Penulis: Gina Maslahat

 

SERANG, BANPOS – Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kasemen, Roby Syahri, menyalurkan bantuan Alquran di seluruh masjid dan musholla di wilayah Pemerintahan Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Senin (18/4). Sejumlah Alquran itu merupakan bentuk sumbangan yang diberikan oleh salah satu pasangan pengantin di Kasemen.

“Kami menyalurkan Alquran kepada seluruh masjid dan mushola yang ada di wilayah pemerintahan Kecamatan Kasemen. Alquran ini adalah sumbangan yang diberikan dari salah satu pasangan pengantin dan yang dibantu juga dari pihak Kecamatan,” ujar Roby, di sela-sela kegiatan penyaluran Alquran.

Ia menjelaskan, sejumlah Alquran itu juga beberapa diantaranya merupakan bantuan dari pihak Kecamatan Kasemen. Roby berharap, Alquran itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan manfaat untuk kepentingan umat.

”Semoga apa yang bisa kami berikan bisa bermanfaat untuk kepentingan umat, khususnya warga masyarakat di wilayah Kecamatan Kasemen kota Serang,” tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sejumlah masjid dan mushola di wilayah Kasemen terdampak banjir. Sehingga tidak sedikit dari perlengkapan ibadah dan Alquran di dalam masjid dan mushola tersebut terendam air dan rusak.

“Dengan adanya penyaluran Al-Qur’an ini diharapkan dapat sangat membantu masyarakat, khususnya di mushola dan masjid yang sebelumnya telah terdampak banjir di awal Maret kemarin, yang saat itu telah banyak masjid yang terendam air sehingga menyebabkan telah banyak Alquran yang rusak,” tandasnya.

Salah satu perwakilan penerima bantuan Alquran, Uyung, mengungkapkan bahwa bantuan Alquran itu sangat cukup membantu untuk lebih giat lagi belajar membaca dan mempelajari ilmu Alquran.

“Terimakasih sudah dibantu, Alquran di sini sudah rusak akibat banjir (Maret) kemarin, ini sangat membantu jamaah di mushola kami,” ungkap pemuda masjid di wilayah kelurahan Banten ini. (MUF/AZM)

kepsyen

 

SERANG, BANPOS – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten akan menyiagakan sebanyak 199 relawan dan juga 9 ambulans, dalam rangka menyambut pelaksanaan momentum mudik pada hari raya Idul Fitri tahun ini.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua PMI Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah, saat menggelar Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana dan Siaga Lebaran 2022, Selasa (19/4/2022). Apel tersebut dijadikan simbolis pelepasan para relawan yang akan membantu arus mudik lebaran tahun ini.

“Total ada 199 relawan dan sembilan ambulans kami turunkan bersama PMI kabupaten/kota, tentu akan bergabung dengan unsur pemerintah dan TNI-Polri di 36 posko mudik,” kata Tatu di Markas PMI Banten.

Menurut Tatu, apel siaga lebaran rutin dilakukan oleh PMI Banten, bersama para relawan dari delapan PMI kabupaten/kota, dengan mengundang unsur pemerintah daerah dan juga unsur TNI-Polri.

“Kami cek kesiapan personel dan armada ambulans. Dan kami siap membantu pemerintah, memberikan pelayanan kepada para pemudik,” ujarnya.

Para relawan yang diturunkan, kata Tatu, sudah mendapatkan pelatihan, terutama dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Termasuk pelayanan ambulans jika dibutuhkan masyarakat di posko siaga lebaran.

Menurut Tatu, arus mudik tahun ini diprediksi mengalami peningkatan. Sebab selama dua tahun, pemerintah melarang mudik bagi masyarakat yang akan pulang kampung saat lebaran.

“Kami berharap, arus mudik tahun ini berjalan tertib, lancar dan aman. Tentu dengan aturan yang sudah ditetapkan, dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait stok darah di unit donor darah (UDD) PMI kabupaten/kota, Tatu memastikan aman. “Insya Allah aman untuk di Banten. Walaupun ada UDD kabupaten/kota yang kurang stok darah, tetapi bisa dipenuhi oleh UDD yang lainnya,” tandasnya. (DZH/AZM)

 

SERANG, BANPOS – Para pegawai honorer di lingkungan Pemkot Serang dipastikan tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini. Sebab, THR yang disediakan oleh Pemkot Serang hanya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) saja. Hal ini berbeda dengan Pemprov Banten yang turut menganggarkan THR untuk para pegawai honorer.

Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan, mengatakan bahwa untuk THR di lingkungan Pemkot Serang sudah dapat diajukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai Rabu (20/4) hari ini.

“Mulai besok (hari ini) sudah bisa diajukan. (Peraturan Walikota) sudah di bagian hukum, dan rencana hari ini (kemarin) ditandatangani,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS melalui pesan WhatsApp, Selasa (19/4).

Wachyu menuturkan, jika OPD mulai mengajukan pencairan THR pada Rabu hari ini, maka diperkirakan THR akan cair maksimal dua hari kemudian. Sehingga, THR untuk para pegawai Pemkot Serang diperkirakan cair maksimal di hari Jumat.

“Semuanya melalui proses layaknya mencairkan kebutuhan belanja lain. Besok (hari ini) itu OPD sudah bisa menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM). Sesuai SOP di kami, paling lama dua hari kemudian kami menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank, lalu Bank mentransfer ke rekening masing-masing pegawai,” terangnya.

Menurut Wachyu, Pemkot Serang untuk membayarkan THR dan gaji ke-13 bagi para pegawai mereka, menganggarkan dana sebesar kurang lebih Rp36 miliar. Besaran nominal tersebut lebih besar dibandingkan anggaran tahun lalu.

“Kurang lebih Rp36 miliar. Lebih besar tahun ini, karena ada tambahan 50 persen dari tambahan penghasilan. Tahun lalu kan gak ada,” ucapnya.

Dari Rp36 miliar anggaran yang telah dipersiapkan, Wachyu mengaku bahwa tidak ada sama sekali anggaran untuk pegawai honorer. Menurutnya, hanya pegawai ASN saja yang akan menerima THR pada tahun ini.

“Sepengetahuan saya di Peraturan Pemerintah (PP) tidak disebut (THR untuk pegawai honorer). (Dari Rp36 miliar yang dipersiapkan) tidak ada (untuk pegawai honorer),” tandas Wachyu.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Banten turut menganggarkan THR bagi para pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti.

Menurut Rina, THR juga akan turut dinikmati oleh para pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten. Hal itu berbeda dengan tahun lalu yang tidak memasukkan pegawai honorer ke dalam daftar penerima THR.

“Semua dipastikan dapat. Honorer dapat. Karena ini berdasarkan rilis dari Menteri Keuangan sudah jelas, meskipun kami belum menerima PP-nya yah. Yang lebih pasti nanti menunggu PP keluar,” ungkapnya.(DZH/PBN)

SERANG, BANPOS – Aksi nekat pejabat dan sejumlah staf di Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang yang telah melakukan pembobolan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp6,2 miliar, ternyata berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sedangkan sebagaimana diketahui, PAD ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Sementara itu, Selasa (19/4), tim  dari Inspektorat dan BPKP tampak sibuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai Samsat Kelapa Dua yang diduga terlibat dan mencatat  penerimaan pajak yang disetorkan oleh masyarakat.

 Pantauan BANPOS di kantor Inspektorat, sejak pagi sampai menjelang sore di bagian Irbanwil IV, tim  pemeriksa Inspektorat dan BPKP nampak sibuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai dari Samsat Kelapa Dua.

   Namun sayangnya, tidak ada satu orangpun dari mereka yang diperiksa memberikan penjelasan, begitupun dengan tim pemeriksa. “Silakan hubungi Pak Inspektur saja pak,” jelas salah seorang tim pemeriksa.

   Sementara itu, Kepala Inspektorat Banten, Muhtarom ketika ditemui di ruang kerjanya tidak ada di tempat. Sementara telepon genggamnya dihubungi beberapa kali tidak dijawab. Begitupun dengan pesan tertulis yang dikirim BANPOS, hanya dibaca saja.

 Pengamat Kebijakan Publik, Moch Ojat Sudrajat dalam siaran persnya mengungkapkan fakta, akibat  ulah oknum pejabat dan pegawai di Samsat Kelapa Dua pada Bapenda Banten. Ada pemerintahan kabupaten yang juga turut dirugikan dengan aksi nekat  pembobol uang rakyat tersebut.

 “Pemkab Tangerang diduga menjadi korban dari kasus Samsat Kelapa Dua. karena dengan adanya pembobolan pajak yang diduga selama delapan bulan, terhitung dari Agustus 2021 sampai Maret 2022, maka dana bagi hasil (DBH) kabupaten/kota dari Pemprov Banten, secara otomatis nilainya berkurang atau kecil,” katanya.

