BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Bank Banten Memang Kacau

    Bank Banten Memang Kacau

    SERANG, BANPOS – DPRD menilai, dari perusahaan daerah yang lainnya, Bank Banten terlihat memang paling kacau. Sebab itu, Direksi Bank Banten diminta  untuk selektif dalam memberikan kucuran dana atau pinjaman kepada lembaga atau pihak-pihak tertentu. Sehingga tidak ada lagi kredit macet atau fiktif di bank plat merah tersebut.

    Ketua Komisi III DPRD Banten, M Faizal dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (20/6)  mengaku, dari perusahaan  daerah milik pemprov, yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah Bank Banten.

    “Sekarang saya sudah tahu PT Jamkrindo seperti apa, PT BGD (Banten Global Development), PT ABM (Agrobisnis Banten Mandiri). Memang yang kacau ini Bank Banten,” kata Faizal.

    Ia mengaku telah meminta kepada jajaran Direksi dan Komisaris BANK BANTEN, untuk meningkatkan kinerjanya ke arah yang lebih baik.

    “Ada beberapa hal yang menjadi penekanan kami, pertama rasio pinjaman terhadap jaminan. Kedua, kredit, kemudian, ketiga, jumlah dana pihak ketiga, keempat, kredit yang bermasalah, dan masalah beban operasional atau BOPO,” kata Faizal yang merupakan politisi Golkar ini.

    Terkait dengan kredit macet, pihaknya meminta kepada jajaran Direksi Bank Banten untuk mengedepankan  aturan perbankan.  Sehingga, pemberian pinjaman kepada pihak lain, dalam proses perjalanannya tidak ada kendala dan hambatan.

    “Kalau kredit macet saat ini kan kebanyakan peninggalan zaman dulu. Saat Bank Banten belum di akuisisi dari Bank Pundi kan, banyak meninggalkan warisan kredit macet. Dan itu kami meminta agar manajemen bank dapat menyelesaikannya satu persatu” ungkapnya.

    Adapun adanya dugaan kredit yang diberikan oleh Bank Banten kepada 3 koperasi yang tidak sesuai dengan standar operasional (SOP)  atau core bisnis  sebesar Rp25 sampai Rp30 miliar dari Bank Banten, Faizal  berjanji akan mempertanyakan hal tersebut.

    “Yang penting bagi kami, Bank Banten ini sehat. Tidak ada lagi kredit macet- kredit macet lagi. Terakhir kali kami rapat dengan Bank Banten itu akhir April, dan kami meminta di tahun 2024 mendatang bank harus menunjukan  kinerjanya, dan dapat menekan BOPO dibawah 100 persen,” ujarnya.

    Faizal juga mengaku belum mendapatkan laporan dari pihak manajemen Bank Banten, terkait dengan kucuran pinjaman PT Harum Nusantara Makmur (HNM) dari Bank Banten sebesar Rp61 miliar lebih yang saat ini tengah dilakukan penyidikan oleh Bareskrim Mabes Polri dan Kejati Banten. “Saya juga belum tahu itu (dugaan kredit fiktif PT HNM),” tambahnya.

    Diberitakan sebelumnya, persoalan kredit bermasalah di Bank Banten hingga tahun 2021 masih terjadi. Diduga jajaran Direksi memberikan kredit  sebesar Rp25 sampai Rp30 miliar kepada tiga koperasi, yang tak sesuai dengan SOP atau core bisnis bank tersebut.

    Sebelumnya juga, pada tahun 2017 lalu, kredit  sebesar Rp61 miliar lebih kepada PT HNM  dari BANK BANTEN diduga bermasalah, karena dianggap fiktif. Sejak tahun 2020 kasus tersebut sudah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri di Jakarta. Namun sejak Mei 2022 Kejati Banten, juga telah melakukan penyelidikan kasus PT HNM.

    Bahkan pekan lalu di bulan Juni ini, ada 10 orang  dari Bank Banten baik yang  masih aktif atau sudah tidak bekerja di bank tersebut diminta keterangan oleh tim Tim Pidsus Kejati Banten. Mereka yang diperiksa yakni, Frenki Mega Sanjaya, Darwinis, Agus Gede Mahendra, Herlina Daniel, Hawara Koswara, Darmansyah Jalin, Priambodo, Satyavadin Djojosubroto, Kemal Idris dan mantan Dirut Bank Banten (2017) Fahmi Bagus Mahesa.

    Informasi dihimpun BANPOS, kredit bermasalah tahun 2021 lalu, Bank Banten melakukan kerjasama bisnis dengan beberapa  perusahaan, yang berbadan hukum koperasi. Dan kerjasama tersebut diduga tidak sesuai dengan core bisnis atau product and services yang selama ini dilakukan di Bank Banten.

    Dalam websitenya, product and services itu terdiri dari deposit, current account, saving, consumer credit, employe credit, MSME credit, Collateral auction, samsat, Taspen MPN G2. Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Direksi Bank Banten yakni,  pola yang dilakukan menggunakan perjanjian kerjasama (PKS) dengan tiga koperasi. Besaran pinjaman masing-masing koperasi bervariasi.

    Koperasi dimaksud  tersebut dengan inisial Koperasi K , Koperasi K-2 dan Koperasi J.(RUS/PBN)

  • Dompet Dhuafa Targetkan Tebar 1.500 Hewan Kurban di Banten

    Dompet Dhuafa Targetkan Tebar 1.500 Hewan Kurban di Banten

     

    SERANG, BANPOS- Lebaran Idul Adha 1443 Hijriah, Dompet Dhuafa (DD) Banten menargetkan dapat menebar sebanyak 1.500 hewan kurban di 6 Kabupaten Kota se-Provinsi Banten melalui program Tebar Hewan Kurban (THK). Rencananya, hewan kurban itu akan didistribusikan di beberapa wilayah prioritas seperti daerah miskin dan tertinggal, hingga ke masjid-masjid dan majelis taklim di daerah terpencil.

