BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Makin Padu, Perserang 2-0 Serang Jaya

    06SERANG, BANPOS – Tiga pekan menjelang digelarnya kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2022/2023, pembenahan yang dilakukan Perserang mulai menuai hasil. Meski masih banyak kekurangan, kemenangan dalam laga uji coba kontra klub Liga 3, Serang Jaya, cukup memperlihatkan perkembangan skuad setelah dilatih Sabrun Hanafi.

    Perserang dan Serang Jaya melakoni uji coba di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang. Dalam lag aitu, Perserang tampil dominan dan mampu menguasai pertandingan.

    Dominasi Perserang terlihat dari hasil pertandingan. Dalam laga 2 x 45 menit, Laskar Singandaru unggul tiga gol tanpa balas atas Laskar Surosowan.

    Dua gol Perserang dicetak di babak pertama. Di menit 34, Rudi Foller Towoliu menjebol gawang Serang Jaya melalui sundulan, memanfaatkan umpan matang yang dikirimkan pemain sayap Perserang.

    Di menit 43, pemain yang baru bergabung, Amir Hamzah berhasil umpan cantik Egi Melgiansyah untuk mengecoh penjaga gawang sehingga skor menjadi 2-0 di babak pertama.

    Di babak kedua, SErang jaya mencoba bangkit dengan berusaha  melakukan serangan frontal. Namun, perbedaan kualitas gelandang membuat skuad besutan Budi Santoso tetap kesulitan menciptakan gol ke gawang Perserang yang dijaga Arbia Sutian.

    Sebaliknya, Perserang Kembali menambah gol di menit 71. Ajid Saputra memanfaatkan umpan tarik dari sektor kiri dan merubah skor menjadi 3-0.

    Pelatih Perserang, Sabrun Hanafi mengaku tidak terlalu mempedulikan hasil yang diraih Egi Melgiansyah cs. Menurutnya, yang dia soroti aadalah organisasi permainan para punggawa Perserang yang kini sudah lebih padu.

    Menurutnya, setelah sepekan lebih menukangi Laskar Singandaru, sudah ada perbedaan ketika Perserang menghadapi Persekat Tegal, akhir pekan lalu. Dalam uji cob aitu Perserang kalah 1-2.

    “Saat pertama menangani tim ini, saya melihat tim work belum berjalan optimal. Termasuk saat meladeni Persikat Tegal akhir pekan kemarin,” kata Sabrun. 

    “Tapi setelah dievaluasi, hari ini (kemarin, red) mulai ada peningkatan. Para pemain mulai kompak dan mampu meraih kemenangan,” ucapnya.

    Tapi, Sabrunia tak ingin jumawa atas peningkatan yang ditunjukkan anak asuhnya. Menurutnya, masih ada beberapa latih tanding lagi yang akan diagendakan untuk mengangkat moril pemain. “Dua kali ujicoba satu dengan tim selevel dan satu lagi di atas kualitas Perserang,” ujarnya.

    Sementara Pelatih Serang Jaya, Budi Santoso tidak mempermasalahkan apapun hasil sparring dengan Si Biru Langit (julukan lain Perserang). “Saya tidak lihat hasil, kami kan masih sedang menyeleksi pemain,” paparnya.

    Laskar Hijau (julukan lain Serang Jaya) masih memberlakukan sistem promosi dan degradasi untuk menyusun kerangka tim jelang Liga 3 regional Banten. “Tapi, Insya Allah saya melihat punya kualitas dan bisa bersaing kompetitif. Tinggal penambahan pemain senior yang bisa jadi leader di skuat,” jelasnya.

    Namun, dirinya memastikan segera merampungkan skuat Pasukan Hijau (julukan lain Serang Jaya). “Arahan dari manajemen Serang Jaya melalui Direktur Tehknik Zeka Bachdi ingin tim segera terbentuk dengan komposisi 22 penggawa dan menargetkan jadi wakil Banten di kancah nasional,” pungkasnya.(ENK)

  • Revolusi Birokrasi Jadi Kunci

    Revolusi Birokrasi Jadi Kunci

    BANYAKNYA intervensi dari raja-raja eksternal pemerintahan Kota Cilegon disebut hanya dapat selesai jika Helldy berani melakukan revolusi terhadap komposisi birokrat, di dalam tubuh Pemkot Cilegon. Pasalnya, selama masih ada orang-orang yang loyal terhadap rezim sebelumnya, maka intervensi pembangunan akan terus terjadi.

    Akademisi Untirta, Leo Agustino, mengatakan bahwa sebenarnya apapun alasan yang diungkapkan, tidak boleh kerja-kerja pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersendat. Sebab, pemerintah telah memiliki sistem tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

    Sistem tersebut menurutnya, bukan hanya mengatur secara umum. Bahkan, sistem itu mengatur hingga ke hal teknis, seperti bagaimana langkah yang harus dilakukan apabila terjadi ‘kekacauan’ pada organisasi pemerintahan. Sistem itu mengatur cara untuk menanggulanginya.

    “Saya bersetuju jika banyak pihak mengatakan bahwa capaian Walikota dan jajarannya masih kurang optimal. Hal ini tentu jika saya kaitkan dengan janji politik yang juga tertuang dalam RPJMD. Ada banyak alasan, mulai dari pandemi hingga persaingan antar-elit di Cilegon,” ujar Leo saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.

    Untuk persoalan persaingan antar-elit politik, Leo menuturkan bahwa hal itu sebenarnya dapat dengan mudah diselesaikan. Namun untuk menyelesaikannya, Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Cilegon, harus memiliki visi, ketegasan serta kemampuan untuk bisa mengayomi. Begitu pula dengan penguasaan atas aturan perundang-undangan, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

    “Ada beberapa sumber menyatakan bahwa pembangunan fisik di Cilegon yang kurang optimal disebabkan oleh persaingan antara Cilegon 1 dengan Cilegon 2. Saya tidak ingin berpolemik dalam persaingan antar-keduanya. Namun yang pasti ketidakoptimalan tersebut semestinya bisa diselesaikan. Apalagi bila kepala daerah paham mengenai UU Pemerintahan Daerah. Tapikan tidak banyak Kepala daerah yang paham,” katanya.

    Begitu pula dengan persoalan tidak taatnya sejumlah pejabat di Pemkot Cilegon, akibat adanya persaingan antara Walikota, Wakil Walikota, Sekda, serta rezim-rezim sebelumnya. Menurutnya, sistem pemerintahan telah mengatur bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Ini pun seharusnya bisa selesai jika kepala daerah paham peraturan perundang-undangan yang mengikat ASN. Ya, rotasi dan mutasi adalah jalan yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kita. Bahkan KASN menyediakan ruang konsultasi mengenai hal itu. Demikian juga dengan Kemen PAN-RB. Oleh karena itu, ketegasan dan kelincahan amat diperlukan dalam mengarungi birokrasi yang kadang dipenuhi oleh ‘politik kantor’,” jelasnya.

