BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • 5 Remaja Pelaku Tawuran di Cilegon Ditangkap

    5 Remaja Pelaku Tawuran di Cilegon Ditangkap

    CILEGON, BANPOS – Jajaran Polsek Cibeber mengamankan tiga orang pelaku pengeroyokan dan dua orang pelaku pencurian pada Sabtu (15/7) lalu.

    Kelima remaja yang berstatus sebagai pelajar itu sebelumnya terlibat tawuran di Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Perempatan Ciberko, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon pada Kamis (6/7) lalu.

    Para pelaku yang kini diamankan di Mapolsek Cibeber itu, sengaja tidak dihadirkan dalam kegiatan Press Release pada Senin 17 Juli 2023 lantaran masih dibawah umur.

    Ketiga pelaku pengeroyokan diketahui masing-masing berinisial IHJ (16), MZH (17), dan MFS (16). Sementara untuk pelaku pencurian adalah MH (16), AN (16), dan G (Buron).

    Kapolsek Cibeber AKP Atep Mulyana mengungkapkan, pelaku pengeroyokan itu diamankan setelah dua orang korbannya melapor kepada kepolisian.

    Sebelumnya, kedua korban berinisial AM dan MR itu dikabarkan dikeroyok geng motor. Diketahui, mereka sebelumnya telah saling berjanji untuk bertemu di wilayah Perumnas.

    “Pada saat tawuran mungkin tidak seimbang, karena sebelumnya mereka janjian ketemu di Perumnas. Namun nggak ketemu, pada saat papasan di Perempatan Ciberko mereka kalah jumlah karena (lawannya-Red) ada empat kelompok geng motor,” tuturnya AKP Atep Mulyana.

    Selanjutnya karena kalah jumlah, korban kemudian berusaha melarikan diri dan meninggalkan kendaraan roda dua jenis Honda Vario. Sepeda motor itu kemudian dirusak oleh kelompok pelaku dengan menggunakan senjata tajam dan senjata tumpul.

    Setelah ditinggalkan oleh pelaku pengeroyokan, ada kelompok lain yang memanfaatkan situasi dan mengambil kendaraan tersebut.

    “Makanya disitu melaporkan bahwa laporannya pengeroyokan ataupun yang beredar kejadian dibegal oleh sekelompok geng motor, yang mana kenyataannya disitu adalah sudah janjian akan melakukan tawuran antar kelompok,” jelasnya.

    Dari hasil rangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan dasar hukum pada Pasal 363 tentang pencurian.

    Padahal sebelumnya, pelapor mengajukan laporan yang mendasarkan pada Pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan. Diketahui, korban pada aksi tawuran itu sempat dirawat di RSUD Kota Cilegon lantaran mengalami luka sabetan senjata tajam dan pukulan benda tumpul.

    Di lain sisi, polisi mengamankan dua unit kendaraan roda dua milik korban dan pelaku serta satu bilah senjata tajam dan dua buah stik golf. Polisi masih melakukan pengembangan peristiwa atas kenakalan remaja itu. (LUK/PBN)

  • Ekonomi Tumbuh di PPI Binuangeun

    Ekonomi Tumbuh di PPI Binuangeun

    LEBAK, BANPOS – Kegiatan bongkar muat di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Binuangeun, Desa Muara Kecamatan Wanasalam dipastikan memicu laju ekonomi warga kawasan setempat. Aktivitas bongkar muat ikan hasil tangkapan kapal nelayan itu dijual kepada para pedagang bakul-bakul ikan, yang ada di wilayah Binuangeun dan Lebak selatan (Baksel).

    Aktivitas ekonomi itu berputar dari hasil bongkar muat kapal nelayan lokal yang berukuran di bawah 5 Gross Ton (GT) dan juga di atas 5 GT. Bahkan, bongkar muat juga dilakukan oleh nelayan kapal Cakalang dari luar wilayah Banten.

    “Jika kapal turun kami langsung buru untuk membantu pendaratan hasil tangkapan. Nanti dibawa ke lelang untuk dijual ke pembeli, kebanyakan para pedagang bakul-bakul. Ikutan kuli lah,” ungkap Piyan, yang mengaku cuma kuli bongkar di sekitar dermaga PPI.

    Senada, warga Desa Muara lainnya, Anas, yang sudah belasan tahun turut mengais rezeki dengan bekerja pada aktivitas bongkar muat PPI tersebut, mengaku terbantu dengan kegiatan itu.

