Penulis: Gina Maslahat

SERANG, BANPOS – Bendungan Sindangheula, yang seharusnya berfungsi sebagai pengendalian banjir dan sumber air irigasi, belum mencapai tujuan yang diharapkan.

PDAM Tirta Albantani, menyatakan, air dari bendungan seharusnya dialirkan ke sungai-sungai kecil untuk memudahkan pengambilan air. Namun, konsep yang diterapkan oleh pihak provinsi menimbulkan kendala dan beban bagi pihak kabupaten kota yang ingin mengambil air dari bendungan tersebut.

Selain itu, perlunya pembahasan yang matang dan kolaborasi antara pihak provinsi dan kabupaten kota untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembangunan jaringan distribusi utama sebelum memulai pembangunan Water Treatment Plant (WTP).

Hingga saat ini, pengelolaan Bendungan Sindangheula belum memiliki kelanjutan yang jelas, sehingga diperlukan upaya koordinasi dan investasi yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Direktur Utama PDAM Tirta Albantani, Eli Mulyadi mengatakan, terkait Bendungan Sindangheula, seharusnya air yang ada di bendungan tersebut dialirkan ke sungai-sungai kecil agar mempermudah untuk pengambilan airnya.

“Keinginan kita Sindangheula ini dialirkan ke sungai-sungai kecil dan nanti WTP (water treatment plant, red) kita itu mengambilnya dari sungai-sungai kecil jadi kita tidak lagi membuat WTP baru, pakai jaringan yang ada. Sehingga kita ambil airnya itu di WTP kita di sungai-sungai itu, di sungai kecil-kecilnya, ” katanya, Jumat (14/7).

Ia mengaku keberatan dengan konsep yang saat ini diterapkan pihak provinsi. Pasalnya hal tersebut memberatkan kepada pihak kabupaten kota yang hendak mengambil air dari bandungan tersebut.

“Cuman sayangnya ini kan masih perdebatan. Harusnya, kemarin itu walaupun Sindangheula mau dibangun WTP nya, provinsi jangan serta merta menjual air curah tinggi ke kita,” ungkapnya.

Menurutnya dalam penyaluran air dari Sindangheula tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk biaya pipanisasi dan hal lain yang diperlukan untuk mengaliri aliran air tersebut. Dirinya menjelaskan sampai saat ini hal tersebut masih menjadi perdebatan.

“Akan tetapi, ini mah kita beli di provinsi tapi kan jelas kita butuh jaringan, pipa dari Sindangheula. Kecuali pihak provinsi membuat jaringan. Kalau sekarang, provinsi buat WTP, kita beli air ke provinsi dengan tarif sekian. Itu kan kita harus buat lagi jaringan distribusinya, jadi double pengeluarannya dan itu yang beberapa waktu lalu masih kita perdebatkan,” ujarnya.

Eli mengatakan, dalam membuat jaringan pipanisasi tersebut bukanlah hal yang mudah. Pasalnya perlu adanya izin serta modal yang tidak sedikit.

“Kan tidak mudah membuat jaringan baru itu. Provinsi tidak memikirkan hal tersebut. Mereka buat WTP, mengolah, dan menyuruh kita membeli air ke mereka, lantas yang buat pipanya siapa,” katanya.

Eli menjelaskan, seharusnya pihak provinsi saat hendak membuat suatu program perlu adanya diskusi yang matang, agar dalam pemanfaatannya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Jadi mereka itu membuat program tidak melakukan diskusi awal terlebih dahulu, tiba-tiba memiliki konsep seperti itu. Saat kita diskusikan, terus kita beli ke mereka, lalu air itu mau kita lempar kemana, kalau kita lempar kita harus keluar investasi lagi untuk pipanisasi nya. Kalau mau, buat saja jaringan ke WTP kita terlebih dahulu, kita nanti belinya langsung kalau sudah masuk jaringan WTP kita.

Agar tidak terlalu membebani kita,” jelasnya.

Eli juga mengatakan sampai sekarang Bendungan Sindangheula masih belum adanya kelanjutan yang jelas terkait pengolahannya.

“Makanya saat ini dikejar oleh pihak pusat, ini Bendungan Sindangheula dibangun akan tetapi penyerapan bagaimana. Kan bendungan itu dibangun untuk aliran irigasi, untuk air bersih masyarakat. Okelah untuk irigasi sudah, tapi untuk air bersih masyarakat bagaimana. Diolah lah oleh provinsi, dijual ke kabupaten kota,” katanya.

