Penulis: Gina Maslahat

  • IKA-MADU Panyaungan Gelar Reuni Akbar        

    IKA-MADU Panyaungan Gelar Reuni Akbar    

      CIHARA,BANPOS – Ikatan Keluarga Alumni Madrasah Aliyah-Daarul Ulum (IKA-MADU) Panyaungan menggelar acara Reuni Akbar dengan mengangkat tema ‘Mempererat Kembali Tali Silaturahmi Antar Sesama Alumni’ bertempat di Villa Kuning Pantai Pasput Cihara, Selasa (10/05).

         Acara yang dihadiri ratusan abituren Madrasah Aliyah Daarul Ulum Panyaungan tersebut dilaksanakan secara khidmat dan penuh keakraban.

         Ketua Umum IKA-MADU Panyaungan, Ade Sumardi mengatakan, tujuan dari kegiatan ini tak lain untuk kembali mempersatukan dan mempererat tali silaturahmi antar alumni.

        “Kita harus tetap pertahankan IKA MADU ini agar tetap berkibar, tetap maju dan tetap ada secara turun-temurun,” ungkapnya.

         Ditambahkannya, dirinya beserta pengurus IKA-MADU sangat optimistis bahwa kedepannya akan membangun kerjasama dengan berbagai perusahaan baik pemerintah, BUMN maupun swasta. Hal ini menurutnya, guna mendorong tenaga kerja yang baru lulus sekolah/madrasah yang bisa direkrut oleh perusahaan.

         “Program penyaluran tenaga kerja ini merupakan sebagai salah satu program kerja kepengurusan IKA-MADU yang baru. Mohon do’a restu dan dukungannya dari para guru dan alumni,” tutur Sumardi.

          Sementara, mewakili sesepuh Ponpes Daarul Ulum Panyaungan, Kepala Madrasah Aliyah Daarul Ulum (MADU) Panyaungan, Ustadz Pahruroji Algazhali menegaskan, bahwa peran alumni sebagai tonggak utama untuk kemajuan lembaga pendidikan di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Daarul Ulum.

         “Peran-peran alumni ini sangat penting. Alumni adalah barang berharga bagi lembaga bagian dari civitas akademika. Karena alumni ini sebagai wajahnya dari pada suatu lembaga,” ujar Pahruroji.

         Putra keenam dari pendiri Ponpes Daarul Ulum Almarhum KH M Gadzhali Ismail ini berpesan, para alumni diharapkan terus berkiprah dalam karya di masyarakat untuk kemaslahatan daerah dan bangsa.

         “Kami berpesan kepada semua alumni untuk terus berkiprah di masyarakat. Dengan niatan dulu Lillahi Ta’ala khususnya dalam kemaslahatan daerah, bangsa dan negara,” paparnya. (WDO/pbn)

  • kunjungan Wisatawan Capai 219.917

    kunjungan Wisatawan Capai 219.917

    LEBAK, BANPOS – Selama libur lebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah tahun 2022, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 219.917 wisatawan dari berbagai daerah mengunjungi objek wisata yang ada di Kabupaten Lebak.

    Jumlah banyaknya wisatawan yang berkunjung itu diklaim melonjak tinggi jika dibanding dengan momen libur tahun sebelumnya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lebak, Imam Rismahayadin mengatakan, peningkatan pengunjung wisata ini tak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang memperbolehkan masyarakat pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing.

    “Tercatat mencapai 219.917 wisatawan berkunjung dan memadati objek wisata di Lebak baik wisata alam maupun buatan. Jumlah itu meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat hanya ribuan saja,” katanya, Selasa (10/5) kepada wartawan.

    Imam menjelaskan, penyebaran Covid-19 yang terus melandai, serta dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang melonggarkan kegiatan masyarakat yang tentunya dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan itu berdampak positif pada pemulihan ekonomi di pariwisata khususnya di Kabupaten Lebak.

    Membludaknya wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata pada libur Lebaran ini kata Imam, membuat realisasi target kunjungan wisatawan dipastikan akan tercapai untuk tahun 2022 ini. Jika melihat kondisi seperti ini (pengunjung membludak) pihanya optimis realisasi target capaian pengunjung tahun 2022 ini bisa terpenuhi.

    “Kami targetkan wisatawan tahun 2022 sebanyak 300.175 orang dengan rincian wisata nusantara sebanyak 300 ribu dan wisata mancanegara (wisman) sebanyak 175 orang,” jelasnya.

    Selain sosialisasi serta promosi wisata yang terus digencarkan oleh Disbudpar Kabupaten Lebak ke sejumlah daerah di berbagai event baik di Banten maupun di beberapa daerah lain di Indonesia serta adanya kebijakan pemerintah yang melonggarkan kegiatan masyarakat ini berdampak positif.

