Penulis: Gina Maslahat

SERANG, BANPOS- Pemkot Serang dalam waktu dekat akan menerapkan Perda Kota Serang nomor 7 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Dalam Perda tersebut, disampaikan bahwa sanksi administratif bagi masyarakat umum yang terbukti sengaja membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi maksimal Rp500.000.

Kepala DLH Kota Serang, Farach Richi, menjelaskan bahwa pada triwulan akhir tahun 2021, pihaknya mencoba untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian, hasil dari sosialisasi tersebut akan diterapkan dan melakukan koordinasi dengan Satpol-PP serta perangkat wilayah mulai dari Lurah dan Camat.

“Sanksi administrasi bagi masyarakat umum, sanksi paling rendah adalah dikenakan denda Rp100 ribu dan maksimal Rp500 ribu. Sedangkan untuk lembaga paling kecil Rp10 juta dan paling besar Rp50 juta,” ujarnya, Senin (23/5).

Saat ini, pihaknya tengah melakukan kajian dan menelaah sebelum diterapkan Perda nomor 7 tahun 2021. Ia menyebut bahwa pihaknya tidak dapat bergerak sendiri, dan sudah menyiapkan perangkat internal mulai dari penyuluh dari fungsional pengawas, fungsional penyuluh termasuk kerjasama dengan Satpol-PP.

“Akan kami terapkan, kami sedang mengkaji dan menelaah, kita sosialisasi sambil membuat turunannya. Kalau dirasakan perlu atau tidak, akan kita terapkan Perda itu,” ucapnya.

Untuk penerapannya, ia menarget triwulan kedua tahun 2022 ini sudah dilaksanakan dengan optimal. Semaksimal mungkin, pihaknya akan terus melakukan pengkajian secara mendalam untuk kesiapan penerapan di masyarakat.

“Insyaallah kita sosialisasi dulu pada triwulan atau semester pertama dan insyaallah mudah-mudahan pada semester kedua bisa kita laksanakan seoptimal dan semaksimal mungkin. Nantinya, yang akan menindak Satpol-PP dan kami dari DLH, karena kami punya pejabat fungsional pengawas,” jelasnya.

Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Serang, bahwa kebersihan merupakan tanggungjawab bersama, bukan tanggung jawab pemerintah. Pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama memilih dan memilah, sehingga bisa menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami juga mengajak, tidak hanya sampah, tapi sanitasi-sanitasi yang berbasis pada masyarakat. Kami juga mengajak yang punya kendaraan mobil bisa bersama-sama tidak terlalu menggunakan mobilnya, bersama-sama misalnya kita gunakan angkutan umum atau sepeda,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin, mengakui bahwa Pemkot Serang belum maksimal dalam melakukan pengelolaan sampah. Bahkan, menurutnya pengelolaan sampah di Kabupaten dan Kota lainnya pun masih menjadi PR bersama.

“Kalau bicara sampah, sebenarnya kita belum maksimal. Dimanapun juga, pengelolaan sampah di semua Kabupaten Kota menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan kesadaran masyarakat dan juga sarana prasarana kita juga harus ditunjang, kedepan harus lebih baik daripada hari ini,” ujarnya. (MUF/AZM)

SERANG, BANPOS – Mantan Ketua Pansus tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Perseroan Terbatas (PT) Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), Indah Rusmiati meminta jajaran direksi ABM transparan dalam pengelolaan keuangan puluhan miliar.

Diberitakan sebelumnyanya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit keuangan  tahun 2021 PT ABM. Hasilnya, perusahaan plat merah milik Pemprov Banten  mengalami kerugian Rp2 miliar lebih selama dua tahun, dari 2020 dan 2021.

Tak hanya itu saja, ada kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh PT ABM diduga tidak dihadapan notaris alias dibawah tangan.

“Kami harap seluruh jajaran di PT ABM transparan dalam pengelolaan bisnisnya kepada masyarakat. Sehingga usaha uang dijalankan sesuai dengan harapan kita semua. Dan hasilnya dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat,” kata Indah.

