BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Dana Pilgub, Rp15 M Untuk 3 Bulan 

     

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten mengusulkan anggaran di APBD Perubahan 2022  sebesar Rp15 miliar untuk pembiayaan Pemilu Serentak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024. Dana tersebut akan digunakan dalam kurun waktu  tiga bulan, dari Oktober sampai Desember tahun ini.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar diremui usai  menghadiri rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Dana Cadangan Pemilu Serentak 2024 di DPRD, KP3B, Kota Serang, Selasa (9/8) mengatakan, pembiayaan Pilkada Banten yang diselenggarakan pada tahun 2024 mensatang dibutuhkan dana besar .Untuk tahap pertama, Rp15 miliar, dari total Rp596 miliar lebih.

    “Kita memulai di perubahan 2022, 15 miliar, puncaknya di 2024, Rp50 miliar,” kata Al Muktabar.

    Ia menjelaskan,  pembiayaan Pilkada Banten  yang diposkan secara bertahap, dari Perubahan 2022 sampai tahun 2024 berdasarkan usulan dari penyelenggara Pemilu dan TNI/Polri.

    “Angka ini usulan dari KPU, Bawaslu dan pengamanan TNI Polri.Pedoman basis kita sesuai aturan KPU dan Bawaslu,” ujarnya

    Adapun besarnya anggaran yang  sudah disampai kan dalam Raperda tentang Dana Cadangan Pilkada Banten 2024 lanjut Al, nantinya tidak semuanya  dibebankan pada pemprov, akan tetapi ada pembagian dengan kabupaten/kota.

    “Terkait agenda spsifik pembiayaan sesuai dengan coast sharing. Biaya provinsi dan kabupaten kota. Dan kita pembiayaan untuk  add hock (honor-honor) yang luar biasa kerjanya karena serentak. Tekhnis lainnya didalami lembahsan dengan DPRD. Kita juga ditanyakan oleh DPRD,  maka kita juga akan melakukan  komunikasi dengan kabupaten/kota. Seperti siapa berbuat apa  dan bagaimana,”  akunya.

    Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten dalam pemandangan umum fraksi-fraksi, menyetujui usulan dana cadangan tersebut.

    “Karenanya, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menerimanya,” ujar Ketua Fraksi PDIP, Mukhlis.

    Ketua Fraksi PAN DPRD Banten, TB Luay Sofhani meminta Al Muktabar meminta secara detail, usulan dana cadangan  lebih dari setengah triliun rupiah tersebut. 

    “Terhadap besaran usulan dana cadangan yang disampaikan Pj Gubernur Banten sebesar Rp596 miliar  lebih itu untuk membiayai komponen  apa saja. Mohon penjelasan lebih rinci dari Pj Gubernur Banten,” kata Luay.

    Diberitakan sebelumnya, Pemprov Banten merencanakan dana cadangan Pemilu serentak 2024 sebesar Rp596, 471 miliar Dana itu akan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemilu dalam tiga tahun  mata anggaran.  Sementara KPU setempat mengaku akan terima Rp499 miliar.

    Koordinator Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Banten, Ramelan mengaku pihaknya semula mengusulkan anggaran untuk kebutuhan Pemilu serentak 2024  kepada pemprov sebesar Rp537 miliar. Namun angka tersebut mendapat riview oleh  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti menjadi Rp499 miliar.

    “Semula kami menyampaikan usulan untuk kebutuhan Pilkada serentak 2024 yang dibarengi dengan pemilihan bupati dan walikota se Banten sebesar Rp537 miliar, tapi dirasionalisasi oleh Bu Rina jadi Rp499 miliar,” ujarnya.

    Rasionalisasi tersebut katanya, melihat dari Surat Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor  s.138/mk.02/2020 tentang standar satuan harga untuk honor badan add hock seperti PPK, PPS dan KPPS.

    “Jadi kalau honor-honor itu ditanggung oleh pemprov sekitar 63,72 persen dari Rp499 miliar. Honor-honor (besarannya), nanti akan dilihat lagi sesui aturan yang baru dari Menkeu, karena sampai sekarang jawaban KPU Pusat tentang aturan baru itu belum dijawab oleh Menkeu. Jadi honor itu masih pakai aturan yang lama,” ujarnya.

    Sementara dari Rp499 miliar lagi katanya akan digunakan untuk membiayai logistik seperti pengadaa surat suara, kotak suara, pendataan dan lain-lain. “Jadi tidak semua untuk honor badan add hock  tetapi untuk kegiatan lainnya,” ujarnya. (RUS/AZM)

  • Proyek Jembatan Rancapinang Akan Dilaporkan

    Proyek Jembatan Rancapinang Akan Dilaporkan

    PANDEGLANG, BANPOS-Terkait pembangunan jembatan Rancapinang di Kampung Cegog, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang yang mangkrak, mendapat perhatian serius anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah.

