BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Pasangan Kumpul Kebo Digerebek di Kos-kosan Cilegon

    Pasangan Kumpul Kebo Digerebek di Kos-kosan Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Petugas gabungan dari Dinas Satpol PP Kota Cilegon bersama TNI-Polri dan sejumlah aparat pemerintah dari Kecamatan Cibeber melakukan razia terhadap kos-kosan.

    Dari hasil razia tersebut, sebanyak 17 orang penghuni kos-kosan atau kontrakan di dua kelurahan yakni Kelurahan Kalitimbang dan Karangasem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon terjaring razia, Selasa (18/7).

    Ke-17 orang yang terjaring razia diketahui tidak memiliki surat keterangan domisili atau izin tinggal di wilayah Kota Cilegon.

    Razia yang dilakukan oleh tim gabungan dari unsur Satpol PP bersama TNI-Polri dan sejumlah aparat pemerintah dari Kecamatan Cibeber itu, terdapat sejumlah wanita muda hingga pasangan suami istri tanpa identitas pernikahan.

    Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Perundang-undangan dan Pembinaan PPNS Satpol PP Kota Cilegon, Cecep Sukarya mengatakan operasi ini digelar guna mengantisipasi adanya praktik prostitusi online di kos-kosan.

    “Iya ada arahnya kesana (prostitusi online,-red) open BO, makanya salah satunya mengadakan ini secara gabungan, setidaknya membuat syok terapi buat orang tersebut,” kata Cecep kepada awak media saat ditemui di Kecamatan Cibeber, Selasa (18/7).

    Kemudian, Cecep menyebut dari dua kelurahan itu, mayoritas yang terjaring razia merupakan warga yang beridentitas dari wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. “Ada beberapa yang memiliki ktp di luar Kota Cilegon, rata-rata pasangan belum berkeluarga,” tuturnya.

    Dengan kegiatan razia ini, Cecep mengimbau kepada para penghuni kos-kosan atau penduduk dari luar Kota Cilegon yang menetap di Kota Cilegon. Supaya membuat surat domisili atau izin tempat tinggal di wilayah Kota Cilegon di RT/RW setempat.

    “Ketika tinggal di Kota Cilegon itu harus punya KTP atau identitas, nanti buat surat domisili,” ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Camat Cibeber, Sofan Maksudi mengatakan bahwa kegiatan ini digelar di dua kelurahan yaitu Kalitimbang dan Karangasem.

    “Dari dua kelurahan ini kita menemukan ada pasangan boleh dikatakan tidak resmi karena masih di bawah tangan (nikah siri,-red), ada dua pasang tapi yang satu nggak ada suaminya,” ujarnya saat di kantor Kecamatan Cibeber, Selasa (18/7).

    Diakuinya, setelah menyisir sejumlah kos-kosan di dua kelurahan yakni di Kelurahan Kalitimbang dan Kelurahan Karangasem. Pihaknya menemukan sebanyak 17 orang yang dokumen kependudukannya dari luar Kota Cilegon.

    Bahkan, kata dia, ada beberapa yang diamankan karena tidak bisa menunjukan identitasnya. “Di Kalitimbang ada 9 orang, di Karangasem 8 orang, jadi total semuanya 17 orang,” tuturnya.

    Dikatakan Sofan, dalam kegiatan ini, ada pihak orang tua dari pasangan suami istri yang nikah secara siri datang ke kantor Kecamatan Cibeber.

    Kedatangannya yaitu untuk mengklarifikasi bahwa betul anaknya telah menikah, namun pernikahannya dilakukan secara siri. “Jadi dari kegiatan ini, kita mengamankan dokumen kependudukan termasuk mengidentifikasi,” tuturnya.

    Sofan mengatakan berdasarkan Permendagri 74 tahun 2022 tentang pendaftaran penduduk non permanen. Pendataan bagi penduduk di setiap daerah itu menjadi suatu hal yang penting.

    “Jadi penduduk ini ingin menetap di Cilegon apa ngga, ketika sudah melebihi satu tahun itu harus membuat surat keterangan domisili penduduk atau non permanen,” ujarnya.

    Sehingga kata dia, warga yang terjaring razia, diberikan pembinaan supaya mau mengurus dokumen kependudukan. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah pihak guna menertibkan penduduk di wilayah Kecamatan Cibeber. “Upaya terus berkoordinasi untuk menciptakan situasi kondusif lingkungan masyarakat yang tertib dan kondusif,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Pendekar Muda Senang Dapat Kepercayaan

    Pendekar Muda Senang Dapat Kepercayaan

    SERANG, BANPOS – Setidaknya ada tiga pemain muda atau jebolan Persita U-20 yang tampil saat Pendekar Cisadane berhadapan dengan Rans Nusantara FC di pekan ketiga BRI Liga 1 2023/24.

