KONSTELASI politik menjelang Pilkada 2024 semakin memanas. Salah satunya di wilayah Kabupaten Serang. Banpos mengendus sejumlah skenario pelik yang disipakan untuk mencari pengganti Bupati Serang saat ini, Ratu Tatu Chasanah. Ada Nama Andiara Hikmat Tomet yang bakal diperebutkan. Ada juga yang bakal dikorbankan.
Meski disebut dinamis, namun sejumlah sudah mulai menerka-nerka peta politik yang akan dihadapi, khususnya di sejumlah daerah di Provinsi Banten. Apalagi di tingkatan pusat, sudah berdiri Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dengan dibentuknya koalisi tersebut, sejumlah pihak berani berasumsi terkait pertarungan politik yang akanterjadi pada kurang lebih dua tahun mendatang. Salah satunya adalah tersanderanya Partai Golkar di Provinsi Banten oleh PAN maupun PPP.
Asumsi tersebut muncul lantaran Partai Golkar disebut membutuhkan PAN dan PPP agar dapat kembali mengusung Andika Hazrumy untuk mencalonkan diri pada kontestasi Pilgub 2024. Hal itu karena kursi Partai Golkar sempat turun cukup signifikan di tahun 2019. Sehingga, agar bisa mengamankan tiket menuju Pilgub, Partai Golkar perlu mengamankan kursi sebanyak-banyaknya.
Berdasarkan informasi yang diterima BANPOS dari sumber internal Partai Golkar, sejumlah kesepakatan politik tengah dipersiapkan oleh masing-masing anggota Koalisi Indonesia Bersatu. Sebelumnya, BANPOS pada edisi khusus ‘Potensi Duet Jadi Duel’ telah mempublikasikan skenario mendepak salah satu partai untuk keluar dari koalisi di daerah, untuk mengamankan kursi eksekutif Kota Serang.
Namun skenario lain pun dimunculkan. Kali ini, skenario tersebut dianggap lebih menguntungkan bagi seluruh pihak. Skenario tersebut yakni menarik Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, untuk mencalonkan diri di Kabupaten Serang. Sejumlah kandidat pun dimunculkan untuk bisa menemani Subadri, salah satunya yakni Andiara Aprilia Hikmat, anak dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.
“Skenario mendistribusikan calon kepala daerah dari koalisi ke Kota dan Kabupaten Serang menjadi skenario paling masuk akal dibandingkan harus mendepak salah satu anggota koalisi. Karena kepentingan yang paling utama adalah Aa (Andika Hazrumy – Red), bisa nyalon lagi di Provinsi Banten,” ujar sumber BANPOS di internal Partai Golkar.
Namun, skenario ini akan ‘memakan korban’ dari internal Partai Golkar sendiri. Korban tersebut yakni Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim. Diketahui, Fahmi Hakim digadang-gadang bakal melanjutkan estafet kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah di Kabupaten Serang, meskipun Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sebagai mekanisme resmi penentuan calon yang akan diusung, belum digelar hingga saat ini.
Menurutnya, saat ini Partai Golkar mengalami dilema yang sangat berat. Pasalnya, Partai Golkar dihadapkan pada persoalan pemenangan di Pilpres dan juga Pilkada dalam waktu berdekatan. Menurutnya, tidak mungkin Partai Golkar, khususnya di Provinsi Banten, mengorbankan Pilpres demi daerah.
“Memang yang sempat menjadi opsi adalah mendepak salah satu anggota koalisi. Tapi ada opsi lain yaitu mengorbankan Kota Serang agar koalisi tetap utuh hingga di tingkat pusat. Tapi skenario untuk distribusi Kepala Daerah akhirnya menjadi opsi terbaik,” ungkapnya.
Sebenarnya, baik Subadri maupun Syafrudin bisa saja ‘ditransfer’ ke Kabupaten Serang. Sebab, keduanya merupakan putra terbaik dari daerah yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Serang. Subadri merupakan putra daerah kelahiran Jawilan, sementara Syafrudin merupakan putra daerah kelahiran Bojonegara.
Namun, keinginan Subadri untuk bisa menjadi ‘si orang nomor satu’ sangatlah besar. Apalagi setelah hampir satu periode dirinya menjadi ‘ban serep’ dari Walikota Serang, dirinya disebut menginginkan untuk bisa menjadi orang nomor satu.