    Dengan adanya kejadian tersebut, Rizki berjanji akan melaporkan perusahaan yang mengerjakan pembangunan jembatan Rancapinang, yaitu CV Dua Putra Panjalu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk di blacklist.

    Tindakan tegas tersebut harus dilakukan agar pengerjaan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Pandeglang berjalan baik dan sesuai dengan perjanjian atau kontrak, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

    “Saya akan sampaikan dan koordinasikan dengan kementerian terkait,” kata Rizki di Pandeglang, Selasa (9/8).

    Rizki menegaskan, pihaknya akan menyampaikan agar pihak kementerian untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak pengusaha sebagai efek jera.

    “Akan kita sampaikan agar memberikan tindakan tegas. Karena kan dana yang besar itu masa iya tidak bisa menyelesaikan proyek,” ujarnya.

    Rizki juga berpesan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak mengambil kesempatan dalam proyek tersebut, karena bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

    “Kepada APH sebaiknya melakukan pengawasan saja, karena tidak dibenarkan kalau sampai main proyek. Lebih baik bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan saja,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, pembangunan jembatan Rancapinang di Kampung Cegog, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu oleh perusahaan tersebut tidak terselesaikan dan melebihi batas waktu pengerjaan. Akibat hal itu, CV Dua Putra Panjalu selaku pihak pelaksana terancam di blacklist.(dhe/pbn)

  • Proyek Mercusuar ‘Tumbalkan’ Program Non Prioritas

    Proyek Mercusuar ‘Tumbalkan’ Program Non Prioritas

    SERANG, BANPOS – Pembatalan proyek dan kegiatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Banten sebesar Rp400 miliar pada APBD tahun 2022. Untuk membiayai pembanguan mercusuar tersebut, terungkap diambil  dari program tak prioritas.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar ditemui usai menghadiri rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Dana Cadangan Pemilu Serentak 2024 di DPRD, KP3B, Kota Serang, Selasa (9/8) mengungkapkan,  apa yang dilakukan tidak melanggar peraturan perundang-undangan berlaku.

    “Kalau itu kita melihat basis-basis, dengan kita melihat itu maka, pada asas yang utama (rencana jangka panjang daerah/RJPD sampai 2025) tadi, koridornya itu, jadi bukan soal yang terkait menyisir atau memproteksi terhadap OPD itu, bukan. Tapi lebih pada mengurai aspek- aspek yang disebut prioritas,” katanya.

    Ia menjelaskan, selain RJPD, ada  dua aspek utama lainya atau basis  yakni visi misi Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Maruf Amin, serta  rencana jangka panjang nasional (RJPN).

    “Yang  bisa menjadi panduan prioritas utama itu adalah peraturan perundangan. Nah peraturan perundangan itu untuk rencana tiga parameter utama tadi, disamping ada asas demokrasi lainya,” ungkap Al Muktabar.

    Anggaran yang disisir sebesar Rp 400 miliar tersebut,  yang akan dibangun  Kantor Penghubung Provinsi Banten dan hotel di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimatan Timur (Kaltim) serta Rest Area di Pelabuhan Merak, Cilegon kata Al, tidak melenceng dari Rencana Pembangunan Daerah (RDP) yang merupakan pijakan seorang Pj gubernur.

    “Kita membuat dokumen perencanaan yang pengganti RPJMD yang sudah habis berlakunya pada tanggal 12 Mei 2022 lalu. Kita menyusun RPD itu basis dasarnya adalah RJPD sampai 2025,  visi misi presiden dan wakil presiden, serta RJPN. Dan didalam visi misi presiden itu, didalamnya terdapat banyak hal yang tentu kita dalam alur bagaimana pelaksanaan implementasi visi misi presiden. Tentang ibu kota negara adalah agenda kerja pemerintah, dan normatif kalau kita melakukan lompatan berfikir untuk kita terkonekvitas karena peraturan perundangan telah menetapkanya. Jadi tentang kantor penghubung itu tertulis dalam RPD,” terangnya.

    Lompatan pemikiran tersebut lanjut Al, saat ini telah ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

    “Jadi tidak ada yang diluar RPD semua yang kita lakukan ini adalah panduanya RPD. Boleh di cek satu persatu,  tersurat ada disana. Nah komposisi -komposisnya tergantung dalam dokumen perencanaanya itu, sehimgga saya tidak mungkin memproses satu agenda yang tanpa aturan. Itu prinsip. Dan saya sudah menemui langsung pemilik dari lahan (calon rest area Pelabuhan Merak) tersebut,” ungkapnya.

    Adapun perencanaan pembangunan Rest Area di Pelabuhan Merak  sendiri kata Al, dimaksudkan guna mengatasi persoalan yang dihadapi setiap tahun di wilayah tersebut. 

