BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Kejari Pandeglang Gelar Nikah Massal

    Kejari Pandeglang Gelar Nikah Massal

    DALAM rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-63, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, menggelar acara isbath nikah terpadu secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang, di Kantor Kejari Pandeglang, Kamis (20/7).

    Kepala Kejari Pandeglang, Helena Oktavianne, mengatakan bahwa saat ini kejaksaan tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsinya saja sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) semata. Namun juga harus memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di masyarakat.

    “Terutama mereka yang mengalami kesulitan secara ekonomi, untuk menggelar akad nikah dan mendapatkan kepastian hukum dalam pernikahan. Dan hari ini, sebanyak 25 pasangan pengantin mengikuti acara nikah gratis yang kami laksanakan,” ujarnya.

    Helena menjelaskan, secara keseluruhan yang mengikuti pernikahan massal ini sudah pernah melakukan nikah siri atau nikah resmi secara agama, namun tidak ada di dalam catatan negara.

    “Kami berkomitmen, untuk memfasilitasi dan mendukung pernikahan masyarakat.

    Melalui kegiatan nikah massal ini, kami ingin memberikan dukungan dan harapan serta membantu pasangan-pasangan yang belum memiliki buku nikah,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Helena, dalam kegiatan nikah massal ini, pihaknya juga membantu kepada anak dan perempuan agar mendapatkan haknya dalam keluarga secara utuh.

    “Hak untuk anak dan perempuan serta hak dan kewajiban dari pihak suami untuk memberikan biaya rumah tangga dan biaya sekolah kepada anak-anaknya,” jelasnya.

    Di tempat yang sama, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang, Amin Hidayat mengatakan, pihaknya mendukung kegiatan Isbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Kejari Pandeglang.

    “Kami dari Kemenag Pandeglang sangat mendukung kegiatan ini, dan kami akan mengawal dan menyiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan Isbat ini seperti buku nikah serta yang lainnya,” katanya.

    Sementara, salah seorang pasangan pengantin yang berasal dari Kampung Pakuhaji Lebak, Desa Pager Batu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Ependi, mengatakan bahwa dirinya telah menikah, namun belum memiliki buku nikah.

    “25 tahun kami menikah, namun belum memiliki buku nikah dan hanya memiliki surat nikah dari tulisan tangan penghulu di kampung tempat kami menikah. Selama kami menikah 25 tahun, kami sudah mempunyai anak 5 orang. Dengan adanya Isbat nikah terpadu ini, Alhamdulillah saya dan istri bisa memiliki buku nikah dan bisa mengurus surat-surat di Catatan Sipil,” katanya. (DHE/DZH)

  • Kuasa Zeus di Tanah Jawara

    Kuasa Zeus di Tanah Jawara

    ERA modern seperti saat ini, membuat masyarakat dipaksa untuk menyesuaikan diri dalam dunia yang penuh berbagai digitalisasi. Tak terelakan bahwa segala sesuatu saat ini berkaitan dengan dunia digital, mulai dari pekerjaan, komunikasi, hiburan bahkan hingga ranah pelanggaran aturan seperti prostitusi ataupun perjudian yang semakin menjamur melalui situs-situs judi atau biasa disebut slot dan Zeus.

    Banten yang terkenal sebagai daerah ulama dan jawara ternyata mulai dikuasai oleh Zeus. Banyak warga Banten yang mulai kecanduan slot hingga terjebak dalam pinjaman online ilegal untuk memuaskan rasa penasarannya tersebut. Yang mirisnya, para pengguna situs ini merambah hingga generasi muda.

    Terkait permasalahan tersebut, diketahui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah melakukan pembatasan atau memblokir situs-situs pornografi hingga website judi online, melalui program internet positif. Namun, hal tersebut masih belum mampu untuk mencegah masyarakat dalam mengakses situs-situs tersebut.

    Seperti yang disampaikan oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Guruh Hardiansyah. Ia mengatakan, saat ini masyarakat hingga kalangan remaja dan anak dapat menggunakan internet dengan leluasa, menggunakan Virtual Private Network (VPN).

    Terkait judi online, masih banyak situs yang bisa diakses karena maraknya iklan yang muncul di berbagai platform digital. “Ini cukup berbahaya, bahkan di beberapa website milik pemerintah, iklan judi online muncul,” kata Guruh, Kamis (20/7).

    Ia menjelaskan, hal tersebutlah yang dapat merusak masyarakat, juga generasi-generasi muda yang saat ini jauh lebih pandai menggunakan internet. “Apalagi usia-usia remaja itu sedang penuh rasa penasaran, tentu berbahaya jika mereka terus mengakses pornografi bahkan perjudian,” tandasnya.

    BANPOS mendapatkan pengakuan dari salah satu narasumber yang meminta dirahasiakan identitasnya. Ia mengaku, sering bermain judi online bahkan lebih dari lima situs yang berbeda, tanpa menggunakan VPN.