    Persita menang dengan skor 1-0 dari tuan rumah melalui gol tunggal dari Ezequiel Vidal di menit ke-55, dalam laga yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman tersebut.

    Gelandang muda Ahmad Fahd (19 tahun) tampil sejak menit awal untuk pertama kalinya, setelah ia menggantikan Bae Sin Yeong yang absen karena cedera. Sementara dua nama lain, Esal Sahrul (21) dan Badrian Ilham (21) masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua.

    Usai laga Ahmad Fahd mengatakan senang bisa mendapat kepercayaan dari pelatih Luis Edmundo Duran untuk tampil sebagai starter.

    “Perasaan saya sangat senang pastinya mendapat kesempatan bermain sejak awal, meskipun di awal pertandingan sedikit nervous tapi alhamdulillah perlahan hal itu bisa saya atasi. Dan sampai pertandingan selesai semuanya berjalan lancar,” ujar Fafa, panggilan akrab sang pemain.

    “Tentu harapan saya bisa selalu berkembang dan bisa lebih baik lagi di pertandingan berikutnya.

    Fafa menyebutkan tidak ada instruksi khusus dari sang pelatih, dimana motivasi yang terus diberikan untuk tak ragu saat memegang bola.

    “Tidak ada instruksi khusus, tapi pelatih bilang saya harus bermain lepas dan jangan grogi. Main seperti biasa dengan percaya diri,” ujarnya.

    Persita akan menjamu Persija Jakarta di pekan keempat pada 22 Juli 2023 mendatang di Indomilk Arena. (ENK/NET)

  • Kurang Sarana, Siswa SDN Pecinan Kota Cilegon Belajar di Lantai

    Kurang Sarana, Siswa SDN Pecinan Kota Cilegon Belajar di Lantai

    CILEGON, BANPOS – Sejumlah siswa kelas 6 SD Negeri Pecinan, di Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon terpaksa harus belajar di lantai lantaran keterbatasan meubeler pihak sekolah.

    Tak hanya persoalan meja dan kursi, bahkan ada satu ruangan yang sebelumnya digunakan untuk ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) kini tidak difungsikan lantaran kondisinya rusak.

    Kepala Sekolah SDN Pecinan, Suhela mengatakan, sebenarnya kekurangan jumlah meubelair di sekolah ini terjadi sejak lama. Karena sejak berdirinya sekolah tahun 1998, menurutnya baru ada sekali pengadaan meubeler, itu pun hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mebeler satu ruang kelas yakni kelas 1, pada 2021 lalu.

    Sementara untuk memenuhi kekurangan mebeler di beberapa kelas lainnya seperti kelas 2, 3, dan kelas 4, meski jumlahnya masih kurang karena terbatas, pihak sekolah menyiasatinya dengan melakukan perbaikan pada meubeler yang masih layak pakai.

    Sedangkan untuk memenuhi kelas 5, pihak sekolah mengalihkan kelebihan meubelair dari ruang kelas 1. Dan untuk kelas 6, terpaksa harus belajar di lantai lantaran hanya ada kursi-kursi saja yang tersisa.

    “Sebenarnya sudah lama kekurangannya. Hanya kami menyiasatinya dengan memanfaatkan yang masih layak. Sebelumnya saya ajukan pada 2021 lalu itu kami menerima bantuan untuk 1 ruang kelas saja itu hanya 28 unit. Nah karena hanya ada 10 siswa, jadi sisanya kami alihkan ke kelas 5. Kalau beberapa kelas lain masih kekurangan dan kelas 6 itu benar-benar di lantai karena memang tidak ada meja yang bisa dimanfaatkan,” kata Suhela, Senin (17/7).

    Suhela menuturkan Dindikbud Kota Cilegon sudah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana belajar.

    Ia berharap, ada perhatian dari instansi terkait dalam memberikan kenyamanan bagi anak didik di sekolah yang memiliki 108 murid itu.

    “Harapannya ya kita ada perhatian dari pihak-pihak terkait, ini juga saya bukan kepentingan sendiri karena saya mengusahakan untuk kepentingan anak-anak, kenyamanan anak-anak dalam belajar,” harapnya.

    Sementara itu, menyikapi temuan ini, Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Ahmad Najid mengaku telah menganggarkannya.

    “Jadi kami sudah menganggarkannya di APBD Perubahan untuk kebutuhan 16 ruang kelas untuk beberapa sekolah nilainya masing-masing Rp50 juta, salah satunya yaitu SDN Pecinan,” katanya.

    Dindikbud Kota Cilegon menargetkan pemenuhan kebutuhan meubelair sekolah dasar di sejumlah sekolah di Kota Cilegon bisa direalisasikan pada Oktober 2023 mendatang.

