BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Pemulung Rupiah di Proyek Sampah

    PENGELOLAAN sampah kerap menjadi polemik di sebuah daerah. Karena pengelolaan sampah bukan sekedar memindahkan sampah dari lingkungan masyarakat ke tempat pembuangan akhir. Hal itu justru melahirkan peluang untuk  mendulang rupiah. Sayangnya ada yang menggunakan cara kotor, termasuk mereka memanfaatkan sampah menjadikan dirinya sebagai ‘pemulung’ anggaran Negara dari proyek-proyek sampah.

    Dalam waktu dua hari berturut-turut, ada dua persoalan hukum yang terkait dengan sampah terjadi di Provinsi Banten. Dua perkara itu diungkap oleh dua institusi berbeda pula.

    Kasus pertama terjadi di lingkungan Pemkab Serang, kasusnya diungkap oleh Polda Banten. 

    Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang, Sri Budi Prihasto, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan lahan Stasiun Peralihan Akhir (SPA) sampah di Kecamatan Petir oleh Polda Banten.

    Bukan hanya Budi, Polda Banten pun menetapkan tiga orang sebagai tersangka lainnya yakni Kepala Desa Nagara Padang, Toton; Camat Petir, Asep Hedriyana dan Kabid Sampah dan Taman pada DLH Kabupaten Serang, Toto Mujianto.

    Kabid Humas Polda Banten, Kombes. Pol Shinto Silitonga, mengatakan bahwa dugaan Tipikor pada pengadaan lahan SPA Sampah tersebut sudah mulai dibidik oleh Polda Banten sejak akhir Oktober 2021 lalu. Dari hasil pemeriksaan, didapati bahwa perkara tersebut mengarah pada perbuatan Tipikor yang dilakukan secara bersama-sama antara Budi, Toton, Toto dan Asep.

    “Maka telah diinventarisir ditemukan fakta hukum serta modus para pelaku dalam menjalankan aksi Tipikor,” tuturnya saat menggelar press conference di Mapolda Banten, Senin (30/5) lalu.

    Adapun modusnya yakni menggunakan SK Bupati Serang nomor 539 tanggal 11 Mei 2020 tentang pengadaan SPA sampah, yang awalnya ditetapkan di Desa Mekar Baru. Namun karena ada penolakan dari warga, maka lokasi SPA dipindah ke Desa Nagara Padang.

    “Dengan menggunakan SK yang sama. Maka perbuatan melawan hukumnya adalah tidak diubahnya SK, tetapi SK lama ditipeks atau ditimpa dengan mengganti tujuan baru yaitu Desa Nagara Padang,” katanya.

    Sementara menurut Shinto, niat jahat atau mens rea yang dilakukan oleh keempatnya yakni melakukan mark-up anggaran atas harga jual lahan tersebut hingga 300 persen dari harga yang dibayarkan kepada pemilik lahan.

    “Pemilik lahan menerima uang sebesar Rp330 juta dengan luas tanah 2.561 meter persegi. Sementara pelaku ini meminta kepada negara dengan anggaran Rp526.213 per meter persegi,” katanya.

    Sehingga jika dikalikan dengan luas lahan, maka terserap anggaran negara sebesar Rp1.347.632.000 dan menghasilkan disparitas anggaran mencapai Rp1.017.623.000.

    “Itulah kenikmatan yang dinikmati sebagai hasil kejahatan korupsi dari para pelaku korupsi dengan memark up nilai tanah negara,” ucapnya.

    Selain itu, para tersangka juga melakukan modus transfer anggaran tidak langsung kepada pemilik lahan. Namun, anggaran pembebasan lahan yang telah digelembungkan itu dikirimkan ke rekening Toton selaku Kepala Desa Nagara Padang.

    “Ini modus supaya uang tidak dikuasai secara langsung oleh pemilik lahan, tetapi bisa singgah terlebih dahulu di salah satu sindikasi tersangka,” tandasnya.

    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal berlapis sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 12 huruf i UU 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

    Selang tiga hari sejak rilis Polda Banten terkait kasus di Kabupaten Serang, Selasa (31/5), giliran Kejari Cilegon mengungkapkan penetapan tersangka yang terkait dengan proyek sampah. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Ujang Iing ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon. 

    Ujang yang saat ini menjabat sebagai Asda III Setda Kota Cilegon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tipikor pembangunan depo sampah di Kecamatan Purwakarta, Tahun Anggaran (TA) 2019 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cilegon. Bersama Ujang, Kejari juga menetapkan tersangka dari pihak swasta yaitu Direktur PT Bangun Cipta Alam Indo berinisial LH.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilegon, Ineke Indraswati menyampaikan, dari hasil penyidikan didapatkan bukti permulaan yang patut untuk menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara Ujang Iing selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saudara LH selaku Penyedia/Kontraktor dalam kegiatan pembangunan depo sampah di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, kronologi perkara tipikor tersebut yaitu berawal dari adanya anggaran transfer depo Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang berasal dari APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pagu paket pekerjaan sebesar Rp939.200.000.

    “Setelah dilakukan proses tender, PT Bangun Alam Cipta Indo ditentukan sebagai pemenang tender selanjutnya Tersangka UI selaku PPK melakukan penunjukan penyedia dan memerintahkan PT Bangun Cipta Alam Indo untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp844.056.000,” katanya.

    Akan tetapi, pada faktanya tersangka LH selaku Direktur PT Bangun Alam Cipta Indo secara melawan hukum hanya meminjamkan bendera perusahaannya kepada orang lain untuk mengikuti tender dan melaksanakan pekerjaan konstruksi depo sampah di Kecamatan Purwakarta tersebut.

    “Kemudian Tersangka UI selaku PPK telah secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangannya menyetujui pekerjaan pembangunan transfer depo Kecamatan Purwakarta tersebut dilaksanakan oleh pihak lain atau bukan dilaksanakan oleh PT Bangun Cipta Alam Indo beserta personil yang termuat di dalam kontrak,” tuturnya.

    Atas perbuatan itu, lanjut Ineke, pekerjaan pembangunan transfer depo di Kecamatan Purwakarta tersebut tidak dilaksanakan sesuai gambar rencana, kontrak dan spesifikasi teknis.

