BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • AA Resmikan Jalan Poros Desa Bayumundu-Campaka

    PANDEGLANG, BANPOS-Usai menyelesaikan pembangunan jalan poros Desa Bayumundu dan Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang sepanjang 1,5 kilometer dengan lebar 5 meter yang dilakukan secara swadaya. Warga dua desa meresmikan jalan poros desa tersebut.

    Ketua Komisi III DPRD Pandeglang dari Fraksi Gerindra, Fikri Febriansyah mengaku terharu dan memberikan apresiasi pada masyarakat Desa Bayumundu dan Campaka untuk bisa menyelesaikan pembangunan jalan poros desa dari hasil swadaya dan gotong-royong selama 3 bulan.

    Menurutnya, dengan kekompakan dan gotong royong seluruh elemen masyarakat di Desa Bayumundu dan Desa Campaka, dirinya merasa bangga, terharu dan malu.

    “Terus terang saya secara pribadi merasa terharu dengan pelaksanaan pembangunan jalan poros desa hasil swadaya murni masyarakat yang digagas oleh tokoh masyarakat dan para pemuda hingga saat ini bisa disyukuri dan berkah. Selain itu, saya juga mengaku malu sebagai anggota dewan yang belum bisa maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat mendapatkan program pembangunan jalan dari  APBD Pandeglang, hingga akhirnya dibangun lewat swadaya masyarakat,” katanya.

    Namun demikian, kedepan dirinya berjanji 75 persen akan diperjuangkan realisasi pembangunan Pekerjaan Rumah (PR) lanjutan, dari mulai jalan poros Desa Campaka hingga Desa Saninten.

    “Dimasa bakti saya sebagai anggota dewan, Insyaallah saya akan perjuangkan aspirasi warga untuk bisa merealisasikan pembangunan lanjutan bersama Pak Camat di tahun 2023 mendatang. Doakan saya, karena dulu juga aspirasi sudah diperjuangkan karena pandemi akhirnya refocusing anggarannya,” terangnya.

    Sementara Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, Andika Hazrumy mengatakan, untuk pembangunan lanjutan melalui Provinsi Banten, meskipun dirinya sudah purna (tidak menjabat,red) sebagai Wakil Gubernur Banten, dirinya akan memperjuangkannya.

    “Insyaallah saya akan dorong realisasikan pembangunan lanjutan jalan poros desa ini ke Provinsi Banten. Silahkan buat proposal pengajuannya ke provinsi, meski saya sudah purna saya akan perjuangkan untuk bisa direalisasikan pembangunannya,” katanya.

    Salah satu Tokoh Masyarakat setempat yang juga sebagai donatur, Dedi DM mengatakan, dengan adanya kekompakan dari warga, pembangunan jalan poros desa tersebut bisa selesai dalam waktu tiga bulan.

    “Dan Alhamdulillah, kekurangan jalan yang belum diselesaikan akan dibantu oleh Pak Andika dan Pak Fikri dari DPRD Pandeglang, semoga kekompakan ini bisa terus dijaga,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Listrik Andal, PLN Dukung Investasi KEK Tanjung Lesung 

    Listrik Andal, PLN Dukung Investasi KEK Tanjung Lesung 

    PANDEGLANG, BANPOS – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung telah menarik wisatawan nasional maupun internasional. KEK Tanjung lesung merupakan salah satu dari 50 destinasi Pariwisata Nasional serta masuk dalam 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan diproyeksikan mampu menarik investasi sebesar Rp.92,4T dan  dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 85.000 tenaga kerja hingga tahun 2025.

    Untuk mendukung investasi di KEK Tanjung Lesung, PLN berkomitmen menyalurkan listrik yang andal. Kelistrikan di KEK Tanjung Lesung disuplai  Gardu Induk Menes dengan daya 60 MVA. Sebanyak sepuluh pelanggan dengan mengkonsumsi total daya sekitar 1,2 MVA. Hingga tahun 2025, kebutuhan listrik KEK Tanjung Lesung listrik akan bertambah secara bertahap sampai dengan 8,258 MVA.

    Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banten Selatan, Irwanto Wahyu Kusumo mengungkapkan PLN UP3 Banten Selatan siap mendukung kebutuhan listrik bagi pelanggan dengan pasokan listrik yang andal dan berkualitas.

    “PLN melalui UP3 Banten Selatan siap melayani seluruh kebutuhan listrik bagi para pengusaha dan investor yang ingin berinvestasi di Banten, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dengan harapan kedepan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut serta menarik banyak investor untuk turut berinvestasi dengan pasokan listrik yang berkualitas dan andal,” ujar Irwanto.

    Untuk mendukung kebutuhan listrik pada peningkatan sektor ekonomi dan pariwisata di KEK Tanjung Lesung, telah dibangun dua infrastruktur ketenagalistrikan yakni Gardu Induk 150 kV Tanjung Lesung dengan daya 2×60 MVA. Pada tahun 2022 ini KEK Tanjung Lesung telah memiliki potensi sembilan pelanggan besar dengan daya total sebesar 37.800 kVA akan semakin meraih investor lainnya untuk berinvestasi.

    Dari sisi pemerintahan juga senantiasa mendukung langkah PLN dalam mengembangkan infrastruktur kelistrikan di KEK Tanjung Lesung. Dihubungi melalui media komunikasi Asda III sekaligus Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Drs. H. Ramadhani, M.Si  meyakini bahwa melalui kolaborasi yang sinergis dalam hal pengembangan infrastruktur kelistrikan PLN di KEK Tanjung Lesung akan mendongkrak kinerja sektor pariwisata juga ekonomi kreatif secara keseluruhan sehingga kawasan ini nantinya akan menjadi destinasi utama dan favorit para wisatawan.

    “Pasti kita mendukung penuh, kita sudah diperjuangkan sejak dulu untuk KEK Tanjung Lesung guna pembangunan kawasan pariwisata sebagai kebanggaan destinasi wisata di Kabupaten Pandeglang dan tentunya perlu ditunjang dengan infrastruktur yang memadai termasuk di dalamnya adalah infrastruktur kelistrikan yang handal untuk mensuplai daya listrik di tempat-tempat wisata.”, ujar Ramadhani.

    KEK Tanjung Lesung merupakan KEK Pariwisata pertama yang diresmikan dan telah beroperasi sejak tahun 2015 lalu dan ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2012 sesuai PP No. 26/2012. Namanya berasal dari kata “lesung” yaitu alat penumbuk padi tradisional, karena memiliki bentuk pantai yang menjorok ke laut sehingga mirip dengan bentuk lesung.

    Letaknya strategis berada di ujung paling barat Pulau Jawa tepatnya di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ditambah dengan adanya beragam potensi pariwisata seperti keindahan alam dengan pantai pasir putih dan laut yang jernih serta dekat dengan Kawasan Tua Banten, Budaya Baduy dan Debus, Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Krakatau dan juga wisata kepulauan.(*)

  • Polsek Monitor Lokasi Banjir Bandang

    Polsek Monitor Lokasi Banjir Bandang

    Pascaambruknya dua jembatan akibat banjir bandang di Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cimanggu, IPTU Dirman dan jajarannya turun langsung memonitor situasi, Rabu (29/6).

    Dalam kesempatannya, tim Kapolsek dan aparatur setempat juga melakukan pengecekan dan monitoring ke beberapa sungai yang ada di Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, termasuk Sungai Ciaerjeruk, Sungai Surian dan Sungai Ci Cegog.

    Kapolsek mengatakan, selama monitoring ditemukan beberapa rumah warga di sekitar Kampung Erjeruk, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, yang berdekatan dengan sungai yang awalnya terendam air setinggi _+ 10 Cm akibat luapan air Sungai Erjeruk, saat ini sudah surut (normal).

