SERANG, BANPOS – Disinyalir banyak pejabat pemerintahan yang malas-malasan. Mulai dari yang jarang ke kantor, hingga yang tidak melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan.
Berdasarkan penelusuran BANPOS, Kepala UPTD Samsat Malingping diketahui sering absen untuk bekerja di kantornya setelah nyaris setahun gedung ini berdiri.
Informasi yang didapatkan BANPOS, Kepala UPTD Samsat Malingping, Sirojudin sejak menjabat hampir setahun lalu dilaporkan selalu absen ‘ngantor’ tanpa alasan akurat. Sirojudin menjabat Kepala Samsat di Baksel ini menggantikan Kepala UPTD Samsat Malingping sebelumnya yakni Samad, yang kini tengah menjalani hukuman akibat tersandung kasus korupsi pengadaan lahan Samsat yang kini gedung barunya telah berdiri megah.
Saat BANPOS mencari tahu terkait ketidakaktifan Kepala UPTD Samsat Malingping, ternyata hampir semua pegawai membenarkan hal itu. Namun mereka menganggap kemungkinan ada kesibukan yang berkaitan dengan tugasnya juga di Pemprov.
“Benar, paling seminggu hadir sekali, kadang dua hari saja. Tapi mungkin karena ada kesibukan terkait tugasnya juga di Pemprov,” ujar salah seorang staf yang sengaja tidak disebut namanya, Senin (6/6).
Pegawai lain pun memberikan keterangan yang sama. Ia bahkan memberikan pernyataan bahwa keberadaan kepala tidak terlalu penting (urgent) untuk hadir setiap hari.
“Iya sih, mungkin kehadirannya tidak terlalu urgent. Tapi untuk berbagai masalah penting mah kita selalu kontak telepon dengan beliau. Hanya memang kalau butuh ada yang harus ditandatangani, ya harus nunggu dia datang dulu,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Samsat Malingping yang juga mantan Kepala KCD SMA/SMK Wilayah Lebak, Sirojudin tidak mengelak sodoran pertanyaan BANPOS. Dirinya mengaku sering kali absen untuk bekerja di tempat tugasnya itu karena alasan kesibukan lain.
“Iya saya akui. Saya kadang ada kesibukan di provinsi dan kesibukan lain di Serang.Tapi terus terang untuk pekerjaan tetap bisa saya kerjakan, kadang via telepon juga,” kilah Sirojudin.
Ketika ditanyakan juga tentang itu sudah menjadi risiko pekerjaan, dan jabatan itu harus dijalankan maksimal sesuai sumpah jabatan. Sirojudin membenarkan juga. Namun dirinya beralasan sering membagi tugas dengan staf lain secara bergantian.
“Betul saya akui kang. Tapi untuk hasil akhir pekerjaan tetap berjalan tanpa hambatan kok. Di situ saya selalu bagi tugas dengan staf lain, jadi kita saling mengisi. Sehingga pekerjaan tetap berjalan normal. Kalau saya datang ke Malingping pasti saya maksimalkan untuk membereskan semua pekerjaan. Kadang juga saya ke Bayah memonitor gerai Samsat di sana. Jadi di sini tak ada yang dirugikan,” ungkap Doktor Pendidikan ini beralasan.
Adapun saat ditanya alasan lain sehingga menyebabkan ia harus sering absen ngantor. Sirojudin beralasan bahwa selain karena faktor tempat tugas yang jauh juga karena banyak pekerjaan lain dirinya.
“Di Serang saya juga punya yayasan pendidikan sekolah. Jadi saya harus bagi-bagi waktu dan tugas. Apalagi jarak Serang ke Malingping ini jauhnya minta ampun, gak bisa tiap hari datang ke sini. Kalau harus di dugdag (pulang pergi) cape juga kang. Jadi mohon maklum aja,” paparnya.
Terpisah, tindakan ‘malas-malasan’ yang dilakukan oleh para pejabat OPD sehingga menyebabkan program kerja tidak berjalan membuat murka Walikota Cilegon Helldy Agustian.
Hingga saat ini, 10 program prioritas Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta hanya di angka 10 persen. “Saya tidak ada kepentingan apapun ke Kota Cilegon. Kepentingan saya hanya untuk masyarakat. Saya nggak pernah takut sama kalian (ASN). Demi Allah! Kalian nggak bekerja bagus saya sikat,” kata Helldy dengan nada marah di sela-sela Rapat Dinas yang digelar di Aula Setda II Kota Cilegon, Senin (6/6).
