SEJUMLAH ruas jalan nasional yang berada di Provinsi Banten menjadi sorotan sejumlah kelompok masyarakat. Selain banyak yang menganggap kondisinya memprihatinkan, jumlah anggaran yang fantastis juga dinilai tidak sepadan dengan kondisi jalan saat ini.
Koordinator Koalisi Masyarakat Banten untuk Banten Bersih, Samsul mengatakan, dirinya merasa iri dengan kondisi jalan nasional di provinsi lain. Di Banten, pemeliharaan yang dilakukan diduga kerap mengabaikan perencanaan dan terkesan ditutup-tutupi dari publik.
“Kondisinya kan ya memperihatinkan lah dengan anggaran mereka ratusan miliar rupiah, ya kondisinya amburadul lah, seperti itu,” kata Samsul membuka pembicaraan dengan BANPOS. via sambungan telepon WhatsApp pada Kamis (20/7).
“Ada yang timpang tindih dengan APBD provinsi. Nah batasan itu nggak jelas. Kita pertanyakan, mereka gak ada yang mau jawab,” Kata Samsul saat dihubungi oleh BANPOS.
Keadaan itu juga kemudian didukung dengan kondisi pelaksanaan jalan nasional penghubung Cikande-Rangkasbitung yang dinilainya tidak diberengi dengan perencanaan yang matang. Bukan hanya tidak matang dalam perencanaan, Samsul juga turut menyoroti pelaksanaan pemangunan jalan penghubung itu yang dinilainya tidak transparan.
“Namanya jalan nasional itu harus sudah steril. Maksudnya dalam kata steril itu ya tunjukanlah kualitasnya karena kan nasional gitu, baik dari konstruksinya, baik tenaga kerjanya. Nah ini kadang-kadang K3 juga acak-acakan. Terus konstruksi pembesian juga kadang ada yang terlihat, ada juga yang tidak. Apakah unsur sengaja apakah memang belum terpasang,” tanya dia.
“Terus mutu betonnya. Nah ini mutu beton yang mereka pakai itu apakah K300, apa FS45 itu kita kan tidak tahu. Karena mutu beton berapa yang mereka pakai? Diuji di tempat enggak? Kubus betonnya di mana? Uji selamnya di mana? Kita enggak tahu, kita kan menanyakan itu,” tuturnya.
Melihat sejumlah kejanggalan itu, Samsul bukannya tidak pernah melapor. Ia justru mengaku kerap mengadukan sejumlah temuannya itu kepada pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Banten, hanya saja upayanya itu kerap berujung tanpa tanggapan dari pihak terkait.
“Kita sudah berulang kali mempertanyakan, sehubungan mereka masih dalam pelaksanaan, supaya kalau memang kitanya keliru atau pun baik dari mereka (keliru), ya kita bareng-bareng. Kita juga enggak ngapa-ngapain, kita kan ngasih masukan sebenarnya. Tapi terkesan pihak dari balai menghindar,” katanya.
“Saya sudah melayangkan surat dari forum masyarakat perwakilan Banten Bersih, ya itu, sampai detik ini belum ada respon,” tuturnya.
Mendapati laporannya kerap diabaikan, Koordinator Koalisi Masyarakat Banten untuk Banten Bersih itu pun mengaku menyayangkan sikap BPJN seperti itu. Padahal menurutnya, aduan dari masyarakat penting untuk diperhatikan, agar dapat menjadi kontrol bersama dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan nasional itu.
“Kita mau mengarahkan mereka ke arah yang benar, kita kasih tahu informasi kita ini. Mereka gak ada tanggapan, gak nanggapin pihak dari balai besar. Sebenarnya, kita ini sangat membantu mereka. Cuma merekanya melihatnya apakah memang berat atau bagaimana?,” ucapnya.
Di samping itu, Samsul mendesak kepada pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat untuk segera melakukan audit terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional di Provinsi Banten.
Tujuannya tentu, agar potensi kecurangan yang terjadi di lapangan dapat diminimalisir semaksimal mungkin.