    “Bangunan kandang ayam potong milik masyarakat (Wata,red), di Kampung Erjeruk, Desa Rancapinang, yang roboh atau hanyut tergusur luapan air sungai, diperkirakan kerugian materil sekitar + sebesar Rp20 Juta,” kata Iptu Dirman, Rabu (29/6).

    Selain itu, tanah longsor (abrasi,red) di sekitar Jembatan Erjeruk di kampung setempat, yang mengakibatkan dinding penyangga tiang jembatan sebagian ambruk.

    Juga, Jembatan Ci Cegog ambruk, yang diakibatkan pondasi penyangga jembatan terkena longsor, hingga mengakibatkan akses jalan terputus. “Untuk kendaraan mobil maupun motor dan pejalan kaki, harus melintas melalui sungai,” ujarnya.

    Selain didampingi Kepala Desa (Kades) Rancapinang, Evan Kusuma beserta staf desa. Dalam monitoring ini, hadir pula Bhabinkamtibmas Polsek Cimanggu Bripka Ajat Sudrajat, sejumlah personel Polsek Cimanggu, perwakilan anggota Koramil Cimanggu, staf Trantib Cimanggu, perwakilan BPBD Kabupaten Pandeglang, tokoh masyarakat, serta staf Desa Rancapinang.

    Pihaknya mengimbau, agar Kepala Desa Rancapinang, Evan, melakukan pendataan dan melaporkan ke BPBD Kabupaten Pandeglang, terkait  kerusakan dan kerugian dampak abrasi akibat luapan air sungai tersebut.

    “Pihak Desa agar lebih proaktif, dalam menjaga dan mengecek titik – titik kerawanan yang ada di wilayahnya, khususnya pada wilayah yang sangat berpotensi terjadinya bencana,” tegas Kapolsek.

    Mantan Kapolsek Pulosari ini juga menegaskan, pihak desa agar mengimbau dan memasang tanda larangan kendaraan bermotor dan pejalan kaki, agar tidak melintas di Jembatan Ci Cegog.

    Sementara, Kades Rancapinang, Evan Kusuma menyatakan, siap melaksanakan arahan Kapolsek dan jajarannya. Termasuk bersinergi menjaga dan membangun masyarakat desa, agar lebih tertib dan aman.

    “Ini tugas kita bersama – sama. Kedepan, kami berupaya lebih maksimal menjaga kondusifitas wilayah, dan berkoordinasi dengan aparat setempat, termasuk TNI – Polri,” imbuhnya.(PBN/BNN)

  • DPRD Purwakarta Pelajari Sistem Penganggaran Pendidikan

    DPRD Purwakarta Pelajari Sistem Penganggaran Pendidikan

    PANDEGLANG, BANPOS-PJ Sekda Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, terkait sistem penganggaran Pendidikan di Kabupaten Pandeglang di Aula kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pandeglang, Rabu (29/6).

    Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Ina Herlina mengatakan, tujuan datangnya ke Kabupaten Pandeglang dalam rangka Kunker tentang sistem penganggaran Pendidikan di Kabupaten Pandeglang.

    “Pendapatan Kabupaten Pandeglang tidak terlalu besar, akan tetapi mutu pendidikan disini sangat meningkat, itu berarti sistem pengelolaan pendidikan, baik layanan maupun penganggaran pendidikan berjalan optimal,“ katanya.

    Dengan meningkatnya mutu pendidikan tersebut, lanjut Ina, pihaknya ingin mempelajarinya untuk menerapkan sistem penganggaran Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

    “Kami perlu belajar ke Pemkab Pandeglang yang menyangkut tentang sistem pendidikan, mudah-mudahan setelah mempelajari dan memahami sistem pendidikan yang diterapkan di Kabupaten Pandeglang akan kami implementasikan di Kabupaten Purwakarta,“ terangnya.

    Sementara itu, Pj.Sekda Pandeglang sekaligus Kepala Dindikpora Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi jajaran DPRD Kabupaten Purwakarta khususnya Komisi IV yang melakukan Kunker ke Kabupaten Pandeglang untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait sistem penganggaran pendidikan.

