BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Gerakan Copot Tabrani Makin Masif , Janur Akan Lapor APH

    Gerakan Copot Tabrani Makin Masif , Janur Akan Lapor APH

    TANGERANG, BANPOS – Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terus menyeruak. Adanya dugaan manipulasi dalam jalur prestasi non akademik pada PPDB tersebut akan ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum (APH). Sementara itu, gerakan copot Tabrani meluas, saat ini diketahui elemen pelajar dan mahasiswa yang menamakan dirinya Geger Pendidikan juga mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten untuk dicopot dari jabatannya.

    Aktivis Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Banten, Ade Yunus menyebut, hasil sampling verifikasi di SMAN 1 dan SMAN 2 kota Tangerang disinyalir ada pembiaran atas dugaan pemalsuan sertifikat ‘bodong’ pada jalur Prestasi Non Akademik.

    “Lebih kurang 20 calon peserta didik baru di SMAN 1 dan SMAN 2 Kota Tangerang, yang diduga, melampirkan sertifikat ‘bodong’, segera kita laporkan ke APH. Bila ditemukan fakta atas dugaan tersebut, kita minta Dindikbud untuk tegas anulir dan mendiskualifikasi,” kata Ade.

    Sebelum membuat laporan ke APH, pihaknya saat ini sedang melengkapi sejumlah berkas untuk mendukung bukti dugaan sertifikat ‘bodong’ tersebut.

    “Masih penyusunan berkas dan pengumpulan sejumlah dokumen pendukung, begitu lengkap kita layangkan ke APH,” ujarnya.

    Selain menganulir calon peserta didik baru, Ade meminta APH untuk memeriksa Panitia PPDB dan Kepsek SMAN 1 dan SMAN 2 yang diduga tidak melakukan verifikasi faktual dan dianggap lalai hingga melanggar Juknis PPDB.

    “Periksa juga panitia PPDB dan kepseknya, kalau ada dugaan sertifikat janggal dan meragukan, mengapa tidak dilakukan verifikasi dan dibiarkan lolos? Kan jelas Panitia PPDB dan kepsek diduga melanggar permendikbud dan Juknis,” tudingnya.

    Menurutnya, verifikasi faktual sangat sederhana, cukup tunjukkan saja foto waktu diberikan penghargaan, bila Tahfiz dites saja oleh Penguji.

    Ia membandingkan proses verifikasi yang dilakukan oleh SMAN 8 Kabupaten Tangerang yang melakukan verifikasi secara seksama dan menyeluruh.

    “Kita lihat pake mata kepala sendiri SMAN 8 Kabupaten Tangerang melakukan wawancara dan tes secara langsung atas sertifikat yang dilampirkan, yang nari ya disuruh nari, yang puisi ya disuruh baca puisi,” ujar Ade.

    Demi keadilan dalam akses pendidikan, Ade mendesak Dindikbud Banten anulir calon peserta didik baru yang diduga palsukan sertifikat, seraya meminta APH untuk turun tangan atas dugaan pemalsuan dokumen tersebut.

    Sementara itu, sejumlah pelajar dan mahasiswa yang tergabung ke dalam aliansi Geger Pendidikan menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Tabrani dicopot dari jabatannya.

    Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten pada Selasa (18/7) kemarin.

    Pasalnya, Tabrani sebagai Kepala Dindikbud Banten dinilai telah gagal dalam melaksanakan penyelenggaraan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

    Koordinator aksi Rifki Juliansyah menuturkan dalam penyelenggaraan PPDB tahun ini terdapat banyak temuan kecurangan, seperti di antaranya manipulasi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), hingga adanya dugaan praktik ‘jual-beli kursi’ yang dilakukan oleh oknum sekolah.

    Melihat sejumlah kekisruhan tersebut, Rifki menilai Tabrani sebagai Kepala Dindikbud Banten telah gagal dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan PPDB dari tindak kecurangan tahun ini.

    Oleh karenanya ia menilai Tabrani layak untuk dicopot dari jabatannya saat ini.

    “Tuntutan yang kami bawa salah satunya copot Kadis Dindik. Kenapa dicopot? Kita tahulah bahwasannya Kadis Dindik ini tidak mumpuni dalam penyelesaian dalam kasus PPDB ini,” ungkapnya kepada BANPOS.

    Tidak hanya itu, ia juga menuntut kepada seluruh pejabat yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Banten untuk tidak turut terlibat dalam praktik licik pelaksanaan PPDB Tahun 2023.

    “Menuntut seluruh anggota dewan, Pemprov agar tidak bermain dalam arti tidak saling menitipkan kursi, maupun juga rekomendasi. Karena yang kita duga, ada salah satu pihak anggota DPRD itu korupsi terus juga bermain,” tuturnya.