    Pimpinan Cabang DD Banten, Mukhlas Pidono, mengungkapkan bahwa Idul Adha tahun lalu, DD Banten menyebar sebanyak 1.163 ekor hewan kurban dengan 55.708 penerima manfaat. Menurutnya, kesuksesan ini berkat kepercayaan yang diberikan oleh para donatur dan pekurban yang telah mempercayakan hewan kurbannya di DD Banten. 

    “Kepercayaan ini tidak timbul begitu saja, Dompet Dhuafa secara nasional telah melakukan program THK sejak tahun 1994, dan titik pertama penyaluran dilakukan di Kota Serang. Sementara Dompet Dhuafa Banten telah melakukan program tebar hewan kurban sejak tahun 2010 dengan ribuan hewan kurban yang telah disebar ke seluruh wilayah Banten,” jelasnya, saat melakukan konferensi pers di DD Farm Banten, Kamis (16/6).

    Ia mengatakan, DD menginisiasi program THK berawal dari kegelisahan tidak meratanya daging kurban saat Idul Adha. Hewan kurban menumpuk hanya di perkotaan, sementara di pelosok dan pedesaan, jarang sekali merasakan kebahagiaan suasana berkurban. 

    “Berangkat dari semangat ini, maka tahun ini Dompet Dhuafa Banten mengajak masyarakat untuk ikut dalam program Tebar Hewan Kurban ini,” katanya.

    Setiap tahunnya, DD Banten selalu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa berkurban. Salah satunya dengan memberikan harga hewan kurban yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran, terutama untuk jenis hewan domba. 

    “Tahun ini, harga termurah hewan kurban sebesar Rp1.700.000 dengan jenis domba jantan dugul bobot 17-19 kilogram. Diharapkan dengan harga hewan kurban yang terjangkau, seluruh kalangan masyarakat dapat menjalankan ibadah kurban di tahun ini,” ungkapnya.

    Meskipun harga hewan kurban yang DD tawarkan sangat murah, ia memastikan kualitas sangat terjamin, mulai dari kesehatan, umur, hingga bobot yang real timbang hidup, bukan jogrog seperti yang berlaku di pasaran. Selain itu, seluruh hewan kurban yang tersedia, telah dipersiapkan sejak januari 2022, sudah dirawat dan di treatment dengan ketat di DD Farm Banten, sehingga kualitasnya terjaga.

    “Pelaporan kurban nanti dilakukan secara real time dengan menggunakan aplikasi qurban islamic system (QIS). Philanthropy akan tumbuh saat krisis, sebagaimana pahlawan lahir ketika perang,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua program THK DD Banten, Andi Setiadi, menyampaikan sejumlah kelebihan berkurban di DD Banten salah satunya yaitu hewan ternak dari program pemberdayaan. Membeli hewan kurban dari DD Banten, berarti ikut membantu pemberdayaan ekonomi bagi peternak di Banten khususnya Kota Serang.

    “Bisa kami bantu distribusi. Dompet Dhuafa Banten bisa membantu ikut mendistribusikan hewan kurban dengan tepat sasaran ke daerah-daerah yang minim hewan kurban,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa harga jual hewan kurban DD Banten sangat terjangkau, bahkan jauh lebih murah dari harga pasaran. Tak hanya itu, pengadaan hewan kurban sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan sejak bulan Januari 2022. 

    “Jadi kualitas hewan kurban sudah terjamin, karena sudah dirawat dan digemukan di kandang DD Farm selama 3-6 bulan, bobot hewan real timbang hidup, hewan sesuai dengan syariah,” katanya.

    Di DD Farm sendiri disediakan berbagai kemudahan bertransaksi. Bisa transaksi daring lewat whatsapp, website, ataupun telepon. Bisa juga langsung ke kantor layanan DD Banten dan bisa memilih langsung hewan kurban langsung di DD Farm.

    “Dengan harga hewan kurban yang murah dan berkualitas, serta kemudahan-kemudahan yang Dompet Dhuafa Banten tawarkan, diharapkan dapat mendorong masyarakat Banten untuk bisa berkurban di tahun ini. Untuk itu, di tahun ini Dompet Dhuafa Banten menargetkan untuk bisa menyebarkan 1.500 hewan kurban dari donatur Dompet Dhuafa ke berbagai wilayah di Banten,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • BOP WH-AA Bakal Diadukan ke KPK

    SERANG, BANPOS –  Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengadukan persoalan dugaan korupsi baiaya operasional (BOP) Gubernur Banten dan wakilnya periode 2017-2022  sebesar Rp57 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika Kejaksaan Tinggi  (Kejati) tidak juga menuntaskan laporannya tersebut.

    Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dihubungi melalui telpon genggamnya, Kamis (16/6)  menegaakan, pihaknya memberikan warning atau peringatan Kepada Kejati Banten, jika dalam kurun waktu dua bulan setengah kedepan, persoalan dugaan korupsi puluhan miliar,  WH dan AA tidak kunjung ada kejelasan, pihaknya dengan terpaksa menyampaikan dugaan korupsi ke KPK.

    “Agustus (dilaporkan ke KPK),” kata Boyamin saat ditanya batas waktu  proses penyelidikan dugaan korupsi BOP WH- AA dalam rentang kurun tahun 2017 sampai 2021 tersebut.

    Alasan pelaporan ke KPK atas dugaan puluhan miliar rupiah yang digunakan tak sesuai degan peraturan perundang-undangan tersebut, agar publik mengetahui kondisi sebenarnya. 

