Penulis: Gina Maslahat

TANGERANG, BANPOS – Dugaan pelanggaran kode etik, penyalahgunaan kewenangan dan gratifikasi Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, turut bergema di Provinsi Banten. Lili dituding membuat rusuh dan silang sengkarut permasalahan serah terima aset dikarenakan turut menandatangani dokumen serah terima aset Kabupaten Tangerang ke Kota Tangerang, meski tidak memiliki kewenangan yang jelas.

Sementara itu, sidang etik Dewan Pengawas (dewas) KPK juga ditunda pekan depan dikarenakan Lili memilih untuk berangkat ke Bali ketimbang menghadiri sidang tersebut.

Diketahui, berdasarkan dokumen yang BANPOS miliki, Lili bersama dengan Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah selaku pihak kesatu, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar selaku pihak kedua, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail serta Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) BMD.

Dalam dokumen tersebut, Lili bertindak sebagai pihak yang mengetahui, bersama dengan Kholid dan Gatot. Selain BAST, Lili juga turut menandatangani dokumen perjanjian yang dalam salah satu pasalnya mewajibkan pengusulan penghapusan BMD yang telah dihibahkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Wasit Barang Milik Daerah (BMD) sekaligus Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi, melaporkan dugaan tersebut ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 19 April lalu. Ibnu Jandi melaporkan Lili dengan dugaan melanggar tiga peraturan.

Peraturan pertama yakni UU No 19 h 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Perpres Nomor 102 TAHUN 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) KPK-RI Nomor 01 tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK-RI.

Kepada BANPOS, Ibnu Jandi mengatakan bahwa pada 26 Agustus 2020, Walikota Tangerang menggelar acara serah terima BMD yang dihadiri oleh Lili. Dalam kegiatan itu, Lili turut menandatangani tiga dokumen serah terima BMD. Hal itu pun menimbulkan pertanyaan bagi dia.

“Siapakah yang mengundang Wakil Ketua KPK-RI tersebut? Siapakah yang memerintahkan Wakil Ketua KPK-RI tersebut untuk menandatangani tiga dokumen aset/BMD tersebut?” ujar Ibnu Jandi, Rabu (6/7).

Menurut Ibnu Jandi, dirinya pun menduga adanya gratifikasi yang dilakukan oleh Walikota Tangerang kepada Lili dalam kegiatan tersebut. Selain itu, dirinya juga menduga terjadi pelanggaran kode etik oleh Lili. Hal itulah yang dilaporkan oleh Ibnu Jandi ke Dewas KPK.

“Melaporkan adanya dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Bapak Walikota Tangerang kepada Lili Pintauli Siregar, dan dugaan penyalahgunaan wewenang dan diduga melanggar kode etik KPK yang diduga dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar dengan cara ikut menandatangani dokumen-dokumen aset/BMD Kabupaten dan Kota Tangerang sebagai pihak yang ‘Mengetahui’,” terangnya.

Ia mengatakan, dirinya yang ditunjuk sebagai wasit dalam proses penyerahan aset antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang, seharusnya merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatakan sah ataupun tidaknya dokumen penyerahan aset tersebut.

“Wasit Aset/BMD lah yang punya kewenangan untuk mengatakan sah dan tidak sahnya dokumen-dokumen yang akan ditandatangani oleh Bapak Bupati Tangerang dan Bapak Walikota Tangerang, dan yang akan ditandatangani oleh Direktur PDAM TKR Kabupaten Tangerang dan Direktur PDAM TB Kota Tangerang, dan siapa-siapa saja yang berhak dan boleh untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut,” tuturnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa seharusnya yang mengundang untuk hadir dalam agenda penandatanganan perjanjian dan BAST pada 26 Agustus 2021 adalah dirinya selaku wasit. Bukan Pemkot Tangerang, apalagi sampai mengundang Lili sebagai Wakil Ketua KPK.

“Apa urgensinya pihak KPK-RI hadir dan menandatangani tiga dokumen tersebut?” tegasnya.

Ia pun mendesak kepada pimpinan KPK serta Dewas KPK, untuk melakukan penyelidikan terhadap Walikota Tangerang serta Lili terkait dengan dugaan gratifikasi serta penyalahgunaan kewenangan tersebut.

“Saya meminta kepada jajaran pimpinan KPK dan jajaran Dewas KPK untuk dapat menyelidiki, memeriksa Bapak Walikota Tangerang dan memeriksa Lili Pintauli Siregar atas adanya dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang serta dugaan pelanggaran kode etik KPK sebagaimana tersebut diatas,” tandasnya.