“Ya ini memang jadi opsi terbaik, meskipun belum resmi. Karena kalau dipasangkan dengan bu Andiara, pak Subadri memang bisa jadi Kabupaten Serang satu. Intinya pembagian wilayah ini sangat dibutuhkan untuk bisa mencalonkan di Provinsi Banten,” ucapnya.
Saat dikonfirmasi BANPOS, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan isu mengenai dirinya yang akan lompat ke Kabupaten Serang untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Serang merupakan hal yang wajar. Sebab, dalam politik segala hal dimungkinkan lantaran dinamis.
“Wajar-wajar saja, politik kan dinamis. Mau kemana kita, ya itu hak kita,” ujar Subadri saat diwawancara BANPOS di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang, Rabu (6/7).
Akan tetapi menurutnya, meskipun mencalonkan dan dicalonkan serta dipilih dalam kontestasi politik merupakan hak bagi setiap warga negara, tetap saja pemegang kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Sehingga, dirinya tetap akan berpegang teguh pada keinginan masyarakat, apakah ia akan mencalonkan diri di Kota Serang ataupun Kabupaten Serang.
“Saya ini orang yang selalu menyadari bahwa jadinya saya berangkat dari doanya masyarakat. Dan kenangan itu akan saya ingat sampai akhir hayat. Makanya nanti setelah saya selesai, idealnya, afdolnya, saya pasti akanmeminta restu kepada masyarakat. Saya direstuinya dimana,” kata Ketua DPW PPP Provinsi Banten itu.
Ia mengatakan, dirinya bisa diangkat derajatnya dari masyarakat biasa menjadi orang nomor dua di Kota Serang berkat dukungan dan doa dari masyarakat. Sehingga, tidak mungkin dirinya mengabaikan keinginan dari masyarakat.
“Jadi bukan karena saya malu-malu kucing, bukan karena saya tidak gentle. Tapi itu merupakan ta’dzim saya terhadap masyarakat yang telah mengangkat harkat dan martabat saya,” tuturnya.
Bahkan menurutnya, apabila masyarakat memutuskan agar Subadri tidak lagi menjabat sebagai Wakil Walikota Serang, bahkan mencalonkan diri menjadi Walikota Serang atau Bupati Serang, maka dirinya akan mengikuti kemauan dari masyarakat itu.
“Kalaupun masyarakat tidak menghendaki saya, saya jelek (dalam memimpin), saya tidak baik. Udahlah haji Badri tidak usah nyalon lagi, saya akan turuti. Tapi sebaliknya, jika masyarakat meminta saya (untuk mencalonkan diri), arep gajah geh pasti tak lawan (Gajah sekalipun akan saya lawan, Red),” ungkapnya.
Bahkan menurutnya, jika memang masyarakat menginginkan dirinya mencalonkan diri sebagai Bupati Serang dan dipasangkan dengan Anggota DPD RI, Andiara Aprilia Hikmat, maka dirinya akan mengikuti. Sebab kembali lagi ia tegaskan bahwa politik itu dinamis.
“Politik itu dinamis, namun politik juga itu kompromi. Tapi yang saya maknai secara pribadi, politik itu juga tidak bisa dipisahkan dari yang namanya momentum. Momennya pas enggak kita di Kabupaten, momennya pas enggak di Provinsi, momennya pas enggak kita di Kota. Seperti itu,” tandasnya.
Di sisi lain, meski Subadri siap bertarung di Kabupaten Serang, skenario ‘mengawinkan’ Subadri dengan Andiara masih harus menempuh jalan berliku. Karena di sisi lain, di tubuh Partai Golkar pun masih ada kader potensial yang mungkin bisa mengganjal ‘perkawinan’ itu.
Karena saat ini, nama ketua DPD Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim menjadi figur yang sebelumnya digadang-gadang bakal meneruskan estafet kekuasaan Golkar di Kabupaten Serang. Selain itu, ada juga nama Bahrul Ulum, Sekjen DPD Golkar Provinsi Banten yang dinilai punya kedekatan dengan Bupati Serang saat ini sekaligus Ketua DPD Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah.
Jalan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim, untuk bisa menduduki kursi Kabupaten Serang satu agaknya bakal jauh dari kata mulus. Selain harus dihadapkan pada kandidat dari pemilik ‘darah penguasa’ yakni Andiara Aprilia Hikmat pada skenario penyelamatan Koalisi Indonesia Bersatu, Fahmi Hakim juga dihadapkan pada persoalan saling sikut di dalam tubuh Partai Golkar sendiri.