    “Disamping mereka (DPRD Purwakarta, red) yang ingin belajar ke Kabupaten Pandeglang, tentu saja kami juga ingin mempelajari tentang apa saja peraturan yang ada di Kabupaten Purwakarta terkait pendidikan, bisa kita terapkan di Kabupaten Pandeglang,“ katanya.(dhe/pbn)

  • Daya Beli Rendah Jadi Alasan Target PAD Meleset

    Daya Beli Rendah Jadi Alasan Target PAD Meleset

    PANDEGLANG, BANPOS-Bupati Pandeglang, Irna Narulita menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Pandeglang soal tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021.

    Hal tersebut disampaikan Irna Narulita pada saat Rapat Paripurna jawaban terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2021, pada Rabu (29/6).

    “Menanggapi pertanyaan terkait tidak tercapainya target PAD tahun 2021, sebagaimana disampaikan oleh fraksi Golkar, fraksi PKS, fraksi PPP, dan fraksi Nasdemperindo, dapat kami jelaskan bahwa diluar pajak daerah, retribusi jadi fokus pengelolaan,” kata Irna.

    “Saat ini telah dilakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum, dalam meminimalisir tingkat kebocoran, serta perbaikan dalam akses pembayaran melalui percepatan penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” sambungnya.

    Menurutnya, salah satu faktor tidak tercapainya PAD dari sektor retribusi adalah daya beli masyarakat, sebagai dampak dari pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

    Selain itu, peningkatan retribusi dari sektor pariwisata telah dilakukan upaya-upaya diantaranya adalah menaikkan tarif retribusi tempat rekreasi objek wisata alam, seperti objek wisata Cisolong dan Cikoromoy sesuai Perda terbaru nomor 9 tahun 2021, tentang retribusi jasa usaha.

    “Upaya lainnya yang telah kami lakukan adalah bekerja sama dengan ahli penilai (Appraisal) dari KPKNL, sebagai dasar penentuan nilai lelang pengelolaan objek wisata cisolong dan cikoromoy. Dengan upaya tersebut, kami berharap dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,” terangnya.

    Irna juga menanggapi terkait upaya pemanfaatan dan efektivitas dana SILPA tahun 2021, yang juga dipertanyakan oleh fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat.

    “Dapat kami jelaskan bahwa besaran SILPA sebesar Rp 67.671.456.298,74, merupakan nilai SILPA audited yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Non Fisik dan dana Insentif daerah, serta sisa belanja OPD tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.

    Irna menyampaikan tentang investasi usaha untuk mencetak lapangan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru serta menciptakan peluang usaha baru, upaya pemerintah Pandeglang adalah dengan memberikan insentif dan kemudahan bagi para pelaku ekonomi.

    Jenis insentif yang diberikan diantaranya, pengurangan target pajak dan retribusi, bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMKM, penyediaan data dan informasi peluang investasi dengan aplikasi Sigampang, penyediaan layanan publik terpadu di mall pelayanan publik berupa layanan perbantuan atau mandiri dan online, serta penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan.

    “Kami sampaikan apresiasi kepada Fraksi partai Gerindra, atas atensi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan aset. Saat ini kami sedang lakukan optimalisasi barang milik daerah. Sehingga yang berpotensi menghasilkan PAD, dapat dioptimalkan. Baik melalui mekanisme sewa, kerjasama pemanfaatan, maupun bangun guna serah atau serah guna,” ujarnya.

    Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Pandeglang, TB Udi Juhdi, didampingi Wakil Ketua DPRD, Gunawan, Fuhaira Amin, dan TB Asep Rafiudin, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, anggota DPRD dan Kepala OPD.(dhe/pbn)

  • Mandeknya BPNT Campakawarna Diabaikan Dinsos

    PANDEGLANG, BANPOS-Sejak bulan Januari 2022, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Cempakawarna, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, hingga saat ini belum bisa dicairkan.