    Selain itu, dengan hasil kesimpulan Penilai Ahli Jasa Konstruksi, bangunan Trans Depo itu juga dinilai tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya atau terjadi kegagalan bangunan.

    “Dikarenakan terhadap Tersangka UI dan Tersangka LH memenuhi syarat alasan objektif dan subjektif penahanan serta demi memperlancar proses penyidikan, maka terhadap dua orang tersangka tersebut dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Serang selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 19 Juni 2022,” pungkas Ineke yang sebelumnya menjabat sebagai Konsul Kejaksaan KJRI Hongkong. 

    Terpisah, pegiat lingkungan yang kerap menyoroti masalah sampah di Provinsi Banten, Mulya Nugraha mengungkapkan bahwa dirinya merasa wajar bial persoalans ampah menjadi lumbung korupsi yang cukup empuk di Provinsi Banten. Karena menurutnya, sampah saat ini tidak bisa dianggap sebagai onggokan barang yang sudah tidak berguna, melainkan komoditas yang banyak dilirik, termasuk menjadi proyek yang cukup basah di pemerintahan.

    Mulya menjelaskan, keberadaan sampah di suatu lingkungan dapat mengakibatkan permasalahan, mulai dari masalah kesehatan hingga masalah estetika suatu wilayah. Bahkan, sampah sudah dianggap sebagai suatu permasalahan yang hingga saat ini masih terus dicari penyelesaiannya.

    Akan tetapi, keberadaan sampah tidak melulu menjadi sebuah petaka. Sebab, ada sejumlah pihak yang justru memandang sampah sebagai cuan. Menurut aktivis yang juga menolak keras penempatan TPSA di Bojongmenteng, Kabupaten Serang itu, terdapat tiga pihak yang mendapat keuntungan dari keberadaan sampah maupun program yang berkaitan dengan sampah.

    Ketiganya yakni masyarakat yang bekerja dalam mengumpulkan dan mengolah sampah, pemerintah daerah yang menetapkan nilai retribusi berdasarkan jumlah sampah yang diangkut dan dikelola, serta oknum-oknum pemain yang memanfaatkan celah program pengelolaan sampah di pemerintahan, untuk mengambil keuntungan pribadi.

    “Kalau berbicara sampah, melihat dari sisi oknum pemain, memang biasanya terlibat dalam hal program pembangunan atau dalam pembebasan lahannya. Karena memang lokasi tempat sampah itu harus berada di dalam,” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (2/6).

    Menurutnya, pembebasan lahan menjadi salah satu tahapan yang paling mudah untuk dimainkan dalam program pembangunan tempat sampah. Karena, dipastikan terdapat selisih harga tanah antara harga aslinya dengan pagu anggaran di pemerintahan.

    “Harga pasar itukan lebih murah dari anggaran yang ada di pemerintahan. Disitulah ada celah bermain dari oknum-oknum, ada manipulasi dan hal-hal yang pada akhirnya menjadi permasalahan,” ujarnya.

    Sebagai contoh, dua kasus yang mencuat pada akhir Mei lalu yang membuat dua orang mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di dua daerah harus mendekam di balik jeruji besi. Keduanya diduga mengambil celah yang ada pada program pembangunan depo dan stasiun sampah itu.

    “Berawal dari pola pikir-pola pikir oknum yah yang melihat bahwa ada nilai lebih dalam pengadaan lahan dan pembangunan tersebut, sehingga terjadi tindakan-tindakan seperti yang kemarin itu. Permainannya dimulai dari program pengadaannya,” ungkap Mulya.

    Menurutnya, permainan yang dilakukan oleh para oknum tersebut sudah pasti merupakan tindakan melawan hukum. Akan tetapi, cuan dari sampah pun bisa didapatkan dengan legal dan sesuai dengan ketentuan hukum.

    “Sampah itu memang bisnis untuk daerah, juga bisnis untuk mereka yang tertarik dengan pengolahan sampah. Seperti model-model pengolahan sampah plastik yang pada akhirnya menjadi daya tarik masyarakat dalam melakukan pengolahan. Ini yang baik,” katanya.

    Cuan sampah yang didapatkan oleh pemerintah, biasanya berasal dari retribusi sampah yang ditarik dari masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga bisa melakukan kerja sama, seperti yang dilakukan oleh Pemkot Serang terhadap Pemkot Tangerang Selatan.

    Bahkan menurut Mulya, kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sampah pun merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar. Karena dalam pengelolaan sampah, dibutuhkan anggaran yang cukup besar juga.

    “Karena sampah itu sebenarnya adalah masalah bagi setiap daerah. Sehingga wajar harga sampah mahal, contohnya Cilowong yang didatangkan sampah dari Tangsel. Nah dari situ kan Pemerintah Daerah dapat PAD dari sampah itu,” ucapnya.

    Ia pun bisa membayangkan ‘aroma’ cuan yang terhirup dari datangnya sampah Tangsel ke Kota Serang. “Sekarang seperti ini, misalkan dari kerja sama Cilowong itu, berapa rupiah yang didapatkan dari setiap ton sampah yang masuk. Sangat lumayan, karena sampah itu akan selalu ada setiap harinya,” kata dia.

    Bahkan setahu dia, Pemkot Serang juga bekerja sama dengan daerah lainnya dalam hal pengelolaan sampah. Salah satunya dengan Pemkab Serang. Ia mengaku, nilai kerjasamanya pun masih dapat diatur oleh masing-masing daerah dalam hal pengelolaan sampahnya.

    “Intinya mah kalau soal itu, kembali lagi kepada masing-masing pemerintah daerah. Sebenarnya untuk berapa nilai setiap sampah ketika masuk ke Cilowong itu, kan sebenarnya sudah ada ketentuannya. Maka itu juga perlu untuk disesuaikan juga,” ucapnya.

    Sejauh ini, pihaknya juga masih menemukan adanya pola pengelolaan sampah yang salah dari pemerintah. Salah satunya di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong, yang klaimnya menggunakan sanitary landfill, padahal menggunakan metode open dumping.

    “Pemerintah juga kan saat ini masih banyak yang salah dalam pengelolaan sampahnya. Katakan Cilowong, bilangnya sanitary landfill, tapi kan kenyataannya masih dengan open dumping dalam pengelolaannya,” terangnya.

