Penulis: Gina Maslahat

SEJUMLAH pemerintah daerah di Banten menyadari harus mematuhi aturan soal penghapusan pegawai honorer di lingkungannya masing-masing. Namun, ada kebutuhan pegawai yang tak bisa dipenuhi oleh kuota penerimaan ASN sehingga pemerintah daerah masih menunggu aturan teknis agar penerapan aturan itu tak menimbulkan kerugian bagi daerahnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Budi Santoso saat dikonfirmasi BANPOS membenarkan sudah ada surat edaran dari Kemenpan/RB untuk segera menyusun kebijakan ke arah itu. Namun menurut Budi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak saat ini tidak akan gegabah melakukan keputusan ke arah tersebut sebelum ada solusinya. Selain itu keberadaan pegawai honorer itu sangat dibutuhkan pemerintah.

“Pemkab Lebak akan hati hati dalam menyikapi dan akan mencari solusi terbaik untuk temen temen tenaga non ASN. Tenaga honorer selama ini direkrut karena kekurangan kebutuhan SDM di beberapa perangkat daerah, jadi jelas tenaga mereka dibutuhkan oleh pemda,” terang Sekda.

Budi menyebut, pihaknya masih melakukan pendataan berdasarkan pendidikan dan masa kerja mereka menjadi honorer, hal ini buat pertimbangan alih status mereka ke PPPK.

“Saat ini Pemkab sedang menginventarisir tenaga honorer berdasarkan kualifikasi pendidikan dan berapa lama mereka menjadi tenaga honorer. Ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengusulan formasi PPPK, tentunya itu sesuai dengan kemampuan keuangan pemda, kecuali ada penambahan anggaran khusus dari pemerintah pusat untuk penggajian PPPK,” kata Budi.

Terpisah, Kepala BKPSDM Kabupaten Pandeglang, Moch Amri meyakinkan, penerimaan honorer yang dilakukan Pemkab Pandeglang sangat terencana dan sesuai dengan kebutuhan.

Upaya tersebut, kata dia, sengaja dilakukan Pemkab Pandeglang, karena pada beberapa tahun lalu masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kekurangan pegawai seperti dilingkungan Dinas Pendidikan yakni tenaga guru.

“Waktu itu dan hingga saat ini kekurangan guru masih terjadi. Makanya, sebelum ada peraturan pelarangan pengangkatan honorer, di kita masih ada beberapa sekolah yang melakukan pengangkatan honorer secara mandiri,” katanya.

Menurutnya, keberadaan honorer Pemkab Pandeglang yang saat ini ada, begitu sangat membantu. Terutama mereka yang ditempatkan di bagian pelayanan yang minim pegawainya.

“Tentunya di setiap pengangkatan pegawai ada prosesnya. Selain memenuhi syarat pendidikan, mereka yang diangkat juga merupakan orang-orang yang dibutuhkan. Tidak asal copot begitu saja, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan,” ujarnya.

Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, kemungkinan terkait penghapusan tenaga honorer akan dibahas di Pertemuan Apeksi Agustus 2022 mendatang. “Ini (Wacana penghapusan tenaga honorer) jadi salah satu bahan masukan di pertemuan Apeksi,” kata Helldy, Senin (6/6).

Lebih lanjut, Helldy mengatakan, setiap tahun ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Cilegon pensiun. Sedangkan, yang diangkat menjadi PNS hanya sekitar puluhan. “Setiap tahun ratusan yang pensiun, tahun kemarin saja yang jadi PNS 69 orang doang, kalau tidak rekrut honorer kita kekurangan,” ujarnya.