    Dia mengatakan, situs-situs tersebut ia ketahui dari berbagai media sosial hingga seorang admin judi online yang menghubungi langsung kepadanya. “Kalau main ya tinggal daftar id sama rekening saja, saya punya banyak akun dan memang kadang menang kadang kalah,” katanya kepada BANPOS.

    Saat ditanya dari mana ia mendapatkan uang untuk bermain judi online tersebut, ia menjelaskan dirinya menggunakan layanan pinjaman online yang ilegal karena mendapatkan informasi dari berbagai media sosial bahwa peminjaman di aplikasi ilegal tidak perlu dibayarkan.

    Namun, tak seperti yang dia sangka, dirinya terlilit hutang dengan nominal jutaan dan didatangi langsung oleh penagih (Debt collector) aplikasi pinjaman online tersebut.

    “Ternyata saya disamperin, akhirnya dilunasi sama orang tua saya. Sayangnya saya tidak kapok, masih ada rasa penasaran untuk terus main (judi online),” tandasnya.

    Terpisah, narasumber lain mengaku bisa mengakses situs-situs pornografi menggunakan VPN yang disediakan di salah satu aplikasi di smartphonenya. Dia mengatakan, dirinya sangat terobsesi dengan hal-hal yang ia lihat hingga akhirnya ia melakukan transaksi prostitusi online, yang juga terdapat di aplikasi pada handphone Android.

    “Awalnya saya pikir ini penipuan sih, tapi ternyata emang bener ada bahkan di Rangkas (Kecamatan di Lebak) itu banyak yang membuka jasa,” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Kabid Kominfo HMI-MPO Cabang Lebak, Tubagus Muhammad Tri Aprilyandi, mengatakan bahwa, saat ini bahaya konten-konten negatif di dunia digital tersebut sudah merambat hingga ke mahasiswa bahkan pelajar yang ada di Kabupaten Lebak.

    Menurutnya, hal tersebut dapat membahayakan bagi budaya masyarakat yang mulai melupakan norma-norma agama dan sosial. “Kecenderungan inilah yang sangat dikhawatirkan, mudahnya mengakses internet justru malah membawa dampak negatif didalamnya,” kata Tubagus.

    Ia menjelaskan, banyaknya temuan iklan situs judi online yang ada di berbagai platform digital semakin marak, tetapi ini seperti menjadi hal yang lumrah dan biasa saja. Tubagus menerangkan, tentu kedepannya ia berharap pihak kepolisian bisa memberantas para oknum-oknum yang berani mengiklankan situs judi online, di media sosial.

    “Kami meminta pihak Polri dan Kominfo untuk fokus pada pemblokiran situs judi online dan pornografi yang masih bisa mudah diakses,” tandasnya.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Lebak, Anik Sakinah, mengatakan bahwa kemudahan akses di dunia digital memang tidak dapat dipungkiri akan merubah norma, adat dan kebiasaan orang-orang yang merusak keyakinan, bahwa mereka menginginkan sesuatu dengan serba instan dan bukan merupakan sebuah proses dalam pencapaian sebuah hasil yang sukses.

    Padahal, lanjut Anik, semua itu harus dibarengi dengan usaha atau melalui proses yang tidak mudah. Karena iming-iming yang tinggi, mereka akan mudah tergiur akan hal-hal yang dirasa lebih menjanjikan walaupun itu sangat merugikan.

    “Sebagai masyarakat yang bijak dan cakap di dunia digital marilah kita terus berupaya menambah pengetahuan keagamaan dan keimanan kita bahwa hidup di dunia adalah sebuah persinggahan tentu kita harus mengumpulkan amalan ibadah untuk bisa hidup enak kelak di akhirat,” kata Anik kepada BANPOS.

    Anik menjelaskan, Pihaknya senantiasa berupaya membuat masyarakat Kabupaten Lebak agar menjadi pribadi yang cerdas dalam berdigital salah satunya melalui literasi kecakapan dalam digital kepada masyarakat melalui media online maupun offline, dalam pengelolaan pengaduan serta diseminasi informasi.

    “Tentu Manfaatnya yakni kemudahan akses pelayanan, Kemudahan mendapatkan informasi dan kemudahan dalam berinteraksi antar masyarakat dan pemerintah,” jelasnya.

    Anik berpesan, sebelum menggunakan dan terjun ke dunia digital, masyarakat harus cakap dalam berdigitalisasi melalui empat pilar yang harus dipahami.

    “Etika digital bahwa kita sebagai orang Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila tentu harus paham norma dan agama, pahami budaya digital, keamanan digital serta keterampilan (skill) dalam digital,” tandasnya.

    Sementara itu, berdasarkan penelusuran BANPOS, hampir seluruh situs resmi pemerintah di Provinsi Banten, terdapat tautan balik atau backlink, yang mengarah pada situs judi online. Backlink yang tertanam itu diduga merupakan hasil blackhat SEO (search engine optimization), yang dilakukan oleh para pemilik situs judi online slot.

    Seperti yang terlihat pada situs Pemerintah Kabupaten Serang. Dengan menggunakan perintah pencarian Google ‘site:’ dengan kata tambahan ‘slot’, didapati sebanyak 300 tautan backlink situs slot online, yang tertanam pada situs serangkab.go.id.

