Penulis: Gina Maslahat

PANDEGLANG, BANPOS-Terlepas dari rantai pengikatnya, seekor monyet milik Sumirjo warga Kampung Cigadung, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang menyerang pemilik dan warga sekitar.

Pantauan di lapangan, dengan terlepasnya monyet peliharaan tersebut, warga sekitar menjadi ketakutan dan merasa resah. Sehingga warga tidak berani untuk keluar rumah sejak monyet tersebut lepas dari rantai yang mengikatnya.

Pemilik monyet, Sumirjo mengatakan, monyet yang diikat dengan rantai tersebut terlepas, sehingga berkeliaran ke pemukiman warga. Bahkan, monyet tersebut menyerang dirinya dan satu orang warga hingga terluka sampai mendapatkan  42 jahitan.

“Awalnya monyet itu diikat menggunakan rantai, tiba-tiba lepas dari ikatan dan berkeliaran. Saya juga digigit dan terluka hingga 42 jahitan, termasuk tetangga juga terkena gigitan dan harus dijahit,” kata Sumirjo kepada wartawan, Kamis (2/6).

Dijelaskannya, meskipun terlepas dari ikatan, biasanya monyet tersebut pulang ke kandangnya diatas pohon. Karena dikepung oleh warga, monyet tersebut menjadi liar.

“Kadang monyet itu pulang ke kandang di atas pohon, tapi sekarang ini berkeliaran karena mungkin ketakutan banyak yang mengepung,” terangnya.

Salah seorang warga setempat, Yati mengatakan, dengan terlepasnya monyet peliharaan yang menjadi lira dan memakan korban, dirinya menjadi resah dan merasa ketakutan. Sehingga tidak bisa melakukan aktivitas keluar rumah, karena merasa khawatir diserang monyet.

“Dengan adanya monyet yang berkeliaran itu yang menyerang warga, saya merasa takut dan makin resah saja. Setiap hari kalau mau belanja ke warung atau kemana saja selalu waspada, saya sudah dua hari tidak keluar rumah karena takut. Kalau sudah ada korban yang terkena gigitan, sudah pasti monyet itu galak. Kadang-kadang monyet itu tiba-tiba sudah ada didepan pintu rumah,” katanya.

Sementara itu, Lurah Cigadung, Ifan mengungkapkan, pihaknya sudah mendapatkan laporan warga bahwa ada seekor monyet peliharaan terlepas dan telah memakan dua korban warga setempat. Dengan adanya laporan tersebut, pihaknya menindak lanjuti dengan melaporkannya kepada BPBD Pandeglang dan pihak lain untuk menangani monyet lepas yang meresahkan warga.

“Ya adanya laporan warga, hewan peliharaan yang lepas dan telah memakan korban atas nama Sumirjo dan atas nama Fauzan. Untuk upaya yang telah dilakukan pihak Kelurahan Cigadung dari laporan itu kita sudah koordinasi dan menindak lanjuti ke pihak terkait seperti BPBD, Babinsa, Kapolsek dan pihak Kecamatan,” ungkapnya.(dhe/pbn)

PANDEGLANG, BANPOS-Pembangunan ruas jalan Cikadu-Pasirnangka di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, diduga dikerjakan secara asal-asalan. Pasalnya, pembangunan ruas jalan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3,3 miliar tersebut banyak ditemukan kerusakan.

Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Pandeglang Sadin mengatakan, pihaknya telah turun ke lapangan dan melihat hasil pekerjaan pembangunan ruas jalan tersebut ditemukan banyak kerusakan. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang melakukan evaluasi terhadap pembangunan ruas jalan yang dikerjakan oleh CV Ananda Pratama.

“Dari awal pembangunan, yakni setelah pelapisan pertama menggunakan hotmix, banyak terjadi kerusakan di beberapa titik pecah hotmix. Padahal pekerjaan tersebut baru tiga hari dilaksanakan. Keretakan atau kerusakan yang terjadi diduga karena bergesernya pondasi yang menyebabkan tidak kuatnya badan jalan menahan beban muatan diatasnya,” kata Sadin, Kamis (2/6).

Selain itu, pihaknya juga juga menduga adanya penggunaan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018, sehingga menyebabkan keretakan jalan yang dibangun menggunakan hotmix tersebut.

“Meski saat ini sudah dilakukan perbaikan, kami menduga penggunaan material tidak sesuai dengan ketentuan. Karena secara kasat mata dan logika, keretakan biasanya terjadi karena lapisan pondasi yang kurang baik atau bergeser saat menahan beban yang ada diatasnya,” terangnya.

Sadin juga mempertanyakan mekanisme pedoman pelaksanaan pembangunan ruas jalan tersebut. Pasalnya, penggunaan hotmix di ruas jalan tersebut tidak menggunakan hasil uji yang dilakukan instansi terkait.