    Ditemui di tempat terpisah, menanggapi desakan pencopotan jabatan Kadis Dindikbud Banten, PJ Gubernur Banten Al Muktabar tidak secara tegas mengatakan bahwa pihaknya akan menindak lanjuti tuntutan tersebut.

    Ia justru mengatakan bahwa Pemprov Banten akan melakukan pertimbangan terhadap sejumlah fakta di lapangan secara objektif, berkaitan dengan kekisruhan penyelenggaraan PPDB Tahun 2023.

    “Ya makanya semua itu berbasis fakta dan data seperti apa. Dan kita kumpulkan data-data itu semua, laporan dari masyarakat, kemudian kita cek ke lapangan, saya juga turun melihat langsung. Jadi kita akan objektif melihat itu,” tegasnya.

    Usai menggelar aksi di depan gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, massa aksi pun kemudian melanjutkan aksinya di depan gedung DPRD Provinsi Banten.

    Tuntutan yang disampaikan pun masih sama seperti yang disampaikan di aksi sebelumnya, mereka menuntut agar dibentuk tim penyelidikan dugaan tindak kecurangan pelaksanaan PPDB tahun ini, dan juga pencopotan Tabrani dari jabatannya sebagai Kepala Dindikbud Banten.

    Kurang lebih satu jam berorasi di depan gedung DPRD Provinsi Banten, massa aksi pun akhirnya ditemui oleh salah seorang anggota dewan. Namun, bukan Ketua Dewan yang datang menemui mereka, melainkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten Muhammad Nizar.

    Terkait dengan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan PPDB berlangsung, Nizar mengaku bahwa dirinya pun juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Banten saat menggelar Rapat Badan Anggaran.

    Hanya saja menurutnya, Pemprov Banten tidak bisa banyak bertindak atas kekisruhan yang terjadi.

    “Tadi kami juga menyampaikan ketika Rapat Badan Anggaran terkait dengan gejolak PPDB, maraknya persoalan beredarnya uang yang harus disodorkan oleh beberapa wali murid melalui jalan tikus. Dan ibu Sekda menyampaikan bahwa ia juga mendengarkan hal yang sama,”

    “Nah cuma ia menjawab bahwa itu tidak diatur perpindahan KK itu menjadi sebuah larangan, begitu. Jadi saya kemudian membantah itu bahwa, itu yang tadi saya sampaikan, ini ibarat kita masyarakat biasa melihat ada maling sedang mencuri kendaraan, saya bilang, apakah kemudian kita diam saja?” katanya.

    Oleh karenanya, ia juga mendesak kepada Pemprov Banten untuk segera membentuk tim investigasi, guna mengusut segala kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan PPDB berlangsung.

    “Maka tuntutan saya tadi, ini sama dengan teman-teman mahasiswa tadi, segera bentuk tim investigasi usut tuntas itu kepala sekolah, kalau ada pihak-pihak sekolah, atau pihak-pihak di luar sekolah yang mampu menghubungkan calon wali murid dengan pihak sekolah sehingga dia bisa masuk di negeri. Inikan dzolim,” tegasnya.(MG-01)

  • Meriahkan Tahun Baru, Ribuan Warga Ikuti Pawai Obor

    Meriahkan Tahun Baru, Ribuan Warga Ikuti Pawai Obor

    PANDEGLANG, BANPOS – Ribuan warga Kabupaten Pandeglang dari berbagai mengikuti Pawai Obor menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang digelar oleh Pemkab Pandeglang, Selasa (18/7) malam.

    Pawai obor tersebut dimulai dari depan masjid Agung Ar-Rahman Pandeglang mengelilingi sekitar Alun-alun hingga finish kembali di depan Masjid Agung Ar-Rahman.

    Bupati Pandeglang, Irna Narulita dalam sambutannya mengatakan, bahwa kegiatan pawai obor ini merupakan upaya untuk mensyiarkan tahun baru Islam 1445 Hijriah.

    “Kita sambut tahun Baru Islam dengan suka cita sambil juga muhasabah diri, introspeksi diri dari tahun-tahun lalu apakah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita,” kata Irna.

    Dalam kesempatan tersebut, Irna juga mengajak pada Tahun Baru Hijriah ini untuk meningkatkan amal kebaikan, salah satunya yaitu dengan bersedekah dan membantu saudara yang sedang dalam kesusahan.

    “Hari ini kita dihimpun dalam bingkai ukhuwah Islamiah, semoga kita terus menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa yang tiada hari tanpa sholawat,” ucapnya.

    Irna mengungkapkan, bahwa kesatuan dan kekompakan merupakan kunci dalam menatap masa depan. Irna juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pandeglang yang terus melakukan kegiatan positif dalam rangka membangun Kabupaten Pandeglang.

