Penulis: Gina Maslahat

  • Lewat Internal Game, Timnas U-17 Terus Dipoles

    Lewat Internal Game, Timnas U-17 Terus Dipoles

    JAKARTA, BANPOS – Tim U-17 Indonesia melakoni internal game pada Sabtu (15/7) di lapangan ABC Senayan, Jakarta. Pada kesempatan tersebut pelatih Bima Sakti mencoba seluruh pemain untuk dimainkan.

    Saat ini, Garuda Asia julukan tim U-17 Indonesia masih dalam proses seleksi di pemusatan latihan (TC) di Jakarta hingga 28 Agustus mendatang. Internal game berlangsung selama 2×40 menit.

    “Materi latihan setiap akhir pekan ada internal game, dan ini sebenarnya kita baru dua hari latihan. Kondisi pemain memang belum sempurna, hal ini wajar karena ada pemain yang sudah lama tidak latihan. Ada beberapa pemain yang kram, ada yang kondisinya menurun, itu jadi evaluasi buat kita,” kata Bima Sakti.

    Pada seleksi TC awal ini, Bima Sakti memanggil 34 pemain, termasuk enam dari diaspora, yaitu pemain keturunan atau pemain yang tinggal di luar negeri.

    “Rencananya kita ada promosi degradasi karena ingin mencoba memberi kesempatan dari para pemain yang mengantri termasuk yang dari luar (diaspora) saat ini begitu banyak. Kita juga sudah melihat kondisi mereka-mereka yang telah diberi kesempatan,” tambahnya.

    Bima Sakti menegaskan dirinya hanya akan memilih para pemain terbaik yang sesuai kriterianya. Dia juga memastikan bahwa tidak ada jaminan enam pemain diaspora untuk lolos seleksi.

    Mereka di antaranya adalah Welberlieskott de Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Qabiel Horrito, Aaron Liam Suitela, dan Aaron Nathan Ang.

    “Kalau memang mereka bagus dibandingkan anak-anak yang sudah ada, ya akan saya ambil. Kalau enggak, lebih baik kita ambil anak-anak lokal yang telah berjuang di akademi dan SSB (Sekolah Sepak Bola). Kita sudah sampaikan bahwa kriteria utama pasti kualitas. Kemudian sesuai posisi, (misalnya) postur tubuh harus seperti bek. Kiper mutlak (tingginya) 180 cm ke atas,” tukas Bima Sakti.

    Saat ini, PSSI sedang melakukan seleksi terbuka di 12 kota dengan dibantu oleh klub dan Asprov tuan rumah setempat. Nantinya para pemain yang terpilih akan bergabung di seleksi tim U-17 Indonesia di Jakarta pada awal Agustus mendatang. (ENK/NET)

  • Ormas dan LSM di Lebak Bakal Oncog Disperindag

    Ormas dan LSM di Lebak Bakal Oncog Disperindag

    LEBAK, BANPOS – Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, membuat sejumlah Ormas dan LSM akan menggelar aksi unjuk rasa, dan mengawal pelapor dugaan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH).

    Ketua LSM Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti (AIKGS), Toni Firmansyah, mengatakan bahwa pihaknya perihatin dengan dugaan kebocoran PAD di Disperindag Lebak. Menurutnya, hal tersebut tersebut akibat lemahnya pengawasan dan keteledoran Kepala Dinas (Kadis) atau ada kesengajaan masif.

    “Miris sekali kami mendengar adanya kebocoran PAD ini. Jelas kami 8 Ormas dan LSM akan bersatu dan tidak akan tinggal diam terkait dugaan kebocoran PAD ini. Dan kami siap mengawal Burham sang pelaporan Kadis Perindag Lebak ke APH,” ungkap Toni, Senin (17/07).

    Ia menegaskan bahwa terjadinya kebocoran PAD pada Disperindag Lebak, sangat merugikan Kabupaten Lebak dan juga masyarakat. Padahal, PAD tersebut dikumpulkan dari masyarakat, agar dapat digunakan untuk membangun kembali.

    “Secara otomatis masyarakat juga dirugikan. Bayangkan, keringat masyarakat untuk membayar retribusi ke daerah, tapi diduga gak dibayarkan ke kas PAD. Ini jelas sangat miris dan harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Lebak dan APH,” ujar Toni.