    “Penataan sarana serta diperkuat dengan koordinasi pengelola dan anggota Balawista selaku penjaga keamanan pantai dan promosi wisata yang terus dilakukan, berdampak positif dengan peningkatan jumlah pengunjung pada libur Lebaran ini,” ungkapnya.

    Menurutnya, walau jumlah pengunjung wisata dari H+1 hingga H+7 terus memadati objek wisata khususnya di wisata pantai, tidak ada kasus laka laut yang terjadi.

    “Artinya, dengan disiapkannya petugas diantaranya Balawista yang dapat memberikan informasi serta imbauan agar pengunjung bisa mematuhi setiap aturan saat akan bermain di wilayah pantai berjalan baik dan efektif,” tegasnya.

    Sementara Koordinator Balawista Kabupaten Lebak, Rendy Maulana mengungkapkan, hingga H+7 wisatawan masih memadati sejumlah objek wisata pantai di Kecamatan Bayah, Malingping dan sekitarnya, walaupun jumlahnya berkurang dibandingkan hari sebelumnya.

    “Pengunjung cukup ramai, dan Alhamdulillah untuk laka laut hingga H+7 nihil. Ini adalah bukti koordinasi antar pihak terkait berjalan baik dan lancar,” ungkapnya. (Her/PBN

  • Nyaris Rp1 Miliar Kerugian Bencana

    LEBAK, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mencatat estimasi kerugian materi mencapai Rp800 juta sebagai dampak dari bencana angin puting beliung yang menerjang tiga desa di Kecamatan Gunungkencana.

    Selain memberikan bantuan kedaruratan, rencana usulan bantuan stimulan ke pemerintah daerah. BPBD Lebak kini terus melakukan penanggulangan dampak bencana tersebut.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan, hasil update data terbaru dampak bencana angin puting beliung yang menerjang Kampung Dederan RT 007/003, Kampung Lebak Siuh RT 008/004 Desa Gunungkencana, dan Kampung Cilutung RT 001/001 Desa Sukanegara itu, sedikitnya terdapat 93 rumah rusak, 1 bangunan SDN I Gunungkencana dan beberapa fasilitas umum.

    “Hasil monev (monitoring dan evaluasi) Selasa (10/5) terdapat 93 unit rumah terdampak, 1 ruang IPA SDN 1 Gunungkencana atapnya hilang, kaca jendela Majelis Taklim Miftahul Jannah pecah, Kanopi gedung PGRI ambruk, kerusakan bagian atap Puskesmas Gunungkencana dan atap gedung eks UPTD PUPR Kabupaten Lebak rusak. Semnetara untuk kerugian materi diperkirakan kurang lebih Rp800 juta,” katanya.

    Menurut Febby, selain rumah, ada satu warga bernama Icang (65) warga Kecamatan Gunungkencana terpaksa harus dilarikan ke Puskesmas terdekat akibat syok yang disertai riwayat penyakit jantung.

    “Kondisinya saat ini sudah kembali sehat dan sudah diperbolehkan pulang,” ucapnya.

    Untuk pemulihan, kata Febby hingga saat ini anggota BPBD yang dibantu oleh sejumlah relawan terus disiagakan untuk melakukan pertolongan, pendataan dan verifikasi rumah dan fasilitas umum lainnya yang terdampak. Untuk membantu masyarakat yang rumahnya terdampak anggota masih disiagakan di lokasi.

    Febby menjelaskan, tidak hanya itu, anggota BPBD digencarkan untuk melakukan pendataan dan memverifikasi rumah yang terdampak yang selanjutnya akan diusulkan ke pemerintah daerah terkait bantuan stimulan.

    “Kita laporkan terlebih dahulu dengan data yang konkret, selanjutnya nanti bagaimana kebijakan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya,” jelas Febby.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Budi Santoso mengatakan, pemerintah daerah akan terus melakukan pemulihan dampak dari bencana alam puting beliung, mulai dari pembuatan posko, dapur umum serta akan diusulkan mendapat bantuan stimulan.

    “Untuk memenuhi kebutuhan korban dan juga tenaga relawan yang mulai membantu perbaikan rumah posko bencana didirikan di Kantor Kecamatan Gunungkencana. Semalam sudah di drop logistik dan hari ini juga datang dari Kemensos, BPBD Provinsi serta donasi dari pihak ketiga,” katanya.

    Masih kata Budi, pemerintah daerah dipastikan akan memberikan bantuan stimulan kepada pemilik rumah yang terdampak bencana angin puting beliung. Kendati demikian, proses tersebut akan melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu sebelum diserahkan ke Bupati.