    “Terus terang saya sudah lebih 12 tahun menggantungkan nasib di sini demi mendapatkan penghasilan kebutuhan ekonomi keluarga. Ya dengan ikut bekerja bongkar muat ikan di PPI Binuangeun, Alhamdulillah hidup saya terbantu,” ungkapnya.

    Sementara, salah seorang juru mudi KM kecil di bawah 5 GT yang biasa bongkar muat PPI tersebut, Sopyan, membenarkan bahwa warga kerap terlibat pada kegiatan bongkar muat kapal.

    “Iya kalau kapal yang saya di bawah lima GT, kita biasanya berangkat sore pulang pagi. Alhamdulillah kalau lagi baik, selalu dapat ikan lumayan,” ujarnya.

    Terpisah, salah seorang awak kapal cakalang dari luar Banten, sebut saja Asep, mengaku kerap juga bantu pengiriman ikan jualan tangkapannya untuk PPI Binuangeun. Hal itu menurutnya karena banyak permintaan dari dermaga setempat.

    “Iya kita sih mencari ikannya juga di kawasan ini. Tapi kapal kita ukuran besar, kita juga bawa surat-surat lengkap untuk cari ikan berhari-hari di kawasan Banten ini. Tapi lokasi kita di tengah yang jauh, hanya kalau ada permintaan ikan dari dermaga terdekat seperti Binuangeun, ya kita juga bantu dengan jual ikan tangkapan kita ke mereka,” terangnya.

    Salah seorang pedagang di lelang setempat membenarkan sering beli ikan dari kapal luar untuk didagangkan di PPI. Hal itu karena selalu banyak permintaan ikan yang tidak terpenuhi oleh nelayan lokal.

    “Kita juga selalu butuh barang jualan ikan dari kapal luar, jadi kita beli juga karena kebutuhan ikan di sini. Karena tidak semua ikan pesanan kita dari tangkapan nelayan lokal ada di mereka, jadi kita beli dari kapal besar untuk jualan kita. Dan itu juga turut membantu kebutuhan ekonomi di sini,” ungkapnya. (WDO/DZH)

  • PDAM Tirta Albantani Tolak Serahkan Aset

    PDAM Tirta Albantani Tolak Serahkan Aset

    SERANG, BANPOS – Beberapa waktu lalu, sempat ada keluhan dari masyarakat Kota Serang yang berada di Kampung Karangjaya, Kecamatan Kasemen, yang mengalami krisis air bersih selama kurun waktu satu bulan.

    Hal tersebut membuat pemerintah Kota Serang akan meminta aset PDAM Tirta Albantani yang saat ini masih menjadi milik Pemkab Serang.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PDAM Tirta Albantani, Eli Mulyadi mengatakan, bahwa terkait aset PDAM Tirta Albantani tidak bisa diberikan begitu saja kepada pemerintah Kota Serang. Pasalnya, PDAM Tirta Albantani merupakan suatu BUMD yang asetnya telah terpisah dari neraca pembukuan Kabupaten Serang.

    “Ini kan terkait dengan undang-undang pemekaran. Itu di peraturan pemerintahnya sudah ada, kalau BUMD tidak serta merta kalau suatu wilayah dimekarkan, BUMD tersebut harus diserahkan asetnya. Karena aset BUMD ini merupakan aset yang sudah dipisahkan dineraca pembukuannya pemerintah daerah. Jadi aset PDAM itu sudah tidak ada lagi dicatatan aset Pemkab Serang. Karena sudah diserahkan sudah dipisahkan,” katanya, Jumat (14/7).

    Dirinya menyampaikan bahwasanya terkait hal tersebut pihaknya akan mendiskusikannya. Adapun langkah yang bisa diambil, yakni dalam bentuk kolaborasi antara Pemkab Serang dengan Pemkot Serang.

    “Ini kan mau didiskusikan, Karena pertama, kalau kita serahkan, nanti kerjasamanya dia (pemkot serang, red) beli air curah ke kita (PDAM Tirta Albantani, red) jadi bentuknya kolaborasi. Tapi konsumennya kita serahkan karena masuk wilayah dia (pemkot, red),” ujarnya.

    Ia menuturkan, dalam hal jaringan yang saat ini berada di Kota Serang, perlu untuk dilakukan penilaian harga terlebih dahulu. Sebelum nantinya diserahkan.