    Senada, Ketua Gerakan Transparansi Rakyat (GTR), Iwan Setiawan, membenarkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya, untuk menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sosial terhadap PAD Lebak.

    “Iya, Saya sudah berkordinasi dengan sejumlah lembaga yang tergabung di GLB untuk menggelar aksi, dan kawan kawan sepakat dan siap mengawal persoalan tersebut hingga tuntas,” kata Iwan.

    Dijelaskan Iwan, bersama GLB ia menduga terjadinya kebocoran PAD dari retribusi di Disperindag Lebak hingga puluhan juta rupiah itu, harus diberantas. Menurutnya pula, retribusi tersebut seharusnya disetorkan ke kas daerah untuk pembangunan di berbagai sektor yang ada di Lebak.

    “Jika benar dan hal seperti itu dibiarkan begitu saja, bagaimana Kabupaten Lebak dapat berkembang, dan tentu itu tindakan melawan hukum. Bayangkan, masyarakat dituntut membayar retribusi, tapi malah diduga mereka sendiri yang tidak menyetorkan, tentu ini catatan buruk bagi instansi pemerintah,” tegasnya.

    Menurutnya, hal ini bukan hanya sekadar persoalan dikembalikan atau tidak uang tersebut, namun juga ada dugaan penyelewengan serta pelanggaran hukum.

    “Kalau pun masalah ini pihak oknum di dinas mengembalikan, lantas aspek hukum dan tatanan aturannya tetap harus diterapkan. Di sini Kami minta untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.

    Diketahui, ke delapan ormas dan LSM yang tergabung dalam GBL tersebut diantaranya, LSM Abdi Gema Perak (AGP), LSM AIKGS, LSM LASKAR Banten Reformasi, Ormas Laskar Merah Putih (LMP), LSM GTR Banten, LSM GPBB dan LSM GMBI. (WDO/DZH)

  • Korban Diterkam Buaya Ditemukan Tewas

    PANDEGLANG, BANPOS – Jasad warga Kampung Sindanghayu, Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Among (32) yang diterkam buaya saat mencari toe (kerrang sungai) di Muara Leuwi Goong berhasil ditemukan tidak bernyawa oleh tim gabungan.

    Korban ditemukan seratus meter dari lokasi kejadian, dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban, kemudian langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

    Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Operasi Badan Search and Rescue (Basarnas) Banten, Hairoe Amor Abyan mengatakan, setelah melakukan upaya pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan akhirnya membuahkan hasil. Jasad korban ditemukan seratus meter dari lokasi kejadian pada Senin (17/7) sekitar pukul 09.40 WIB.

    “Sudah ditemukan, jasad korban ditemukan seratus meter dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Langsung kita evakuasi,” kata Heru kepada wartawan.

    Dijelaskannya, proses pencarian yang melibatkan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD PK), Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polres Pandeglang, TNI, masyarakat dan unsur lainnya.

    “Semuanya ikut melakukan pencarian terhadap korban,” ujarnya.

    Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan BPBDPK Kabupaten Pandeglang, Rian Sutansyah mengatakan, proses pencarian terhadap korban menggunakan dua perahu karet. Pada hari pertama, pihaknya bersama dengan tim gabungan belum berhasil menemukan jasad korban. Namun pada hari kedua akhirnya berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia.

    “Jasad korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan,” katanya.

    Dengan ditemukannya korban, lanjut Riyan, pihaknya meminta agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada ketika berada di sepanjang aliran sungai. Karena di wilayah Kabupaten Pandeglang masih banyak buaya yang menghuni semua aliran sungai.

    “Waspada dan hati-hati harus terus dilakukan, jangan sampai nanti kita menjadi korban,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, sedang asik mencari toe (kerang sungai,red) di Sungai Cilemer, tepatnya di Muara Leuwi Goong. Warga Kampung Sindanghayu, Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Among (32) diterkam buaya pada hari Minggu (16/7) sekitar pukul 14.00 WIB.

    Sejumlah warga menyaksikan dan mengabadikan video jasad Among dibawa oleh buaya di sepanjang aliran Sungai Cilemer tersebut. Hingga pukul 13.30 WIB, jasad korban belum ditemukan.

    Kepala Desa Idaman, Ilman mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga mengenai kejadian tersebut. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada instansi terkait agar bisa segera melakukan pertolongan dan terjun ke lokasi kejadian.

