BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Prabowo Tinggalkan Anies dan Ganjar

    Prabowo Tinggalkan Anies dan Ganjar

    JAKARTA, BANPOS – Lembaga survei Indonesia Polling Stations (IPS) merilis hasil survei terbaru tentang elektabilitas capres di tengah hiruk pikuk koalisi partai-partai politik. Hasilnya, elektabilitas Prabowo Subianto sebagai capres 2024 unggul jauh atas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

    “Bahkan, ketika dibuat simulasi head to head, elektabilitas Prabowo leading sangat jauh dari Ganjar dan Anies yang sering disebut-sebut sebagai pesaing terdekat Prabowo menuju Pilpres 2024,” ujar Peneliti Senior IPS, Alfin Sugianto, saat sosialisasi rilis melalui webinar, Senin (27/6).

    Alfin menjelaskan, hasil ini merujuk jawaban atas pertanyaan, siapakah yang akan dipilih jika Pilpres dilaksanakan hari ini. Jawabnya, sebanyak 29,8 persen publik mengaku akan memilih Prabowo Subianto. Sementara Ganjar Pranowo, berada di posisi kedua dengan elektabilitas 20,6 persen, diikuti Anies Baswedan 16,8 persen.

    Dalam pertanyaan tertutup yang menyajikan 16 nama tokoh, elektabilitas capres-capres lain seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Erick Thohir tercecer jauh dengan elektabilitas Prabowo.

    Pun ketika IPS membuat simulasi mempertemukan head to head Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Hasilnya, Ketum Partai Gerindra itu melesat jauh mengungguli Ganjar Pranowo.

    Jika Pilpres 2024 hanya diikuti dua capres. Yaitu Prabowo dan Ganjar, sebanyak 62,1 persen responden mengaku akan memilih Prabowo, sementara sebanyak 34,4 persen menegaskan pilihannya pada Ganjar.

    Begitu pula ketika dibuat simulasi Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua capres, Prabowo dan Anies, sebanyak 61,5 persen responden mengaku akan memilih Prabowo dan hanya 35,2 persen yang menegaskan pilihannya pada Anies Baswedan.

    Menilik hasil survei ini, Alfin merincikan, tingginya elektabilitas Prabowo ini di antaranya karena ketokohannya sebagai Menteri Pertahanan. Nah, pertarungan politik antara pendukung Ganjar dan Anies di media sosial, justru menguntungkan Prabowo dalam urusan elektabilitas.

    Seperti diketahui, pertarungan antara pendukung Ganjar dengan Anies begitu keras di media sosial. Ini, mengingatkan kembali memori publik tentang kampret dan cebong pada Pilpres 2019.

    Rivalitas kampret versus cebong jilid dua ini dianggap menggelisahkan publik. Terbukti, banyak anggota masyarakat yang justru mulai takut memberikan dukungan kepada dua tokoh muda tersebut. Publik, justru mengalihkan perhatiannya kepada tokoh lain yang dinilai resistensinya tidak terlalu besar. Nama Prabowo pun menjadi alternatif.

    “Prabowo yang sejak dipercaya menjadi Menteri Pertahanan lebih fokus pada tanggung jawab kenegaraannya nampaknya cukup mendapatkan perhatian publik,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, survei ini dilakukan tanggal 13 sampai 23 Juni 2022 di 34 Provinsi. Populasinya seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun. Jumlah sampel sebesar 1220 responden, dengan margin of error kurang lebih 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Teknik pengambilan sampel dilakukan secara probability dengan teknik acak bertingkat (multistage random sampling).  Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan atau pedoman kuesioner.(PBN/RMID)

  • RSUD dr Adjidarmo Siap Penuhi Standar

    RSUD dr Adjidarmo Siap Penuhi Standar

    Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN) bakal menerapkan kelas standar rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan. Artinya pelayanan kesehatan yang saat ini terbagi menjadi kelas 1, 2 dan 3 akan dihapuskan dan diganti dengan standarisasi yang sama, ini sejalan dengan UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

    Salah satunya terkait prinsip ekuitas, yakni kesamaan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Penerapan kelas standar rawat inap ini seharusnya sudah diimplementasikan sejak awal. Namun penerapannya tertunda hingga 8 tahun lamanya.

    Kelas standar akan mulai dilakukan uji coba di beberapa rumah sakit (RS) milik Kementerian Kesehatan pada tahun ini, lalu secara bertahap pada tahun 2023 di RS milik pemerintah daerah dan swasta. RSUD dr Adjidarmo Lebak, mengaku sudah mempersiapkan kebutuhan ruangan untuk kelas standar sesuai dengan aturan yang diterapkan nantinya.