    “Tetapi kan aset pipa, pompa itu harus di appraisal (nilai, red) dulu, tidak bisa di serahkan begitu saja. Sekarang untuk appraisal pipa yang didalam tanah butuh waktu juga. Intinya, bahwa BUMD itu merupakan aset yang sudah dipisahkan dari pemerintah daerah, berbeda pendekatan regulasinya. Jadi hitungannya, nanti pipa ini harus dihitung terlebih dahulu di appraisal untuk seperti apa penyelesaiannya,” tuturnya.

    Eli mengaku dalam permasalahan tersebut perlu didiskusikan terlebih dahulu antara pihak PDAM Tirta Albantani, Pemerintah Kabupaten Serang serta Pemerintah Kota Serang.

    “Jadi bukan menghindari keinginan pemkot tapi memang kita perlu diskusikan hal ini,” ungkapnya.

    Dirinya juga mengatakan, dalam membuat jaringan perpipaan baru, perlu adanya izin. Jadi, apapun itu, kalau hendak membangun jaringan pipa dibawah tanah, itu masuk ke jalan nasional atau kereta, itu perlu izin dan perlu pembiayanya.

    “Jadi tidak sertamerta saya gali, kita perlu izin dulu, seperti ke balai jalan nasional, di sana pun ada tarifnya, sewa selama 5 tahun,” katanya.

    Walaupun sama-sama negara dan kepentingan masyarakat, karena sudah kaplingan, ini jalan nasional atau lain sebagainya. Sama halnya di Kota Serang, jika mau membangun jaringan pipa baru, lalu ada rel kereta atau yang lainnya, itu perlu izin juga.

    “Itu birokrasi yang berbelit-belitnya disana,” tandasnya. (MG-02/AZM)

  • Klasifikasi Lapas dan Rutan di Banten Perlu Anggaran ‘Jumbo’

    Klasifikasi Lapas dan Rutan di Banten Perlu Anggaran ‘Jumbo’

    SERANG, BANPOS – Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Banten selaku mitra Komisi III DPR RI, pada 2024 membutuhkan anggaran besar guna meningkatkan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Dimyati Natakusuma usai menjalani masa reses di Kantor Kanwil Kemenkumham Banten, kepada wartawan Senin (17/7).

    “Soal anggaran untuk tahun 2023 juga. Untuk tahun 2024 rencananya dibutuhkan anggaran kurang lebih hampir Rp800 miliar,” katanya.

    Ia menjelaskan, anggaran yang direncanakan tersebut untuk mengatasi persoalan apa saja yang direncanakan ke depan dan apa saja yang di butuhkan oleh Kanwil Kemenkumham Banten

    “Dari anggaran Rp800 miliar tersebut, pertama rencananya akan di gunakan untuk sarana Rutan Pandeglang, dan Lapas. Kedua persoalan HAM, karena ada dua persoalan HAM di Banten salah satunya di wilayah Cilegon dan Pandeglang. Di antaranya sarana rehabilitasi,” jelasnya.

    “Kedepan pemisahan Lapas-Lapas yang ada di Banten termasuk Lapas wanita sudah ada di LPP Tangerang, sedangkan Lapas yang khusus narkoba dimana? Kasus narkoba tidak bisa di di satukan dengan tahanan non narkoba,” katanya menambahkan.

    Tidak hanya itu, Dimyati Natakusuma menegaskan jika Lapas anak juga harus dipisahkan dengan dewasa. Begitu juga dengan Lapas Tipikor yang hingga saat ini belum ada.

    “Banten ada pulau di Pandeglang dan Lebak kita bisa gunakan untuk itu, karena pulau-pulau itu banyak yang terbengkalai. Contohnya seperti Lapas di Pulau Nusa Kambangan, maka kita akan perjuangkan itu,” ucap Dimyati menegaskan.

    Lebih lanjut Dimyati menjelaskan jika terkait dengan Rutan pihaknya berharap bisa di bangun di tempat yang representatif semisal berdampingan dengan tempat ibadah, kepolisian hingga aparat keamanan lainnya.

