BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Silmy Karim Pimpin Asosiasi Industri Besi dan Baja se-Asia Tenggara

    Silmy Karim Pimpin Asosiasi Industri Besi dan Baja se-Asia Tenggara

    CILEGON, BANPOS – Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim terpilih menjadi Chairman SEAISI (South East Asia Iron & Steel Institute), sebuah organisasi produsen besi dan baja yang anggotanya terdiri Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar dan Filipina.

    Sebagai informasi, SEAISI yang didirikan pada tahun 1971 juga pernah diketuai oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel  (Persero) Tbk. Tungki Ariwibowo pada periode 1978-1980. Saat itu Tungki juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI pada Kabinet Pembangunan VI.

    Silmy mengungkapkan, SEAISI berperan penting dalam memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh para produsen baja di Asia Tenggara. Industri besi dan baja di Asia Tenggara telah menjadi katalis aktivitas ekonomi bagi negara-negara di kawasan tersebut.

    “SEAISI juga telah menjadi pusat data dan informasi yang berkaitan dengan aturan industri, kebijakan, dan ekonomi yang berguna bagi pengembangan industri baja di Asia Tenggara selanjutnya,” ujar Silmy dalam keterangan tertulisnya yang diterima BANPOS, Kamis (26/5).

    Lebih lanjut Silmy menyatakan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama di organisasi ini. Pertama adalah meningkatkan  utilisasi kapasitas produksi baja di Asia Tenggara dalam tingkat ekonomis untuk jangka panjang.

    Kemudian juga yang menjadi perhatian SEASI adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri baja di Asia Tenggara, mengakselerasi investasi dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    “Kesemua hal tersebut nantinya akan menguatkan negara-negara anggota SEAISI dalam menghadapi  berbagai tantangan ke depan. Kami juga terus berupaya memperjuangkan kebijakan-kebijakan untuk menghadapi gempuran baja-baja impor yang datang dari luar Asia Tenggara,” terangnya.

    Silmy menuturkan, SEAISI mendorong negara-negara anggotanya untuk mengaplikasikan teknologi baru dalam bidang konstruksi baja, pengembangan digitalisasi pada industri baja serta meningkatkan awareness terhadap kelestarian lingkungan dengan menerapkan green industry yang diaplikasikan pada industri baja yang saat ini mulai gencar dilakukan di negara-negara Eropa dan Jepang.

    “SEAISI turut mendukung proses pemulihan industri baja pasca pandemi Covid-19 di negara-negara Asia Tenggara serta terus memberikan kontribusinya untuk kemajuan industri baja di Asia Tenggara,” tandasnya. (LUK)

  • Dana Cadangan Pemilu Mulai Dipersiapkan

    Dana Cadangan Pemilu Mulai Dipersiapkan

    SERANG, BANPOS- Pemprov Banten akan menyaipkan angaran Pemilu serentak 2024, sebagai pos cadangan pada ABPD 2023 mendatang. Selain itu, pemprov berjanji akan mensukaeskan, penyelenggaraan hajat demokrasi  tersebut.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar dalam Audiensi dan Konsolidasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI)  dengan pemprov  dalam rangka Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (25/5) mengatakan, akan menganggarkan penyelenggaran pemilu 2024, serta mensukseskan agenda pemerintah.

    “Apabila agenda Pemilu 2024 di Provinsi Banten dan daerah dilaksanakan dengan baik, akan menjadi agregasi nasional Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sukses. Kami juga mempersiapkan peraturan daerah (Perda) untuk dana cadangan penyelenggaraan Pemilu 2024,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga menegaskan bahwa pihaknya akan sangat mendengarkan kontrol publik atas kinerjanya. “Kita tidak anti protes. Kita akan komunikasikan itu,” pungkasnya.

    Masih dikatakan Al Muktabar, agenda Pemilu 2024 menjadi salah satu parameter tugas yang diberikan,” ungkap Al Muktabar. Salah satu mandatory atas tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Banten adalah pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, tertib, aman dan demokratis. Sehingga, pihaknya mempersiapkan hal itu dengan sebaik-baiknya.

    “Secara teknis kami sudah mempersiapkan hal-hal terutama dalam pembiayaan. Dengan kemampuan fiskal yang ada dan amanat peraturan, kita membantu. Dengan persiapan yang baik, setengah pekerjaan selesai,” tambah Al Muktabar.