  Ia menjelaskan, berdasarkan  ketentuan Pasal 6  angka 2 Pergub Banten Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan  Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten  Nomor 39 tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil  Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Banten, memiliki hak sebesar 30 persen dari realisasi penerimaan BBNKB yang masuk dalam RKUD (rekening kas umum daerah),” ujarnya.

  Melihat ketentuan dan aturan pembagian DBH dari Provinsi Banten ke Kabupaten Tangerang, diperkirakan PAD yang menguap untuk sebesar Rp1,8 miliar.

    “Angka Rp1,8 miliar itu kalau memang pajak yang dibobol Rp6,2 miliaran. Tapi kalau ternyata  pajak yang dibobol diduga Rp12 miliar, maka PAD Kabupaten Tangerang yang hilang sekitar Rp3,6 miliar,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Bapenda Banten Opar Sohari mengakui adanya pembobolan pajak di Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Opar mengklaim jika uang hasil pembobolan di angka Rp6,2 miliar. Dan oleh yang bersangkutan telah disetor ulang atau dikembalikan ke kasda.

   Pembobolan pajak yang dilakukan oleh oknum pejabat eselon IV atau setingkat Kepala Seksi (Kasi), berinisial Zlf ini dilakukan selama delapan bulan. Terhitung dari Agustus 2021 sampai Maret 2022.

 Zlf dalam melakukan aksi kejahatannya, tidak sendiri, tapi dengan sejumlah pegawai pelaksana lainnya,   At merupakan staf PNS, dan Bd serta Bgj sebagai seorang TKS (Non PNS).

Adapun peran Bd yang merupakan seorang TKS memegang kendali sistem IT di Samsat Kelapa Dua, yang diduga merupakan orang kepercayaan Zlf untuk melancarkan aksinya, karena Bd  memegang akun beserta password sistem administrasi di Samsat itu sendiri.

Adapun modus pembobolan pajak yang dilakukan oleh Zlf  cs ini dengan cara mengalihkan jenis pajak, dari BBN (bea balik nama)  1 ke BBN 2, dan pembayaran pajak kendaraan yang digelapkan itu tidak melalui kasir. Tetapi ada orang utusan dari mereka yang mengambil langsung uang pembayarannya ke dealer atau Wajib Pajak (WP) dengan membawa notice atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP).

Besaran pajak pada notice yang dikeluarkan itu sendiri sebesar 12,5 persen, karena untuk pembayaran pajak BBN 1.

Setelah uang atau cek pembayaran itu diterima, para pelaku kemudian mengubah jenis pembayaran yang diinput pada sistem itu menjadi BBN 2 dengan besaran pajaknya hanya satu persen,  setelah itu kemudian membayarkannya ke bank.

Notice itu sendiri digunakan untuk menetapkan besarnya biaya pokok pajak, administrasi BBNKN, SWDKLLJ (Jasa Raharja), Penerbitan STNK, dan Penerbitan TNKB/NRKB.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Cidurian, Ciujung (BBWSC3) menyebut, normalisasi Sungai Cibanten memerlukan waktu yang cukup panjang. Selain itu, lelang untuk proyek normalisasi belum selesai saat banjir bandang melanda Kota Serang dan sekitarnya.

Demikian yang diungkapkan oleh perwakilan BBWSC3 saat menghadapi aksi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang, Selasa (19/4).

Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut BBWSC3 segera melakukan normalisasi sungai Cibanten, yang merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana banjir bandang di Kota Serang pada awal Maret lalu.

Berdasarkan pantauan di lapangan, unjuk rasa yang dilakukan oleh HMI MPO Cabang Serang tersebut dijaga tak terlalu ketat oleh personel Polres Serang Kota. Para massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan diantaranya ‘BBWSC3 Gagal’.

Selama aksi berlangsung, massa aksi pun menyampaikan orasi dan tuntutan mereka berkaitan dengan pelaksanaan normalisasi Sungai Cibanten. Sebab, mereka menilai bahwa pendangkalan Sungai Cibanten merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir bandang kemarin.

“Normal, normal, normalisasi. Normalisasi sekarang juga,” teriak para pengunjuk rasa.

Selain normalisasi sungai, para pengunjuk rasa pun meneriakkan tuntutan agar BBWSC3 selaku pengelola Bendungan Sindangheula agar dapat membuat protokol maupun standar operasional prosedur (SOP) mengenai peringatan dini, apabila debit air pada Bendungan Sindangheula melebihi kapasitas.

Massa aksi juga menggelar aksi teatrikal. Dalam teatrikal itu, massa aksi membawa satu gubuk yang disebut sebagai rumah para penyintas. Tiba-tiba, terjadi banjir bandang yang membuat rumah itu roboh.