    “Tim dari BPBD, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial sekarang ini sedang menyusun klasifikasi tingkat kerusakan. Selanjutnya hasil verifikasi nanti akan diusulkan ke ibu bupati sebagai langkah bantuan stimulan untuk perbaikan rumah sesuai tingkat kerusakan,” jelasnya

    Sementara terkait bencana angin puting beliung yang terjadi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kepada wartawan menyampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lebak sedang berada pada masa peralihan musim dari penghujan ke musim kemarau. Koordinator Data dan Informasi pada BMKG Kelas 1 Serang Tarjono menjelaskan, cuaca ekstrem berpotensi terjadi pada masa peralihan musim.

    Dikatakan Tarjono, awan Cumulonimbus itu dapat berpotensi menimbulkan hujan deras, hujan deras disertai angin kencang, angin kencang, angin puting beliung, bahkan yang lebih ekstrim dapat terjadi hujan es.

    “Ini disebabkan banyak pertumbuhan awan konvektif seperti awan Cumulonimbus (Cb). Potensi cuaca ekstrem terjadi selama masa peralihan musim, dan dapat terjadi di daerah mana saja. Prakiraan awal musim kemarau tahun 2022 di Provinsi Banten, wilayah Lebak ini baru akan memasuki awal musim kemarau pada bulan Juni,” katanya.(Her/PBN)

  • Program Pengurangan Pengangguran Terbentur Anggaran

    SERANG, BANPOS – BPS  mengungkapkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada periode Februari 2022 berada di ranking pertama di Indonesia. “TPT Februari 2022 sebesar 8,53 persen, turun 0,48 persen poin dibanding dengan Februari 2021,” kata Kepala BPS Banten, Dody Herlando dalam rilisnya,  Senin (9/5).

    Meski jumlah angkatan kerja turun, namun TPT terbanyak di Indonesia ternyata ditempati oleh Provinsi Banten. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 5,91 juta orang, turun 340,76 ribu orang dibanding Februari 2021,” katanya.

    “Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,80 persen poin,” jelas Dody.

    BPS Banten mengungkap, bahwa penduduk yang bekerja sebanyak 5,41 juta orang. Angka tersebut turun sebanyak 281,61 ribu orang dibandingkan Februari 2021.

    Sedangkan lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kata dia, persentase terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan 4,07 persen poin

    Dan untuk sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (2,77 persen poin),” katanya.

    Dihubungi melalui telepon genggamnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  Banten, Septo Kalnadi mengungkapkan, meningkatkan angka pengangguran itu paling utama dipengaruhi Covid-19. Karena banyak perusahaan-perusahaan melakukan pengurangan karyawan.  “Misalnya PT Nikomas di Cikande ada pengurangan order, sehingga pengurangan karyawan,” katanya.

    Selain itu Disnakertrans, bukan satu-satunya organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait langsung dengan angka pengangguran.

    “Sektor pariwisata dan UMKM itu juga yang menyerap ketenagakerjaan. Kami sudah berupaya, berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan, supaya menyampaikan informasi lowongan pekerjaan ke dinas tenaga kerja terdekat. Namun jumlah lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan tingginya angka pencari kerja,” jelasnya.

    Tak hanya itu saja, Septo juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten  menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, terutama di tingkat SMK melakukan link and match dengan dunia industri. “Saat ini juga sedang dibentuk tim koordinasi antar OPD untuk penyelenggara pelatihan ketenagakerjaan secara terpadu, namun belum berjalan karena terbentur anggaran,” terangnya.(RUS/PBN)

  • KPK dan Kejati Petieskan Kasus Stadion ‘Kasbon?’

    KPK dan Kejati Petieskan Kasus Stadion ‘Kasbon?’

    SERANG, BANPOS – Perkara kasus dugaan korupsi pada pengadaan lahan Sport Center Banten saat ini sudah ditangani langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah itu bahkan disebut telah turun lebih dahulu dibandingkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

    Terkait hal tersebut, Kejati Banten menyatakan tidak menghentikan penyidikan, namun saling melengkapi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut bersama KPK. Akan tetapi, sayangnya hingga saat ini kasus tersebut terkesan tidak ada kemajuan, sehingga masyarakat mempertanyakan bagaimana perkembangan dari permasalahan tersebut.

    Diketahui, Kejati Banten pada tahun 2020 menjadikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Sport Center sebagai kasus prioritas untuk diselesaikan, bersamaan dengan sejumlah kasus lainnya yakni genset RSUD dan internet desa.