    Sementara itu Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengungkapkan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak bisa bekerja sendirian. 

    “Niat utama kami silaturahmi ini untuk membangun kerjasama dan kolaborasi pelaksanaan Pemilu,” ungkapnya.

    “Pemilu adalah arena kompetisi yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan. Pemilu adalah perubahan peradaban masyarakat dari perang ke surat suara,” tambah Hasyim.

    Dikatakan, pembiayaan Pemilu dalam Pilkada pembiayaannya melalui APBD. Pihaknya meminta dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilu berupa dukungan personil dan logistik. Kebutuhan itu nantinya berdasarkan perkiraan kebutuhan TPS (Tempat Pemungutan Suara) hingga kebutuhan personil dari anggoata KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara), hingga PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

    Masih menurut Hasyim Asyari, selama belum ada pencabutan status bencana non Alam Covid-19 oleh Presiden, pelaksanaan agenda Pemilu 2024 tetap melaksanakan protokol kesehatan. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti pada Pemilu 2019, KPU RI mensyaratkan panitia ad hoc (anggota KPPS, PPS, dan PPK, red) maksimal berusia 50 tahun, tidak memiliki komorbid (sakit jantung, hipertensi, diabetes, red), sudah vaksin dua kali, serta dinyatakan sehat.

    Pihaknya juga meminta dukungan fasilitas dan tenaga kesehatan Pemprov Banten untuk verifikasi kesehatan dalam pelaksanaan agenda Pemilu 2024 nanti.

    “Perlu kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk layanan status kesehatan, verifikasi dukungan dan lainnya,” ungkap Hasyim Asy’ari.

    Dikatakan, yang membedakan Pemilu 2024 dengan sebelumnya adalah keserentakan. Untuk Pilkada ada 33 Provinsi kecuali Jogjakarta karena langsung Sultan serta 514 Kabupaten/Kota. Untuk itu pihaknya juga sedang mendorong  Program Merdeka Belajar yang menggunakan sistem magang para mahasiswa untuk menjadi petugas KPPS.

    KPU RI juga minta dukungan bantuan keamanan dari Pemerintah Daerah, Kepolisian dan TNI untuk mengawal segala sesuatunya dalam pengadaan dan distribusi logistik. Pendampingan dari Kejaksaan dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga layanan kepada masyarakat pemilih dan yang dipilih bisa dilaksanakan secara maksimal.

    Turut hadir,  Pj Sekda Banten M Tranggono, Forkopimda Provinsi Banten, para Kepala OPD serta jajaran KPU Banten. (RUS/AZM)

  • DP2KBP3A Bersama Kemen PPPA Latih Relawan SAPA

    DP2KBP3A Bersama Kemen PPPA Latih Relawan SAPA

    27PANDEGLANG, BANPOS-Dalam upaya meminimalisir dan melakukan pencegahan terjadinya kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) setempat melakukan beberapa upaya diantaranya bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar pelatihan relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di gedung sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) selama dua hari.

    Kabid Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang, Enong Iroh mengatakan, untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kekerasan pada anak dan perempuan, pihaknya bekerjasama dengan Kemen PPPA melatih sekitar 20 orang relawan SAPA.

    “Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan di Pandeglang. Kita bersama Kementerian PPPA melatih 20 relawan SAPA dari dua desa yang terpilih menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yaitu Desa Gerendong, Kecamatan Koroncong dan Desa Gunung Datar, Kecamatan Cimanuk,” kata Enong kepada BANPOS, Kamis (26/5).

    Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KemenPPPA, Rini Handayani mengatakan, dalam menunjang dan mensukseskan program DRPPA, relawan SAPA merupakan bagian yang terpenting.

    “Dari pelatihan ini diharapkan para relawan SAPA mampu memahami semua materi DRPPA. Dan setelah pelatihan, mereka mampu menjadi penggerak di desa mereka masing-masing,” katanya.

    Dijelaskannya, materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut, sekitar 10 materi indikator yang kesemuanya mengerucut menjadi 5 sasaran sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

    “Sekitar 10 indikator diantaranya peningkatan kewirausahaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak,” terangnya.