    Ia mengatakan, memang terdapat pemahaman yang keliru mengenai rotasi dan mutasi, yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap para pejabat yang diduga merupakan loyalis dari rezim sebelumnya. Sebab, jika Kepala Daerah yang baru langsung melakukan rotasi dan mutasi, akan selalu dianggap sebagai bersih-bersih dan balas dendam terhadap rezim sebelumnya.

    “Oleh karena itu, manakala akan dilakukan rotasi dan mutasi, Kepala Daerah harus mempercayakannya kepada sistem yang berlaku. Undang para ahli sebagai tim seleksi. Dan pemilihan tim tersebut tentu harus independen dan tanpa kepentingan; selain kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Leo mengakui bahwa pemahaman seperti itu tidak akan terlepas ketika dilakukan rotasi dan mutasi. Sebab, Kepala Daerah merupakan jabatan politis, yang setiap langkahnya akan dihitung sebagai langkah politis.

    “Kadang kita selalu menganggap kepala daerah sebagai jabatan politik, sehingga segala sesuatunya harus diperhitungkan secara politik juga. Tapi perlu diingat bahwa politik juga perlu beretika dan berpikir rasional,” terangnya.

    Maka dari itu, Leo menegaskan bahwa perombakan yang nantinya akan dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, harus benar-benar dipastikan sebagai langkah strategis, dalam menyelamatkan pembangunan Kota Cilegon dengan terbentuknya organisasi birokrat yang solid dan satu tujuan.

    “Organisasi yang bisa bekerja mengejar janji politik yang disampaikan oleh pasangan calon kepala daerah pada saat kampanye. Dan untuk mengejar janji politik itu tentu perlu tim yang solid,” tegasnya.

    Sementara, seorang sumber BANPOS di kalangan ASN Pemkot Cilegon menyatakan sepakat dengan perlunya revolusi birokrasi di kota baja. Menurutnya, unutk melakukan percepatan pembangunan dan mensukseskan visi dan misi Helldy-Sanuji, dibutuhkan ASN yang memahami karakter masyarakat dan pemimpinnya.

    “Tentunya pak walikota harus memiliki orang-orang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan untuk membantunya mengelola birokrasi. Orang-orang itu tentu harus memahami karakter ASN di Kota Cilegon dan kultur masyarakat Kota Cilegon,” tandas sumber. 

    Sementara itu, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, mengamini bahwa revolusi birokrasi di tubuh Pemkot Serang perlu segera dilakukan. Menurutnya, hal itu agar struktur pemerintahan di Kota Cilegon dapat berjalan selaras dengan visi dan misi yang diusung oleh dirinya dan Sanuji sebagai Wakil Walikota.

    “Kami akan rotasi dan mutasi. Kami akan mencari orang-orang yang berkualitas. Kami ingin ada tim yang kepentingan-kepentingannya itu bagaimana program prioritas kami bisa dijalankan secara maksimal,” ujarnya saat ditemui di gedung Setda Kota Cilegon.

    Helldy menegaskan, revolusi birokrasi yang akan dilakukan, untuk membentuk tim yang benar-benar serius dalam membantu dirinya dalam membangun Kota Cilegon. Karena jika tim yang saat ini sudah ada tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat Cilegon, maka akan sulit untuk mengejar target-target yang telah ditetapkan.

    “Otomatis orang-orang yang memang mumpuni, punya kapasitas dan kami meyakini itu tidak ada masalah yang akan masuk ke dalam tim kami. Jadi jangan sampai ada tim tersendiri yang bergerak berlawanan dengan kami. Intinya kami cuma ingin kerja-kerja tim ini benar-benar bekerjasama,” tegasnya.(DZH/ENK)

     

  • Raja-raja di Kota Baja

    KARUT-MARUT pelaksanaan birokrasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon disebut akibat tidak tunggalnya kepemimpinan di kota yang memiliki julukan sebagai Kota Baja itu. Sebab, peran Walikota sebagai ‘Raja’ yang memiliki kuasa untuk mengatur dan mengarahkan jalannya roda pemerintahan, terintervensi oleh para raja-raja lainnya.

    Bak matahari yang seharusnya hanya satu, kehadiran matahari lainnya akan mengganggu sistem tata surya yang sudah berjalan sesuai dengan poros dan aturannya masing-masing. Begitulah ibarat yang disampaikan oleh sumber BANPOS di internal pemerintahan di kota baja.

    Setidaknya, terdapat lima raja yang disebut-sebut terus berebut pengaruh di Kota Baja. Kelimanya yakni Walikota Cilegon Helldy Agustian, Wakil Walikota Sanuji Pentamarta, Eks Walikota Edi Ariadi, Eks Walikota Tb. Iman Ariyadi dan Sekretaris Daerah Maman Mauludin.

    Sumber BANPOS mengatakan bahwa kelimanya kerap membuat para pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon kebingungan. Sebab, acapkali program yang sudah tinggal eksekusi pelaksanaannya, terpaksa diundur karena ada pengaruh atau perintah berbeda antar raja. Hal itu menurutnya diperparah dengan intervensi yang dilakukan oleh para eks Walikota Cilegon.

    Kondisi ini yang disebut membuat progres pembangunan di Kota Cilegon, khususnya berkaitan dengan pekerjaan fisik, mandek hingga semester kedua. Bahkan, kondisi banyaknya intervensi itu pula yang disinyalir membuat salah satu pejabat di Dinas PUTR Kota Cilegon mundur dari jabatannya.

    Sumber Banpos juga menyebutkan, selama ini program-program yang diusung pasangan Helldy-Sanuji cukup baik dan memberikan angin segar bagi perubahan di Kota Cilegon. Namun, dalam eksekusinya terkesan ada ketidakkompakan antara Helldy maupun Sanuji.

    Kondisi itu bisa menjadi celah bagi pihak eksternal, dalam hal ini adalah para penguasa lama yang masih memiliki jaringan di Kota Cilegon. Karena tidak dipungkiri, banyak pejabat yang memiliki ikatan pertemanan maupun ikatan batin karena pernah bekerja sama dalam satu satuan pemerintahan.

    “Sebenarnya programnya bagus. Tetapi, karena pak walikota kurang mampu mengelola birokrasi, hal itu bisa dimanfaatkan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan untuk mengintervensi kebijakan di satuan kerjanya masing-masing,” kata sumber itu.

    Baiknya program-program yang diusung Walikota Cilegon, sambung sumber, terbukti dengan banyaknya penghargaan yang diberikan pihak eksternal kepada Pemkot Cilegon maupun kepada Helldy sebagai walikota. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan pembenahan di internal Pemkot Cilegon sehingga, sekali lagi, kondisi itu mudah disusupi pihak-pihak lain yang punya kepentingan.

    Ketua Presidium Front Daulat Pribumi, Isbatullah Alibasja, mengatakan bahwa tidak solidnya Walikota dan Wakil Walikota Cilegon memang sudah terlihat secara kasat mata. Perang antara orang nomor satu dan nomor dua di Kota Cilegon itu, membuat yang seharusnya hanya ada satu Raja, minimal terpecah menjadi dua.