    “Rest Area Merak, adalah kita masih berpikir saja, rest area itu sudah jadi. Bisa dilihat disana ada partisipasi masyarakat yang luar biasa, yang rancangannya adalah Selter,  untuk tempat kita antisipasi terjadi tsunami. Tadi saya lihat disana dan disaksikan oleh Pangdam Siliwangi, yang itu bisa menampung kurang lebih 1.000 kendaraan, dan itu  bisa difungsikan bersama. Sehingga rest area itu adalah jawaban atas Sumatra-Jawa di peristiwa-peristiwa tertentu sangat menjadi masalah dalam penyebrangan,” ujarnya.

    Bahkan tidak hanya rencana pembangunan proyek Rest Area Pelabuhan Merak, APBD Banten juga akan membangun  proyek sejenis dikawasan wisata Situ Rawa Arum, Kota Cilegon.

    “Sekarang kita  sedang pendekatan lagi, dengan partisipasi yang sama untuk kita bangun, kita kerjasama dengan TNI. Yang lain, rest area yang kita pikirkan juga, disamping upaya memikirkan tata ekonomi Kota Cilegon, karena disitu ada Situ Rawa Arum yang tidak berfungsi selama ini, dan kita akan coba bersama nanti” ungkap dia.

    Sebagai seorang Pj yang bekerja sesuai dengan RDP, Al juga meminta pihak-pihak terkait tidak menudingnya sebagai seorang, pemberi harapan palsu (PHP). 

    “Jangan di bilang PHP nanti. Jadi ini kan design. Design bolehkan kita berfikir perencanaan, kita dalam rangka baik juga untuk Kota Cilegon design itu kedepan, karena baik untuk kawasan wisata dan juga bisa berfungsi sebagai kawasan  akhir area. Dengan beberapa titik itu,kalau kita mau satu hamparan karena space wilayahnya susah,maka kita melakukan pendekatan parsial  beberapa titik itu, nah ini semua sedang kita upayakan  dalam perencanaan ini, bagian dari kita menjawab probelem Jawa- Sumatera, walaupun tidak menyelesaikan secara menyeluruh paling tidak kita sudah punya solusi,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama dengan OPD baru saja selesai melakukan penyisiran terhadap proyek-proyek sebesar kurang lebih Rp400 miliar yang akan dilaksanakan tahun 2022 ini, namun dibatalkan.

    Rencananya, uang tersebut akan dipakai untuk mendanai dua proyek mercusuar yang akan dilakukan pada APBD Perubahan tahun 2022, dan akan segera disampaikan usulannya ke DPRD pada bulan Agustus ini.

    Adapun proyek mercusuar itu yakni  pembangunan hotel berbintang lima berikut kantor penghubung didekat Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim dan pembangunan

    Rest Area di Pelabuhan Merak, Cilegon.

    Salah seorang ASN Pemprov Banten kepada BANPOS, menyebutkan, proyek-proyek yang sudah disepakati oleh pemprov dan DPRD pada APBD tahun 2022 dan dibatalkan ini menyebar di OPD besar, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (Disperkim), Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan (Dindikbud), serta Dinas Kesehatan (Dinkes).

    “Paling banyak di Dinas PUPR dan Perkim. Tapi ada juga dinas-dinas lainnya yang proyeknya juga dibatalkan, seperti  Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kalau di Sekretariat Dewan  (Setwan) semuanya aman, Pemprov Banten nggak berani merubah dengan membatalkan item  proyek atau kegiatan dewan” katanya.

    Adapun  rincian dari OPD besar yang proyeknya dihapus kisaran Rp100 sampai Rp150 miliar. Sedangkan dinas-dinas kecil lainya, dibawah Rp1 miliar. “Paling besar   itu di Dinas PUPR, proyek-proyeknya di Pak Arlan. Makanya yang paling pusing adalah orang-orang PUPR. Karena harus merombak  sebagian kegiatanya,” terangnya. (RUS/AZM)

  • Ria dan Budi Pepet Syafrudin

    Ria dan Budi Pepet Syafrudin

     

    SYAFRUDIN saat ini masih memimpin dalam tingkat keterpilihan sebagai Calon Walikota Serang, kemudian disusulkan oleh Ratu Ria Maryana dan Budi Rustandi. Hal itu menjadi menjadi gambaran dari jajak pendapat yang digelar BANPOS terhadap ratusan responden di Kota Serang.

    “Syafrudin saat ini mencapai tingkat keterpilihan sebesar 41 persen, sedangkan Ratu Ria Maryana sebesar 15 persen dan Budi Rustandi sebesar 10 persen. Ini angka yang lumayan menunjukkan dominasi dari Syafrudin,” ujar Kepala Litbang BANPOS, Panji Bahari.

    Dalam tingkat keterpilihan tersebut, terlihat pemilih Syafrudin dan Budi Rustandi lebih didominasi oleh perempuan.

    “Sedangkan untuk Ratu Ria Maryana lebih didominasi oleh pemilih laki-laki,” terangnya.

    Selain itu, mayoritas warga Kota Serang, cenderung untuk tidak memilih walikota dan wakil walikota berdasarkan gender. Hal ini terlihat dari hasil jajak pendapat yang menunjukkan bahwa 40 persen warga Kota Serang tidak memilih berdasarkan gender.