    Selain mendapat pelatihan, relawan SAPA juga menandatangani komitmen dan juga membuat perencanaan tindak lanjut kegiatan yang akan dilakukan.

    “Tindak lanjut kegiatan berupa disusunnya rencana kegiatan  yang menjawab permasalahan-permasalahan sesuai identifikasi dari masing masing relawan, kegiatan terutama difokuskan untuk memenuhi 10 indikator DRPPA diantaranya pelatihan kewirausahaan perempuan, pelatihan tentang pola asuh anak, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sosialisasi pencegahan perkawinan anak, pembentukan forum anak,” jelasnya.

    “Relawan SAPA di kedua desa tersebut juga berkomitmen akan melaksanakan RTL pelatihan mulai bulan Juni mendatang,” tandasnya.(dhe/pbn)

  • Ribuan Bibit Benur ‘Black Market’ Diamankan

    Ribuan Bibit Benur ‘Black Market’ Diamankan

    BAYAH, BANPOS – Modus penyelundupan sebanyak 1.684 ekor bibit benur berhasil digagalkan oleh Satreskrim Polres Lebak di wilayah hukum Kecamatan Bayah, pada Rabu (25/05) petang. Polisi juga mengamankan tiga orang pembawa bayi lobster  untuk dijadikan saksi, diantaranya GH (19), H (43) dan DH (18).

    “Untuk ketiga pria yang diamankan ini statusnya masih sebagai saksi. Saat ini masih dimintai keterangan,” kata Kapolres Lebak, AKBP Wiwin Setiawan via keterangan tertulis kepada wartawan.

    Wiwin menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait barang dagangan gelap biota laut itu. Terangnya, benih lobster tersebut sempat disimpan terlebih dahulu di rumah warga di Kecamatan Wanasalam untuk dikirim ke luar kota.

    Menurut Wiwin, barang bukti (BB) sebanyak 1.684 bayi lobster sitaan itu untuk sementara dititip di Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM).

    “Benur hasil sitaan kita serahkan ke BKIPM untuk dilepaskan dan beberapa diamankan oleh petugas untuk barang bukti,” ujarnya.

    Sementara, Kasatreskrim Polres Lebak, AKP Indik Rusmono menambahkan, benih lobster hasil pengamanan pihaknya tersebut ada dua jenis, yakni 1.656 ekor benur jenis pasir dan 28 ekor benur jenis mutiara.

    “Mereka (para saksi) ini mengaku dititipi barang saja dari pria bernama Nanang yang saat ini masih kita buru. Mereka juga mengaku belum mengetahui keberadaan Nanang,” ujarnya.

    Dijelaskan Indik, saat digagalkan oleh polisi barang terbungkus rapi dan mereka menggunakan kendaraan roda dua dan empat untuk mengirim benur tersebut.

    “Kondisi barang yang diambil mereka itu sudah dalam keadaan terbungkus di simpan di salah satu rumah warga,” jelasnya.

    Saat ini pihaknya tengah melakukan pengembangan kasusnya dan akan memburu pebisnis besar terkait barang ilegal yang kerap diperjualbelikan secara gelap itu.

    “Saat ini masih kita selidiki dan kembangkan kasusnya. Yang pasti kita masih kejar bos besar yang berada di belakang bisnis benur ini,” paparnya.(WDO/PBN)

  • Bendungan Ciburial Tak Kunjung Diperbaiki 

    Bendungan Ciburial Tak Kunjung Diperbaiki 

    SAWARNA, BANPOS – Akibat lama tidak diperbaiki sejak jebol setahun lalu, Bendungan Ciburial yang mengairi persawahan seluas 80 Hektar di Desa Sawarna Kecamatan Bayah, warga pemilik lahan di Blok Leles Desa Sawarna akhirnya melakukan gotong royong dengan membuat tanggul sementara untuk membendung air agar bisa mengairi persawahan mereka.

    Ratusan warga dengan semangat membuat bendungan darurat dengan material batu, kayu dan tumpukan karung berisi pasir yang ditutupi terpal. Upaya ini dilakukan agar air tidak mengalir percuma sehingga tak bisa dimanfaatkan untuk persawahan dan hajat hidup warga.