    “Hari ini kita akan berduyun-duyun untuk mengibarkan syiar agama kita, dalam rangka perpindahan tahun dari 1444 Hijriah ke 1445 Hijriah, Semoga kita bisa terus bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang baik,” ungkapnya.

    Irna menambahkan bahwa kegiatan pawai obor tidak hanya dilakukan oleh Pemkab Pandeglang saja. melainkan juga dilakukan oleh umat muslim hingga pelosok kampung sebagai tanda kecintaan kepada Allah SWT.

    “Kegiatan pawai obor bukan hanya dilakukan di Pandeglang saja, akan tetapi dilakukan juga oleh umat Muslim lainnya hingga ke pelosok kampung sebagai tanda kecintaan kepada Allah SWT, ” tandasnya.(dhe/pbn)

  • Rp15 Triliun Uang Palsu Disita

    Rp15 Triliun Uang Palsu Disita

    PANDEGLANG, BANPOS – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pandeglang, berhasil menangkap lima orang diduga pelaku pengedar uang palsu (Upal) yang diketahui akan mengedarkan uang palsu tersebut diwilayah Kabupaten Pandeglang.

    Kapolres Pandeglang, AKBP Beny Warlansyah melalui Kasatreskrim Polres Pandeglang, AKP Shilton mengatakan, kelima tersangka tersebut diantaranya berinisial AA yang berasal dari Pandeglang, LJ warga Serang, GA warga Indramayu, SB warga Subang, dan AY warga Indramayu.

    “Pengungkapan dan penangkapan tersangka ini berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran uang palsu diwilayah Pandeglang. Kita langsung melakukan penyelidikan, dan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 kami berhasil mengamankan 3 orang pelaku berinisial LJ, AA, dan AY,” kata Shilton kepada awak media, Selasa (18/7).

    Setelah itu, lanjut Shilton, pihaknya melakukan interogasi terhadap para pelaku, didapatkan informasi bahwa pelaku lainnya berada diwilayah Indramayu dan lengsung melakukan pengejaran.

    “Kami melakukan interogasi kepada para pelaku, dan melakukan pengejaran terhadap 4 orang pelaku lainnya di wilayah Indramayu dan Subang,” jelasnya.

    Dari hasil pengungkapan tersebut, kata Shilton, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti uang palsu diantaran pecahan Rp 100 ribu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 300 juta.

    “Dari total 7 orang yang diamankan, 5 orang sudah dinyatakan sebagai tersangka, dan untuk 2 orang sebagai saksi. Dengan modus operandinya terjadi di bulan April, dimana 3 tersangka dari Pandeglang datang ke Indramayu untuk mengecek barang disana. Kemudian tanggal 29 April terjadi transaksi, dimana uang yang 300 juta ini dibayar dengan 150 juta rupiah. Artinya dibayar 2 banding 1,” katanya.

    Selain itu, kata Shilton lagi, pihaknya juga telah berhasil mengamankan barang bukti lainnya berupa pecahan uang US Dollar dan Euro.
    “Dari 5 orang tersangka ini, kami berhasil menyita barang bukti sekitar 300 juta rupiah pecahan 100 ribu, 900 lembar uang pecahan US Dollar, kemudian 100 lembar uang Euro. Jika dikonversikan kedalam rupiah, maka total keseluruhan mencapai 15 triliun Rupiah. Dan kami masih melakukan pengejaran terhadap 2 orang pencetaknya,” terangnya.

    Shilton menambahkan, untuk para pelaku dijerat dengan pasal 36 ayat 2 dengan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp10 miliar Rupiah, atau ayat 3 dengan hukuman penjara selama 15 Tahun dan denda sebesar Rp 15 miliar.

    “Kami juga menghimbau kepada warga masyarakat, agar selalu waspada dan meneliti pembayaran dalam setiap melakukan transaksi jual beli dengan cara 3D yakni dilihat, diraba dan diterawang,” ungkapnya.

    Sementara itu, salah seorang tersangka berinisial AA mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui uang tersebut palsu. Ia juga mengaku bahwa uang palsu tersebut hanya titipan.

    “Saya dititipi uang sama LJ pada malam Sabtu jam 10.00 WIB, dan sampai rumah barang itu nggak dibuka lagi. Lalu besok malamnya pas saya sedang transaksi dengan LJ, tiba-tiba digerebek sama polisi,” kelitnya.(dhe/pbn)

  • Ribuan Masyarakat Ikuti Jalan Sehat Tahun Baru Islam

    Ribuan Masyarakat Ikuti Jalan Sehat Tahun Baru Islam

    LEBAK, BANPOS – Ribuan masyarakat mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lebak di Alun-alun Rangkasbitung, Rabu (19/7).

    Masyarakat yang terdiri dari kalangan umum, Pondok Pesantren, pelajar hingga instansi pemerintah tersebut mengikuti kegiatan sembari saling berharap mendapatkan puluhan doorprize seperti puluhan unit sepeda, puluhan barang elektronik serta Grand Prize Umroh.