Ia menjelaskan, adanya informasi ABM merugi dab diduga melakukan  kegiatan bisnisnya tidak sesuai, seperti melakukan kerjasama atau KSO tidak dilakukan dihadapan notaris atau dibawah tangan, pihaknya berharap itu tidak benar.

“Saya pribadi masih memegang apa yang pernah disampaikan oleh pengelola PT ABM, pada saat kami melakukan rapat-rapat pansus pembahasan penyertaan modal PT ABM. Karena tim pansus mati-matian agar ABM ini dapat suntikan dana segar dari APBD, dan memberikan kontribusi pada PAD Banten, bukan malah sebalilknya, membebani APBD” ujarnya.

Indah mengulas beberapa catatan penting pada saat rapat pansus, dengan mengundang para pakar. “Kita saat itu undang Guru Besar dari IPB, Pak Bambang. Beliau mengingatkan agar pemprov berhati-hati memberikan penyertaan modal ke ABM” ujarnya.

Direktur Operasional (Dirops) PT ABM Ilham Mustofa dalam siaran persnya yang dikirim ke BANPOS mengungkapkan, ABM  di tahun pertama operasinya sedang fokus pada lima hal sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Permendagri nomor 118 tahun 2018 terkait dengan BUMD. 

Dalam Permendagri itu, tepatnya pada pasal 37 ayat 2 dalam hal BUMD yang sudah berdiri, paling lama satu tahun direksi wajib memprioritaskan penyusunan peraturan direksi, merekrut pegawai, menyusun Rencana Bisnis dan RKA BUMD, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menentukan Indikator Kinerja Utama pegawai. 

Kelima persyaratan yang dibebankan kepada Perseroda itu saat ini sudah terpenuhi secara keseluruhan. Bahkan selain kelima hal itu, di tahun pertama ini jajaran direksi dan komisaris terus melakukan improvement.

“Sehingga dari pada itu, system perusahaan yang dimiliki semakin kuat dan baik serta didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dapat diukur dan diimplementasikan dengan baik,” kata Ilhan.

Realisasi penyertaan modal pada tahun 2021 baru bisa dilakukan oleh Pemprov Banten sebagai pemegang saham mayoritas pada bulan September 2021 sebesar Rp65 miliar atau sekitar 25 persen dari amanah Perda. 

Hal itu angat mempengaruhi kinerja perusahaan apalagi pada perusahaan yang masih set-up, aktivitas operasinya masih pada kegiatan-kegiatan pre-investasi dan beberapa rencana usaha yang momentumnya terlewat dikarenakan penyertaan modal yang belum sesuai rencana, dan Cash flow keuangan perusahaan yang akhirnya tidak sesuai dengan perencanaan. 

Belum lagi Pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini sejak awal tahun 2020, masih membayang-bayangi ketidakpastian terhadap berbagai sektor usaha sampai akhir tahun 2021 kemarin. Ancaman itu tidak saja dirasakan oleh PT ABM yang baru memulai operasi, tapi juga jenis usaha lainnya baik yang terlibat langsung dengan ABM maupun tidak. 

Sehingga realisasi dari RKA 2021 mengalami penyimpangan yang sangat signifikan dan manajemen memutuskan untuk merevisi RKAP 2021 pada Quartal IV. Dan ketika pemenuhan modal sudah masuk maka perusahaan mengalami pertumbuhan dalam pendapatannya.

“Pendapatan perusahaan pada tahun 2021 sebesar Rp.21.880.202.547 dengan beban pokok penjualan sebesar Rp20.511.510.122 sehingga memperoleh laba kotor sebesar Rp1.368.692.424 dan pendapatan lain lain sebesar RP580.260.415,” ujarnya. 

Pendapatan total perusahaan pada tahun 2021 sebesar RP1.948.952.839 dengan beban usaha Rp3.678.325.466. Sehingga perusahaan masih mengalami rugi Rp1.729.372.627 dan pembayaran pajak sebesar Rp109.401.103.

Sedangkan untuk aset perusahaan, sampai saat ini masih tergolong sangat aman dan sehat untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan, serta mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Jumlah aset PT ABM sampai saat ini tercatat sebesar Rp73.690.002.642.