    Salah seorang warga petani setempat Makrudin (58) mengatakan, sejak terjadinya banjir bandang di Tahun 2021 sampai sekarang kondisi bendungan itu belum ada penanganan dari pemerintah.

    “Saya berharap pada ibu Bupati Lebak dan dinas terkait segera membangun bendungan Ciburial ini. Sejak terjadinya banjir bandang di Tahun 2021 sampai sekarang belum ada penangan dari pemerintah untuk antisipasi kekeringan karena pasokan air tidak ada,” ujarnya kepada BANPOS.

    Menurutnya, jika bendungan itu dibiarkan jebol, air akan terbuang sia-sia dan persawahan mereka mati produksi karena tidak teraliri air.

    “Sekarang sudah memasuki masa tanam kembali, tapi bendungan Ciburial belum juga ada perbaikan. Saya mohon pihak terkait segera membangun bendungan itu, sebab bila ini tak kunjung dibangun maka kekeringan akan terjadi di blok Cileles dan nantinya akan mempengaruhi hasil produksi hasil tanam padi di Sawarna. Sekali lagi saya mohon agar pembangunan bisa dilakukan,” ungkap Makrudin.

    Pemilik sawah di blok Leles lainnya, Dedi menambahkan fungsi irigasi tersebut juga sangat dibutuhkan oleh warga sehari-hari.

    “Iya, sawah kami di blok Leles tergantung pada irigasi tersebut, dimana bukan cuma hanya sawah yang kekeringan tapi kolam ikan, dan kebutuhan air untuk kebutuhan warga pun terganggu. Air dari bendungan ini sangat dibutuhkan sebagian warga Sawarna,” kata Dedi.

    Kepala Desa (Kades) Sawarna, Iwa Sungkawa menyebut, pihak desa sudah melakukan upaya untuk membuat tanggul sementara agar bisa mengalirkan air ke sawah di blok Cileles.

    “Kami sudah berupaya dengan masyarakat melakukan gotong royong membuat tanggul kayu dengan memakai terpal agar air bisa teralirkan, tapi itu cuma hanya penanggulangan sementara dan kekuatannya tak bisa bertahan lama, udah  beberapa kali kita lakukan tapi jebol terus. Saya harapkan ibu bupati dan dinas terkait segera melakukan perbaikan bendungan Ciburial itu, karena akan berdampak pada ketahanan pangan di wilayah kami,” ujar Iwa.

    Pihaknya sudah melaporkan kondisi tersebut ke dinas terkait dan sudah pernah ditinjau. Kata Iwa, bahwa keberadaan air bendungan Ciburial itu bukan hanya untuk persawahan tapi juga untuk kebutuhan vital warga.

    “Sejak awal terjadi bencana kita laporkan dan sudah sampaikan ke dinas terkait, bahkan pernah ditinjau langsung oleh UPTD terkait ke lokasi. Terus terang kalau dengan swadaya saja sulit membangun bendungan itu. karena ini memerlukan anggaran besar. Kami pihak desa hanya mampu melakukan penanggulangan sementara saja. Terus terang, bendungan Ciburial ini bukan cuma untuk sawah saja, air dari sana biasa dipakai masyarakat dua kampung untuk nyuci dan mandi,” papar Iwa.(WDO/PBN)

  • Warga Setop Galian Tanah Bentonit 

    Warga Setop Galian Tanah Bentonit 

    LEBAK, BANPOS – Dituding mengganggu aktivitas, sejumlah warga tiga kampung akhirnya melakukan aksi penyetopan praktik galian Bentonit yang mengganggu Jalan Poros Desa Sukajaya Kecamatan Sajira baru-baru ini.

    Disebutkan, sebelum diadakan penyetopan terhadap galian tambang tanah lempung yang mengandung mineral vulkanik berbahan smektit ini, warga dari Kampung Sintalwangi, Cibebek dan Kemang Baru Desa Sukajaya Kecamatan Sajira itu menggelar musyawarah dahulu di rumah salah seorang tokoh, Rabu (25/05).

    Tokoh masyarakat Desa Sukajaya, H Memed menyebut praktik galian bentonit telah membuat jalan desa jadi rusak dan susah dilalui kendaraan.