Dirinya juga menuturkan, kalau mau pihak provinsi membuat jaringan Distribusi Utama nya (JDU) terlebih dahulu agar bisa dekat dengan WTP PDAM Tirta Albantani.
“Nanti tinggal hitung saja harga air curahnya berapa, itu namanya provinsi membantu kabupaten kota. Kan provinsi paling banyak uangnya juga, APBD-nya saja sampai sekitar Rp12 Triliun. Kalau ada pihak swasta atau BUMN yang mau membantu membuatkan jaringannya ya silahkan. Nanti kita yang nyicil,” tandasnya.(MG-02/PBN)

PANDEGLANG, BANPOS-Menanggapi dugaan tidak disalurkannya dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Anggaran (TA) 2013-2014, oleh mantan Kepsek SMAN 3 Pandeglang. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten, meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, untuk turun ke setiap sekolah yang mendapatkan program bantuan tersebut.

Ketua LMND Pandeglang, Muhammad Abdulah mengatakan, dengan ditangkapnya mantan Kepsek SMAN 3 Pandeglang oleh pihak kepolisian karena diduga tidak menyalurkan dana BSM. Pihaknya meminta agar dinas terkait memeriksa kembali seluruh sekolah yang mendapatkan program tersebut.

“Kami meminta agar pihak Dindikbud Banten, turun ke sekolah yang mendapatkan program bantuan tersebut untuk memastikan apakah bantuan tersebut sampai kepada penerimanya atau tidak,” kata Abdulah kepada BANPOS melalui pesan WhatsApp, Minggu (16/7).

Abdul mengungkapkan, jika nanti ditemukan kembali kasus tidak disalurkannya dana BSM kepada siswa penerima, pihaknya meminta Dindikbud memberikan Tindakan tegas.
“Kami meminta pihak Dindikbud Banten memberikan tindakan tegas terhadap si pelaku, jika nanti ditemukan Kembali kasus yang serupa,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar kepolisian menelusuri dana BSM yang tidak disalurkan kepada siswa oleh mantan Kepsek SMAN 3 Pandeglang tersebut.
“Kami meminta pihak kepolisian menelusuri dana BSM yang tidak disalurkan,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Kepala Sekolah (Kepsek) dan anggota Komite SMA Negeri 3 Pandeglang, diamankan Satreskrim Polres Pandeglang, diwilayah Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, pada Kamis (13/7) malam, akibat diduga tidak menyalurkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Anggaran (TA) 2013-2014, .

Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP Shilton melalui Kanit Tipikor Satreskrim Polres Pandeglang, Ipda Jefri Martahi mengatakan, terduga pelaku berinisial EK (57) ditangkap bersama salah seorang anggota komite yang bertugas sebagai penyalur program dana BSM di SMA Negeri 3 Pandeglang.

“Kami Unit Tipikor Satreskrim Polres Pandeglang, telah berhasil menangkap dua orang yang diduga pelaku korupsi dana BSM SMA Negeri 3 Pandeglang,” kata Ipda Jefri.

“Kedua pelaku tersebut yakni EK sebagai mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pandeglang dan AP sebagai anggota komite sebagai penyalur,” sambungnya.

Dijelaskannya, mantan Kepsek SMA Negeri 3 Pandeglang tersebut, saat masih aktif menjabat sebagai Kepsek SMA Negeri 4 Pandeglang. Berdasarkan bukti yang ada, dana BSM tahun anggaran 2013-2014 yang tidak disalurkan sebesar Rp234.815.000.

“Sekarang EK menjabat Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pandeglang, dan dana yang tidak disalurkan oleh kedua terduga pelaku tersebut sebesar Rp234.815.000,” terangnya.

Menurutnya, dugaan tindak pidana korupsi ini baru terungkap saat ini, karena pihak kepolisian kesulitan mencari informasi dari para siswa yang menerima bantuan.

Pasalnya, para siswa tersebut sudah lulus sekolah.

“Kendala kita itu karena siswanya sudah lulus semua, ada yang sudah menikah dan dibawa suaminya tidak tinggal di Pandeglang, tapi Alhamdulillah tahun ini terungkap,” jelasnya.

Atas perbuatannya, kedua pelaku terjerat pasal 2 (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UU RI nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo UU RI nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Pelaku kita jerat dengan pasal tindak pidana korupsi, dengan ancaman 15 tahun penjara,” ungkapnya.(dhe/pbn)

LEBAK, BANPOS – Maraknya kecurangan dan kejanggalan yang muncul di PPDB 2023 di Provinsi Banten membuat berbagai pihak mulai mengusulkan dibentuknya tim khusus investigasi dugaan kasus kecurangan PPDB. Di sisi lain, Kepala Dindikbud Provinsi Banten pun didesak untuk dicopot lantaran selama menjabat, gagal dalam melaksanakan PPDB.

Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Banten, Ihsanudin, menyampaikan bahwa pembentukan tim Khusus PPDB harus dilakukan, dan perlu melibatkan pihak dari eksternal Pemprov Banten. Salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Iya, tim khusus dari KPK dan Inspektorat, ini wajib,” ujar Ihsan kepada BANPOS, Minggu (16/7).

Ia menjelaskan, dalam teknisnya, hasil tim khusus bisa menjadi bahan untuk kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Sehingga dugaan kecurangan bisa terungkap secara terang benderang.

