Penulis: Gina Maslahat

Bidik Penerimaan Pajak Rp79 Miliar

PANDEGLANG, BANPOS-Dalam upaya membidik penerimaan pajak dari 11 objek pajak sebesar Rp 79 miliar pada tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten/BEKS).

Kepala Bapenda Pandeglang, Tatang Muhtasar mengatakan, dalam PKS yang akan dilakukan dengan Bank Banten, akan dilakukan dengan sistem jemput bola. Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya akan menyiapkan kendaraan untuk layanan aktive mobile.

“Maka harus datang perbankan ini, karena kita sudah bekerjasama. Tujuannya supaya mempercepat pendapatan target dan memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak,” kata Tatang kepada awak media di kantor Bapenda Pandeglang, Selasa (7/6).

Dengan kerjasama yang telah dilakukan dengan Bank Banten, lanjut Tatang, pihaknya berharap pada akhir tahun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi sebanyak 100 persen.

“Kita harapannya 100 persen PBB bisa terealisasi, hingga akhir tahun mencapai Rp 79 miliar dari 11 objek pajak. Saat ini realisasi baru Rp 21 miliar dan untuk PBB kita target mencapai Rp 34 miliar dari 660 ribu wajib pajak di Pandeglang,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis BEKS, Cendria Tj Tasdik mengatakan, dari 11 target objek pajak, Bank Banten akan fokus pada akselerasi PBB. Dengan melakukan strategi jemput bola atau turun langsung kepada nasabah melalui layanan aktive mobile di 36 kecamatan di Kabupaten Pandeglang.

“Hal ini dilakukan untuk mengakselerasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang. Kita akan coba mendekati nasabah, dengan mengaktifkan layanan aktive mobile selama satu minggu di 36 Kecamatan di Pandeglang,” katanya.

Menurutnya, untuk teknis pelaksanaan layanan tersebut, pihaknya akan mengikuti sesuai dengan arahan yang telah ditentukan oleh Bapenda Pandeglang.

“Arahan dari Bank Banten, akan mengikuti Bapenda Pandeglang. Kita harap ini akan menjadi PKS yang berkelanjutan dan kita akan memanfaatkan jasa perbankan lainnya untuk pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.

Dikatakannya, perseroan juga akan bertahap menjalin kerjasama dengan 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Guna membantu pemerintah dalam mencapai target dari negara.

“Bank Banten sudah sehat dan siap bantu Provinsi dan kabupaten/kota. Semoga kepercayaan ini menjadi langkah profesional dan membantu pemerintah mencapai target yang sudah ditentukan,” ungkapnya.(dhe/pbn)

8 Juni 2022
Tidak Dianjurkan, LKS di SMP Kota Serang Akan Dihapuskan

SERANG, BANPOS – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, akan melakukan penghapusan terhadap penggunaan lembar kerja siswa (LKS) di SMP dan SMPN se-Kota Serang. Hal itu dikarenakan Dindikbud tidak menganjurkan sekolah-sekolah memakai LKS.

Kepala Dindikbud Kota Serang, Alpedi, menegaskan bahwa guru tidak perlu lagi menggunakan LKS. Ia juga meminta agar jangan ada lagi yang menjual LKS, sebab LKS disebut tidak berkontribusi tinggi dalam pembelajaran.

“Memang menurut saya kontribusi terhadap pembelajaran tidak tinggi, sebaiknya LKS sudah akhiri saja, jangan ada orang yang jual-jual LKS lagi. Jangan lagi guru membuat LKS apalagi dijual, enggak boleh itu,” ucapnya, Selasa (7/6).

Sementara itu, Kasi Kurikulum pada bidang SMP Dindikbud Kota Serang, Anah, mengungkapkan bahwa dari 84 SMP di Kota Serang, hanya 5 SMP saja yang masih menggunakan LKS. Berdasarkan informasi yang didapat olehnya, penggunaan LKS tersebut berperan untuk membantu pekerjaan rumah yang ditugaskan dari sekolah.