    “Dengan adanya kegiatan galian Bentonit yang membuat jalan desa rusak parah  jika hujan jalan tersebut tertutup lumpur, sehingga tidak bisa dilalui pengendara roda dua, bahkan sering banyak korban kecelakaan yang berjatuhan, ” ujarnya.

    Menurutnya, jika musim hujan warga tak bisa melintas akses jalan desa tersebut.

    “Jika musim hujan kami tidak bisa melintasi jalan desa tersebut padahal akses jalan tersebut sangat kami butuhkan untuk aktivitas kami sehari-hari,” papar Memed.

    Warga lainnya, Dudin yang sehari-hari melintas untuk usaha jualan menyebut, bahwa aksi penyetopan praktik galian tanah lempung jenis plastik ini dilakukan bersama masyarakat karena warga sudah mengaku geram dan terganggu dengan kondisi jalan yang diakibatkan hancur dan berlumpur

    “Kemudian.tidak membuat nyaman para pengguna jalan. Bisa terganggu kerja dan usaha kami ini,” ungkapnya.(WDO/PBN)

  • Uang ‘Hantu’ Tidak Masuk ke Sekolah

    Uang ‘Hantu’ Tidak Masuk ke Sekolah

    SALAH satu sekolah yang menjadi favorit bagi masyarakat Banten adalah SMAN 1 Kota Serang. Segala cara digunakan oleh sejumlah masyarakat agar anak mereka bisa bersekolah di sekolah yang dekat dengan pusat ibukota Provinsi Banten itu.

    Bahkan, para ‘hantu’ yang disebut oleh Ombudsman Banten bergentayangan di sekolah-sekolah favorit, juga turut bergentayangan di SMAN 1 Kota Serang. Kepala SMAN 1 Kota Serang, M. Najih, mengakui hal tersebut.

    Menurutnya, imbas dari para hantu itu membuat SMAN 1 Kota Serang pernah mengalami kondisi jumlah siswa yang membludak, bahkan melebihi kuota yang telah ditetapkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun, Najih mengklaim telah melakukan ‘rukyah’ dan berhasil membersihkan SMAN 1 Kota Serang.

    “SMAN 1 di kepemimpinan saya, sudah bisa menjaga komitmen. Walaupun akhirnya saya dibenci banyak orang. Yang tadinya 16 rombel, sekarang sudah 12 rombel sesuai dengan Dapodik. Artinya tahun lalu dengan sekarang, kami bisa mengurangi empat rombel,” ujarnya kepada BANPOS, Rabu (25/5).

    Menurutnya, kondisi ‘kacau’ SMAN 1 Kota Serang beberapa tahun yang lalu akan sulit untuk dicari siapa yang salah. Sebab, tidak akan ada yang mau mengakuinya. Terlebih, pada persoalan jual beli kursi yang sempat terjadi di SMAN 1 Kota Serang.

    “Kalau ada yang dicari siapa yang salah, sudah pasti tidak ada yang mau disalahkan. Termasuk untuk kasus jual beli kursi di SMAN 1 ini. Saya pernah sampaikan waktu itu, orang lain yang makan manisnya, kita yang makan getahnya,” tuturnya.

    Najih mengatakan, pihaknya pernah dituduh telah melakukan praktik jual beli kursi untuk bisa bersekolah di SMAN 1 Kota Serang. Akan tetapi, dirinya berani menantang mereka yang menuduh pihaknya yang melakukan praktik tersebut bahwa tuduhan itu tidak benar.

    “Saya pernah menantang kepada mereka yang teriak-teriak SMAN 1 jual beli kursi, karena saya tahu siapa itu yang melakukan jual beli kursi. Bukan sekolah, bukan guru. Saya pernah sampaikan, ini orang-orangnya ketika ada yang mempersoalkan praktik jual beli kursi di SMAN 1. Silakan kalau mau mempersoalkan, kalian juga yang akan kena,” tegasnya.

    Menurut Najih, pihaknya telah berupaya secara maksimal untuk dapat menghapus praktik buruk dalam pelaksanaan PPDB di sekolahnya itu. Bahkan, ia mengaku tidak menjadi persoalan jika banyak pihak yang akhirnya membenci dirinya.