    “Saya sebagai masyarakatnya pak Helldy dan pak Sanuji, melihat bahwa dwi tunggal pak Helldy-Sanuji ini sudah menjadi Dwi Tanggal. Artinya yang tadinya satu, sekarang ini sudah terpecah. Jadi pengamat baik siapapun itu yang mengamati konstelasi politik akhir-akhir ini, orang paling bodoh sekalipun akan melihat ketidaknyamanan yang terjadi antara Walikota dan Wakil Walikota,” ujarnya.

    Menurutnya, kondisi tersebut dipastikan akan membuat Helldy dan Sanuji pecah kongsi. Bahkan menurutnya, saat ini masing-masing sosok telah membentuk gerbongnya masing-masing, termasuk melakukan gerakan-gerakan tersendiri di Kota Cilegon.

    “Helldy dan Sanuji ini pada akhirnya akan pecah kongsi. Itu sudah bisa dipastikan. Karena Helldy membangun gerbong sendiri, Sanuji pun membentuk gerbong sendiri. Akhirnya, masyarakat lah yang menjadi korbannya,” katanya.

    Ia mengatakan, dengan munculnya dua matahari yang saling memancarkan sinarnya masing-masing ini dipastikan akan membuat masyarakat Cilegon menjadi korban. Sebab, matahari yang beredar dengan masing-masing porosnya, akan membuat program tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Program-program tidak berjalan, jalan-jalan hancur. Lalu SiLPA pun akan semakin membengkak. Kemarin itu sudah pecah rekor dengan adanya SiLPA sebesar kurang lebih Rp450 miliar. Nah saya prediksi akan tembus Rp500 miliar tahun ini,” tegasnya.

    Ia mengatakan, imbas dari perseteruan antara Helldy dan Sanuji, membuat para pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bingung. Sebab, mereka menjadi pihak yang terdampak secara langsung atas pertarungan keduanya.

    “Kalau kita lihat, dinas-dinas ini sedang bingung. Para Kadis, para kabid, ini sekarang sedang bingung karena menghadapi kondisi pertarungan antara dua matahari ini. Sehingga program-program tidak berjalan, rakyat lagi yang menjadi korban,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, ia pun meminta kepada Helldy dan Sanuji, untuk dapat menurunkan ego masing-masing, dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Karena menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan pembuktian dari keduanya. Sebab, masyarakat memilih Helldy dan Sanuji lantaran memiliki harapan besar untuk memperbaiki Kota Cilegon.

    “Tapi sayangnya yang terjadi adalah malah tambah acak-acakan. Karena yang terjadi adalah adanya benturan ego antar keduanya. Apasih susahnya ngobrol, ngopi berdua. Sampaikan permasalahan masing-masing, utamakan masyarakat. Faktanya hari ini banyak proyek gagal tayang. Karena memang ada dua kekuatan yang memperebutkan program-program tersebut. Akhirnya dinas-dinas bingung, kabid-kabid bingung, kasi-kasi bingung. Hingga pada akhirnya mereka angkat tangan, dibiarkan saja jadinya,” terangnya.

    Walikota Cilegon, Helldy Agustian, menegaskan bahwa tidak boleh ada banyak raja atau matahari, dalam pemerintahan yang ia pimpin. Menurutnya, saat ini hanya ada satu raja yang memimpin Kota Cilegon, atau satu matahari yang bersinar di atas langit Cilegon, yakni dirinya sebagai Walikota Cilegon.

    “Oh enggak bisa, enggak bisa, matahari cuma satu. Enggak ada tuh dua, enggak ada dua. Iya itu kan persepsi orang itu mah, Raja-rajanya siapa, kasih tau aja. Cuma satu matahari, Walikota,” tegas Helldy, Kamis (4/8).

    Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta, mengatakan bahwa dirinya tidak merasa bahwa terjadi perseteruan antara dia dengan Walikota Cilegon. Menurutnya, hubungan antara dia dengan Helldy dalam kondisi yang baik.

    “Ya kalau akang melihatnya bagaimana? Pernah berantem enggak? Tonjok-tonjokkan enggak? Kan enggak. Kalau masyarakat menganggapnya harmonis, berarti kami harmonis. Kalau masyarakat menganggap bahwa kami masih belum sukses, ya kami harus mawas diri,” ujarnya sembari tertawa saat dikonfirmasi BANPOS.

    Menurutnya, saat ini yang lebih penting adalah bagaimana penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan dirinya dengan Helldy. Sebab bagaimanapun, yang saat ini harus dikejar ialah kepuasan dari masyarakat Cilegon.

    “Sekarang yang lebih penting ditanya adalah publik, publik gimana menilainya. Masyarakat menilai seperti apa pemerintahan ini. Supaya politik ini produktif, politik kita mengarah pada kepuasan masyarakat,” terangnya.

    Namun, ia mengatakan bahwa meskipun dia dan Helldy merupakan satu kesatuan, akan tetapi segala keputusan tetap ada di tangan Helldy selaku Walikota. “Saya kan hanya Wakil Walikota, yang mengambil keputusan kan pak Walikota, keputusan, tanda tangan, SK, Ketetapan, kan beliau yah,” ucapnya.

    Terpisah, eks Walikota Cilegon periode 2010-2017, Tb. Iman Ariyadi, membantah bahwa dirinya kerap melakukan intervensi terhadap pemerintahan yang tengah dipimpin oleh Helldy dan Sanuji. Apalagi Helldy dan Sanuji sama sekali bukan sosok yang diusung oleh Partai Golkar.

    “Saya tidak pernah intervensi apa-apa kok. Apalagi sekarang Walikota sama Wakil kan bukan urusan saya sekarang, bukan dari Partai Golkar. Makanya saya bingung, intervensi apaan yang dimaksud? Wong saya tidak pernah intervensi,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS.

    Menurutnya, yang saat ini dirinya lakukan sebagai mantan Walikota Cilegon dua periode, hanya memberikan kritik dan masukan saja sebagai putra daerah, bukan memainkan peran sebagai raja diantara raja-raja lainnya yang ada di Kota Cilegon.

    “Saya sebagai putra daerah Cilegon, memberikan masukan sebagai mantan Walikota, memberikan masukan kepada pemerintah Kota Cilegon agar konstruktif. Memang ada yang salah? Kan tidak ada yang salah,” ucapnya.

    Menurutnya, sudah menjadi hal yang lumrah di negara yang menganut sistem demokrasi, apabila ada pihak yang melakukan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan. Hal itu menjadi sah, dan tidak boleh diartikan sebagai intervensi dari dirinya.

    “Jangan alergi kritik juga. Kalau saya kritik tuh, saya dibawa-bawa soal personal saya dan lain sebagainya, enggak ada itu. Kebingungannya mereka (para OPD) bukan dari saya kok, masak iya gara-gara saya, wong ada pemimpinnya kok. Enggak ada urusannya, apa urusannya sama saya, kan enggak ada,” terangnya.