    Sebagai contoh, tiga berita pertama yang muncul menggunakan perintah tersebut yakni: 17 Daftar Situs Link Slot Gacor 2023 Online Maxwin
    (https://jdih.serangkab.go.id/photo/), rtp slot berlian 888: Daftar 12 Situs Judi Slot Online (https://dpupr.serangkab.go.id/nhacai/deliverjwl-gns5uuu1a.asp), dan slot resmi thailand: Best Slot88 Gacor, Daftar 12 Situs Judi

    (https://dpupr.serangkab.go.id/bet/enginefad-58x4ip031.htm). Dua tautan terakhir diketahui telah dihapus.

    Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang, Haerofiatna, mengatakan bahwa maraknya situs slot judi online menurutnya sangat mengganggu.

    “Menurut saya hal tersebut sangat mengganggu bagi website-website milik pemerintah daerah. Karena kita juga banyak yang masukin slot itu kadang dari operator kita sendiri yang coba-coba mengklik dan akhirnya mengganggu, karena itu sifatnya terus menerus mengganggu,” katanya.

    Dirinya menuturkan, bahwa website dari instansinya pun sempat disusupi website slot atau judi online tersebut. Akan tetapi, ia mengaku telah menghapus hal tersebut.

    “Sebelumnya di website-nya kominfo juga masuk tapi kita sudah antisipasi kita delete. Karena kan yang tidak mengerti main klik saja, karena ketidaktahuan lalu di klik dan kemudian terdownload sendiri,” tuturnya.

    Selain judi online yang saat ini marak, dirinya juga menyampaikan bahwa di media sosial pun kerap bermunculan foto dan video pornografi dan juga penggunaan VPN, yang awalnya untuk mempermudah dan mempercepat membuka aplikasi karena menggunakan yang gratis, isinya pun tidak sesuai dengan yang diinginkan.

    “Selain itu di media sosial biasanya banyak yang menyebarkan video yang berkaitan dengan pornografi. Selain itu menggunakan VPN yang awalnya tujuannya untuk mempercepat membuka aplikasi dan lain sebagainya, tapi kan kita juga perlu memperhatikan VPN yang digunakan memakai yang berbayar atau yang gratis. Pasalnya kalau yang gratis biasanya isinya berbeda,” ungkapnya.

    Haero mengatakan bahwa terkait hal tersebut. Pihaknya telah melakukan antisipasi dengan menghapus website tersebut dan instansinya pun selalu memfilter terhadap hal-hal negatif.

    “Tetapi kita sudah antisipasi, karena kan hal itu mudah terdeteksi dan mudah di delete hanya memang hal tersebut mengganggu. Tetapi kominfo tetap melakukan penyortiran dan memfilter hal-hal yang negatif dan kita sudah ada bagiannya yang menangani hal tersebut,” tandasnya.(MG-02/MYU/DZH/PBN)

  • Pemuda Bansel Dukung Rizki Maju Pilgub

    Pemuda Bansel Dukung Rizki Maju Pilgub

    Pemuda Banten Selatan (Bansel) memberikan dukungan kepada Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Natakusumah maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten tahun 2024.

    Salah seorang pemuda warga Kabupaten Pandeglang, Novi Ahmad David mengatakan, selaku pemuda warga Kabupaten Pandeglang yang menginginkan ada warga Banten Selatan yang menjadi pemimpin di Provinsi Banten.

    Menurut Bung Novi, panggilan akrab Novi A David, kehadiran Rizki Natakusumah bisa menjadi obat kerinduan warga Banten Selatan untuk memiliki seorang pemimpin di Provinsi Banten.

    “Oleh karena itu kita mendukung Rizki Natakusumah maju di Pilgub Banten. Baik itu jadi Cagub maupun Cawagub,” kata Novi kepada wartawan, Rabu, (19/7).

    Ia menjelaskan, setelah Provinsi Banten terbentuk, warga Banten Selatan belum pernah mendapatkan kesempatan menduduki kursi menjadi Gubernur maupun Wakil Gubernur. Kesempatannya hanya turut mensukseskan dan mengantarkan saja.

    “Padahal secara histori, Banten terbentuk karena menjual ketertinggalan daerah Pandeglang dan Lebak. Bahkan sebetulnya tokoh pendiri Banten juga banyak dari Banten Selatan, tapi sayang hingga sekarang suara warga Banten Selatan belum terwakili secara utuh,” jelasnya.

    Setelah Provinsi Banten terbentuk, lanjut Novi, Pandeglang dan Lebak tetap saja menjadi daerah tertinggal. Hal itu tentu saja dipengaruhi dari kebijakan kepala daerahnya bukan selaku warga Banten selatan.