Helldy menambahkan, keberadaan tenaga honorer sangat membantu jalannya birokrasi dan pelayanan publik. Adanya pengangkatan tenaga honorer dinilai sudah sesuai kebutuhan Pemkot Cilegon. Tenaga honorer sendiri bekerja di bidang teknis maupun administratif pemerintahan. “Kalau tidak (mengangkat honorer) akan kekurangan terus, ini kan sesuai kebutuhan,” pungkasnya.(DZH/LUK/WDO/DHE/ENK)

PENGHAPUSAN tenaga honorer dari sistem kepegawaian di daerah, diyakini akan memberi dampak besar terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Karena, dari 17.000 tenaga honorer di Pemprov Banten, 10 ribu diantaranya merupakan guru dan tenaga kesehatan.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Wirana Pasir, Asep Saepul Rohman. Ia mengatakan bahwa di sekolah yang dirinya pimpin, setidaknya terdapat sebanyak sembilan tenaga honorer terdiri atas guru, operator sekolah dan penjaga sekolah.

“Memang saya tidak tahu kapan terakhir kali perekrutan honorer, karena saya baru menjabat. Cuma rata-rata honorer yang bekerja di sini itu mayoritas di atas lima tahun (pengabdiannya). Jumlah honorer guru 7, operator sekolah satu dan penjaga sekolah satu,” ujarnya kepada BANPOS.

Menurutnya, apabila tenaga honorer benar-benar dihapuskan sementara tidak ada kejelasan mengenai nasib para tenaga honorer yang telah lama mengabdi, maka sekolahnya pun akan kekurangan tenaga dalam menjalankan tugasnya.

“Yang jelas kalau dengan mekanisme dan peraturannya diberlakukan (penghapusan tenaga honorer), pasti kekurangan guru. Sangat pasti itu. Karena jumlah PNS dan PPPK itu masih dikatakan kurang,” ucapnya.

Di SDN Wirana Pasir menurutnya, hanya terdapat lima guru PNS saja. Itu pun termasuk dirinya yang merupakan Kepala Sekolah. Sedangkan rombongan belajar (rombel) berjumlah delapan rombel. Hal itu pun membuat keberadaan guru honorer sangat membantu proses belajar mengajar.

“Sangat membantu sekali, karena kami ini kekurangan guru. Ada yang gurunya menjadi guru kelas, ada yang menjadi guru mata pelajaran. Meskipun di SD itu guru sifatnya borongan, namun karena jumlah PNS di sekolah kami itu hanya lima, itu pun termasuk Kepsek, maka tidak bisa dipegang semua. Sedangkan rombel itu delapan, makanya jadi kurang,” terangnya.

Maka dari itu, ia meminta kepada pemerintah agar dapat memberikan solusi terbaik bagi para tenaga honorer yang bekerja di dunia pendidikan. Karena jika tidak ada solusi, maka dipastikan dunia pendidikan akan kekurangan tenaga pengajar.

“Harapan saya dari peraturan tersebut, bisa ada kebijakan lain yang dapat mendukung status keberadaan mereka. Tetap diakui pemerintah, kesejahteraannya bisa lebih diperhatikan, dan kalau bisa diangkat menjadi PPPK atau PNS,” harapnya.

Terpisah, kegundahan pun muncul di kalangan guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik Dinas Pendidikan Lebak. Ketua Asosiasi Guru Honorer Pendidikan Agama Islam (AGHPAI) Lebak, Edi Cahya Purnama kepada BANPOS mengharapkan agar keberadaan guru yang sudah masuk Dapodik dan di BKP-SDM Lebak segera diangkat statusnya menjadi PPPK. 

“Ini sebenarnya kekhawatiran. Apalagi kabupaten Lebak Tahun ini katanya tak membuka rekrutmen. Jadi kita para guru honorer yang sudah mencapai nilai ambang batas dan dinyatakan lulus passing grade pada seleksi tahap 1 dan 2 Tahun 2021 tapi belum dapat formasi. Ini kita masih nunggu kebijakan yang terbaik tahun ini dari pemerintah,” ungkap Edi, Kamis (9/6).

Selain sekolah, OPD yang terdampak atas penghapusan tenaga honorer ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bahkan, mayoritas anggota Satpol PP terdiri atas para tenaga honorer. Persentasenya bisa mencapai 75 persen dari jumlah anggota.