    Iman menegaskan, jika memang ada bukti bahwa dirinya melakukan intervensi terhadap pemerintahan Helldy-Sanuji, ia mempersilakan untuk dibuka ke publik. Sebab, ia meyakini bahwa dirinya tidak melakukan hal itu. Malahan, ada sejumlah nama yang disebut tengah melakukan gerilya proyek di Kota Cilegon. Setidaknya Iman menyebbut tiga nama, yaitu berinisial P, AA dan M.

    “Misalkan cawe-cawe soal proyek, kan enggak ada. Muncul soal rame di masyarakat, soal nama-nama itu, sudah jadi rahasia umum, siapa yang intervensi? Enggak ada tuh. Soal-soal kayak begitu enggak ada, makanya saya bingung intervensi apa,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Iman mengakui bahwa dirinya saat ini masih memiliki pengaruh di masyarakat. Terlebih, ada penelitian akademis yang menghasilkan bahwa dirinya sampai saat ini masih menjadi tokoh berpengaruh di masyarakat.

    “Kalau saya mempengaruhi masyarakat, itu karena saya masih komitmen sampai hari ini di publik. Contoh misalkan saya diundang di acara masjid, acara pembangunan masjid, peletakan batu pertama, masa saya nolak. Kan enggak mungkin saya menolak,” katanya.

    Ia juga mengakui bahwa mungkin saja masih ada pejabat-pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon, yang menganggap bahwa dirinya masih merupakan atasan mereka. Akan tetapi, ia sama sekali tidak pernah memberikan perintah kepada mereka, untuk melakukan apapun.

    “Saya tidak memerintahkan apa-apa kok, silakan saja Kepala Dinas, Kabid, Kasi, kalau mau berkreasi membangun program pemerintah, silakan saja. Bebas kok. Kalau soal saya mempengaruhi, mungkin mereka juga bisa merasakan dari waktu di era seperti apa dan sebagainya. Mungkin ya mungkin, saya juga enggak mau narsis, GeeR (gede rasa) sendiri,” tandasnya.

    Sementara itu, eks Walikota Cilegon, Edi Ariadi, saat hendak dikonfirmasi BANPOS melalui sambungan telepon, dalam kondisi tidak aktif. Begitu juga dengan pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh BANPOS, menandakan bahwa pesan itu tidak terkirim.

    Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Maman Mauludin, hingga berita ini ditulis belum bisa dimintai tanggapannya. Sekitar satu jam BANPOS menunggu Maman di depan ruang kerjanya, namun belum mendapat kesempatan konfirmasi lantaran sedang menerima tamu. Sementara pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh BANPOS, tidak kunjung mendapat respon.(DZH/ENK)

  • Pak Helldy, Segera Konsolidasikan Politik

    Pak Helldy, Segera Konsolidasikan Politik

     

    MASA KEPEMIMPINAN duet Helldy-Sanuji di Kota Cilegon saat ini hanya tersisa sekitar dua tahun lagi. Menurut akademisi Untirta, Leo Agustino, masih banyak pekerjaan rumah Helldy-Sanuji yang masih belum diselesaikan, mengingat target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon banyak yang belum terpenuhi.

    Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya pekerjaan-pekerjaan fisik yang saat ini belum terlaksana. Padahal, APBD Murni tahun 2022 sudah memasuki semester kedua atau triwulan ketiga. Jika tidak segera dikerjakan, dikhawatirkan akan banyak program-program fisik yang terbengkalai.

    Banyaknya intervensi dari sejumlah pihak, maupun pertarungan internal antara Helldy-Sanuji pun dianggap dapat menjadi batu hambatan bagi duet tersebut dalam menyelesaikan janji-janji politik mereka. Sehingga, upaya penyelamatan harus segera dilakukan oleh Helldy selaku Raja dengan mahkota, agar kegagalan di akhir periode pertamanya dapat dihindari.

    Pengamat politik dan akademisi Unsera, Usep S. Ahyar, mengatakan bahwa sebenarnya persoalan yang saat ini tengah dihadapi oleh Helldy, merupakan buah dari kegagalan konsolidasi politik pada awal kepemimpinan dirinya. Bahkan, kegagalan untuk mengonsolidasikan politik sampai saat ini masih terus terjadi.

    “Jadi sampai hari ini, Helldy tidak bisa mengonsolidasikan politik di Cilegon, sehingga pemerintahannya tidak efektif. Misalkan di DPRD, dukungan terhadap Helldy itu sangat kurang. Di pemerintahan, terjadi matahari kembar atau justru matahari tidak kembar, PKS yang lebih dominan,” ujarnya saat diwawancara BANPOS di salah satu kafe di Kota Serang, Kamis (4/8).

    Usep mengatakan, Helldy terlalu berambisi dalam melakukan konfrontasi dengan rezim sebelumnya. Namun ia lupa bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah mengkondusifkan kekuatan-kekuatan politik yang ada di lembaga legislatif, yakni DPRD.

    “Proses politiknya terlalu berlarut-larut. Tidak bisa mengkonsolidasikan politik di awal pemerintahan dengan cepat. Tidak ada gebrakan yang ditunjukkan oleh Helldy. Sehingga ya seperti itu, business as usual, program-program mercusuar dia kena hambat oleh legislatif,” terangnya.

    Usep menegaskan, perencanaan politik seharusnya menjadi kesempatan bagi Helldy untuk memasukkan visi-misi dirinya ke dalam APBD. Akan tetapi karena jalan politiknya belum dibuat, maka yang terjadi adalah terbenturnya visi-misi tersebut dengan berbagai hambatan dan ganjalan.

    “Jadi memang karena konsolidasi politiknya gagal, maka pusat-pusat kekuasaannya pun menjadi banyak. Sehingga ketika ingin memasukkan visi-misi politik ke dalam APBD, itu banyak yang menentang. Termasuk di DPRD. Karena politiknya belum terkonsolidasi dengan baik,” ucapnya.

    Di sisi lain, Helly dalam mengambil langkah politiknya terkesan tidak membaca peta politik yang ada. Sebab, Helldy dalam menjalankan roda pemerintahan pasca-menumbangkan dinasti, mengambil jalan konfrontasi. Sayangnya, konfrontasi yang dilakukan oleh Helldy tidak total.

    “Karena kan dinasti ini berkuasa tidak sebentar, berapa puluh tahun dinasti ini berkuasa. Kemudian suara pak Helldy ini kan tidak mutlak, harusnya sadar posisi. Dan menurut saya, tidak bisa Helldy melakukan konfrontasi seperti itu,” jelasnya.

    Menurut Usep, jika Helldy memang ingin melakukan konfrontasi total terhadap rezim sebelumnya, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menggalang kekuatan politik, dan membersihkan birokrasi dari kroni-kroni rezim terdahulu.