    Padahal, penggunaan metode open dumping sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar. Apalagi lokasi Cilowong yang berada di atas bukit, bisa mempengaruhi air pemukiman warga yang berada di bawahnya.

    “Cilowong yang ada di bukit, itu kan open dumping. Sedangkan ketika hujan, dia air lindinya bisa menyebar ke sumber air masyarakat. Sedangkan air lindi ketika dikonsumsi, itu sangat berbahaya,” ungkapnya.

    Permasalahan lainnya yakni dalam pemaksimalan retribusi sampah yang ditarik dari masyarakat. Sejauh ini, ia menuturkan masih banyak temuan pada pendapatan retribusi sampah.

    “Retribusi sampah yang masih ada temuan tentunya perlu juga dilakukan pengawasan. Karena bisa saja ada oknum-oknum yang bermain dengan retribusi sampah tersebut,” katanya. 

     

    Pada bagian lain, Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada mendukung langkah aparat penegak hukum (APH) yang sudah melakukan penyidikan kasus dugaan Tipikor terkait dengan sampah di Kabupaten Serang dan Cilegon. Uday juga meminta agar APH juga menelusuri banyaknya proyek-proyek di pemerintah yang meminjam  bendera penrusahaan orang lain dan men sub kontraktor kan paket proyek.

    “Subkon inilah salah satu mata rantai penyebab korupsi. Dan ini memang harus memjadi perhatian kita semua,” kata Uday.

    Oleh karena itu dirinya meminta kepada semua kepala daerah untuk memberangus para kepala dinas yang bermain curang dengan melakukan pengelembungan anggaran dan merekayasa pemenang.  

    “Saya berandai-andai, jika hari ini saya Pj Gubernur atau Bupati/Walikota, saya akan kumpulkan semua kepala dinas, asosiasi pengusaha, APH dan wartawan. Pak APH, jika anak buah saya dan pengusaha ada yang menyimpangkan uang rakyat, jangan ragu, sikat. Para Kadis, gak boleh minta setoran, kalau terdengar, langsung saya ganti. Para pengusaha, silakan tender dengan fair dengan segala dinamikanya, jika hasil tender anda subkon, jangan mimpi tahun depan dapat pekerjaan lagi. Bukan sekedar perusahaannya yang saya blacklist, tapi juga nama anda,” terangnya.

    Uday juga menyampaikan apresiasinya kepada APH yang sudah melalukan penyidikan dugaan proyek di Kabupaten Serang dan Cilegon.

    “Peristiwa ini adalah catatan buruk untuk kesekian kalinya di Banten. Kasus ini adalah bukti bahwa Banten masih menjadi sarang koruptor. Kedua, kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menetapkan  para tersangka,” ungkapnya.

    Dan untuk meminimalisir peristiwa serupa lanjut Uday, penindakan, tuntutan hingga putusan agar lebih maksimal. “Agar menimbulkan efek jera bagi pelaku, bahan renungan bagi par penyelenggara pemerintahan dan melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Ini menjadi catatan penting untuk APH. Jika itu ditetapkan, saya optimis, akan menekan potensi penyimpanan dan semakin memperkuat kualitas pembangunan,” pungkasnya.(RUS/DZH/ENK)

     

  • Dewan Pertanyakan Persiapan Pelaksanaan PPDB

    Dewan Pertanyakan Persiapan Pelaksanaan PPDB

    SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten Al Muktabar  menerima audiensi jajaran Komisi V DPRD Banten terkait persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022-2023 tingkat SMA/SMK dan SKh Negeri.

    “Tadi hadir Koordinator Komisi V, Ketua Komisi V dan anggota komisi V melakukan diskusi berbagai hal terkait dengan upaya kita PPDB untuk berjalan dengan sebaiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Al Muktabar, Kamis (2/6).

    Ia juga meminta, masyarakat dapat turut serta menjadi bagian kontrol publik untuk memantau pelaksanaan PPDB tahun ini, dimana pada tanggal 15 Juni 2022 menjadi awal pelaksanaan PPDB. 

    “Mungkin spanduk di depan sekolah sudah harus ada untuk memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa fasilitasi sekolah SMA/SMK yang khususnya menjadi kewenangan Provinsi berjalan, dengan kita bersama menuju yang lebih baik,” katanya. 

    Selain itu, ia juga menuturkan akan terjun langsung untuk memantau pelaksanaan PPDB tahun ini, hal itu bertujuan untuk dapat melayani masyarakat semaksimal mungkin dan sebagai bentuk hadirnya pemerintah kepada masyarakat.

    Lebih lanjut, Al Muktabar menjelaskan dalam pelaksanaan PPDB tahun ini menggunakan server dan website masing-masing sekolah, sehingga jika suatu sekolah mengalami gangguan, tidak mengganggu sekolah lainnya. Dimana dengan menggunakan server dan website sekolah pernah dilakukan pada tahun 2019 dan 2020.

    “Masing masing sekolah sudah memiliki website, sehingga sekolah dapat mengcover lebih cepat dan jika terjadi sesuatu maka dapat cepat teratasi,” ungkapnya. 

    Sementara, Wakil Ketua DPRD  Banten yang juga Koordinator Komisi V DPRD  Banten, Barhum HS menyampaikan dengan digunakannya server dan website masing-masing sekolah diharapkan dapat berjalan dengan baik dan efektif. 

    “Harapannya agar server yang ada di sekolah itu tertampung dengan baik, harapan dan proses pelaksanaan bisa efektif dan optimal dalam proses PPDB. Saya pikir hal itu saja yang kami koordinasi dengan pak Gubernur dengan Dinas Pendidikan agar semua proses PPDB ini berjalan dengan lancar baik dan sukses,” tandasnya. (RUS/AZM)

     

  • Terima Hasil Evaluasi BPK, Dewan Soroti Aset Pemkab

    Terima Hasil Evaluasi BPK, Dewan Soroti Aset Pemkab

    SERANG, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, menyoroti penggunaan aset Pemkab Serang yang masih berada di wilayah administrasi Kota Serang. Menurutnya, saat ini sejumlah kantor OPD di Kota Serang membutuhkan Gedung yang representatif namun ada keterbatasan.