    “Kita sudah siap, ruangan-ruangan sudah disiapkan. Kalau nanti sudah oke begitu, kita sudah siap, beberapa ruangan sudah kita rehab. Kemarin juga ada supervisi dari BPJS meninjau sekaligus akreditasinya kita ready saja,” kata Kasubag Humas dan Hukum RSUD Adjidarmo, dr. Jauhari Asskuri Hasibuan, Minggu (26/6) kepada awak media.

    Menurutnya, namun sampai saat ini informasi maupun sosialisasi mengenai rencana penghapusan kelas itu belum ada dari pihak BPJS Kesehatan. Dikatakannya, proses menuju penerapan kelas standar itu akan cukup panjang.

    “Pasti sosialisasi dulu supervisi dulu, kesiapan, panjang prosesnya, belum lagi sosialisasi dari BPJS ke daerah,” ujarnya.

    Jauhari menjelaskan, pihaknya sejauh ini juga belum mendapatkan informasi tentang kapan uji coba penerapan untuk rumah sakit di daerah. Namun dipastikan, RSUD Adjidarmo siap menjalankan aturan yang akan diberlakukan nantinya kalau memang sudah siap.

    “Kami tinggal mengubah tempat tidur misal ada 10 per ruangan jadi 6 atau 4, ya sesuai dengan aturan lah. Insyaallah enggak ada masalah, artinya RSUD siap melaksanakan aturan terbaru, jika penerapan itu dinyatakan sudah siap,” jelasnya.

    Tujuan utama penerapan kelas standar ini menjalankan UU SJSN yang tertunda 8 tahun, yakni penerapan prinsip ekuitas. Setiap peserta berhak itu mendapatkan pelayanan yang sama sesuai kebutuhan medisnya. Penerapan kelas standar rawat inap sudah ditetapkan sejak awal program BPJS Kesehatan. Namun, dalam penerapannya dibutuhkan masa transisi dari skema kelas berjenjang.(Her/PBN)

  • Berharap Diangkat, Ratusan Guru Honorer PAI Gelar Istighosah

    Berharap Diangkat, Ratusan Guru Honorer PAI Gelar Istighosah

    LEBAK, BANPOS – Ratusan guru honorer dari 28 kecamatan Kabupaten Lebak yang tergabung dalam Asosiasi Guru Honorer Pendidikan Agama Islam (AGHPAI) Lebak menggelar doa dan istighosah bersama untuk berserah diri kepada Allah sekaligus mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak agar segera mengangkat para guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK. Acara berlangsung mulai Pukul 10.00 Wib, lokasi di Kampung Karang Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar, Senin (27/6).

    Pengurus AGHPAI Lebak, Edi Cahya Purnama dalam sambutan mengatakan, para guru honorer yang sudah mengabdi lama punya hak untuk diberikan formasi yang sama oleh pemerintah. Menurutnya, pihaknya mendorong Pemkab Lebak agar terus mendorong pemerintah pusat terkait nasib guru honorer, terutama dari jenjang PAI.

    “Para guru honorer PAI ini banyak yang sudah mengabdi lama, namun kemarin yang diangkat jadi PPPK hasil seleksi Tahun 2021 Pemda hanya menyediakan formasi untuk 28 orang saja. Sedangkan jumlah sekolah SD dan SMP di kabupaten Lebak lebih dari 600 buah yang masih kosong guru PAI, ini jelas masih kekurangan., Semoga Pemkab Lebak membuka formasi lebih banyak lagi untuk guru PAI,” ujar Edi.

    Dikatakannya, saat seleksi 2021 kemarin, ada sekitar 158 guru PAI yang lulus dengan nilai ambang batas (NAB) Passing Grade, namun dari jumlah itu yang diangkat cuma beberapa saja. Sisanya yang 130 lagi hingga kini masih menunggu keputusan formasi pengangkatan.

    “Seleksi kemarin itu masih ada 130 guru honorer PAI yang tersisa, padahal dalam seleksi mereka sudah dinyatakan lulus dengan nilai ambang batas passing grade, namun karena formasi terbatas, SE kabupaten yang diangkatnya cuma 28 orang. Kami mohon agar segera diprioritaskan terlebih dahulu biar adil,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, pada istighosah tersebut pihaknya bersama ratusan guru honorer PAI se kabupaten Lebak lainnya berharap agar diberikan kemudahan dalam perjuangan sehingga tercapai yang diharapkan. Tambah Edi, pada pembukaan rekrutmen honorer tahun 2022 atau 2023, Pemkab memfasilitasi harapan para guru PAI.

    “Saat ini bersama ratusan guru honorer dari 28 Kecamatan se Lebak kita berkumpul di Leuwidamar untuk bermunajat bersama dengan doa dan istighosah. Semoga harapan kami dapat terwujud, dengan wasilah dari Pemkab Lebak agar bisa membuka kesempatan bagi kita untuk diangkat jadi guru ASN/PPPK,” papar Edi.

