. Maka seharusnya, nilainya tidak dipukul rata setiap kelurahan sebesar Rp200 juta. Harusnya kelurahan yang banyak, anggarannya yang diperbesar,” ucapnya.

    Terkait dengan Kota Serang yang dinilai masih masuk ke zona aman stunting, menurut Ria hal itu tidak boleh menjadi hal yang sifatnya melenakan. Sebab jika terlena, maka Pemkot Serang akan terbebani ketika Kota Serang masuk ke zona tidak aman stunting.

    “Kita jangan tergiur dengan status yang disebut zona aman stunting. Tapi yang harus kita lihat adalah bahwa di Kota Serang masih ada stunting. Mau dibilang ada satu atau dua orang, ya harus ditanggulangi. Apalagi ini sudah ribuan. Jangan sampai bergerak hanya ketika sudah masuk zona tidak aman,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Serang, Nanang Saefudin, mengungkapkan bahwa Pemkot Serang di tahun 2023 mengalokasikan anggaran khusus untuk kelurahan, sebagai upaya menekan angka stunting.

    Nanang yang juga merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) serta Ketua TAPD Kota Serang ini juga mengaku telah mengalokasikan anggaran ke beberapa OPD, dengan tujuan yang sama.

    Secara rinci, ia menyampaikan bahwa setiap kelurahan akan menerima anggaran tambahan sebesar Rp200 juta dari APBD. Dari jumlah tersebut, Rp50 juta khusus dialokasikan untuk penanganan stunting seperti penambahan makanan gizi dan lain sebagainya.

    “Anggaran khusus penanganan stunting per kelurahan per Rp200 juta di tahun 2023, untuk stunting rata-rata sekitar Rp50 juta,” katanya.

    Nanang mengungkapkan saat ini yang menjadi fokus utama penurunan stunting adalah Kecamatan Kasemen menjadi fokus. Akan tetapi, ia menegaskan bukan berate pihaknya mengabaikan kecamatan lainnya.

    “Fokus Kasemen, karena memang jumlahnya relatif paling banyak dibandingkan kecamatan yang lain,” terangnya.

    Diakhir ia mengatakan bahwa langkah pertama yang dilakukan dimulai dari sisi perencanaan. Perekonomian menjadi masalah utama yang kemudian sangat berpengaruh terhadap pemberian gizi bagi anak.

    “Kita harus rencanakan dengan baik, ini yang menjadi masalah utama masalah ekonomi, Ini harus ada pemberdayaan, bagaimana masyarakat secara ekonomi mampu melaksanakan kewajiban memberikan asupan gizi kepada anak-anaknya,” tandas Nanang. (DZH/AZM)

  • Ekonomi Banten di Atas Rata-Rata Nasional

    SERANG, BANPOS – Perekonomian Provinsi Banten di triwulan ke II tahun 2022 tumbuh pada angka 5,70 persen, melampaui angka laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,44 persen.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT RI Ke-77 di Lapangan Masjid Raya Al-Bantani, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (17/8) mengungkapkan, dalam rangka memaknai Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-77, Provinsi Banten telah berjuang dan akhirnya mampu bangkit dari dampak Pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir. Bahkan  ekonomi  diatas rata-rata nasional pada triwulan ke II tahun 2022.

    “Hari ini bertepatan kita peringati Hari Kemerdekaan RI yang Ke-77. Kemarin Bapak Presiden telah menyampaikan Pidato Kenegaraan, bahwa di situasi yang sulit Indonesia tetap bangkit,” ungkap Al.

    “Ada hal yang telah kita capai atas semua kesulitan itu. Saya sampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja bersama. Satu indikator makro telah dicapai, pertumbuhan ekonomi Banten mampu melebihi nasional. Faktanya statistik pertumbuhan ekonomi nasional 5,44 persen, Provinsi Banten tumbuh 5,70 persen. Ada perkembangan setelah pandemi dan krisis dunia kita mulai bangkit,” tambahnya.

    Dijelaskannya, perjuangan untuk memperoleh pencapaian tersebut tidaklah mudah. Menurutnya, membangun di situasi normal adalah hal yang mudah dilakukan, namun membangun dalam situasi dan kondisi yang sulit saat pandemi merupakan hal yang tidak mudah dilakukan dan butuh perjuangan serta peran semua pihak. Seluruh stakeholder pembangunan di Provinsi Banten telah dan terus bahu membahu bekerja keras bersama Forkopimda, Bupati/Walikota, serta utamanya masyarakat agar Banten lekas bangkit.

    “Oleh karenanya, saya atas nama rakyat Banten menghaturkan terima kasih dan penghormatan yang tinggi kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden dan Ibu/Bapak Menteri atas segala dedikasi dan kerja sehingga kita semua dapat berada dalam kondisi saat ini. Stabilitas politik yang baik, pertumbuhan ekonomi terus bangkit,” ungkapnya.

    “Sekarang kondisinya cukup terkendali, sehingga kita mulai beraktivitas seperti biasa namun tetap menerapkan Prokes (Protokol Kesehatan-red) dalam kehidupan sehari-hari. Saya imbau masyarakat untuk ikut vaksinasi khususnya dosis tiga atau booster,” tambahnya.

