Penulis: Gina Maslahat

SERANG, BANPOS – Ribuan data pemilih tetap (DPT) tidak valid teridentifikasi berdasarkan hasil sensus daring bulan Januari hingga Maret tahun 2020. Hasilnya, terdapat 7.000 DPT disoroti dengan 4.210 DPT tersebut dinyatakan telah memiliki akta kematian.

Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran, mengungkapkan bahaya dari masih banyaknya DPT tidak valid itu akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, karena surat panggilan dari petugas akan terus dikirimkan kepada nama-nama tersebut.

“Bahayanya, kalau selama itu belum dicoret di DPT pasti dapat surat panggilan yang takutnya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan orangnya enggak ada, tapi dia bisa nyoblos,” ungkapnya, Jumat (15/7) usai rapat koordinasi (Rakor) di Pemkot Serang.

Ia mengkhawatirkan apabila ada pemilih tetap yang sudah meninggal, namun namanya masih digunakan untuk memilih. Sehingga pihaknya mengantisipasi dengan meminta para camat dan lurah agar melakukan verifikasi atau cek dan ricek ke masing-masing alamat berdasarkan data sensus tersebut.

“Itu kekhawatiran kita, jangan sampai nanti ada orang yang sudah meninggal tapi dia bisa milih. Antisipasi kita bagaimana mengumpulkan para lurah, para camat di sini (Pemkot Serang), mudah-mudahan mereka bisa kerjasama dengan kita,” tuturnya.

Ade Jahran mengungkapkan, meskipun DPT hantu tersebut hanya 5 persen dari total DPT se-Kota Serang, namun pihaknya akan melakukan verifikasi secepatnya melalui camat dan lurah yang melakukan pendataan ulang. Sebab, apabila dari ribuan DPT yang belum diberikan status apakah meninggal dunia atau pindah domisili, data sensus tidak dapat terinput.

“Harapan kami pak lurah Bu Lurah ini mendata ulang, data kita sudah kasih semuanya mulai nama, alamat, RT, tanggal lahir, itu semua sudah kita kasih. Ke depan mudah-mudahan Pak Lurah Bu Lurah bisa melakukan semacam pencocokan di tingkat RT RW,” terangnya.

Ia menjelaskan, proses verifikasi ditarget sebelum bulan Oktober semuanya sudah selesai, sehingga nanti dari Lurah bisa menyampaikan data ke KPU atau ke pihak Disdukcapil apabila sudah ada persyaratan-persyaratannya. Sebab, Disdukcapil tidak mencoret nama-nama tersebut karena memang ada syarat yang belum terpenuhi seperti keterangan kematian apabila warga tersebut sudah meninggal dunia dengan menyerahkan KTP yang bersangkutan.

“Mudah-mudahan dengan adanya rakor ini, persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh Disdukcapil ada. Misalnya surat kematian dan sebagainya itu ada, sehingga nanti Disdukcapil langsung mencoret nama-nama tersebut,” ucapnya.

Ade berharap, proses cek dan ricek oleh para lurah ini sudah berprogres pada 7 hingga 14 hari ke depan. Kemudian nama-nama yang terdapat di DPT namun tidak valid tersebut dapat dicoret, sehingga tidak ada lagi surat panggilan untuk memilih di hari H pemilu 2024.

“Kami ingin secepatnya, sebelum Oktober selesai, tapi kita mudah-mudahan 7 sampai 14 hari ke depan sudah ada progres, sehingga nanti sebelum Oktober kita sudah beres semuanya,” katanya.

Ia sendiri menampik bahwa ribuan DPT hantu tersebut merupakan kelalaian pihak KPU Kota Serang. Sebab, ada banyak faktor salah satunya yaitu masyarakat tidak melaporkan apabila ada anggota keluarganya yang meninggal sehingga masih dianggap hidup dan ada di daftar DPT.

“Saya sih tidak bilang begitu, kenapa demikian kalau kita kan menerima (data dan informasi). Kalau masalah tadi itu faktornya mungkin bukan kelalaian, makanya kita berharap RT RW atau masyarakat pada umumnya untuk melaporkan bagi keluarganya yang meninggal atau keluarganya yang pindah memilih,” jelasnya.