“Dalam spesifikasi umum Bina Marga Tahun 2018 disebutkan bahwa pasca pelaksanaan perkerasan atau sebelum digelarnya hotmix pertama  diharuskan dilakukan pengujian, begitu juga setelah dilakukannya pelapisan hotmix pertama juga harus dilakukan pengujian,” katanya.

“Tapi pada pelaksanaannya, CV Ananda Pratama diduga tidak mengindahkan ketentuan yang tercantum dalam Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018,” sambungnya.

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, digelarnya hotmix tahap kedua dilakukan dalam waktu singkat dan tidak mengindahkan aturan yang berlaku.

“Hanya berselang satu hari saja paska dilakukan pengujian pada hotmix layer pertama oleh pihak Dinas. Padahal berdasarkan Informasi yang kami dapat, uji laboratorium untuk pengujian hotmix ini membutuhkan paling lambat 7 hari,” ungkapnya.

Terpisah, penanggung jawab proyek Diding meluruskan,  seluruh kerusakan sudah diperbaiki dan perbaikannya disaksikan oleh konsultan. Perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sudah selesai sudah dibobok, disaksikan konsultan segala macam. Sesuai perintah dan sekarang sudah selesai sudah di marka dalam proses,” katanya.

Terkait adanya kerusakan atau pecah pada bagian hotmix jalan, lanjut Diding, hal tersebut pengaruh cuaca karena sudah memasuki musim penghujan dan kerusakan yang terjadi ada di beberapa titik dan sudah diperbaiki.

“Adapun pecah karena waktu itu musim hujan dan sudah diperbaiki, itu pun hanya ada beberapa titik sudah diperbaiki, digali dan dibobok, di level ulang dilayer ulang, kemudian itu yang rusaknya sudah di hotmix lagi. Bahkan sudah dimarka,” jelasnya.(dhe/pbn)

LEBAK, BANPOS – Pembebasan tanah di Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga yang diduga dilakukan Jayabaya terus bergulir. Belasan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lebak Melawan melakukan aksi demo di halaman gedung DPRD dan pendopo Bupati Lebak, Kamis (2/6).

Berharap suaranya yang disampaikan melalui aksi demo yang dilakukan di dua tempat dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian itu didengar Pemerintah kabupaten Lebak dan DPRD Lebak selaku wakil rakyat, namun hingga aksi demo berakhir pantauan BANPOS tidak ada satupun pejabat dari Pemkab Lebak dan wakil rakyat menemui pendemo.

Dalam orasinya, para pendemo menyebut wakil rakyat sebagai orang terbaik yang dipilih oleh rakyat dan duduk di kursi DPRD Lebak sekarang ini “Ngompod” alias takut. Koordinator aksi Revi Rizal mengatakan, soal pembebasan tanah milik warga di Desa Margatirta Kecamatan Cimarga itu harus segera diselesaikan dengan harga yang layak.

Menurutnya, keberadaan investasi di suatu daerah itu harus berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar bukan sebaliknya justru merugikan masyarakat.

“Kami menuntut Pemerintah Kabupaten Lebak dan DPRD turun tangan menyelesaikan kasus dugaan pembelian paksa tanah oleh Jayabaya di Desa Margatirta,” katanya.

Revi mengungkapkan, tuntutan yang disampaikan pihaknya sangatlah sederhana hanya meminta Pemerintah Kabupaten Lebak dan DPRD turun tangan untuk menyelesaikan kasus pembelian tanah di Desa Margatirta.

“Apa susahnya Pemkab Lebak dan DPRD turun tangan menyelesaikan kasus pembelian paksa tanah milik warga di Desa Margatirta. Warga Desa Margatirta juga warga Kabupaten Lebak,” ungkapnya.

Ironisnya, wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Lebak juga hampir tidak berbuat apa-apa untuk rakyatnya. Selain itu Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menurut keterangan Asda I Pemerintah Kabupaten Lebak tidak mengetahui soal adanya pembebasan tanah di Desa Margatirta tersebut.

Pendemo juga menuntut Pemerintah Kabupaten Lebak membangun infrastruktur jalan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari Malingping, Wanasalam, Panggarangan dan Cilograng. Pemkab Lebak dituntut untuk segera menepati janji terkait pembangunan Jalan Cimandiri Gunung Gede yang melintasi empat desa yaitu Desa Situregen, Cimandiri, Cibarengkok, dan Gunung Gede, Kecamatan Panggarangan. Kemudian, ruas Jalan Cikumpay – Ciparay sepanjang 24,9 kilo meter di Kecamatan Panggarangan yang hingga sekarang ini tidak jelas.

“Apabila tidak ada kesanggupan dari Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang kami sampaikan, maka kami menuntut Iti Octavia Jayabaya mundur dari jabatannya. Begitu juga dengan DPRD Kabupaten Lebak, apabila tidak mampu melaksanakan peran dan fungsinya lebih baik bubar,” tuntut Juliana.(Her/PBN)