Penulis: Gina Maslahat

SERANG, BANPOS – Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi penyakit menular kedua terbanyak setelah penyakit diare di Provinsi Banten. Penyakit ISPA menular kedua terbanyak akibat kondisi udara yang terpapar polusi, khususnya di daerah industri.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti. Ia menuturkan bahwa berdasarkan data yang pihaknya miliki, pada 2021 jumlah penyakit ISPA berdasarkan cakupannya mencapai 46,99 persen.

“Sedangkan berdasarkan klasifikasi kasus ISPA tahun 2021 yaitu kategori pneumonia 8,63 persen, pneumonia berat 0,24 persen dan batuk bukan pneumonia 91,13 persen,” ujar Ati kepada awak media saat diwawancara, kemarin.

Ia mengatakan, tingginya jumlah penyakit ISPA salah satunya diakibatkan terpaparnya udara oleh polutan. Ia mengaku, hal itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh masyarakat, sehingga perlu diawasi ambang batas kualitas udara.

“Kalau dari sisi kesehatan tentu berbahaya. Jadi ada namanya batas ambang dari udara sendiri yang kualitas udaranya diukur oleh Dinas LH. Tapi yang pasti, berbahaya bagi kesehatan manusia jika dihirup,” terangnya.

Salah satu dampak polusi udara tersebut yakni ISPA. Bahkan menurut Ati, penyakit ISPA berpotensi merenggut nyawa masyarakat, apabila dihirup oleh anak-anak dan menimbulkan penyakit Pneumonia.

“Banyak penyakit yang timbul akibat polusi udara. Daerah yang terpapar polusi itu biasanya penyakit ISPA. Kalau untuk anak-anak itu penyakit Pneumonia. Kalau sudah terkena Pneumonia, dia bisa sesak nafas. Kalau sesak nafas itu bisa meninggal,” jelasnya.

Menurutnya, hampir seluruh daerah rata-rata udaranya telah terpapar polusi. Bukan hanya akibat dari industri saja, namun juga akibat berbagai hal lainnya. Maka dari itu, pengawasan terhadap kualitas udara harus benar-benar dilakukan.

“Penyakit ISPA hampir rata-rata kena. Memang penyakit menular terbanyak selain diare, itu ISPA. Karena tadi, polusi udara. Makanya Dinas LH ada untuk menjaga agar kualitas udaranya tidak melebihi ambang batas. Jika ada industri yang melewati ambang, maka harus ditegur seharusnya,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, laporan kualitas udara yang dikeluarkan oleh platform pemantau kualitas udara, IQAir, menunjukkan bahwa dua daerah di Provinsi Banten yakni Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang, menjadi daerah terpolusi se-Indonesia.

Keduanya menempati urutan pertama dan kedua. Kabupaten Tangerang, khususnya di Pasarkemis, menjadi urutan pertama dengan indeks kualitas udara sebesar 152 dengan tingkat kategori polusi udara tidak sehat. PM2.5 atau partikulat menjadi polutan utama di Kabupaten Tangerang, dengan nilai konsentrasi 56.9µg/m³. Adapun polutan lainnya yakni PM10 dengan nilai konsentrasi 68.1µg/m³.

Sedangkan Kabupaten Serang, diketahui menempati urutan kedua dengan indeks kualitas udara sebesar 188 dengan tingkat kategori polusi udara tidak sehat. PM2.5 atau partikulat juga menjadi polutan utama, dengan konsentrasi senilai 126.4µg/m³.

Kendati dua daerah di Provinsi Banten menempati urutan pertama dan kedua sebagai daerah terpolutif di Indonesia dalam kurun waktu seminggu terakhir, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten mengklaim sulit untuk membuktikan kebenaran data tersebut.

Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada DLHK Provinsi Banten, Agus Sudrajat, mengatakan bahwa kualitas udara sangat dipengaruhi oleh kondisi meteorologis seperti arah angin, kecepatan angin dan curah hujan. Begitu juga dengan topografi bentang alam daerah.

“Sumber emisi yang ada di wilayah tersebut (juga berpengaruh), apakah emisi yang bergerak maupun tidak bergerak. Sehingga kami agak kesulitan (membuktikan data) karena tergantung arah angin dan kecepatan angin,” ujarnya.(DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Bangunan pasar dan Terminal Tunjungteja yang selesai dibangun ternyata terlihat tetap terbengkalai hingga saat ini. Pantauan BANPOS, akses masuk ke Pasar Tunjungteja terlihat sulit dimasuki, selain itu di lapangan juga terlihat rumput liar yang cukup tinggi. Bangunan yang ada saat BANPOS mencoba memantau terlihat tidak digunakan.

Hal yang sama juga terjadi di Terminal Tunjungteja yang bersebelahan dengan pasar. Terlihat tidak ada aktivitas sama sekali di terminal tersebut. Tidak ada angkutan umum yang singgah. Bahkan saat BANPOS melihat sekeliling, plafon ruang tunggu penumpang sudah jebol dan terlihat tidak terurus.