    Dikatakan, dalam merefleksikan Kemerdekaan Indonesia, jauh sebelum 77 tahun sudah terjadi perjuangan yang tidak mudah. Oleh karenanya, pihaknya meminta para generasi muda penerus bangsa untuk terus mengasah kemampuan dan kekuatan agar mampu memikul tanggung jawab meneruskan cita-cita pendiri bangsa.

    “Saya ajak semuanya untuk menguatkan tekad, luruskan niat untuk terus melanjutkan perjuangan para pendiri negeri yang setiap tahun kita peringati. Sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan,” tutup Al Muktabar.

    Rangkaian Upacara dimulai pukul 08.00 Wib, dilanjutkan prosesi pengibaran Merah Putih, mengheningkan cipta, Pembacaan Teks Proklamasi oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni, Pembacaan Teks Pancasila oleh Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho dan pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh Danrem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Yunianto.

    Bertindak selaku Komandan Upacara yakni Mayor Inf. Eko Asmani (Komandan Detasemen Korem 064/MY), Perwira Upacara yakni Mayor Inf. Indra Gunawan (Pasi Binpers Korem 064/MY), Komandan Pasukan Pengibar Bendera yakni Lettu Inf. Ali Romadlon (Komandan Unit 1 Tim 2 Detasemen 2 Batalyon II Grup I Kopassus), pembawa baki Zaskia Ramadhani, pengibar bendera yakni Rifky Fadlan Ramadhani, Al Riza Kamalu Zaman dan Moch. Hezi Zazuli.

    Upacara ditutup dengan pembacaan doa oleh Kepala Kanwil Agama Provinsi Banten Nanang Fatchurrahman.(RUS/PB

  • Merah Putih Berkibar di Selat Sunda dan Tanjung Lesung

    Merah Putih Berkibar di Selat Sunda dan Tanjung Lesung

    CILEGON, BANPOS – Berbagai cara dilakukan dalam rangka memperingati dan memeriahkan HUT RI ke 77. Hal yang unik dilakukan terpisah, yaitu mengadakan kegiatan upacara pengibaran bendera merah putih yang dilakukan di bawah laut Selat Sunda serta di Tanjung Lesung.

    Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) menggelar upacara pengibaran bendera merah putih bawah laut, Rabu (17/8). Upacara tersebut dilaksanakan di dasar perairan Pulau Sanghyang Banten, diikuti oleh 60 peserta upacara.

    Dimana para peserta upacara pengibaran bendera merah putih dasar laut, merupakan pasukan gabungan dari Lanal Banten, Polri, Basarnas, kalangan industri, serta para penyelam berlisensi di Banten. Perayaan HUT ke 77 Kemerdekaan RI ini diawali dengan sejumlah rangkaian acara. Yakni penyerahan bendera merah putih kepada ratusan nelayan yang berada di perairan Banten, untuk dipasang di masing-masing kapal. Selain penyerahan bendera merah putih kepada para nelayan, juga dilakukan transplantasi terumbu karang di atas KRI Siwar 646.

    Ketua POSSI Banten Letkol Laut (P) Dedi Komarudin mengatakan, upacara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan untuk menghormati perjuangan para pahlawan. Lebih lanjut, Dedi mengatakan banyak sekali pahlawan kemerdekaan yang gugur di medan pertempuran, sehingga jasanya perlu diingat.

    “Esensi dari acara ini adalah untuk menghormati para pejuang yang gugur di medan pertempuran. Kita harus mengenang mereka, kemudian mendoakan,” kata Dedi di sela-sela acara.

    Dedi Komarudin yang juga Danlanal Banten ini mengatakan, upacara pengibaran bendera merah putih bawah laut ini adalah event tahunan yang telah digelar sejak 2017 lalu di Banten.

    Acara yang digelar tahun ini semakin meriah, yakni diikuti oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar. “Pak Pj Gubernur Banten mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir. Ikut pula pada acara ini Pak Sekda (Sekda Banten Trengoano), Pak Kapolres (Kapolres Cilegon AKBP Eko Tjahyo Untoro), Pak Walikota (Walikota Cilegon Helldy Agustian), dan masih banyak lagi,” tuturnya.

    Di tempat yang sama, Ketua POSSI Kota Cilegon Isro Mi’raj mengatakan jika pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih bawah laut adalah acara andalan POSSI Banten. Pada awalnya, kegiatan tersebut dipelopori oleh POSSI Kota Cilegon pada 2017 lalu.

    “Ini bermula dari inisiatif para divers POSSI Kota Cilegon menggelar upacara pengibaran bendera merah putih bawah laut pada 2017 lalu. Sekarang acaranya telah berubah menjadi event tingkat Provinsi Banten. Ini adalah kebanggaan tersendiri untuk kami,” kata Isro Mi’raj.