    Ketua Pelaksana PHBI Kabupaten Lebak, Alkadri, mengatakan bahwa sebelumnya juga telah dilaksanakan doa akhir dan awal tahun yang digelar kemarin bertempat di Masjid Agung Al-A’raaf.

    Ia menerangkan, dalam kegiatan ini juga diberikan santunan kepada 200 anak yatim yang berada di sekitar Rangkasbitung.

    “Kami harap, kegiatan ini menjadi evaluasi diri dan mengajak untuk dapat meningkatkan kualitas amal ibadah di tahun yang baru,” ujar Alkadri yang juga Asisten Daerah (Asda) I Kabupaten Lebak.

    Sementara itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, dalam sambutannya berharap kegiatan tersebut menjadi budaya yang baik dalam memperingati tahun baru Islam. Iti mengatakan bahwa peringatan ini sebagai refleksi untuk melakukan perubahan pada diri sendiri, dalam perwujudakan pembanguan di Kabupaten Lebak.

    “Sebagai perwujudan bahwa umat Islam mencintai bangsa dan mari berlomba-lomba dalam kebaikan dalam pembangunan Kabupaten Lebak” ujar Iti.

    Terpisah, Ketua Baznas Lebak, KH. Wawan Gunawan, mengatakan bahwa terdapat banyak keutamaan dan keistimewaan di bulan Muharram, seperti puasa Tasu’a, puasa Asyura’ hingga amal ibadah lainnya bernilai pahala berlipat ganda, karena Muharram adalah syahrullah atau bulannya Allah.

    Lanjut Wawan, berkenaan dengan istimewanya bulan Muharram, Pemerintah Daerah bersama BAZNAS Kabupaten Lebak menggelar kegiatan Peringatan Tahun Baru Islam 1445 H.

    “Tujuan dari acara ini adalah meningkatkan ukhuwah islamiah antar sesama muslim, menjadi sumber motivasi agar selalu memegang teguh tali agama Allah dan dapat membentengi diri dengan keimanan dan ketakwaan, menguatkan pemahaman dan pengetahuan tentang urgensi muhasabah diri. Menjadi sarana syiar Islam dalam rangka mengenalkan bulan Muharram serta keutamaannya,” jelas Wawan. (MYU/DZH)

  • Seorang Mahasiswi Semester Akhir di Baksel Dilaporkan Hilang

    Seorang Mahasiswi Semester Akhir di Baksel Dilaporkan Hilang

    SEORANG mahasiswi semester akhir pada Sekolah Tinggi Agama Islam-Nurul Hidayah (STAI-NH) Malingping, Linda Susilawati (22), dikabarkan hilang dan tak bisa dihubungi sejak Minggu 16 Juli 2023 lalu.

    Keluarga Linda pun menyebarkan foto dan laporan polisi di media sosial (Medsos), dan meminta bantuan agar siapapun yang melihat atau menemukan segera menghubungi pihak keluarga atau kepolisian setempat.

    Gadis yang tinggal di Kampung Polotot, Desa Sukaraja Kecamatan Malingping ini dilaporkan hilang oleh orangtuanya pada Senin 17 Juli 2023. Saat ini laporan tersebut masih ditangani oleh Polsek Malingping.

    Menurut keterangan pihak keluarga, pada hari Linda menghilang, dia tidak meninggalkan pesan apapun. Linda hanya pamit kepada kelurga, untuk keluar rumah seperti biasa.

    “Kita juga tidak tau, handphone-nya dari kemarin gak aktif terus. Kita juga udah coba cari tau ke setiap teman dan tempat main dia. Bingung, keluarganya juga nanyain kita terus,” ungkap mahasiswi temannya Linda, Rabu (19/07).

    Adapun ciri-ciri mahasiswi semester akhir ini, tinggi badan 160 Centimeter, berat badan 60 Kilogram berkulit putih dan berambut hitam panjang. Saat keluar rumah dan menghilang, Linda memakai pakaian kemeja lengan panjang warna hijau tua, kerudung hitam celana rok warna hitam dan sepatu juga sama warna hitam.

    “Iya, hari Senin kemarin keluarganya sudah membuat laporan polisi, mohon bantuannya aja agar segera ditemukan,” ungkap Kanit Reskrim Polsek Malingping, Selasa (18/7).

    Dalam hal ini, pihak keluarga memohon bantuan bagi yang melihat atau menempatkan agar menghubungi Kanit Reskrim Polsek Malingping Ipda Enjang No Telepon 081384093878 atau pihak keluarga dengan Nomor Telepon 083875406511.