    Sementara, Pengurus AGHPAI Provinsi Banten, Sutisna kepada BANPOS juga menyampaikan agar prioritas pengangkatan ASN/PPPK diperuntukan bagi kalangan honorer dahulu sebelum ada rekrutmen tingkat umum.

    “Muatan istighosah ini tidak lain berserah diri dan berdoa agar kami diangkat menjadi guru ASN/PPPK. Kami harap untuk rekrutmen tahun 2022 dan 2023, Pemkab Lebak lebih memfokuskan pada prioritas pengangkatan honorer dahulu, karena kami ini sudah mengabdi lama dan secara usia sudah tidak bisa ikut seleksi umum. Saat ini kami kaum guru honorer hanya nunggu kebaikan pemerintah yang bisa mengakomodir harapan kami, agar semua honorer diangkat terlebih dahulu sebelum formasi untuk umum dibuka,” papar Sutisna.

    Sutisna pun menyebut, agar Pemkab tidak menghapus para guru dan tenaga honorer sebelum mereka diberi pengangkatan.

    “Di tahun ini dan tahun depan kami harap ada penambahan formasi untuk guru. Dengan memprioritaskan yang sudah lulus seleksi passing grade kemarin agar diangkat dulu. Dan selanjutnya diberi kesempatan untuk guru honorer berikutnya lagi. Jangan sampai ada penghapusan honorer sebelum para honorer diberi hak dan tempat yang adil,” paparnya.

    Diketahui, dalam istighosah yang diikuti lebih dari 250 guru honorer PAI se Kabupaten Lebak tersebut, mereka berdzikir dan bersholawat untuk munajat buat kebaikan nasib guru honorer dan juga kemaslahatan bagi Kabupaten Lebak.(WDO/PBN)

  •  Bertekad Bawa Cilegon Menjadi Kota Berprestasi, Dua Program Cilegon Finalis Top Layanan Publik

     Bertekad Bawa Cilegon Menjadi Kota Berprestasi, Dua Program Cilegon Finalis Top Layanan Publik

    CILEGON, BANPOS – Meski belum genap dua tahun memimpin Kota Cilegon dan sangat minim pengalaman di dunia birokrasi, nyatanya tidak menghalangi Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta, untuk terus berinovasi dan membuat terobosan untuk Kota Cilegon lebih baik, lebih ramah terhadap layanan publik dan lebih ramah terhadap investasi.

    Mereka terus berkarya, berinovasi dan melakukan banyak terobosan, guna membawa Kota Cilegon lebih baik. Tentu, inovasi dan terobosan itu tidak datang begitu saja, tetapi sudah direncanakan secara matang. Bahkan, perencanaan itu sudah dilakukan sebelum terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota atau sudah tercantum dalam visi dan misi pencalonan sebagai walikota dan wakil walikota.

    Adapun berkat kerja keras dan inovasi Pemkot Cilegon, pada bulan Juni ini Walikota Cilegon Helldy Agustian, dikabarkan akan menerima apreasiasi luar biasa dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN dan RB). 

    Kemen-PAN dan RB telah memasukan empat program Pemkot Cilegon dalam nominasi Top Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan/Lembaga Pemerintah Daerah BUMN dan BUMD Tahun 2022. Pengumunan tersebut tercantum dalam surat bernomor B/248/PP.00.05/2022.

    Dalam pengumuman tersebut tercantum empat program layanan publik yang masuk nominasi, yaitu Gempita Beras Merah (Gerakan Masyarakat Peduli Gizi Balita bersama CSR Membangun Generasi Sehat), Penembak Jitu SIP (Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembinaan Terafi Aktivitas Kelompok Jiwa Terpadu Bersama CSR PT Indonesia Power), Setia Warna Biru (Screening Setiap Warga Binaan Berisiko Infeksi Paru) dan program Smart Genre (Sistem Manajemen Aksi Remaja Terampil Generasi Berencana).

    Nominasi program inovasi daerah tersebut terungkap dalam pengumuman Nominasi Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan/Lembaga Pemerintah Daerah BUMN dan BUMD Tahun 2022 Nomor B/248/PP.00.05/2022. 

    Tak berselang lama, Helldy dan jajaran di Pemkot Cilegon menerima kabar lebih baik lagi bahwa dua dari empat program yang masuk nominasi masuk finalis. Dua program yang masuk final adalah Gempita Beras Merah (Gerakan Masyarakat Peduli Gizi Balita bersama CSR/Corporate Social Responsibility Membangun Generasi Sehat) di Dinas Kesehatan Pemkot Cilegon. 

    Inovasi Pemkot Cilegon lainnya yang masuk final adalah Smart Genre (Sistem Manajemen Aksi Remaja terampil Genereasi Berencana) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Keduanya inovasi tersebut masuk kategori umum.  