Diakhir ia memprediksi adanya kemungkinan penambahan DPT pada Pemilu tahun 2024. Menurutnya, pemilih akan selalu terus bertambah meski tidak terlalu signifikan angkanya sekitar 5 sampai 10 persen.

“Termasuk yang masuk ke sini (Kota Serang) juga banyak. Tahun kemarin sih kenaikannya tidak signifikan, tapi diprediksi untuk sampai 2024 itu pasti akan ada penambahan, walaupun tidak banyak,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin, mengungkapkan bahwa jumlah DPT hantu sebanyak 4.210 itu sangat rawan sekali. Karena jumlah suara tersebut bisa menghasilkan satu kursi legislatif di Kota Serang.

“Rawanlah. Oleh karena itu pada hari ini (Jumat) dikumpulkan semua kepala kelurahan, karena dengan data 4.210 banyak bisa 1 kursi jadi sangat rawan sekali. Jangan sampai ada orang ngomong ‘orang yang sudah meninggal bisa nyoblos’,” ucapnya.

Ia berharap, DPT Pemilu tahun 2024 harus valid, orangnya ada, datanya ada. Ia menegaskan, jangan sampai orangnya tidak ada tetapi datanya ada bahkan bisa mencoblos.

“Targetnya sebenarnya ada di bulan ini sampai Desember, tapi kami berharap di bulan Agustus-September ini sudah harus selesai,” tandasnya.

Sekadar diketahui, dalam DPT tidak valid saat ini terbanyak di Kecamatan Serang dengan data sebanyak 1.400 DPT. Kemudian, total DPT tidak valid sebanyak lebih dari 7.000, kemudian 3.000 diantaranya sudah memiliki akta kematian, sisanya sebanyak 4.210 DPT masih belum ada keterangan.

Terpisah, DPT pada Pemilu 2024 di Kota Cilegon diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah pemilih. Hal itu dikatakan Ketua KPU Kota Cilegon, Irfan Alfi.

Irfan menyatakan, jika dilihat dari data grafik kenaikan data pemilih di Kota Cilegon pada triwulan II 2022 berada di angka 303.862. Sementara pada Data Pemutakhiran Tetap pada 2019 sebanyak 290.571.

“Pada Pemilu 2019 silam, jumlah DPT di Kota Cilegon sebanyak 290.571. Dari 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,54 persen. Sedangkan pada 2020 ke 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,56 persen dan 2021 ke triwulan II tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,0069 persen,” kata Irfan saat dikonfirmasi kemarin.

Irfan mengatakan jika melihat dari data pemutakhiran pada Januari 2022, jumlah daftar pemilih sebelumnya ada sebanyak 303.779, potensi baru sebanyak 102, daftar pemilih sekarang ada 302.791.

Pada Februari 2022, jumlah daftar pemilih sebelumnya 303.791, potensi pemilih baru 55 dan daftar pemilih sekarang 303.815. Pada Maret jumlah daftar pemilih sebelumnya, 303.815, potensi pemilih baru 80, daftar pemilih sekarang 303.823.

Selanjutnya, April jumlah daftar pemilih sebelumnya, 303.823, potensi pemilih baru 59, daftar pemilih sekarang 303.834, Pada Mei jumlah daftar pemilih sebelumnya 303.834, potensi pemilih baru 50 dan daftar pemilih sekarang 303.849 dan pada Juni jumlah daftar pemilih sebelumnya, 303.849, potensi pemilih baru 105 dan daftar pemilih sekarang 303.862.

“Kalau dilihat dari jenis kelamin sendiri, data pemutakhiran pada Januari 2022 untuk laki-laki sebanyak 152.483, perempuan 151.308, Februari jenis kelamin laki-laki 152.495, perempuan 151.320 dan Maret jenis kelamin laki-laki 152.449 dan perempuan sebanyak 151324,” tuturnya.