    Ia berharap, Pemkab Serang sudah bisa menyerahkan aset yang seharusnya memang diserahkan kepada Pemkot Serang usai 9 tahun Kota Serang berdiri. Meskipun demikian, di usia Kota Serang yang ke-15 tahun, belum semua aset dilimpahkan ke Kota Serang.

    “Sampai sekarang belum selesai penyerahan asetnya, kami berharap Pemkab dapat segera menyerahkan aset yang memang ada di Kota Serang dan harus diserahkan ke Pemkot Serang. Karena aset itu memang sangat kita butuhkan,” ujarnya, Kamis (2/6), usai memimpin rapat paripurna penyampaian Raperda terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, di Gedung Paripurna DPRD Kota Serang.

    Ia mengungkapkan banyak dari OPD di Kota Serang yang saat ini masih menyewa kantor untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Serang. Ia pun berharap Pemkab Serang dapat segera menyelesaikan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang.

    “Atau boleh saja aset yang mau diserahkan tapi masih dipakai, tidak masalah, kita juga tidak perlu ribut-ribut. Hanya saja statusnya harus jelas dulu, minimal administrasinya diserahkan dulu ke Kota Serang, mau dipakai ya silahkan saja,” tuturnya.

    Roni mengatakan bahwa pihaknya belum lama ini telah membentuk Pansus untuk menyelesaikan pelimpahan aset. Selain itu, sejumlah upaya lainnya telah ditempuh seperti mediasi Kemendagri dan KPK.

    “Bahkan sudah sempat juga masukan dari KPK, kami harap ini bisa selesai karena semua cara sudah ditempuh tapi realisasinya belum selesai 100 persen,” tandasnya.

    Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin, menyampaikan sejumlah hasil pemeriksaan BPK terkait anggaran daerah tahun 2021. Termasuk didalamnya yaitu aset daerah yang berdasarkan neraca Kota Serang per 31 Desember 2021, jumlah aset Kota Serang mengalami peningkatan 11,2 persen dibandingkan tahun 2020.

    “Disampaikan rancangan Perda tentang APBD sebelum 6 bulan tahun anggaran berjalan di bulan Juni, jadi sudah pas. Kemudian disampaikan juga hasil pemeriksan BPK, jadi sudah diperiksa dan selanjutnya kita sampaikan ke dewan,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, Pemkot Serang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 5 kali berturut-turut sejak tahun 2017 atas LKPD Kota Serang tahun 2021. Ia juga mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ini, beberapa laporan mengalami peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya.

    “Dalam tahun ini alhamdulillah banyak peningkatan terutama di pendapatan, kemudian realisasi anggaran juga meningkat. Kemudian yang lain juga ada peningkatan dibandingkan tahun 2020,” terangnya.

    Dalam laporan yang disampaikan olehnya, disebutkan bahwa di sisi pembiayaan, berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan atas belanja dan transfer dana pada tahun anggaran 2021, maka terdapat selisih kurang atau defisit sebesar Rp69,09 miliar. Adapun nilai realisasi penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari penggunaan Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp50,93 miliar.

    “Maka Silpa tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp120,02 miliar. Sedangkan Silpa per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp50,93 miliar,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Syafrudin juga mengungkapkan ada sisa bantuan keuangan Provinsi Banten sebesar Rp724 juta. Kemudian sisa dana alokasi khusus tahun 2021 sebesar Rp16,54 miliar.

    “Ada kekurangan iuran jaminan Kesehatan kepada BPJS sebesar Rp7,54 miliar. Hal itu dikarenakan adanya kenaikan jumlah iuran dan semakin meningkatnya masyarakat tidak mampu di Kota Serang yang dicover oleh Pemerintah,” ungkapnya. (MUF/AZM)

  • Pembalap Wanita Asal Kota Serang// Mengekpresikan Hidup Dalam Lintasan 

    Pembalap Wanita Asal Kota Serang// Mengekpresikan Hidup Dalam Lintasan 

    Beatrice Patricia

    Berawal dari kesukaannya pada kendaraan roda empat (mobil) sejak kecil, mengantarkan Beatrice kini serius terjun ke dunia balap mobil, sebagai pembalap Drag. Tropi demi tropi terus ia raih selama mengikuti ajang balapan, meski hal tersebut tak pernah ia bayangkan sebelumnya dapat terwujud. Namun berkat latihan yang ditekuni secara disiplin, dukungan dari keluarga dan sahabat, pencapaian tersebut satu demi satu di raihnya.      

    Saat ditemui disela aktivitasnya, wanita yang memiliki nama lengkap Beatrice Patricia ini menuturkan, jika dirinya tak asing dengan kendaraan mobil. Pasalnya, kedua orang tuanya memiliki bengkel mobil yang cukup dikenal di Kota Serang, bernama Haluan Baru. 

    Dikala tidak membalap, Beatrice yang kini baru mengijak usia 20 tahun suka menghabiskan waktunya di bengkel untuk membantu orang tuanya. Namun, disaat akan memasuki jadwal balapan, dirinya serius mengikuti latihan balap serta belajar lebih mengenal kendaraannya sendiri. Sebab baginya, antara pembalap dengan kendaraannya harus memiliki kedekatan yang kuat, agar bisa meraih pencapaian yang maksimal.     

    “Hingga saat ini, kurang lebih sudah 2 tahun saya terjun di dunia balapan. Dan, saya sangat bersyukur hingga saat ini, sudah beberapa penghargaan diraih dari kompetisi yang diadakan oleh IMI Jabar. Seperti meraih juara 2 di kelas Bracket 11 Rumpin, juara 2 di kelas Bracket 10,5 Rumpin, dan pernah juga juara 1 di kelas 16,6 konsul di sirkuit Sentul Jawa Barat,” ujar Beatrice yang mengaku sangat mengidolakan pembalap wanita Alinka Hardianti. 

    Diakui Beatrice sebelum terjun ke dunia balap resmi, kala dirinya berusia 17 tahun dirinya acap kali kebut-kebutan di ruas jalan raya maupun ruas jalan TOL, meski hal tersebut tidak dibenarkan dan tak patut ditiru, karena sangat berbahaya untuk diri sendiri maupun orang lain.  