Kepala Satpol PP Kota Serang, Kusna Ramdani, mengatakan bahwa jika tenaga honorer benar-benar dihapus, maka pihaknya akan sangat terdampak. Bahkan menurutnya bukan hanya Satpol PP saja, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dishub pun dipastikan akan terdampak, karena mayoritas berisi tenaga honorer.

“Semua pasti sama kena, cuma kami belum tahu nih karena pusat yang mencarikan solusi, termasuk provinsi. Jadi kami ikut saja bagaimana solusinya,” ujarnya.

Pada Satpol PP Kota Serang, terdapat 180 anggota yang berstatus honorer. Karena Satpol PP Kota Serang juga membidangi Pemadam Kebakaran (Damkar), maka honorer di Damkar pun turut dihitung. Setidaknya, terdapat 70 anggota Damkar Kota Serang yang berstatus honorer.

“Jadi total seluruhnya ada 250 orang. Posisinya sama sih dengan di Dishub dan di DLH, banyak tenaga honorernya,” ungkap Kusna.

Sejauh ini, Kusna mengaku bahwa belum ada arahan maupun rapat koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemprov Banten. Sebab menurutnya, Pemerintah Pusat maupun Pemprov Banten pun terkendala aturan yang sama.

“Kalau kami sih sudah menyarankan untuk diangkat menjadi PPPK. Cuma kan belum ada jawabannya dari pusat. Karena PPPK itu kan diprioritaskan untuk guru, penyuluh dan tenaga kesehatan. Kami mah sudah mengusulkan,” ucapnya.

Dengan dihapuskannya tenaga honorer, Kusna menuturkan bahwa dapat berdampak pada hilangnya 250 pasukan Satpol PP dan Damkar Kota Serang. Termasuk juga DLH yang akan kehilangan tenaga kebersihan, dan juga Dishub.

“Makanya saya harap ada solusi yang terbaik gitu dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat memang harus memikirkan daerah juga bahwa kita ini kekurangan pegawai. Untuk tindaklanjut itu sebenarnya ada di BKPSDM yah,” terangnya.

Senada disampaikan oleh Kepala Satpol PP Provinsi Banten, Agus Supriyadi. Ia mengatakan, terdapat sebanyak 252 anggota Satpol PP Provinsi Banten yang berstatus pegawai honorer. Opsi dialihkan menjadi PPPK maupun ASN pun telah digaungkan, akan tetapi masih belum ada kejelasan.

“Pemprov Banten terus melakukan konsolidasi dengan MenpanRB terkait dengan penyelesaiannya. Karena kan ada dua opsi penyelesaiannya, memetakan mana yang bisa non PNS menjadi PPPK atau PNS. Atau mengambil langkah strategis tentang non PNS yang tidak bisa ditempatkan sebagai PPPK dan PNS,” ucapnya.

Agus mengaku telah beberapa kali melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KemenpanRB terkait dengan kuota khusus PPPK dan PNS bagi Satpol PP. Akan tetapi hal tersebut pun agak sulit lantaran belum ada formasi bagi Satpol PP pada PPPK. Jika persoalan itu tidak segera didapatkan solusi, maka Satpol PP Banten berpotensi kehilangan 3/4 kekuatan personelnya.

“Bisa dua sampai tiga kali lipat pasukan Satpol PP itu non PNS. Itu yang sebenarnya harus bisa dipikirkan juga, karena Satpol PP itu harus PNS. Sementara jabatan fungsional (PPPK) yang bisa diduduki oleh Satpol PP ini belum ada,” tandasnya. (DZH/LUK/WDO/DHE/ENK)

OPSI outsourcing maupun opsi dijadikan sebagai pelaku UMKM pun mendapatkan penolakan dari Forum Pegawai Non-PNS Banten. Mereka menilai bahwa opsi tersebut sama saja memberikan ketidakpastian status terhadap mereka yang telah lama mengabdi di Provinsi Banten.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Pegawai Non-PNS Banten, Taufik Hidayat. Melalui pesan WhatsApp, Taufik mengatakan bahwa pihaknya kerap diajak berdiskusi untuk memberikan masukan, akan tetapi masukan tersebut sama sekali tidak didengar.