Kemudian Irfan menjelaskan, meningkatnya jumlah DPT disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah usia pemilih pemula untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Untuk kepastian berapa penambahan jumlah DPT akan bisa dilihat di 2023 mendatang,” ujarnya.

Selain jumlah DPT yang diprediksi bertambah, otomatis jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Kota Cilegon juga akan bertambah. Di mana, pada Pemilu 2019, jumlah TPS sebanyak 1.214.

Irfan menambahkan, bertambahnya jumlah TPS ini dapat bergantung pada bertambahnya jumlah penduduk di Kota Cilegon.

“Otomatis seandainya nanti misalkan ada penambahan jumlah penduduk, juga akan berpengaruh pada ketersediaan jumlah TPS. Nanti kita lihat dulu berapa total jumlah penduduk di Kota Cilegon nanti,” tandasnya. (LUK/MUF/PBN)

SERANG, BANPOS – Kinerja Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang pada tanggal 13 Juli lalu genap 3 bulan memimpin Provinsi Banten, masih dianggap belum maksimal.

Diketahui, Al Muktabar dilantik menjadi Pj Gubernur Banten pada tanggal 13 Mei lalu. Al ditunjuk oleh Presiden Jokowi guna mengisi kekosongan jabatan, setelah Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan wakilnya, Andika Hazrumy habis masa jabatannya pada  12 Mei lalu.

Tokoh Masyarakat yang juga aktivis KP3B, TB Mochamad Sjarkawie, Minggu (17/7)  mengatakan,  Al Muktabar dianggap masih belum memenuhi keinginan masyarakat.  Apalagi dalam hal penataan birokrasi pegawai yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

“Sayangnya, Pj Gubernur Banten yang dilantik oleh Mendagri atas nama Bapak Presiden Jokowi, belum membuktikan ke arah lebih baik lagi dalam hal pemberantasan KKN di Pemprov Banten,” ujarnya.

Ia mencontohkan, hal yang masih terlihat dibiarkan dalam dugaan praktek KKN adalah belum adanya tindakan nyata, terhadap pegawai yang ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), khususnya di bidang pendapatan dan samsat-samsat.

“Pj Gubernur seakan menutup mata dengan kejadian pembajakan pajak Samsat

Kelapadua di Kabupaten Tangerang. Padahal sebelumnya ada kasus markup atau penggelembungan pembelian lahan Samsat Malingping di Kabupaten Lebak. Harusnya dengan kejadian seperti ini Pj Gubernur mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan pejabat-pejabat di Bapenda dan Samsat Kelapadua,” ujarnya.

Sikap tegas dengan menonaktifkan pejabat di Bapenda adalah bukti nyata, jika Pj Gubernur berpihak pada masyarakat. “Kasus pembajakan pajak di Samsat Kelapa Dua ini menandakan lemahnya pengawasan pegawai di Samsat. Dan kita juga baru saja dikejutkan kalau ternyata kerugian negara akibat ulah pegawai di Samsat Kelapa Dua itu membengkak, jadi Rp10,5 miliar, bukan lagi seperti  di klaim  pihak Bapenda sekitar Rp5,9 sampai Rp6,2 miliar,” ujarnya.

Dengan membiarkan pejabat-pejabat di Bapenda dan Samsat Kelapadua masih menduduki jabatan, tidak menutup kemungkinan akan mempersulit penanganan atau penyidikan dari tim Kejati Banten dalam membongkar dugaan praktik pembajakan pajak  di kantor pendapatan tersebut.

“Sebagai bentuk antisipasi dan mempermudah kerja tim kejaksaan. Karena tidak menutup kemungkinan  menghilangkan barang bukti. Jadi.apa susahnya Pj Gubernur menonaktifkan sementara dulu pejabat di Samsat Kelapa Dua dan Bapenda Banten yang secara jabatan mereka bertanggung jawab penuh atas kejadian pembajakan pajak milik masyarakat itu,” terangnya.