    “Karena jumlahnya banyak ruang kelas yang kekurangan meubeler, mungkin SDN Pecinan tahun ini bisa dapat 2 ruang kelas. Kita lihat nanti sesuai kebutuhan karena kan beberapa sekolah lain juga butuh, intinya kita bertahap penuhi,” tandasnya.

    Dibagian lain, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon untuk mendukung sekolah.

    “Saya berharap dinas pendidikan turun ke sekolah-sekolah untuk segera mensupport sekolah apa kendala dan kesulitan yang dihadapi siswa baru. Sehingga sekolah tidak dibiarkan sendiri tapi juga mendapatkan support dari atasan,” ungkapnya.

    Sebab diakui Sanuji, di Kota Cilegon masih ada sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas. Seperti kekurangan ruang kelas, kursi hingga meja belajar.

    “Saya kira ini harus ada diskusi tersendiri, ada banyak sekolah kita yang kekurangan ruang kelas, kurang satu, dua dan tiga ini mesti disikapi lebih serius ditambah mebeler kursi meja banyak yang kurang layak,” ungkapnya.

    Sanuji juga berharap agar kedepan bisa mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan mendasar yang sifatnya darurat atau urgent.

    “Ini juga saya berharap kedepan anggaran-anggaran yang darurat yang urgent yang menyangkut kebutuhan mendasar, kebutuhan sangat darurat atau urgent itu bisa diprioritaskan,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Kaum Miskin Kota Banten Meroket

    Kaum Miskin Kota Banten Meroket

    SERANG, BANPOS – Badan Pusat Statistik (BPS) Banten menyebutkan adanya perbedaan yang cukup signifikan perihal jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan di Provinsi Banten.

    Dari data yang disampaikan, alih-alih mengalami peningkatan, jumlah penduduk miskin di pedesaan justru mengalami penurunan di tahun ini. Pada periode Maret 2023 jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan Provinsi Banten tercatat sebanyak 202,93 ribu orang.

    Angka itu mengalami penurunan sebesar 40,52 ribu orang bila dibandingkan dengan periode September 2022 yang tercatat sebanyak 243,45 ribu orang.

    Hal itu justru berbeda dengan yang terjadi di wilayah perkotaan, di mana jumlah angka penduduk miskin di wilayah tersebut disebut-sebut mengalami peningkatan sebanyak 36,99 ribu orang.

    Dari yang sebelumnya pada periode September 2022 tercatat sebanyak 586, 21 ribu orang, kini jumlahnya mencapai 623,19 ribu orang pada Maret 2023.

    Sementara itu untuk Garis Kemiskinan, BPS Banten mencatat di periode Maret tahun ini mencapai di angka Rp618.721 per kapita per bulan.

    Indra Warman selaku Statistisi Ahli Madya BPS Banten menjelaskan, alasan tingkat penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan adalah salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya nilai tukar petani di tahun ini.

    Indra menyebutkan nilai tukar petani di periode Maret 2023 mencapai di angka 102,47. Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan bulan September 2022 yang hanya di kisaran angka 99,97.

    “Yang menarik adalah di pedesaan adalah kemiskinan kita turun, salah satunya yang kami amati adalah pengaruh dari Nilai Tukar Petani (NTP). Jadi, di pedesaan itu umumnya hidup di sektor pertanian, dan nilai tukar petani pada Maret 2023 itu mencapai di angka 102,47,”

    “Dan angka itu di atas bulan September yang hanya 99,97. Makin tinggi artinya kalau melebihi seratus itu biasanya petani kita cukup untung. Biaya yang dikeluarkannya itu lebih rendah daripada yang didapatkannya,” jelas Indra.

    Selain itu Indra juga menjelaskan, penyebab dari menurunnya tingkat kemiskinan di daerah pedesaan adalah karena penduduknya tidak begitu bergantung pada barang kebutuhan di pasar.

    Sebab dalam pemenuhannya, masyarakat pedesaan dianggap mampu mengatasi masalah kenaikan harga pangan di pasaran, caranya dengan memanfaatkan persediaan barang kebutuhan yang tersedia di lahan-lahan pertanian yang mereka miliki.

    “Di perkotaan itu cenderung masyarakat kita kan punya penghasilan tetap, itu tadi, pedesaan itu tidak penghasilan tetap berubah-ubah. Walaupun terbatas tetapi mereka bisa mencukupi kebutuhan dasarnya, makanan itu dari hasil kebunnya,”

    “Jadi kalau kita di perkotaan, rasa-rasanya kurang bisa banyak beli nasi, beras, sayur atau sebagainya tapi biasa mereka tidak harus beli ya. Tidak berpengaruh pendapatannya berkurang atau apa, dia masih mengkonsumsi ikan dari usaha perikanannya, atau dari tanaman pangan dan sebagainya,” terangnya.