    “Dinasti sudah pasti masih menguasai. Dinasti masih kuat di pemerintahan. Termasuk di Dinas-dinasnya. Makanya konsolidasi politik, dan konsolidasi birokrasi itu penting. Padahal seharusnya waktu pertama duduk di kursi Walikota, ganti semua itu pejabat-pejabatnya dengan orang-orang sendiri, terutama di Dinas-dinas pokok. Sehingga bisa berjalan dengan baik,” ungkap Usep.

    Namun, Usep memaklumi langkah politik Helldy yang terkesan terlalu ambisius tapi penuh keraguan. Pasalnya, kematangan politik Helldy memang masih mentah, terlebih Helldy merupakan pebisnis yang baru masuk ke dunia politik. Sementara sifat dari pebisnis adalah penuh kehati-hatian. Berbeda dengan Sanuji yang memang seorang politisi.

    “Saya melihat bahwa Sanuji ini sudah mulai mau memasang baliho sendiri, konsolidasi sendiri untuk PKS. Lalu juga sudah merapat untuk membentuk koalisi di 2024. Jadi sudah ada main-main mata dengan partai lain, merapat ke dinasti dan lain sebagainya,” kata Usep.

    Oleh karena itu, Usep pun memberikan sejumlah masukan kepada Helldy. Menurut Usep, Helldy sudah harus menghentikan konfrontasi dengan rezim sebelumnya dan juga dinasti Aat Syafaat. Sebab, kondisi politik saat ini sangat tidak memungkinkan dengan tidak dominannya pengusung Helldy, dan besarnya potensi pecah koalisi dengan PKS.

    “Sekarang kita lihat, DPRD dikuasai siapa? Sedangkan pendukung Helldy ini hanya sedikit, cuma Berkarya dan PKS. Sisanya seperti Golkar dan Gerindra, Demokrat dan lain sebagainya itu tidak ke Helldy. Nah harusnya ini yang diluruskan terlebih dahulu. Apalagi koalisi ini cenderung terancam pecah,” ujarnya.

    Dengan menghentikan konfrontasi, Usep menuturkan bahwa Helldy pun bisa melakukan manajemen ulang koalisi dengan partai-partai lainnya. Apalagi saat ini sudah memasuki masa politik untuk menuju Pemilu 2024.

    “Karena semua yang akan dilakukan, pasti akan mengarah kepada 2024. Helldy pun harus berpikir seperti itu. Sekarang sudah harus mau untuk berbagi, membangun ulang koalisi. Karena PKS pun sudah menghitung untuk 2024. Kalau Helldy sendirian untuk melakukan sesuatu, potensi untuk menjegalnya tinggi,” terangnya.

    Di sisa masa kepemimpinannya, Helldy sudah harus melihat siapa yang bisa untuk diajak kerja sama, di luar koalisi yang telah terbentuk. Distribusi insentif politik menurut Usep, dapat dilakukan oleh Helldy agar program-program mercusuarnya dapat terealisasi hingga akhir masa kepemimpinannya.

    “Maka lihat, siapa kekuatan yang besar saat ini? Maka Helldy harus berbagi kue politiknya. Kasih mereka panggung politik agar program-program itu berjalan. Insentif politiknya harus dibagikan kepada semua pihak, jangan konfrontasi lagi. Apalagi kekuatan Helldy tidak dominan, koalisinya pun tidak besar,” tegasnya.

    Bahkan menurut Usep, jika memang harus merangkul dinasti untuk menyukseskan program-program mercusuar yang telah dijanjikan kepada masyarakat, hal itu tidak menjadi masalah. Karena saat ini yang terpenting adalah merealisasikan seluruh janji politik yang telah diucapkan pada saat kampanye.

    “Jadi pakai lah adagium politik, tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Mau gak mau harus berkoalisi, pemerintahan harus berjalan. Program-program dia harus berjalan,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Syafrudin Ogah Nurut Pusat

    Syafrudin Ogah Nurut Pusat

    SERANG, BANPOS – Wilayah Kota Serang, Provinsi Banten direncanakan menjadi lumbung lahan pertanian jagung. Hal itu berdasarkan keinginan untuk memanfaatkan lahan terlantar menjadi produktif. Akan tetapi, Walikota Serang menyampaikan bahwa pihaknya enggan untuk menanam jagung tersebut dikarenakan lebih fokus terhadap padi.

    Hal itu terungkap saat Kegiatan Panen Raya Jagung di bekas lahan terlantar yang dikelola para santri di Kampung Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang bersama dengan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Harvick Hasnul Qolbi, Rabu (3/8).

    Walikota Serang, Syafrudin mengungkapkan bahwa Kota Serang kini tengah fokus menanam tanaman padi untuk produktivitas ketahanan pangan. Sehingga pihaknya meminta kepada Menteri Pertanian agar lebih memperhatikan produktivitas padi.

    “Kalau untuk Kota Serang, karena memang yang kita sisakan di daerah Kasemen itu pertanian padi, jadi kami meminta dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, dari Menteri pertanian untuk kota Serang fokus ke tanaman padi,” ujarnya.

    Ia pun menjelaskan bahwa apabila Kota Serang dijadikan lumbung jagung, itu tidak memungkinkan. Sebab, dalam RTRW yang sudah ditetapkan bahwa Kota Serang hanya menyisakan 4.000 hektare lahan untuk pertanian.

    “Kota Serang kayaknya tidak memungkinkan untuk jadi lumbung jagung, karena sudah wilayah kota, kemudian di RTRW pun hanya 4.000 hektare yang disisakan untuk pertanian,” katanya.

    Syafrudin menyebutkan bahwa yang paling penting Kota Serang bisa berpartisipasi untuk menanam jagung. Meskipun Kota Serang tidak bisa menjadi lumbung jagung, tetapi kedepan pihaknya akan memanfaatkan lahan dan melakukan uji coba sawah kering atau sawah tadah hujan untuk ditanami jagung.

    “Ini kan tanahnya bukan tanah produktif, tapi tanah tak ada hujan. Jadi kalau istilah orang sini tegalan, sawah-sawah kering yang kita manfaatkan dan kita uji coba,” ucapnya.

    Menurutnya, di Kota Serang sebenarnya tanaman jagung belum merata secara keseluruhan dan produksinya belum melimpah. Ada beberapa wilayah yang memang menanam jagung seperti Kecamatan Curug dan Kecamatan Walantaka.

    “Hanya memang produksinya tidak seperti ini, kalau ini lebih bagus daripada Walantaka, dan isi jagungnya bagus tidak ada yang ompong, rapet,” katanya.

    Berdasarkan hasil panen jagung di Kecamatan Walantaka, apabila dibandingkan dengan hasil panen raya jagung saat itu, cukup berbeda. Ia mengaku akan memusatkan tanam jagung di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Curug, Walantaka dan Kasemen.

    “Kalau di Walantaka hasilnya masih kurang bagus, ini mungkin faktor pupuk. Tempat produksi jagung, akan disentralkan di 3 kecamatan, pertama Curug Walantaka dan Kasemen,” tandasnya.