    “Untuk itulah Pemilu 2024 menjadi momentum untuk menghantarkan warga Banten selatan menjadi pemimpin di Banten. Dan saya tentunya selaku pemuda sangat mendukung Rizki Natakusumah agar maju di Pilgub Banten,” ungkapnya.(dhe/PBN)

  • Kecil Gajinya, Banyak Kerjanya

    Kecil Gajinya, Banyak Kerjanya

    MENJADI seorang pegawai negeri saat sudah menjadi pilihan utama para pencari kerja, baik lulusan SLTA maupun perguruan tinggi. Namun, jumlahnya yang sangat terbatas membuat banyak orang berebut untuk menempatinya.

    Bahkan, karena saking inginnya menjadi pegawai negeri. Tak jarang orang-orang juga rela menjalani proses untuk menjadi honorer. Berharap kedepan akan ada kuota khusus bagi para honorer yang telah mengabdi. Walau harus ditempuh bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun.

    Yah benar, dibalik jalannya roda pemerintahan daerah maupun instansi vertikal lainnya. Selalu ada saja tenaga-tenaga honorer. Baik tenaga harian lepas maupun honorer dengan kontrak. Padahal, pemerintah sendiri telah berencana menghapus status honorer dari jajaran instansi pemerintah, baik di daerah maupun lembaga vertikal.

    Dengan memiliki jam kerja yang sama dengan para pegawai tetapnya. Honorer justru menjadi ujung tombak, ada yang tukang ketik, penerimaan pelayanan dan lain sebagainya. Bahkan, saya pernah melihat salah satu rekan honorer di lembaga vertikal yang kerjanya mengetik berkas di depan komputer dari pagi sampai petang. Yang mana pegawai negerinya atau tetapnya hanya tinggal menandatangani berkas saja.

    Urusan penghasilan, jangan ditanya pegawai negerinya ini bisa 10 kali lipat dari teman saya yang honorer tadi, itu baru tukang ketik. Rasa-rasanya di bidang pendidikan juga sama. guru honorer diakui atau tidak, saat ini juga menjadi ujung tombak dalam mencetak generasi bangsa. Bahkan, di sekolah yang tak jauh dari kediaman saya, lebih banyak guru honorernya ketimbang ASN-nya.

    Setali tiga uang dengan honorer di lembaga vertikal yang tadi. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di daerah juga mengalami nasib serupa. Gajinya sangat kecil sekali, kalaupun ada tambahan nilainya tidak seberapa.

    Di Kota Serang misalnya, guru honorer hanya di kasih tambahan honor Rp250 ribu per bulan dari pemerintah daerah, di Kabupaten Serang juga tak jauh berbeda hanya Rp500 ribu-an per bulan. Suka tidak suka, mau tidak mau honorer memang menjadi ujung tombak di segala bidang dengan gaji yang sangat kecil tapi memiliki banyak pekerjaannya.

    Jika dipikir-pikir, untuk memenuhi kebutuhan hidup rasanya sudah tidak masuk akal. Tapi, itulah kenyatannya. Mudah-mudahan, kedepan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan solusi terbaik untuk kesejahteraan para honorer. (*)

  • Kepala DKUMKMPP Pandeglang Dituding Lakukan Pembohongan Publik

    Kepala DKUMKMPP Pandeglang Dituding Lakukan Pembohongan Publik

    PANDEGLANG, BANPOS – Terkait skandal porang, Koperasi Produsen, Pembudidaya, Porang, Pangan dan Rempah Indonesia (KP4RI) sebut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUMKMPP) Kabupaten Pandeglang diduga telah membohongi public terkait kapasitas mesin porang yang ada di Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) Porang.

    Ketua KP4RI, Eki Setiawan menyebutkan bahwa Kepala DKUMKMPP Pandeglang diduga telah membohongi Bupati Pandeglang dan masyarakat di Kabupaten Pandeglang, terkait kapasitas mesin Porang yang ada di SIKM Porang.

    “Kami menduga, Pak Suaedi Kurdiatna (Kepala DKUMKMPP Pandeglang,red) telah membohongi Bupati Pandeglang dan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang terkait hasil produksi yang dihasilkan dari mesin pengolahan yang ada di SIKM Porang,” kata Eki kepada BANPOS melalui selulernya, Selasa (19/7).

    Eki menjelaskan bahwa dugaan pembohongan public tersebut adalah terkait pernyataan yang telah disampaikan Kepala DKUMKMPP Pandeglang, terkait kapasitas mesin yang dianggapnya berbanding terbalik dengan uji coba mesin yang dilakukan pada beberapa bulan lalu.

    “Kepala Dinas KUMKMPP Pandeglang diduga telah melakukan pembohongan kepada Bupati Pandeglang dan publik terkait kapasitas mesin yang ada di SIKM Porang. Karena, saat awal pak Suaedi bilang, pabrik porang bisa mengolah 2 ton porang basah dan saat kunjungan Bupati Pandeglang ke SIKM Porang pada Maret 2023 lalu yang dihadiri Bupati Pandeglang mesin pabrik porang disebutkan bisa mengolah 8 ton chip porang basah. Namun, pada kenyataanya saat uji coba mesin, hanya bisa mengolah porang sebanyak 400-500 kilogram yang menghasilkan 75-100 kilogram chip porang kering untuk 8 jam kerja,” terangnya.