    Terakhir kali, Kejati Banten mengklaim telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Salah satunya bahkan merupakan petinggi Partai Golkar di Banten, Fahmi Hakim.

    Sementara diketahui, hasil audit kerugian keuangan negara  atas lahan Sport Center yang kini berubah nama menjadi Banten International Stadium (BIS) mencapai Rp86 miliar.

    Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada dalam siaran persnya, Senin (9/5) mengungkapkan, ada persoalan serius yang luput dari perhatian. Yakni kasus korupsi pembebasan lahan sport center yang menghabiskan anggaran Rp147 miliar, dengan kerugian negara Rp68 miliar.

    “Perkaranya sesungguhnya sudah masuk ke penyidikan tahun 2019, tapi dipeti es kan (tidak di SP3- kan) alias mangkrak di Kejati,” kata Uday.

    Ia menjelaskan, saat itu sejumlah pihak yang diduga kuat terlibat sudah bolak-balik diperiksa. Mereka adalah FH, H, N, YR, E, B dan MH.

    “Dokumen lengkap pun ada di Pidsus (Pidana Khusus) Kejati. Termasuk kwitansi pembelian dari warga atas nama YR, AA, DP, dan MH,” terangnya.

    Uday mengungkapkan, seharusnya lahan tersebut tidak boleh dibebaskan. Sebab status dasarnya HGB (Hak Garap). Sehingga total loss kerugiannya Rp147 miliar,  sedangkan hasil audit disebutkan Rp86 miliar.

    “Ini catatan Penting untuk Pak Leo Simanjuntak sebagai Kepala Kejati Banten baru beserta jajarannya. Uang Rakyat sebesar itu harus diselamatkan !,” katanya.

    Terpisah, Kasi Penkum pada Kejati Banten, Ivan H. Siahaan, mengatakan bahwa pihaknya sudah tidak melanjutkan penyidikan terkait dengan kasus dugaan korupsi lahan Sport Center. Alasannya, kasus itu saat ini tengah ditangani oleh KPK.

    “Itu sudah ditangani KPK. Sudah lama mereka menanganinya,” ujar Ivan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (9/5).

    Akan tetapi, Ivan membantah penggunaan bahasa pemberhentian kasus. Hanya saja antara Kejati Banten dan KPK akan saling melengkapi.

    “Bukan dihentikan, tapi kami dan KPK bareng-bareng lah saling melengkapi,” ungkapnya.

    Sementara itu, Peresmian BIS sempat diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Wilayah Serang. Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk dan menjuluki stadion kebanggaan WH tersebut sebagai ‘Stadion Kasbon’.

    Berdasarkan pantauan, salah satu rangkaian agenda peresmian BIS yakni gowes santai dari KP3B menuju BIS, sempat terhambat oleh hujan yang cukup deras disertai petir. Namun tidak mau mengganggu jadwal yang telah ditentukan, pelaksanaan gowes santai itu pun tetap dilaksanakan di bawah derasnya hujan.

    WH pun terlihat membuka acara tersebut sebagaimana yang telah direncanakan. Dipayungi oleh dua anak buahnya, WH melepas para warga peserta gowes santai untuk berangkat ke BIS, ditandai dengan mengangkat bendera kotak putih hitam.

    Ketua Umum Kumala PW Serang, Fauzul Hakim, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh pihaknya merupakan bentuk kekecewaan terhadap pembangunan Sport Center. Pasalnya, pembangunan Sport Center itu dinilai telah merampas hak UMKM untuk pemulihan ekonomi.

    “Itu kan anggaran pinjaman dari PT SMI yang seharusnya untuk pemulihan ekonomi. Cuma kok kenapa ketika UMKM menjerit kesusahan mencari modal, malah uang pinjamannya digunakan untuk membangun Sport Center,” ujarnya kepada BANPOS.

    Ia menuturkan, pada awal penentuan utang SMI untuk membangun Sport Center, pihaknya sudah sering melakukan penolakan. Namun Pemprov Banten berdalih jika pembangunan Sport Center dapat menciptakan lapangan kerja hingga sebanyak 7.500 orang.

    “Nah analoginya, 7.500 itu emang mau bangun apa? Bangun candi? Sport Center itu kan pekerjaan yang harus dilakukan dengan alat berat, jadi tidak logis tuh pembangunan tersebut disebut sebagai program padat karya,” tegasnya.

    Pembangunan yang berasal dari utang itu pun menurutnya merupakan warisan beban yang diberikan oleh WH kepada masyarakat Banten. Terlebih tenor pembayarannya akan membebani sampai 10 tahun ke depan.