    Salah satu contoh Rutan Pandeglang yang saat ini dinilai kurang layak karena tempatnya sempit dan tidak luas maka harus dilakukan tukar guling atau ruislag ke tempat lain. (RUS/AZM)

  • DKBP3A Kabupaten Serang Cari Akar Penyebab Prevalensi Stunting

    DKBP3A Kabupaten Serang Cari Akar Penyebab Prevalensi Stunting

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) terus berupaya untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Serang.

    Saat ini, upaya yang tengah dilakukan yakni dengan mencari permasalahan prevalensi atau jumlah keseluruhan kasus stunting pada 10 desa lokus.

    Plt. Kepala DKBP3A Kabupaten Serang, Agus Sukmayadi di sela Diseminasi Audit Kasus Stunting tingkat Kabupaten Serang Tahun 2023. Menerangkan, diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola.

    ”(Diseminasi) untuk mencari akar penyebab dari permasalahan prevalensi stunting yang ada di 10 desa lokus yang dilakukan, baik dari sisi kesehatan maupun sosial. Sehingga, audit kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarga yang mempunyai pencegahan stunting,” terangnya.

    Dirinya juga menjelaskan, bahwa diseminasi dengan mencari penyebab dari akar permasalahan terhadap keluarga. Kemudian pelayanan keluarga terhadap lokus stunting 2023 sehingga diperoleh tindak lanjut.

    ”Karena masalah stunting ini kan tidak hanya masalah kesehatan, sosial, ekonomi yang melibatkan keluarga tersebut mempunyai anak yang mengalami stunting,” jelasnya.

    Sementara Kepala Bidang (Kabid) KB pada DKBP3A Kabupaten Serang, Entin Hartini mengatakan, dengan digelarnya diseminasi dengan tujuan awal agar cara penanganan kasus stunting bertambah dan teratasi secara merata. Upaya itu terbukti pada Tahun 2022 kasus stunting dari 10 lokus terdapat 177 anak alami stunting.

    ”Tapi alhamdulillah begitu di Februari 2023 tinggal 89 anak lagi. Insya Allah di Tahun 2023 lokus stunting ada 10 kecamatan lagi itu akan kami laporkan kembali,” katanya.

    Sekadar diketahui 10 desa lokus penanganan stiunting Tahun 2023 yang tersebar di 8 kecamatan yakni Desa Petir dan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir, Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran, Desa Rancasumur Kecamatan Kopo, Desa Panunggulan dan Desa Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja, Desa Parakan Kecamatan Jawilan, Desa Mekarsari Kecamatan Carenang, Desa Argawana Kecamatan Puloampel, serta Desa Binuang Kecamatan Binuang.

    Sedangkan untuk desa lokus, penurunan stunting di Kabupaten Serang tahun 2024 meliputi Desa Banjarsari Kecamatan Anyar, Desa Lempuyang Kecamatan Tanara, Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran, Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran, Desa Ujung tebu Kecamatan Ciomas, Cikande Permai Kecamatan Cikande, Desa Pejaten dan Desa Pelamunan Kecamatan Kramatwatu, dan Desa Panyabrangan Kecamatan Cikeusal. Ia mengaku dalma upaya kedepan akan galakan program Jumanting serta Dashat.

    ”Untuk selanjutnya di Tahun 2023 dan 2024 InsyaAllah kami akan melaksanakan program Jumanting (Jumat tangani Stunting) dan Dashat (Dapur Sehat),” ujarnya. (MG-02/AZM)

  • Gregoria Cs Siapkan Mental

    Gregoria Cs Siapkan Mental

    SERANG, BANPOS – Gregoria Mariska Tunjung Cs siap berlaga di turnamen Korea Open 2023. Mentalitas pemain menjadi kunci tim bulutangkis Indonesia menggapai asa meraih gelar.

    Korea Open merupakan turnamen berlevel BWF Super 500 yang bakal dihelat pada 18-23 Juli di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea.

    Gregoria Mariska Tunjung cs. baru saja menyelesaikan latihan terakhir sebelum pertandingan pertama dimulai besok. Latihan selama 60 menit ini juga sekaligus menjajal lapangan pertandingan.

    “Ini pertama kali saya main di kota Yeosu dan dibandingkan lapangan pertandingan yang lain relatif lebih kecil venuenya,” ungkap Gregoria.

    “Karakteristiknya sedikit berangin jadi tadi coba benar-benar adaptasi agar tidak terpengaruh dengan kondisi itu. Selain itu, saya merasa cahaya di lapangannya tidak merata. Di pinggir-pinggir itu agak gelap tapi mungkin besok sudah lebih merata saat pertandingan,” jelas Gregoria.