    Oleh karena itu, dalam pengelolaan pabrik porang tersebut, pihak mengusulkan untuk melakukan upgrade mesin. Akan tetapi pihak dinas tidak memenuhinya.

    “Seharusnya mereka (DKUMKMPP,red) memberikan surat balasan ke koperasi terkait surat balasan kami bahwa mesin sudah di upgrade, itupun kalau sudah di upgrade. Tapi kalau belum mereka akan berdiam diri sesudah kami menyampaikan surat balasan,” ucapnya.

    “Jadi begini, dinas menyampaikan surat pemanggilan kepada koperasi terkait dengan pengolahan sesudah dari BUMD. Setelah itu kami menyampaikan surat balasan lagi, kami ada tuntutan mesin sudah di upgrade karena akan mengalami kerugian. Itu ada analisis bisnis plan nya, harusnya kalau itu sudah di upgrade dinas memberikan surat balasan tapi sampai sekarang tidak,” sambungnya.

    Dengan adanya hal tersebut, pihaknya meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang segera mengusut tuntas kejanggalan-kejanggalan dalam pembangunan pabrik porang. Karena menurutnya anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat atau kapasitas mesin diduga tidak sesuai.

    “Tentunya kami meminta kepada APH untuk segera mengusut tuntas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam pembangunan pabrik porang yang menggunakan dana APBN. Pabrik porang itu kalau diibaratkan seperti bodi mobil bus, mesinnya mesin honda grand astrea,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Innka Gallery Latih Warga Kelurahan Karangsari Olah Limbah

    Innka Gallery Latih Warga Kelurahan Karangsari Olah Limbah

    TANGERANG, BANPOS – Dalam meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat, Innka Gallery menggelar pelatihan pembuatan produk kreatif dari limbah kulit jagung bersama dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kekars, di Kampung Sirnagalih RT. 001/RW. 001, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

    Owner Innka Gallery, Ina Karlina Meulilla, menerangkan kegiatan ini juga merupakan program kerja dari Universitas Prasetya Mulya. Tak hanya itu, KIM Kekars memfasilitasi tempat serta mengajak 30 peserta dari masyarakat sekitar. Pelatihan ini digelar tanpa dipungut biaya dan menggunakan bahan yang mudah didapat dan ekonomis.

    “Pelatihan ini untuk memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa limbah dari unsur tanaman bisa membawa peluang ekonomi bagi keluarga. Apabila dilakukan dan dikembangkan dengan serius dan bersungguh-sungguh. Alhamdulillah para peserta sejak hari pertama digelar masih sangat antusias untuk belajar membuat kerajinan dari limbah kulit jagung ini,” ujarnya.

    Ina mengungkapkan, materi yang diberikan berupa pengetahuan dasar mengenai limbah tanaman, proses pembuatan, dari mulai pola, pewarnaan serta praktek secara langsung membuat kerajinan bunga dari kulit jagung tersebut.

    Selain itu, Ina juga menuturkan pelatihan ini tidak hanya sampai disini saja. Nantinya, ia akan kembali datang untuk melakukan pembinaan terkait progres kerajinan yang mereka buat. Sehingga akan ada evaluasi lanjutan, serta jika produk mereka berhasil menjadi produk nilai jual akan dibantu pasarkan.

    “Para mahasiswa ini akan membantu juga dalam proses pemasaran melalui marketplace dan juga akan dijual bersama dengan produk Innka Gallery. Sehingga ini juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan tambahan penghasilan,” tutur Inna.

    Sementara itu, Pengurus KIM Kekars, Nasir Salasa, menyambut baik dengan adanya pelatihan ini. Sebab, hal ini juga menjadi informasi yang bermanfaat bagi warga sekitar dalam menghasilkan produk dari limbah tanaman menjadi produk dengan nilai jual tinggi.

    “Diharapkan kegiatan ini juga bisa terus diadakan di wilayah Kelurahan Karangsari ini, sehingga dapat membantu masyarakat sekitar yang ingin memiliki usaha dengan bahan yang mudah dan ekonomis. Kami dari KIM akan selalu memberikan informasi yang bermanfaat bagi warga kami, dalam mendukung program pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Nasir. (DZH)

  • Masyarakat Diminta Bijak Pilih Jasa Keuangan

    Masyarakat Diminta Bijak Pilih Jasa Keuangan

    LEBAK, BANPOS – Maraknya tren dan inovasi industri pasar dalam hal pelayanan keuangan, membuat ketertarikan masyarakat akan hal tersebut meningkat. Namun, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memilih jasa keuangan.

    Hal itu disampaikan oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya. Ia mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa bijak dan berhati-hati dalam memilih jasa pelayanan keuangan.

    “Ya setelah kegiatan ini semoga Bapak/Ibu dapat bijak dalam memilih dan memanfaatkan produk pelayanan keuangan baik Perbankan maupun Asuransi,” ujar Iti dalam kegiatan Festival Literasi Cakap Keuangan 2023 yang diselenggarakan di Aula Setda Lebak, Selasa (18/7).