    “Jadi ini malah meninggalkan beban utang kepada masyarakat. Ini dilakukan dengan di akhir masa jabatan WH dan Andika. Pertanyaannya, siapa yang membayarkan utang itu? Tentu masyarakat Banten,” tuturnya.

    Di sisi lain, dirinya mengaku peresmian yang dilakukan oleh Pemprov Banten terkesan memaksakan diri. Menurutnya, WH-Andika sengaja memaksakan pelaksanaan peresmian di akhir masa jabatannya, agar memiliki kesan bahwa Sport Center merupakan mahakarya mereka berdua.

    “Apalagi ini sedang arus balik dari luar kota. Ini sudah pasti akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Ini juga seolah-olah upaya untuk menutupi berbagai kebobrokan WH-Andika, misalkan pada kasus korupsi dan tingkat pengangguran,” ucapnya.

    Acara gowes santai ini juga terlihat beberapa kali mengalami kemacetan dikarenakan banyaknya peserta dalam peresmian stadion ini.

    Terakhir, pihaknya pun menuntut kepada Pemprov Banten agar dapat mempublikasikan anggaran pembangunan Sport Center secara transparan. Sebab menurutnya, sampai saat ini belum ada publikasi yang transparan atas pembangunan tersebut.

    Berdasarkan informasi yang didapat pada situs LPSE Provinsi Banten, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan peresmian BIS menyerap anggaran hingga Rp2,2 miliar. Adapun pagu anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp2,4 miliar.

    Dibuka pada tanggal 8 Maret 2022, lelang dengan nama tender Event Organizer Peresmian Sport Center tersebut diikuti sebanyak 61 peserta. Berlangsung hingga 21 April 2022, tender milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Banten itu pun dimenangkan oleh PT. Solindo Duta Praga, perusahaan yang berbasis di Jakarta Selatan.(RUS/DZH/PBN)

  • WH Bantah Keterlibatan Kerabat

    SERANG, BANPOS – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), melalui kuasa hukumnya menyampaikan hak jawab atas dua pemberitaan BANPOS yang dinilai telah merugikan nama baiknya. Kedua berita tersebut berjudul ‘Perampok di Lingkaran WH?’ dan ‘Peran Menantu WH dalam Gerombolan Bajak Pajak Dipertanyakan.’

    Dalam hak jawabnya, WH yang diwakili kuasa hukumnya menyampaikan bahwa kapasitas para tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan yang disebut oleh narasumber BANPOS sebagai orang dekat, kerabat atau orang kepercayaan WH, diklaim merupakan itikad buruk dalam pemberitaan dan tidak melalui proses verifikasi.

    “Para tersangka yang kini sedang menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten tersebut tidak dapat dikaitkan perbuatan delik pidananya tersebut dengan jejak aktivitasnya sebagai Relawan Pendukung WH dalam Pilkada Gubernur Banten Tahun 2017 yang lalu,” ujarnya.

    Kendati demikian, diakui bahwa tersangka yang dimaksud oleh BANPOS dalam pemberitaan tersebut memang merupakan relawan pendukung WH. Akan tetapi, kuasa hukum WH menilai seharusnya digunakan kata ‘oknum’ karena tidak sesuai mentalitas pendukung WH yang diklaim pemberantas korupsi.

    “Namun, apabila hendak diinformasikan mengenai jejak aktivitas para tersangka tersebut, maka mereka dimaksud adalah sebagai Oknum Relawan Pendukung WH yang tidak menjalankan “Mentalitas” Relawan Pendukung WH yaitu tegas dan konsisten dalam melakukan pemberantasan korupsi di bumi Banten,” katanya.

    Klaim itu disebut terbukti tatkala visi, misi dan janji politik yang telah ditetapkan dalam Pilkada Gubernur Banten 2017 dan telah diimplementasikan oleh WH dalam kedudukannya sebagai Gubernur Provinsi Banten dalam aspek pemberantasan korupsi di segala sektor di Banten.

    “Yaitu telah memberikan hasil yang positif dan berkontribusi baik bagi taraf kehidupan dan meningkatkan martabat masyarakat Banten yang hingga kini dapat melepaskan diri dari jeratan korupsi, kolusi dan nepotisme dinasti dan birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten,” klaimnya.

    Disebutkan pula bahwa Pemprov Banten telah mendapatkan apresiasi dari KPK dalam hal melakukan upaya pencegahan korupsi, sebagaimana surat ucapan terima kasih KPK pada Peringatan Hari Korupsi Dunia (Harkodia) 2019.

    “Pemerintah Provinsi Banten telah menerima penghargaan dalam Kategori Pemerintah Provinsi atas Capaian Implementasi Pencegahan Korupsi,” tuturnya.