    Kepala Desa Campakawarna, Awang mengatakan, jumlah KPM yang ada di Desa Cempakawarna sebanyak kurang lebih 200 orang. Akan tetapi dirinya merasa heran, sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2022 belum juga cair.

    “Belum ada saja sampai sekarang. Tidak ada kepastian, desa lain mah normal-normal saja bisa melakukan pencarian. Tapi ini di desa saya sampai sekarang belum ada saja dari bulan Januari,” kata Awang kepada wartawan, Rabu (29/6).

    Padahal, lanjut Awang, pihaknya sudah memberitahukan hal tersebut kepada pihak kecamatan serta Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang. Meskipun begitu, upaya yang telah dilakukannya hingga saat ini belum membuahkan hasil.

    “Mulai dari tingkat Kecamatan sampai ke Kabupaten sudah dipertanyakan. Tapi, mana sampai sekarang belum ada kepastian,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Nuriah mengklai bahwa program BPNT untuk Desa Cempakawarna, Kecamatan Sindangresmi, sudah kembali normal dan sudah dilakukan pencairan untuk para KPM.

    “Sudah itu sudah normal lagi. Sudah selesai,” katanya.

    Akan tetapi, saat ditanya mengenai waktu penyaluran justru Nuriah tidak merespon pertanyaan yang diberikan wartawan.(dhe)

  • ASN Diminta Jauhi Utang

    Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, meminta pegawai aparatur sipil negara (ASN) setempat tidak terlilit utang karena bakal berdampak buruk terhadap kinerja mereka.

    “Pengalaman ASN yang terlilit utang, mereka banyak yang meninggalkan tugas, kerja,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak Halson Nainggolan di Lebak, Rabu.

    Kebanyakan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang terlilit utang, katanya, itu hasil dari berutang ke bank dan rentenir.

    Pemerintah Kabupaten Lebak membolehkan ASN mengutang ke bank untuk keperluan kebutuhan produktif, seperti membeli rumah, pendidikan anak, maupun menginvestasikan modal usaha sampingan.

    Mereka mengutang juga ada batas pinjaman sesuai dengan kemampuan pendapatan bulanan karena pinjaman harus sepengetahuan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.

    Para ASN yang mengajukan pinjaman ke bank dengan gaji Rp3 juta/bulan, menurut dia, pimpinan merekomendasikan untuk angsuran maksimal Rp1, 5 juta/bulan dan sisanya Rp1, 5 juta untuk kehidupan keluarga.

    “Kami minta semua OPD melakukan pembinaan kepada ASN, jangan sampai gaji minus akibat terlilit utang,” katanya mengingatkan.

    Menurut dia, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sekitar 9.000 orang, sebagian besar mereka berutang ke bank dengan menjaminkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PNS.

    Namun, ada perilaku ASN yang lebih parah karena selain selain pinjam ke bank juga ke utang ke rentenir.

    “Para ASN yang terlilit utang ke rentenir itu kebanyakan untuk kebutuhan konsumtif maupun membeli kendaraan,” katanya.

    Pinjaman ke rentenir itu, kata dia, banyak PNS tidak mampu melunasi sehingga mereka dicari juru tagih hingga ke rumah maupun tempat bekerja.

    Ia mengungkapkan beban bunga dari rentenir itu terus bertambah dan penagihannya juga lebih keras bahkan terkadang disertai teror sehingga ASN yang terlilit utang terpaksa meninggalkan kerja untuk menghindari kejaran rentenir.

    Ada ASN meninggalkan tugas kerja hingga berhari-hari bahkan berbulan-bulan demi menghindari juru tagih. “Bahkan ada ASN yang terlilit utang lalu menghilang sama sekali, teman kerjanya pun tidak mengetahuinya,” katanya.

    Apabila, ketidakhadiran mereka diakumulasikan selama 158 hari/tahun maka bisa direkomendasikan untuk pemecatan dengan tidak hormat sesuai aturan Disiplin ASN.