    Hingga berita ini ditulis, Linda sang mahasiswi STAI-NH masih belum ada kabar berita ditemukan. Foto dan permintaan bantuan kepada masyarakat pun sudah beredar baik di medsos maupun di tempel pusat keramaian. Hal itu dengan harapan agar sang mahasiswi segera ditemukan dan kembali ke keluarganya. (WDO/DZH)

  • Pernikahan Dini Banyak Mafsadat

    Pernikahan Dini Banyak Mafsadat

    LEBAK, BANPOS – Pernikahan dini disebut menimbulkan banyak mafsadat. Hal itulah yang membuat bahtera rumah tangga pernikahan dini, lebih banyak yang berakhir perceraian.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung, Saiful, saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di aula Kantor DP3AP2KB Kabupaten Lebak, Selasa (18/7).

    Saiful mengatakan, Pengadilan Agama Rangkasbitung telah melakukan kerjasama dengan DP3AP2KB dan Dinas Kesehatan terkait Pencegahan Perkawinan Anak tersebut.

    “Kalau di Pengadilan Agama ada namanya Dispensasi Kawin, yang dimana persyaratan nanti kita lihat kriteria dari calon pengantin di bawah umur ini setelah mendapatkan izin dari dua instantsi tersebut,” kata Saiful.

    Ia menjelaskan, selain mencegah terjadinya perceraian, hal tersebut juga dilakukan demi kebaikan anak. Sebab, perkawinan anak lebih banyak mafsadatnya ketimbang manfaat.

    Oleh karena itu, kesiapan kesehatan, psikologis hingga finansial menjadi pokok pemahaman yang harus diberikan kepada anak baik oleh orang tua, orang dewasa hingga pemerintah.

    Saat ditanya terkait maraknya masyarakat yang memilih nikah siri, Saiful menerangkan, saat ini masyarakat harus terus diberikan pemahaman tentang Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

    “Menurut saya, tentang hal ini semua stakeholders harus membantu membumikan hukum itu sehingga menjadi budaya masyarakat. Jadi, pemahaman masyarakat harus kita cerahkan dengan pemahaman yang lebih bernuansa kontekstual yang menjamin kemaslahatan,” terang Saiful.

    Saiful berharap, seluruh pihak dapat menyampaikan pemahaman tersebut mulai dari lingkungan terkecil, seperti di keluarga, RT/RW, Desa, kemudian di lingkungan Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dapat memiliki komitmen yang sama untuk mencegah perkawinan anak.

    “Karena memang berdasarkan penelitian-penelitian, perkawinan anak itu banyak mendatangkan kemafsadatan bagi anak,” katanya.

    Sementara itu, Kabid Perlindungan Anak DP3AP2KB Lebak, Lela Nurlela Hasani, mengatakan bahwa pernikahan dini masih marak terjadi di Kabupaten Lebak, terutama di daerah-daerah pelosok yang jauh dari pusat kota.

    “Tujuannya agar yang hadir di sini bisa mensosialisasikan di bawah bahwa perkawinan anak itu bisa dilakukan namun harus melalui tahapan dan mendapatkan Dispensasi Kawin,” kata Lela.

    Ia menjelaskan, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur yang ditetapkan pemerintah, dapat memberikan banyak kerugian bagi pasangan dan keluarga mulai dari faktor kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

    “Bagusnya sih masyarakat mengikuti aturan bahwa perkawinan itu dilaksanakan ketika usia anak sudah lebih dari 19 tahun,” tandasnya.

    Diketahui, kegiatan tersebut diikuti oleh Puluhan pegiat dan aktivis yang berfokus kepada isu Anak dan Perempuan yang berada di Kabupaten Lebak. (MYU/DZH)

  • Polisi RW Bukan Alat Politik Pemilu

    Polisi RW Bukan Alat Politik Pemilu

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Presidium JARI 98 Willy Prakarsa menyebut, kehadiran Polisi RW merupakan Polri Presisi penting di era milenial dengan kemasan lebih humanis, dekat dan melekat kepada masyarakat.

    “Polisi RW lebih dekat rakyat. Polisi RW itu memelihara ketertiban dan deteksi dini. Jadi sesat berpikir jika ada yang menuding Polisi RW jadi alat politik Pemilu 2024,” tegas Willy dalam diskusi publik JARI 98 di Serasa Kuphie Selatan, H Nawi Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

    Diketahui, sejumlah aktivis 98 dan pengamat yang hadir di acara diskusi publik Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) bertajuk Polisi RW Jaga Pemilu Damai.

    Kembali ke Willy, dia memastikan Polisi RW tak ada kaitannya dengan politik. Keberadaan Polisi RW justru untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan.

    “Adanya Polisi RW tidak ada kaitannya dengan politik dan lebih diprioritaskan untuk keamanan,” katanya.