“Ada beberapa sekolah yang menggunakan LKS, tidak semua menggunakan LKS. Tapi setelah saya tanya, yang menggunakan LKS peruntukannya untuk membantu pekerjaan di rumah atau PR yang ditugaskan dari sekolah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya tidak tahu menahu perihal pemakaian LKS di masing-masing sekolah. Sebab, adanya LKS di sekolah langsung berurusan dengan penyedia LKS, tidak melalui Dindikbud Kota Serang.

“Tapi saya juga enggak tahu menahu tentang LKS, itu penyedia langsung ke sekolah yang bersangkutan,” terangnya.

Perihal penghapusan, pihaknya belum bisa memastikan karena sebelumnya Dindikbud Kota Serang sendiri dari awal sudah tidak menganjurkan sekolah-sekolah menggunakan LKS.

“Itu inisiatif dari sekolah yang bersangkutan, yang jelas kami dari Dinas Pendidikan enggak pernah menganjurkan untuk membeli LKS,” tandasnya. (MUF/AZM)

8 Juni 2022
PPDB Online Minim Sosialisasi

SERANG, BANPOS – Masyarakat mengeluhkan minimnya informasi mengenai pembukaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tingkat SMA dan SMK tahun ajaran 2022/2023. Mereka mengaku tidak mengetahui kapan pelaksanaan dan bagaimana kegiatan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/6) mengungkapkan, banyak masyarakat di wilayah Tangerang yang belum mengetahui seperti apa proses dan kapan dimulainya pelaksanaan PPDB Online tingkat SMA dan SMK.

“Banyak masyarakat datang ke saya bahkan menelpon menanyakan PPDB Online tahun 2022 ini kapan dimulai,” katanya.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Tangerang A, Barhum mengaku selalu menyampaikan informasi pelaksanaan PPDB online melalui pesan tertulis Whatsapp.

“Saya selalu kirim informasi pada masyarakat lewat telpon. Saya juga bingung kenapa masih minim sosialisasi kepada masyarakat. Padahal beberapa hari lalu saat RDP (rapat dengar pendapat) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) mereka menyatakan sudah melakukan persiapan maksimal. Termasuk dengan kesiapan website . Kerana tahun ini langsung ditangani oleh masing-masing sekolah, tidak lagi menginduk ke Dindikbud,”ujarnya.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini Komisi V DPRD Banten beserta dirinya akan mengecek secara langsung kesiapan sekolah-sekolah di delapan kabupaten/kota.

“Kita nanti akan lihat langsung kesiapan sekolah,” ujarnya.

Dihubungi melalui telpon genggamnya, Sekretaris Disdikbud, Taqwim mengaku pihaknya sudah memasang pengumuman jadwal pelaksanaan tahapan PPDB online tahun ajaran 2022/2023. “

“Spanduk-spanduk di sekolah dan website dipasang. Kemarin pada saat konferensi persnya juga telah disampaikan,” kata Taqwim singkat. (RUS/AZM)

8 Juni 2022
Rutan Pandeglang Dipuji Irjen

Inspektur Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) Republik Indonesia (RI), Razilu menyebut bahwa Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Pandeglang layak untuk meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Mereka sudah masuk dan sudah dinyatakan lulus. Tinggal nanti ikut kompetisi di tingkat nasional,” kata Razilu saat berkunjung ke Rutan Kelas II B Pandeglang, Selasa (8/6).

Menurutnya, penilaian tersebut diberikan setelah melihat kondisi warga binaan di masing-masing blok yang ada di Rutan Kelas II B Pandeglang.

“Iya betul, melihat ke blok, kemudian nanya apa kasus mereka (Warga Binaan,red). Ada yang kasus kriminal, ada yang kasus narkoba. Saya ingatkan agar masuk di Rutan ini yang terakhir saja jangan sampai diulangi lagi,” terangnya.

Diungkapkannya, saat ini pihaknya masih menunggu hasil revisi Undang-undang (UU) mengenai pengguna narkotika agar bisa dilakukan rehabilitasi.