Jumlah itu dengan rincian keuangan perusahaan dalam bentuk lancar sebesar Rp72.030.130.593, Kas dan setara Kas Rp50.126.106.624, aset tetap dengan nilai buku Rp623.025.695 dan aset lain lain dengan nilai buku Rp36.846.354.

Aktivitas usaha tahun 2021 untuk menghasilkan pendapatan perusahaan dan manfaat untuk masyarakat Banten Khususnya sudah banyak dilakukan, dari mulai perdagangan komoditas, kerjasama modal kerja,melaksanakan berbagai project, melakukan Mou dengan 33 mitra strategis

“Dan Pada tahun 2021 PT ABM masih berfokus pada pembangunan One Marketplace Plaza Banten dan proses perizinan integrasi dengan Bela Pengadaan LKPP,” ujarnya. 

Ilham melanjutkan, upaya perusahaan dalam mengatasi negatifnya laporan laba/rugi tahun 2021 walaupun dalam laporan neraca dan arus kas masih positif dan relative dalam pertumbuhan yang baik dengan penyusunan rencana kerja tahun 2022 dengan pencapaian laba bersih setelah pajak Rp1,2 miliar dengan pendapatan sebesar Rp44,3 miliar. 

Direksi juga mengajukan untuk inbreng modal penyertaan pemerintah baik berupa aset atau cash untuk memperkuat struktur permodalan setara 51 persen dan focus bisnis pada produk Consumer Goods Pangan, Pembanguan Agro Hub Banten Warehouse-Packing House-Logistik, Marketplace dan E-commerce plaza Banten.

“Lalu Agro Banten Rice mile industry, Agro Banten Dairy Industri serta Channelling pemasaran melalui Jalur dsitribusi Warung Banten (Wanten) dan Agro Banten Mart took retail modern berbasis komunitas Agro Ambassador dengan kegiatan kegiatan tersebut diharapkan dapat tercapai dan memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi perusahaan,” jelasnya.

Saat ini, di quartal I tahun 2022 PT ABM mendapatkan profit sebesar Rp589. 244.184,00. Hal itu bentuk kesungguhan dan totalitas jajaran pengurus dalam membangun Agro Banten, melalui berbagai pendekatan bukan sekedar untung atau rugi sebagai sebuah perusahaan baru tapi pertumbuhan dan nilai manfaatnya bagi masyarakat Banten juga turut menjadi perhatian. 

Aktivitas bisnis melalui alat produksi dalam agro industri sedang kami siapkan dan penyelesaian dalam Agro banten Rice mill industri (ABRI), Agro Banten Dairy Industri (ABDI) dan Agro Hub Banten serta Plaza Banten sebagai marketplace untuk pelaku UMKM di Banten. Kontrak farming bersama budidaya padi melalu agroteknologi di 100 hektar pertama dan akan dijalankan di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. 

“PT.ABM terus bertumbuh sesuai tujuan pendirian Bumd agrobisnis sebagaimana tertuang dalam visi, misi, Budaya kerja dan rencana bisnis PT ABM yang sudah disusun dan di implementasikan secara bertahap oleh ABM,” ucapnya. 

Untuk diketahui, Guru Besar IPB,  Bambang Juanda saat menjadi nara sumber pada Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Agrobisnis Banten Mandiri bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banten di Gedung Negara (Pendopo Lama Gubernur Banten) Jalan Brigjen Syam’un Kota meminta pemprov  tidak sembarangan dalam pengelolaan anggaran  ratusan miliar untuk BUMD Agribisnis.

“Yang harus diperhatikan adalah bagaimana dana Rp300 miliar untuk penyertaan modal BUMD Agrobisnis dapat digunakan secara efisien dan efilektif,” katanya.

Hadir dalam acara,  Sekda Banten Al Muktabar, Kepala Biro Adpem Mahdani, Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa, Enong Suhaeti,  Kepala Biro Infrastruktur Nana,Kepala Biro Hukum Agus Mintono, Kepala Disperindag Babar Suharso, Kabid Perekonomian pada Bappeda Iswandi dan jajaran pejabat eselon III dan IV pada sejumlah OPD.