    Pihaknya memberikan semangat untuk program dan kebijakan Polri Presisi yang digaungkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    “Kami bagian dari masyarakat kecil memberikan apresiasi, tetap mengabdi, setia UUD 45 dan Pancasila. Saya yakin Polri Presisi menjadi yang terbaik ke depan dan Polri bisa menjaga NKRI,” sebutnya.

    Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (JARI 98) Arwandi mengungkapkan, Polisi RW di tengah masyarakat menjadi pengayom sekaligus pendidik juga jembatan komunikasi yang maksimal dalam menciptakan kondusivitas.

    “Keberadaan Polisi RW adalah bentuk konkret untuk mendeteksi segala bentuk ancaman dan gangguan di masyarakat seperti terorisme, peredaran narkoba hingga memburu para koruptor,” tegas Arwandi.

    Ditegaskan dia, Polisi RW juga melakukan pendekatan dengan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya keamanan dan ketertiban terutama dalam turut serta bersama-sama menciptakan Pemilu damai.

    Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menegaskan, dalam menciptakan Pemilu damai, perlu dorongan dan keterlibatan di luar unsur TNI-Polri.

    “Harus semua elemen yang punya tujuan pemilu damai. Polisi mau ditaruh sampai level RT kalau keinginan tidak ada agar pemilu damai maka pemilu tidak akan berlangsung damai,” kata Fernando.

    Kemudian, menurut dia, aktor politik juga harus berperan aktif dan punya kesamaan tujuan Pemilu damai. Dia yakin, netralitas kepolisian, TNI, ASN, penyelenggara pemilu akan terjaga sehingga Pemilu berjalan fair dan stabilitas keamanan di masyarakat terjaga.

    Pada pemilu kemarin, pengamatan Fernando, justru ketidaknetralan tersebut diduga banyak terjadi di kalangan ASN. Kemudian tentang isu SARA, ditegaskannya, dapat menjadi pemicu Pemilu penuh konflik.

    “Hoaks, SARA, isu agama itu yang sangat riskan untuk membuat konflik di masyarakat. Sehingga capaian yang diwujudkan dengan polisi yang ditempatkan sebagai Polisi RW, membuat kondisi damai,” harapnya.

    Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai, peran fungsi Polisi RW adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Terutama menjelang Pemilu 2024.

    Mestinya, kata Hari, Pemilu kudu berlangsung riang gembira. Siapapun pemenangnya, kata dia, tujuannya adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia.

    “Polisi RW ini juga bisa jadi kekuatan rakyat juga. Mari para polisi bersama libatkan publik agar menghindari pecah belah, hoaks, politik identitas, dan polarisasi dalam Pemilu,” harapnya.

    Sementara itu, aktivis 98 Yogyakarta, Roy Ferdinan Martin Sitorus mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bikin program Polisi RW. Ditegaskannya, model Polisi RW tersebut banyak diterapkan di banyak negara.

    Memang, program ini langsung masuk ke tengah-tengah masyarakat sehingga kerjanya efisien. “Polisi RW ini harus didukung dari sisi anggaran dan teknologi. Namun harus diimbangi kompetensi dan integritas anggota polisi di bawah,” sarannya. (AZM/RMID)

  • PUPR Bidik 24 PSN Tuntas Tahun 2023

    PUPR Bidik 24 PSN Tuntas Tahun 2023

    Sepanjang tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan 34 infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN). Sedangkan di tahun 2023, sebanyak 24 PSN dan pengembangan kawasan industri dalam tahap konstruksi ditargetkan tuntas dikerjakan.

    “Pembangunan infrastruktur ini selain meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas antar wilayah juga untuk meningkatkan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing bangsa,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Rabu (19/7).

    Pada sasaran program PSN yang akan dicapai pada tahun 2023, Kementerian PUPR menyelesaikan 15 bendungan guna mendukung ketersediaan air dan ketahanan pangan secara nasional. Yakni Bendungan Keureuto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Lausimeme di Sumatera Utara, Margatiga di Lampung, Karian di Banten, Cipanas dan Leuwikeris di Jawa Barat (Jabar).

    Selanjutnya, Jlantah di Jawa Tengah, Sidan di Bali, Sepaku Semoi di Kalimantan Timur, Temef di Nusa Tenggara Timur, Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat, Ameroro di Sulawesi Tenggara, Pamukkulu di Sulawesi Selatan dan Lolak di Sulawesi Utara.

    Selain itu juga diselesaikan pembangunan jaringan irigasi untuk Daerah Irigasi (DI) Lempuing di Sumatera Selatan (Sumsel).

    PSN yang ditergetkan selesai pada 2023 lainnya adalah 5 jalan tol, yakni Tol Sigli–Banda Aceh, Tol Pasuruan–Probolinggo, Tol Cimanggis – Cibitung, Tol Cibitung– Cilincing, dan Tol Cinere – Jagorawi.