    Hal itu merupakan komitmen bersama yang dibangun oleh SMAN 1 Kota Serang, untuk membersihkan nama baik salah satu sekolah favorit tersebut. Apalagi banyak pihak yang meminta kepada dirinya berbagai pertolongan dengan alasan orang yang dititip merupakan saudaranya, namun yang membuat dirinya aneh, saudara yang dimaksuk sangat banyak dan berasal dari berbagai suku.

    “Makanya aneh. Saya ini ingin tidak lagi ada omongan bahwa untuk masuk SMAN 1 Kota Serang itu mahal. Dengan RP20 juta bisa masuk, dengan Rp10 juta masuk, dengan Rp15 juta masuk. Seperak pun sampai saat ini, saya sebagai kepala sekolah tidak pernah menerimanya,” tegasnya.

    Bahkan, Najih mengaku bahwa terdapat sebanyak 38 siswa yang tidak naik kelas. Menurutnya, hal itu merupakan hasil dari orang tua siswa yang memaksakan anaknya masuk ke SMAN 1 Kota Serang, tanpa memiliki kemampuan yang telah ditetapkan di sekolah tersebut.

    “Saya pernah menanyakan kepada sejumlah siswa yang terindikasi masuk melalui jalur ‘hantu’. Mereka bilang kalau mereka untuk masuk ke SMAN 1 itu bayar Rp10 juta, Rp15 juta. Padahal uangnya tidak masuk sama sekali ke sekolah,” terangnya.

    Untuk persoalan surat domisili pun menurutnya, SMAN 1 Kota Serang akan lebih ketat lagi. Sebab pada aturan PPDB saat ini, surat domisili tidak akan sesakti tahun-tahun sebelumnya. SMAN 1 Kota Serang akan meminta Kartu Keluarga (KK) asli dari para pendaftar, untuk membuktikan domisili tempat mereka tinggal.

    “Dulu domisili bisa hanya menggunakan surat domisili. Jadi ada dalam aturan terbaru bahwa untuk domisili menggunakan KK, kecuali ada hal-hal seperti bencana alam sehingga membuat mereka harus menggunakan surat domisili,” ungkapnya.

    Menurut Najih, untuk mempermudah pembersihan PPDB SMAN 1 Kota Serang dari para oknum-oknum, seharusnya SMAN 1 Kota Serang diperbolehkan untuk kembali pada pelaksanaan seleksi melalui Nilai Ujian Nasional. Sehingga para oknum itu tidak dapat bermain dalam pelaksanaan seleksi.

    “Saya ingin marwah SMAN 1 itu seperti dulu lagi. Karena saya merupakan mantan guru SMAN 1 yang sekarang menjadi Kepala Sekolah di SMAN 1. Saya tidak mau ada yang mengotori marwah dari SMAN 1, guru-guru pun enjoy dalam mengajar karena dalam satu kelas itu ideal jumlahnya,” tandasnya.

    Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kota Cilegon Suhendi mengatakan PPDB tahun ini akan dilakukan dengan cara online seperti tahun sebelumnya. Kuota yang dibutuhkan untuk calon siswa-siswa SMP Negeri sekitar 3.200 dari total lulusan SD baik dari negeri maupun swasta sekitar 9.500.

    Ia memastikan tidak ada jual beli kursi lantaran menggunakan sistem online.

    “Untuk jual beli kursi online biasanya terlihat bisa dilihat dari orangtua-orangtua dipantau gitu kan, bisa terlihat. Insyaallah kita sudah arahkan ke sekolah-sekolah,” tandasnya.(DZH/LUK/PBN)

  • WTP Jadi Rutinitas

    WTP Jadi Rutinitas

    MENERIMA predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi prestasi tersendiri bagi pemerintahan Kabupaten Kota. Apalagi predikat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten itu menjadi bukti pertangungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan uang rakyat.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengatakan bahwa opini WTP dari BPK ini harus terus menjadi motivasi seluruh jajaran Pemkab Serang, agar selalu bekerja keras melaksanaan proses pelaksanaan anggaran dengan baik dan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Mewakili Pemerintah Kabupaten Serang, Tatu mengucapkan terima kasih atas opini terbaik yang diberikan BPK kepada Pemkab Serang. Ini merupakan opini WTP yang diterima berturut-turut oleh Pemkab Serang.