    “Sedangkan untuk skema pasangan berdasarkan gender, warga Kota Serang cenderung memilih pasangan Walikota Laki-laki dan Wakil Walikota perempuan. Untuk profesi, lebih cenderung pasangan Walikota birokrat dan Wakil Walikota politikus,” tandasnya

    Walikota Serang, Syafrudin, saat dimintai tanggapan mengatakan bahwa hasil dari survei BANPOS merupakan opini masyarakat. Menurutnya, masyarakat berhak untuk memilih siapapun, karena sistem yang saat ini diterapkan adalah demokrasi.

    “Yang namanya demokrasi, saya banting tulang untuk berjuang bagaimana caranya supaya masyarakat Kota Serang jadi sejahtera. Tapi kan di mata masyarakat mah beda lagi, mungkin ada kurang kepuasan. Makanya semuanya itu tergantung dari masyarakatnya itu sendiri, tentu kami inginnya berbuat yang terbaik,” ujarnya.

    Ketua DPC Demokrat Kota Serang, Nuraeni, mengatakan bahwa dirinya merespon hasil survei BANPOS dengan baik. Menurutnya, survei yang dilakukan oleh BANPOS merupakan salah satu upaya untuk memetakan demokrasi ke arah yang lebih baik.

    “Jadi adapun hasil survey yang sudah dilakukan ini cukup mengejutkan, karena pribadi pun berpikir kalau masyarakat memasukkan nama saya dari sisi popularitas, mungkin pengenalan masyarakat kepada saya banyak,” katanya.

    Menurutnya, figur dirinya mungkin saja tidak terlalu asing di masyarakat Kota Serang. Sebab, dirinya juga pernah menjadi Ketua DPRD Kota Serang, yang juga pernah diisukan untuk maju pada kontestasi Pilwalkot yang lalu.

    “Karena isu Pilkada ini sangat seksi, apalagi di Kota Serang sebagai ibukota provinsi yang notabenenya adalah bagaimana Kota Serang ini sebagai etalasenya provinsi. Masyarakatnya yang urban, dengan keruwetan yang seabreg, kaitan dengan pembangunan dan sebagainya, nah tentu ini juga yang menjadi mungkin perhatian masyarakat,” terangnya.

    Sekretaris Daerah, Nanang Saefudin, menolak memberikan komentar. Sementara Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Ratu Ria Maryana dan Anggota DPRD Provinsi Banten Furtasan tidak merespon panggilan seluler BANPOS.

    Pengamat politik sekaligus Akademisi Untirta, Leo Agustino, mengatakan bahwa jika dilihat dari hasil survei yang BANPOS lakukan, membuktikan bahwa hipotesis awal yang mengatakan jika petahana memiliki kans yang lebih besar dari calon-calon lainnya, itu terbukti.

    “Dari hasil survei yang dilakukan oleh BANPOS, ini menunjukkan bahwa persentase pak Syafrudin itu 41,3 persen. Sedangkan nama-nama lain itu masih di bawah itu. Artinya, tesis kami selama ini bahwa petahana memiliki kans untuk menang dua periode itu terbukti,” ujarnya kepada BANPOS.

    Berdasarkan data survei BANPOS juga, didapati bahwa Syafrudin menduduki posisi tertinggi sebagai calon yang dapat menyelesaikan masalah di Kota Serang. Menurutnya, hal itu lantaran BANPOS memberikan pertanyaan yang berdasarkan preferensi responden, akan mengarah kepada Walikota.

    “Karena preferensi responden itu membayangkan Kota Serang, maka yang bisa menyelesaikan permasalahan itu ya Walikota. Kalau mungkin pertanyaannya diubah sedikit seperti kasus-kasus di Kota Serang yang terjadi selama periode saat ini, di luar Walikota, maka siapa yang dapat menyelesaikannya? Maka itu akan muncul nama-nama lainnya,” tuturnya.

    Leo menuturkan, nama-nama alternatif akan muncul sebagai calon Walikota, apabila pertanyaan yang diajukan dapat lebih terbuka dan tidak menjurus. Kendati demikian, menurutnya hasil dari survei BANPOS sangat menarik ketika bisa memunculkan sejumlah nama, dan justru nama yang cukup digadang-gadang muncul, malah tidak muncul.

    “Bu Vera di sini tidak ada. Padahal yang saya dengar, beliau masih akan didorong di Kota Serang. Karena dalam pemahaman saya, yang saya tahu, memang pembagian kue wilayah itu di keluarga Bhayangkara sudah jelas, mana yang kota, mana yang kabupaten, mana yang provinsi. Menurut saya, Vera mungkin akan maju kembali. Tapi di survei ini justru tidak muncul. Ini menarik karena ternyata imej publik terhadap keluarga ini sudah mulai hilang. Yang terus menguat justru petahana,” ucapnya.