    “Nanti melihat Sikon (situasi dan kondisi ” ujar seraya mengatakan jika pelaporan ke Kejati Banten atas dugaan korusp Rp57 miliar sudah disampaikan ke Kejati Banten sejak tanggal 14 Februari lalu.

    Sebelumnya, Boyamin Saiman menyebutkan, anggaran operasional WH-AA diduga tidak tertib administrasi dan tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya.“Biaya Penunjang Operasional Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten diduga telah dicairkan dan dipergunakan secara maksimal jumlah pencairannya namun diduga tidak dibuat SPJ (surat pertanggungjawaban) yang kredibel,” katanya.

     Apapun perhitungannya, biaya operasional WH-Andika  , terhitung dari tahun 2017 hingga 2021 adalah senilai Rp57 miliar.

    “Biaya penunjang operasional yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur (WH) besarannya yaitu 65 persen untuk, dan  Wakil Gubernur (AA) dan 35 persen,” katanya.

    Diungkapkannya, biaya penunjang operasional tersebut tidak dapat digolongkan sebagai honorarium atau tambahan penghasilan, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan melalui SPJ yang sesuai peruntukannya. Patut diduga biaya penunjang operasional tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan dianggap sebagai honor (take home pay), dan dan tidak dipertanggungjawabkan dengan SPJ yang  sah dan lengkap, sehingga dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi.

    “Sehingga diduga melawan hukum dan diduga merugikan keuangan negara sebagaimana diatur Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001, Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” ungkapnya. 

    Sementara, pada Rabu kemarin Kejati Banten melalui Kasi Penkum , Ivan Hebron Siahaan menegaskan jika pelaporan MAKI  soap BOP WH-AA masih ditangani oleh Pidsus (Pidana Khusus) Kejati Banten. (RUS/AZM)

     

  • Program Tahfidz SMPN 5 Jadi Percontohan

    Program Tahfidz SMPN 5 Jadi Percontohan

    SERANG, BANPOS- Walikota Serang, Syafrudin, menyebut program ekstrakuriler tahfidz di SMPN 5 Kota Serang yang berlokasi di Kasemen, bisa menjadi contoh bahwa sekolah umum mampu menghasilkan bibit-bibit unggul di bidang tahfidz. Tak hanya itu, ia juga mendukung rencana tambahan program ekstrakurikuler lainnya yaitu marhaban di sekolah tersebut.

    Menurutnya, wilayah Kasemen bukan hanya dikenal seantero nasional saja. Akan tetapi Kasemen dikenal hingga taraf internasional karena ada waliyullah Sultan Maulana Hasanuddin, yang merupakan penyebar agama Islam pertama di Banten.

    “Kasemen ini bukan dikenal se-nasional saja, bahkan internasional. Karena ada waliyullah Sultan Maulana Hasanuddin, beliau adalah penyebar agama islam pertama di Banten terutama di Kasemen ini,” ujarnya, usai menghadiri kegiatan wisuda tahfidz di SMPN 5 Kota Serang, Kamis (16/6).

    Syafrudin menjelaskan, pihaknya telah memberikan surat edaran (SE) yang dinamakan budaya mutu. Disebutkan olehnya bahwa budaya mutu ini bukan hanya pelajaran umum saja, tetapi pelajaran yang lain juga dalam hal ini non akademik.

    “Dianjurkan oleh Dindik untuk dilakukan di sekolah-sekolah yang lain. Tapi SMPN 5 ini sebagai contoh, pada hari ini (kemarin, red) menyaksikan sendiri bahwa di sekolah umum ada tahfidz alquran,” katanya.

    Ia mengaku terkejut dengan adanya sejumlah siswa yang diwisuda tahfidz di sekolah umum. Bahkan, ia pun turut menguji para wisudawan dan wisudawati tahfidz sesaat sebelum diberikan tanda kelulusan olehnya.

    “Yang bikin saya kaget itu ada wisuda tahfidz, karena ini pelajaran-pelajaran ekstrakurikuler bukan pelaraan inti, biasanya sekolah umum itu tidak ada yang namanya tahfidz, tapi ini luar biasa. Kami mengapresiasi dengan keberadaan SMPN 5 ini yang terus berkembang, kemudian prestasinya yang sangat luar biasa,” tuturnya.

    Ia berharap, kedepan pelajaran ektrakurikuler yang lain juga dapat mengukir prestasi. 

    “Adanya marhaban ini karena budaya di Kota Serang apalagi di Kecamatan Kasemen,” tandasnya.

    Kepala Sekolah SMPN 5 Kota Serang, Jindar Tamimi, mengaku mencoba membuat warna di sekolahnya. Menurutnya, sekolah diberi keleluasaan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk mengembangkan ekstrakurikuler-ekstrakurikuler.

    “Di Kasemen ini karena berbasis agama, religi, sehingga kita dorong hal-hal yang cenderung ke religi diantaranya tahfidz. Kebetulan di sekitar sini (SMPN 5 Kota Serang, red) banyak yang mumpuni dalam hal itu, sehingga kami terus mendorong hal itu,” ujarnya.

    Ia mengaku tidak mengklaim bahwa program ekstrakurikuler tahfidz di SMPN 5 menjadi yang pertama di Kota Serang. Jindar menegaskan bahwa dirinya sebagai Kepala Sekolah terus mendukung dan memberi ruang kepada siswa yang memiliki minat di bidang tahfidz.

    “Kami terus mensupport dan memberi ruang pada kegiatan ini. Muaranya akhirnya terhadap pendidikan mutu di Kota Serang, sumbangsihnya bukan hanya untuk SMPN 5, tapi kalau positif kan mengharumkan nama baik Kota Serang juga,” jelasnya.