Masih dikatakan Bambang Juanda yang juga asli dari Kaloran, Kota Serang,  Banten ini, dalam melaksanakan bisnisnya BUMD Agrobisnis harus dimulai dari rencana bisnis yang dimiliki sesuai dengan kondisi dan perkembangan perekonomian. Jika hal itu tidak dimiliki, maka akan terjadi penghamburan uang rakyat. Dipastikan perusahaan tersebut akan merugi dan dinyatakan gagal.

“Perencanaannya harus matang. Jangan sampai BUMD Agrobisnis ini gagal seperti dibeberapa daerah, salah satunya adalah Agribisnis Jabar (Jawa Barat),” ujarnya.

Yang penting lagi kata dia, adalah sumber daya manusia (SDM) dalam BUMD Agrobisnis tersebut adalah orang pilih tanding. Bukan orang titipan tanpa melihat kualitas.

“Untuk SDM (jajaran direksi, komisaris dan pegawai) harus dipilih orang-orang profesional dan mengerti dengan tugasnya. Jangan sampai salah pilih yang ada nanti merugi dan gagal BUMD nya, selain kehilangan uang APBD yang tidak sedikit, tapi juga membuat para karyawannya dipecat dan menjadi penganagguran,” ungkapnya.

Adanya unsur nepotisme dalam pengisian SDM di BUMD Agrobisnis katanya biaa saja dilakukan  sepanjang orang tersebut memiliki kualifikasi sesuai dibidangnya. 

“Yang sering direksinya adalah memiliki hubungan emosional. Itu masih wajar, kalau orang itu mampu menjalankan tugasnya dengan baik, profesional dan punya pengalaman,” ungkapnya.

Dan tak kalah penting lagi lanjut Bambang, harus diperhatikan pemprov adalah beberapa sumberdaya pendukung lainnya seperti sumberdaya fisik dan informasi.  

“Seperti BUMD dalam memudahkan ketersediaan barang, memiliki informasi jumlah permintaan atas hasil produksi, isu-isu yang mempengaruhi dan berpengaruh terhadap usaha, keadaan harga pasar, prediksi harga waktu mendatang dan adanya peraturan perundang-undangan baru,” ujarnya.

Ditambah lagi permasalahan-permasalahan kedepan dan sudah pasti akan ditemui oleh BUMD Agrobinis, seperti persaingan dengan tengkulak dan pedagang. 

(RUS/AZM)

Untuk memastikan ketepatan kualitas, volume maupun waktu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan, Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang, Tanto Warsono Arban melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pembangunan ruas jalan Cadasari-Koranji.

“Pihak ketiga jangan macam-macam dalam pengerjaan konstruksi jalan, kita terus monitor agar kualitas Jakamantul itu sesuai apa yang diharapkan,” kata Tanto saat melakukan Sidak ruas jalan Cadasari – Koranji, Senin (23/5).

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar seluruh pembangunan program Jakamantul dapat dikerjakan sesuai dengan yang tertera dalam kontrak.

“Jika ada yang tidak sesuai kontrak, kita minta pertanggungjawaban perbaikan kepada pihak ketiga pada tenggat waktu perbaikan sebelum serah terima,” terangnya.

Dikatakan Tanto, tiga tahun kedepan, dirinya dan Bupati Pandeglang, Irna Narulita akan berfokus kepada Jakamantul. Oleh sebab itu, ia berharap dukungan dari semua pihak untuk menjadi fungsi kontroling pembangunan Jakamantul.

“Unsur media, masyarakat, mari kita kawal program ini agar bisa berjalan dengan baik, agar dampaknya akan dirasakan masyarakat agar aksesibilitas semakin mudah,” ujarnya.

“Untuk ruas jalan Cadasari – Koranjì kami lihat cukup baik dan adapun sedikit retak tidak masalah karena melintang bukan memanjang, bisa langsung di grouting,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Bina Marga DPUPR Pandeglang, Ade Taufik mengatakan, ruas jalan Cadasari-Koranji yang dibangun tahun ini sepanjang 659 meter.

“Keseluruhan sesuai rencana, retak melintang tidak tembus ke bawah bukan konstruksi masih terbilang aman,” katanya.

Menurutnya, program Jakamantul yang anggarannya bersumber dari APBD TA 2022 yang sudah sekitar 90 persen.