    Meski terjadi perbedaan tingkat kemiskinan di perkotaan dan pedesaan, namun secara keseluruhan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten pada periode Maret 2023 terhadap September 2022 diklaim mengalami penurunan, kendati tidak signifikan.

    Hal itu bisa dilihat pada periode tersebut, tercatat tingkat jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten mencapai 6,17 persen. Capaian tersebut berhasil menempatkan Provinsi Banten di urutan kesembilan dari 34 provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.

    “Demikian Banten memang angka kemiskinan kita cukup rendahlah di tingkat nasional, dari 34 provinsi itu terendah yang kesembilan,” katanya.(MG-01/PBN)

  • Jalur Prestasi Dituding Manipulatif, Virgo Persilakan Bentuk Tim Investigasi

    Jalur Prestasi Dituding Manipulatif, Virgo Persilakan Bentuk Tim Investigasi

    SERANG, BANPOS – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA tahun ini menuai kekisruhan, usai ditemukan adanya sejumlah temuan kecurangan selama proses seleksi tersebut berlangsung.

    Berdasarkan laporan Ombudsman RI Perwakilan Banten, setidaknya ada kurang lebih 36 laporan aduan perihal adanya dugaan kecurangan selama pelaksanaan PPDB tahun ini.

    Aduan kecurangan yang dimaksud diantaranya manipulasi Kartu Keluarga (KK), hingga adanya dugaan praktik ‘jual beli kursi’ oleh oknum sekolah.

    Sementara, Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Banten menemukan adanya pembiaran atas dugaan Pengaturan titik koordinat Zonasi dan dugaan pemalsuan sertifikat Prestasi Non Akademik.

    Aktivis Janur Banten, Ade Yunus menemukan, dugaan manipulasi pada Jalur Prestasi, Pasalnya berdasarkan data yang dia punya terdapat beberapa siswa yang dinyatakan diterima melampirkan kejuaraan yang meragukan yakni juara 1 tingkat internasional dan nasional.

    “Kita agak sedikit aneh aja karena yang kita tahu kalau ada siswa yang berprestasi di tingkat internasional, tentunya minimal diekspos di media sosial kok selama 2 tahun, hasil jejak digital tidak ada perlombaan tingkat internasional yang dimaksud, ” kata Ade kepada wartawan Minggu (16/7).

    Kejanggalan tersebut semakin menjadi manakala tim verifikasi disinyalir membiarkan dan meloloskan adanya dugaan manipulasi tersebut.

    “Saya pengen tau lomba apa di negara mana, dan siapa yang menyerahkan penghargaannya, bila Tahfidz seharusnya dilakukan ujian melewati penguji terlebih dahulu, ” ungkap Ade Yunus.

    Panitia pelaksana PPDB, seharusnya bisa melakukan verifikasi atas sertifikat atas kejuaraan internasional yang dilampirkan oleh calon peserta didik yang hari ini dinyatakan diterima.

    “Contoh, yang termudah verifikasi melalui website atau instansi yang mengeluarkan sertifikat tersebut,” jelas Ade

    Dirinya membandingkan proses Verifikasi yang dilakukan oleh SMAN 1 dan SMAN 2 Kota Tangerang dengan SMAN 8 Kabupaten Tangerang yang melakukan verifikasi secara seksama dan menyeluruh.

    “Kita lihat pake mata kepala sendiri SMAN 8 Kabupaten Tangerang melakukan wawancara dan tes secara langsung atas sertifikat yang dilampirkan, yang nari ya disuruh nari, yang puisi ya disuruh baca puisi,” ujar Ade.

    Masih menurut Ade, Tak berbeda jauh dengan sertifikat perlombaan yang dilampirkan, untuk sertifikat Tahfidz di SMAN 8 Kabupaten Tangerang, siswa harus melalui berbagai proses mulai hafalan hingga intonasi cara membaca.

    Untuk itu, Ade mengaku akan kembali menggelar aksi unjuk rasa kembali menuntut agar kepala sekolah yang diduga curang dilakukan evaluasi jabatan dan sanksi berat dan terukur.

    “Insyaallah dalam waktu dekat kita kita akan aksi lagi, dan kita akan kawal terus dugaan praktik manipulasi tersebut,” jelas Ade.

    Sementara, menanggapi adanya desakan pencopotan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Tabrani, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Virgojanti saat ditemui di Gedung Pendopo Gubernur Banten memilih untuk tidak banyak memberikan komentar.

    Namun ketika disinggung soal pembentukan Tim Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam proses seleksi PPDB, Virgojanti mengatakan bahwa pihaknya mempersilakan jika hal tersebut mendesak.