    Diakhir ia mengatakan, alasan memilih mengadakan ekstrakurikuler marhaban karena marhaban merupakan tradisi masyarakat Banten yang tetap harus dipertahankan. Hal itu juga mempertimbangkan banyaknya minat dari siswa sehingga pihak sekolah sepakat mengadakan program tersebut.

    “Kedepan insyaaalah ada ekstrakurikuler marhaban, karena marhaban menjadi tradisi masyarakat Banten,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Jalan Teuku Umar-Cisadane Diharapkan Ada Sodetan 

    Jalan Teuku Umar-Cisadane Diharapkan Ada Sodetan 

     

    Anggota DPRD Kota Tangerang Dedi Fitriadi memantau langsung survei penanganan banjir oleh Dinas PUPR di RW 08 Kavling Agraria Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Rabu (15/06). 

    Penanganan banjir menjadi salah satu aspirasi warga yang diterimanya. Terutama berasal dari perkumpulan organisasi kemasyarakatan dan pemuda di Kecamatan Karawaci beberapa waktu lalu.

     Survei yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka memulai langkah-langkah penanganan banjir dan genangan di wilayah tersebut. “Saya memantau langsung survei penanganan banjir oleh PUPR yang turut didampingi oleh Lurah Nusa Jaya dan Camat Karawaci beserta warga dan tokoh masyarakat,” ujarnya, kemarin. 

    Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini mengatakan, hasil survei diketahui bersama perlunya penanganan drainase yang menjadi titik genangan saat hujan. Penanganan yang harus dilakukan adalah normalisasi aliran drainase berupa pembersihan dari sampah dan endapan lumpur ataupun membuat saluran-saluran baru yang dapat menampung dan mempercepat laju aliran air.

    “Saya berharap ada sodetan dari jalan Teuku Umar yang langsung ke Sungai Cisadane. Dari survei yang dilakukan masih perlu kajian lebih lanjut. Dan harus dikaji ulang drainase yang ada di perumahan Liga (Liga Mas),” katanya.

    Dedy mengatakan, dirinya bersama warga akan mengawal tindaklanjut dari survei tersebut agar segera direalisasikan. “Dari survei yang ada, kita kembalikan kepada tim teknis PUPR. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemkot yang sigap mengawal aspirasi masyarakat,” ujarnya.

    Masyarakat pun diimbau untuk bersama-sama merawat fasilitas drainase dengan menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di drainase. “Dan perihal banjir bukan hanya Pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya. (IRFAN/MADE)

  • Curah Hujan Meningkat, Drainase Dimaksimalkan

    Curah Hujan Meningkat, Drainase Dimaksimalkan

    CIPUTAT, BANPOS – Curah hujan di Kota Tangerang Selatan dua minggu belakangan ini diketahui terus meningkat. Terutama pada saat sore hari menjelang malam, hampir setiap hari Tangsel diguyur hujan.

    Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi kota Tangerang Selatan Robby Cahyadi menjelaskan bahwa curah hujan meskipun sebentar mampu membuat beberapa titik mengalami genangan. Karena itu pihaknya melakukan upaya yang lebih intensif untuk menanganinya.

    ”Salah satu yang kita lakukan adalah mengupayakan dengan maksimal drainase di beberapa titik,” ujar Robby saat dimintai keterangan.

    Umumnya, drainase terletak di samping jalan umum, karena itu kewenangannya pun digantungkan terhadap pemangku kebijakan yang bertanggung jawab. Misalnya ada beberapa titik genangan di ruas jalan milik nasional. Dengan begitu, tanggung jawab drainase yang berada di samping jalan itu juga menjadi kewenangan pusat.

    Salah satu titik genangan yang sampai saat ini masih menjadi kekhawatiran bagi masyarakat adalah genangan di Aria Putra. Dimana diketahui pihak Pemkot Tangsel sudah melakukan koordinasi dengan Provinsi Banten untuk proses penanganan air yang meluap. Pun dengan anggaran yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Banten.

    ”Kemarin sudah ada anggarannya, bisa dilakukan di tahun depan. Tapi kita nggak tahu ke depan, karena sifatnya dinamis,” ujar Robby lagi.

    Dia menambahkan umumnya genangan atau banjir ini terjadi akibat penyempitan saluran air. Salah satu kasusnya terjadi di Kampung Bulak. Dimana banjir diakibatkan dari menyempitnya sungai, apalagi di lokasi ini adalah lokasi pertemuan antara dua sungai.

    Untuk saat ini pihaknya, ujar Robby masih berusaha mencari jalan keluar yang paling efektif untuk diberlakukan di Kampung Bulak. Saat ini yang baru bisa dilakukan adalah penanganan yang bersifat sementara. Meskipun ada wacana, bahwa nantinya akan dibuatkan tandon atau pelebaran sungai.

    Realisasi ini rencananya akan dilakukan pada tahun depan. Namun dikerjakan secara bertahap, karena kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Kampung Bulak saja. ”Intinya kita kerjakan untuk mengurangi banjir. Kalau mengatasi secara tuntas belum bisa dilakukan,” ujar Robby yang menambahkan bahwa rencana pengurangan banjir sudah terbukti efektif di beberapa titik salah satunya di kawasan Kemuning. (IRM/BNN)

  • Keisengannya Hasilkan Cuan, Nge-endorse Juga Lhoh

    Keisengannya Hasilkan Cuan, Nge-endorse Juga Lhoh

    Devina Marselina

    Model

    MESKI baru duduk di kelas dua SMA, Devina Marselina, gadis asal Ciekek Pandeglang sudah berpenghasilan loh. Bermula dari iseng-iseng swafoto, ia ditawari menjadi model mulai dari model busana, riasan hingga manjadi muse make up artist (MUA).