“Sebenarnya rehabilitasi itu kita sedang menunggu revisi undang-undang. Kemarin itu sudah disampaikan di DPR kalau itu kemudian selesai. Maka pengguna itu ideal adalah direhabilitasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIB Pandeglang, Jupri mengatakan, terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Irjen Kemenkumham RI, pihaknya akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan.

“Untuk meraih predikat tersebut, kita akan terus meningkatkan pelayanan. Salah satunya perbaikan dapur agar makanan bagi para warga binaan lebih higienis dan layak. Selain itu, kita juga memberikan pelayanan bantuan hukum untuk warga binaan yang tidak mampu dengan bekerjasama dengan LBH yang sudah terverifikasi. Intinya kita terus meningkatkan pelayan kepada para warga binaan,” katanya.(dhe/pbn)

8 Juni 2022
Bersama Forkopimda, Dua Isu Strategis Berhasil Ditangani

PANDEGLANG, BANPOS-Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang bahas tiga isu strategis diantaranya pemberantasan penyimpangan pengelolaan pelabuhan dan bandar udara, isu minyak goreng dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan bahwa pihaknya Bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pandeglang secara intensif melakukan pengawasan baik harga minyak goreng maupun kasus PMK.

“Kita bersama Forkopimda melakukan pengawasan baik harga minyak maupun kasus PMK secara intensive,” kata Irna saat berdialog dengan dengan Kejati Banten di Aula Kejati Banten, Selasa (7/6).

Dijelaskannya, hasil pengawasan yang dilakukan di pasar milik pemerintah daerah, harga minyak curah terpantau ada yang dijual dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan juga ada beberapa yang menjual diatas HET.

“Ada tiga pasar yang menjual dibawah HET. Sedangkan yang menjual diatas HET memang tidak terlalu tinggi kisaran harganya,” terangnya.

Terkait PMK, lanjut Irna, sejauh ini tidak ditemukan adanya kasus tersebut di Kabupaten Pandeglang. Namun kendati demikian, pihaknya sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kewaspadaan PMK nomor 800/10011-distapang/V/2022 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit PMK pada hewan ternak di Pandeglang.

“Surat ini kita sebar hingga ke jajaran tingkat desa, para penyuluh pertanian, tempat penggemukan ternak dan Rumah Potong Hewan (RPH),” ungkapnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Leonard Eber Ezer Simanjuntak mengatakan, tujuan digelarnya Rakor ini adalah untuk mencari sebuah solusi dari isu yang berkembang di masyarakat.

“Tujuan yang ingin dicapai kiranya apabila sepakat membuat tim gabungan dalam penanganan permasalahan. Hal terpenting dalam menanggulangi permasalahan itu dengan preventif, sinergi dan kolaboratif,” katanya.

“Dengan rakor ini, kita dapat mengidentifikasi masalah sehingga bisa mendapatkan solusi, untuk itu semua instansi kita undang saat ini,” ungkapnya.(dhe/pbn)

8 Juni 2022
Kuwait vs Indonesia, Awas Panas

LIVE RCTI

Kualifikasi Piala Asia 2023

Rabu, 8 Juni 2023 | 23:15 WIB

JAKARTA, BANPOS – Timnas Indonesia bakal memulai perjuangannya untuk menembus Piala Asia 2023, hari ini. Di babak kualifikasi yang digelar di Kuwait, skuad Garuda harus terlebih dahulu berhadapan dengan tuan rumah, malam nanti.

Pelatih Shin Tae-yong hanya membawa 23 pemain untuk mengikuti Kualifikasi AFC Asian Cup 2023 pada 8-14 Juni 2022 di Kuwait. Sejumlah nama tak diboyong ke Kuwait karena cedera.

Indonesia akan berada di Grup A bersama Yordania, Nepal, dan tuan rumah Kuwait. Dalam laga perdana, Indonesia akan menghadapi Kuwait, Rabu (8/6). Kemudian, menghadapi Yordania (11/6), dan Nepal (14/6).

Dari ke-23 pemain yang dibawa, tidak ada nama Egy Maulana (cedera/sayap), Ilham Rio (bek) , Ernando Ari (cedera/kiper), Irfan Jauhari (cedera/striker), Evan Dimas (cedera/gelandang), dan Rizky Dwi Febrianto (bek). Namun, Shin Tae-yong yakin timnya bisa memberi perlawanan di tiga laga yang bakal dijalani.