    “Karena suka ngebut dijalan kalo bawa mobil dan suatu ketika saya memberanikan diri bilang ke papa ingin serius terjun di dunia balap. Meskipun tidak langsung diizinkan oleh papa, namun bagaikan pribahasa gayung bersambut, teman papa yang suka main ke bengkel dan kebetulan lekat di dunia balapan ngajakin untuk ikut balap. Akhirnya, pas lulus SMA saya diperbolehkan oleh papa belajar balap dan  mulai mengikuti balap untuk ajang Drag hingga saat ini,” kenang Beatrice.

    “Bagi saya, dunia balap tak bisa lepas dari kehidupan saya. Jika saya sudah berada di dalam mobil dan sirkuit balap, itulah jati diri saya,” terang Beatrice.         

    Wanita lulusan SMAN 1 Kota Serang ini menambahkan, jika kebiasaannya yang suka memacu andrenalin tersebut sangat berbeda dari kebiasaan teman-teman (perempuan, red) yang lain, yang lebih suka berdandan, feminim dan sebagainya, namun tidak baginya. “Tidak tau kenapa, saya lebih senang tidak berdandan. Dan banyak yang bilang, saya tomboy,” ungkapnya.   

    Adapun perubahan yang ia rasakan saat ini dalam mengedaraain kendaraan, bahwa dirinya kini sudah tidak lagi suka kebut-kebutan dijalan kecuali di sirkuit. “Sangat bersyukur, hobi saya yang dulu suka ngebut di jalan kalau bawa mobil, kini dapat tersalurkan di sirkuit,” katanya.

    Saat disinggung soal adakah rasa kecangungan pada dirinya, terlebih dunia balap diindentik dengan laki-laki, dirinya menuturkan hanya awalnya saja. Setelah ia tunjukan keseriusan dan prestasi yang diraih selama balapan, kini ia merasakan kenyamanan dalam dirinya.

    “Rasa cangung awal-awal pasti ada. Apalagi saat saya masuk dalam Banten Racing Team, dimana saya hanya saya satu-satunya perempuan yang terjun di balapan drag. Namun, saat ini sudah terbiasa,” sautnya.

    “Adapun kalau lagi gak balap, saya biasanya bantu mama papa di Bengkel. Meski bukan sebagai mekanik, hanya untuk urusan manajemen bengkel, namun sedikit-sedikit saya mendapat ilmu soal mesin dan lainnya dari mekanik ataupun papa,” tambahnya.

     

    DIDUKUNG KELUARGA

    Bagi Beatrice, dukungan dari keluarga sangat memberikan semangat bagi dirinya setiap mengikuti ajang balap. Sebab tanpa adanya dukungan dari keluarga, dirinya mungkin tidak bisa seperti saat ini.

    “Saya sangat bersyukur memiliki keluarga (mama papa) yang sangat support atas karir balap saya. Setiap akan balapan, mama papa selalu menyempatkan diri hadir untuk memberikan semangat, doa yang terbaik untuk saya. Hal itulah yang membuat semangat saya menggebu-gebu,” katanya. 

    Sementara itu, sang ayah yang bernama Sius mengatakan, jika pilihan Beatrice yang memilih dunia balap sangatlah bagus. Bahkan, dirinya akan memberikan dukungan 100 persen kepada anaknya tersebut.

    “Terjunnya Beatrice ke dunia balap bagi saya sangat bagus sekali. Sebab, balap ini sangat kompetitip sekali. Dimana, sebelum Beatrice meminta izin ke saya untuk serius ikuti balapan, saya selalu ingatkan ke Beatrice, bahwa kamu harus memiliki mental juara meski tak juara.  Dimana itu artinya, nantinya setiap meraih juara ataupun kalah, kamu harus tetap memberikan hormat kepada pembalap lain. Ini tujuannya untuk memberikan koneksi dan daya juangnya di balapan,” paparnya.

    Ayahnya pun berharap, Beatrice tidak setengah-setengah dalam menentukan pilihannya di balap. Sebab dirinya percaya pada suatu proses. “Dimana, setiap proses yang nantinya dilalui oleh Betarice, akan mengantarkannya ke suatu pencapaian yang membuatnya lebih baik dan lebih baik lagi.” Pungkasnya. (RULIE SATRIA)  

  • Bupati Komitmen Tingkatkan Pendidikan Agama

    SERANG, BANPOS- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah berkomitmen untuk mendukung kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh warganya. Hal itu guna meningkatkan kualitas ibadah dan membangun tali ukhuwwah Islamiyah.

    Tatu juga  menilai, kegiatan tersebut bisa membantu Pemerintah Daerah dalam membentuk karakter dan perkuat akidah ditengah masyarakat. 

    “Kita tidak hanya Pendidikan formal tapi Pendidikan agama juga sangat dibutuhkan sekali untuk bentuk karakter warga kita,” kata Tatu setelah meresmikan Majelis Dzikir Bumi Peradaban Nusantara di Desa Julang Kecamatan Cikande, Kamis (2/6).

    Tatu berharap, melalui majelis tersebut bisa digunakan secara maskimal  untuk kegiatan keagamaan dan lainnya. “Lahan yang digunakan resmi hasil swadaya masyarakat, Desa dan mendapatkan support dari perusahaan sekitar,” imbuhnya

    Kata Tatu, majelis dzikir  tersebut bisa menjadi contoh bagi desa lainnya agar  menjadikan masyarakat yang taat dan bertaqwa. “ Kami sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut,” ujarnya .

    Sementara itu, Kepala Desa Cijulang, Karso mengatakan, salah satu bentuk keimanan sebagai umat islam yang taat adalah berdzikir, menyebut nama Allah. 

    “Betapa pentingnya makna dzikir dan shalawat dalam kehidupan seorang muslim, sehingga allah swt menyebutnyebut dan membanggakan umat-nya yang gemar berdzikir,” kata Karso yang juga Pengasuh Majelis Dzikir Bumi Peradaban Nusantara.

    Pihaknya juga mengapresiasi pada donator yang membantu pembangunan majelis tersebut. “ mari kita tanamkan niat tulus dan ikhlas demi kemajuan Des ini,” ujarnya. (MUF/AZM)

  • Walikota berikan Dana Hibah untuk Lembaga Kemasyarakatan

     

    SERANG, BANPOS- Walikota Serang Syafrudin menerima kunjungan Audiensi dari 10 lembaga keagamaan, sekaligus menyalurkan Dana Hibah secara simbolis kepada 10 lembaga keagamaan maupun lembaga Masyarakat, kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang rapat Walikota Serang, Kamis (2/6).