“Bahkan wajib menyampaikan hasilnya ke Kepolisian,” katanya.

Lanjut Ihsan, dugaan kecurangan PPDB, ada tiga dugaan pidana yaitu suap menyuap (tipikor), Penipuan/Kecurangan, pemalsuan dokumen negara dalam hal ini Kartu Keluarga (KK).

Oleh sebab itu menurutnya, tim khusus untuk mengungkap dugaan kecurangan PPDB, harus juga mengikut sertakan aparat penegak hukum.

“Pemprov Banten (Pj Gubernur Banten) dan Ombudsman tidak punya kewenangan dalam hal pidana. Maka tim investigasi yang dimaksud, wajib melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH),” tegasnya.

Ia memaparkan, hasil tim khusus bisa menjadi bahan evaluasi Pemprov Banten dalam memperbaiki pelaksanaan PPDB online di Banten. Sehingga persoalan yang sama tidak terjadi lagi.

“Jangan sampai kasus yang pernah terjadi terulang kembali. Harus menjadi bahan evaluasi Pemprov Banten. PPDB ini ruang rekrutmen generasi penerus bangsa. Jadi jangan sampai prosesnya tidak baik,” paparnya.

Terkait ribuan sisa kuota PPDB 2023 di wilayah Banten, Ihsan menjelaskan bahwa untuk mengisinya harus benar-benar disusun Petunjuk Teknis (Juknis) yang tepat dan benar. Jangan sampai kecurangan-kecurangan yang terjadi sebelumnya, kembali terjadi dalam pengisian kuota kosong itu.

“Tahap verifikasi harus lebih diperketat. Pemprov harus tegas copot orang orang yang bermain di kecurangan PPDB ini. Katanya pendidikan mencerdaskan malah ini membuat dunia pendidikan lebih buruk dengan praktik seperti itu,” tandasnya.

Terpisah, Koordinator Jaringan Nurani Rakyat (JANUR) Banten, Ade Yunus, mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB di Provinsi Banten telah gagal total. Hal itu pun membuat banyak calon peserta didik yang terzalimi.

Menurutnya, hal itu berdasarkan hasil temuan lapangan yang pihaknya lakukan selama pelaksanaan PPDB. Berdasarkan uji sampling yang pihaknya lakukan pada SMAN 1 Kota Tangerang, terdapat sejumlah kejanggalan.

“Pertama, berdasarkan hasil pengumuman seleksi Jalur Zonasi SMAN 1 Kota Tangerang, calon peserta didik baru dengan jarak/radius terdekat adalah 51 meter. Padahal jarak terdekat SMAN 1 Kota Tangerang dengan permukiman adalah 110 meter,” ujarnya.

Selanjutnya, pihaknya menemukan sejumlah siswa berdomisili di Kelurahan Karang Sari dan Mekarsari Kecamatan Neglasari, yang menurut data secara letak geografis dan wiliayah administratif berdasarkan ukur jarak Google Maps sejauh 2,8 km dengan jarak tempuh menuju SMAN 1 Kota Tangerang 7 menit.

“Namun berdasarkan hasil seleksi zonasi, jarak domisili siswa dengan SMAN 1 Kota Tangerang berjarak 398 meter dan dinyatakan diterima di sekolah tersebut,” ungkapnya.

Kejanggalan lainnya yakni terdapat siswa yang berdomisili di Kelurahan Sukarasa atau secara administratif berada satu kelurahan dengan SMAN 1 Kota Tangerang, berdasarkan hasil seleksi Zonasi berjarak 554 meter dan dinyatakan tidak diterima.
“Padahal jarak tempuh siswa tersebut hanya 4 menit dari SMAN 1 Kota Tangerang,” terangnya.

Ade menuturkan, berdasarkan hasil temuan sampling tersebut, patut diduga panitia PPDB sengaja tidak cermat dalam melakukan verifikasi faktual, dan diduga melanggar Juknis No 800/180-DINDIKBUD/2023.

“Dugaan ‘pengaturan’ jarak/radius oleh Panitia PPDB SMAN 1 Kota Tangerang merupakan cerminan atas lemahnya implementasi Juknis PPDB tingkat SMAN, yang menjadi celah dugaan upaya ‘titip-menitip’ oleh oknum Panitia PPDB SMAN,” tuturnya.

Maka dari itu, pihaknya menilai bahwa PPDB tingkat SMA di Banten gagal total, karena diduga marak praktik manipulasi pengukuran zonasi, yang telah menzalimi para calon peserta didik yang seharusnya layak diterima di SMA Negeri.

“Kami menuntut agar mencopot jabatan Kadisdikbud, Kepsek SMAN 1 Kota Tangerang dan Kepala SMA/SMK lain yang lalai dalam melaksanakan verifikasi faktual,” tandasnya. (MYU/DZH)