    Tahapan berikutnya adalah wawancara dan presentasi dari para finalis. Kegiatan tersebut dijadwalkan 24 Juni hingga 12 Juli 2022. 

    Walikota Cilegon Helldy Agutian mengaku bersyukur atas apresiasi Kemen_PAN dan RB terhadap kinerja atau program di Pemkot Cilegon. “Kami sangat bersyukur, karena buah kerja dan inovasi kami mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Apalagi, program yang masuk nominasi cukup banyak, yaitu sebanyak empat program,” ujar Helldy.

    Helldy menyebut bahwa penghargaan atau apresiasi bukan tujuan utama dari pengembangan inovasi di Kota Cilegon. Namun, lebih dari itu pengembangan inovasi tersebut lebih ditujukan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

    “Tujuan kami mengembangkan inovasi, pasti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, kalau pada akhirnya kami mendapatkan apresiasi, kami sangat berterima kasih. Bagi saya, masuk nominasi saja sudah alhamdulillah,” ujarnya.

    Menurut informasi, secara keseluruhan se-Provinsi Banten hanya dua program atau inovasi asal Kota Cilegon yang masuk final. “Mohon doanya, tanggal 1 Juli presentasi dan mewakili Banten, karena dari 98 kota se Indonesia hanya ada 16 yang masuk tahap presentasi dan Alhamdulillah Cilegon salah satunya,” ungkapnya.

    Helldy juga juga mengaku terus bertekad membawa Kota Cilegon menjadi daerah yang sarat prestasi, seperti dalam hal pengelolaan pemerintahan, inovasi daerah, olah raga dan lain-lain. “Kemarin, walaupun Cilegon belum meraih juara umum Popda Banten X, tetapi kami bangga karena tim sepak bola berhasil meraih medali emas,” ujarnya.  

    Seperti diketahui, pada Popda X di Kota Serang tahun 2022, Kota Cilegon berhasil menempati urutan ketiga dalam perolehan medali, yaitu 26 Emas, 23 Perak dan 28 Perunggu. Salah satu medali emas yang dipersembahkan kontingen Cilegon  adalah dari cabang sepak bola. Sementara juara umum diraih Kota Tangerang Selatan dan posisi kedua ditempati Kota Tangerang.

    Sementara pada Kejurda Petanque junor se- Provinsi Banten, Kota Cilegon berhasil meraih juara umum dengan perolehan 3 medali emas 1perak 1 perunggu dan meloloskan dua atlet untuk mewakili Banten pada ajang kejurnas junior petanque di Bali. (RUL) 

  • Banten Jalankan Dua Strategi Investasi

    Banten Jalankan Dua Strategi Investasi

    SERANG, BANPOS – Ada dua kebijakan utama mengenai   investasi di Provinsi Banten. Pertama, adalah mempertahankan yang sudah, dan kedua,  dan mengundang investasi sebesar-besarnya. Investasi yang masuk menjadi salah satu modal untuk mensejahterakan masyarakat Banten.

    Demikian disampaikan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar saat menjadi Pembicara Utama (keynote speaker) dalam Seminar On Sustainable Economy: Accelerating Investment On Green Industry And Implementation Of Local Currency Settlement (LCS) For Sustainable Economic Growth di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kampus Sindangsari, Kabupaten Serang, Senin (27/6).

    “Banyak yang dicapai Provinsi Banten, paling tidak sejajar dengan yang lain. Kita termasuk daerah tujuan investasi yang cukup baik atau menjanjikan,” ungkapnya. 

    “Dua strategi kebijakan investasi Pemprov Banten, pertama memelihara industri yang ada di Provinsi Banten agar tidak meninggalkan Provinsi Banten. Kedua, kita mengundang investasi yang sebesar besarnya,” jelas Al.

    Dikatakan, banyak realisasi investasi di Provinsi Banten yang menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. 

    Diungkapkan Al Muktabar, investasi adalah soal keyakinan. Yakin mendapat keuntungan. Pihaknya berusaha merawat investasi yang sudah ada untuk mendapatkan nilai ekonomi tinggi dengan memberikan pelayanan yang terus diperbaiki. Sehingga, pengusaha merasa nyaman melakukan aktivitas perekonomian di Provinsi Banten.

    “Kewajiban bersama kita meneguhkan kontrol publik terhadap birokrasi dan agenda ekonomi. Bila tidak mendapatkan kontrol yang baik bisa menghasilkan kurang berkeadilan bahkan tidak berkeadilan. Dengan saling mengontrol kita on the track pada tujuan bersama,” ungkapnya.  

    Masih menurut Al, di Provinsi Banten saat ini ada 14 kawasan industri yang diisi oleh 4.000 lebih industri besar dan menengah. Bila ditambah dengan UMKM bisa mencapai puluhan ribu pelaku usaha. Menjadi modal untuk pemulihan ekonomi Provinsi Banten dan Indonesia pada umumnya.