    Sementara itu, Wamentan RI, Harvick Hasnul Qolbi, mengungkap bahwa saat Pemerintah bersama TNI tengah mengejar target dalam ketahanan pangan, dan program pertanian adalah prioritas. Menurutnya, di negara ini masih posisi positif untuk lahan pertanian, khususnya jagung, belum ada kekurangan.

    “Kami semua unsur pemerintah, hingga TNI dan Polri ingin hadir langsung di tengah tengah masyarakat, dalam ketahanan pangan. Kami manfaatkan lahan terlantar menjadi produktif,” ujarnya.

    Harvick mengatakan, tanaman jagung menjadi salah satu tanaman paling banyak diminati petani. Karena dianggap mudah jika dibandingkan jenis tanaman lain. Ia berharap, petani jagung di Banten menjadi salah satu lumbung padi nasional, sesuai dengan kontur tanah yang berada di wilayah Banten.

    “Jagung jadi idola, karena mudah, hamanya enggak banyak, menanamnya enggak sulit, tinggal panen. Ditambah lagi Banten secara geografis sebagai daerah penyangga ibukota (DKI Jakarta) dan memiliki pelabuhan,” jelasnya.

    Diakhir ia menegaskan bahwa Indonesia sendiri dalam ketahanan pangan berada di posisi aman.

    “Sejauh ini semuanya (pangan) masih di posisi yang positif, tidak mengalami kekurangan,” tandasnya.

    Hadir juga dalam kesempatan tersebut Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Walikota Serang Syafrudin dan tamu undangan lainnya.(MUF/PBN)

    Caption: KEGIATAN Panen Raya Jagung dan Gerakan Santri Menanam Jagung yang digelar oleh Masyarakat Agribisnis Jagung (MAJ) di Ladang Jagung Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug Kota Serang, Rabu (3/8). Walikota Serang Syafrudin bersama dengan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pangdam III Siliwangi, Ketua Umum MAJ menunjukkan hasil panen jagung.

  • Tol Serpan Digugat Lagi

    Tol Serpan Digugat Lagi

    SERANG, BANPOS – Adanya informasi kehadiran Menteri PUPR dalam kegiatan groundbreaking seksi III tol Serang Panimbang disikapi oleh sejumlah warga Desa Catang, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, dengan menggelar aksi bentang spanduk di jalan tol Serang-Panimbang (Serpan). Diketahui, warga tersebut telah beberapa kali menyampaikan gugatan akan pembangunan tol Serpan tersebut.

    Aksi ini merupakan bentuk kekesalan lantaran ganti rugi tidak kunjung dibayarkan. Selain itu juga bertujuan untuk meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka alami.

    Berdasarkan video yang diterima BANPOS, terlihat dua orang pemuda yang menggunakan pakaian berwarna hitam dan putih, membentangkan spanduk di atas jalan layang yang berada tepat di depan pintu tol Serpan.

    Dalam spanduk itu, warga meminta kepada Jokowi untuk dapat diberikan keadilan atas tanah mereka yang sampai saat ini belum selesai ganti ruginya. Padahal, sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa ganti rugi didasarkan pada hasil putusan pengadilan.

    “Sebelumnya sudah ada kesepakatan ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum, akan tetapi Kementerian PUPR ingkar janji,” tulis warga pada spanduk yang dibentangkan pada Rabu (3/8).

    Kuasa hukum warga Desa Catang, Ridwan Kusnandar, membenarkan bahwa sejumlah kliennya telah melakukan aksi bentang spanduk di sekitar tol Serpan. Namun menurutnya, aksi tersebut bukanlah demonstrasi.

    “Enggak, itu bukan demo. Tapi memang saya dikasih tahu bahwa klien saya akan memasang spanduk, dipasangnya di luar pagar,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS melalui sambungan telepon.

    Menurutnya, ia sebagai kuasa hukum 11 warga Desa Catang yang sampai saat ini belum mendapatkan ganti rugi sebesar Rp2 miliar, telah menyampaikan surat kepada Kementerian PUPR sejak Juli lalu. Namun sampai saat ini belum juga mendapatkan respon.

    “Maka akhirnya mungkin mereka agak kesal. Tapi menurut saya itu bukan demo, hanya memasang spanduk dan memohon bantuan kepada presiden. Karena kan Presiden itu bapak seluruh anak bangsa. Minta tolong bantu sebagai bapak,” ucapnya.

    Di sisi lain, pihaknya juga telah menyampaikan surat tertulis kepada Presiden Jokowi, yang dalam suratnya meminta agar Jokowi dapat turun tangan memberikan perlindungan hak kepada kliennya. Sebab yang menjadi permasalahan adalah Kementerian PUPR sampai saat ini enggan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp2 miliar kepada 11 warga Desa Catang.

    Padahal menurutnya, warga telah menepati janjinya dengan mempersilakan Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan tol Serpan, meskipun ganti rugi belum dibayarkan. Sebab, hal itu merupakan kesepakatan yang terjadi antara warga dengan Kementerian PUPR, dan dimediasi oleh Pemkab Serang.

    “Dimana dalam kesepakatannya, warga mempersilakan pembangunan jalan tol. Kedua, sepakat bahwa ganti rugi yang akan diberikan berdasarkan pada hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ketiga, bahwa atas uang konsinyasi yang dititipkan ke pengadilan, boleh diambil oleh pihak yang punya hak, dan uang itu sebagai DP. Karena ganti rugi tetap mengacu pada putusan yang sudah inkrah,” terangnya.

    Namun menurutnya, meski sudah ada keputusan pengadilan yang tetap, janji pembayaran ganti rugi tidak kunjung dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya dan warga mempertanyakan dan menagih kepada Kementerian PUPR, terkait dengan kesepakatan tersebut.

    “Sampai sekarang masih menunggu jawaban dari PUPR. Nah menteri ini kan bawahan presiden, maka kami langsung memohon kepada pak presiden untuk menolong kami sebagai bapak bangsa. Ini merupakan spontanitas dari warga, karena memang kesal ganti rugi tidak kunjung dibayarkan,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • 18 Persen Jalan Ibu Kota Masih Rusak

    SERANG, BANPOS – Menjelang akhir kepemimpinan duet Aje Kendor, kondisi jalan di Kota Serang yang masih dalam keadaan rusak tersisa 18 persen. Untuk menyelesaikannya, setidaknya Pemkot Serang membutuhkan anggaran sebesar Rp180 miliar, sehingga jalan di Kota Serang mantap sepenuhnya.

    Kepala Dinas PUTR Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan bahwa hingga saat ini, kondisi jalan di Kota Serang sudah 82 persen dalam kondisi yang baik. Sementara sisanya yakni 18 persen, dalam kondisi rusak.

    “Kalau dihitung rata-rata, membutuhkan anggaran sekitar Rp180 miliar untuk melakukan perbaikan jalan yang kondisinya masih rusak,” ujar Iwan kepada awak media, Rabu (3/8).