    Dalam hal pemeriksaan kasus dugaan pembajakan pajak di Samsat Kelapadua, pihaknya pun keberatan apabila proses hukum yang sedang berjalan, diklaim telah di-framing seperti ada peran kekerabatan dengan keluarga WH dalam dugaan kasus dimaksud.

    “Dengan mengesampingkan pemberitaan atau tidak melakukan verifikasi terhadap tugas pokok dan fungsi Kepala UPT Samsat Kelapa Dua dalam mendukung pemeriksaan yang kini sedang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten berupa pencegahan dan penindakan dugaan tindak pidana penggelapan pajak di Instansi yang dipimpinnya,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, kuasa hukum meminta kepada BANPOS agar menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah yang dianggap oleh mereka tidak dijalankan oleh BANPOS, dalam pemberitaan terhadap para tersangka dan pihak lainnya sampai ada putusan hakim yang bersifat tetap.

    “Terakhir, sebagai harapan dari Klien kami yang juga merupakan harapan warga Banten kesemuanya adalah dengan adanya proses pemeriksaan hukum yang saat ini sedang dijalankan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Bumi Banten, wajib untuk didukung dan dikawal bersama agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya dan menjadi contoh teladan tidak adanya Kolusi maupun Nepotisme dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Banten dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum demi perubahan Banten yang semakin maju dan lebih bermartabat,” tandasnya. (DZH/PBN)

  • Jalan Juanda Diharapkan Dihibahkan 

    Jalan Juanda Diharapkan Dihibahkan 

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) masih menunggu keputusan dari PT Angkasa Pura (AP) II terkait perbaikan Jalan Ir Juanda di Kecamatan Batuceper. Hal ini menyusul keluarnya 4 rekomendasi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang atas permintaan legal opinion atau pendapat hukum atas perbaikan jalan tersebut.

    Demikian diungkapkan oleh Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, Muhammad Ikhsan. Dia mengatakan, AP II tengah membahas untuk memilih empat rekomedasi itu.

    “Jadi setelah opsi (rekomendasi Kejari) itu disampaikan ke pihak AP II sekarang sedang dibahas di AP II, mereka akan milih opsi yang mana,” ujarnya, Senin, (9/5).

    Diketahui, Pemkot Tangerang berencana memperbaiki jalan Ir Juanda dan Garuda. Sebab kondisinya yang telah rusak. Namun rencana itu terkendala oleh izin dari AP II yang merupakan pemilik dari aset lahan jalan tersebut. Pemkot Tangerang tidak bisa membangun jalan di atas lahan yang bukan miliknya.

    Oleh sebab itu, Pemkot Tangerang meminta rekomendasi dari kejaksaan. Kejari Kota Tangerang pun telah mengeluarkan empat rekomendasi. Diantaranya skema pertama adalah pembelian aset AP II yakni Jalan Juanda oleh Pemerintah Kota Tangerang. Sehingga Pemkot memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan jalan tersebut.

    Skema kedua adalah perbaikan jalan dilakukan Pemkot Tangerang dengan sistem hibah. Pemkot harus mengubah keterangan anggaran di APBD dari belanja modal maupun pemeliharaan kepada hibah. Sebab hasil perbaikan akan diserahkan kepada Angkasa Pura II sebagai asetnya.

    Skema ketiga adalah AP II menghibahkan aset jalan tersebut kepada Pemkot Tangerang. Hal ini bisa dilakukan AP II berupa pemindahan aktiva aset namun harus melalui proses persetujuan dari pimpinan yakni Kementerian BUMN. Skema keempat adalah perbaikan menggunakan dana CSR oleh AP II.

    “Nanti kita ingatkan dulu bagaimana apakah sudah ada progres belum hasil pembicaraannya,” kata Ikhsan. Dia menjelaskan dari 4 rekomendasi itu, Pemkot Tangerang telah memetakan, begitu pula dengan AP II,” kata Ikhsan.

    “Dari sisi Pemkot kita juga lagi bahas opsi mana yang akan diambil sesuai dengan perundang-undangan. Nah dari empat opsi ini AP juga lagi bahas nih mana yang akan diambil. Nanti dipertemukan,” katanya.

    Dari opsi membeli aset, kata Iksan rasa Pemkot Tangerang tidak akan melakukan itu. Sebab diperkirakan akan terlalu mahal. Kendati, Pemkot Tangerang telah menyediakan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut sebesar Rp 16 miliar.

    “Jadi memang kalau beli aset otomatis kita belum, kita nggak mungkin ke arah sana karena relatif mahal, kita akan ambil alternatif yang enggak terlalu memakan APBD kita,” katanya.