“Bola itu bundar, pastinya kita akan bekerja maksimal melawan Kuwait, Yordania, dan Nepal. Apalagi kita memang di pot 3, ada pot 1, 2, yang lebih bagus dari kita,” ucap Shin Tae-yong.

Soal absennya sejumlah pemain seperti Egy dan Evan Dimas, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku hal itu menjadi kerugian bagi Indonesia. Meski demikian, dia selaku pelatih merasa tidak terlalu khawatir.

“Saya pikir Egy dan Evan bisa menjadi pemain inti. Pasti ada ruginya dengan ketidakhadiran mereka. Tetapi tidak jadi masalah karena ada pemain lainnya yang cukup bisa bersaing,” sebut Shin Tae-yong di akun YouTube PSSI.

Sebagai persiapan matang, skuad Timnas Indonesia sudah berada di Kuwait sejak akhir pekan lalu, Sabtu (4/6/2022) untuk beradaptasi dengan cuaca panas. Shin mengatakan cuaca di Kuwait saat pagi hari di kisaran 40 derajat celsius. Karena itu adaptasi dibutuhkan Tim Merah Putih agar tidak memiliki kendala saat pertandingan nanti.

Winger Saddil Ramdani tidak membantah cuaca di Kuwait cukup panas. Meski demikian pemain Sabah FC menilai cuaca tersebut tidak jauh berbeda dengan di Indonesia.

“Tensi latihan mulai dinaikkan, karena kata pelatih kami harus adaptasi dengan cuaca di sini, panas juga. Sama juga dengan di Indonesia, jadi kami tidak terlalu seperti memikirkan hal itu. Yang terpenting fokus untuk pertandingan lawan Kuwait,” kata Saddil dikutip dari YouTube PSSI.

Satu hal yang jadi perhatian khusus bagi Saddil Ramdani adalah fokus pada strategi yang akan diberikan Shin Tae Yong dalam pertandingan nanti. Karena untuk menghadapi Kuwait, pemian Sabah FC itu mengatakan Skuad Garuda membutuhkan fisik dan mental yang baik.

“Kami harus siap-siap baik fisik maupun mental yang jauh lebih kuat. Intinya kami selalu bersama-sama untuk meraih sesuatu hal yang positif, kami mengikuti arahan Coach itu yang kami lakukan,” kata Saddil.

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan pun minta semua pemain untuk berjuang lebih keras lagi. Sebab, tim ini memang dibebani untuk lolos ke Piala Asia. “Dengan kerja keras dan doa seluruh rakyat Indonesia, saya optimistis kita bisa lolos ke putaran final Piala Asia,” ujar Iriawan.

Sementara itu, sejumlah media Kuwait memberitakan kekawatiran pelatih Kuwait, Vitezslav Lavicka, atas kecepatan dan kemampuan Timnas Indonesia dalam melakukan serangan balik.
Dikutip dari CNN Indonesia dari Al Jarida, Lavicka terus berupaya mempersiapkan skuad timnas Kuwait jelang melawan Indonesia pada laga pertama Grup A Kualifikasi Piala Asia 2023 di Stadion Jaber Al-Ahmad International, Kuwait City.
Lavicka meyakini Timnas Indonesia akan menerapkan permainan bertahan dan mengandalkan serangan balik saat menghadapi Kuwait.

“Lavicka sedang mengerjakan sentuhan akhir pada rencana permainan Al Azraq untuk menghadapi Indonesia, dengan fokus pada bagian ofensif dan bagaimana cara menembus pertahanan lawan,” tulis Al Jarida.

“Di tengah harapan bahwa tim tamu (Indonesia) akan bermain dengan hati-hati dan bertahan, mengandalkan serangan balik,” tulis Al Jarida.

Di atas kertas timnas Kuwait lebih Lebih diunggulkan dari Indonesia. Namun Lavicka meminta Bader Al Mutawa dan kawan-kawan untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia. Terlebih tim Garuda disebut Lavicka memiliki kecepatan bagus.