    Isro yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Cilegon ini mengungkapkan upacara pengibaran bendera merah putih bawah laut ini, menginspirasikan TNI AL untuk melaksanakan acara yang sama. Dimana TNI AL pun menggelar upacara pengibaran bendera merah putih bawah laut secara serentak se-Indonesia. “TNI AL mengejar rekor Muri dengan melaksanakan pengibaran bendera merah putih secara serentak. Ini sangat luar biasa,” kata Isro.

    Sementara itu, PJ Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan jika acara ini dibuat dalam sebuah rangkaian kegiatan. Dimana rangkaian kegiatan ini telah dimulai sejak Minggu 14 Agustus 2022, yakni bersih-bersih pantai, pelepasan penyu dan burung, juga pembagian sembako serta pengobatan gratis.

    “Rangkaian acaranya telah dilaksanakan sejak Minggu 14 Agustus 2022. Nah pembentangan bendera ini merupakan puncak acaranya,” katanya.

    Ia mengapresiasi acara tersebut, ia menilai acara tersebut selain unik juga menyehatkan, karena sekaligus berolahraga. Al Muktabar juga mengajak kepada seluruh pihak untuk mendoakan serta mengenang para pahlawan yang gugur di medan pertempuran. “Mari kita doakan bersama para pejuang kemerdekaan kita. Sehingga pada akhirnya rakyat Indonesia bisa merasakan kemerdekaan,” katanya.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian juga mengapresiasi dilaksanakannya acara tersebut. Menurut Helldy, dirinya telah mengikuti acara pengibaran bendera merah putih bawah laut untuk kedua kalinya.

    “Ini yang kedua kalinya saya mengikuti acara pengibaran bendera merah putih bawah laut. Ini acara yang bagus, juga bisa mempromosikan potensi wisata bawah laut perairan Pulau Sanghyang,” tandasnya.

    Terpisah, puluhan penyelam dan sejumlah pihak dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan Pemerintah Provinsi(Pemprov) Banten, melakukan upacara pengibaran bendera Merah Putih ditengah laut kawasan Tanjung Lesung, Pandeglang, Rabu (17/8).

    Selain melakukan pengibaran bendera Merah Putih, tim penyelam dan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang dan Banten, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta pihak lainnya melakukan penanaman mangrove dan terumbu karang.

    Ketua tim pelaksana kegiatan, Arif Nuryadin mengatakan, kegiatan parade pengibaran bendera Merah Putih sebagai peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke 77 ini mengusung tema “Tanjung Lesung Tanam Kembali”. Salah satu tujuannya untuk menggeliatkan kembali destinasi wisata.

    “Kawasan wisata di Tanjung Lesung ini kan sempat terdampak bencana tsunami pada tahun 2018 lalu. Dampaknya cukup dirasa oleh pelaku wisata, maka kegiatan parade pengibaran bendera ini untuk menggeliatkan lagi destinasi wisata,” kata Arif.

    Selain itu, penanaman ribuan pohon mangrove dan terumbu karang tersebut tujuannya untuk kegiatan reboisasi sesuai dengan tema yaitu “Tanam Kembali”, karena pasca bencana tsunami alam darat dan laut banyak mengalami kerusakan.

    “Makanya kita tanam kembali didarat dan dilaut. Di daratnya tanam mangrove dan di lautnya kita tanam terumbu karang,” ujarnya.

    Ia berharap, melalui kegiatan penanaman pohon mangrove dan terumbu karang tersebut, destinasi wisata baik wisata selam maupun wisata lainnya dapat dikenal lebih luas lagi.

    “Banten ini kan maritim, jadi banyak destinasi wisata termasuk wisata selam, sehingga perlu dikembangkan supaya lebih dikenal lagi,” ungkapnya.

    Terpisah, Sekretaris BPBD Pandeglang, Rahmat Jultika mengaku bahwa dalam kegiatan penanaman ribuan pohon mangrove dan terumbu karang, pihak BPBDPK Pandeglang ikut terlibat.

    “Iya, tadi beberapa personil dari BPBD juga hadir dalam acara itu,” katanya.(dhe/luk/pbn)

  • RS Hermina Dituding Abai Keselamatan

    RS Hermina Dituding Abai Keselamatan

    SERANG, BANPOS – Manajemen Rumah Sakit (RS) Hermina Ciruas diduga telah mengabaikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Hal itu lantaran RS Hermina Ciruas dituding membiarkan tembok yang dekat dengan pemukiman warga, yang kondisinya disebut sudah rapuh.

    Hal itu disampaikan oleh Peneliti Saung Hijau Indonesia (SAHID), Walinegara. Ia mengatakan bahwa seharusnya rumah sakit merupakan kawasan yang steril dan dengan melakukan penerapan SMK3 secara ketat.

    “Dengan mengutamakan kenyamanan maupun keamanan pengunjung, pasien maupun karyawan. Kondisi tersebut justru diduga telah diabaikan oleh Manajemen RS Hermina Ciruas,” ujar Walinegara, Selasa (16/8).

    Pasalnya menurut dia, berdasarkan laporan dari masyarakat, puluhan pegawai dan pengunjung RS Hermina Ciruas dapat dengan mudah keluar masuk kawasan tersebut melalui pintu belakang rumah sakit.