    Juara Spain Masters 2023 itu menambahkan bahwa dia mau mendapat hasil maksimal di turnamen kali ini. Oleh karenanya, faktor mental benar-benar disiapkan.

    “Dari fisik, Puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik. Paling mau lebih menyiapkan di luar itu seperti mentalnya,” kata Gregoria

    “Karena saya mau punya hasil maksimal di turnamen ini,” ujarnya.

    Senada dengan Gregoria, ganda putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri juga merasakan hal yang sama saat mencoba lapangan pertandingan. Beberapa bagian lapangan terasa gelap yang membuat mereka agak kesulitan mengontrol shuttlecock.

    “Secara garis besar lapangannya menurut kami aman tapi memang agak licin. Tapi kami tidak tahu itu karena karpetnya yang memang licin atau karena sebelum kami ada yang menggunakan juga,” sahut Bagas.

    “Selain agak licin, di pinggir-pinggirnya agak gelap, kurang terang, jadi kami agak kesulitan mengontrol bola ke samping. Ini jadi bahan adaptasi kami untuk bertanding besok,” timpal Fikri.

    Di turnamen Korea Open 2023, semifinalis Korea Open tahun lalu ini mengaku harus bisa mengalahkan diri mereka sendiri terutama saat berada di dalam tekanan.

    “Tantangan tersulit bagi kami adalah bagaimana mengalahkan diri sendiri. Kami harus bisa keluar ketika berada di bawah tekanan dalam sebuah pertandingan,” ucap Bagas.

    “Kami ingin tampil konsisten. Cukup sulit menjaga konsistensi tapi kami berharap setidaknya kami mampu mengulangi pencapaian tahun lalu,” tutup Fikri.(enk/rmid)

  • Bupati Serang Naikan Banparpol Dua Kali Lipat

    Bupati Serang Naikan Banparpol Dua Kali Lipat

    SERANG, BANPOS – Pemkab Serang serahkan bantuan keuangan partai politik (Banparpol) kepada 12 Parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Serang. Banparpol pada tersebut alami kenaikan yang cukup signifikan.

    Diketahui, kenaikan banparpol tersebut hingga dua kali lipat yakni Rp3.000 dari sebelumnya hanya Rp1.500. Penyaluran Banparpol tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah di pendopo Bupati Serang.

    Diketahui ada sebanyak 12 parpol yang mendapat Banparpol tersebut, yakni Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PBB, PKB, Berkarya, PPP, PDIP, PAN, Hanura.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Banparpol sangat dibutuhkan. Sebab bagian menjalankan pemerintahan baik di Kota/Kabupaten hingga Negara. Menurutnya Banparpol diakui sangat membantu. Akan tetapi, dikarenakan anggaran masih defisit, Banparpol pun hanya dapat dinaikan sebesar Rp3.000. Sehingga Banparpol yang disalurkan tahun ini sebanyak Rp2,4 miliar.

    “Tapi dengan keuangan defisit, akhirnya disepakati per suara seperti sekarang yaitu Rp3000,” katanya.

    Menurutnya, anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan, sebab anggaran tersebut disiapkan untuk kebutuhan parpol mencetak kader politik yang unggul, yang nantinya akan melakukan pembangunan. Apabila tidak ada anggaran pemerintah, Parpol kesulitan mencetak kader untuk siap duduk di legislatif dan eksekutif.

    “Tentunya bantuan keuangan dari pemerintah ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di partai politik. karena ini kan tujuannya salah satunya untuk penyiapan kader-kadernya yaitu dalam peningkatan sumber daya manusianya,” ujarnya.

    Dirinya berharap dengan anggaran yang diberikan pemerintah daerah tersebut agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

    “Semoga dana ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin,” ujarnya.

    Kemudian, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Serang, Epi Priatna mengatakan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk bantuan keuangan partai politik tahun 2023 sebesar Rp2.485.785.000.

    “Rinciannya sebesar Rp3.000 per suara sah setiap partai politik, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya RP1.500 persuara sah, (Mengalami kenaikan) 100 persen,” katanya.

    Adapun penggunaannya, sebut Epi, yaitu untuk kegiatan pendidikan politik dan kegiatan-kegiatan partai politik dalam rangka sosialisasi dan sebagainya.