“Lavicka memperingatkan para pemain Kuwait tentang kecepatan Timnas Indonesia saat membangun serangan balik, meminta para pemain untuk mendiversifikasi permainan dan berusaha mencetak gol lewat bola-bola silang,” tulis Al Jarida.(ENK)

8 Juni 2022
GMNI Gelar Pendidikan Kebangsaan

Seiring hari lahir Pancasila sekaligus peringatan bulan Bung Karno, aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Lebak menggelar giat yang bertajuk ‘GMNI MENGAJAR’. Kegiatan berlangsung dua hari di MTs Ash Shafwan, Kampung Nyungcung, Desa Sukamanah Kecamatan Rangkasbitung, (06-07/06).

      Diketahui, Bulan Juni menjadi bulan Bung Karno, karena di bulan ini sang tokoh Proklamator Kemerdekaan lahir, tepat pada 6 Juni 1901. Dan pada 21 Juni 1970 Bung Karno wafat. Selain itu bulan Juni ini juga merupakan kelahiran Pancasila, yakni pada 1 Juni 1945.

      Ketua GMNI Lebak, Sahrul Romadan mengatakan bahwa dalam momentum yang bersejarah tersebut seyogianya bangsa Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sejak dini, tujuannya untuk penguatan karakter anak bangsa.

      “Kegiatan GMNI Mengajar ini untuk mendorong pembelajaran yang lebih sederhana, lebih mendalam dan relevan untuk meningkatkan literasi, numerasi (kemampuan mengaktualisasi) sekaligus menguatkan karakter peserta didik sebagai pelajar Pancasila sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK),” ujar Bung Sahrul, sapaan akrab Ketua GMNI Lebak.

      Menurut Sahrul, dalam hal ini GMNI Lebak hadir untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila, bukan hanya kepada kader GMNI saja, akan tetapi kepada para siswa dan masyarakat secara umum.

      “Agar generasi penerus bangsa bukan hanya memahami pancasila secara tekstual saja, tapi juga mampu menerjemahkan substansi dari butir-butir kelima sila itu,” tegasnya.

       Senada, Ketua Pelaksana Kegiatan ‘GMNI Mengajar’ Saepudin menambahkan kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki jiwa pancasilais dan memiliki kompetensi unggul.

      “Diharapkan transfer pemahaman ini bisa menumbuhkan sikap kebangsaan dan jiwa nasionalis sejak dini terhadap para pelajar,” katanya.

     Dikatakan Saepudin, GMNI Lebak berharap agar nilai nasionalis kebangsaan di Kabupaten Lebak lebih membumi. Kata dia, ini tentunya pemerintah harus lebih memperhatikan terhadap kualitas Pendidikan.

     “Kualitas pendidikan harus diseimbangkan dengan keberadaan sarana dan prasarana sekolah baik negeri dan swasta di Kabupaten Lebak ini. Karena itu akan menunjang keberhasilan pendidikan itu sendiri,” paparnya

     Sementara, kepala MTs Ash Shafwan Suhandi, mengapresiasi kehadiran para aktivis GMNI. Ia mengatakan para siswa diberi bekal pemahaman kebangsaan, semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang baru.

      “Saya sangat senang hadirnya kawan kawan GMNI untuk berbagi ilmu dengan siswa-siswi kami, dengan hadirnya GMNI di sekolah kami, para siswa sangat antusias belajar tentang karakter kebangsaan, tentang Pancasila dan tentang perjuangan bangsa,” ungkap Suhandi.(WDO/PBN)

8 Juni 2022
Distan Akan Sanksi Distributor Penjual Pupuk Diatas HET

LEBAK, BANPOS – Menjawab keluhan masyarakat, khususnya masyarakat kelompok tani (Poktan) di Lebak selatan (Baksel), terkait mahalnya pupuk subsidi yang disinyalir di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di kios-kios resmi yang ditunjuk, Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lebak pun menindaklanjuti hal tersebut dengan berkoordinasi ke pihak distributornya untuk dilakukan tindakan pembinaan.