    Ia menceritakan perjalanannya sampai titik ini. Davina tidak menyangka dirinya dipercayai mempromosikan sejumlah produk dan pakaian.

    “Awal dari iseng-iseng foto, kemudian ada yang manggil sampai jadi model pengantin ngeendorse, sampai sekarang,” ujarnya.

    Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, ia bersyukur telah mendapatkan penghasilan. Tak hanya untuknya, ia juga mengaku bangga bisa memberikan penghasilannya itu kepada sang ibu, Rani Fitriani.

    “Masih enggak nyangka kok bisa kayak sekarang, bisa dapat penghasilan, walaupun enggak banyak tapi bisa memberikan jajan untuk orangtua,” ungkapnya.

    Siswi SMAN 2 Pandeglang ini menceritakan saat dirinya duduk di bangku SMP kelas 3, ia menjalani kegiatan model photoshoot. Hingga saat ini sejumlah tawaran menjadi muse dan model gaun masih diterima olehnya.

    “Ada yang minta iklan baju dan sebagainya. Kalau di Instagram jadi muse riasan pengantin, aktif di Instagram,” katanya.

    Dibalik pencapaian Davina, tentu ada sosok sang ibu yang selalu mendukung. Meski begitu, bungsu dari tiga bersaudara ini mengaku bercita-cita ingin menjadi seorang bidan.

    “Ibu mensupport banget yang penting harus positif ibu mendukung sampai manapun. Model jadi sampingan, cita-cita yang dituju jadi bidan,” tandasnya. (Muflikhah

  • Ajaran Baru Sekolah, Tahun Titipan

    Ajaran Baru Sekolah, Tahun Titipan

    Meski sudah menggunakan sistem online, informasi yang dihimpun BANPOS menemukan bahwa ada dugaan perilaku titip menitip dari orang tua dalam  PPDB ternyata masih ada. Berbagai profesi dan status sosial berusaha mencoba menitipkan anaknya di sekolah-sekolah favorit di delapan kabupaten/kota.

    Umumnya yang menjadi incaran para orang tua siswa-siswi ini adalah sekolah negeri atau pemerintah  yang ada tak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten atau kota.

    Informasi dihimpun BANPOS, Jumat (16/6), titip menitip siswa ke sekolah favorit sudah dilakukan oleh para orang tua wali murid, jauh  hari sebelum pendaftaran PPDB secara online dibuka.

    “Sebenarnya, titip menitip ini adalah rutinitas tahunan kegiatan pendidikan menjelang penerimaan siswa baru,” kata salah seorang  sumber yang enggan disebutkan namanya.

    Biasanya, lobi melobi, atau pat gulipat ini dilakukan satu bulan sebelum pendaftaran dibuka. Bahkan ada yang  enam bulan sebelum. “Kalau yang sudah manjer (nitip enam bulan sebelum pendaftaran), biasanya ada hubungan kekerabatan antara penyelenggara pendaftaran sekolah dengan calon orang tua wali murid. Dan kalau yang dekat-dekat pendaftaran biasanya  masyarakat biasa, tetapi memiliki usaha  yang lumayan,” katanya.

    Lobi dilakukan antara penyelenggara PPDB dengan calon orang tua wali murid biasanya ada yang langsung, ada juga yang menggunakan perantara. “Modusnya dari tahun ke tahun bagi siswa siswi titipan ini sama,” terangnya.

    Alasan mereka menitip ke sekolah favorit, biasanya didominasi oleh keinginan anak. “Zaman sekarang kan,  orang tua selalu kalah dengan anak. Padahal praktek seperti itu sama saja memberikan contoh tidak baik,”  imbuhnya.

    Dikatakannya, meski saat ini Pemprov Banten telah menetapkan jatah atau kuota PPDB online di setiap sekolah telah ditetapkan, seperti zonasi 50 persen, afirmasi 15, prestasi 30, dan kepindahan orang tua 5 persen.

    “Biasanya yang bisa digunakan untuk menampung siswa titipan di jalur prestasi, dan ada juga afirmasi. Tapi untuk untuk tahun ini,saya rasa semua jalur bisa disiasatI. Apalagi, saya dengar  ada sekolah-sekolah yang menyiapkan kursi cadangan, dua sampai empat kursi setiap kelasnya,” ungkapnya.

    Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa mengalu belum mendapat laporan atau aduan dari masyarakat tentang adanya titip menitip calon siswa di sekolah SMAN dan SMKN. “Saya belum dengar, kita sudah tekankan supaya transparan dan akuntabel,” ujar politisi PDIP ini.

    Meski demikian pihaknya terus melalukan monitoring untuk memperkecil ruang, adanya praktek kotor dalam PPDB online tahun  ajaran 2022/2023 ini. “Kita butuh rekan-rekan media untuk bantu monitor juga,” imbuhnya.

    Disinggung apakah secara pribadi, pihaknya menitipkan orang agar masuk ke sekolah, mengingat sebagai anggota DPRD, memiliki masa atau konstituen di daerah pemilihan.

    “Terus terang banyak warga yang minta bantu, tapi saya bilang ikuti prosedur dan persyaratan yang ada,” ujar dia.

    Yeremia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mencoba atau merayu panitia PPDB. “Saya minta hindari hal-hal itu. Ikuti saja aturannya,” pungkasnya.

    Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Banten, Zainal Muttaqin kepada BANPOS melalui pesan tertulisnya membenarkan adanya titip menitip calon siswa-siswi disekolah- sekolah. Dan itu ditemukan pada saat PPDB online tahun ajaran 2021/2022.

    Mereka yang melakukan titipan tersebut lanjut dia, berasal dari sejumlah kalangan, mulai dari oknum kepala daerah, wakil rakyat, aparat penegak hukum, LSM, wartawan dan  oknum-oknum lainnya.