    “Iya ada satu yang dibawa buaya. Kita sudah minta tolong untuk melakukan pencarian, baik ke BPBD Pandeglang, polisi, maupun pihak lain. Banyak yang melihat korban dibawa oleh buaya,” katanya.(dhe/pbn)

  • Kualitas Rumah Layak Huni Akan Ditingkatkan

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita melakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama sinergi program peningkatan kualitas rumah layak huni tahun 2023, Bersama Direktur Utama (Dirut) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan Manajemen 2 Direktorat PKP Kementerian PUPR di Gedung SMF Jakarta, Senin (17/7).

    Dalam kesempatan tersebut, Dirut PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Ananta Wiyogo mengatakan, program peningkatan kualitas rumah layak huni sebagai upaya pemerintah dalam mendukung aspek peningkatan ekonomi masyarakat.

    “Program peningkatan kualitas rumah layak huni untuk Kabupaten Pandeglang menyasar Desa Teluk, Kecamatan Labuan, adapun target sasaran sebanyak 28 unit, dengan jumlah nominal anggaran sebesar Rp1.285 miliar,“ katanya.

    Menurutnya, program peningkatan kualitas rumah layak huni untuk Kabupaten Pandeglang merupakan pelaksanaan program yang ke delapan belas kalinya.

    “Insyaallah proses pengerjaanya kita targetkan sampai jangka waktu empat bulan kedepan, mudah-mudahan program ini bermanfaat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang,“ ungkapnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono mengatakan, dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat ada sumber data yang valid.

    “Ada beberapa poin yang harus kami tekankan, yakni sumber data yang valid. Karena data menjadi sumber rujukan dalam meluncurkan setiap program bantuan sosial pembangunan, selanjutnya yaitu sasaran program, dimana berbagai program pembangunan harus betul -betul berdampak pada masyarakat yaitu meningkatkan perekonomian yang bermuara pada menurunnya angka kemiskinan,“ terangnya.

    “Diharapkan bantuan program peningkatan kualitas rumah layak huni di Kabupaten Pandeglang mampu meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang,“ ungkapnya.

    Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong program peningkatan kualitas rumah layak huni di Kabupaten Pandeglang.

    “Kami atas nama Pemkab Pandeglang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan program peningkatan kualitas rumah layak huni di Kabupaten Pandeglang, tentu saja bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Pandeglang,“ katanya.

    Menurutnya, saat ini Pemkab Pandeglang bersama Pemprov Banten sedang berkolaborasi melakukan penataan kawasan pesisir Pantai Teluk Kecamatan Labuan.
    “Alhamdulilah program ini menyasar untuk masyarakat disana, jadi kami merasa terbantu sekali dengan adanya bantuan ini,“ ungkapnya.

    Untuk diketahui, Program peningkatan kualitas Rumah Layak Huni Kabupaten Pandeglang hasil kolaborasi antara PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.(dhe/pbn)

  • Ratusan OMS di Lebak Akan Ikut Festival Ormas

    Ratusan OMS di Lebak Akan Ikut Festival Ormas

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebak bersama Simpul Gerakan Madani (SIGMA) dan PPSW akan menggelar Festival Organisasi Masyarakat (Ormas) pada 26 hingga 27 Juli 2023 di Kabupaten Lebak.

    Diketahui, ratusan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang terdaftar di Badan Kesbangpol Lebak akan mengikuti berbagai kegiatan yang ada di Festival Ormas tersebut.

    Ketua Forum SIGMA, Nurul Huda, mengatakan bahwa festival tersebut berisikan berbagai kegiatan yang bisa menunjukkan bahwa Ormas yang sering dipandang buruk oleh masyarakat, dapat memberikan peran positif.

    Ia menerangkan, terdapat berbagai kegiatan yang dikolaborasikan bersama berbagai instansi pemerintah, seperti kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan remaja, seminar kebangsaan, pameran Ormas hingga berbagai perlombaan.

    “Tentu kegiatan ini untuk mendorong masing-masing Organisasi Masyarakat (Ormas) agar bisa menunjukan diri bahwa mereka memiliki peran penting untuk masyarakat,” kata Huda kepada BANPOS, Senin (17/8).