Selanjutnya, datang sejumlah dermawan yang memberikan bantuan. Namun setelahnya, para penyintas banjir pun kembali menjerit dan menangis, lantaran usai mendapatkan bantuan sementara pada saat terjadinya bencana, mereka tidak mendapatkan bantuan pemulihan rumah mereka yang rusak.

Setelah kurang lebih satu jam berunjuk rasa, massa aksi pun dihampiri oleh perwakilan dari BBWSC3. Perwakilan tersebut yakni Kabid KPI SDA pada BBWSC3, Nani. Saat dihampiri, massa aksi pun menyampaikan sejumlah tuntutan mereka yakni pelaksanaan normalisasi serta pembuatan SOP peringatan dini.

Koordinator aksi, Muhammad Abdul Aziz, saat diwawancara mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh pihaknya bertujuan untuk mengingatkan BBWSC3, untuk dapat segera melakukan normalisasi Sungai Cibanten.

“Karena setelah satu bulan becana banjir di Kota Serang, tidak ada normalisasi Sungai Cibanten dan tata kelola sungai pun masih buruk. Selain itu juga tidak ada tindakan non struktural secara preventif kepada masyarakat,” ujarnya.

Terlebih berdasarkan pengamatan pihaknya, sampai saat ini kondisi Sungai Cibanten pun masih kotor akibat bencana banjir kemarin. Ia mengklaim bahwa sejumlah titik sungai masih terlihat penumpukan sampah sisa dari banjir bandang lalu.

“Dari pihak BBWSC3 sendiri tadi menjelaskan bahwa normalisasi sungai akan dilaksanakan di tahun depan, walaupun pengajuannya sudah dari tahun sekarang,” ucapnya.

Aziz mengaku bahwa pihaknya mengapresiasi langkah dari BBWSC3 yang telah berupaya melakukan normalisasi. Namun menurutnya, yang menjadi konsen gerakan mereka ialah bagaimana tindakan yang dilakukan dalam jangka waktu singkat pasca-banjir bandang.

“Satu sampai tiga bulan ke depan, ini memang belum ada (tindakan) dan walaupun perencanaan mereka sudah, namun tetap perlu kita ingatkan lagi, bahwa proses-proses yang dilalui itu harus lebih singkat karena bencana kan bisa datang kapan saja,” tegasnya.

Pihaknya juga mendorong agar koordinasi yang dilakukan oleh BBWSC3 dengan Pemprov Banten, Pemkot Serang maupun Pemkab Serang juga diharapkan dapat ditingkatkan. Sebab berkaca pada bencana kemarin, antar lembaga pemerintahan itu justru saling menyalahkan.

“Ya karena setelah banjir kemarin kita kan melihat mereka saling menyalahkannya, antara BBWSC3 dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi. Maka dari itu, kami mendorong agar proses konsolidasi atau proses koordinasi antar lembaga itu dipercepat,” terangnya.

Sementara untuk SOP peringatan dini, menurutnya hal itu sangat penting untuk segera disusun. Sebab jika SOP itu sudah ada sebelum 1 Maret lalu, seharusnya korban dan dampak bencana dapat diminimalisir karena warga pun dapat mengungsi.

“Peringatan dini dan lain-lain itu adalah masukan dari kami. Selain masukan terkait koordinasi antar lembaga, kami juga memberikan masukan untuk membuat embung dan penghijauan kembali di daerah Bendungan Sindangheula karena itu yang memang menjadi penyebab banjir itu sendiri,” ungkapnya.

Aziz juga mengaku bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa

Sementara itu, Kabid KPI SDA pada BBWSC3, Nani, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh HMI MPO Cabang Serang. Menurutnya, aksi tersebut merupakan hal yang positif dalam mengawasi kinerja BBWSC3.

“Sebenarnya kalau kita saling berkolaborasi, saling memberikan apa yang kita sampaikan itu, mungkin tidak akan terjadi konflik seperti itu ya. Mereka (mahasiswa) juga paham seperti apa programnya kita, dan ya mudah-mudahan diterima mahasiswa,” ujarnya.

Nani menuturkan, koordinasi dan komunikasi serta upaya pemulihan pasca-banjir bandang sudah dilakukan oleh pihaknya bersama dengan Pemkot Serang dan Pemprov Banten. Namun diakui, informasi tersebut hanya sepotong-sepotong terpublikasinya.