    “Di luar atau paska proses PPDB selesai sampai dengan awal-awal tahun pelajaran baru, beberapa oknum pejabat publik (eksekutif, legislatif, yudikatif), oknum pimpinan LSM/Ormas, oknum wartawan, oknum masyarakat, baik secara langsung maupun melalui Dinas Pendidikan, dengan pengaruh jabatan, massa, profesi, atau uang meminta sekolah untuk menerima siswa yang tidak bisa diterima melalui jalur PPDB yang ditentukan,” katanya.

    Pihaknya juga selalu mencermati potensi itu (siswa-siswi titipan). “Saran pun sudah kami sampaikan sebelum penyelenggaraan PPDB setelah evaluasi PPDB tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya, kami sangat mendorong Dindik Kabupaten/Kota maupun Dindikbud Banten untuk berani mengumumkan, sesuai ketentuan dalam Permendikbud 1/2021 yang menjadi acuan pelaksanaan PPDB, mengenai daya tampung masing-masing satuan pendidikan/sekolah,” jelasnya.

    Tak hanya soal adanya titip menitip, pelaksanaan PPDB Online tahun lalu juga  diwarna dengan ketidaksiapan pemerintah daerah. “Temuan Ombudsman, tahun lalu selain permasalahan pada sistem PPDB yang antara lain mencakup aplikasi, server, jaringan, dan lain sebagainya, ataupun kelemahan pada desain regulasi, dukungan anggaran, peningkatan kompetensi SDM yang minim, mekanisme layanan dan tindak lanjut laporan/pengaduan yang lemah, serta persiapan yang kurang memadai dan seterusnya, permasalahan yang merusak PPDB adalah adanya intervensi, intimidasi, pungli, suap atau gratifikasi kepada para penyelenggara PPDB,” ungkapnya.

    Dan temuan  suap, itulah yang kerap menjadi permasalahan yang menghantui PPDB setiap tahun. “Ini yang memunculkan istilah siswa-siswa titipan, yang diartikan siswa yang diterima di sekolah mulai masa awal tahun pelajaran yang tidak melalui proses PPDB atau mekanisme lain yang ditentukan,” jelas Zainal.

     Ketika ditanya ada berapa banyak siswa titipan di sekolah-sekolah dari oknum yang mengatasnamakan profesi, Zainal belum mengetahui angka pastinya. Akan tetapi ada ribuan siswa selisih dari daya tampung se Banten.

    “Data Ombudsman, ada hampir 4000 siswa (total se-Provinsi Banten), selisih antara daya tampung yang sudah ditetapkan dengan jumlah riil siswa yang diterima di sekolah,” jelasnya.

    Dan agar kekacauan,  upaya suap dan titipan siswa tidak terjadi, Ombudsman Banten pada PPDB Online tahun 2022 ini terus melakukan monitoring, dan meminta semua pihak termasuk Panitia PPDB serta dinas pendidikan dan kebudayaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bekerja sesuai aturan.

    Sejauh ini, karena yang sudah-sedang berjalan diantaranya PPDB Madrasah dan tingkat SMA/SMK, substansi yang banyak dikeluhkan pertama berkaitan dengan kejelasan tahapan, syarat, dan tata cara pendaftaran. Isu ini sudah mulai direspon sekolah dan dinas dengan ditambahnya personil dan kanal di sekolah untuk membantu pendaftar PPDB mendapatkan informasi lengkap maupun bantuan apabila kesulitan dalam proses pendaftaran,” katanya.

    Di hari pertama, ada informasi mengenai kendala dalam database sekolah sehingga pendaftar via jalur online tidak bisa mengisi data sekolah (SMP) asal. Namun, sudah bisa diatasi sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Masyarakat ybs sudah dapat mendaftar di sekolah yang dituju.

    “Untuk mengoptimalkan layanan PPDB, Ombudsman mendorong penguatan layanan informasi dan bantuan bagi para pendaftar. Begitu juga komunikasi dengan Dinas Pendidikan terkait untuk membantu mengatasi permasalahan di tingkat satuan pendidikan,” harapnya.

    Dindikbud Banten juga perlu membuka partisipasi publik guna bersama-sama mengawasi dan menjaga proses PPDB SMA/SMK/SKh. Salah satu informasi yang diumumkan dalam proses PPDB adalah terkait daya tampung yang tersedia setiap satuan pendidikan. Dengan begitu, semua pihak, khususnya masyarakat yang mendaftar PPDB tahun ini, dapat memastikan PPDB berjalan transparan, objektif, dan akuntabel.

    “Bagi masyarakat yang masih menemui kendala dan tidak memperoleh penyelesaian yang memadai di sekolah, dapat memanfaatkan layanan pengaduan (helpdesk) yang disediakan oleh Dindikbud Banten. Apabila tidak mendapatkan tanggapan baik dari Dindikbud Banten maupun Kanwil Kemenag Banten untuk PPDB madrasah, dapat menyampaikan laporan/pengaduan kepada Ombudsman Banten melalui antara lain nomor WA 08111273737,” kata dia.

    Ombudsman dalam proses terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDB. “Kami memantau dan mengumpulkan informasi, termasuk keluhan dari masyarakat yg mengikuti pendaftaran PPDB, baik tingkat SD, SMP yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, SMA/SMK di bawah Dindikbud Provinsi, serta Madrasah naungan Kementerian Agama (Kanwil Provinsi),” tandasnya.(RUS/PBN)

  • PPDB, Janji Al Yang Gagal

    PPDB, Janji Al Yang Gagal

    Janji Al untuk adanya perbaikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Banten masih mendapatkan tantangan. Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan infrastruktur digital guna menghadapi PPDB. Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan tahapan-tahapan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat, sehingga tidak ada yang terlewat.