    “Ya mangga nanti kita lihat dulu, ya namanya ge orang ikhtiar kan macam-macam. Tapi pengennya kan kalau sebenarnya kita mah pengennya yang lurus saja,” katanya pada Senin (17/7).

    Sementara itu di sisi lain, Inspektur Daerah Provinsi Banten, Tranggono mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti sejumlah temuan yang ditemui di lapangan.

    Akan tetapi, berbeda halnya dengan data aduan yang dimiliki oleh Ombudsman, Inspektorat Provinsi Banten justru mengungkapkan bahwa pihaknya hanya mendapati adanya sembilan laporan aduan terkait dugaan kecurangan selama PPDB berlangsung.

    “PPDB, kami baru terima kalau nggak salah sembilan dan kami sedang tindak lanjuti, dan kami kerjasama dengan Polda dan juga Kejaksaan. Nah, sementara masih dalam proses, itu aja,” kata Tranggono.

    Terkait dengan adanya dugaan praktik pungli, Tranggono mengaku bahwa pihaknya belum mendapati adanya laporan semacam itu.

    “Belum, nah itu yang saya juga belum tahu, kok sampai sekarang kok belum ada gitu (laporan pungli). Tapi mereka di luar kan beritanya banyak ya,” ucapnya.

    “Tapi yang jelas sampai sekarang kaitan dengan Saber Pungli belum ada sampai sejauh ini, belum ada,” imbuhnya.

    Nantinya dari hasil temuan-temuan tersebut, Tranggono menjelaskan, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak Dindikbud Banten untuk mengkonfirmasinya.

    Namun saat ditanya kapan pertemuan itu akan dilangsungkan, Kepala Inspektur itu pun mengatakan bahwa pihaknya belum menentukan secara pasti perihal waktu pelaksanaannya.

    “Tim seharusnya sudah konfirmasi sih. Saya belum tanyakan lebih lanjut,” tandasnya. (MG-01/PBN)

  • DKPP: Pegang Teguh Aturan dan Kode Etik

    Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 semakin dekat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap penyelenggara pemilu semakin memegang teguh dan tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik.

    “Pegang teguh dan tegas lurus dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik, jangan sampai goyah,” pesan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, kemarin.

    Dia mengingatkan, penye­lenggara menjauhi kerja sama yang menyimpang. Baik dengan sesama penyelenggara, peserta pemilu, kelompok masyarakat, dan lainnya.

    “Semua proses terkait pemberian, perhitungan, dan rekapitulasi sesuai dengan Undang-undang agar pemilu berintegritas terwujud,” lanjutnya.

    Tak kalah penting, kata Ratna, profesionalitas penyelenggara dalam menyelenggarakan pe­milu harus terus ditingkatkan. Soalnya, kata dia, tidak sedikit penyelenggara yang diadukan ke DKPP karena dinilai tidak profesional.

    Dia mengatakan, ketidakprofesionalan penyelenggara juga dapat mencederai mar­wah dan proses pemilu. Penye­lenggara yang profesional yakni memahami teknis pemilu dan sedikit atau sama sekali tidak melakukan kesalahan.

    “Hal itu harus sudah melekat sejak pertama kali mengucap­kan sumpah hingga akhir masa jabatan sebagai penyelenggara pemilu,” ucap perempuan asal Kota Palu, Sulawesi Tengah ini.

    Koordinator Nasional Perhim­punan Pemilih Indonesia (PPI), Saparuddin mengatakan, jelang pemilu, penyelenggara pemilu harus lebih fokus dan serius men­jalankan tugas. Bukan malah membuat kontroversi dan gaduh.

    “Jalankan wewenang, dan ke­wajiban sebagai penyelenggara pemilu, serta kerja-kerja yang lebih nyata di masyarakat,” desaknya.

    Dia mengatakan, salah satu kontroversi penyelenggara pe­milu yakni soal penundaan pilkada yang disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Ba­waslu) Rahmat Bagja. Dia bilang, sebagai penyelenggara pe­milu, usulan tersebut berpotensi melanggar undang-undang dan kode etik.

    Saparuddin menegaskan, Ba­waslu tidak patut mengusulkan penundaan pilkada dengan alasan gangguan keamanan. Bahkan, pihak Polri dan TNI pun harus berhati-hati jika punya niat untuk mengusulkan penundaan pilkada dengan alasan keamanan.