Sementara itu diketahui, saat akan disidang oleh Dewan Pengawas (Dewas), Wakil Ketua KPK ini memilih berangkat ke Bali. Akibatnya, Dewas pun harus menunda sidang etik untuk Lili.

Sebelumnya, Lili dijadwalkan akan menjalani sidang etik perdana di kasus dugaan penerimaan tiket nonton MotoGP Mandalika. Sidang tersebut berlangsung tertutup di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

Namun, sidang ini gagal total. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengabarkan, pihaknya menunda sidang perdana terhadap Lili Siregar menjadi Senin (11/7) pekan depan.

“Majelis telah menunda sidang untuk dilanjutkan kembali hari Senin 11 Juli 2022 jam 10.00 WIB,” ujarnya.

Tumpak menerangkan, sidang tersebut sempat dibuka. Namun, karena Lili tidak hadir, sidang pun ditunda. “Ada surat dari pimpinan yang menyatakan yang bersangkutan (Lili Siregar) berhalangan dinas ke Bali menghadiri G20,” ucapnya.

Lili diketahui terbang ke Bali untuk menghadiri rangkaian acara G20 yang puncaknya baru berlangsung November mendatang. Di tahun ini, KPK bersama Kementerian Luar Negeri memegang estafeta Chair G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG). Pertemuan pertama yang dilaksanakan pada 28-31 Maret 2022, yang telah membahas empat isu prioritas.

Pertemuan selanjutnya digelar di Bali pada Selasa-Kamis (5/7 Juli 2022). Kehadiran Lili di acara ini disiarkan di kanal YouTube KPK. Lili, yang mengenakan outfit resmi dibalut jas hitam ikut memberikan sambutan. Lili sempat membahas pentingnya acara tersebut untuk melawan kasus korupsi.

“G20 merupakan forum ekonomi global yang mempromosikan dialog untuk menyelesaikan berbagai tantangan ekonomi, termasuk isu antikorupsi melalui kelompok kerja antikorupsi G20,” sebut mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu (LPSK) itu.

Di acara tersebut juga terlihat Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Di sela acara, para bos KPK ini terlihat ngobrol serius dengan perwakilan negara G20. Mereka juga mengunjungi booth KPK yang lengkap tersedia kursi dan meja untuk bersantai. Juru Bicara Ali Fikri mencoba memberi penjelasan mengenai hal ini. Kata dia, Lili berangkat ke Bali karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. “Sudah lama diagendakan,” ucapnya, kemarin.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman geleng-geleng kepala dengan sikap Lili yang lebih memilih terbang ke Bali. Kata dia, hal ini menambah polemik kasus Lili.

Namun, Boyamin tidak bisa berbuat banyak. Sebab, dalam tata acara peradilan, terdakwa diperbolehkan izin dengan alasan yang jelas.

“Hormati penundaan itu sepanjang kita harap Bu Lili benar-benar hadir di sidang selanjutnya, dan tidak mengulur waktu karena isu pengunduran,” ujar Boyamin.(DZH/PBN/RMID)

SERANG, BANPOS – Kota Serang berada dalam urutan tertinggi ke-4 stunting se-Provinsi Banten berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di Provinsi Banten yaitu 23,4 persen setelah Kabupaten Serang. Sedangkan, hasil survei mandiri Kota Serang berdasarkan nama dan alamat, Kota Serang hanya 2,8 persen balita sunting.

Berdasarkan data survei SSGI, dari urutan tertinggi hingga terendah yaitu Kabupaten Pandeglang 37,9 persen, Kabupaten Lebak 27,3 persen, Kabupaten Serang 27,2 persen, Kota Serang 23,4 persen, Kabupaten Tangerang 23,3 persen, Kota Cilegon 20,6 persen, Kota Tangerang Selatan 19,9 persen, dan Kota Tangerang 15,3 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, mengungkapkan bahwa di tahun 2022 ini, pihaknya menganggarkan untuk penanganan stunting sebesar Rp36 miliar yang tersebar di beberapa OPD. Sebab, dalam penanganan stunting, menurutnya, tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, melainkan melibatkan beberapa OPD terkait diantaranya Bappeda, DP3AKB dan DPUTR.

“Sebagai ketua TAPD, selalu menyampaikan dalam setiap rapat anggaran, stunting ini selalu menjadi program utama kita dan kita alokasikan anggaran secara terus menerus setiap tahun. Di Tahun 2022 ini, kita mengalokasikan anggaran Rp36 miliar tersebar di seluruh OPD,” ujarnya, usai mengikuti Webinar percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Rabu (6/7).