    “Tentunya ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Karena aktivitas lalu lalang tersebut sudah pasti mengganggu warga. Sedangkan sebenarnya pintu masuk RS Hermina Ciruas itu berada di depan, di jalan utama Serang-Jakarta,” ucapnya.

    Yang lebih mengkhawatirkan lagi menurut Walinegara, kondisi tembok yang membatasi kawasan rumah sakit dengan pemukiman warga dinilai telah rapuh. Ia mengatakan, tembok itu setiap waktu dapat roboh karena kondisi fisiknya yang sudah harus diperbaiki.

    “Disekitaran pintu akses belakang tersebut terdapat tembok sepanjang kurang lebih belasan meter dengan tinggi tiga meter, yang secara fisik sudah rapuh dan kapan saja tembok tersebut bisa roboh dan menimpa pengunjung maupun pegawai yang lalu lalang,” ungkapnya.

    Padahal menurutnya, RS Hermina Ciruas mengklaim telah mematuhi SMK3 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yang merupakan pelaksanaan dari pasal 87 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Selain itu, Walinegara juga menuturkan jika tembok yang membatasi rumah sakit dengan pemukiman warga, terdapat rembesan air yang diduga berasal dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Menurutnya, hal itu berbahaya mengingat IPAL itu berasal dari rumah sakit.

    “Pasal 1 Permenkes Nomor 7 tahun 2019 pasal 1 secara tegas mengamanatkan rumah sakit untuk memperhatikan kesehatan lingkungan. Mewujudkan lingkungan rumah sakit yang ramah lingkungan baik dari segi fisik maupun lainnya,” tuturnya.

    Manajemen RS Hermina Ciruas pun disebut telah mengabaikan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pihak manajemen. “Permenkes tersebut pada pasal 3 mewajibkan pihak rumah sakit untuk melakukan pengawasan, salah satunya berkaitan dengan kegiatan konstruksi atau renovasi rumah sakit. Ini yang kami anggap diabaikan oleh pihak manajemen,” tegasnya.

    Sementara itu, BANPOS mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak RS Hermina Ciruas. BANPOS mendatangi RS Hermina Ciruas pada Selasa (16/7) sekitar pukul 14.30 WIB. Penjaga di sana mulanya mengarahkan BANPOS kepada Hendro. Namun, Hendro kembali mengarahkan BANPOS untuk konfirmasi kepada Roni Albert Wijaya, yang disebut sebagai Direktur RS Hermina Ciruas.

    Sekitar 10 menit BANPOS menunggu Albert. Hingga akhirnya, Albert datang menghampiri BANPOS. Sayangnya, ia justru enggan memberikan konfirmasi kepada BANPOS, lantaran hanya ingin melakukan konfirmasi langsung kepada Redaktur BANPOS.(DZH/PBN)

  • Atut Dapat Remisi, Napi ‘Merdeka’

    SERANG, BANPOS – Pada peringatan HUT RI ke-77 ini, Kemenkumham memberikan ‘obral’ remisi kepada berbagai napi. Salah satu yang mendapatkan remisi tersebut adalah mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Sementara itu pemberian remisi ini juga menyebabkan beberapa napi mendapatkan ‘kemerdekaan’ lebih cepat.

    Diketahui, Atut divonis dalam dua perkara. Pertama adalah kasus penyuapan Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar, yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Pengadilan Tipikor memvonis 4 tahun penjara, namun Mahkamah Agung (MA) menambahkan hukuman kepada Atut  menjadi 7 tahun penjara.

    Dan pada kasus kedua, adalah pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten yang merugikan negara Rp79 miliar. Atut divonis 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 3 bulan penjara.

    Sementara itu, berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)  Banten memberikan remisi kepada Atut Chosiyah, ada  7.209 lainnya narapidana yang ada di Lapas dan Rutan Jajaran  Kemenkumham  Banten mendapatkan  Remisi Umum pada Peringatan HUT RI ke-77 tahun 2022 ini.

    Adapun secara rinci remisi yang diberikan dari Lapas Kelas I Tangerang sebanyak RK I 1.163 RK II 60, Lapas Kelas IIA Cilegon RK I 1.709 RK II 57, Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang RK I 1.758 RK II 17, LPP Kelas IIA Tangerang RK I 235 RK II 8, Lapas Kelas IIA Serang RK I 614 RK II 7, Lapas Kelas IIA Tangerang RK I 236 RK II 11, Lapas Kelas III Rangkasbitung RK I 42 RK I 1 orang, Lapas Kelas IIB Terbuka Ciangir RK I 10 orang, LPKA Tangerang RK I 59 RK II 3, Rutan Kelas I Tangerang RK I  916 RK II 55, Rutan Kelas IIB Pandeglang RK I 120 RK II 3, Rutan Kelas II B Serang RK I 123 RK II 3 orang.

    Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang, Yekti Apriyanti  ditemui pada acara Pemberian Remisi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Wilayah Banten di Lapas Kelas IIA Serang, Rabu (17/8) kepada wartawan menjelaskan, Atut Chosiyah yang merupakan narapidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mendapatkan remisi tiga bulan.