    Pemkot Tangerang lebih berharap, AP II menghibahkan asetnya itu. Sehingga, Pemkot Tangerang dapat memperbaikinya. Sebab, AP II tidak usah mengeluarkan dana untuk perbaikan jalan. “Kalau mereka hibahkan tanahnya ke kita lalu kita yang melaksanakan perbaikan. Otomatis AP II tidak mengeluarkan Biaya lagi karena kita yang laksanakan pembangunan dan pemeliharaan,” tutur Ikhsan.

    Hal ini katanya akan saling menguntungkan. Dari sisi Pemkot Tangerang banyak masyarakat yang menggunakan jalan tersebut. Sedangkan dari sisi AP II, jalan itu menjadi alternatif non tol menuju Bandara Soekarno-Hatta.

    “Harusnya menguntungkan untuk Pemkot karena banyak masyarakat kota Tangerang yang gunakan jalan itu , tapi bagi bandara itu jalur alternatif non tol ke bandara ya mau nggak mau lah,” pungkasnya.

    Sementara hingga berita ini dipublis, belum mendapat konfirmasi dari AP II. Vp Of Asset Management PT Angkasa Pura II Kelik Hari Purwanto belum merespon saat dihubungi. (IRFAN/BNN)

  • PTM Masih 50 Persen

    Pascalibur panjang, kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa di sekolah yang semula kegiatan KBM akan dimulai pada Senin (9/5) diperpanjang hingga Kamis (12/5).

    Diperpanjangnya libur sekolah yang menjadi Keputusan Kementerian Pendidikan itu dilakukan untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas pada arus balik Lebaran.

    “Insyaallah KBM sekolah di semua jenjang baru akan dimulai pada tanggal 12 Mei 2022. Iya itu keputusan Kementerian Pendidikan,” kata Kabid SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Lebak, Ibnu Wahidin kepada wartawan, Senin (9/5).

    Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak kata Ibnu, telah menyampaikan perpanjangan waktu libur tersebut ke seluruh sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Lebak. “Pak Kadis langsung yang menyampaikan, iya sudah,” katanya

    Ia menjelaskan, terkait dengan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah, meski Kabupaten Lebak PPKM berada pada level 2, masih dilakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yakni sebanyak 50 persen.

    “Dilihat dari kondisi Covid-19, PTM memang bisa 100 persen, tetapi kita masih menerapkan PTM 50 persen,” jelasnya.

    Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lebak Humaedi Hakim mengatakan hal serupa, bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka di madrasah yang ada di wilayah Kabupaten Lebak dimulai pada tanggal 12 Mei. Itu dilakukan sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI.

    “Surat edaran itu yang menjadi dasar pembelajaran untuk siswa-siswi madrasah se-Kabupaten Lebak masuk tanggal 12 Mei 2022,” katanya.

    Seorang guru Pendidikan Anak Usia Dini RA Assolihin di Kecamatan Cikulur Dian Mulyani mengungkapkan, sebagai pendidik pihaknya akan selalu mengikuti kebijakan pemerintah. Ia mengaku, bahwa pihaknya telah mempersiapkan kegiatan pada Senin (9/5). Namun, lataran adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI dari Kemenag Lebak, PTM di RA Assolihin akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei.

    “Iya tentu kami harus mengikuti itu kan kebijakan pemerintah. Ya tadinya kami sudah mempersiapkan untuk PTM, karena ada kebijakan tersebut PTM akan dilaksanakan pada 12 Mei sesuai anjuran pemerintah,” katanya. (Her/PBN)

  • Pegawai Ekspedisi Jadi Korban Begal Ponsel

    TANGERANG, BANPOS – Seorang pegawai jasa ekspedisi menjadi korban perampasan ponsel di Jalan KH Hasyim Asy’ari, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Peristiwa ini terjadi pada Minggu, (8/5) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

    Kabar ini pun viral di media sosial. Sejumlah akun media sosial mengabarkan pemuda itu merupakan korban pembegalan.  Dari video berdurasi 4 detik yang diterima, pemuda itu tergeletak di aspal. Korban dalam kondisi bertelanjang dada berlumur darah sembari berteriak-teriak.

    Kapolsek Cipondoh, Kompol Ubaidah membernarkan kabar tersebut. Pihaknya masih menyelidiki peristiwa itu. Dia menjelaskan awal korban tengah berdiri di pinggir jalan sekitar lokasi tersebut sembari menggenggam ponsel. Tiba-tiba, komplotan berjumlah tiga orang menggunakan motor menghampiri korban.

    “Tiba-tiba datang tiga orang menggunakan satu motor menghampiri beliau (korban). Karena situasi di situ juga sedang sepi-sepinya, jadi dua orang turun dari motor, satu menunggu di motor,” ujarnya, Senin, (9/4).