Salah seorang warga sekitar yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, memang dua bangunan tersebut tidak terlihat aktivitasnya setelah selesai dibangun.

“Saya kurang tahu ya, tapi sepertinya tidak ada aktivitasnya. Sayang juga sih bangunan seperti itu jadi terbengkalai,” terangnya.

Menurutnya, area tersebut memang kadang digunakan oleh anak muda untuk sekedar nongkrong dan ngobrol-ngobrol saja.

“Saya lihat sih cuma dipakai nongkrong anak-anak,” jelasnya.

Kepada BANPOS, Tokoh Pemuda Serang Selatan, Mulya Nugraha mengaku geram dengan tidak bergunanya dua bangunan tersebut. Menurutnya, ini mengindikasikan adanya kemungkinan permainan di perencanaan dua bangunan itu.

“Kalau dibilang gagal perencanaan, rasanya terlalu halus, ini indikasinya ada main-main dengan menggunakan anggaran negara untuk dua bangunan yang tidak jelas manfaatnya,” terang Mulya, Senin (4/7)

Menurutnya, sesuatu bisa dibilang gagal dalam perencanaan jika sebenarnya memang ada kebutuhan, namun ternyata kebutuhan tidak dipenuhi dengan tepat.

“Kalau ini kan tidak jelas kebutuhannya, malah mungkin tidak ada, tiba-tiba malah muncul pasar dan terminal,” ungkapnya.

Terkait bangunan yang sudah rusak juga menjadi pertanyaan dari Mulya, ia menyatakan bahwa dengan waktu yang tidak terlalu lama, ternyata bangunannya sudah rusak, yang memunculkan dugaan adanya kualitas yang buruk pada saat pembangunannya.

“Selain main-main di perencanaan, sepertinya saat pembangunan juga ada dugaan permainan, ini buktinya bisa cepat rusak,” jelas Mulya.

Sebab itu, ia meminta kepada OPD terkait serta kontraktor yang membangun pasar dan terminal tersebut untuk bertanggung jawab.

“Jika perlu, APH harus turun untuk melihat ada tidaknya dugaan pelanggaran pidana dalam permasalahan ini,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Tb. Baenurzaman saat dicoba komentarnya oleh BANPOS menyatakan tidak mengetahui terkait pembangunan pasar dan terminal tersebut.

“Saya belum pernah dengar, sepertinya kalau pasar ada di Komisi II, silakan dicek kesana,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi melalui panggilan telepon seluler, Kepala Diskoumperindag Kabupaten Serang, Adang Rahmat, tidak menjawab.

Sebelumnya diberitakan BANPOS beberapa waktu yang lalu, pembangunan Terminal Tunjungteja menuai kritik dari berbagai pihak dikarenakan tidak jelas perencanaan dan penggunaannya.

Ketua DPC PERMAHI Banten, Rizki Aulia Rohman, setelah melakukan peninjauan sekaligus kajian atas keberadaan terminal tersebut menyayangkan tidak beroperasinya Terminal Tunjungteja hingga saat ini.

“Terminal Tunjungteja sudah ada fasilitasnya namun tidak beroperasi dan tidak strategis. Padahal keberadaan terminal harusnya melihat kajian strategis dan penentuan lokasi harus melihat situasi serta titik dimana masyarakat membutuhkan keberadaan terminal tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan UU LLAJ Pasal 33 – 42 yang memuat fungsi, klasifikasi, tipe terminal, penetapan lokasi terminal, fasilitas terminal, lingkungan kerja terminal, pembangunan dan pengoperasian terminal, serta seluruh ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembentukan terminal.

“Terminal Tunjungteja harusnya melewati berbagai kajian strategis dan perencanaan yang baik, dimana UU LLAJ pasal 37 tentang penetapan lokasi terminal harusnya memperhatikan tingkat aksesibilitas angkutan jalan,” ungkapnya.

Selain itu, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, kesesuaian dengan rencana pengembangan atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas, rencana pengembangan dan pusat kegiatan pun harus diperhatikan.

“Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan bersama, dimana keberadaan terminal harusnya ramai dan masyarakat juga mengetahui secara luas, bukannya sepi dan tidak ada aktivitas transportasi di sana,” terangnya.

Sementara untuk pasal 40 UU LLAJ, Aulia mengatakan bahwa pembangunan dan pengoperasian terminal seharusnya melewati berbagai prosedur dan tahapan, serta memenuhi kelayakan kriteria untuk di bentuk terminal.

“Harusnya dilengkapi dengan rencana bangunan, buku kerja rencana bangunan, rencana induk terminal, analisis dampak lalu lintas dan analsis mengenai dampak lingkungan serta meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional terminal,” katanya.

Pihaknya pun mendorong Pemkab Serang, khususnya Dishub Kabupaten Serang untuk melakukan tindakan strategis atas keberadaan terminal Tunjungteja, agar sesuai dengan fungsi keberadaan terminal seperti terminal pada umumnya.