    Akan tetapi, Iwan mengaku bahwa untuk total panjang keseluruhan jalan yang masih dalam kondisi rusak, dirinya tidak bisa memastikan. Namun ia memastikan bahwa hanya tersisa 18 persen saja kondisi jalan yang masih rusak. “Karena saya belum pegang datanya, ada di kantor, tapi kurang lebih tersisa 18 persen lagi, untuk jalan kota,” tuturnya.

    Menurut Iwan, saat ini Dinas PUTR memiliki tambahan kewenangan dalam mengurusi jalan. Sebab berdasarkan aturan baru, Dinas PUTR mendapat kewenangan tambahan dalam menangani jalan lingkungan.

    Untuk diketahui, jalan lingkungan sebelumnya menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP). “Yang saat ini masih kondisi belum baik (rusak-Red) itu jalan kota dan jalan poros. Kalau jalan lingkungan itu dinamis,” tuturnya.

    Iwan mengaku optimistis sisa 18 persen jalan rusak dapat terselesaikan. Namun, hal itu bisa diselesaikan apabila perencanaan dan penganggarannya matang, dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal di luar perencanaan.

    “Ya tentunya penganggarannya didukung oleh tim anggaran. Karena dua tahun terakhir anggaran di refocusing untuk Covid-19. Sisa 18 persen itu ditargetkan selesai hingga akhir tahun 2023,” ucapnya.

    Berdasarkan data yang pihaknya miliki, terdapat beberapa kecamatan di Kota Serang yang kondisi jalannya masih cukup banyak yang rusak. Diantaranya yakni Kecamatan Kasemen, Curug dan Kecamatan Taktakan.

    “Semua masuk program prioritas, khususnya jalan kota dan poros. Karena kan itu menyangkut kepentingan masyarakat,” terang Iwan.

    Sedangkan untuk jalan lingkungan, pihaknya harus benar-benar selektif sebelum melakukan perawatan atau pembangunan jalan. Terutama yang berkaitan dengan penyerahan prasarana sarana dan utilitas (PSU) dan kepemilikan lahan atas tanah. “Karena jalan lingkungan masih melekat dengan milik masyarakat. Jadi kami harus benar-benar selektif,” tuturnya.

    Sementara itu, Kabid Perumahan pada DPKP Kota Serang, Zeka Bachdi, mengatakan bahwa dari total 80 yang telah menyerahkan PSU, baru 67 perumahan yang telah dilakukan pemeliharaan. “Jadi dari 80 perumahan di Kota Serang, baru 67 yang dilakukan pengaspalan di perumahan,” ujarnya.

    Zeka mengaku, pihaknya tidak bisa melakukan pemeliharaan terhadap perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada Pemkot Serang. Sebab, kewenangannya masih berada di pengembang perumahan. “Jadi pengembang itu harus menyerahkan dulu PSU nya, baru kami bisa melakukan pemeliharaan,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Millennial Makin Lirik Pertanian

    Millennial Makin Lirik Pertanian

    SERANG, BANPOS – Jumlah petani dari kalangan kaum muda pada tahun 2021 lalu, melonjak. Ada pertambahan sekitar 3 juta.

    Demikian disampaikan  Wakil Menteri  Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia Harvick Hasnul Qolbi saat melakukan Panen Raya Jagung di Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (3/8).

    Ia menjelaskan, Kementerian Pertanian berharap bahwa bertambahnya petani muda karena keinginan para pemuda. Bukan karena pergeseran karena tertutupnya lapangan kerja, namun karena adanya kepercayaan di pertanian.

    “Sumberdaya alam kita sangat banyak. Kekurangan pupuk, lahan kritis, kekurangan lahan bisa diatasi semua, karena kita ada semua,” ungkap Wamentan Harvick.

    “Pertumbuhan petani muda sangat penting sebagai penerus pertanian,” tambahnya.

    Dijelaskan pada tahun 2021 terjadi penambahan petani muda sebanyak 3 juta petani muda. Pemerintah menjaga trust (kepercayaan, red) dan harga komoditas pertanian kepada para petani muda.

    “Sumbangan sektor pertanian terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai 16,4 persen,” katanya.

    Wamentan Harvick menegaskan, wujud sinergi dan kolaborasi Pemerintah, TNI/Polri, dan masyarakat dalam Gerakan Bersatu Untuk Ketahanan Pangan.

    “Pemerintah sangat peduli akan ketahanan pangan,” ungkapnya.

    “Tidak akan mungkin ada ketahanan nasional tanpa adanya ketahanan pangan. Apalagi kedaulatan pangan, ancaman kita ke depan,” tambahnya.

    Dikatakan, Pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo berpesan agar masyarakat memberikan sumbangsih dalam ketahanan pangan.

    Masih menurut Wamentan Harvick, jagung menjadi idola karena begitu mudah. “Hamanya tidak banyak, tanamannya tidak sulit serta memproduksinya tidak sulit. Tinggal offtaker (penjamin pembelian atau penyalur, red), ini tinggal dilakukan sinergitas,” ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo mengungkapkan, Kodam III Siliwangi telah membuka dan memperbaiki lahan untuk mendukung program penanaman jagung Kementerian Pertanian RI.

    “Yang kita utamakan adalah pembukaan dan penataan lahan yang sudah rusak,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut diserahkan bantuan dan penghargaan kepada Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan Pondok Pesantren untuk budidaya jagung. Juga penghargaan kepada mitra ketahanan pangan industri.(RUS/PBN)

  • KPU Sosialisasikan Aturan Terbaru Pemilu

    KPU Sosialisasikan Aturan Terbaru Pemilu

     

    SERANG, BANPOS – KPU Kota Serang menggelar sosialisasi aturan baru dalam pelaksanaan pendaftaran Partai Politik (Parpol) untuk Pemilu serentak 2024. Sosialisasi dilakukan agar Parpol tidak bingung dalam melakukan pendaftaran hingga verifikasi.

    Ketua Divisi Teknis pada KPU Kota Serang, Fierly Murdlyat Mabruri, mengatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan hasil dari Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilakukan bersama dengan KPU Provinsi Banten.

    Dalam Rakor tersebut, KPU di setiap Kota/Kabupaten pun diharapkan dapat bersiap diri dalam melakukan proses verifikasi Parpol, yang akan dilaksanakan sejak Selasa (2/8) hingga 11 September mendatang.

    “Di kantor kami sudah siap untuk verifikasi administrasi dengan operator sebanyak enam orang. Nanti kami tunggu prosesnya yah, apalagi verifikasi administrasi ini cukup lama, 2 Agustus sampai 11 September,” ujarnya kepada awak media, usai membuka sosialisasi.

    Fierly mengatakan, sebanyak 20 Parpol mengikuti sosialisasi tersebut. Sementara yang tidak hadir diketahui sebanyak 18 Parpol. Adapun Parpol yang hadir terdiri dari tiga kategori, yakni Parpol peserta Pemilu 2019 lolos Presidential Threshold (PT), Parpol peserta Pemilu 2019 tidak lolos PT dan Parpol baru.