Tak hanya soal keberanian dan ketegasan Al Muktabar atas kasus di Samsat Kelapadua, Sjarkawie juga melihat Al Muktabar hanya sibuk dengan kegiatan seputar rapat-dan rapat. “Actionnya belum ada greget, yang ada hanya OPD (organisasi perangkat daerah) diramaikan dengan kegiatan rapat-rapat. Adapun action yang dipertontonkan hanya sebatas momentum atau kegiatan rutin saja,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada memiliki catatan kinerja Al Muktabar. Menurutnya Al harus lebih keras lagi dalam memimpin.

“Ada beberapa catatan penting untuk Pj Gubernur, Al Muktabar. Pertama, kepemimpinannya tidak memiliki legitimasi publik, karenanya ia harus mampu membangun harmoni dengan stakeholders di Banten. Pijakan seorang Pj Gubernur adalah RPD (Rencana Pembangunan Daerah) yang sudah digariskan oleh Kemendagri,”  katanya.

Catatan lainnya menurut Uday adalah, respon atas masalah sosial yang mengemuka sangat baik disikapi Al Muktabar. “Ia cukup peka. Misalnya soal bagaimana upaya  menanggulangi masalah stunting, upaya penurunan angka kemiskinan dan kualitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, komunikasi yang dibangun dengan pemerintah pusat sangat baik. Komitmen dalam hal antikorupsi sementara ini  ditunjukkan melalui penandatanganan Pakta Integritas dengan Kejati dan para Bupati/Walikota. “Ini langkah yang patut diapresiasi,” ujarnya

Namun demikian, Al Muktabar harus didukung dengan pemutakhiran data berbagai masalah sosial di Banten. Sudah saatnya memanfaatkan kemajuan teknologi, agar pendekatan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran.

“Tiga bulan terakhir Pj Gubernur saya lihat belum memiliki tim kecil yang secara rutin melakukan kajian berbagai isu strategis” tandasnya.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – Belum hilang rasa terkejut publik dengan adanya dugaan permainan uang atau jual beli kursi dalam pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun 2022 ini. Bahkan ada fakta dan data terbaru jika PPDB tahun 2021 lalu, terdapat 4187 orang diduga siswa siluman. Dan hasil PPDB bisa digugat oleh masyarakat.

Kasus terbaru, beredar surat rekomendasi dari Komisi V DPRD Banten lengkap dengan kop surat lembaga legislatif tersebut, agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) menerima salah seorang calon siswa di salah satu SMA Negeri favorit di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Ketua Komisi V DPRD Banten  Yeremia Mendrofa menolak menanggapi adanya surat rekomendasi resmi dari Komisi V agar salah seorang siswa diterima di SMAN Tangsel,

“Saya nggak bisa komentari, belum tentu asli, kalau seandainya benar asli kemudian perlu diklarifikasi kepada yang membuatnya tujuaan untuk apa,” kata Yeremia seraya mengatakan jika rekomendasi tersebut bisa saja dibuat orang yang mengatasnamakan.

Kendati demikian Yeremia yang merupakan politisi PDI Perjuangan ini menilai jika proses PPDB SMA sederajat sudah selesai digelar. Bahkan mulai besok (hari ini), proses belajar mengajar diselenggarakan.

“Tahapan PPDB sudah selesai bahkan Kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) juga sudah dilaksanakan dan besok (hari ini red),  tahun ajaran baru resmi dimulai. Tentu harapan pelayanan PPDB di tahun depan semakin lebih baik dibanding tahun ini” harapnya.

Adapun adanya kemungkinan dugaan catut mencatut dalam surat rekomendasi Komisi DPRD Banten ditegas Yeremia tidak ada. “Catut mencatut semakin tidak ada seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa proses PPDB adalah proses seleksi yang harus dilakukan karena daya tampung sekolah negeri terbatas dan tentu harus berjalan dengan fair, transparan sesuai dengan syarat  dan perangkingan di Juknis. Kita juga berharap kedepan ada terobosan/inovasi Pemprov Banten untuk meningkatkan daya tampung siswa baik melalui penambahan ruang kelas, unit sekolah baru, sekolah/kelas/rombel online/digital/terbuka maupun pemberdayaan sekolah swasta,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada dihubungi melalui telepon genggamnya, Minggu (17/7)  meminta Dindikbud membongkar oknum yang sengaja menggunakan kekuasaan atau jabatan menitip atau menjadi calo dalam PPDB online SMA sederajat di Banten.