“Jakamantul bersumber dari APBD, untuk DAK baru 30 persen karena jumlahya besar jadi masih lama,” ungkapnya.(dhe/Pbn)

PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama Kejaksaan Negeri Pandeglang melakukan penandatanganan perpanjangan kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertempat di Pendopo, Senin (23/5).

Proses penandatanganan perpanjangan kesepakatan bersama antara Pemkab dengan Kejaksaan Negeri Pandeglang ditandatangani langsung oleh Bupati Irna Narulita bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Helena Octavianne serta para Kepala OPD terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Helena Octavianne mengatakan Kejaksaan merupakan lembaga penuntut umum dan satu-satunya aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan keperdataan.

Menurut Helena, penandatanganan perpanjangan kesepakatan bersama tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Pandeglang dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“kesepakatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan penyelesaian hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,“ terang Helena.

Ia berharap penandatanganan kesepakatan ini bermanfaat, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pandeglang bebas dari persoalan hukum.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan apresiasi  dan menyambut baik perpanjangan kesepakatan terkait masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Perpanjangan kesepakatan antara Pemkab Pandeglang dan Kajari Pandeglang terkait masalah hukum perdata dan tata usaha negara tentu sangat membantu sekali dalam penyelenggaraan pemerintahan,“ kata Irna.

Ia menegaskan, dirinya menginginkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan bersih dari persoalan hukum serta bebas dari korupsi.

“oleh karena itu, kami berharap kepada pihak terkait, konsisten dan komitmen untuk mentaati aturan yang berlaku, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari persoalan hukum dapat terwujud dengan baik,“ ujar Irna. (dhe/pbn)

PANDEGLANG, BANPOS-Diduga adanya pemecah gelombang lepas pantai (Breakwater) milik PLTU Labuan dipesisir pantai Karoeng Kecamatan Pagerlaran, Kabupaten Pandeglang, sehingga lumpur yang terbawa ke pesisir pantai tersebut tidak terbawa oleh ombak ke laut, karena ombak terhalang oleh pemecah gelombang.

Pengelola Pantai Karoeng, Ace mengatakan, lumpur yang ada dibibir pantai Karoeng tersebut akibat adanya pemecah gelombang yang menghalangi laju ombak dan kejadian tersebut sudah berlangsung cukup lama.

“Sudah lama pak seperti ini, ya kira-kira pas adanya tanggul itu. Kalau ada ombak kan tidak akan seperti ini. Selain keruh, pesisir pantai pun ditutupi dengan lumpur yang cukup dalam,” kata Ace kepada wartawan, Senin (23/5).

Dengan adanya kondisi tersebut, lanjut Ace, jumlah pengunjung ke Pantai Karoeng yang dikelolanya berkurang dan pihaknya meminta agar pihak terkait segera turun tangan untuk mengatasinya.

“Pengunjung sepi sejak tahun baru, bahkan libur lebaran kemarin pun sepi. Biasanya disini ramai, ya saya hanya ingin pantai ini seperti sebelumnya,” terangnya.

Salah satu pengunjung, Doris mengatakan, dirinya baru pertama kali melihat kondisi tersebut dan ia menyebutkan bahwa peristiwa tersebut sangat langka. Bahkan lumpur menutupi pesisir pantai Karoeng dengan krtinggian sepinggang orang dewasa.

“Saya sudah sering ke pantai Karoeng ini, cuma pas lihat pantai Karoeng banyak lumpur. Tadi saja kita ke jalan sudah setinggi lutut, apalagi ke tengah bisa sepinggang orang dewasa,” katanya.

Sementara itu, bagian energi primer PLTU Labuan, Erwin membenarkan dan mempersilahkan untuk menyampaikan keluhan tersebut ke bagian Humas PLTU.

“Itu Breakwater, iya itu milik PLTU. Silahkan pak keluhan dan masukannya disampaikan melalui Humas ya,” katanya seraya mengirimkan nomor kontak bagian Humas PLTU Labuan.

Saat bagian Humas PLTU Labuan, Mujahidin dihubungi BANPOS hingga berita ini diturunkan belum memberikan respon.(dhe/pbn)