    “Sebagai bagian dari eko­sistem pemilu, kita semua perlu mengingatkan Bawaslu untuk tidak melanjutkan lagi wacana penundaan,” tegasnya.(pbn/rmid)

  • Paloh Singgung Jasa ke Jokowi dan Alasan Pilih Anies

    Paloh Singgung Jasa ke Jokowi dan Alasan Pilih Anies

    JAKARTA, BANPOS – Apel Siaga Perubahan Partai NasDem yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin, berlangsung meriah. Di acara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkit jasanya saat mendukung Presiden Jokowi, lalu bicara soal alasan memilih Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

    Dalam Apel Siaga itu, puluhan ribu kader NasDem membirukan Senayan. Kemeriahan acara ini terasa hingga ke Gatot Subroto. Puluhan bus yang mengantar massa mengular, membuat arus lalu lintas di kawasan itu tersendat. Bendera dan spanduk bergambar Paloh dan Anies tersebar di sepanjang jalan.

    Pukul 2.30 siang, Paloh tiba di lokasi. Bos Media Group ini tampil dengan seragam NasDem warna hitam dan baret warna senada. Paloh datang bersama Anies yang juga mengenakan rompi biru dan baret.

    Keduanya bergandengan tangan saat memasuki ruang VIP GBK. Ratusan kader kompak meneriakkan yel-yel Anies Presiden.

    Di ruang VIP sudah hadir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan sejumlah pengurus Partai Golkar.

    Acara dimulai dengan sambutan dari Wakil Ketua Ahmad Ali dilanjutkan pidato politik dari Anies. Setelah itu, Paloh naik ke atas panggung menyampaikan orasi politik. Paloh berpidato dengan berapi-api. Nada suaranya tinggi dengan tangan yang kadang menunjuk, sesekali mengepal.

    Paloh mengawali pidato dengan bicara tentang Indonesia sebagai negara yang kaya. Namun, segala kekayaan yang dimiliki Indonesia belum bisa mewujudkan harapan yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Karena itu, NasDem kemudian mengusung gerakan perubahan.

    Paloh mengklaim, gerakan perubahan ini sejalan dengan gerakan revolusi mental Presiden Jokowi. Karena itu, pada Pemilu 2014 NasDem memberikan dukungan penuh kepada Jokowi.

    “Pada Pemilu 2014 dengan seluruh kekuatan, harapan, dan energi, kita dukung Presiden Jokowi, yang kala itu menjadi calon presiden, untuk menjadi presiden di negeri ini. Kita memberikan dukungan secara totalitas, karena kita mempunyai keyakinan,” ucapnya, dengan nada tinggi.

    Paloh berharap, dengan gagasan dan pemikiran itu, Jokowi mampu mewujudkan mimpi yang dicita-citakan para pendiri bangsa. “Tapi sayang seribu kali sayang. Sayang seribu sayang. Harapan belum menjadi kenyataan,” ucapnya.

    Paloh menilai, kondisi Indonesia saat ini jauh dari nilai-nilai yang diharapkan para pendiri bangsa. Semangat gotong royong kebersamaan telah berubah menjadi semangat individualistik, materialistik, dan terjebak pada pragmatisme.

    Indonesia yang terus terang menjadi munafik. Kondisi inilah yang menjadi dasar filosofi NasDem terus melakukan gerakan perubahan. “Kita sayang pada bangsa ini dan pemimpin negeri ini. Kita punya moral untuk mendukung presiden yang kita pimpin berhasil,” ujarnya.

    Niat itu kemudian disalahartikan. Namun, NasDem tidak akan mundur. “Insya Allah kita belum menyerah,” tegasnya.

    Sementara, Anies berjanji akan terus membawa ide dan gagasan tentang keadilan.

    “Dalam berbagai kesempatan, apa yang menjadi gagasan dan cita-cita, konsep, ide, dengan arah menghadirkan keadilan telah berkali-kali kami sampaikan,” kata dia.
    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, rakyat ingin mendapatkan kesejahteraan yang setara.

    Usai Apel, AHY mengapresiasi pidato Anies yang sebagian besar disampaikan melalui doa. Menurutnya, doa Anies akan dikabulkan lantaran merupakan doa dari pemimpin dan diamini rakyatnya.(PBN/RMID)

  • Kader Golkar Pengusung Munaslub Dipanggil Dewan Etik

    Kader Golkar Pengusung Munaslub Dipanggil Dewan Etik

    JAKARTA, BANPOS – Dewan Etik Partai Golkar memanggil dua kader senior yang mewacanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengevaluasi Ketua Umum Airlangga Hartarto.

    Yang sudah dipanggil, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Lawrence Siburian, hari ini. Sementara Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam bakal dimintai klarifikasi besok pagi.

    Lawrence dimintai klarifikasi secara tertutup oleh Dewan Etik di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (17/7). Lawrence “di sidang” dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

    Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta mengungkapkan, Lawrence dimintai klarifikasi atas pernyataannya yang dinilai bikin gaduh internal Beringin. Yakni melempar bola liar Munaslub yang disebarkan ke media massa belum lama ini.