“Sebagaimana dari dulu, saya selalu mengingatkan pihak Dindikbud agar memperbaiki sistem PPDB, yang dari waktu ke waktu selalu diwarnai uang  percaloan. Dan kondisi buruk kemarin itu rawan digugat oleh publik” kata Uday.

Menurutnya, praktek kecurangan dalam PPDB baik berbentuk percaloan atau titip menitip  calon siswa dari oknum tertentu seperti penguasa atau profesi lainnya,  merupakan tamparan keras dan  memperlihatkan kebobrokan sistem  pendidikan.

“Ini adalah ironi dunia pendidikan kita. Sekedar belajar yang menjadi hak warga negara, ternyata harus membayar dulu” ujarnya.

Disinggung adanya temuan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten bahwa pada PPDB SMA sederajat tahun ini dan tahun 2021 seperti dugaan permainan uang dan ribuan siswa siluman, Uday melihat, jika praktek tersebut harus dihentikan, dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak terlibat.

“Temuan itu sangat wajar. Karena mengembalikan ke masing-masing sekolah bukanlah solusi. Justru akan memberi keleluasaan bagi para oknum memperjual belikan bangku sekolah. Apalagi pihak masing-masing sekolah disinyalir juga mengeluarkan uang jutaan rupiah kepada pihak ketiga untuk membantu membuatkan aplikasi PPDB,” ujarnya.

Oleh karena itu, Uday meminta kepada Dindikbud tidak hanya memberikan sanksi tegas kepada oknum pegawainya, akan tetap menyampaikan kepada publik siapa saja orang yang meminta jatah, baik yang diterima atau ditolak.

“Harus begitu (sampaikan kepada publik siswa titipan). Agar tidak jadi ajang aji mumpung tiap tahun. Para operator bisa ditanya kok, apa yang terjadi,” ujarnya.

Bahkan diakui Uday, untuk membersihkan praktek percaloan dan titip menitip siswa yang berujung pada dugaan siswa siluman, Uday telah membantu sejumlah sekolah SMA Negeri sederajat di Banten dengan membentuk tim Informasi Teknologi (IT).

“Untuk berpartisipasi dalam hal PPBD ini, Tim IT saya, alhamdulillah mampu dengan menggratiskan ke 4 sekolah. Yakni SMAN 1 Bandung  SMAN 1 Pamarayan di Kabupaten Serang serta SMAN 14 dan SMKN 12 di Kabupaten Pandeglang.  Di sistem yang kami bangun, semua dibuat jelas, terang benderang, untuk memenuhi unsur transparansi dalam sistem penerimaan siswa baru. Termasuk nilai saat siswa di SLTP nya pun diinput, sebagai parameter untuk menentukan ia lulus atau tidak di jalur Prestasi. Ini kami gratiskan, silahkan tanya kepada para Kepseknya. Saya dan tim IT saja mampu bekerjasama dengan Google Map dan HeatMap, untuk misalnya memastikan jarak antar rumah siswa dengan sekolah, atau titik koordinat sesuatu, masa’ pemerintah tidak,” ujarnya.

Langkah tersebut dilakukan oleh Uday bersama tim IT untuk memberikan contoh yang baik, tepat dan efisien kepada Dindikbud Banten agar pelaksanaan PPDB bersih dari dugaan praktek kecurangan.

“Kenapa kami lakukan ini?. Sebagai pelajaran bagi para pengambil kebijakan di Pemprov dan Dindikbud Banten,” terangnya.

Saat dicoba dikonfirmasi, Kepala Dindikbud Banten Tabrani, hingga berita ini diturunkan tidak dapat dihubungi. Telepon genggamnya tidak aktif.(RUS/PBN)