    Kemudian pembangunan Rumah Susun (Rusun) Lanud Halim Perdana Kusuma dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mendukung perhelatan Asean Summit di Tana Mori dan Labuan Bajo serta dukungan infrastruktur untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jateng.

    Selanjutnya, pada 2024, Kementerian PUPR menargetkan sebanyak 23 infrastruktur PSN dapat menyusul untuk diselesaikan. Meliputi bidang Sumber Daya Air sebanyak 10 bendungan, yakni Bendungan Tigadihaji di Sumsel, Bener dan Jragung di Jateng, Bagong di Jatim, Marangkayu di Kaltim, Meninting di NTB, Manikin di NTT, Way Apu di Maluku, Bulango Ulu di Gorontalo, dan Budong–budong di Sulbar.

    PSN bidang SDA yang tengah dalam proses penyelesaian hingga 2024 lainnya adalah 6 pembangunan jaringan irigasi di DI Lhok Guci dan DI Jambo Aye di Aceh, DI Lematang di Sumsel, DI Glapan di Jateng, DI Gumbasa di Sulteng, DI Baliase di Sulsel, dan pembangunan tanggul pantai Jakarta-Jabar-Banten.

    Kemudian juga diselesaikan pembangunan infrastruktur konektivitas meliputi Jalan Tol Kayu Agung–Palembang–Betung, Tol Bogor Ring Road 3, Tol Serang–Panimbang, Tol Depok–Antasari, dan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan.

    Terakhir, Kementerian PUPR menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I. SPAM ini memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur di Provinsi Jawa Barat sehingga masyarakat dapat mengurangi penggunaan air tanah untuk mengatasi penurunan permukaan tanah, khususnya di Ibu Kota Jakarta.

    SPAM Regional Jatiluhur I diproyeksikan memiliki kapasitas 5.000 liter/detik untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi 380.000 Sambungan Rumah (SR) atau setara dengan 1,9 juta jiwa masyarakat di DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang. (AZM/RMID)

  • Truk Trailer Sering Nyangkut di Persimpangan Semarang

    Truk Trailer Sering Nyangkut di Persimpangan Semarang

    SEMARANG, BANPOS – Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal menyebut truk trailer yang tersangkut di persimpangan sebidang Jalan Madukoro, Kota Semarang, lokasi kecelakaan KA Brantas, sudah tiga kali terjadi.

    “Informasi ini sebenarnya sudah yang ketiga terjadi,” kata Risal saat mengecek kondisi jembatan rel di Kanal Banjir Barat Semarang, Rabu.

    Oleh karena itu, ia akan meminta pemerintah daerah setempat memasang rambu larangan bagi kendaraan berat melintas di titik tersebut.

    “Artinya ini bukan jalur mereka, apalagi kalau pakai ‘lowdeck’ ya mungkin tersangkut,” tambahnya.

    Saat ini, lanjut dia, proses.perbaikan jembatan dan rel akibat kecelakaan yang melibatkan KA Brantas dan truk masih terus dilakukan.

    Menurut dia, penguatan dilakukan agar kereta bisa tetap berjalan. “Tidak terlalu banyak yang rusak, cuma ganti bantalan,” ucapnya.

    Selain itu, kata dia, perkuatan sementara struktur jembatan juga dilakukan agar kereta bisa melintas.

    “Penguatan sementara karena saat ini kecepatan kereta melintas masih 20 km per jam,” tuturnya.

    Sebelumnya, Kereta Api Brantas tujuan Jakarta-Blitar menabrak sebuah truk di perlintasan sebidang Jalan Madukoro, Semarang Barat, Selasa (18/7) malam.

    KA menabrak bagian kepala truk trailer yang melintas dari arah utara ke selaran. Sempat terjadi ledakan saat lokomotif kereta menabrak kepala truk.

    Bagian kepala dan ekor gandengan truk terjepit di mulut jembatan rel jembatan Kanal Banjir Barat Semarang itu.

    Terpisah, Sedikitnya dua kereta api (KA) tujuan wilayah Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya mengalami keterlambatan setelah kejadian kecelakaan di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (19/7) malam.

    Menurut manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif dalam keterangannya di Surabaya, Rabu, mengatakan, dua KA tersebut yakni KA Kertajaya relasi Pasarsenen-Surabaya Pasarturi terlambat 83 menit, dan KA Brawijaya relasi Gambir-Malang terlambat 61 menit.

    “Hal ini mengharuskan petugas untuk melakukan evakuasi kendaraan, pengecekan jalur, dan memastikan bahwa jalur tersebut siap dilalui, baik arah Surabaya maupun Jakarta,” katanya.

    Seperti diketahui, telah terjadi tabrakan antara Kereta Api Brantas dengan sebuah truk trailer di perlintasan sebidang Jalan Madukoro, Kota Semarang, Selasa (18/7) malam. Meski demikian, polisi menyebut tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan.