    Leo pun menilai bahwa survei yang dilakukan oleh BANPUS sangat cerdas, ketika membuat simulasi dan skenario pasangan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan gender. Dan hasilnya pun menurut Leo sangat menarik, lantaran menunjukkan jika responden menginginkan komposisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

    “Kenapa sih responden menginginkan adanya perempuan di sana? Karena mayoritas kebijakan-kebijakan publik di Indonesia, termasuk di Kota Serang, itu sangat maskulin. Kenapa maskulin? Karena persoalan-persoalan stunting, KDRT, pemberdayaan ekonomi kecil dan menengah, sangat berwajah laki-laki,” tuturnya.

    Menurut Leo, jika melihat kasus di Bangladesh, kondisi perekonomian publik justru dapat lebih efektif, efisien dan ekonomi apabila dikelola oleh perempuan, dan berorientasi kepada kepentingan-kepentingan perempuan.

    “Maka dari itu kebijakan-kebijakannya menurut Muhammad Yunus, harus kebijakan yang berorientasi pada kepentingan perempuan. Nah mungkin ini yang dilihat oleh responden agar kebijakannya tidak terlalu maskulin. Tapi juga melihat kepentingan perempuan, kepentingan anak, kepentingan relasi suami dan lain-lain. Ini menurut saya menarik,” katanya.

    Di sisi lain, ia menuturkan bahwa terdapat kondisi yang cukup unik pula di Provinsi Banten. Sebab, di beberapa daerah seperti Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang hingga Provinsi Banten, pernah dan sedang dipimpin oleh perempuan.

    “Mungkin itu juga yang kemudian menjadi harapan untuk Kota Serang. Karena periode sebelumnya laki-laki dengan laki-laki, kenapa tidak laki-laki dan perempuan. Atau di daerah lain menunjukkan perempuan yang menjadi pemimpin,” ucapnya.

    Mengenai data preferensi pemilih untuk memilih Walikota dari politikus dan Wakil Walikota dari birokrat, Leo menuturkan bahwa hal itu relatif tergambar secara umum di Indonesia. Meskipun berdasarkan hasil penelitian, di Indonesia sebanyak 23 persen Kepala Daerah berasal dari birokrat. Angka tersebut merupakan angka terbesar diantara profesi lainnya.

    “Kemudian ada politisi, ada pengusaha, ada purnawirawan, ada purnabhayangkara dan seterusnya. Tapi yang paling besar adalah birokrat. Di Kota Serang cukup menarik ketika menempatkan politisi sebagai Walikota dan kemudian Wakilnya adalah birokrat. Mengapa demikian? Menurut saya karena memang jabatan walikota adalah jabatan politis,” tuturnya.

    Akan tetapi, Leo berpendapat bahwa hal itu cukup berbahaya. Sebab jika dilihat dari Undang-undang Pemerintahan Daerah, seluruh urusan dan kewenangan ada di Kepala Daerah. Sementara Wakil Kepala Daerah hanya mendapatkan limpahan saja.

    “Kalau Walikota tidak mau membagi kewenangannya dengan Wakil Walikota yang birokrat, yang sudah mengelotok terkait dengan birokrasi, itu akan menjadi masalah juga dalam pemerintahan. Dalam bayangan saya sebagai akademisi, ketika Kepala Daerah tidak mau membagi kewenangan ke Wakilnya, maka dia tidak akan bekerja. Jadi sehebat apapun birokrat kalau tidak diberikan kewenangan, maka gak akan bisa apapun. Tapi ini adalah preferensi publik,” ungkapnya.

    Menurutnya, masuknya birokrat ke dalam pilihan responden menunjukkan bahwa selama 20 tahun ke belakang, pemilih telah belajar atas siapa yang mereka pilih. Mulai dari birokrat, politisi, pengusaha, purnawirawan, purnabhayangkara. Dari keseluruhan, birokrat dianggap memberikan warna yang berbeda dalam pemerintahan.

    “Meskipun ada juga champion-champion lainnya. Ridwan Kamil meskipun bukan birokrat, beliau adalah champion. Lalu ada Azwar Anas, beliau juga champion,” ujarnya.

    Munculnya nama Nanang Saefudin yang merupakan Sekda Kota Serang ke dalam bursa calon Wakil Walikota oleh responden BANPOS menurut Leo, bisa saja menunjukkan bahwa Nanang merupakan kuda hitam pada Pilkada nanti.

    “Pemimpin ini akan mewarnai ketika memiliki jiwa melayani. Apakah Sekda mempunyai kans atau menjadi kuda hitam? Saya kira ketika beliau diberikan kesempatan oleh Partai Politik, bisa saja. Kecuali kalau misalkan Sekda memiliki dana yang besar dan mencalonkan diri sebagai calon independen,” tandasnya.(DZH/PBN/ENK)

     

     

     

  • Lapas Rangkasbitung Gelar Porsenap

    Lapas Rangkasbitung Gelar Porsenap

    Dalam rangka menyemarakkan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77 tahun 2022, Lapas kelas III Rangkasbitung Kanwil Kemenkumham Banten menggelar Pekan Olahraga dan Seni Narapidana

    (Porsenap) yang bertempat di Lapangan Upacara Lapas Rangkasbitung, Senin (8/8).