    Iti menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi terkait berbagai informasi strategis, regulasi dan kebijakan-kebijakan terbaru serta sosialisasi program-program untuk kepentingan publik.

    Iti menerangkan, para peserta yang hadir dapat manfaatkan kegiatan ini dengan baik dan menularkan hal positif kepada yang lain. Karena ini bagian dari kolaborasi bersama untuk memajukan daerah, sehingga semua memiliki akselerasi terutama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kabupaten Lebak.

    “Sejalan dengan visi Kabupaten Lebak dimana hal ini menjadi bagian dari sinergitas dan kolaborasi Pemkab dengan seluruh stakeholder sehingga kedepan diharapkan ini bisa menjadi ketahanan keuangan di Kabupaten Lebak,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Sri Mul: Aset Kripto Perlu Diatur

    Sri Mul: Aset Kripto Perlu Diatur

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, aset kripto merupakan salah satu instrumen yang terus berkembang, serta juga memiliki banyak peluang dan tantangan.

    Karena itu, kata dia, perlu diatur dalam suatu standar kebijakan global. Saat ini, ketentuan atau regulasi yang mengatur aset kripto bervariasi antar yuridiksi setiap negara.

    Hal tersebut dikatakan Sri Mul saat menghadiri kegiatan bertajuk “Dialog Kebijakan: Diskusi Meja Bundar tentang Aset Kripto” yang termasuk dalam rangkaian pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ke-3 (3rd G20 FMCBG) di Gandhinagar, India.
    Adapun diskusi meja bundar ini bertujuan untuk membahas dan membahas beberapa pertanyaan kunci yang berkaitan dengan aset kripto secara terbuka.

    “Dalam pertemuan ketiga FMCBG Presidensi G20 India hari pertama kemarin, saya sampaikan perlunya standar global tersebut dalam regulasi dan pengawasan aset kripto yang menganut prinsip same activity, same risk, same regulation. Saya juga berbagi pengalaman terkait prinsip yang sama yang diterapkan dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia melalui Undang-Undang P2SK,” ujar Menkeu dalam akun Instagram resmi @smindrawati, Selasa (18/07).

    Selaras dengan agenda Bali Fintech, Sri Mul berharap, standar kebijakan aset kripto ini dapat meningkatkan perlindungan konsumen tanpa menghentikan inovasi teknologinya. Dia yakin, adanya standar global akan mengatasi berbagai tantangan terkait dengan aset digital seperti perlindungan konsumen, pencucian uang, pendanaan teroris, dan manipulasi pasar.

    “Lebih jauh lagi, adanya standar yang sama antar negara akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri kripto sehingga menumbuhkan kepercayaan penggunanya,” tukasnya.(PBN/RMID)

  • Air Bersih Kabupaten Serang Hanya 14 Persen

    Air Bersih Kabupaten Serang Hanya 14 Persen

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka memberikan kenyamanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan kebutuhan air bersih yang merupakan salah satu bahan pokok masyarakat. Penyediaan dan penyaluran air bersih pun menjadi sebuah PR besar untuk pemerintah daerah.

    Namun, dalam proses penyaluran air bersih tersebut terkendala dengan berbagai macam alasan seperti masalah anggaran, perizinan serta fokus tujuan pencapain lain.

    Seperti halnya pencapaian penyediaan akses air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Serang yang masih sangat rendah, yang saat ini hanya sebesar 14 persen saja. Padahal, air bersih sangat amat penting untuk kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penurunan stunting.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, capaian untuk penyaluran air bersih untuk wilayah Kabupaten Serang masih terbilang sangat rendah serta masih sangat jauh dari apa yang ditargetkan.

    “Untuk akses air bersih masyarakat saat ini baru mencapai 14 persen. Capaian untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Serang masih jauh sekali dari target,” katanya, Selasa (18/7).

    Ia menjelaskan, masih rendahnya capaian penyaluran air bersih di Kabupaten Serang karena hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Serang masih memfokuskan diri terhadap aspek lain seperti pendidikan.

    “Pemkab Serang saat ini masih memfokuskan diri dalam beberapa aspek yakin pendidikan, infrastruktur dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Insya allah kalau tiga ini sudah selesai, kemudian RTLH dan ruang sekolah sudah tinggal sedikit, kita akan fokus penyediaan air bersih,” jelasnya.

    Tatu juga mengaku bahwa kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang amat sangat penting dan menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan kesehatan.

    “Sedangkan indikator dari IPM jugaa kesehatan. Bahkan yang menjadi indikator stunting juga adalah air bersih. Oleh sebab itu semoga PDAM dapat lari lebih cepat lagi dalam penyediaan air bersih,” ujarnya.

    Ia pun bersyukur karena saat ini Perumdam Tirta Albantani telah masuk ke wilayah serang bagian timur. Hal itu tentunya menambah capaian air bersih di Kabupaten Serang. Selain itu, pihaknya juga memprioritaskan pembangunan akses air bersih untuk dapat dibangun di wilayah utara Kabupaten Serang.