Mengenai normalisasi, Nani mengaku bahwa sebenarnya upaya untuk melakukan normalisasi Sungai Cibanten telah dilakukan sebelum terjadinya banjir bandang. Namun untuk melakukan normalisasi itu, perlu adanya tahapan-tahapan yang cukup panjang.

“Sebelum banjir kan sudah ada design, tahun ini sebenarnya (normalisasi) masih tahap lelang. Namun ternyata saat sudah dilelangkan, terjadi banjir,” ucapnya.

Massa aksi pun membubarkan diri secara damai setelah aspirasi mereka diterima oleh perwakilan BBWSC3. Selain itu, mereka turut membersihkan sejumlah peralatan teatrikal mereka bersama dengan sejumlah aparat Kepolisian. (DZH/PBN)

CILEGON, BANPOS – Tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 bertambah.

Setelah sebelumnya menetapkan Idar Sudarma (IS) dan Tenny Tania (TT) sebagai tersangka, penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Cilegon menetapkan dua tersangka baru.

Dua tersangka itu adalah Nina Noviana (NN) dan Mariatul Machfudoh (MM) selaku Staf Marketing atau Account Officer BPRS Cilegon Mandiri. Dengan begitu, dipastikan NN dan MM akan berhari raya Idul Fitri di dalam penjara.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Cilegon Atik Ariyosa menjelaskan, dari hasil penyidikan didapatkan bukti permulaan yang patut untuk menetapkan dua orang tersebut sebagai tersangka.

Penetapan kedua tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor: TAP- 808/M.6.15/Fd.1/04/2022 tanggal 14 April dan nomor: TAP-809/M.6.15/Fd.1/04/2022 tanggal 14 April.

Terkait peran kedua tersangka dalam kasus tersebut, Nina dan Machfudoh berperan membantu mengeluarkan uang dari BPRS-CM melalui jasa produk pembiayaan demi kepentingan dari tersangka Idar dan Tenny dengan cara melakukan analisa pembiayaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku serta mendapatkan keuntungan atas perbuatannya tersebut.

“Dikarenakan terhadap Tersangka NN dan Tersangka MM memenuhi syarat alasan objektif dan subjektif penahanan serta demi memperlancar proses penyidikan, selanjutnya terhadap dua  orang tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Serang selama 20 hari terhitung sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 3 Mei 2022,” kata Ari sapaan akrabnya saat dikonfirmasi kemarin.

Sebelum dilakukan penahanan, dua orang tersangka tersebut telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat dan negatif Covid-19.

Menanggapi terkait persoalan tersebut, Direktur Utama (Dirut) BPRS-CM Novran Erviatman meminta nasabah bank milik Pemerintah Kota Cilegon itu untuk tetap tenang.

Manajemen memastikan kasus dugaan korupsi yang telah menjerat sejumlah petinggi dan staf itu tidak mempengaruhi operasional bank.

Bahkan, uang yang saat ini masih disimpan di bank pun masih aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Dana aman, karena dijamin LPS, operasional kami juga tidak terganggu. Action plan sudah kami susun dan disahkan oleh OJK,” ujar Novran.

Novran mengaku prihatin atas kasus yang sedang terjadi di bank yang belum lama ini ia pimpin tersebut. Namun ia menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada aparat penegak hukum.

“Kemudian kepada Idar Sudarma dan Tenny sudah ada mekanisme yang kita jalankan, meski masih karyawan sudah disesuaikan. Kalau pa Idar ditentukan melalui RUPS, namun secara administratif sudah kita lakukan, sama dengan Bu Tenny Tania pun sudah dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tuturnya.

Idar kini dinonjobkan dari jabatan Direktur Bisnis, kemudian Tenny telah diturunkan menjadi staf dari jabatan Manager Marketing.

Novran memastikan pihaknya telah berkomitmen di tahun ini untuk memperbaiki keadaan tersebut. Sejumlah rencana aksi sudah dipersiapkan dan telah disetujui oleh OJK.(LUK/PBN)

SERANG , BANPOS – Dalam melakukan aksi kejahatannya, oknum pejabat di Samsat Kelapa Dua Tangerang ini diketahui tidak seorang diri, tapi secara ‘berjamaah’ dengan sejumlah pegawai pelaksana lainnya, baik yang berstatus ASN atau Non ASN alias Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

Mereka yang diduga terlibat dalam pembobolan pajak di Samsat Kelapa Dua masing-masing berinisial Zlf, At, Bd, dan Bgj. Zlf sendiri merupakan seorang ASN dengan jabatan setingkat Kepala Seksi (Kasi) yang diduga menjadi otak dari rencana jahat itu. At merupakan staf PNS ,dan Bd serta Bgj sebagai seorang TKS.