    Pelaku pun memanfaatkan situasi yang sepi. Ponsel korban pun langsung dirampas saat dia lengah. Korban pun sempat melawan namun tak imbang dengan jumlah pelaku. “Yang satu lihat situasi yang satunya ngerampas HP korban. Tapi karena sempat ada perlawanan dari korban, jadi yang pantau situasi ikut bantu dorong korban,” katanya.

    Ubaidillah mengungkapkan, dalam peristiwa ini korban tidak mendapat kekerasan. Dia hanya di dorong hingga tersungkur. Korban pun mengalami luka di bagian tangan dan pelipis mata.

    “Karena di sekitar lokasi sedang ada pembangunan gitu ya, jadinya pas jatuh terkena aspal dan batu-batu kecil karena ada bangunan itu akhirnya lecet,” katanya.

    Pasca kejadian ini, polisi kata Ubaidillah langsung bergerak menyedikinya. Dari pendalaman di kamera pengawas atau CCTV dan keterangan saksi para pelaku melarikan diri ke arah Batuceper. Ketiga merupakan laki-laki namun identitasnya masih belum diketahui. “Jadi mohon doanya, karena kita juga masih dalam proses penyelidikan,” ungkapnya.

    Sedangkan korban langsung dilarikan ke rumah sakit Sari Asih Cipondoh untuk mendapat penanganan medis. “Sehabis kejadian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sari Asih. Personel juga turun ke sana,” pungkasnya. (IRFAN/BNN)

  • Waterpark Binuangeun Pilihan Wisata Alternatif Warga

          BINUANGEUN, BANPOS – Karena masih libur sekolah, Waterpark Binuangeun yang berada di Desa Muara diserbu pengunjung. Tempat rekreasi yang menyajikan beragam wahana mainan itu jadi perhatian.

          Saat ditemui di lokasi, pengelola wisata Water Park Binuangeun, Endang Fauroni mengatakan, waterpark yang memiliki luas sekitar 6.300 meter persegi itu bernuansa dua alam sungai.

          “Ini cukup menarik, karena disamping aksesnya pinggir jalan nasional, ini juga jarang ada di tempat tempat lain, terutama view pantainya. Sehingga konsep waterpark yang kami bangun ini kita kombinasikan dengan wisata pantainya. Saya meyakini ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ternyata respon para wisatawan juga demikian,” kata Endang, Senin (09/05).

         Diungkapkan Endang, Waterpark Binuangeun ini dilengkapi dengan kantin-kantin serta gazebo dengan pemandangan pantai. Sehingga, tak jarang para pengunjung yang datang hanya untuk menikmati istirahat di gazebo sambil menatap pemandangan pantai yang begitu indah.

          “Disini ada kantin, pengunjung yang datang kesini itu tidak hanya yang ingin berenang, bahkan sebagian ada yang ingin menikmati pemandangan pantai dan gazebo dan juga bisa pesan makanan ikan laut segar,” tuturnya.

          Mantan Kepala Desa Muara Binuangeun ini mengapresiasi atas dukungan pemerintah Kabupaten Lebak. Lantaran, ungkapnya, destinasi wisata yang pada tanggal 21 Desember 2021 sempat diresmikan oleh Kadisbudpar Lebak ini mendapat dukungan yang luar biasa dari pihak pemerintah.

           “Yang buat saya bangga dan termotivasi yaitu dukungan dari pemerintah yang sangat luar biasa. Jadi, jargon pemerintah untuk mengembangkan wisata itu bukan omong kosong belaka. Tapi real dan pemerintah mendukung apa yang menjadi konsep dan cita-cita kita itu di support dan didukung, akhirnya semua pihak sangat mendukung water park ini,” ungkap Endang.

          Adapun terkait keamanan dan kenyamanan, kata Endang, pihaknya rutin melakukan imbauan kepada para pengunjung, bahkan ia pun menambah personil saat hari ramai pengunjung,

           “Selang satu jam selalu mengimbau untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, agar kita bersama-sama untuk mengawasi anak-anak yang sedang bermain. Selain itu kita menambah pula karyawan pada momen-momen tertentu. Semua karyawan asli orang Desa Muara binuangeun,” paparnya.

           Terpisah, seorang turis asal Belgia bernama Alexis dalam bahasa Inggris menutur sangat senang dan mengagumi Waterpark Binuangeun tersebut, “Bagus, air sirkulasinya juga bagus. Berenang di air tawar sambil memandang laut lepas. Ini unik dan bisa membuat saya kagum,” tuturnya. (WDO)