“Saya sangat tidak sepakat dan tidak setuju. Karena memang dari awal kami sudah diminta berbagai masukan, tapi pada kenyataannya tidak dilibatkan dalam hal itu,” ujarnya kepada BANPOS.

Menurutnya, opsi outsourcing bagi para pegawai honorer pun sangat tidak relevan. Pasalnya, hal itu membuat para pegawai honorer yang telah lama mengabdi di Provinsi Banten, akan kehilangan kepastian status mereka.

“Ini sangat-sangat bukan solusi yang relevan. Justru kami sangat kecewa karena harapan dari teman-teman bisa mengabdi di Banten ini bisa ada kejelasan status, yang bisa diperjuangkan oleh pemerintah provinsi. Tapi pemprov malah memberikan solusi seperti itu. Maka kami sangat tidak setuju mengenai solusi tersebut,” tegasnya.

Ia mengatakan, Pemprov Banten seharusnya dapat berdiri bersama dengan para pegawai honorer, untuk mendorong kepada Pemerintah Pusat agar ada otonomi khusus di bidang kepegawaian, sehingga para pegawai honorer pun mendapatkan kepastian status.

“Harapan kami itu, selain Pemprov membuat pemetaan jabatan, mereka melakukan langkah-langkah konkret untuk membuat tindakan ke pemerintah pusat. Artinya meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan otonomi kepada daerah, agar kewenangan daerah itu dispesialkan. Jangan sampai teman-teman ini jadi korban peraturan gitu,” ungkapnya. 

Terpisah, salah seorang honorer Bagian Humas dan Protokol Pemkab Pandeglang, Aldi mengatakan, terkait dengan adanya wacana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat tersebut, pihaknya merasa keberatan.

“Saya sudah bekerja sekian lama, tapi tiba-tiba pemerintah pusat menghapus tenaga honorer. Lalu kami yang sudah bekerja begitu lama tidak diberikan penghargaan dengan adanya penghapusan tersebut, minimal ada kebijakan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Aldi kepada BANPOS, Kamis (9/6).

Sementara itu, salah seorang pegawai honorer yang bertugas di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang, Yosep meminta agar pemerintah pusat untuk memperhatikan honorer tenaga teknis adminsitrasi.

“Kami minta pemerintah pusat dalam rekrutmen PPPK tahun 2022 membuka formasi untuk tenaga teknis administrasi, karena selama ini pegawai honor tenaga teknis administrasi juga perannya sangat penting membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan terutama urusan adminsitrasi,“ katanya.

Menurutnya, masalah honorer tidak akan pernah selesai dan tuntas apabila tenaga teknis administrasi tidak dilirik dan diperhatikan oleh pemerintah.

“Maka dari itu saya berharap rekrutmen PPPK tahun 2022, pemerintah pusat membuka formasi bagi pegawai honorer tenaga teknis adminsitrasi,“ ujarnya.

Salah seorang pegawai staf honorer di salah satu kecamatan di Lebak selatan (Baksel) mengungkapkan, dirinya merasa putus harapan jika keberadaan status kepegawaiannya dihapus. Dirinya berharap pemerintah memberikan kebijakan yang pro honorer.

“Saya sudah belasan tahun mengabdi di sini, sejak tahun 2004. Di kepegawaian status saya honorer tetap pemda. Kalau tahun ini saya tidak diangkat, ya udah gak ada harapan lagi. Lagian umur juga makin tua, hampir 50 tahun. Mudah-mudahan saja ada kebijakan dari pemerintah terkait nasib status saya,” ungkapnya, Kamis (9/6).(DZH/LUK/WDO/DHE/ENK)