    Sementara itu, Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Lebak, Tati Suryati, mengatakan bahwa Pemkab Lebak senantiasa mendukung segala kegiatan positif bagi masyarakat, khususnya bagi setiap Ormas yang ada di Kabupaten Lebak.

    Ia menjelaskan, pihaknya merekomendasikan nama-nama ormas yang telah terdaftar dan dianggap legal oleh Kesbangpol.

    “Kita selalu berupaya melakukan pembinaan terhadap organisasi-organisasi yang ada di Lebak. Kegiatan ini bisa sejalan dengan apa yang selama ini diupayakan oleh Kesbangpol Lebak yakni mendorong OMS di Lebak menjadi lebih baik dan memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat Lebak,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Pendamping PKH Diharap Beri Pemahaman Kepada Masyarakat

    Pendamping PKH Diharap Beri Pemahaman Kepada Masyarakat

    KABUPATEN Lebak terpilih menjadi tuan rumah dalam perlombaan catur pada rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Program Keluarga Harapan (PKH) Banten. Momen tersebut diharapkan dapat menjadi ajang pemberian pemahaman kepada masyarakat, oleh para pendamping PKH.

    Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, membuka secara langsung kegiatan yang diselenggarakan di Plaza Lebak tersebut, Senin (17/7). Dalam sambutannya, Iti menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendamping sosial yang telah berjuang memberikan pelayanan, untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Ia berharap, para pendamping dapat menjalankan program keluarga harapan dengan baik melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), sehingga masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak di dalam keluarga.

    “Para pendamping juga perlu melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman di keluarga bahwa pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, serta kesejahteraan di dalam keluarga sangatlah penting, dimana hal tersebut membantu pemrintah dalam peningkatan kualitas pendidikan dan penurunan stunting,” jelas Iti.

    Sementara itu Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Banten, Farhah Syibli, mengatakan bahwa melalui tema HUT ke-16 PKH Banten yakni ‘Together We Have It All’, rasa kebersamaan membantu masyarakat di antara para pendamping sosial dapat kita bangun bersama.

    “Dengan tema ini, seperti filosofi sapu lidi dimana bersama-sama kita bisa membantu melayani masyarakat, jadikan kegiatan ini sebagai mempererat persatuan kita. Dan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah daerah kepada para pendamping sosial, karena tugas mereka tidaklah mudah,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Museum Multatuli Sudah Terdaftar di Kemendikbud RI

    Museum Multatuli Sudah Terdaftar di Kemendikbud RI

    LEBAK, BANPOS – Museum Multatuli, salah satu destinasi bersejarah milik Kabupaten Lebak, kini telah memiliki Nomor Pendaftaran Nasional Museum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

    Museum yang terletak di Jalan Alun-alun Timur Nomor 8, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung tersebut menerima Nomor tersebut melalui surat yang ditandatangani oleh Dirjen Kebudayaan, Hilman Farid pada 10 Juni 2023.

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Imam Rismahayadin membenarkan hal tersebut. “Iya sudah (terdaftar), untuk lebih jelasnya hubungi Kepala UPT Museum,” ujar Imam saat dihubungi BANPOS, Senin (17/7).

    Sementara itu, Kepala Museum Multatuli, Ubaidilah Muchtar, mengatakan bahwa Museum Multatuli menerima nomor pendaftaran tersebut setelah melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

    “Jadi kita kirim pengajuan ke Gubernur terlebih dahulu, setelah diloloskan kita mengajukan ke nasional,” kata Ubaidilah.

    Ia menjelaskan, dengan terdaftarnya Museum Multatuli, maka museum tersebut telah dinyatakan sah sebagai museum dan berhak untuk melaksanakan kegiatan museum. “Tentu ketika telah resmi atau dinyatakan legal, nanti akan berdampak baik bagi kita,” jelasnya.

    Ia menerangkan, Permendikbud terkait Pendaftaran Museum tersebut baru ada sejak tahun lalu. Dari 520 Museum yang mendaftarkan diri, Museum Multatuli berada di posisi ke 200.