    Saat ini, kata dia, seorang ASN/PNS Lebak juga menghilang karena menjadi TKI ke Malaysia.

    “Setiap tahun ASN/PNS yang dipecat dengan tidak hormat antara lima sampai enam orang karena meninggalkan tugas kerja akibat terlilit utang. Jumlah itu masih kecil di Lebak dengan 9.000 ASN/PNS dibandingkan di Banten,” kata mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Lebak.(PBN/ANT)

  • Perpustakaan Saidja-Adinda Diminati Pengunjung

          LEBAK, BANPOS – Perpustakaan Saidja-Adinda milik pengelolaan Pemkab Lebak dalam lima bulan terakhir diminati pengunjung. Pengunjung dilaporkan meningkat tajam selama lima bulan terakhir, mencapai 9.500 orang, padahal sebelumnya hanya 5.000 orang per tahun, Rabu (29/06).

         Sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Robert Chandra bahwa peningkatan kunjungan perpustakaan itu kini dinilai luar biasa.

          Dikatakannya, kunjungan ke Perpustakaan Saidja-Adinda Kabupaten Lebak rata-rata 70 orang per hari dari sebelumnya cuma 10 orang per hari.

          “Dari kunjungan 70 orang itu jika diakumulasikan 2.100 orang per bulan dan ditargetkan sampai Desember 2022 sekitar 19.000 orang,” kata Robet.

          Menurutnya, peningkatan kunjungan perpustakaan tersebut ditunjang berbagai faktor. Mulai kualitas pelayanan dari pengadaan buku, kenyamanan, kebersihan, keindahan sehingga orang sangat memuaskan jika berada di perpustakaan tersebut. Juga diperbanyak buku-buku referensi, sesuai disiplin ilmu.

          “Mereka kebanyakan pengunjung dari berbagai kalangan mulai TK, SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Pengunjung dari TK/ SD, sangat betah tinggal di  perpustakaan, karena didesain ruangan membaca sebagai tempat belajar dan bermain, seperti menyanyi, membaca sajak, puisi, huruf hijaiyah hingga Pancasila,” katanya.

          Bahkan, terang Robet, pihaknya juga kerap mendatangkan pendongeng nasional, sehingga anak-anak sangat senang untuk mengunjungi perpustakaan.

          Sebab, kata dia, banyak mahasiswa yang datang ke sini membutuhkan referensi buku untuk skripsi, bahkan mereka mengerjakan skripsi di Perpustakaan tersebut karena nyaman dan menyenangkan.

          “Kami terus menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk menambah buku koleksi, termasuk Bank Indonesia ( BI) dan hibah dari masyarakat,” papar Robet.

          Sementara, salah seorang mahasiswi, Aenma Afrevti Vihta Timernur dari salah satu PTN di Serang menyebut, bahwa mereka datang ke Perpustakaan Saidja-Adinda untuk keperluan bahan penelitian skripsi. Begitupun buku yang dicari untuk dijadikan bahan referensi banyak tersedia di perpustakaan tersebut.

          “Iya, saya dan dua teman sengaja datang ke sini karena buku-buku di sini lengkap. Ini Saya juga tengah ngerjain skripsi di sini, Alhamdulillah di sini banyak buku-buku yang cocok untuk bahan penelitian saya. Apalagi di perpustakaan ini juga suasananya menyenangkan,” tutur Aenma Afrevti. (WDO/pbn)

  • 50 ASN Ikut Bimtek Implementasi TTE

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) BSSN RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) kemarin.

    Giat tersebut diikuti oleh 50 ASN dengan Jabatan Sekretaris Perangkat Daerah (Sekretaris dinas dan sekretaris kecamatan), Pejabat Bagian Umum dan Kepegawaian (Kabag/Kasubag, Umpeg/Analis Kepegawaian Muda) di Lingkungan Pemkab Lebak. Bertempat di Hotel Bumi Katineung Rangkasbitung, Rabu (29/06).