    “Prinsipnya Dewan Etik jika mendengar, melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip etika, tidak cocok dengan garis Partai, maka akan kita panggil. Tak perlu menunggu laporan,” tutur Hatta.

    Dewan Etik yang mendapat mandat dari forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019, meminta Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya soal wacana Munaslub Golkar.

    Selain itu, pihaknya juga memberikan masukan dan saran agar dalam menyampaikan saran, tidak meluas dan menjadi ruang konflik di wilayah publik.

    Dia menegaskan, Munaslub bukanlah forum untuk mengevaluasi program DPP. Munaslub harus melalui mekanisme yang panjang.

    “Jadi membawa wacana Munaslub ke ruang publik bikin arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan,” tegasnya.

    Jika nanti ada dugaan pelanggaran berat, sanksi terberat bisa sampai pemecatan dari keanggotaan partai.

    “Misalnya sengaja membuat gerakan yang sifatnya merusak partai, itu akan kita kenakan pelanggaran etik berat. Kalau sudah berat, ya tentu dicabut KTA-nya dan tidak mendapat penugasan organisasi. Dikeluarkan dari partai,” tambah Hatta.

    Diketahui, Lawrence, Ridwan Hisjam dan sejumlah senior Golkar yang menamakan diri eksponen pendiri mendorong wacana Munaslub saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta 12 Juli lalu. Padahal, dalam Rapat Pleno Dewan Pakar di Kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, rekomendasinya tidak memuat satupun soal Munaslub.

    Dalam konferensi pers itu, Lawrence secara simbolis juga menyerahkan surat terbuka eksponen pendiri Golkar kepada Ridwan Hisjam untuk diteruskan ke DPP Golkar.

    Usai dimintai klarifikasi, Lawrence menjelaskan, dorongan Munaslub yang diklaim muncul dari para politisi senior Golkar semata-mata karena kecintaan terhadap Beringin.

    “Semoga bahan-bahan yang saya berikan memberikan penjelasan kepada Dewan Etik. Semata lakukan hanya oleh karena kecintaan saya kepada Partai Golkar. Saya dan kawan-kawan ya, eksponen, pendiri Partai Golkar,” bela Lawrence.

    Dia mengaku dicecar 20 pertanyaan. Kata Lawrence, sebagai eksponen pendiri Golkar, mereka berhak mengemukakan pemikiran mereka. Ia pun dapat saran dari Dewan Etik, agar saran dan kritik kader melalui mekanisme Partai Golkar.

    “Semoga akan semakin matang lagi aturan main dalam menjalankan fungsi lembaga dan kewenangan masing-masing. Supaya lebih jelas mekanisme penyampaian dan jalan keluarnya,” harapnya.

    Lawrence mengaku, tak ada sanksi yang diberikan. Soalnya, forum ini sifatnya klarifikasi, bukan persidangan untuk memberi hukuman.(PBN/RMID)

  • ASN Banten Diklaim Patuh dan Baik

    SERANG, BANPOS – Netralitas ASN di Provinsi Banten diklam dalam kondisi baik dan patuh, tidak tergoda dengan hiruk pikuk politik 2024.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar di sela-sela mengikuti Rapat Koordinasi Perumusan dan Pemantapan Kebijakan Terkait Netralitas ASN Yang Menjabat Sebagai Penjabat Kepala Daerah Dalam Rangka Supervisi Regulasi Pelaksanaan Pilkada 2024 di Hotel Millenium, Jakarta, Senin (17/7) mengungkapkan bahwa ASN maupun penjabat Kepala Daerah memerlukan aturan dan arahan teknis terkait netralitas secara jelas.

    Karena hal itu berkaitan dengan stabilitas daerah sebagai modal penting pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan di daerah.

    “Pada dasarnya norma-norma netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah digariskan oleh aturan perundang-undangan harus kita patuhi,” ungkap Al Muktabar.

    “Yang menjadi diskusi hari ini terkait dengan jabatan Penjabat Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, red) karena melekat di sana di samping sebagai ASN melekat jabatan Kepala Daerah,” tambahnya.

    Dikatakan, batasan-batasan dalam jabatan itu diperlukan arahan-arahan teknis. Saat ini sedang diformulasikan aturan teknisnya.

    “Pada dasarnya di jabatan itu sebagai Gubernur, Bupati atau Wali Kota, juga melekat kerja-kerja yang membuat output stabilitas daerah,” ungkap Al Muktabar.

    “Di antaranya adalah mengikuti secara langsung dinamika politik daerah yang tentu terkait dengan netralitas dan tugas serta tanggung jawabnya,” tambahnya.

    Penjabat Kepala Daerah di satu sisi bertanggung jawab dalam tata kelola politik di daerah, pada sisi lainnya sebagai ASN. Sebagai ASN larangan itu sudah jelas dan detail.