    Menurut Luqman, kordinasi terus dilakukan antara petugas Daop 8 Surabaya dengan Daop 4 Semarang, agar jalur KA yang terganggu bisa dilewati kembali oleh perjalanan KA.

    “Hasil kordinasi kami dengan petugas Daop 4 Semarang, disampaikan hingga pukul 22.00 WIB, para petugas di wilayah Daop 4 Semarang sedang berusaha menormalisasi jalur KA. Dan KA dengan tujuan Daop 8 Surabaya terdapat 2 KA yang mengalami keterlambatan kedatangan,” ujarnya.

    Selain itu, manajemen KAI Daop 8 Surabaya, menyampaikan permohonan maaf atas timbulnya rasa tidak nyaman akibat kejadian di wilayah Daop 4 Semarang.

    “Kami akan terus berkoordinasi dan menyampaikan informasi terbaru terkait perjalanan KA dari dan tujuan Surabaya,” katanya.

    Luqman menjelaskan, setiap hari ada 11 KA Jarak Jauh yang melewati lokasi kejadian dengan kedatangan di Daop 8, yaitu Argo Anggrek relasi Gambir – Pasarturi, Sembrani relasi Gambir – Pasarturi, Pandalungan relasi Pasarsenen – Jember dan Jayabaya relasi Pasarsenen – Malang.

    Kemudian, KA Harina relasi Bandung – Pasarturi, Gumarang relasi Pasarsenen – Pasarturi, Dharmawangsa relasi Pasar senen – Pasaeturi, Blambangan ekspres relasi Semarang – Banyuwangi, Kertajaya relasi Pasarsenen – Pasarturi, Brawijaya relasi Gambir Malang serta KA Matarmaja relasi Malang – Pasarsenen. (ANT/AZM)

  • Hari Bhakti Adhiyaksa, Kejati Gelar Pildacil

    Hari Bhakti Adhiyaksa, Kejati Gelar Pildacil

    SERANG, BANPOS – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menggelar lomba Pildacil (Pidato Dakwah Cilik) Trophy Kajati Banten 2023 dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-63.

    Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kejati Banten untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, sekaligus memperkuat kearifan lokal Banten yang terkenal dengan seribu kyai sejuta santri. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membentuk generasi qurani.

    Kejati Banten memilih Pildacil sebagai kegiatan yang sangat relevan untuk membentuk generasi qurani. Setidaknya, 56 peserta Pildacil kategori A usia 6-10 tahun dan 52 peserta Pildacil kategori B usia 11-15 tahun.

    Tema yang diusung dalam Pildacil kali ini adalah “Berbakti kepada Orang Tua”, dimana hal ini dianggap sangat penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai kebaikan bagi generasi muda.

    Kepala Kejati Banten, Didik Farkhan Alisyahdi, mengatakan bahwa Pildacil dipilih karena mendorong peserta untuk belajar membaca dengan aktif, serta mewajibkan mereka untuk berbakti kepada orang tua.

    “Melalui Pildacil, kami ingin mengajak generasi muda untuk memahami pentingnya membaca dan belajar, serta menginternalisasi nilai-nilai kebaikan seperti berbakti kepada orang tua,” katanya di Saba Cafe N Resto, Tembong, Kota Serang, Rabu (19/7).

    Pildacil merupakan kegiatan yang melibatkan anak-anak dan remaja dalam berpidato mengenai nilai-nilai agama Islam dengan bahasa yang mudah dipahami.

    Kejati Banten berharap bahwa melalui Pildacil ini, generasi muda Banten dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang agama dan dapat mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

    Dalam konteks pembentukan karakter, berbakti kepada orang tua dianggap sebagai langkah awal yang penting untuk membentuk generasi Qurani yang memiliki sikap hormat, tanggung jawab, dan kasih sayang terhadap orang tua.

    Dengan adanya Program Pildacil ini, Kejati Banten berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki pemahaman agama yang kuat, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

    Pildacil Kejati Banten ini mendapatkan respon positif dari masyarakat Banten, terutama dari lembaga pendidikan, tokoh agama, dan komunitas masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif Kejati Banten dalam membentuk generasi Qurani yang berkualitas dan berakhlak mulia.

    Sementara itu, salah seorang orangtua dari peserta Pildacil, Irfan Muntaha, mengatakan ia merasa senang dengan digelarnya lomba Pildacil Trophy Kajati Banten 2023.

    “Punya kesempatan mendaftarkan anak untuk bisa manggung di Pildacil Kejati Banten,” ujarnya.

    Selain itu, dengan adanya lomba Pildacil dapat menggali potensi anak dan membentuk karakter anak menjadi generasi qurani.
    “Kegiatan ini positif sekali, Kita ini kan warga Banten dikenal dengan seribu kyai sejuta santri,” tandasnya. (DZH/AZM)