    Namun ternyata, fakta di lapangan ditemukan bahwa laman pendaftaran untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  SMKN 1 Cilegon  dan SMAN 2 Kota Serang tahun ajaran 2022 sejak Rabu(15/6), sampai Kamis (kemarin) galat.

    Pada hari pertama pembukaan (Rabu),  peserta sempat mengeluhkan tidak bisa melanjutkan pendaftaran.

    Salah seorang siswa pendaftar, Ayat, Kamis (16/6) mengaku sejak hari pertama perintah dalam link pendaftaran selalu bermasalah. “Saya sudah lebih  dari 10 kali daftar, tapi sangat sulit.” katanya.

    Ia mengaku khawatir,  jika hal tersebut sengaja diciptakan agar proses pendaftaran ,hanya diperuntukan bagi siswa titipan. “Semoga ini tidak benar (ada siswa titipan).  Tahun kemarin saudara saya juga kesusahan masuk ke link sekolah yang sama, karena error nggak bisa dibuka,” katanya.

    Robi seorang calon wali murid mengeluhkan akan errornya website PPDB SMAN 1 Cilegon. Kondisi itu membuat dirinya kesulitan saat mendaftarkan sang anak.

    “Jadi di web tersebut sistem sudah terdaftar, sistem sudah terdaftar saja, dari semalam jadi tidak masuk-masuk website nya eror,” kata Robi saat ditemui di sekolah SMAN 1 Cilegon.

    Ia menduga, galatnya website PPDB Banten 2022 di SMA 1 Cilegon lantaran tidak kuat menampung jumlah pengunjung situs dalam satu waktu.

    Hal yang sama juga sempat terjadi di sekolah lainnya, sistem di SMAN 2 Krakatau Steel (KS) juga mengalami gangguan pada Rabu (15/6). Hal itu juga dikeluhkan orang tua siswa, Vita Feronita. Ia datang ke sekolah penuh perjuangan karena antri verifikasi berkas.

    “Iya hari ini mah lancar paling antri pas verifikasi berkas aja,” ujarnya.

    “Kemarin yang gangguan sistemnya pas pendaftaran. Tapi sekarang mah ngga ada kendala sistemnya tadi pas penarikan titik koordinat,” sambungnya.

    Ternyata, temuan tersebut tidak hanya didapatkan di Kota Cilegon, namun juga terjadi di Kota Serang. Anggota Komisi V DPRD Banten  Umar Bin Barmawi menyatakan, adanya website sekolah di Kota Serang sulit diakses.

    “Hari Rabu, saat pendaftaran pertama PPDB Online di SMAN 2 Kota Serang, linknya down, dan saya minta agar sekolah tersebut mempersiapkan semuanya harus matang ” ujarnya.

    Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa  mengakui jika pelaksanaan PPDB Online masih ada kekurangan. “Sempurna mungkin belum lah, banyak sana- sini yang perlu dibenahi dan tentu butuh komitmen semua stakeholder semangat pembenahan tersebut,” katanya.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Tabrani, beberapa waktu yang lalu sempat menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya akan jarang memegang telepon genggamnya pada saat pelaksanaan PPDB. Hal itu dilakukan salah satunya sebagai langkah dirinya dalam menghindari berbagai permintaan orang-orang yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB. Sehingga saat BANPOS mencoba menghubungi, teleponnya mailbox. Begitupun pesan tertulis yang dikirim BANPOS hanya ceklis satu.

    Berdasarkan salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya menyatakan, adanya kendala jaringan pada mekanisme PPDB tingkat SMA tidak terjadi pada semua portal atau website. Menurutnya, website yang mengalami kendala hanya yang dikelola oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

    “Website yang dikelola oleh MKKS itu eror, kalau yang dikelola mandiri oleh sekolah mah enggak,” ucapnya.

    Salah satu sumber BANPOS mengungkapkan bahwa pada mekanisme PPDB zonasi ini menjadikan masyarakat dilema. Bagaimana tidak, sejumlah masyarakat yang mengeluhkan jarak rumah ke sekolah yang terlampau jauh.

    “Misal dari Walantaka yang dilema masuk ke SMA, anaknya ingin masuk SMAN 1 Ciruas, tapi jaraknya kejauhan. Ketika ingin mendaftar di sekolah yang berada di Kecamatan Walantaka, SMKN 3 Kota Serang, tetap masih kejauhan,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan tahun 2021 zonasi ditentukan maksimal 1,7 jarak rumah ke sekolah. Untuk jarak rumah yang di Kecamatan Walantaka, masyarakat yang anaknya ingin mendaftar ke SMAN 1 Ciruas merasa dilema karena terlalu jauh hampir 4 kilometer. Begitupun jarak ke SMKN 3 Kota Serang, yang dinilai cukup jauh dan tidak memenuhi jarak maksimal pada tahun tersebut.

    “Kejauahan, warga Walantaka nangis-nangis minta ke Ciruas tapi jauh. Di SMKN 3 Kota Serang yang berada di Walantaka juga jauh. Jadi tidak terjangkau di kedua sekolah itu,” katanya.

    Ia mengatakan dengan jarak yang tidak terjangkau itu seolah-olah masyarakat di daerah itu tidak diperkenankan masuk ke sekolah negeri.

    “Jadi seolah-olah nggak boleh masuk sekolah negeri, karena enggak ada sekolah terdekatnya,” tandasnya.