    “Bu Atut dapat remisi 3 bulan, Jaksa Pinangki 3 bulan, rata-rata narapidana korupsi sama dapat 3 bulan,” katanya.

    Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Tejo Harwanto menjelaskan, pemberian remisi kepada 7. 210 narapidana, ada 225 orang dinyatakan langsung bebas.

    “Remisi Umum dalam Rangka Kemerdekaan ke-77 ini, diberikan kepada 7.210 narapidana. Dengan rincian, Remisi Umum 1 atau pengurangan sebagian diberikan kepada 6.985 narapidana. Serta Remisi Umum 2, atau langsung bebas diberikan kepada 225 narapidana,” katanya.

    Ia menjelaskan, tujuan pemberian remisi diharapkan mampu menyadarkan kepada semua, khususnya kepada WBP bahwa, mereka merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia yang juga memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi positif dalam mengisi kemerdekaan dengan usaha-usaha pembangunan.

    “Pemberian remisi kepada WBP merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan Negara kepada para WBP yang telah berkomitmen mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, dan diharapkan dengan pemberian remisi ini akan mendorong narapidana untuk menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum,” terangnya.

    Selain itu, remisi yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi para warga binaan lainnya untuk mengikuti program pembinaan. Nantinya warga binaan dapat kembali menjadi masyarakat yang baik.

    Tejo yang merupakan mantan Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berharap, program-program pelatihan yang diikuti para Warga Binaan di Lapas  dan Rutan dapat memberikan manfaat dalam menyongsong kehidupan ke depan.

    “Kita harapkan, yang langsung bebas hari ini menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Selama pembinaan di Lapas, kita harapkan, pengetahuan-pengetahuan, kemandirian, kita melatih mereka. Ada yang menjadi tukang, ada yang kerajinan tangan, ada yang jadi penari dan lain-lain, dapat menjadi warga negara berguna bagi bangsa dan negara, dan keluarga mereka,” ujarnya.

    Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang secara simbolis menyerahkan remisi dan bantuan transport terhadap WBP l yang dinyatakan langsung bebas berharap, warga binaan yang kembali ke masyarakat dapat menyongsong kehidupan yang lebih baik.

    “Remisi dalam rangka pemberian hak-hak warga binaan,” ungkap Al  saat membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna Laoly dalam Penyerahan Remisi Umum Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA .

    “Saat ini kita masih dalam situasi pandemi, oleh karena itu kita harus melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes). Bagi yang belum vaksinasi ketiga/booster saya harapkan untuk segera ikut vaksinasi,” tambahnya.

    Al berharap, penambahan kualitas skill (keahlian) dapat digunakan para warga binaan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik saat kembali ke masyarakat.

    “Upaya membina khususnya menambah skill dijalankan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan. Tidak usah berkecil hati saat kembali ke masyarakat, pandanglah sisi positifnya,” pesan Al kepada para warga binaan.

    Terpisah, Sebanyak 43 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas III Rangkasbitung Kanwil Kemenkumham Banten memperoleh remisi umum dan 1 orang langsung bebas, pada HUT RI yang ke 77, Rabu (17/8).

    Narapidana yang memperoleh remisi dari berbagai latar belakang kasus mulai dari narkoba, pencurian, penipuan dll dengan besaran remisi 1 sampai 5 bulan.

    Penyerahan Remisi kepada narapidana secara langsung diberikan oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya yang didampingi Kalapas dan Pimpinan Forkopimda. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lebak, Ketua Kadin Banten, Sekda Lebak beserta para Kepala OPD Pemda Lebak.

    Kalapas Rangkasbitung, Budi Ruswanto menyampaikan dalam laporannya, saat ini Lapas Rangkasbitung berpenghuni 169 WBP dengan kapasitas 100 orang dan 43 orang WBP diantaranya memperoleh remisi.

    “Narapidana yang memperoleh telah lulus syarat administratif dan substantif, kami juga menghaturkan terima kasih atas dukungan Bupati dan Wakil Bupati Lebak sera jajaran OPD Lebak atas sinergitas dan kontribusi positifnya dalam pembinaan dan peningkatan kinerja Lapas Rangkasbitung secara umum, semoga semakin baik selanjutnya,” ujar Budi.

    Sementara itu, Seorang Narapidana yang memperoleh remisi dan dibebaskan masa tahanannya mengaku bahagia dan terharu.

    “Tentu ini jadi hadiah terindah bagi saya dari negara, di hari kemerdekaan bisa bebas. Semoga saya bisa membuktikan diri dalam menjalani kehidupan selanjutnya lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar,” ucapnya.(MG-01/RUS/PBN)

  • Al Akan Rombak Pejabat dan Pegawa

    Al Akan Rombak Pejabat dan Pegawa

    i

    SERANG, BANPOS – Setelah genap tiga bulan menjabat sebagai Pj Gubernur Banten, Al Muktabar akan melakukan perombakan besar-besaran pegawainya. Langkah ini dilakukan dalam upaya penyegaran.

    Pj Sekda Banten, Moch Tranggono pekan lalu kepada wartawan mengungkapkan, tidak lama lagi, akan ada perombakan pegawai, baik staf maupun pejabat.