    Dikatakan, ekonomi berkelanjutan (green economy) membutuhkan kearifan untuk bersahabat dengan alam. Dalam rangka menyongsong ekonomi hijau, pemanfaatan digitalisasi cukup baik. Terjadi efisiensi yang cukup baik. Bisa dikembangkan menjadi mudah, murah, dan cepat. Dengan melandainya pandemi Covid-19, meski belum bebas agenda pemulihan ekonomi terus dipacu. 

    “Kita harus sekuat-kuatnya memanfaatkan potensi kita. Saat ini kondisinya terus membaik. Ekonomi digital di Tangerang cukup baik,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga mengungkap peluang terhadap amanat pembelanjaan APBD sebesar 40 persen untuk produk dalam negeri khususnya produk lokal. Hal itu telah ditindaklanjuti dengan membuat katalog lokal dan mengembangkan toko daring (marketplace) yang saat ini sudah menampung 200 ribu pelaku UMKM. Ia berharap, seminar yang digelar dapat menjadi masukan bagi dirinya dan Pemprov Banten untuk melangkah ke depan.

    “Saya berharap dari seminar ini ada hal-hal yang realistik dan faktual untuk kita laksanakan. Rumuskan betul secara realistik dan kurangi teoritik,” pesannya.

    “Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi lebih baik di masa depan,” tambah Al.

    Dalam kesempatan itu, Ketua Program Studi Akuntansi FEB Untirta Ahmadi mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi hendaknya mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. 

    Menurutnya, hampir 90 persen industri di Indonesia masih tergantung impor bahan baku dan tersandera mata uang asing untuk pembayarannya. 

    “Untuk mendukung keberlangsungan dan mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu khususnya dolar digunakan LCS (Local Currency Settlement) untuk memelihara hubungan dan keberlangsungan hubungan dagang,” ungkap Ahmadi.

    Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten Imaduddin Sahabat menyinggung  perkembangan ekonomi global akibat perkembangan geopolitik. Saat ini beberapa negara membatasi pasokan barang sehingga memicu inflasi.

    Diungkapkan, perekonomian Provinsi Banten pada Triwulan I Tahun 2022 tumbuh sebesar 4,9 persen. Realisasi investasi asing (PMA) berada di peringkat 6 Nasional dengan nilai sekitar $712 USD. Sedangkan realisasi investasi dalam negeri (PMDN) berada di peringkat 7 Nasional dengan nilai sekitar Rp 6 triliun. 

    “Penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) peringkat 2 setelah DKI Jakarta. Penjualan online UMKM tertinggi di Indonesia,” ungkap Imaduddin Sahabat.

    “Provinsi Banten berpotensi menjadi basis green economy Indonesia,” pungkasnya. (RUS/AZM)

     

  • Kawasan Industri Harus Berdampak positif

    SERANG, BANPOS – Pembangunan kawasan industri di Kecamatan Kasemen dan Walantaka diharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jika tidak bisa memberikan dampak positif, keberadaan kawasan industri itu pun dipertanyakan.

    Hal itu disampaikan oleh Camat Kasemen, Ahmad Nuri. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini, kondisi di Kecamatan Kasemen masih perlu dilakukan pembangunan, guna menunjang aktivitas industri yang nantinya dibangun di Kelurahan Sawah Luhur.

    “Usulan di Musrenbang memang diajukan terkait dengan infrastruktur. Seperti pembangunan jalan. Selain kebutuhan infrastruktur, kami juga mengajukan pembangunan suprastruktur sosial yang kami masukkan di dalam Musrenbang,” ujarnya kepada BANPOS, Senin (27/6).

    Ia mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur tentu sudah menjadi kewenangan kota dan provinsi. Sementara pihaknya selaku Kecamatan, memiliki sejumlah tugas persiapan menghadapi terbentuknya kawasan industri.

    “Posisi kecamatan itu menginisiasi bagaimana persiapan pada tiga hal, yaitu sosial, kesiapan kondisi di lapangan dan menjaga kondusifitas investasi sebagai penunjang pembangunan di Kota Serang,” katanya.

    Menurut Nuri, pihaknya memiliki tugas untuk mempersiapkan masyarakat menyambut hadirnya kawasan industri di lingkungan mereka. Apalagi sebelumnya, masyarakat Kasemen khususnya Sawah Luhur, berfokus pada pertanian.

    “Bagi kecamatan Kasemen, ini tentu perlu persiapan secara sosial untuk menyambut adanya kawasan industri ini. Karena ini merupakan perubahan kondisi sosial yang harus disikapi,” ucapnya.