Adapun peran Bd yang merupakan seorang TKS memegang kendali sistem IT di Samsat Kelapa Dua, yang diduga merupakan orang kepercayaan Zlf untuk melancarkan aksinya, karena Bd  memegang akun beserta password sistem administrasi di Samsat itu sendiri.

Berdasarkan informasi dihimpun, pembayaran pajak kendaraan yang digelapkan itu tidak melalui kasir. Tetapi ada orang utusan dari mereka yang mengambil langsung uang pembayarannya ke dealer atau Wajib Pajak (WP) dengan membawa notice atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP).

Besaran pajak pada notice yang dikeluarkan itu sendiri sebesar 12,5 persen, karena untuk pembayaran pajak BBN 1.

Setelah uang atau cek pembayaran itu diterima, para pelaku kemudian mengubah jenis pembayaran yang diinput pada sistem itu menjadi BBN 2 dengan besaran pajaknya hanya satu persen,  setelah itu kemudian membayarkannya ke bank.

Notice itu sendiri digunakan untuk menetapkan besarnya biaya pokok pajak, administrasi BBNKN, SWDKLLJ (Jasa Raharja), Penerbitan STNK, dan Penerbitan TNKB/NRKB.

“Jadi ada perbedaan besaran pembayaran antara yang di sistem dengan notice yang dikeluarkan, padahal nomor registrasi yang sama,” kata salah seorang pegawai Pemprov Banten  kepada BANPOS yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Perbedaan itu kemudian berpengaruh juga pada sistem pelaporan keuangan Jasa Raharja. Untuk itu, pihak Jasa Raharja meminta bukti datanya secara utuh kepada Samsat Kelapa Dua.

Namun yang terjadi, pihak Samsat tidak memberikan pelaporan yang dimintakan dan merekomendasikan untuk meminta ke pusat. Setelah dibuka dan ditelusuri, ternyata perbedaan angkanya sangat besar.  “Dari situlah kemudian kasus ini terungkap,” katanya.

Sementara itu sumber di Samsat mengatakan, kasus ini sudah lama terjadi dan sudah menjadi bidikan pihak kepolisian, mengingat kerugian negara yang diakibatkannya sangat besar mencapai Rp12 miliar.

“Samsat Kelapa Dua itu kan salah satu penyumbang pendapatan yang paling besar, pendapatanya selama satu tahun lebih dari Rp500 miliar. Terlebih jenis kendaraan yang terjual itu kebanyakan kelas menengah ke atas,” katanya.

Meskipun sudah lama terjadi, namun dirinya juga tidak mengetahui persis apakah kepala UPT Samsat dan Kepala Bapenda Banten mengetahui perihal modus itu. Sebab, permainan yang dilakukan hanya melibatkan sampai sebatas pejabat Kasi.

“Iya memang Kepala Samsat nya pak Bayu Adi Putranto, yang juga salah satu menantu dari Gubernur Banten,  Bapak Wahidin Halim. Tapi saya tidak tahu persis apakah dia terlibat atau tidak,” katanya.

Pengamat Kebijakan Publik, Moch Ojat Sudrajat mengungkapkan, ada dua hal yang diduga masuk ranah pidana dalam persoalan pembobolan pajak di Samsat Kelapa Dua.

“Kalau saya analisa, ada dua dugaan perbuatan yang dapat dikategorikan suatu tindakan pidana. Pertama, dugaan pemalsuan dokumen Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP. Dan yang kedua, dugaan penggelapan  atau pembobolan,” katanya.

Ojat yang merupakan pegiat informasi, dan kerap wara wiri ke lembaga peradilan ini menjelaskan, dugaan pemalsuan surat ketetapan adanya dugaan modus merubah BBN l ke BBN 2. “Patut diduga ada dua surat ketetapan yang diterbitkan,” imbuhnya.

Ojat juga mempertanyakan, sistem dan pola kerja yang diterapkan oleh Bapenda Banten sehingga begitu rapuh dan mudahnya uang masyarakat dibobol oleh oknum pegawainya sendiri.

“Sangat heran jika pembobolan ini terjadi, bukankah ada tutup buku setiap harinya, di Kantor Samsat tersebut, artinya seharusnya pada saat tutup buku ini sudah dapat terdeteksi dari awal jika terjadi penggelapan pajaknya. Atau jangan-jangan, setiap hari atau setiap bulannya Kepala Samsat Kelapa.Dua tidak melakukan pengecekan, inilah yang saya maksudkan lalai,” katanya.