    Kepala Lapas Rangkasbitung, Budi Ruswanto dalam sambutannya mengharapkan dapat meningkatkan semangat sportivitas, menjunjung tinggi etika dan kebersamaan.

    “Bagi para atlit, hendaknya bermain dengan serius dan sungguh-sungguh sesuai dengan janji atlit yang telah diikrarkan barusan, begitu juga dengan para wasit agar memberikan keputusan sesuai dengan apa yang barusan diucapkan, dan saya mengucapkan terima kasih, kepada panitia yang telah mempersiapkan gelaran Porsenap ini,” ujar Budi.

    “Peserta Porsenap diharapkan tetap tertib selama pertandingan, bertandinglah secara bersih, kalah menang itu biasa, yang utama adalah junjung tinggi sportivitas dalam bertanding,” tambahnya.

    Kalapas berharap, dengan adanya kegiatan ini para peserta dapat mengembalikan kembali rasa percaya diri dan mempererat kebersamaan antar warga binaan Lapas Rangkasbitung.

    “Porsenap bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, rasa kebersamaan terhadap satu sama lain dan menjaga daya tahan tubuh di era pandemi Covid-19, serta sebagai wahana untuk mengaktualisasikan bakat yang dimiliki warga binaan,” harapnya.

    Dilepaskan balon ke udara menandai dibukanya secara resmi Porsenap, dengan semarak menyambut beragam perlombaan,diantaranya lomba tenis meja, futsal, pertandingan bola voli, dan balap karung. Porsenap dimulai dengan pertandingan perdana yaitu bola voley antara petugas dan warga binaan.(MG-01/PBN)

  • Ribuan Warga Hadiri Ngembang Cokel

    Ribuan Warga Hadiri Ngembang Cokel

    LEBAK,BANPOS- Dalam rangka memperingati Haol Tb Kuncung Amarullah sekaligus 1 Muharram 1444 Hijriah, Ribuan warga dari berbagai daerah memadati tempat Ziarah Kramat Cokel, Kecamatan Curugbitung,Lebak, Senin(8/8).

     Salah seorang tokoh masyarakat Curugbitung, Adi Wibowo menuturkan, tradisi yang biasa di sebut ngembang oleh warga ini di laksanakan mulai 8-10 Muharram 1444 atau tanggal 6-8 Agustus 2022 merupakan tradisi turun temurun, yang diadakan setiap bulan Muharram.

    “Beliau merupakan tokoh penyebar Islam di kampung ini, banyak sekali para penziarah yang datang berbondong-bondong kesini,” jelasAdi .

    Tradisi ini memiliki ciri khas tersendiri untuk masyarakat setempat, biasanya mereka menyebutnya lebaran kampung. Warga yang sudah merantaupun menyempatkan diri untuk pulang agar bisa ikut serta dalam kegiatan ini.

    Menurut salah seorang warga setempat, Gunawan, acara ini sangat ramai dan didatangi oleh ribuan pengunjung daerah sekitar maupun dari luar daerah setiap tahunnya.

    “Penziarah datang dari Jabodetabek, Bandung dan bahkan dari daerah dan kota lainnya,” kata Gunawan.

    Gunawan mengatakan bahwa tradisi tahunan ini bisa di jadikan sebagai wisata religi untuk daerah Lebak.

    “kalau di lihat sebenarnya, makan keramat ini bisa dijadikan objek wisata religi seperti di Banten Lama. Keramat cokel ini sangat ramai dikunjungi ribuan penziarah, dari luar daerah Kabupaten Lebak,” jelasnya.

    Sementara itu, alfian, salah seorang penziarah asli warga Tenjo mengatakan bahwa dirinya sudah sering datang kesini menjelang bulan Muharram untuk memperingati haol Wafatnya Tb. Raden Kuncung Amarullah yang di akui sebagai ulama besar.

    “Setiap tahun saya beserta keluarga sering datang kesini untuk berziarah ke keramat disini, karena memang sudah tradisi,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • ‘Revolusi Di Kota Baja’ Birokrasi Sesuai Aturan

    ‘Revolusi Di Kota Baja’ Birokrasi Sesuai Aturan

    CILEGON, BANPOS – ‘Revolusi’ Birokrasi yang dilakukan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dengan melaksanakan pengukuhan dan pelantikan oleh 453 pejabat kepada di lingkungan Pemkot Cilegon pada Jumat (5/8) lalu disebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Pelantikan dan pengukuhan diantaranya kepada pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas 12 orang, pejabat administrator atau eselon III 69 orang, pengawas atau eselon IV 294 orang dengan jumlah yang dikukuhkan 375 orang. Kemudian yang dilantik yaitu pejabat administrator atau eselon III 25 orang dan pengawas atau eselon IV 53 orang dengan jumlah yang dilantik 78 orang.