    Nuri menegaskan, pembangunan kawasan industri di Kecamatan Kasemen harus bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat. Sebab, kawasan industri dapat membuka lapangan kerja yang luas dan menyerap tenaga kerja lokal. Kendati demikian, kualitas SDM lokal pun harus dipersiapkan.

    “Tentu pembangunan kawasan industri itu harus bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, dari segi ekonomi dan kesejahteraan. Kalau tidak bisa memberikan itu, ngapain juga dibangun,” tegasnya.

    Nuri mengatakan, tidak ada gejolak dari masyarakat mengenai pembangunan kawasan industri. Bahkan menurutnya, masyarakat justru menunggu berdirinya kawasan industri di lingkungan mereka.

    “Malah masyarakat saat ini menunggu bagaimana perubahan RT RW ini bisa mengundang investasi di sana. Maka perlu kreatifitas dari berbagai pihak baik masyarakat, pemerintah dan swasta untuk dapat didorong ke sana,” ungkapnya.

    Pihaknya pun akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para investor yang telah menanamkan modal di Kecamatan Kasemen, agar bisa memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

    “Nantinya kami akan upayakan berkoordinasi dan komunikasi agar industri itu bisa menyerap tenaga kerja lokal. Bulan depan lah saya akan coba melakukan peninjauan,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • PBMA Kecam Penggunaan Nama Muhammad-Maria  

    PBMA Kecam Penggunaan Nama Muhammad-Maria  

    SERANG, BANPOS – Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) mengkecam  promosi minuman keras (Miras) yang dilakukan  oleh Hollywings Indonesia dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria.

    Ketua Umum PBMA, KH Embay Mulya Syarief dalam siaran persnya Minggu (26/6) menegaskan, bahwa penggunaan Muhammad-Maria oleh Hollywings  merupakan bagian dari penodaan terhadap agama.

    “PBMA mengecam keras tindakan pihak Holywings Indonesia yang menjadikan nama Muhammad dan Maria untuk promosi minuman keras beralkohol dimana sudah diketahui bahwa minuman keras adalah haram dan dilarang mengkonsumsinya bagi pemeluk Islam,” kata Embay.

    Ia menjelaskan,  Muhammad adalah nama nabi umat Islam, nama agung dan mulia yang sangat tidak pantas dilekatkan dengan promosi bagi segala hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

    “Begitupun nama Maria, adalah nama yang dihormati oleh umat Kristiani dan tidak selayaknya dijadikan bahan promosi untuk sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh sebab itu promosi minuman keras menggunakan kedua nama diatas sangat menyakitkan dan melukai perasaan umat beragama,” jelasnya.

    Karenanya, PBMA lanjut Embay, memandang kasus ini termasuk dalam penodaan agama yang melanggar Undang Undang di Indonesia. “Harus dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” imbuhnya 

    Dalam kesempatan ini juga PBMA menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kepolisian RI yang bertindak cepat dan antisipatif dengan melakukan penanganan secara profesional sebelum kasus ini melebar;

    “PBMA mengimbau kepada seluruh warga Mathla’ul Anwar khususnya dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya untuk dapat menahan diri dan tidak melakukan  tindakan hukum sendiri namun menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat berwenang secara tuntas dan transparan,” pungkasnya. (RUS/AZM)

     

  • Forum RT-RW Sebut Banyak Koordinasi Bantuan Tersendat

    Forum RT-RW Sebut Banyak Koordinasi Bantuan Tersendat

    SERANG, BANPOS – Forum Komunikasi RT-RW Kota Serang menggelar rapat kerja (raker) pertama yang membahas sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan selama kepengurusan. Selain membahas program prioritas, dalam raker tersebut juga disinggung koordinasi bantuan dari dinas terkait dan RT atau RW setempat yang tidak berjalan dengan lancar.  

    Sekretaris Forum Komunikasi RT-RW Kota Serang, Muhamad Soleh, mengungkapkan bahwa dari sejumlah aspirasi yang dirangkum, yang paling mendominasi adalah keterlibatan RT-RW dalam setiap kegiatan pemerintah, salah satunya dalam program bantuan sosial. Menurutnya, bantuan sosial itu banyak, namun RT-RW tidak mengetahui hal itu.

    “Contohnya PKH, Jamsosratu dan juga rumah tidak layak huni. Itu dibangun atau diberikan tempatnya, tapi RT-RW tidak mengetahui, padahal yang mengusulkan RT-RW,” ungkapnya.

    Menurutnya, keterlibatan RT-RW dinilai penting. Karena biasanya yang diusulkan bantuan dan dinilai berhak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan haknya. 

    “Yang layak (mampu) mah masuk (mendapatkan bantuan), sementara yang benar-benar tidak mampu itu malah tidak mendapatkan bantuan, seperti itu yang paling banyak didominasi pertanyaan dari pengurus,” jelasnya.