    Total Dana Hibah yang diberikan tersebut sejumlah Rp1,8 miliar yang dibagikan untuk 11 lembaga yang menerima diantaranya Masjid, Musholla, lembaga Tilawatil Qur’an, Majelis Ta’lim, Baznas dan lembaga lainnya.

    Dalam hal ini Walikota Serang menyampaikan bahwa saat ini baru 10 lembaga yang diberikan secara simbolis, agar dana tersebut dapat cepat tersalurkan,

    Kemudian ia berharap penyerahan dana hibah tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat dan dapat dipertanggung jawabkan nantinya.

    “Ya pesan kami karna ini dana hibah dan ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan semacam SPJ karena ada pemeriksaan dari BPK,” ungkap Syafrudin.

    Selain itu ia menegaskan bahwa penyerahan Dana Hibah yang diberikan tentunya tidak ada persyaratan apapun yang diinginkan oleh Pemerintah ataupun yang menyalurkan.

    “Penyerahan hibah ini tidak ada persyaratan atau meminta imbalan dan sebagainya dari tahun ketahun juga tidak pernah ada hal hal yang diinginkan oleh Pemerintah, atau seperti halnya mengatasnamakan Pemkot untuk minta ini dan itu, sekarang kami tegaskan dari tahun ke tahun tidak ada, dana tersebut mutlak untuk dipergunakan masing masing penerima hibah untuk masyarakat,” Tegas Syafrudin

    Ia juga menyampaikan bahwa memang pada tahun ini hanya sedikit lembaga yang diberikan dana hibah karena beberapa kendala yang menyebabkan tidak terdatanya lembaga tersebut.

    “Kalau tahun ini mungkin memang agak sedikit katena semua kaitannya dari sistem, yang harus ngelink ke pusat, itu SIPD, kemudian banyak pengajuan yang gagal dari setiap lembaga, Tapi tahun depan kyaknya banyak kurang lebih hampir 200 yang sudah masuk SIPD,” tutup Syafrudin. (MUF/AZM)

  • Pemkot Klaim Banyak Upaya Tekan Kematian Ibu dan Bayi

    Pemkot Klaim Banyak Upaya Tekan Kematian Ibu dan Bayi

     

     SERANG, BANPOS- Pemkot Serang mengklaim telah melakukan banyak hal untuk menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Salah satunya yaitu dengan memberikan honor bagi para kader Posyandu di setiap Kelurahan se-Kota Serang.

    Hal itu disampaikan Walikota Serang, Syafrudin, usai membuka kegiatan Workshop Lintas Sektor penggalangan komitmen lintas stakeholder sekaligus peluncuran program Momentum Private Healthcare Delivery (MPHD) Indonesia melalui Private Sektor Kota Serang, di Hotel Le Semar, Kamis (2/6). Kegiatan Workshop lintas sektor tersebut dilakukan guna mempererat komitmen serta bekerjasama dengan Pemerintah Kota Serang dalam mengupayakan penurunan angka kematian Ibu dan Bayi baru lahir di Kota Serang.

    “Kami siapkan honor untuk para kader, artinya untuk mencegah dan menolong kematian ibu dan bayi, pemerintah sudah berbuat banyak,” ujarnya. 

    Ia mengatakan, program MPHD Indonesia merupakan program yang bertujuan untuk mendukung Pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan dan efektifitas fasilitas pelayanan kesehatan swasta secara berkelanjutan, untuk menyediakan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang berkualitas. Oleh karena itu, dengan adanya program MPHD ini diharapkan dapat sinkron programnya sehingga kematian ibu dan bayi bisa nol.

    “Mudah-mudahan bisa sinkron programnya sehingga kematian ibu dan bayi ini bisa Zero. Program ini tidak di semua daerah di Indonesia dapat, hanya di beberapa Provinsi yang termasuk Provinsi Banten, salah satunya di Kota Serang ini,” katanya.

    Dalam rangka pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, Syafrudin mengaku bahwa MPHD memberikan dukungan dan bantuan untuk masyarakat Banten terutama masyarakat Kota Serang. Kerjasama program ini dilaksanakan selama 5 tahun mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2025.

    “Mudah-mudahan berjalan lancar, karena ini juga menjadi visi misi Walikota dan Wakil Walikota untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir,” terangnya.

    Syafrudin mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Akan tetapi angka penurunan tidak begitu signifikan.

    “Alhamdulillah sekarang ada penurunan hanya memang tidak signifikan,” ucapnya. 

    Ia menyebut bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh USAID, kematian ibu dan bayi 77 persen terjadi pada pelayanan kesehatan. Sehingga antara pelayanan individu harus sinkron, artinya jangan sampai ketika pasien dalam hal ini ibu hamil sudah dalam kondisi Kesehatan yang parah, baru dibawa ke fasilitas Kesehatan. 

    “Seharusnya dari mulai kehamilan dari mulai perkawinan dilakukan pemeriksaan. Kalau sudah mengandung dari mulai satu bulan, 2 bulan hingga seterusnya, dikontrol ke Posyandu terdekat atau bisa juga di Puskesmas yang ada di kecamatan masing-masing,” terangnya.

    Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah saat proses kehamilan dan persalinan. Politisi PAN ini juga meminta agar warga tidak pergi ke dukun.

    “Pelayanan medis dan individu yang akan melahirkan, diselamatkan keduanya dan lakukan gerak cepat penanganan, karena itu menentukan keselamatan keduanya, jangan ke dukun,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kota Serang memiliki 3 unit rumah sakit di Kota Serang disiapkan. Yaitu, Rumah Sakit Fatimah, Rumah Sakit Sari Asih, dan Rumah Sakit Ibunda. Sedangkan untuk Puskesmas, setiap Kecamatan di Kota Serang masing-masing sudah memiliki Puskesmas.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Ahmad Hasanudin mengatakan MPHD di Provinsi Banten ini tidak termasuk wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Ia menyebut bahwa hal tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Kementerian Kesehatan.

    “Tujuan kerjasama ini dilakukan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi terkait proses persalinan dan kelahiran. Dari tahun 2019 data kasus kematian ibu dan bayi di Kota Serang mencapai 22 kasus, tahun 2020 sekitar 17 kasus dan tahun 2021 17 kasus,” jelasnya.