    “Alhamdulillah di PDAM Tirta Albantani telah masuk ke perumahan Cikande. Ini memang menjadi skala prioritas kami Pemda Kabupaten Serang dalam penyediaan air bersih. Kami berharap selain PDAM di support dari anggaran APBD, juga dari pemerintah Provinsi atau pusat. Kita juga mencoba menjalin kerjasama dengan pihak swasta, supaya bisa lebih mempercepat hal tersebut, karena masih sangat jauh,” tandasnya.

    Senada dengan itu, Direktur utama PDAM Tirta Albantani, Eli Mulyadi mengatakan bahwa sampai saat ini, penduduk Kabupaten Serang yang sudah tersentuh jaringan air PDAM Tirta Albantani hanya sebagian kecil saja.

    Dirinya menyampaikan dari total keseluruhan penduduk yang ada Kabupaten Serang sekitar 1,6 juta penduduk, baru sekitar 250 ribu penduduk saja yang telah menikmati jaringan air bersih dari PDAM Tirta Albantani, atau sekitar 14 persen dari jumlah keseluruhan tersebut.

    “Baru 14 persen penduduk yang sudah ada jaringan pipanya. Jadi baru 250 ribu penduduk yang sudah tersentuh jaringan air PDAM dari total penduduk Kabupaten Serang sekitar 1,6 juta penduduk. Jadi masih rendah,” ujarnya.

    Eli mengaku saat ini pihaknya ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk menambah cakupan jangkauan air bersih. Namun, ia terkendala dengan modal untuk membangun jaringan infrastruktur pipanisasi air bersih tersebut.

    “Makanya kita ditargetkan oleh pemkab itu untuk bisa mencapai target 60 persen cakupan layanan. Untuk itu kita sekarang lagi berupaya dari semua sisi. Kita meminta tambahan penyertaan modal oleh pemkab untuk membangun jaringan infrastruktur pipanisasi ini,” ungkapnya.

    Selian itu, Eli juga menyebutkan, pada tahun 2023 ini, PDAM Tirta Albantani menganggarkan sebanyak Rp6 miliar untuk kebutuhan peremajaan infrastruktur pipanisasi air.

    “Ini persoalan bahwa sarana perpipaan kita sudah tua. Makanya kita dianggarkan pada tahun ini, itu sebanyak Rp6 miliar untuk peremajaan perpipaan, pompa, panel dan sebagainya,” katanya.

    Namun, dalam pelaksanaannya peremajaan pipa tersebut tidak secara langsung bisa mencakup seluruhnya. Pasalnya, dirinya juga perlu untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaannya.

    “Tapi kan tidak bisa tiba-tiba langsung jadi gitu, kita juga harus menjaga cash flow,” ujarnya.

    Dalam pembiayaannya, Eli menjelaskan bahwa pihaknya bekerjasama dengan pihak distributor pompa. Selain itu, alasan perlunya peremajaan infrastruktur air ini, karena semenjak tahun 1977 belum pernah dilakukan peremajaan pipanisasi.

    “Jadi kita sudah kerjasama dengan distributor pompa, untuk pola pembiayaan peremajaan pompa itu bertahap, kita nyicil dan sudah kita mulai. Ini kita mulai dari wilayah padarincang. Sebelumnya, sudah kita kanibal pakai pompa lama dan saat ini pipa tersebut sudah habis. Jadi, mau tidak mau kita harus investasi pakai pipa baru,” jelasnya.

    Dirinya mengaku, salah satu hal yang sulit ialah dalam melakukan penggantian pipa lama. Karena jaringan pipa tersebut berada didalam tanah. Menurutnya, untuk peremajaan infrastruktur air tersebut pihaknya akan mulai dari pompa-pompanya.

    “Kalau pipa itu memang cukup susah. Karena memang ini pipa-pipa lama. Apa lagi ini kan ada di kedalaman, yang harus kita lakukan peremajaan itu sekarang dipompa dulu, baik pompa intake dan pompa distribusi untuk menekan tekanan air, itu yang kita ganti secara bertahap,” terangnya.

    Selain itu, dirinya juga menanggapi permasalahan yang saat ini ada di Kasemen, Kota Serang. Pihaknya akan segera mengganti pompa air yang ada sana menggunakan pompa dari tempat lain yang saat ini belum difungsikan.

    “Sebelumnya kita sudah beberapa kali beli pompa, termasuk ini rencananya yang untuk di Kasemen. Akhirnya kita ambil dulu dari WTP (water treatment plant, red) di Cisangkuy, karena Cisangkuy sudah dibangun WTP akan tetapi belum ada peminatnya, akhirnya kita pakai terlebih dahulu. Insya Allah ini secepatnya akan normal kembali,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, pembiayaan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur air cukup besar. Hal tersebut membuat pembangunan tidak bisa dilakukan dengan cepat.