    “Parpol peserta Pemilu 2019 yang lolos PT yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, PDI Perjuangan, PPP, PKS, Partai Gerindra, PAN dan PKB. Peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos PT yaitu PBB, Perindo, PSI, PKP, Partai Berkarya dan Partai Hanura. Untuk Partai baru yaitu Parsindo, Partai Ummat, Partai Gelora, Partai Buruh dan Partai Prima,” terangnya.

    Fierly mengatakan, sejauh ini setidaknya terdapat 22 Parpol baru yang mendaftarkan diri untuk ikut Pemilu 2024. Sementara sisanya yakni sebanyak 16 Parpol, merupakan peserta Pemilu 2019 baik yang lolos PT maupun yang tidak.

    “Yang sudah berkomunikasi dengan kami, datang ke kami, itu Partai Buruh, Parsindo, dan Gelora. Kalau PBB kan hitungannya partai kemarin. Tiga ini yang benar-benar baru. Ini partai yang sudah datang berkonsultasi dengan kami,” katanya.

    Fierly menyampaikan bahwa para Parpol yang hadir diharapkan dapat memiliki kesepahaman mengenai aturan-aturan baru yang diterapkan pada Pemilu 2024 mendatang. Sebab, aturan Pemilu 2024 akan berbeda dengan Pemilu 2019 lalu, apalagi dengan diterapkannya SIstem Informasi Partai Politik (SIPOL).

    “Karena ini semua sentralistik, diselesaikan melalui SIPOL oleh KPU RI. Kalau mau lihat SIPOL, ya lihat ke kantor KPU. Termasuk tadi ada ganda, namanya ada di partai x, di partai y, di partai z. Kalau dulu kan menggunakan dokumen, sekarang kita bisa memantau melalui layar laptop,” ucapnya.

    Disisi lain, ia mengakui bahwa mungkin ada kekhawatiran dari pihak-pihak tertentu mengenai keputusan apakah suatu Parpol Memenuhi Syarat (MS), Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Namun, hal itu dapat dipantau langsung melalui SIPOL.

    “Kan ada kekhawatiran ini KPU kok bikin MS, bikin BMS di SIPOL, siapa yang mengontrol. Nah di kantor itu kami siapkan layar besar agar pengunjung tahu ooh cara kami seperti ini. Soal MS dan BMS itu kan sesuai dengan aturan,” terangnya.

    Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran, mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan agar Parpol yang hadir dalam sosialisasi, mendapatkan gambaran utuh mengenai mekanisme pendaftaran, verifikasi hingga penetapan Parpol melalui SIPOL.

    “Ketika nanti di TMS atau BMS, maka mereka harus memahami itu dan legowo ketika itu tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

    Ia pun menegaskan bahwa perhelatan Pemilu merupakan hajat bersama. Sementara KPU sebagai penyelenggara Pemilu tentu harus menjadi pelayan bagi Parpol, Peserta Pemilu hingga masyarakat sebagai pemilih.

    “Itu yang harus kami garis bawahi kepada peserta pemilu, lalu juga kepada pemilih bahwa itu yang harus kami layani. Sehingga hak pilih mereka itu dapat tersalurkan pada hari H,” terangnya.

    Liaison Officer (LO) pada DPD PKS Kota Serang, Fauzan, mengatakan bahwa dalam menghadapi tahap verifikasi Parpol, pihaknya sudah siap. Sebab, DPD PKS Kota Serang pun telah sejak lama menyerahkan berkas-berkas kepada DPP PKS.

    “Kalau dari kami PKS persiapannya sudah luar biasa. Pendaftaran sudah kami serahkan ke DPP dan pada tanggal 1 DPP sudah menyerahkan ke KPU berkas-berkas dari kabupaten/kota se-Indonesia. Tinggal menunggu hasil dari KPU,” ujarnya.

    Selain itu, DPP PKS pun menurutnya telah menurunkan nama-nama bakal calon anggota legislatif ke masing-masing daerah, termasuk Kota Serang. Akan tetapi, dirinya masih belum bisa membuka nama-nama dari masing-masing bakal calon.

    “Jadi sebanyak 120 persen dari jumlah per dapil. Misalkan dapil Serang 1 ada 7 kursi, maka akan ada 120 persen dari 7 kursi. Untuk angka, saya kurang hafal yah. Nanti mereka akan disekolahkan politik oleh partai, yang nantinya akan bersaing juga di internal partai,” tandasnya. (DZH/AZM) 

  • Fakultas Hukum Syariah UIN SMH Banten Gelar Seminar Internasional

    DALAM rangka mengatasi dan mencari solusi berkaitan dengan isu-isu tentang politik hukum Islam kontemporer, Fakultas Hukum Syariah UIN SMH Banten menggelar International Symposium and Conference on APHUTARI (Asosiasi Prodi Hukum Tata Negara PTKIN Se-Indonesia), Selasa (2/8). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh anggota Aphutari se-Indonesia berjumlah 30 kampus serta menghadirkan pembicara guru besar dari Malaysia dan Libya.

    Rektor UIN SMH Banten, Wawan Wahyudin, mengungkapkan bahwa kegiatan seminar bertemakan tentang pembahasan hukum ini sangat diperlukan di tengah problematika hukum itu sendiri.

    “Melalui seminar ini akan ditemukan rekomendasi dari apa yang dihasilkan dan direkomendasi tersebut akan diteruskan kepada stakeholder terutama para penegak hukum dan kami di kemenag, khususnya juga untuk pemberdayaan SDM kami di dunia pendidikan,” ujarnya.

    Ia berharap, hukum dapat lebih tertib lagi, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, hukum menjadi panglima dalam mengatasi problema kehidupan baik tingkat lokal, regional bahkan internasional.

    “Kepada anak muda, jangan sampai buta hukum supaya meraih indonesia emas, dan titip kepada aparat penegak hukum untuk tidak bermain-main dengan hukum,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia, Ketua panitia, Muhammad Ishom, mengatakan bahwa seminar internasional itu merupakan puncak dari kegiatan panel artikel yang mengusung tentang politik hukum islam kontemporer. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari itu juga adalah didalamnya ada pergantian kepengurusan Aphutari seluruh Indonesia.

    “Tujuannya adalah untuk mendiskusikan terkait dengan isu-isu politik hukum Islam kontemporer, bagaimana kontekstualisasinya di era sekarang, apa yang perlu diprioritaskan, ketika sekarang masif isu tentang islam trust nasional, wacana khilafah dimana-mana, maka kita sebagai bagian akademisi perlu melakukan dekonstruksi tentang wacana-wacana tersebut,” jelasnya.

    Output dari kegiatan tersebut paling penting yaitu perumusan kurikulum yang menjadi kunci untuk capaian pembelajaran lulusan perguruan tinggi yang dirumuskan oleh asosiasi prodi masing-masing. Kurikulum tersebut akan dijadikan pijakan bagi perguruan tinggi khususnya Fakultas Syariah seluruh Indonesia.

    “Kebetulan ini adalah prodi hukum tata negara, maka capaian lulusan prodi hukum tata negara akan kita rumuskan hari ini,” tandasnya. (Muf)