    “Kami telah menyusun rencana aksi terhadap temuan atau catatan dari BPK RI dan akan diselesaikan sesuai ketentuan,” katanya.

    Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Budi Santoso mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lebak telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak tujuh kali.    

    Budi menjelaskan, Opini BPK tidak menyatakan laporan keuangan telah disajikan dengan benar 100 persen. Maknanya adalah Laporan keuangan tersebut telah disajikan dengan baik dan dapat digunakan oleh para stakeholders dalam mengambil keputusan manajemen. Opini WTP memberikan penilaian bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik telah dilaksanakan, meskipun masih ada kelemahan untuk dilakukan perbaikan. 

    “Insya Allah hasil rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah, kita juga sudah menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut temuan atau rekomendasi BPK,” jelasnya.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengaku bersyukur atas raihan WTP yang diraih Pemkot Cilegon selama sembilan kali berturut-turut. “Ini kesembilan kalinya. Ini buah kerja kita selama ini dan para pegawai,” katanya.

    Selain itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021, Pemkab Pandeglang meraih opini WTP. Dengan mendapatkan opini WTP tersebut, Pemkab Pandeglang mendapatkan predikat WTP yang keenam kali secara berturut-turut dari tahun 2016 hingga 2021.

    “Pemerintah daerah selalu menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan Alhamdulillah tahun 2021 kita kembali meraih WTP,” kata Irna Narulita, Rabu (25/5).

    Menurutnya, capaian yang telah diraih oleh Pemkab Pandeglang saat ini tersebut, merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah dan dukungan dari masyarakat.

    “Kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola keuangan, maka dari itu pengelolaan keuangan ini harus dikelola dengan baik dan transparan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” ucapnya.(HER/DHE/MUF/LUK/ENK)

  • Pejabat DPUTR Cilegon ‘Nganggur’

    Pejabat DPUTR Cilegon ‘Nganggur’

    CILEGON, BANPOS – Selama lima bulan dari Januari hingga Mei 2022 para pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon ngga ngapa-ngapain. Pasalnya hingga akhir Mei 2022 dinas tersebut tidak mengerjakan kegiatan fisik di semua bidang seperti perbaikan dan pembangunan jalan, revitalisasi sungai untuk mengatasi banjir, perbaikan dan perawatan gedung dan yang lainnya. Padahal infrastruktur sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Cilegon.

    Para pejabat DPUTR enak-enakan, ongkang-ongkang kaki kerja di ruang ber AC tanpa progres pekerjaan yang jelas dan terkesan makan gaji buta dari APBD yang dibayar dari pajak masyarakat Kota Cilegon. Padahal, jalan-jalan di Kota Cilegon banyak yang rusak parah sampai saat ini belum diperbaiki.

    Belum adanya pekerjaan di DPUTR terungkap saat Komisi IV DPRD Kota Cilegon memanggil DPUTR saat RDP di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Rabu (25/5).

    Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon Erik Airlangga usai rapat mempertanyakan kinerja DPUTR yang terkesan lambat padahal rencana kerja dan anggaran sudah dilakukan sejak 2021.

    Pasalnya, selama kurun waktu lima bulan dari Januari hingga Mei 2022 DPUTR tidak melakukan pekerjaan apa-apa.

    Padahal, menurut Politisi Partai Golkar ini, sejumlah jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Cilegon saat ini kondisinya banyak yang rusak dan sangat memprihatinkan.

    “Saya mempertanyakan kepada Dinas PUTR kenapa sampai saat ini belum ada pekerjaan. Padahal ini sudah lewat triwulan pertama,” katanya.

    “Padahal banyak jalan-jalan dan jembatan yang harus diperbaiki, dilebarkan. Bahkan itu direncanakan dari tahun 2021 lalu,” tegasnya.

    Ia juga merasa aneh, masa selama lima bulan hanya menyelesaikan dokumen-dokumen saja terkesan hanya makan gaji buta.

    “Kalau makan gaji buta sih, mungkin ada kegiatan yang lain dan rapat yang lain. Mungkin melengkapi selama 5 bulan ini. Tapi menjadi catatan bahwa agar segera dilakukan, karena infrastruktur yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

    Menanggapi hal itu, Kepala DPUTR Heri Mardiana mengatakan, terkait dengan kegiatan di DPUTR, pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan pekerjaan. Karena kegiatan Penunjukan Langsung (PL) perbaikan jalan dan lelang sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP).