    ”Ini akan segera akan disalurkan. Ada pengawasannya setiap tahun, ada laporan untuk kelengkapan pelaporan keuangan ke BPK RI. Sebelum-sebelumnya juga sama sesuai dengan ketentuan,” tandasnya.

    Turut hadir Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Inspektur Rudi Suhartanto, Asda I Nanang Supriatna, Asda II Ida Nuraida, Staf Ahli Bupati Sugihardono dan para pimpinan paratai politik di Kabupaten Serang. (MG-02/AZM)

  • Forum RW Unyur Kota Serang Minta Kejelasan Frontage

    Forum RW Unyur Kota Serang Minta Kejelasan Frontage

    SERANG, BANPOS – Forum RW Kelurahan Unyur meminta agar pembukaan jalur frontage unyur dapat segera ditindaklanjuti. Pasalnya, pembangunan frontage jalan sebidang yang meneruskan jalan perumahan TMI, TBL dan BIP menuju lingkungan Unyur tersebut sampai dengan saat ini belum adanya kejelasan yang pasti kapan akan dibuka.

    Ketua Forum RW Kelurahan Unyur, Nana Heryatna mengatakan bahwa pihaknya meminta agar jalan sebidang frontage Unyur secepatnya dibuka. Pasalnya, masyarakat sudah sangat menunggu jalan sebidang frontage tersebut bisa digunakan dengan maksimal.

    “Kami meminta kejelasan kapan frontage jalan sebidang ini bisa digunakan maksimal, karena sudah beberapa waktu lalu kita urug kita teruskan namun hari berikutnya dilakukan pemasangan patok penghalang,” katanya.

    Pihaknya menekankan kepada OPD terkait yakni Dishub Kota Serang supaya bisa melakukan percepatan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan untuk pembukaan frontage tersebut.

    “Menekankan kepada Dishub untuk melakukan percepatan pemanfaatan frontage tersebut. Kalau keinginan warga agar cepat bisa digunakan. Tapi menurut keterangan dishub bahwa pertengahan agustus jalur tersebut sudah dapat dimanfaatkan,” ujarnya.

    Dirinya berharap, terkait pembukaan jalur tersebut yang diperkirakan akan dapat dihunkan tidak lagi mengalami masalah dan bisa cepat dilalui oleh masyarakat.

    “Kita harap agustus ini tidak meleset lagi agar tidak adanya pertanyaan lagi dari masyarakat,” ucapnya.

    Kemudian, Kepala Dishub Kota Serang, M. Ikbal menyampaikan bahwa Dishub belum bisa melakukan pemasangan palang pintu otomatis karena adanya beberapa persyaratan dari Dirjen Perkereta Apian Indonesia.

    Namun, pihaknya saat ini sudah melakukan upaya pengajuan pembukaan patok yang dipasang langsung oleh Dirjen Perkereta Apian Indonesia.

    “Kemarin itu yang memasang patok bukan dari kami Dishub Kota Serang, itu langsung dipasang oleh pusat, kami hanya diminta untuk mendampingi saja,” ungkapnya.

    Dirinya menyampaikan, bahwa dipertengahan bulan agustus ini akan segera dilakukan pemasangan palang pintu otomatis yang sudah disiapkan dan akan dilanjutkan dengan monitoring langsung dari DjKAI.

    “Nanti pertengahan agustus Insya Allah kami akan lakukan pemasangan dan dilanjutkan dengan kunjungan dari DJKAI ke lapangan,” ujarnya.

    Selain itu, Walikota Serang, Syafrudin menjelaskan bahwa pembangunan Frontage ini harus sesegera mungkin diselesaikan agar bisa digunakan. Pasalnya, jalur frontage tersebut bermanfaat bagi masyarakat juga bisa mengurai kemacetan serta memudahkan akses masyarakat.

    “Tentunya ini sangat dinantikan oleh masyarakat, selain berguna untuk jalan terusan ke wilayah unyur, juga bermanfaat untuk mengurai kemacetan yang ada di Terowongan Trondol,” jelasnya.

    Syafrudin jug menegaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang untuk terus mengawal proses jalannya administrasi, izin dan pelaksanaan kepada DJKAI, agar bisa segera melakukan pencabutan patok frontage dan juga melakukan pemasangan palang pintu otomatis.