      Disebutkan, sesuai ketentuan Distan sebenarnya berada di posisi penetapan alokasi pada tingkat kecamatan, sementara alokasi per Kabupaten sudah ditetapkan oleh Provinsi.

     Kepala Distan Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar melalui Kepala Bidang Sarana Produksi Pertanian, Denny Iskandar mengatakan, bahwa penjualan pupuk subsidi itu sudah ada petunjuk tertulisnya.

      “Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013 Pasal 20 ayat 4, disebutkan bahwa pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di gudang lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET,” ujar Denny, Selasa (07/06)

      Diterangkan Denny, untuk Tahun 2022, sesuai dengan SK Menteri Pertanian RI Nomor 761/KPTS/SR.320/M/12/2021, “Bahwa ketetapan harga sudah ditentukan. Untuk urea 2.250/Kg, Sp36 Rp 2.400/Kg, Za Rp 1.700/Kg dan NPK Rp 2.300/Kg,” terangnya.

     Adapun terkait pengawasan, menurut Denny, bahwa kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero), Produsen, Distributor, dan pengecer, itu dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen,Tim Pengawas Pupuk tingkat pusat, Kepala Dinas yang membidangi perdagangan dan KP3.

     “Jika terjadi penyimpangan seperti yang mencuat di Cilograng dan Bayah, sesuai ketetapan akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Dinas yang membidangi perdagangan. Apabila tidak ditaati dalam jangka waktu 2 Minggu, maka dikenakan sanksi tertulis terakhir dari Bupati,” ungkap Denny.

      Terakhir, kata dia, apabila tidak mentaati peringatan terakhir setelah dua minggu, “Maka Bupati merekomendasikan secara tertulis kepada Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan sebagai pengecer, dan Dinas yang membidangi perdagangan atau penerbit SIUP, untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki pengecer tersebut,” paparnya. (WDO/PBN)

8 Juni 2022
Banten ‘Lockdown’ Menjelang Idul Adha

SERANG, BANPOS – Dua minggu menjelang pelaksanaan Idul Adha, Provinsi Banten akan menerapkan ‘lockdown’. Penerapan lockdown tersebut bukan berkaitan dengan perpindahan masyarakat ke Provinsi Banten, akan tetapi lockdown tersebut dilakukan untuk masuknya hewan kurban dari luar Provinsi Banten.

Hal itu diputuskan dalam rapat koordinasi pemerintah Kota/Kabupaten serta Provinsi Banten, bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Rapat koordinasi itu merupakan instruksi dari Jaksa Agung serta Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku (PMK).

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Daerah Kota/Kabupaten se-Provinsi Banten, didampingi oleh masing-masing Kepala Dinas yang berkaitan dengan peternakan serta perdagangan. Adapun perwakilan dari Provinsi Banten yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M. Tauchid, mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi itu, disepakati bahwa dua minggu menjelang pelaksanaan Idul Adha, gerbang masuk menuju Provinsi Banten akan ditutup untuk masuknya hewan kurban.

“Ada hal yang cukup tegas di sini, H-14 sebelum Idul Adha, beberapa pintu masuk baik di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang sudah bersepakat untuk ditutup (penerimaan hewan kurban yang akan masuk ke Banten),” ujarnya di Kejati Banten, Selasa (7/6).

Alasan dilakukannya lockdown bagi hewan kurban itu lantaran dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan PMK, setiap hewan kurban yang masuk ke Provinsi Banten harus dilakukan karantina selama dua minggu.

“Ternak sebelum masuk ke daerah pengiriman, 14 hari sudah harus dikarantina. Berarti kalau ada pengiriman ternak ke Banten sudah melewati H-14, maka sudah pasti akan ditolak oleh pintu masuk seperti Tangerang,” ungkapnya.

Agus mengatakan, sejauh ini pihaknya menemukan dua klaster daerah asal PMK. Daerah pertama yakni Jawa Timur, sedangkan daerah kedua yakni Aceh.