Ia menjelaskan bahwa masalah stunting ini menjadi masalah nasional, dan hampir seluruh kabupaten kota terus mengoptimalkan serta melakukan percepatan penurunan stunting. Oleh sebab itu, Nanang mengaku sepakat bahwa penanganan dan pencegahan stunting adalah kerja keroyokan.

“Jadi tidak hanya yang mengampu Dinkes, atau hanya DP3AKB, semuanya bergerak di situ. Dinkes yang bergerak preventifnya, pencegahan, pengobatan, dan pemberian makan tambahannya, DP3AKB berperan di Posyandu yang ada di masing-masing Kelurahan,” katanya.

Nanang mengungkapkan, pelayanan Posyandu ada kartu menuju sehat (KMS) yang akan dipantau ibu yang sedang hamil dan anak balita dibawah 5 tahun. Pencegahan stunting gabungan melibatkan kader Posyandu, kader kesehatan, dan lainnya.

“Di Posyandu nanti ditimbang, besarannya seperti apa timbangannya apakah kategori normal atau tidak atau termasuk kategori stunting. Apabila stunting para ibu jangan malu, karena ini sebagai upaya pencegahan dengan memberikan penanganan dari Pemkot Serang,” terangnya.

Tak hanya Dinkes dan DP3AKB, Nanang juga mengatakan dalam kerja keroyokan tangani stunting juga melibatkan Dinas Pertanian dalam memenuhi asupan ketahanan pangan. Distan khusus berperan memberikan beras yang gizinya lebih baik dibandingkan dengan beras lainnya.

“Ditambah ada OPD-OPD lainnya seperti DPUTR, kebanyakan masalah stunting ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Misalnya di bidang sanitasi maka ini menjadi tugas DPUTR. Kita juga membuat wc komunal,” tuturnya.

Ia menegaskan, penanganan stunting harus dilakukan dari hulu sampai hilir, digarap bersama-sama termasuk juga dengan Kemenag. Kemenag melalui KUA, dapat mencegah terjadinya kasus stunting dengan menyeleksi calon pengantin yang usianya dibawah usia rujukan menikah berdasarkan Undang-Undang yaitu usia 19 tahun.

“Kita harus berkolaborasi dengan Kemenag, KUA, pada saat mau menikahkan ditanya dulu usianya, apakah sudah masuk usianya perkawinan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Ditambah pendampingan oleh DP3AKB, jadi sebelum perkawinan itu ada pendampingan, bagaimana usia produktif dan lainnya,” katanya.

Nanang menargetkan Kota Serang pada tahun 2024, angka stunting Kota Serang berdasarkan survey SSGI mencapai 14 persen. Untuk mencapai angka tersebut, dibutuhkan keikutsertaan masyarakat terutama kesadaran dalam memenuhi hak-hak kesehatan pada ibu hamil dan balita.

“Sekarang fasilitas-fasilitas kesehatan kan sudah kita siapkan, ada Puskesmas, ada Posyandu bahkan kader Posyandu juga kita berikan reward setiap bulan, kalau memang harus ditingkatkan lagi honornya maka kita akan tingkatkan lagi agar ada stimulus,” ungkapnya.

Tak hanya itu, ia juga berharap keterlibatan CSR di masyarakat agar dapat berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting di Kota serang. Menurut Nanang, yang paling penting adalah bukan semata-mata menyoal anggaran saja, tetapi juga pola pikir dan mental cara berpikir masyarakat itu sendiri.

“Kita perlu mengumpulkan para investor di dunia usaha yang punya profit, lalu kita kumpulkan anggarannya dan akan mengintervensi di bagian mana anggaran itu kita alokasikan,” tandasnya.(MUF/PBN)

SERANG, BANPOS – Dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Banten terlihat semakin pelik. Hal ini ditandai dengan pelaporan oleh kuasa hukum ahli waris Rasim bin Madhari ke Kejati Banten. Pihak kuasa hukum mengklaim tanah itu diputuskan milik ahli waris, berdasarkan dading yang dilangsungkan di PN Pandeglang pada 1998 lalu.

Kendati demikian, kuasa hukum mengaku tidak tahu menahu terkait dengan dokumen dading yang dimaksud. Diketahui, dugaan penyerobotan lahan ditudingkan oleh ahli waris Rasim atas dilakukannya proyek pembangunan ruang terbuka publik (RTP) di Desa Rancaseneng, Kabupaten Pandeglang oleh Dinas Perkim Provinsi Banten.