“Pemerintah harus segera mengaudit itu, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Batasannya kan jelas, mereka itu. Nah itu harus benar-benar dipantau. Jadi kalau misalnya berkata nasional, batas mereka yang mana? APBD Provinsi yang mana? kadang-kadang ini tumpang tindih,” terangnya.
“Jadi anggaran dari pusat APBN-nya ada, APBD juga menggelontorkan dana dengan tempat yang sama. Paling ‘aku’ itu padahal mereka nggak ngebangun. Terutama pemeliharaan, itu riskan sekali. Banyak bohongnya menurut saya. Karena mereka kalau ditanya, tidak ada yang memberikan jawaban,” pungkasnya.
Sementara, berdasar penelusuran BANPOS, pada tahun ini juga tengah dilaksanakan Preservasi Jalan Serang-Cilegon-Merak. Tak main-main, anggaran untuk mendanai preservasi selama dua tahun itu mencapai nyaris Rp200 miliar, tepatnya Rp191,937 miliar, berdasar keterangan di situs LPSE Kementerian PUPR.
Jumlah anggaran itu terlihat fantastis. Karena dengan anggaran sebesar itu Kementerian PUPR sebenarnya bisa melakukan peningkatan kondisi jalan dengan melakukan pembetonan di ruas jalan Serang Merak, yang selama ini diketahui sering kali rusak dan bergelombang.
Ketika menelusuri E Katalog milik LKPP, sejumlah perusahaan batching plan diketahui menyediakan ready mix kualitas K350, yang biasa digunakan untuk membeton jalan dengan kisaran harga Rp1,5 juta per kubik.
Artinya, dengan anggaran sebesar itu bisa disediakan 127 ribu kubik beton yang seharusnya cukup untuk membangun ruas jalan beton sepanjang jalan Serang-Merak.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada DPUPR Kota Cilegon Retno Anggraini mengaku tak bisa berbuat banyak terkait kerusakan jalan nasional di Kota Cilegon. Di wilayahnya ada dua ruas jalan nasional, yaitu PCI-Merak dan PCI-Anyer.
“Untuk identifikasi bukan ada di ranah PUPR Kota tapi lebih ke BPJN Banten, kami hanya sebatas memberikan laporan kerusakan dan titik lokasinya dimana,” kata Retno kepada BANPOS melalui pesan WhatsApp, Kamis (20/7).
Terkait jumlah total jalan nasional yang rusak di kota, pihaknya tidak memiliki data terperinci. Namun, pihaknya tetap menginformasikan titik lokasi kerusakan kepada BPJN Banten.
Dikatakan Retno untuk mekanisme pengumpulan laporan dan aduan dari masyarakat terkait kondisi jalan nasional yang rusak di Kabupaten/Kota, pihaknya langsung melaporkan kepada pihak terkait.
“Peranan kami adalah memberikan respon cepat kepada BPJN Banten apabila ada kerusakan jalan yang harus segera di perbaiki dan itu sudah kami lakukan,” terangnya.
Untuk melibatkan masyarakat dan dukungan publik dalam mendukung upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan nasional yang rusak, pihaknya memberikan ruang dengan memfoto atau video titik yang rusak.
“Kami memberikan ruang kepada masyarakat untuk segera melakukan pelaporan apabila kerusakan jalan terjadi dengan menentukan titik akurat berikut dengan foto atau video. Langsung akan kami teruskan ke BPJN Banten,” tandasnya.
Sementara itu, BPJN Banten tak merespon konfirmasi yang coba dilakukan BANPOS. Petugas keamanan meminta BANPOS untuk membawa surat permohonan informasi untuk bisa agar bisa dilayani konfirmasinya.
“Supaya mengajukan permohonan wawancara dulu, karena bapak Kepala balai sibuk. Beliau jarang berada di kantor Serang, karena lebih sering berada di Pattimura (Kantor Kementerian PUPUR, red),” kata petugas keamanan.
BANPOS juga berusaha mengkonfirmasi salah seorang Pejabat pembuat komitmen di BPJN Banten, yaitu Suratno. Namun, setelah dikirimi pesan dan tiga kali dihubungi melalui telepon Whatsapp, yang bersangkutan tidak merespon. (MG01/LUK/ENK)