“Dimana perusahan angkutan jalan, pengguna jalan dan penegakkan lalu lintas yang tertib mampu memaksimal keberadaan terminal tersebut. Sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khusus Kabupaten Serang,” tandasnya.(MUF/DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) sempat limbung diterpa dugaan penyelewengan dana sumbangan oleh para mantan pimpinannya. Laporan itu bahkan sempat membuat tagar JanganPercayaACT populer di jagat maya.

ACT pusat membenarkan bahwa mereka sempat diterpa permasalahan. Namun, mereka mengklaim telah berbenah diri. Sementara ACT Banten mengaku akan tetap menjalankan tugas kemanusiaan, sebagaimana yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya.

“Insyallah kami akan selalu hadir di tengah masyarakat dan memberikan layanan maksimal. Ada banyak problematika umat yang harus bahu membahu kita selesaikan bersama,” ujar Direktur ACT Banten, Ais Komarudin, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin (4/7).

Bahkan, Ais mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi di pusat sama sekali tidak mengganggu kerja-kerja kemanusiaan yang pihaknya lakukan. Sejumlah agenda kemanusiaan pun akan terus berlanjut, seperti distribusi dua ton beras untuk santri di Banten yang akan digelar Selasa (5/7) hari ini.

“Terima kasih kepada warga masyarakat Banten, para alim ulama, pimpinan pesantren dan para stakeholder yang selalu hadir untuk menyemangati dan mendoakan ACT dalam menjalankan tugas kemanusiaan,” ucapnya.

Terpisah, di Jakarta, ACT pusat menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, secara kelembagaan ACT menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, atas permasalahan yang sempat menerpa tubuh salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia itu.

Presiden ACT, Ibnu Khajar, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembenahan. Salah satu pembenahan yang dilakukan, sejak Januari 2022, ACT telah melakukan restrukturisasi organisasi.

Selain melakukan penggantian Ketua Pembina ACT, dengan 78 cabang di Indonesia, serta 3 representatif di Turki, Palestina dan Jepang, ACT melakukan banyak perombakan kebijakan internal.

“Sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga. Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar,” ujar Ibnu Khajar dalam sesi konferensi pers di kantor ACT di Menara 165, Jakarta Selatan.

Ibnu menegaskan bahwa sejak 11 Januari 2022, sudah dilakukan penataan dan restrukturisasi lembaga. Restrukturisasi termasuk manajemen, fasilitas dan budaya kerja. Pergantian manajemen itu merupakan titik balik momentum perbaikan organisasi dengan peningkatan kinerja dan produktivitas.

“SDM kita saat ini juga dalam kondisi terbaik, tetap fokus dalam pemenuhan amanah yang diberikan ke lembaga. Kita juga telah melakukan penurunan jumlah karyawan untuk peningkatan produktivitas. Pada 2021 lalu, jumlah karyawan kita 1.688 orang, sementara Juli 2022, telah dikurangi menjadi 1.128 orang,” katanya.

Ia mengatakan, restrukturisasi yang terjadi juga berupa penyesuaian masa jabatan pengurus menjadi tiga tahun, dan pembina menjadi empat tahun. Selain itu, sistem kepemimpinan akan diubah menjadi bersifat kolektif kolegial, yakni melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan kebijakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.

Mekanisme itu juga akan diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah yang telah dibentuk ACT. Sementara terkait fasilitas yang didapatkan, Ibnu menegaskan sudah ada penyesuaian sejak restrukturisasi Januari lalu. Seluruh fasilitas kendaraan Dewan Presidium ACT adalah INNOVA. Kendaraan tersebut pun tidak melekat pada pribadi, melainkan juga bisa digunakan untuk keperluan operasional tim ACT.

“Sebelumnya, rata-rata biaya operasional termasuk gaji para pimpinan pada tahun 2017 hingga 2021, adalah 13,7 persen. Rasionalisasi pun kami lakukan untuk sejak Januari 2022 lalu. Insyaallah, target kita adalah dana operasional yang bersumber dari donasi adalah sebesar 0 persen pada 2025. Namun tentu perlu ikhtiar dari masyarakat sehingga bisa melakukan distribusi bantuan sebaik-baiknya,” tutur Ibnu.

Untuk diketahui, ACT merupakan lembaga kemanusiaan global yang telah mendapat izin resmi dari Kementerian Sosial RI. ACT juga memiliki predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) termasuk dalam Opini tata kelola keuangan terbaik yang diberikan oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2020, ACT secara total menerima Rp519 miliar dan telah disalurkan ke sekitar 281.000 aksi kemanusiaan. Lewat aksi tersebut, 8,5 juta warga telah menjadi penerima manfaat dalam berbagai program kemanusiaan yang dijalankan ACT.

“Semua permasalahan yang sebelumnya terjadi pada tubuh lembaga, telah diselesaikan sejak Januari 2022 lalu, dan saat ini kami telah berbenah untuk mengoptimalkan penyaluran kedermawanan ke para penerima manfaat,” tandasnya.(DZH/PBN)