    “Arahan pak gubernur (Al Muktabar), dalam waktu dekat ini kita akan melakukan perubahan atau rotasi,” katanya.

     Meski tidak merinci secara detail, berapa banyak staf atau pejabat eselon  yang akan dirombak, namun Tranggono mengungkapkan, jika hal tersebut akan diketahui setelah tiba saatnya.

    “Kita tinggal menunggu waktu saja,” jelasnya.

    Informasi dihimpun BANPOS, selain staf yang akan dilakukan perombakan atau perpindahan dari organisasi perangkat daerah (OPD) ke OPD lain, Al Muktabar juga akan melantik pejabat fungsional seperti pengawas dan kepala sekolah.

    Tak hanya itu saja, sejumlah pejabat eselon II, III dan IV yang ada, akan dilakukan perombakan secara besar-besaran.

    Perombakan tersebut dilakukan guna melakukan penyegaran, ditambah lagi banyak pejabat yang sudah lama atau lebih dari 5 tahun menduduki jabatan tersebut.

    “Di dinas-dinas yang besar anggarannya akan dilakukan perombakan secara menyeluruh. Paling hanya menyisakan 10 sampai 20 persen saja orang lama,” kata sumber BANPOS yang enggan disebutkan namanya.

    Dinas besar tersebut yakni, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (Disperkim) Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud).

    Selain itu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial (Dinsos), Inspektorat. “Kalau dinas-dinas lainnya ada perubahan, tapi tidak banyak. Khusus di Sekretariat Dewan (Setwan), ada juga perubahan tapi jumlahnya tidak lebih dari 10 pejabat,” katanya.

    Adapun untuk staf dan pejabat di Bapenda Banten adalah hampir 60 persen. “Bapenda salah satu pejabatnya yang banyak dirombak. Termasuk staf. Tujuannya agar tidak terulang kasus dugaan pembajakan pajak miliaran rupiah di Samsat Kelapa Dua Tangerang,” ujarnya.

    Apalagi kata dia, kasus Samsat Kelapa Dua Tangerang sudah menjadi pembahasan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ada permintaan secara lisan, agar  perombakan di Bapenda dilakukan secara objektif.

    “Ada atensi (permintaan) dari pusat, agar perombakan pejabat dan pergantian staf di Bapenda harus dilakukan seksama. Pemprov Banten agar menghilangkan jalur nasab (pejabat dan staf berdasarkan keturunan dari penguasa atau tokoh). Yang jujur dan berdedikasi tinggi harus dipertahankan, tapi yang tidak bisa kerja, malas,  dan ada  keterkaitan dengan dugaan pembajakan pajak di Samsat Kelapa Dua, langsung dicabut dan ditempatkan di dinas tidak strategis,” ungkapnya.

    Diketahui, Al Muktabar mendapatkan SK dari Presiden Jokowi sebagai Pj Gubernur Banten pada tanggal 13 Mei lalu. Al ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut setelah Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy habis masa jabatannya, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022.(RUS/PBN)

  • Ribuan Warga Syafrudin Tak Ber-KK

    Ribuan Warga Syafrudin Tak Ber-KK

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 15.150 dari 209.638 warga Kota Serang tercatat tidak memiliki Kartu Keluarga (KK). Kemudian sebanyak 10.500 dari 235.370 anak di Kota Serang tidak memiliki akte kelahiran, dan 149.775 anak di Kota Serang tidak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

    Demikian disampaikan Ketua Forum partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Puspa), Listyaningsih, dalam waktu dekat ini. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki administrasi kependudukan (Adminduk) ini perlu ada upaya yang serius dari pemerintah.

    “Memang banyak yang sudah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Serang hingga jemput bola. Alhamdulillah, tapi perlu peran lebih dalam mendorong masyarakat untuk melengkapi Adminduknya,” ujarnya, kemarin.

    Listyaningsih menjelaskan, tercatat 37.246 perempuan di Kota Serang berperan sebagai KK. Menurutnya, data tersebut bersumber dari Disdukcapil Kota Serang.

    “Jumlah ini cukup banyak ya, kalau persentasenya 18 persen dari total KK se Kota Serang,” katanya.

    Ia menjelaskan, untuk perlindungan dan jaminan terhadap anak, perlu ada upaya maksimal salah satunya melengkapi Adminduk. Sebab, anak merupakan investasi masa depan dan orangtua harus menjamin masa depan anak minimal memenuhi kebutuhan identitas.

    “Berdasarkan yang kami pantau, Disdukcapil ini sudah bagus ya, karena untuk mendorong masyarakat membuat KIA, mereka menggandeng KFC melalui promo,” katanya.

    Diakhir ia pun mendorong kepada seluruh pihak untuk dapat melengkapi Adminduk. Sehingga menjadi tugas bersama untuk menyadarkan masyarakat, agar segera melengkapi Adminduk di tempat yang sudah disediakan.

    “Upaya jemput bola Disdukcapil perlu diapresiasi, tapi tetap menjadi tugas kita bersama untuk mengingatkan bahwa Adminduk itu penting untuk keberlangsungan kehidupan,” tandasnya.