Bagaimana tidak, Fahmi Hakim juga disebut akanberhadapan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD I Partai Golkar Provinsi Banten yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum. Potensi tersebut pun dianggap tak berlebihan, mengingat Partai Golkar sampai saat ini belum menentukan siapa yang benar-benar akan dicalonkan pada Pilkada. Penentuan tersebut akan dilakukan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda).
Nama Fahmi Hakim mulai naik kepermukaan dan dianggap sebagai calon pewaris ‘tahta’ Ratu Tatu Chasanah setelah adanya buka bersama sekaligus konsolidasi struktural Partai Golkar Kabupaten Serang, di kediaman Fahmi Hakim pada Senin (11/4) lalu. Pada saat itu, Andika Hazrumy yang merupakan Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa I DPP Partai Golkar, mempersilahkan Fahmi untuk maju dalam kontestasi Pilbub.
Namun, Andika memberikan syarat kepada Fahmi jika ingin dicalonkan sebagai Bupati Serang. Syarat tersebut yakni Fahmi selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Serang, harus bisa membawa Partai Golkar untuk menduduki 30 persen kursi DPRD Kabupaten Serang.
“Pak Fahmi saya tugasin dulu 30 persen. Kalau sanggup, bisa maju sebagai Calon Bupati. Jadi jangan punya cita-cita ini itu, kalau perahu kitanya tidak siap,” kata Andika pada saat menyampaikan sambutan pada kegiatan konsolidasi tersebut.
Andika juga menegaskan bahwa mesin Partai Golkar harus segera dipersiapkan dengan matang untuk menghadapi Pemilu 2024, khususnya di Kabupaten Serang. Hal itu guna menarik simpati dari masyarakat agar memilih Golkar di tahun 2024.
Namun untuk saat ini, Andika meminta agar seluruh struktural Partai Golkar, kader hingga simpatisan, agar berfokus memenangkan Pemilihan Legislatif terlebih dahulu. Sebab, kursi legislatif menjadi tiket bagi Partai Golkar untuk bisa mencalonkan Bupati.
“Jadi kita harus fokus dulu di Pileg. Kemudian, kita juga sekarang sedang menggodok dengan Pak Ketua, untuk menyusun strategi di setiap kader partai Golkar, yang akan dimajukan di setiap daerah,” tutur Andika pada saat itu.
Hasrat Fahmi Hakim untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Serang pun ditunjukkan secara serius. Dirinya pun sudah memiliki tagline sendiri yakni ‘Fahmi Hakim Bersama Kita’. Bahkan tak tanggung-tanggung, Fahmi Hakim pada situs resmi miliknya yaitu fahmihakim.com menyebutkan bahwa iamerupakan ‘Calon Bupati Serang Potensial’.
Dalam beberapa kesempatan pun, Fahmi Hakim terlihat terus merapatkan diri kepada Andika Hazrumy. Kemesraannya kerap kali dipublikasikan oleh sejumlah media massa. Seperti pada reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Serang Dapil Waringinkurung, Ratu Julmi Hayati dan Anggota DPRD Kabupaten Serang Dapil Kramatwatu, Mawardi.
Dalam reses tersebut, Andika Hazrumy turun ke lapangan untuk memantau kinerja dua anggota legislatif dari partai berlambang pohon beringi tersebut. Fahmi Hakim pun turut mendampingi Andika Hazrumy dalam memantau reses.
Salah satu sumber BANPOS di internal Partai Golkar mengatakan bahwa sebenarnya banyak dari kader Partai Golkar yang enggan memilih Fahmi Hakim untuk maju di Pemilihan Bupati Serang nanti. Pasalnya, Fahmi dianggap kurang layak untuk maju sebagai pengganti Ratu Tatu Chasanah.
Menurut sumber tersebut, jika memang pengganti Ratu Tatu harus orang eksternal keluarga besar Chasan Sohib, maka mayoritas dari para kader akan memilih Bahrul Ulum ketimbang memilih Fahmi Hakim.
“Banyak dari kader yang lebih memilih Bahrul Ulum ketimbang Fahmi Hakim. Karena dari segi kualitas menurut kami lebih mumpuni Bahrul Ulum,” ujar sumber BANPOS.
Selain kualitas yang dianggap lebih baik, Bahrul Ulum juga dianggap lebih memahami arah pembangunan Kabupaten Serang ketimbang Fahmi Hakim. Sebab, Bahrul Ulum merupakan Ketua DPRD Kabupaten Serang.