    Menurut salah satu tokoh masyarakat Cilegon Eka Wandoro Dahlan rotasi mutasi tersebut sudah sesuai dengan aturan. Menurutnya hal itu telah tertuang dalam UU ASN Nomor 5 tahun 2014 pasal 72 Ayat 3 dan sudah tersurat dengan jelas bahwa itu telah menjadi hak dari Walikota dalam pengertian hak prerogatif dan diharapkan semua pihak menghargai hak tersebut.

    Selain itu, baginya, rotasi dan mutasi yang dilakukan Pemkot Cilegon murni merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia

    “Rotasi dan mutasi merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang tentu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, mengembangkan motivasi, meningkatkan pengetahuan, kualitas pekerjaan dan efisiensi organisasi,” kata Eka kepada BANPOS.

    Untuk itu ia berharap semua pihak bisa lebih berpikir ke arah yang positif dalam menilai rotasi dan mutasi tersebut.

    “Saya rasa semua sebaiknya berpikir ke arah yang positif bahwa itu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas yang melahirkan kreativitas serta meningkatkan kembali semangat kerja,” katanya.

    “Saya rasa dalam hal ini, Pemkot Cilegon telah memenuhi the right man on the right place and the right time,” sambungnya.

    Sebaiknya kata Eka seharusnya semua pihak memberikan kesempatan kepada Walikota Cilegon Helldy Agustian untuk membangun Kota Cilegon sesuai dengan harapan masyarakat Kota Cilegon.

    Namun ia pun menyarankan agar Pemkot Cilegon tetap melakukan evaluasi berbasis pada kinerja untuk kemanfaatan masyarakat Kota Cilegon.

    “Saya pun menyarankan pada Pemkot Cilegon tetap lakukan evaluasi yang berbasis pada kinerja dan kemanfaatan bagi rakyat,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi mengatakan, semua prosedur mekanisme pelantikan dan pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji pengukuhan, pengangkatan dan alih tugas PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan jabatan fungsional di lingkungan Pemkot Cilegon sudah ditempuh sesuai dengan aturan. Termasuk di Sekretariat DPRD Kota Cilegon.

    Menurutnya hal itu sudah sesuai dengan UU ASN Nomor 5 tahun 2014 dan PP Manajemen PNS Nomor 17 Tahun 2020.

    “Semua mekanisme sudah kami tempuh. Semua sudah sesuai aturan,” singkatnya.(LUK/PBN)

  • Lebak Outfest Diharap Perkuat Kondisi Pasca-pandemi

    Lebak Outfest Diharap Perkuat Kondisi Pasca-pandemi

    LEBAK, BANPOS – Lebak Outdoor Festival (outfest) 2022 Resmi di buka oleh Bupati Lebak yang diwakili oleh Asisten daerah (Asda) II, Ajis suhendi di GOR Ona Rangkasbitung Senin (8/8).

    Ajis mengatakan kegiatan ini sangat baik untuk mendorong kegiatan olahraga outdoor yang ada di Lebak.

    “Kami berharap adanya kegiatan Lebak outfest ini dapat kembali menumbuhkan kegiatan olahraga outdoor di Lebak pasca-pandemi, karena sebelumnya terhambat oleh covid,” katanya.

    Kegiatan yang di hadiri oleh berbagai komunitas dari Jabodetabek dan luar Lebak ini juga dapat membantu visi misi bupati untuk mewujudkan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan.

    “Alhamdulillah tadi dapat informasi bahwa yang hadir disini ada dari Aceh, Lombok, Bandung dan Jabodetabek. Semoga ini bisa menjadi ajang pengenalan Lebak sebagai Destinasi wisata lokal unggulan,” ungkap Ajis.

    Ia juga meminta agar panitia dan wartawan dapat ikut serta mensosialisasikan kegiatan ini karena juga dihadiri oleh berbagai umkm di Lebak.

    “Saya harap teman teman panitia dan media juga bisa ikut mensosialisasikan dan menyebarkan ke masyarakat luas guna memperkenalkan kegiatan dan umkm yang ada di Lebak ini.” Tegasnya.

    Ketua panitia Lebak Outfest, Ferry Herawan menyampaikan kegiatan ini akan berlangsung selama 1 pekan terhitung sejak hari Minggu (7/8) hingga Sabtu (13/8), diawali dengan kegiatan Fun bike pada minggu pagi.

    Ferry menjelaskan, terdapat berbagai perlombaan di dalam rangkaian acara Lebak OUTFEST selama 1 pekan kedepan.

    “Insyaallah seminggu kedepan kita bakal ada berbagai kegiatan, dan di lokasi pun sudah ada stand umkm dan komunitas lain seperti reptil misalnya. Semoga Masyarakat bisa antusias untuk menghadiri acara kita ini,” jelasnya.

    Sahrul, salah satu peserta asal Lebak mengungkapkan rasa senang nya dengan adanya kegiatan ini. Ia mengatakan banyak Masyarakat yang senang dengan kegiatan outdoor festival.