    Menanggapi hal itu, Walikota Serang, Syafrudin mengklaim bahwa Pemkot Serang sudah banyak peningkatan pelayanan Adminduk. Setiap harinya, masyarakat bisa mengurusi Adminduk tanpa harus menunggu lama.

    “Kita sudah banyak pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat terutama pelayanan Adminduk, setiap hari keliling ke masing-masing Kecamatan,” katanya.

    Menurutnya, dalam satu minggu sekali, pihak Disdukcapil bersiap sedia di Kantor Kecamatan se-Kota Serang. Hal tersebut dalam rangka memudahkan masyarakat dalam membuat atau memperbarui Adminduk.

    “Jadi satu kali seminggu di Kecamatan ada petugas yang stay, tinggal masyarakat datang ke Kecamatan kaitannya dengan pelayanan KK, KTP, dan pelayanan-pelayanan lainnya,” jelasnya.(MUF/PBN)

  •  Pasca-pimpin Upacara Peringati HUT RI ke 77, Helldy: Semangat Para Peserta Patut Diapresiasi   

     Pasca-pimpin Upacara Peringati HUT RI ke 77, Helldy: Semangat Para Peserta Patut Diapresiasi   

    CILEGON, BANPOS – Ada hal yang berbeda dari biasanya di momen Upacara penaikan bendera merah putih yang dilakukan Walikota Cilegon, Helldy Agustian, dirinya langsung lari menghampiri pimpinan dan peserta upacara usai menjadi Inspektur dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-77 yang dilaksanakan di Alun-alun kota Cilegon, Rabu (17/8).

    Helldy menjelaskan bahwa momen tersebut merupakan spontanitas dari dirinya sebagai bentuk penghormatan kepada peserta upacara. “Ini merupakan bentuk spontanitas dari saya ketika melihat semangat dari para peserta upacara termasuk komandan upacara dan paskibra, jadi saya menghargai mereka dengan semangat yang saya berikan juga dengan berlari menghampiri mereka, lalu memberikan selamat kepada mereka,” ungkapnya.

    “Saya ingin berterima kasih kepada mereka yang sudah berkorban baik waktu, fisik maupun materi untuk mengikuti upacara ini, walau dibawah terik matahari, tapi mereka memperlihatkan semangat kemerdekaan seperti yang mereka lakukan hari ini,” sambung Helldy.

    Menurut Helldy, peringatan HUT RI dengan Upacara juga sebegai representatif dari perjuangan. “Jaman dulu, pejuang memperjuangkan kemerdekaan dengan perlawanan kepada penjajah, saat ini kita bisa mengenang perjuangan mereka dengan pengibaran bendera merah putih tepat di tanggal kemerdekaan Indonesia seperti yang kita lakukan saat ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Helldy mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kesuksesan upacara pengibaran bendera ini. “Alhamdulillah pelaksanaan upacara hari ini berjalan dengan lancar, saya sangat mengapresiasi kepada keseluruhan tim atas kesuksesan pelaksanaan upacara ini, ini merupakan berkat kerja sama tim,” ujarnya.

    Sementara itu, bersamaan dengan momen peringatan HUT RI ke- 77 di Alun-alun kota Cilegon tersebut, diketahui sebanyak 39 orang masyarakat Cilegon mendapat penghargaan atas prestasi dibidangnya. 

    Seperti di bidang olahraga sebanyak 14 orang, bidang seni dan budaya sebayak 7 orang, bidang pendidikan sebanyak 8 orang, bidang pertanian 2 orang, bidang pelayanan publik 5 orang dan bidang kesehatan sebanyak 3 orang.

    Walikota Cilegon, Helldy Agustian dalam sambutannya menghimbau kepada masyarakat untuk saling bahu membahu dan berpegang teguh nilai – nilai toleransi serta bhineka tunggal ika. 

    “Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah, pulih lebih cepat bangkit lebih kuat yang menjadi semboyan kemerdekaan pada tahun ini hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah untuk menghadapi dunia yang penuh distruksi hal ini hanya bisa dicapai jika kita semua bahu membahu dan saling bergandengan tangan untuk menghadapi tujuan dimana kita harus tangguh dalam hadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan datang serta kita harus tumbuh untuk menggapai cita – cita bangsa, ” imbuhnya.

    “Mari kita berpegang teguh nilai – nilai toleransi, bhineka tunggal ika, gotong royong dan pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita lewati ujian pandemi dan ujian – ujian lain setelah ini dengan usaha yang teguh disertai doa dan harapan yang tulus serta kita jaga kesehatan, disiplinkan diri dalam menjaga protokol kesehatan serta saling menjaga dan saling membantu,” sambungnya.

    Helldy berharap HUT RI ke-77 ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk membangun persatuan dengan meningkatkan persaudaraan serta kepedulian dalam menghadapi tantangan. 