“Dari segi struktural juga Bahrul Ulum lebih dekat dengan Ibu Tatu. Karena beliau ini merupakan Sekjennya bu Tatu di Provinsi Banten. Jadi menurut kami, Bahrul Ulum lebih layak untuk maju sebagai calon Bupati Serang,” tuturnya.
Informasi yang didapat, gesekan antara kubu Fahmi Hakim dan kubu Bahrul Ulum sudah sering terjadi di berbagai agenda kegiatan internal Partai Golkar. Terkadang, kedua kubu saling mengirimkan orang mereka ke agenda internal partai, mewakili Kabupaten Serang.
Seperti pada agenda internal Partai Golkar yang diselenggarakan di salah satu hotel di Anyer. Pada kegiatan tersebut, seharusnya masing-masing DPD II mengirimkan delegasi sebanyak antara empat sampai lima orang.
Namun, DPD II Partai Golkar Kabupaten Serang justru mengirimkan sebanyak 9 orang delegasi. Usut punya usut, sembilan orang delegasi itu merupakan gabungan dari delegasi Fahmi Hakim dan Bahrul Ulum. Mulanya, delegasi dari Fahmi Hakim terlebih dahulu yang hadir. Namun ternyata, delegasi Bahrul Ulum turut hadir di sana.
“Jadi memang ada semacam perselisihan antara mereka. Ibaratnya kalau ditempatkan di satu tempat, kedua orang itu akan selalu berada di kutub yang berbeda. Toh sekarang ini kan belum ada nama resmi yang akan diusung. Apalagi partai sampai saat ini baru sebatas menyatakan akan mengusung kader terbaiknya. Pertanyaannya, siapa kader terbaiknya?” tegas dia.
BANPOS mencoba melakukan konfirmasi kepada Fahmi Hakim dan Bahrul Ulum terkait dengan isu tersebut. Namun, BANPOS tidak berhasil mengonfirmasi Fahmi Hakim. Sementara Bahrul Ulum saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa saat ini Partai Golkar tengah berfokus pada Pileg dan Pilpres terlebih dahulu.
“Bahwa konsentrasi Golkar saat ini adalah pemilu legislatif dan Pilpres. Karena hasil Pemilu menjadi tolok ukur dan kunci dalam menghadapi Pilkada,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (7/7).
Sementara terkait dengan sejumlah nama yang muncul dan digadang-gadang bakal dicalonkan sebagai Bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024, Bahrul Ulum menegaskan bahwa hal itu menjadi bukti Partai Golkar memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan berintegritas dalam membangun daerah.
“Dan semua kader Golkar, apalagi yang memiliki kapasitas, tentu menuju Pemilu 2024, harus semakin dekat dengan masyarakat. Maka seluruh kader Golkar harus konsentrasi memenangkan pemilu legislatif menuju sukses Pilkada,” terangnya.
Selain itu, saat ini Partai Golkar masih belum berani menyampaikan dan menyosialisasikan nama-nama calon kepala daerah yang akan mereka usung. Yang saat ini berani dan tegas pihaknya lakukan adalah menyosialisasikan Airlangga Hartanto sebagai Calon Presiden Republik Indonesia.
“Konsentrasi penuh saat ini, salah satunya juga bagi kami adalah menyosialisasikan Ketua Umum Partai Golkar, bapak Airlangga Hartarto sebagai kandidat Calon Presiden dari Partai Golkar sesuai amanat Rapimnas dan Munas,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Partai Golkar serius dalam memenangkan Pemilihan Legislatif 2024 nanti. Pasalnya, jika Partai Golkar tidak bisa memenangkan legislatif, maka Partai Golkar akan kehilangan tiket untuk mencalonkan kader terbaiknya menjadi Bupati Serang.
“Sekarang semua fungsionaris dan kader harus konsentrasi memenangkan Pemilu Legislatif. Sebab tiket Pilkada ada pada suara Pileg. Maka memenangkan Partai Golkar di semua tingkatan Pileg adalah tugas utama agar menang mudah di Pilkada. Tentu menang pilpres juga wajib dilakukan, karena itu, sosialisasi pak Airlangga harus masif dilakukan oleh kader di daerah,” tuturnya.
Jika hasil Pileg sudah didapatkan, barulah pihaknya membicarakan siapa saja yang akan diusung menjadi calon kepala daerah dengan menggelar Rakerda. “Rakerda digelar menjelang Pilkada dimulai, setelah Pemilu Legislatif dan Pilpres,” tandasnya.(DZH/ENK)