    “Alhamdulillah, kebetulan saya tergabung dalam organisasi siswa pecinta alam di sekolah. Teman teman saya juga banyak yang hadir di sini, semoga acara begini ada tiap tahunnya,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Atlet Kota Serang Sumbang Emas di Kejurnas Atletik

    Atlet Kota Serang Sumbang Emas di Kejurnas Atletik

    SERANG, BANPOS – Atlet atletik Kota Serang berhasil meraih prestasi maksimal di ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) yang berlangsung 8 sampai 11 Agustus di Semarang, Jawa Tengah. Di mana atlet atas nama Linda Apriani memperoleh medali emas di nomor lempar lembing U-18.

    Menanggapi capaian tersebut, Ketua Harian Pengurus Cabang Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (Pengcab PASI) Kota Serang, Agus Muharam mengaku sangat bangga.

    “Alhamdulillah atlet kita atas nama Linda Apriani mampu menyegel keping emas di Kejurnas Atletik 2022. Sungguh membanggakan,” papar Agus kepada awak media, Senin (8/8).

    Dengan torehan itu, Agus pun semakin optimis menyongsong perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Banten yang digeber pada November nanti. “Kan Kejurnas ini merupakan ajang try-out Pengcab PASI Kota Serang untuk mengukur sejauh mana kesiapan atlet-atlet kita berlaga di event empat tahunan tersebut,” ucapnya.

    Wakil Ketua I KONI Kota Serang, Dhany Okta Ramdani menyambut gembira apa yang didapat Pengcab PASI Kota Serang di event kejurnas.

    “Sungguh luar biasa, ada atlet Kota Serang yang mampu meraih medali emas. Terima kasih kepada atlet yang telah berjuang sekuat tenaga demi mengharumkan nama Kota Serang dan Provinsi Banten tentunya,” tuturnya.

    Dirinya bepesan, agar torehan yang telah digenggam, tidak membuat atlet berpuas diri. Terus giat berlatih karena Kota Serang membutuhkan atlet-atlet terbaik untuk ke Porprov VI Banten.

    “Semoga apa yang dicapai Linda bisa dilanjutkan di Porprov VI Banten. Saya percaya Linda dan atletik Kota Serang mampu berbicara banyak,” pungkasnya.(CMB/ENK/BNN)

  • DBD Alami Peningkatan

    DBD Alami Peningkatan

    Lebak, BANPOS. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran demam berdarah dengue (DBD).

    Tingginya Penyebaran kasus DBD di kabupaten Lebak mendapat sorotan dari Dinkes lebak, pasalnya selama 2022 saja sudah tercatat 436 kasus DBD yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten lebak, terdapat 25 kecamatan yang tercatat memiliki kasus DBD salah satunya kecamatan Rangkasbitung dan cibadak.

    “Untuk kasus DBD di lebak ini selama 2022 terdapat 436 kasus dan 4 orang meninggal, tertinggi ada di kecamatan Rangkasbitung dengan 165 orang, kemudian tertinggi kedua di kecamatan cibadak dengan 56 penderita. Sementara untuk yang lainnya masih tersebar,” jelas Kasie Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular (P3M) Dinkes Lebak, Rochmat Pujiraharjo, Senin (8/8).

    Menurutnya, Kasus DBD tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan di bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

    “Kita ada data yang terekam untuk kasus dengue ini, biasanya kita pantau 3 sampai 5 tahun terakhir. Dan untuk tahun ini angka kenaikan kasus di Kabupaten Lebak sangat terlihat jelas,” paparnya.

    Rochmat menjelaskan salah satu faktor tingginya kasus DBD adalah lalainya masyarakat untuk mengantisipasi genangan air pasca-hujan yang dapat menjadikan tempat tumbuhnya jentik nyamuk.

    “Karena curah hujan yang tak menentu inilah yang mengakibatkan mudahnya jentik nyamuk tumbuh, sebab masyarakat suka tidak sadar kalau ada genangan air setelahnya, Sekecil apapun genangannya jentik nyamuk bisa berkembang.” Tegasnya.

    Dinkes Lebak beserta puskesmas setempat senantiasa melakukan sosialisasi tentang pencegahan perkembangbiakan jentik nyamuk Aedes guna menekan angka kenaikan kasus DBD di Lebak.

    “Kami beserta puskesmas selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar sama sama sadar bahwa ini pencegahan haruslah dibarengi dengan kekompakan masyarakat, sebab nyamuk tidak memilih golongan , bisa jadi kita yang pola hidup bersih tergigit nyamuk aedes karena tetangga kita yang kurang memperhatikan lingkungan,” kata Rochmat.

    “Masyarakat haruslah menjaga 3M (menguras, menutup dan mengubur) mulai dari skala kecil, harus sama sama sadar untuk kepentingan pribadi dan bersama,” tandasnya.(MG-01/PBN)