“Harus diakui itu justru masuknya (PMK) dari pengiriman Jawa Timur. Itu bahkan sebelum adanya wabah PMK. Makanya kami meminta agar dilakukan pengecekan bagi ternak yang berasal dari Jawa Timur dan Aceh. Sementara untuk yang di luar itu, dapat diprioritaskan (untuk masuk),” terangnya.

Kendati demikian, pihaknya tidak menolak pengiriman hewan ternak dari dua daerah itu. Akan tetapi, perlu disertakan surat keterangan kesehatan hewan dan dilakukan karantina selama dua minggu.

Agus menuturkan, sejauh ini kasus PMK di Provinsi Banten telah mencapai lebih dari 418 kasus. Adapun dari 8 kota/kabupaten, hanya tersisa tiga daerah saja yang masih dalam status hijau atau tanpa adanya kasus.

“Lima daerah sudah tidak hijau. Yang masih hijau itu Kabupaten Lebak, Kota Serang dengan Kota Cilegon. Untuk yang tertinggi kasusnya ada di Kota Tangerang,” tuturnya.

Adapun rincian kasus di setiap daerah yakni Kota Tangerang sebanyak 253 kasus secara kumulatif, Kabupaten Tangerang 124 kasus, Kota Tangerang Selatan dua kasus Kabupaten Serang 11 kasus dan Pandeglang 28 kasus.

Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah, mengatakan bahwa pihaknya telah menyikapi terkait dengan penanganan PMK sejak minggu lalu. Menurutnya, berdasarkan hasil penelusuran Pemkot Tangerang, maraknya kasus PMK di Kota Tangerang lantaran banyak peternak yang tidak tahu mengenai PMK.

“Selain itu kenapa jadi banyak, karena itu kami karantina semua. Jadi setelah dilakukan sosialisasi, maka mereka jadi paham bahwa ternak mereka itu terkena PMK. Nah ini juga kalau kena satu, gampang ketular. Maka suspek pun kami anggap telah terkena PMK, karena itu instruksi dari Kementan, satu kena maka anggap semua kena,” tandasnya.(DZH/PBN)

8 Juni 2022
Kota Baru Maja Dibahas Bersama Bappenas

LEBAK, BANPOS – Bahas soal Kota Baru Maja, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Lebak menggelar pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pertemuan yang dilaksanakan pada Senin (6/6) di Aula kantor Bapelitbangda Kabupaten Lebak itu membahas beberapa poin dan salah satunya adalah soal perkembangan Kota Baru Maja.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Lebak, Virgojanti mengatakan, pada pertemuannya dengan Bappenas, Pemerintah Kabupaten Lebak menanyakan soal kejelasan salah satu program yang masuk di rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Kami menyampaikan beberapa rekomendasi agar Kota Baru Maja itu bisa segera terealisasi. Salah satunya perlu Perpres atau cantolan yang lebih teknis dalam mewujudkan kota baru maja”katanya, Selasa (7/7) kepada wartawan.

Menurut Virgo, untuk mewujudkan Kota Baru Maja itu pihaknya juga merekomendasikan agar Bappenas segera menyiapkan badan atau lembaga khusus yang menangani persoalan Kota Baru Maja.

Disitu di Kota Baru Maja itu jelas Virgojanti tidak hanya Kabupaten Lebak, ada juga Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor. Selain itu untuk kesepakatan pembagian tugas juga harus diperbaharui.

“MoU pembagian tugas harus diperbaharui, konsepnya juga harus pasti. Karena sampai saat ini developer masih menunggu kepastian itu (kota baru Maja),” jelasnya.

Seorang Aktivis di Kabupaten Lebak Mamik Slamet mengungkapkan, tidak mudah tapi juga tidak sulit membentuk dan mewujudkan kota baru. Karenanya, jebolan Untirta Serang ini berharap Pemerintah Kabupaten Lebak harus teliti dan memperjelas salah satunya adalah soal kesepakatan pembagian tugas dan konsepnya itu harus benar-benar pasti.

“Nah soal dua poin itu juga harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak terutama oleh Bapelitbangda,” katanya (Her/PBN)

8 Juni 2022