    “Mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi sekaligus memperkokoh persaudaraan dan gotong royong kita bersama serta menumbuhkan daya juang kita dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi,” pungkasnya. (LUK/RUL )

  • KKM kelompok 5 UBJ Edukasi UMKM Kepada Masyarakat Kepuh 

    KKM kelompok 5 UBJ Edukasi UMKM Kepada Masyarakat Kepuh 

    CILEGON, BANPOS –
    Lantaran masih minimnya sosialisasi terkait budidaya UMKM kepada masyarakat. Mahasiswa KKM kelompok 5 Universitas Banten Jaya (UBJ) menggelar seminar sosialisasi tentang potensi budidaya UMKM kepada masyarakat di Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon.
    Kasi Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon Ibrohim Aji mengatakan budidaya UMKM harus digaungkan kepada masyarakat. Karena menurutnya, UMKM perlu didukung untuk memajukan perekonomian masyarakat.
    “Usaha mikro kecil menengah UMKM dalam dunia ekonomi merujuk pada ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang di tetapkan undang-undang No. 20 Tahun 2008. Maka harus kita dukung perkembangannya untuk memajukan ekonomi di masyarakat,” katanya.
    Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Agie Febrian mengatakan kegiatan ini dihadiri 34 audiens di antaranya masyarakat Kelurahan Kepuh. “Saya berterimakasih kepada kelurahan kepuh yang telah menyediakan fasilitas tempat untuk kami demi mensukseskan acara ini,” ujarnya.
    Ketua KKM Kelompok 5 Aang gunaefi menafsirkan bahwasannya pada program ini bisa menjadikan bahan edukasi ketika masyarakat di tengah – tengah kebingungan sebagai rol model ketika narasumber memberikan materi.
    “Dan sayapun khususnya kelurahan kepuh sangat berterimakasih semoga dengan membantu kami bapak dan ibu lurah kepuh mendapatkan amal jariah,” ucapnya.
    Lurah Kepuh, Holilullah mengatakan kegiatan ini banyak di apresiasikan oleh masyarakat Kelurahan Kepuh dengan begitu antusiasnya warga Kepuh yang ingin mengetahui pentingnya memahami edukasi kewirausahaan UMKM secara umum.
    “Saya berterimakasih kepada adik-adik mahasiswa dari KKM Unbaja lantaran telah mengadakan kegiatan sosialisasi ini agar masyarakat kami mengerti betul bagaimana cara memberdayakan usaha mereka ketika dalam posisi ketidakstabilan UMKM yang ada di Kelurahan Kepuh semoga bapak ibu sekalian memahami apa yang di sampaikan materi yang di sediakan oleh adik-adik mahasiswa kkm,” tutupnya. (LUK)
  • Vespa Banten Days 2022, Dua Vespa Dijadikan Doorprize

    Vespa Banten Days 2022, Dua Vespa Dijadikan Doorprize

    VESPA Banten Days 2022 akan digelar di Pantai Florida Anyer, Kabupaten Serang, Banten, pada 20-21 Agustus 2022.  

    Dalam acara yang masih dalam suasana momentum peringatan HUT RI ke 77, Vespa Banten Days 2022 akan membagikan doorprize dua Vespa tahun 1977 pada puncak acara. 

    Berdasakan informasi dua Vespa yang akan di jadikan doorprize yakni Vespa Super tahun 1977 dan Vespa Sprint tahun 1977. 

    “Vespa Banten Days 2022 dilaksanakan masih dalam momentum peringatan hari kemerdekaan RI yang ke 77, jadi kami menyediakan doorprize dua Vespa tahun 77 untuk diundi dalam acara,” ujar pembina Vespa Banten Days 2022 AKBP Atot Irawan, Minggu (14/8). 

    AKBP Atot berharap Vespa Banten Days 2022 bisa menjadi ajang silahturahmi para pecinta Vespa setelah beberapa tahun vakum kegiatan akibat pandemi Covid 19. “Vespa Banten Days 2022 dilaksanakan untuk menjadi ajang silahturahmi para pecinta Vespa, Setelah beberapa tahun kegiatan vakum akibat pandemi Covid 19,” katanya. 

    Saat ditanya kenapa Anyer menjadi pilihan untuk dilaksanakannya Vespa Banten Days pertama kali, AKBP Atot menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir wisata pantai Anyer dan sekitarnya terpuruk akibat pandemi Covid 19, dari Vespa Banten Days 2022 ini diharapkan bisa membantu membangkitkan kembali pariwisata Anyer dan sekitarnya. 

    “Beberapa tahun akibat Pandemi wisata di Anyer terpuruk, dan berpengaruh kepada perekonomian masyarakat sekitar. Kita berharap Vespa Banten Days 2022 dapat membantu membangkitkan lagi pariwisata di Anyer dan sekitarnya,”katanya. 

    AKBP Atot memperkirakan ribuan Vespa dari berbagai daerah akan memenuhi pantai Florida Anyer. 

    “Hingga saat ini yang sudah konfirmasi kepada kami untuk hadir hampir lebih dari 1500 pecinta Vespa dan puluhan club Vespa dari Banten dan sekitarnya,”ujarnya. 

    Untuk diketahui dalam kegiatan tersebut akan dilaksanakan santunan anak yatim, fun games, pameran Vespa dan juga hiburan. (MUF/AZM)