    “Alhamdulillah kita terhitung cepat juga ya, tentu ini karena upaya kita bersama. Semoga masyarakat Kabupaten Lebak bisa mau terus menjaga dan melestarikan sejarah yang salah satunya ada di Museum Multatuli,” tandasnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, selama 2023 ini, Jumlah kunjungan ke Museum Multatuli sejak awal Januari hingga 16 Juli 2023 mencapai 17.864 orang dari berbagai kategori mulai dari Pelajar, Mahasiswa hingga masyarakat Umum. (MYU/DZH)

  • Antara Sportivitas dan Mental Pejabat

    Antara Sportivitas dan Mental Pejabat

    SEPERTI biasa, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) diwarnai kontroversi. Pemberlakuan sistem zonasi, afirmasi maupun prestasi tak bisa berjalan mulus. Karena buktinya, banyak temuan yang ditemukan masyarakat di lapangan.

    Kontroversi dalam PPDB saya rasa layak terjadi. Karena sejatinya PPDB adalah kompetisi bagi para calon peserta didik untuk mendapatkan sekolah yang paling buat dia. Masalahnya, ibaratnya sebuah pertandingan, kompetisi harus dijalani dengan azas-azas sportivitas.

    Dalam azas sportivitas, kecurangan tentu menjadi sesuatu yang terlarang untuk dilakukan. Bahkan tindakan-tindakan yang tidak sportif cenderung menjadi aib bagi si pelakunya.

    Sayangnya, kompetisi masuk sekolah menjadi ajang orang tua untuk membuktikan ‘kesaktiannya’. Segala cara dilakukan demi memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah unggulan.

    Temuan masyarakat yang banyak mengemuka, termasuk beberapa yang dilaporkan kepada Ombusdsmad RI adalah penggunaan Kartu Keluarga (KK) asli tapi palsu (Aspal). Ombudsman juga merilis aduan adanya pungutan liar dalam PPDB.

    Sahabat saya, yang kebetulan menjabat sebagai ketua RT di sebuah lingkungan di Kota Serang, juga mengaku mendapatkan permintaan dari seorang dari luar Kota Serang untuk memberi surat domisili Kepada anaknya yang tahun ini bakal masuk SMA. Tak tanggung-tanggung, permintaan ini dia terima setahun lalu.

    Awalnya, sistem zonasi diberlakukan untuk memberikan pemerataan pendidikan kepada warga negara. Keberadaan sekolah harus bisa diakses oleh masyarakat yang berada di sekitar sekolah itu.

    Namun, niat awal yang baik itu ternyata tak berjalan sesuai rencana. Berbagai celah coba diakali oleh orang tua siswa agar anaknya bisa masuk ke sekolah yang ternama, atau dulu dilabeli sekolah favorit.

    Saya memprediksi, kisruh PPDB tak harus selalu berulang jika pemerataan pendidikan tak hanya berkutat pada hal-hal yang bersifat kuantitatif. Hal-hal yang bersifat kualitatif juga perlu dikejar agar sekolah di setiap pelosok wilayah Provinsi Banten bisa memberikan kualitas pendidikan yang sama dengan sekolah di kota misalnya.

    Satu lagi yang membuat saya tertarik menulis soal PPDB sebagai isu dalam rubrik vox populi kali ini adalah soal mental pejabat kita. Ketika seorang pejabat mengatakan PPDB berjalan lancar karena dirinya tidak mendapat laporan tentang adanya kecurangan-kecurangan, maka sampai disitulah masalah itu disikapi.

    Pejabat di Pemprov Banten digaji dari pajak yang dikumpulkan masyarakat. Kalau pekerjaannya hanya menunggu laporan, tentu sia-sia pula pajak yang kita bayarkan untuk menggaji mereka.

    Apresiasi justru layak diberikan Kepada Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar yang mau langsung turun ke lapangan melakukan verifikasi. Faktanya, Pj gubernur menemukan indikasi-indikasi kecurangan seperti yang dirisaukan masyarakat.

    PPDB ini bukan soal si anak sekolah dimana. Tapi soal bagaimana sebuah kompetisi dijalankan dengan jujur, baik oleh peserta maupun oleh panitia kompetisinya.(*)

  • Inspektorat Temukan Dugaan Penyelewengan ADD

    Inspektorat Temukan Dugaan Penyelewengan ADD

    TANGERANG, BANPOS – Inspektorat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten melaporkan menemukan dugaan penyelewengan alokasi dana desa (ADD) tahun 2022 di Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan hingga mencapai Rp600 juta.