    Ia mengatakan, penyelenggara bantuan dalam hal ini Pemkot Serang melalui Dinas, seharusnya melakukan koordinasi kepada RT-RW agar bantuan tersebut tepat sasaran. Oleh sebab itu, melalui forum RT-RW ini, mereka membahas keterlibatan RT dan RW dalam setiap program bantuan dari Pemerintah.

    “Dengan adanya forum ini, tugas kami untuk mengkoordinasikan hal itu ke dinas terkait. Selama ini mungkin tidak ada yang menjembatani, makanya fungsinya forum komunikasi RT-RW tingkat Kota Serang mengkoordinasikan usulan dari forum komunikasi RT-RW tingkat kecamatan, kelurahan,” tandasnya. 

    Ketua Forum Komunikasi RT-RW Kota Serang, Arie Budiarto, mengungkapkan bahwa dalam raker perdana ini menyusun program-program untuk masyarakat. Mereka membentuk 3 komisi, yang masing-masing membahas tentang administrasi kependudukan, kesehatan hingga pajak bumi dan bangunan (PBB).

    “Dari 3 komisi yang kita bentuk, kita susun menjadi suatu program yang dirangkum menjadi program jangka pendek, jangka menengah dan program jangka Panjang. Jadi kita rangkum dan dianalisa bersama pengurus,” jelasnya.

    Untuk program prioritas, ia menyebutkan semuanya prioritas seperti halnya fasilitasi pembuatan KTP bagi warga yang sudah menetap di Kota Serang selama lebih dari 6 bulan. Hingga pelaksanaan pelayanan Kesehatan bagi warga tidak mampu dan sosialisasi pembayaran PBB yang bisa dibayarkan melalui RT-RW.

    “Masih banyaknya warga luar belum punya KTP Kota Serang, bantuan sosial, tentang kesehatan dan juga pembangunan-pembangunan yang belum merata,” katanya. 

    Ia menyebut bahwa Forum komunikasi RT-RW merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengetahui di beberapa titik yang belum tersentuh pembangunan, bantuan baik orang yang kurang mampu ataupun kesehatan yang benar-benar masyarakat di bawah kurang mampu. Saat ini, pihaknya telah melakukan fasilitasi ke masyarakat terkait Kesehatan.

    “Alhamdulillah juga sudah ditindaklanjuti ke RSUD untuk memberikan pengobatan apabila ada yang masyarakat kurang mampu, kita bawa langsung ke RSUD. Program KTP sudah berjalan, terus PBB, bagaimana biar masyarakat itu lebih (mudah) untuk membayar PBB,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • 4 Calon Jamaah Haji Banten Sakit

    4 Calon Jamaah Haji Banten Sakit

    SERANG, BANPOS – Sebanyak empat orang calon jamaah haji asal Banten yang sudah   di tanah suci Mekkah, sakit. Semuanya saat ini berada disalah satu klinik di Arab Saudi.

    Kasi Bina Haji Reguler pada Kanwil Kemenag Banten  Uwesul Qurni, Minggu (26/6) menjelaskan, dari  4.334 jamaah haji dengan petugas yang sudah berada ditanah suci Mekkah, ada empat orang dalam kondisi kesehatanya terganggu.

    “Kelihatanya beberapa orang saja, kondisinya kurang dari lima orang dirawat,” katanya.

    Ia menjelaskan, ke-empat jamaah haji yang telah berada ditanah suci tersebut mengalami gangguan kesehatan seperti darah tinggi,  diabetes atau kencing manis. “Ada juga yang sakit memar tulang dikakinya, karena beberapa hari yang lalu terjatuh. Dan  alhamdulillah perkembangannya sudah mulai membaik, walaupun masih dirawat di klinik, dan tidak ada satupun dirujuk ke rumah sakit,” ujarnya.

    Uwesul berharap dan berdoa, empat jamaah haji tersebut segera pulih kembali, dan dapat melanjutkan prosesi atau tahapan haji selanjutnya dengan baik.

    “Kami berharap yang dirawat di klinik sekarang ini sembuh, dan semua jamaah haji  yang ditanah suci tidak ada yang jatuh sakit apalagi sampai dirawat diklinik maupun rumah sakit. Harapan kami tentunya semuanya mendapatkan haji mabrur dan bisa kembali lagi ke tanah air berkumpul dengan keluarganya,” harapnya.

    Disinggung mengenai berapa lagi jamaah haji asal Banten yang belum berangkat, masih dikatakan Uwesul, hanya tinggal dua orang saja. Keduanya akan diberangkatkan dengan kelompok terbang (Kloter) dari Jakarta, Solo, Banjarmasin dan Lombok. “Malam ini (kemarin, red), pukul 19. 00 WIB akan  diterbangkan dua orang jamaah haji Banten itu,” imbuhnya.