    Namun dengan tambahan tugas Penjabat Kepala Daerah, perumusan teknis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Khususnya dalam pemanfaatan aset-aset daerah serta tata kelola politik daerah.

    “Batasan itu masing-masing diatur oleh Keputusan Presiden untuk Gubernur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Bupati/Wali Kota,” paparnya.

    “Pada intinya kita memerlukan satu langkah-langkah yang daerah itu terkelola dengan baik,” tambah Al Muktabar.

    Diungkapkan, bakal ada edaran teknis sebagai bagian keputusan bersama beberapa Kementerian/Lembaga.

    “Pada prinsipnya kita patuh pada peraturan perundangan dan berusaha untuk mengendalikan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan kemasyarakatan kita dengan sepenuh hati,” tegas Al Muktabar.

    “Kita berharap stabilitas Provinsi Banten baik. Karena itu sebagai dasar kita melakukan pembangunan. Stabilitas daerah penting sekali. Sehingga kita melakukan langkah-langkah itu yang produktif juga tidak bertentangan dengan peraturan,” tambahnya.

    Ditegaskan Al Muktabar, hingga saat ini netralitas ASN dan stabilitas daerah Provinsi Banten dalam kondisi baik. Sehingga perlu dijaga bersama.

    “Melalui Rakor seperti ini, ada perbandingan antar daerah serta menjadi bahan diskusi. Sangat positif, kita saling mengingatkan,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik berpesan kepada para Penjabat Kepala Daerah agar kewenangan dan fasilitas yang diamanatkan jangan disalahgunakan.

    “Sebagai ASN kita diperintahkan negara untuk netral,” ungkapnya.

    “Tugas Penjabat Kepala Daerah untuk menjamin kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berlangsung,” tambah Akmal Malik.

    Dikatakan, Rakor akan mendiskusikan berbagai isu sebagai amanah negara kepada Penjabat Kepala Daerah untuk menjadi Kepala Daerah. Dengan fokus terhadap isu netralitas ASN berkaitan dengan pemilihan umum. Serta bagaimana aturannya harus dijelaskan sejelas-jelasnya.

    “Kita (Kemendagri, red) akan membantu semaksimal mungkin kepada para Penjabat Kepala Daerah karena tidak mudah. Jangan sampai para Penjabat Kepala Daerah babak belur,” kata Akmal.

    Sebagai informasi, selain dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rakor menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (RUS/PBN)

  • Lapas Cilegon Fokus Kurangi Permasalahan Over Populasi

    Lapas Cilegon Fokus Kurangi Permasalahan Over Populasi

    CILEGON, BANPOS – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cilegon, Enjat Lukmanul Hakim hadir dalam kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI, yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Senin (17/7).

    Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut, membahas isu-isu aktual yang diantaranya terkait persoalan penanggulangan permasalahan di ranah Pemasyarakatan.

    Misalnya, terkait upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Banten Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini terkait Lembaga Pemasyarakatan serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni terkait strategi dan mengurangi permasalahan overpopulasi.

    Menanggapi pembahasan tersebut, Kalapas Cilegon, Enjat Lukmanul Hakim mengatakan, jika dalam pelaksanaan tugasnya, seluruh jajaran selalu menerapkan tugas pokok dan fungsi secara optimal.

    “Sebagai UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan kepada warga binaan, seyogyanya kita harus menerapkan dan memahami prinsip-prinsip dasar atau back to basics dalam bertugas, jalankan tugas sesuai SOP yang berlaku, implementasikan Back To Basic ini untuk menjaga maruah diri dan institusi pemasyarakatan yang lebih baik dan lebih berintegritas,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (17/7).

    Terkait strategi dalam mengurangi permasalahan overpopulasi, Kalapas Cilegon Enjat Lukmanul Hakim menjelaskan, pihaknya saat ini sudah mencapai 2.000 lebih warga binaan. Jumlah tersebut sudah melebihi kapasitas gedung hunian di Lapas Cilegon.

    “Lapas Cilegon sudah over kapasitas, sudah mencapai 2.000 lebih warga binaan,” ucapnya.

    Meski saat ini sudah di bangun gedung baru untuk blok hunian Maximum Security, ungkap Enjat, hal tersebut belum mampu menampung jumlah warga binaan yang ada.

    “Dengan adanya gedung maximum security kami akui cukup membantu dalam mengurai kepadatan, namun belum juga maksimal. Strategi kami, selama ini adalah mengidentifikasi warga binaan yang ada. Seperti upaya pengurangan dengan memindahkan narapidana dengan kategori high risk ke Lapas Super Maximum Security, Kelas I Batu di Pulau Nusakambangan,” tandasnya. (LUK/PBN)