Sementara Ojat juga mempertanyakan angka Rp6,2 miliar yang disampaikan oleh kepala Bapenda Banten Opar Sohari, sebagai angka pembobolan pajak di Kelapa Dua Tangerang.

“Dari manakah angka yang konon senilai Rp6 miliar tersebut didapatkan dan lalu dikembalikan.?  Jika Inspektur Provinsi Banten menyatakan masih melakukan pemeriksaan artinya masih belum ada angka yang sudah ditetapkan besaran nilai kerugiannya, dan jika benar sudah dikembalikan tentunya harus ditunjukan kepada public STS nya agar publik yakin,” harapnya.

Oleh karena itu, untuk meyakini angkanya Rp6,2 miliar atau Rp12 miliar perlu dibentuk tim independen, agar semuanya jelas dan pasti. Tidak ada uang rakyat hilang akibat ulah pejabat di Bapenda Banten.

“Saya pribadi berharap jika memungkinkan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, dibentuk tim independen dalam melakukan investigasi atas kasus ini, agar mendapatkan kepastian berapa sebenarnya nilai yang dibobol ini?. Apalagi mengingat salah seorang yang diduga pelaku berinisial Bd diduga adalah mantan karyawan dari perusahaan atau vendor yang membuat sistem IT atau aplikasi di Samsat di Provinsi Banten,” ujarnya.

Bahkan Ojat berjanji akan terus melakukan pengawasan terhadap penanganan pembobolan pajak di Samsat Kelapa Dua, serta akan meminta PPTK dan BPK melakukan penelusuran serta audit.

“Kami akan bersurat ke PPATK dan BPK untuk melakukan audit. Dan saya berharap jika benar adanya pengembalian pajak yang dibobol tersebut,tidak menghilangkan atau menjadi pemaaf bagi terduga para pelaku termasuk Kepala Samsat Kelapa Dua,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kepala Samsat Kelapa Dua Tangerang, Bayu Adi Putranto merupakan menantu gubernur WH. Karir Bayu terbilang cepat, setelah mertuanya menjabat sebagai kepala daerah.

Bayu Adi Putranto dilantik menjadi Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua pada Belanda pada tanggal 30 September 2020 lalu. Bayu mendapatkan promosi atau naik jabatan setelah beberapa bulan menjabat  sebagai Kepala Seksi Sub Bagian Tata usaha (eselon IV) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug.(RUS/PBN)

 

SERANG, BANPOS- Permasalahan harga minyak goreng curah di Provinsi Banten disebut akibat terlalu panjangnya rantai pasokan di pasaran. Hal itu mengakibatkan terjadinya gap harga yang terus meningkat, dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Hal itu terungkap dalam inspeksi yang dilakukan oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Jerry Sambuaga, ke Pasar Lama Kota Serang. Dalam inspeksi tersebut, Jerry didampingi oleh Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy dan Kepala Disperindag Provinsi Banten, Babar. Terlihat pula sejumlah pejabat Pemkot Serang mendampingi inspeksi tersebut.

Jerry menuturkan bahwa harga dari sejumlah bahan pokok di pasaran terpantau stabil. Begitu pula dengan stok pasokan bahan pokok, masih terbilang aman. Begitu pula dengan minyak goreng kemasan, terpantau harga masih cukup stabil meskipun diharapkan masih bisa berkurang.

“Alhamdulillah harga-harga terpantau cukup stabil, tadi saya sempat melihat pasokan-pasokannya, itu juga cukup aman stoknya. Untuk harga, tadi saya lihat untuk minyak goreng kemasan, mengikuti harga pasar mulai dari Rp23-25 ribu per liter. Kalau bisa lebih dimurahkan lagi,” ujarnya, kemarin.

Namun, Jerry menuturkan bahwa untuk harga minyak curah masih ditemukan adanya penjualan dengan harga di atas HET. Menurutnya, hal itu dikarenakan harga dari distributor yang terlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan pedagang untuk mendapat untung dari selisih pembelian di bawah HET.

“Salah satu kendalanya yaitu harga dari pihak distributor ke pedagang itu memang cukup mahal. Ini tentu sebuah masukan buat kami, sehingga kami berharap para pedagang bisa menjual sesuai dengan HET Rp14 ribu per liter dan Rp15.500 per kilo gram,” ungkapnya.

Berdasarkan pantauan, Jerry sempat berkomunikasi dengan para pedagang di Pasar Lama. Ia menanyakan alasan para pedagang menjual minyak goreng curah di atas HET, hingga sebesar Rp18 ribu per liter. Dari pengakuan pedagang, mereka mematok harga di atas HET, lantaran harga beli mereka pun di atas HET.