    Dengan demikian lanjut dia, total kuota jamaah haji ditambah petugas Banten tahun 2022 ini  sebanyak 4.336 orang, dalam waktu beberapa hari kedepan akan berada ditanah suci seluruhnyam. Bergabung dengan jamaah haji dari seluruh dunia. 

    “Sekali lagi kami mohon doanya kepada seluruh masyarakat, agar saudara-saudara kita yang tahun ini menunaikan ibadah haji, menjadi haji yang mabrur,” harapnya. (RUS/AZM)

  • APH Diminta Usut Dugaan Permainan Uang PPDB

    APH Diminta Usut Dugaan Permainan Uang PPDB

    SERANG, BANPOS – Dugaan permainan uang atau jual beli kursi di Kabupaten dan Kota Tangerang pada PPDB Online SMA sederajat tahun 2022 yang menyeruak, diminta untuk ditangani sampai tuntas, bahkan  aparat penegak hukum.(APH) didesak turun tangan.

    Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum dihubungi melalui telpon genggamnya, Minggu (26/6) menjelaskan, dugaan permainan uang dalam praktek calon siswa SMA dan  SMK pada pelaksanan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tahun 2022 ini  harus disikapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud)  serta pihak kepolisian atau APH.

    “Pertama adalah, Dindikbud Banten harus bergerak cepat, temukan siapa onkum di dinas yang mencoba melakukan jual beli kursi,” katanya.

    Langkah cepat dan sigap ini katanya, harus dilakukan oleh Dindikbud, agar ada efek jera terhadap oknum tak bertanggunhgjawab tersebut. 

    “Kedua terkait indiikasi itu tidak boleh terjadi. Ini secara langsung mencoreng pendidikan di Banten. Makanya harus ada sanksi tegas kepada oknum itu, kalau dia terjadi seorang ASN maka berikan sanksi berat, sesuai UU Displin Pegawai. Dan kalau dia Non ASN,  maka berilkan juga sanksi setimpal,” ujarnya.

    Barhum meminta persoalan dugaan permainan uang  harus dibawa keranah hukum, dan diproses sesuai aturan. Alasannya, jual beli kursi termasuk tindakan korupsi. “Ini kan masuk KKN, makanya pihak berwajib juga harus menuntaskan ini,” jelasnya.

    Sebagai wakil rakyat, Barhum mengharapkan kedepan, PPDB tahun  2023 tidak ada lagi, permainan uang maupun jual beli kursi  disekolah-sekolah. Dan meminta kepada masyarakat untuk tidak berada pada kondisi yang mengakibatkan adanya suap menyuap kepada oknum tertentu agar keluarganya dapat lolos disekolah tujuan.

    “Membuat jelek pendidikan di Provinsi Banten. Kalau prosesnya saja seperti ini, tentunya tidak akan menghasilkan siswa berkualitas, siswa memiliki dedikasi bagus. Dan saya mohon kepada semua pihak jangan membuat kondisi adanya praktek jual beli kursi disekolah-sekolah,” jelas dia.

    Pihaknya juga meminta  pihak Dindikbud agar  memperbaiki kinerjanya kearah lebih baik lagi. “Lakukan evaluasi PPDB tahun 2022 ini oleh Dindkbud, apa-apa saja yang kurang perbaiki, untuk PPDB tahun depan lebih baik lagi.Tujuan dari PPDB online  adalah agar dunia pendidikan lebih baik lagi, tapi kalau  sampai ada jual.beli kursi, ini kan tentunya  sudah keluar visi dan misi pendidikan berkualiatas. Ini  (perbuatan permainan uang) sudah melanggar peraturan Sisdiknas, bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus dilihat dari hulu sampai  hilir. Ini yang diinginkan oleh pemerintah pusat,” terang Barhum.

    Meski demikian politisi PDI Perjuangan ini mengapresiasi pelaksanaan PPDB Online tahun 2022 ini,  ketimbang  tahun-tahun sebelumnya. 

    “Kalau dibandingkan PPDB sekarang ini dengan tahun sebelumnya, sudah banyak mengalami perbaikan dari sisi akses atau proses pendaftaran, walaupun masih saja ada masyarakat yang mengeluhkan kesulitan mengakses untuk daftar secara online. Tapi dengan kebijakan PPDB 2022 oleh Pak Pj Gubernur Banten (Al Muktabar), menyerahkan kepada masing-masing sekolah, saya rasa ini adalah terobosan yang paling bagus. Karena ketika masyarakat mengalami hambatan, mereka bisa datang ke sekolah, dan dibantu proses pendaftarannya oleh pihak sekolah ,” katanya. 

    Diberitakan sebelumnya, selama proses PPDB Online jalur zonasi, Ombudsman Banten menerima laporan masyarakat. Salah satunya ada dugaan permainan uang di Kabupaten dan Kota Tangerang. (RUS/AZM)