    Ahmad Hasanuddin mengungkapkan bahwa terjadi penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Meskipun demikian, berdasarkan data yang disampaikan olehnya, angka terbanyak kematian ibu dan bayi baru lahir terjadi hampir di semua Kecamatan.

    “Ada yang meninggal, Kecamatan Walantaka 2 orang, Kecamatan Curug 3 orang, Kecamatan Taktakan 2 orang, Kecamatan Kasemen 3 orang dan lainnya, total ada 17 orang, penyebab kematiannya adalah perdarahan dan pandemi Covid-19,” tandasnya. 

    Senior Program Manager MPHD Banten, Astried Adhania Raintung, menyampaikan bahwa memang tidak seluruh daerah bahkan di satu Provinsi lun tidak seluruhnya mendapat kesempatan tersebut. Berdasarkan keputusan dari Kementerian Kesehatan, program MPHD dipilih daerah yang memiliki rumah sakit terbanyak di Provinsi Banten dan juga kematiannya juga yang banyak.

    “Daerah lainnya belum, karena memang ada waktunya mungkin tiap-tiap kabupaten kota untuk mendapatkan intervensi tapi memang untuk saat ini baru berprioritas pada 6 kabupaten kota selain Kabupaten Kota selain Kabupaten Pandeglang dan Rangkas,” terangnya.

    Ia menegaskan, untuk daerah lainnya yang dianggap layak mendapatkan program MPHD namun belum tersentuh, pihaknya menunggu instruksi dari Kementerian Kesehatan. Sebab, dalam hal ini pihaknya ditunjuk sebagai pelaksana program. 

    “Untuk intervensinya bisa pendampingan rumah sakit swasta, pendampingan klinik dan pendampingan praktek mandiri bidan dari sisi klinisnya,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Camat Gunungkencana Pimpin PSSI Lebak

    LEBAK, BANPOS – Asosiasi Kabupaten (Askab) Perserikatan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Lebak, berhasil memilih Firman Arif sebagai ketua Askab Lebak pada Kongres Tahun 2022 yang diselenggarakan di Sekretariat KONI, Gelanggang Generasi Muda (GGM), Rangkasbitung, Minggu (29/5) kemarin.

    Firman terpilih menjadi ketua untuk masa bhakti 2022-2024 secara aklamasi setelah mendapat dukungan dari mayoritas pemilik suara sekolah sepakbola yang terdaftar di Askab PSSI Lebak. Firman menggantikan Saefullah yang sudah habis masa jabatannya.

    Dalam keterangan persnya, Ketua PSSI Lebak terpilih tersebut ditemani Wakil ketua Rifo Haryanto, Apipi, Ahmad Satari dan Ajat Sudrajat (Kepala Desa Citorek Tengah) menyatakan, sebagai komite eksekutif ia menyampaikan rasa syukur pada kelangsungan kongres yang berjalan dengan lancar.

    “Saya tidak bisa mengelak maupun menghindar, setelah semua peserta Kongres Askab PSSI Lebak 2022 menghendaki saya sebagai ketua,” ungkap Firman.

    Adapun pada pemaparan visi dan misi, mantan Kabid Pemerintahan Desa yang kini menjabat Camat Gunungkencana ini optimistis, kedepannya siap memajukan sepakbola Kabupaten Lebak.

    “Saya siap kerja sama dengan semua pihak dan bersama pemerintah serta masyarakat memajukan sepakbola Lebak,” ujarnya.

    Pihaknya juga berharap, kepengurusan Askab PSSI Lebak 2022-2024 bisa bersama-sama bekerja keras memajukan sepak bola di Kabupaten Lebak, “Insha Allah kita akan bangkitkan kembali persepakbolaan di Lebak. Ini mulai dari pelatihan, pembinaan hingga pada setiap penyelenggaraan turnamen dan liga,” kata Firman.

    Tambahnya, bersama jajaran pengurus, nantinya akan mencari berbagai macam pendukung untuk memajukan sepak bola tersebut.

    Namun tentunya, kata Firman, untuk memajukan sepak bola butuh dukungan semua pihak. Termasuk soal pendanaan juga membutuhkan sponsorship dan itu akan dicarikan jalan terbaik.

    “Ini merupakan sebuah amanah selain dari teman-teman, tentunya dari Allah SWT pula. Ini akan menjadi sebuah motivasi bagi saya untuk langkah ke depan kita harus perbaiki organisasi secara internal maupun eksternal.” paparnya.(WDO/PBN)

  • Lebak Tak Dapat Jatah Guru P3K

    Lebak Tak Dapat Jatah Guru P3K

    LEBAK, BANPOS – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda Lebak Budi Santoso mengatakan, di Tahun 2022 ini Kabupaten Lebak belum mendapatkan jatah kuota untuk rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk semua formasi guru di tingkat SD dan SMP, padahal kekurangan guru di kabupaten ini sangat signifikan.

    Sekda Lebak, Budi Santoso kepada BANPOS menyampaikan bahwa Pemkab Lebak melalui Dinas Pendidikan (Dindik) sudah menghitung kebutuhan semua guru mata pelajaran di Lebak yang diakuinya masih kurang. Menurutnya, kebutuhan untuk guru ini akan diusulkan pada Tahun 2023 nanti, karena untuk tahun ini Lebak tidak mendapat kuota dari pemerintah pusat.

    “Waktu itu Dinas Pendidikan sudah menghitung kebutuhan guru semua pelajaran. Sampai saat ini kita masih kekurangan. Insya Allah yang sudah lulus tes seleksi akan segera mendapatkan SK pada Bulan Juni 2022 ini. Untuk usulan formasi di 2023 kita akan usulkan kembali untuk semua formasi guru. Karena untuk Tahun 2022 ini kita belum mendapat jatah kuota CPNS P3K untuk semua formasi,” jelas Budi Santoso.

    Budi menyebut, pihaknya akan terus berusaha untuk meminta terpenuhinya kuota guru. Hal ini, terangnya, komitmen yang dibangun Pemkab Lebak demi peningkatan kesejahteraan para guru terutama yang sudah lama mengabdi.

    “Pemerintah daerah tetap memegang komitmen untuk memajukan para guru. Namun tentunya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” terang Sekda.