“Soalnya dari distributornya Rp17 ribu per liter, jadi saya jual Rp18 ribu per liter,” ucap salah satu pedagang yang ditanya. Ia mengaku, sebenarnya, dirinya juga ingin harga minyak goreng curah lebih murah dari yang ia jual. Namun, harga beli tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu.

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, mengatakan bahwa Pemprov Banten telah meminta kepada produsen yang ada di Provinsi Banten, untuk segera menyalurkan minyak goreng curah sebelum Lebaran. Sebab, Provinsi Banten mendapat jatah minyak curah sebanyak 11 ribu ton minyak goreng.

“April ini, kami pasok 11 ribu ton minyak goreng di Banten. Dan itu baru keluar 25 persen. Di Banten ini ada sebanyak enam produsen minyak goreng, kami akan minta supaya mereka mengeluarkan stok mereka sebelum lebaran agar tidak langka,” ujarnya.

Andika menuturkan, harga minyak goreng curah yang melebihi HET, dikarenakan para pedagang membeli pasokan minyak goreng subsidi tersebut, bukan ke distributor. Sehingga, para pedagang menjadi pihak ke sekian dari produsen.

“Ini kan dari hulunya. Beberapa dari mereka tidak membeli langsung dari distributor, tetapi dari turunannya. Mereka ada yang membeli dari Pasar Rau, jadi harganya juga meningkat karena ini tangan ke berapa,” ungkapnya. 

Sementara itu, DinkopUKMPerindag Kota Serang membentuk tim yang ditugaskan untuk menelusuri hak guna bangunan (HGB) di Pasar Lama dan di Pasar Kepandean, Kota Serang. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti adanya los atau ruko yang selesai dikerjasamakan oleh pihak ketiga.

Kepala DinkopUMKMPerindag, Wasis Dewanto, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini baru memberikan penugasan tim untuk mengecek ke setiap pasar-pasar di Kota Serang. Meskipun demikian, belum ada petugas yang turun ke lapangan satu per satu, sehingga ada beberapa los atau ruko yang statusnya belum diketahui.

“Saya baru penugasan mengecek, belum turun timnya. Belum turun ke lapangan satu per satu, apakah yang punya PT Amandoles ini (Pasar Lama) dan yang di Kepandean milik pihak ketiga,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk kerjasama pihak ketiga di Kepandean, sudah berakhir tahun 2008. Akan tetapi, perjanjian pihak ketiga di Pasar lama seharusnya berakhir di tahun 2023. 

“Tapi ada yang sudah diserahkan ke Pemkot seperti gedung, tinggal ada 7 ruko yang masih dikuasai oleh PT Amandole, yang sisanya kita akan cek HGB nya,” katanya. 

Wasis mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan HGB di setiap pasar yang sudah selesai kerjasama dengan pihak ketiga. Sebab, apabila pasar yang berakhir kerjasamanya di tahun 2021 ataupun 2022, maka pihaknya akan mengenakan sewa kepada pemakai ruko atau los.

“Kalau berakhir di tahun 2021 atau 2022, harus dikenakan sewa. Tapi kita harus hati-hati mengenakan sewa, khawatir jadi blunder ke kita, kita pengen nambah PAD, tapi enggak runut regulasi yang kita ikuti,” terangnya.

Terkait dengan pedagang yang membayar HGB sebesar Rp5 juta kepada oknum DinkopUMKMPerindag, Wasis menegaskan bahwa oknum itu tidak ditemukan bahkan tidak ada. Sampai pekan kemarin pun, tidak ada pedagang yang mengeluhkan kepada DinkopUMKMPerindag terkait dengan bayaran HGB oleh oknum. 

“Enggak ada (oknum DinkopUMKMPerindag), ngarang itu. Makanya saya minta dia (pedagang) menghadap ke saya. Sampai hari ini nggak ada yang menghadap, artinya saya ingin tahu dia bayarnya ke siapa, kalau ke DinkopUMKMPerindag ke siapanya,” tuturnya.

Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Serang memiliki 4 los di Pasar Kepandean. Apabila ada pedagang yang tidak kebagian, maka diperbolehkan untuk membangun namun dengan membuat pernyataan.

“Kita punya 4 los, kalau enggak cukup ya dia bangun sendiri silahkan. Selama dia buat pernyataan bahwa tidak mengakui sebagai pemiliknya, tapi biaya sendiri,” katanya. (DZH/MUF/RUS/AZM)