Helldy mengungkapkan, hingga triwulan II program janji kampanye Helldy-Sanuji baru mencapai 10 persen dan penyerapan anggaran di masing-masing OPD baru mencapai 17 persen. “Saya nggak mau tahu program prioritas harus jadi. Nggak ada kepentingan politik dalam hal ini. Saya nggak main-main loh dalam hal ini (janji kampanye-red). Saya nggak butuh laporan dari kalian semua (Kepala OPD). Sudah 1 tahun 1 bulan saya kasih kepercayaan ke kalian. Saya tahu mana yang bohong mana yang tidak bohong. Sekarang saya nggak mau diam dalam hal ini,” ujarnya.
Politisi Partai Beringin Karya (Berkarya) ini pun mengaku, jika dirinya sudah banyak berkorban waktu dan tenaga dalam membangun Kota Cilegon. “Tolong serius niatkan diri untuk Kota Cilegon. Saya sebelum jadi Walikota Cilegon juga belajar loh pak. Kalian (Kepala OPD) yang sudah lama menjabat kenapa nggak bisa belajar?” tegasnya.
Terpisah, Sekda Kota Cilegon, Maman Mauludin membenarkan jika saat rapat dinas, Walikota Cilegon meluapkan emosinya. “Oh iya tadi penekanan-penekanan Pak Wali kaitan dengan percepatan-percepatan pelaksanaan. Khususnya pada prioritas pembangunan. Secara fisik memang baru terealisasi 10 persen ditambah lagi realisasi anggaran baru 17 persen,” terang Maman.
Maman berkilah masih rendahnya realisasi program pembangunan dan anggaran ini bukan karena rendahnya kinerja di masing-masing OPD. Melainkan, saat ini OPD masih mempersiapkan proses perencanaan. “Masih dalam tahap perencanaan kok. Kami yakin, program prioritas pembangunan terealisasi semua. Kan itu masuk dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2021-2026,” ujar Maman singkat.
Rendahnya serapan anggaran di semester I ini mendapat sorotan dari parlemen. Anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatullah mempertanyakan kinerja para pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon.
“Kalau serapan APBD nya masih di angka itu gimana mau mensejahterakan atau mencapai program janji politik kepala daerah. Ini kan semester satu udah mau habis bulan Juli. Minimal kan kalau bicara semester kan 50 persen. Kalau dibawah 40 persen apalagi 17 persen bagaimana janji politik untuk mensejahterakan masyarakat lewat program-program, seperti beasiswa, KCS kesehatan, UMKM tenaga kerja dan lain sebagainya. Kemudian janji politik yang tertuang dalam RPJMD. Apa bisa mensejahterakan masyarakat Cilegon belum lagi janji yang lain nggak bisa dibiarkan ini,” tegas Rahmatullah.
Politisi Partai Demokrat ini meminta semua, Komisi – Komisi DPRD Cilegon harus memanggil seluruh OPD mitra kerjanya. “Kalau perlu sidang semua OPD, ngapain aja serapannya ngga nyampe 50 persen di semester satu ngga bisa dibiarkan. Kalau begini kan Silpa nya tinggi, kemarin aja kan udah 4 ratusan (miliar) apalagi sekarang bisa 500 (miliar).
“Nonsense (omong kosong) OPD bisa di APBD perubahan bisa menghabiskan serapan anggaran omong kosong itu,” tegasnya.
Rahmatullah menduga lambatnya kinerja para pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon lantaran lambatnya rotasi mutasi. Sehingga para pejabat galau untuk mengerjakan pekerjaan.
“Ya ini kan karena rotasi mutasi yang telat ketika program dan rencana belanja yang telah disusun oleh OPD seolah-olah siapa yang membuat rencana siapa yang menjalankan program. Sehingga kan mereka pada saling menunggu, yang membuat (kontrak) siapa yang eksekusi siapa,” ujarnya.
Ditambah juga persoalan kurangnya pendampingan dari semua OPD terhadap seluruh pelaksanaan projek-projek APBD sehingga terjadi masalah-masalah yang beberapa kali belakangan ini pada OPD. “Coba kalau pendampingan dengan kejaksaan dilakukan di awal bisa dilelang, di pelaksanaan, di finishing itu ada pendampingan terus penagihan-penagihan kontraktor pada proyek itu dilakukan pendampingan oleh Inspektorat mungkin persoalan-persoalan hukum bisa diminimalisir,” ungkapnya.
“Jadi banyak faktor yang membuat OPD jadi takut menggunakan APBD terutama yaitu karena rotasi mutasi yang agak terlambat. Ini juga eselon III kapan mau dilaksanakan, katanya sebelum puasa, awal Juni belum juga, segeralah ini dilakukan supaya OPD secara maksimal bisa menyerap belanjanya dan semua program-program yang sudah disepakati dalam APBD itu yang sudah direncanakan bisa terealisasi sehingga masyarakat Cilegon bisa menikmati hasil pembangunan,” tandasnya.(WDO/LUK/PBN)