    Kepala Inspektorat Kabupaten Tangerang Titin Wartini di Tangerang, Senin, membenarkan perihal dugaan penyalahgunaan dana desa dengan total kerugian negara mencapai ratusan juta itu berdasarkan hasil audit yang dilakukannya sejak Maret dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan pada April 2023.

    “Untuk Desa Malangnengah memang ada kasus terkait penggunaan dana desa,” katanya.

    Ia mengungkapkan, atas temuan itu pihaknya sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa setempat agar segera ditindaklanjuti dan dilakukan pengembalian kerugian itu.

    “Sekarang sedang proses tindak lanjut untuk penyelesaian,” kata dia.

    Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Tangerang, Suryanto menambahkan bahwa dalam penyelewengan anggaran itu berdasarkan temuannya terhadap pemeriksaan yang bersifat administrasi, pajak dan lain sebagainya.

    “Ternyata hasil pemeriksaan administrasi dan pajak itu langsung ditindak lanjuti dan selesai. Namun, saat pemeriksaan kas desa terdapat masalah,” katanya.

    Dia mengungkapkan, dari total temuan Rp600 juta lebih tersebut, jumlah pengembalian dana desa dari aparatur itu baru mencapai sekitar Rp79 juta.

    “Proses pengembalian sudah dilakukan oleh mereka (Desa Malangnengah) sejak dilakukan hasil audit itu. Dan sisa penggantian sekarang ini tinggal Rp521 juta lagi,” tuturnya.

    Kendati, pihaknya telah memberikan masa tenggat waktu pengembalian uang negara tersebut selama enam puluh hari ke depan.

    Namun, selama masa proses itu tidak melakukan pengembalian. Maka aparatur desa/kepala desa sebagai penanggung jawab dalam persoalan itu akan diserahkan ke aparat penegak hukum (APH).

    “Sekarang memang sudah melewati masa tenggat waktu. Tapi kita dahulukan upaya pemanggilan lagi (aparat Desa Malangnengah). Kalau nanti tidak juga mengembalikan kita akan serahkan ke pimpinan,” jelasnya.

    Secara terpisah, Kepala Desa (Kades) Malangnengah Tata Suharta mengakui adanya temuan terhadap penggunaan dana desa tahun anggaran 2022.

    Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan pengembalian sejumlah uang yang jadi temuan Inspektorat Kabupaten Tangerang itu.

    “Kita sekarang masih melakukan pengembalian, tapi Insyaallah saya selesaikan,” ungkap dia.

    Anggaran dana desa di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 sebesar Rp631,1 Miliar dengan rincian dari dana desa (DD) sebesar Rp315,9 Miliar yang bersumber dari anggaran pusat melalui anggaran pendapatan belanja Nasional (APBN), serta alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp130, 4 Miliar, dana bagi hasil pajak sebesar Rp166.2 miliar, dan dana bagi hasil retribusi sebesar Rp18.4 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tangerang, rata – rata per desa akan mendapatkan Rp1.5 sampai dengan Rp2 Miliar.

    Dana desa saat ini dialokasikan untuk kegiatan fisik dan non fisik dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga yang terdampak COVID19, sementara untuk alokasi dana desa (ADD) diperuntukan bagi penghasilan tetap (siltap) kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa, serta honor ketua dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD).(pbn/ant)

  • Aya Jangan Menangis

    Aya Jangan Menangis

    Mungkin karena sedang pergantian musim, akhirnya sekeluarga saya sakit demam dan pusing kepala sejak minggu kemarin. Bisa jadi karena tidak kuat dengan rasa sakitnya, anak-anak saya jadi sering menangis akhir-akhir ini.

    Tapi tulisan ini bukan soal anak yang menangis tersebut. Ini soal mahasiswa semester 5 yang sedang melakukan praktik kerja industri, dan tiba-tiba menangis bersamaan dengan anak saya. Sebut saja namanya Aya.

    Aya menjelaskan, bagaimana praktik kerja industri menurut mayoritas teman-temannya yang sudah/sedang melakukannya. Ia mengatakan bahwa dalam praktik tersebut, harus melihat bagaimana kerja-kerja industri, yang menurut versinya, harus bukan di dalam kantor, tapi terjun ke lapangan. Sedangkan dia saat ini praktiknya di dalam kantor.