    “Saya tegaskan kalau memang agustus ini bisa dipastikan dipasang langsung dipasang jangan sampai terhambat lagi. Adapun permasalahan izin dan proses administrasi itu harus dikawal, jangan hanya berdiam diri saja di kantor, perlu adanya pengawalan, kalau seperti itu mau sampai tahun 2024 juga tidak akan ada progres nantinya,” tandasnya. (MG-02/AZM)

  • Sekda Berharap ASN Berkomitmen

    Sekda Berharap ASN Berkomitmen

    Menjalankan tugas di era digital seperti saat ini tidaklah sulit untuk meningkatkan kapasitas. Sebab dalam bekerja, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi, komitmen dan kolaborasi.

    “Tiga hal itu sangat dibutuhkan, kita perlu selalu berkomitmen untuk bekerja efektif, efisien, akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Sekda Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta saat upacara hari kesadaran nasional di halaman Setda Pandeglang, Senin (17/7).

    Menurutnya, untuk meningkatkan kompetensi pada era digital ini cukup mudah dan tidak membutuhkan biaya yang mahal, cukup mengikuti webinar saja.

    “Meningkatkan kompetensi di era saat ini cukup mudah, tidak membutuhkan biaya mahal kita bisa belajar secara online seperti mengikuti webinar atau belajar dari e-book,” terangnya.

    Oleh karena itu, pihaknya berharap agar ASN di Pandeglang juga berkomitmen dalam melaksanakan tugas. Karena komitmen menyangkut tanggung jawab, sehingga akan lahir jiwa militan dan kesungguhan hati dalam mengerjakan tugas.

    “Saya berharap kita sama memiliki komitmen yang tinggi, jika ada SDM yang kompetensi bagus tetapi tidak punya komitmen sesungguhnya itu tidak banyak berguna bagi organisasi, keduanya perlu dimiliki berdampingan,” ujarnya.

    Ali Fahmi menambahkan, kolaborasi dianggap penting untuk mendukung kinerja seorang ASN. Karena pekerjaan akan terasa ringan dan hasil maksimal jika dikerjakan dengan tim atau secara bersama.

    “Dalam dunia kerja tidak dapat bekerja sendiri, harus ada tim work, bekerja akan maksimal ketika itu dilakukan dengan bekerja sama berkoordinasi dan berkolaborasi karena bekerja secara tim menjadi hal yang penting,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Melalui FGD, BPBD-PK Pandeglang Bangun Ketahanan Daerah dan Kesiapsiagaan Masyarakat

    Melalui FGD, BPBD-PK Pandeglang Bangun Ketahanan Daerah dan Kesiapsiagaan Masyarakat

    PANDEGLANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang, menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) dalam menghadapi suatu bencana, di Aula Saung Sultan, Pandeglang, Senin (17/7).

    Sekretaris BPBD-PK Pandeglang, Rahmat Zultika mengatakan, bahwa penyusunan dokumen IKD dan IKM tujuannya untuk mengetahui seberapa tangguh Kesiapsiagaan suatu daerah dalam menghadapi bencana.

    “Jadi ini penyusunan IKD dan IKM, dimana ini bagian dari langkah penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB), untuk mengetahui seberapa tangguh daerah itu terhadap bencana,” kata Rahmat.

    Dijelaskannya, kegiatan penanggulangan bencana pada dasarnya akan melibatkan semua unsur, dan penanganannya harus dilakukan secara pentahelix.

    “Penanggulangan bencana itu harus melibatkan semua unsur mulai dari pemerintah, pengusaha, masyarakat, media dan akademisi. Maka dari itu, semuanya dilibatkan dalam penyusunan dokumen IKD dan IKM,” jelasnya.

    Menurutnya, Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang resiko tsunaminya sangat tinggi. Resiko tsunami tersebut mengancam 10 Kecamatan dan 37 Desa di Pesisir Pantai Selatan Banten.

    “Pandeglang itu yang resiko tsunaminya paling tinggi, di daerah Pantai, dimana ada sekitar 10 kecamatan dan 37 desa,” ujarnya.

    Rahmat menambahkan, selain menyusun dokumen Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM), pihaknya juga tengah menyusun Renkon Tsunami.

    “Kita sekarang sedang menyusun Rencana Kontinjensi Tsunami, kita belum punya Renkon itu, nanti kita akan sosialisasikan,” ungkapnya.(DHE/PBN)