    Kepala Sekolah SMKN 1 Cilegon, Widodo dalam pesan tertulisnya meminta masyarakat yang kesulitan mengakses pendaftaran untuk langsung datang ke lokasi. “Saya kebetulan baru selesai Bimtek (bimbingan teknis), apabila memang ada yang kesulitan masuk link, bisa hadir langsung kita layani,” katanya

    Widodo mengaku telah melakukan komunikasi agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang, menanyakan mengenai pendaftaran ke sekolah. “Saya sudah berkoordinasi dengan panitia.Sampaikan saja persoalannya, Insyaallah kami siap melayani dengan baik,” terangnya.(MUF/LUK/RUS/PBN)

  • Hobi Yang Menghasilkan, Tampil Bugar dengan Line Dance

    Hobi Yang Menghasilkan, Tampil Bugar dengan Line Dance

    Meski memiliki aktivitas yang segudang serta mengurus rumah tangga, nyatanya tak membuat Wanita yang memiliki nama lengkap Ivoni Nila Krisnawati ini tak terlihat seperti usia diatas 50 tahun. Bahkan, dengan berbekal pendidikan di Akademi Seni Tari Bandung yang dienyamnya, membuat dirinya tak menyangka jika hobinya menari tersebut mendapatkan apa yang diinginkannya.

    Saat ditemui, Ivoni sapaan akrabnya mengatakan, bahwa menari tidak hanya sekedar bergerak mengikuti irama musik saja, melainkan juga dapat menjaga kesehatan. Salah satu jenis tarian yang kini makin digemari masyarakat adalah line dance, tarian yang indah dipandang mata dan mengasyikkan.

    Diketahui, Line dance merupakan tarian yang berasal dari Amerika Serikat yang berakar dari country dance. Adapun konsep dalam line dance sendiri hampir mirip dengan poco-poco. dan mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 2008 lalu.   

    “Dari aku SD (Sekolah Dasar), sudah tahu dance cha-cha, dan dari SD saya sudah bisa menciptakan tari,” kata Ivoni  saat ditemui usai melakukan pertunjukan Line Dance di salah satu supermarket di Kota Cilegon.

    Bakat menari yang turun dari ayahnya tersebut, ternyata sampai Ivoni memasuki remaja dan kuliah, mampu mengumpulkan pundi-pundi uang. 

    “Awalnya sih ingin mencari sehat, tapi malah dapat rejeki. Sejak masih duduk dibangku SMA, saya sudah nyari uang sendiri dengan melatih anak-anak SD dan SMP nari. Dan saya juga sempat menjadi guru ekstrakurikuler Al Azhar Cilegon, guru tari. Selain itu, saya setiap hari Jumat juga ngajar senam di kantor-kantor di waktu senggang saya ngajar anak sekolah privat nari. sampai-sampai ibu saya bilang, bahwa keringat saya itu uang,” terang Ivoni yang bersuamikan Erwanto.

    Dan sejak 11 tahun silam atau tepatnya tahun 2011, Ivoni tertarik dengan  Line Dance yakni, semacam olahraga yang membentuk suatu koreografi tari dan digerakkan oleh hitungan musik tertentu, seperti salsa, cha-cha, rumba, waltz, hip hop, jazz, country, dan lain-lain.

    “Line Dance ini dapat dikoreografikan dengan semua jenis musik. tidak hanya musik-musik di luar negeri saja, bahkan dengan musik atau lagu-lagu daerah  juga bisa. Seperti Jaipongan, keroncongan. Semuanya bisa,” katanya.

    Selain  membakar kalori, Line Dance memberikan sensasi tersendiri, apalagi jika dilakukan secara bersama-sama,   dan memiliki manfaat untuk otak dan psikologis yang mengikuti.

    “Manfaat dari Line dance ini luar biasa. Bisa mempertajam daya ingat, karena gerakannya  bersifat mengulang tentu dapat mempertajam daya ingat.  Dan dapat memperlambat kepikunan atau Alzheimer, meningkatkan konsentrasi, mengurangi osteoporosis. Pokoknya banyak, bahkan ada peserta Line Dance yang tadinya  asam lambung, pusing-pusing dan badan sering kesemutan lambat laun, alhamdulillah sembuh. Karena memang badan kita dengan  Line Dance, semuanya bergerak,” ujarnya. 

    Komunitas Sering Berbagi-Bagi

    Dengan hobinya menari dan menjadi komandan Line Dance di Kota Cilegon, Ivoni juga  mengajak teman-teman di komunitasnya untuk bergerak di bidang sosial. kegiatan rutin yang dilakukan adalah memberikan  bantuan sembako kepada masyarakat kurang beruntung.

    “Kami di LIne Dance Cilegon ini, alhamdulillah sudah rutin memberikan bantuan kepada saudara-sadara kita yang memang perlu dibantu, termasuk ke  anak-anak yatim,” katanya.

    Biasanya lanjut Ivoni, pemberian sembako itu dikumpulkan dari seluruh peserta Line dance yang ada. “Dari kita-kita ini, kita kumpulkan, siapa saja yang mau nyumbang., Biasanya kita minta kepada teman-teman itu paketan. Misalkan kita buat satu paket nilainya Rp 100 ribu, biasanya ada yang ngasih 10 paket, atau lebih,” ujarnya.

    Kegiatan Line Dance juga  saat ini di Kota Cilegon sudah dapat diterima oleh masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya anggota. Meskipun tidak semua aktif. “Kalau dihitung banyak yah, tapi memang kadang pas kita mau latihan atau tampil, itu biasanya tidak semua bisa datang, karena memang ada kesibukan,” ungkapnya.

    Disinggung mengenai dukungan Pemerintah Kota Cilegon,akan Komunitas Line Dance diakuinya  sangat besar. “Ibu Walikota Cilegon, Ibu Helldy juga memberikan support ke kita, bahkan beberapa kegiatan kita, beliau hadir dan datang,” ujarnya. (RUS)