Kuasa hukum ahli waris, Wahyudi, mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih belum melihat dokumen dading yang dimaksud oleh warga. Akan tetapi menurutnya, dading tersebut diakomodir dalam putusan pengadilan.

“Kalau dokumen dadingnya, saya belum pernah melihat sebetulnya. Tetapi dading itu diakomodir dalam putusan yang tersirat pada putusan tahun 1998 itu,” ujarnya saat diwawancara oleh awak media di Kejati Banten, Selasa (5/7).

Menurutnya, dalam putusan pengadilan atas dading tersebut telah memutuskan jika tanah lapangan yang tengah disengketakan oleh kliennya, merupakan milik Rasim. Namun ia pun tidak tahu apakah dalam dading itu, menyebutkan adanya tukar guling tanah lapang itu dengan tiga bidang tanah lainnya.

“Sampai dengan saat ini saya belum pernah melihat itu. Artinya itu juga menjadi pertanyaan, apabila memang ada, tersirat jika itu tukar guling, saya ingin lihat. Tapi yang jelas dalam dading itu, tidak disinggung tiga bidang ditukar dengan lapangan,” katanya.

Wahyudi mengatakan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh pihaknya ke Kejati Banten, merupakan upaya kesekian kalinya. Sebab, berbagai upaya yang telah pihaknya lakukan tidak kunjung mendapatkan hasil.

“Laporan ini merupakan follow up kami, karena beberapa hal yang kami lakukan tidak ditanggapi. Ada balasan juga tidak memuaskan, kita juga membuka ruang untuk berdiskusi bersama dengan DPRKP Banten dan pihak-pihak lain yang terkait. Tapi sampai saat ini belum ada informasi yang datang ke saya, baik undangan atau bentuk lainnya,” tuturnya.

Menurut Wahyudi, pihaknya mengambil langkah hukum untuk melaporkan dugaan penyerobotan itu ke Kejati Banten, karena terduga penyerobot merupakan pihak pemerintah.

“Pembangunnya juga dinas atau OPD, saya berpikir ini ada korelasinya dengan Kejaksaan Tinggi Banten, perlu diperiksa dan diperdalam. Apakah ini benar atau seperti apa. Intinya kami mengadu sebagai ahli waris,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam audiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rancaseneng dan tokoh masyarakat setempat dengan Dinas Perkim Provinsi Banten pada Rabu (22/6), terungkap bahwa terjadi dading yang dilanggar antara Rasim dengan warga. Dading yang dilanggar yakni terkait tukar guling tanah yang saat ini disengketakan, dengan tiga bidang tanah pengganti.

“Dulu tanah itu sudah diganti rugi garapan karena itu statusnya tanah negara. Itu semenjak zaman belum terbentuknya desa Rancaseneng. Masyarakat iuran dengan bergotong royong mengganti rugi garapan kepada Almarhum Haji Rasim,” ujar mantan Kepala Desa Rancaseneng periode 1998-2007, Duriyat.

Pembayaran ganti rugi tersebut agar masyarakat dapat menggunakan tanah negara tersebut untuk kepentingan publik, setelah tanah itu diklaim sebagai tanah milik Rasim. Sengketa pun terjadi hingga akhirnya masuk ke meja hijau.

“Ternyata keputusan pengadilan itu adalah keputusan yang berdasarkan atas perdamaian atau dading,” katanya.

Isi dari perdamaian tersebut menurutnya, mewajibkan kepada Rasim untuk memberikan tiga bidang tanah kepada masyarakat, sehingga Rasim dapat menguasai tanah negara yang berbentuk lapangan tersebut.

“Masyarakat melalui Haji Pendi diberi tiga tempat lahan sebagai pengganti tanah lapangan yaitu tanah di depan pasar Rancaseneng, di belakangnya dan satu lagi di dekat lapangan. Kalau tiga tempat itu dikasihkan kepada masyarakat, maka tanah lapangan itu diberikan kepada Almarhum bapak Rasim,” ungkapnya.

Namun ternyata menurutnya, tiga bidang tanah yang diberikan, dijual lagi oleh Rasim kepada pihak lain. Dengan demikian, Rasim pun telah melanggar perjanjian damai yang telah disepakati di PN Pandeglang.

“Masa tanah pemberiannya diambil, lapangan punya masyarakat mau diambil juga? Kan secara otomatis tidak begitu. Yang namanya tukar-tukaran kalau yang salah satunya sudah diambil, maka sah tidak itu tukar gulingnya? Kan enggak sah,” tegasnya. (DZH)