    Menurut Budi, karena kuota formasi untuk CPNS guru jenjang P3K ini keuangannya dibebankan kepada daerah. Sementara, jelas Budi, kondisi keuangan yang ada di daerah sangat terbatas sehingga tidak bisa mengusulkan.

    “Karena terus terang pengangkatan CPNS dan P3K penggajiannya dibebankan kepada anggaran daerah dahulu, tidak ada anggaran khusus dari pemerintah pusat seperti yang dijanjikan. Namun untuk permohonan ini, tahun depan kita sudah mengajukan lagi transfer tambahan anggaran dari pusat,” papar Sekda Lebak.

    Sementara, informasi dari data usulan formasi P3K pada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI Tahun ini, ada 19 Pemda yang Tahun 2022 ini tidak mengajukan usulan kuota formasi untuk jenjang guru P3K. Dari data itu tertulis Lebak salah satu yang tidak mengusulkan.

    Diketahui, data kuota kebutuhan CPNS P3K di Lebak untuk semua formasi pada seleksi Tahun 2021 lalu sekitar 4010. Namun yang lulus pada seleksi tahap 1 dan 2 berjumlah 1.361, sehingga kuota yang belum terpenuhi hingga saat ini sekitar 2.649 guru.

    Sedangkan data Analisa Beban Kerja (ABK) untuk kuota guru di Setda Lebak Tahun 2022 ini masih kekurangan 4.335 guru untuk semua formasi mata pelajaran. Dengan rincian : untuk tingkat SD masih kekurangan 3.250 guru. Dan untuk tingkat SMP sebanyak 1.085 guru.(WDO)

  • Indonesia vs Bangladesh Persiapan Terakhir

    Indonesia vs Bangladesh Persiapan Terakhir

    BANDUNG, BANPOS – Timnas Sepakbola Indonesia bakal melakoni laga uji kontra Bangladesh, Rabu (1/6) besok. Laga yang menjadi persiapan terakhir menjelang Kualifikasi Piala Asia 2023 itu digelar di Stadion Jalak Harupat, Bandung dan bakal dihadiri penonton meski terbatas. 

    Skuad Garuda bakal melakoni Babak Kualifikasi Piala Asia 2023 yang digelar di Kuwait, 8-14 Juni 2023. Karenanya, uji coba kontra Bangladesh bakal menjadi satu-satunya uji coba sebelum Evan Dimas Darmono cs berangkat ke Kuwait.

    Pelatih Timnas, Shin Tae Yong pun mengungkapkan kesiapannya untuk menghadapi Bangladesh. Menurutnya, meski ada beberapa pemain yang masih terganggu oleh cedera, secara umum kondisi timnya dalam keadaan baik.

    “Tetapi ada beberapa pemain yang mengalami cedera dan fokus menjalani rehabilitasi. Ini membuat saya sedikit khawatir,” kata pelatih asal Korea Selatan itu.

    Meski belum bisa diturunkan, Shin Tae-yong juga menyambut dengan positif kehadiran dua pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Kedua pemain tersebut diundang Shin Tae-yong untuk ikut berlatih bersama Timnas Indonesia di Bandung.

    “Kedua pemain ini memang pemain yang sangat baik dalam kemampuan bermain bola, tetapi saat ini Jordi Amat sudah istirahat hampir tiga pekan dan Sandy Walsh sedang dalam pemulihan setelah operasi. Kondisi mereka saat ini belum 100 persen, tapi saya senang mereka bisa bergabung dengan timnas,” tutur Shin Tae-yong.

     

    Sementara, gelandang Timnas Indonesia, Stefano Lilipaly, siap membeberkan targetnya dalam laga FIFA Matchday melawan Bangladesh di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (1/6). Pemain andalan Bali United itu kembali bergabung bersama skuad Garuda usai dua tahun tak mendapat panggilan dari pelatih TImnas.

    Stefano Lilipaly menilai Timnas Indonesia punya peluang untuk mengalahkan Bangladesh. Dengan skuad yang ada saat ini, pemain kelahiran Belanda itu optimistis menatap laga kontra negara yang menempati peringkat 188 FIFA tersebut.

    “Kami fokus dulu untuk melawan Bangladesh. Ini latihan perdana saya dengan tim. Saya lihat banyak pemain muda dengan kualitas dan potensi yang luar biasa. Harapan saya, kita bisa mendapatkan hasil terbaik,” kata Lilipaly.

    Sementara itu, Lilipaly juga senang bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia. Sebelumnya, dia cukup lama absen dari tim nasional. Lilipaly terakhir kali bermain untuk Timnas Indonesia pada 2019 lalu. Dia pun bertekad memberikan penampilan terbaiknya untuk Skuat Garuda.

    “Sangat senang. Seperti yang saya bilang tadi, kembali bersama timnas, saya enjoy sama pemain, sama pelatih,” ujar Lilipaly.

    Terpisah, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan membenarkan laga uji coba besok bakal dihadiri penonton. Rencananya, paniatia membatasi penonton dengan hanya menjual 9.000  lembar tiket.

    “Alhamdulillah pada periode FIFA Match Day kali ini timnas Indonesia mendapatkan lawan Bangladesh. Insya Allah laga ini dapat ditonton secara langsung oleh suporter timnas Indonesia di Stadion, karena kami berencana menjual tiket pertandingan,” kata Iriawan.

    Iriawan juga memandang penting laga uji coba besok sebagai persiapan skuad Garuda untuk mengikuti Kualifikasi Piala Asia 2023. Indonesia satu grup dengan Kuwait, Nepal, dan Yordania. Laga perdana akan melawan Kuwait pada 11 Juni.

    “Tentu uji coba melawan Bangladesh bagus sebagai persiapan mengikuti Kualifikasi Piala Asia pada awal Juni mendatang. Kami menargetkan timnas Indonesia mampu menang melawan Bangladesh. Hal ini sangat penting untuk menaikkan peringkat FIFA Indonesia. Semoga para pemain terus bekerja keras, selalu memberikan kemampuan terbaik, dan meraih hasil maksimal nantinya,” tambahnya.

    Setelah melakoni FIFA Matchday kontra Bangladesh, Timnas Indonesia akan bertolak ke Kuwait untuk Kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Kuwait, Yordania, dan Nepal.(ENK)