    “Pompa itu harganya lumayan. Untuk pompa kecil saja harganya sekitar Rp80 juta, kita saat ini sudah pesan yang ukuran sedang dan sudah datang, itu harganya Rp200 jutaan. Itu hanya pompanya saja, belum panelnya, panel saja sudah Rp300 jutaan dan belum lagi aksesorisnya sekitar Rp100 jutaan lebih. Makanya untuk satu kali investasi pompa itu cukup luar biasa. Investasi di air itu cukup besar sama halnya seperti PLN. Problem ini sebetulnya sudah diakumulasi karena sudah lama, akhirnya bertemulah di satu titik permasalahan ini, makanya kita urai satu persatu dan kita perbaiki. Karena butuh waktu, butuh kekuatan serta finansial juga,” katanya.

    Pihaknya dalam pemenuhan kebutuhan peremajaan infrastruktur air, juga mengupayakan untuk pendanaan program tersebut melakukan kerjasama dengan semua pihak.

    “Makanya kita coba ajak kerjasama dengan pihak swasta, melobi ke distributor untuk minta tempo,” tandasnya.(MG-02/PBN)

  • Pandeglang Bisa Jadi Penyangga Lumbung Pangan Nasional

    Pandeglang Bisa Jadi Penyangga Lumbung Pangan Nasional

    PANDEGLANG, BANPOS – Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Pandeglang, Irna Narulita turun ke sawah untuk melakukan gerakan tanam (gertam) padi yang dilaksanakan bersama Kelompok Tani (Poktan) Endah Desa Cimanuk, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang.

    Mentan RI, Syahrul Yasin Limpo menyebut bahwa Kabupaten Pandeglang bisa menjadi penyangga pangan nasional, karena memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber air yang berlimpah.

    “Prediksi terjadi el-nino di akhir tahun, saya mau Pandeglang bisa menyangga Banten dan Indonesia,” kata Syahrul Yasin Limpo saat acara percepatan gertam padi di Desa Cimanuk , Kecamatan Cimanuk, Selasa (18/7).

    Menurutnya, untuk warga Pandeglang dengan adanya lahan pertanian yang luas mungkin sudah cukup, akan tetapi Pandeglang tidak sendiri dan merupakan bagian dari Indonesia.

    “Pandeglang produktivitas pangannya harus meningkat, saya akan bantu lagi traktor untuk Pandeglang dalam meningkatkan produktivitas, saya mau lihat Banten bagus pertaniannya,” terangnya.

    Selain itu, pertanian bisa membuat manusia jadi hidup lebih sejahtera. Oleh sebab itu masyarakat jangan sampai abai, karena disini (Pandeglang-red) airnya berlimpah harus dimanfaatkan dengan baik.

    “Pertanian dari Allah sumber dayanya, pak camat, lurah, kades ini tugas kita semua memajukan pertanian di daerah bantu bupati,” ungkapnya.

    Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, gertam ini dijadikan sebuah gagasan persiapan pertanian di Kabupaten Pandeglang, melalui gerakan percepatan tanam untuk menghadapi potensi ancaman kekeringan akibat El-Nino yang akan terjadi di semester akhir tahun 2023.
    “Kemunculan ancaman kekeringan ini jelas menjadi hambatan bagi komitmen kita bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia, oleh sebab itu kita perlu menyusun langkah-langkah strategis guna menanggulangi hal tersebut,” katanya.

    Menurutnya, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Pertanian yakin bahwa Kabupaten Pandeglang dapat menanggulangi ancaman kekeringan tersebut melalui kerja kolaboratif dan inovatif.

    “Kegiatan gertam ini dilaksanakan di areal sawah seluas 35 hektare dari total areal sawah di Desa Cimanuk seluas 143 hektare dan Kecamatan Cimanuk seluas 1.482 hektare dan rata-rata produktivitas padi di Kecamatan Cimanuk sebesar 6,2 ton per hektare,” terangnya.

    Dijelaskannya, secara keseluruhan luas areal sawah di Kabupaten Pandeglang kurang lebih mencapai 52.640 hektare, dan pada tahun 2023 telah mendapat bantuan pengembangan komoditas padi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi seluas 12.510 hektare.

    “Kami siap menjadi lumbung pangan nasional pak menteri, dari Pandeglang untuk Indonesia,” ungkapnya.

    Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan bahwa, secara umum petani di Provinsi Banten siap untuk melaksanakan program ketahan pangan dalam upaya antisipasi terjadinya El Nino di Indonesia.

    Hanya saja, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti soal ketersediaan pupuk dan juga alat penunjang pertanian seperti traktor.

    “Minggu ini kita sudah mendesain program. Secara umum bahwa kita sebenarnya ready ya, bagi petani kita itu semuanya siap. Tinggal nanti umpannya kebutuhan traktor, kemudian juga pupuk, bibit. Tadi pak menteri juga menyampaikan bibit yang paling menentukan dengan segala tata usaha tani lainnya,” jelas Al Muktabar.

    Dianggap sebagai salah satu daerah dengan potensi yang besar di sektor pertanian, Al Muktabar sesumbar mampu memenuhi permintaan kebutuhan padi nasional, sesuai yang diminta oleh pemerintah pusat, berapapun jumlahnya.

    “Kita seoptimal mungkin. Berapa pak menteri mau, kita akan siapkan,” tegasnya.(MG-01/DHE/PBN)