    Diketahui, Bimtek ini merupakan langkah Pemkab Lebak dalam mempersiapkan SDM Digital Talent yang berhubungan dengan Tanda Tangan Elektronik. Selain itu, Pemkab Lebak juga telah mempersiapkan langkah perluasan akses dan infrastruktur digital yaitu membangun aplikasi e-Office hasil dari kolaborasi dengan Pemkab Sumedang.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Budi Santoso saat membuka giat Bimtek menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa beradaptasi dengan perkembangan inovasi digital agar mampu bersaing.

    “Bapak Ibu sekalian harus bisa cepat beradaptasi dengan teknologi informasi, kalau tidak bisa beradaptasi, kalah kita,” ujar Sekda Lebak

    Sekda juga mengingatkan bahwa TTE penting untuk segera diimplementasikan, karena bisa menghemat waktu dalam penggunaannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

         Senada, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak, Doddy Irawan turut menjelaskan bahwa penggunaan TTE menjadi sebuah keharusan di era dengan penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang sangat massif.

         “Harapannya dari sini dulu kita berangkat, bagaimana teman-teman Perangkat Daerah juga memahami bersama mengenai Tanda Tangan Elektronik ini.” papar Doddy. (WDO/PBN)

  • Toko Kosmetik Jual Obat Keras

    MALINGPING, BANPOS – Sebuah toko penjual kosmetik yang berlokasi di wilayah Kecamatan Malingping diduga menjual obat kategori keras yang salah satunya jenis pil eximer secara bebas tanpa resep.

         Dari informasi yang didapat dari warga, selanjutnya tim Forum Wartawan Malingping Lebak Selatan (FWM-Baksel) pada Selasa malam kemarin (27/06) melakukan investigasi dengan mendatangi toko kosmetik tersebut, terpantau di lokasi toko itu dua orang pramuniaga (pelayan toko-red)) yang usianya masih remaja tengah melayani pembeli.

         Dan ketika tim melakukan tracking dengan pura-pura membeli, dengan mudahnya dua orang penjaga toko tersebut memberikan delapan butir pil eximer saat tim FWM Baksel membelinya.

         Diketahui, pil berukuran kecil berwarna kuning itu dibandrol dengan harga yang cukup dapat terjangkau oleh kalangan anak-anak dan remaja, yakni hanya Rp10 ribu per empat butirnya.

         “Iya, kita dari FWM semalam melakukan investigasi terkait maraknya peredaran obat jenis excimer dan Tramadol itu. Dan Alhamdulillah kami sudah berhasil menemukan toko yang diduga menjual itu. Terlihat tokonya jual kosmetik. Tapi Nyambi jualan itu. Kami juga punya barang bukti,” ujar Ketua FWM-Baksel, Kusnadi kepada BANPOS, Rabu (29/06).

         Sementara berdasarkan informasi dari sumber warga, toko kosmetik tersebut sehari-harinya kerap dikunjungi oleh anak remaja yang usianya kisaran 15 sampai 20 tahun.

          Sumber warga menjelaskan, mereka (anak remaja-red) yang kerap datang membeli ke toko itu bukanlah untuk membeli produk kosmetik, tapi diduga rata-rata membeli obat keras jenis pil tersebut.

          “Kira kira masih seusia anak sekolah SMP dan SMA. Katanya yang dijual bukan hanya excimer, pil jenis lain pun ada, seperti tramadol,” jelas sumber yang namanya sengaja dirahasiakan, Rabu (29/6).

           Saat dikonfirmasi, Kapolsek Malingping, AKP Sugiar Ali Munandar belum menjawab telepon dan pesan elektronik yang dikirimkan BANPOS.

           Dari referensi farmakologi, jenis obat Eximer dan Tramadol merupakan obat keras termasuk dalam psikotropika golongan IV atau G yang peredarannya memerlukan resep dokter. Obat ini apabila salah dalam penggunaan akan menyebabkan efek samping pada kesehatan.

          Berdasarkan peraturan, obat daftar G ini artinya berbahaya. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep.(WDO/PBN)