    Saya mencoba menjelaskan bahwa dalam panduan yang dikeluarkan oleh kampusnya, disebutkan bahwa tidak harus seragam seperti itu praktiknya, namun Aya yang merupakan kelahiran 2004 atau bisa disebut Gen Z ini tetap kekeuh dan sedikit meneteskan air mata.

    Nanti dulu, jangan langsung melekatkan air mata dengan stereotype manja dan malas yang kerap dilabelkan kepada anak Gen Z. Aya yang saya tahu ini, memang cukup (terlalu) ‘serius’ jika berurusan dengan akademik. Hal ini yang menyebabkan, terlihat ada sedikit kekhawatiran bagi dia jika cara yang saya anjurkan, berdasarkan pengalaman saya, akan membuat nilai dia jelek atau versi dia adalah SALAH.

    Hasil survei dari Varkey Foundation untuk Gen Z menyatakan, kecemasan yang dihadapi oleh Gen Z mayoritas dipengaruhi oleh Uang, kemudian akademis, kesehatan dan keluarga. Lebih dari setengah responden atau sebanyak 51 persen mengatakan “uang” adalah satu dari tiga faktor utama yang berpengaruh pada rasa cemas mereka.

    Lalu sebanyak 46 persen merasa tertekan oleh kegiatan akademiknya di sekolah.

    Penyebab lain ketidakbahagiaan para anak muda ini adalah masalah kesehatan yang mengambil porsi 32 persen, keluarga 27 persen. Hanya sebanyak 30 persen dari responden Gen-Z ini yang merasa tak memiliki masalah dengan kesehatan emosi.

    Artinya, tak banyak masalah yang dipikirkan, tidak merasa cemas, diganggu, tidak dicintai, ataupun kesepian. Wajar saja, sebab hanya sebesar 17 persen Gen-Z yang mengaku mendapatkan tidur cukup, istirahat, dan refleksi.

    Faktor akademis yang menjadi peringkat kedua penyebab kecemasan dan ketidakbahagiaan Gen Z ini juga memberikan dampak tidak percayanya Gen Z terhadap pendidikan tinggi, setidaknya hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil survei Morning Consult, sebuah perusahaan teknologi riset, yang menyatakan, Sekitar 35 persen anggota dewasa Generasi Z yang disurvei mengatakan mereka cenderung tidak mempercayai pendidikan tinggi, mereka yang berusia 18-25 tahun yang termasuk dalam kelompok Generasi Z adalah yang paling tidak mempercayai pendidikan tinggi.

    David Stillman dan Jonah Stillman (2017) memberikan gambaran cukup komprehensif tentang karakter Gen Z. Dalam bukunya Gen Z @ Work: How The Next Generation is Transforming the Workplace, ayah dan anak ini mengidentifikasi tujuh karakter utama Gen Z, yaitu: figital, fear of missing out (FOMO), hiperkustomisasi, terpacu, realistis, Weconomist, dan do it yourself (DIY).

    FOMO yang merupakan satu dari 7 sifat unik Gen Z, yang saya rasa terdapat di Aya, sangat takut melewatkan sesuatu. Hal ini menyebabkan, Aya cenderung memiliki kekhawatiran kurang bergerak cepat/Tidak menuju arah yang benar. Selalu ingin melompat dan memastikan bahwa mereka tidak ketinggalan.

    Sebenarnya, jika dikelola dengan baik, FOMO ini menjadi satu hal yang baik dengan penguatan sifat unik realistisnya. Namun, terkadang ketakutan untuk tertinggal tersebut memang cenderung untuk mengabaikan keruntutan, kehati-hatian dan keseksamaan dalam melihat sesuatu, yang pada akhirnya justru menjebak Gen Z pada hal-hal yang tidak substansi.

    Walaupun cukup menyulitkan bagi saya untuk berhadapan dengan Aya versi Gen Z ini, namun sebagai milenial, saya tetap harus mempelajari bagaimana menghadapinya.

    Akhirnya untuk menenangkan Aya, setelah coba menjelaskan dengan ringkas sesuai panduan Praktik Kampusnya, saya langsung saja memberikan judul untuk artikel ilmiah luaran dari praktik ini.

    Aya jangan menangis lagi kalau dosen nanti nolak judul tersebut, soalnya saya milenial yang masih harus belajar menghadapi Gen Z.(*)