    “PL kemarin sudah masuk 24 masuk ke ULP, dalam waktu dekat ini kita akan melakukan pekerjaan pada awal Juni ini, karena sudah masuk ke ULP, mudah-mudahan kami bisa mulai pekerjaan ini secepatnya,” tuturnya.

    Dikatakan dia, jika pekerjaan yang akan dilakukan pihaknya sudah terjadwalkan sebelumnya. Saat ini sedang dalam proses di Unit Layanan Pengadaan.

    “Terkait dengan pekerjaan kegiatan, kita sudah memiliki schedule untuk melaksanakan kegiatan pada 2022,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Perketat Pengawasan Usaha, Dewan Warning ABM

    Perketat Pengawasan Usaha, Dewan Warning ABM

     

    SERANG, BANPOS – DPRD Banten memberikan warning kepada jajaran direksi dan komisaris PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) terkait dengan persoalan skala usaha yang selama ini dilakukan. Selain kepada ABM, dewan juga akan meminta kepada pemprov untuk intens memberikan laporan usaha yang saat ini dijalankan oleh PT ABM kepadanya.

    Hal itu dilakukan, sebagai bentuk upaya dewan memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai sektor usaha yang sedang dan akan dijalankan oleh PT ABM.

    Ketua Komisi III DPRD Banten M Faizal, Selasa (24/5)mengatakan, selama ini pihaknya tidak mendapat report hasil kinerja dari beberapa BUMD yang dikelola oleh pemprov , seperti PT BGD yang didalamnya ada Bank Banten dan PT ABM. Maka dari itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Asda II dan juga Biro Ekbang yang membidangi terhadap persoalan tersebut.

    “Kita akan panggil secepatnya pak Asda dan Kabiro Ekbang untuk menjelaskan bagaimana report dari usaha-usaha yang dijalankan oleh mereka,” katanya.

    Diakui Faizal, dirinya saat ini tengah focus dalam pembenahan beberapa BUMD yang dimiliki oleh Pemprov Baten agar benar-benar optimal dan bisa memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Kita ingin semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan cita-cita pendirian BUMD. Dan dampaknya tentunya membawa perubahan ke arah lebih baik lagi bagi pembangunan di Provinsi Banten,” katanya.

    Sebelumnya, mantan Ketua Pansus tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Perseroan Terbatas (PT) Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), Indah Rusmiati meminta jajaran direksi ABM transparan dalam pengelolaan keuangan puluhan miliar.

    “Kami harap seluruh jajaran di PT ABM transparan dalam pengelolaan bisnisnya kepada masyarakat. Sehingga usaha uang dijalankan sesuai dengan harapan kita semua. Dan hasilnya dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat,” kata Indah.

    Ia menjelaskan, adanya informasi ABM merugi dan diduga melakukan  kegiatan bisnisnya tidak sesuai, seperti melakukan kerjasama atau KSO tidak dilakukan dihadapan notaris atau dibawah tangan, pihaknya berharap itu tidak benar.

     

    “Saya pribadi masih memegang apa yang pernah disampaikan oleh pengelola PT ABM, pada saat kami melakukan rapat-rapat pansus pembahasan penyertaan modal PT ABM. Karena tim pansus mati-matian agar ABM ini dapat suntikan dana segar dari APBD, dan memberikan kontribusi pada PAD Banten, bukan malah sebaliknya, membebani APBD” ujarnya.

     

    Indah mengulas beberapa catatan penting pada saat rapat pansus, dengan mengundang para pakar. “Kita saat itu undang Guru Besar dari IPB, Pak Bambang. Beliau mengingatkan agar pemprov berhati-hati memberikan penyertaan modal ke ABM” ujarnya.

     

    Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit keuangan  tahun 2021 PT ABM. Hasilnya, perusahaan plat merah milik Pemprov Banten  mengalami kerugian Rp2 miliar lebih selama dua tahun, dari 2020 dan 2021.

    Tak hanya itu saja, ada kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh PT ABM diduga tidak dihadapan notaris alias dibawah tangan. (RUS/AZM)