BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Rantai Pasokan Bikin Migor Mahal

    Rantai Pasokan Bikin Migor Mahal

    SERANG, BANPOS- Permasalahan harga minyak goreng curah di Provinsi Banten disebut akibat terlalu panjangnya rantai pasokan di pasaran. Hal itu mengakibatkan terjadinya gap harga yang terus meningkat, dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Hal itu terungkap dalam inspeksi yang dilakukan oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Jerry Sambuaga, ke Pasar Lama Kota Serang. Dalam inspeksi tersebut, Jerry didampingi oleh Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy dan Kepala Disperindag Provinsi Banten, Babar. Terlihat pula sejumlah pejabat Pemkot Serang mendampingi inspeksi tersebut.

    Jerry menuturkan bahwa harga dari sejumlah bahan pokok di pasaran terpantau stabil. Begitu pula dengan stok pasokan bahan pokok, masih terbilang aman. Begitu pula dengan minyak goreng kemasan, terpantau harga masih cukup stabil meskipun diharapkan masih bisa berkurang.

    “Alhamdulillah harga-harga terpantau cukup stabil, tadi saya sempat melihat pasokan-pasokannya, itu juga cukup aman stoknya. Untuk harga, tadi saya lihat untuk minyak goreng kemasan, mengikuti harga pasar mulai dari Rp23-25 ribu per liter. Kalau bisa lebih dimurahkan lagi,” ujarnya, kemarin.

    Namun, Jerry menuturkan bahwa untuk harga minyak curah masih ditemukan adanya penjualan dengan harga di atas HET. Menurutnya, hal itu dikarenakan harga dari distributor yang terlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan pedagang untuk mendapat untung dari selisih pembelian di bawah HET.

    “Salah satu kendalanya yaitu harga dari pihak distributor ke pedagang itu memang cukup mahal. Ini tentu sebuah masukan buat kami, sehingga kami berharap para pedagang bisa menjual sesuai dengan HET Rp14 ribu per liter dan Rp15.500 per kilo gram,” ungkapnya.

    Berdasarkan pantauan, Jerry sempat berkomunikasi dengan para pedagang di Pasar Lama. Ia menanyakan alasan para pedagang menjual minyak goreng curah di atas HET, hingga sebesar Rp18 ribu per liter. Dari pengakuan pedagang, mereka mematok harga di atas HET, lantaran harga beli mereka pun di atas HET.

    “Soalnya dari distributornya Rp17 ribu per liter, jadi saya jual Rp18 ribu per liter,” ucap salah satu pedagang yang ditanya. Ia mengaku, sebenarnya, dirinya juga ingin harga minyak goreng curah lebih murah dari yang ia jual. Namun, harga beli tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu.

    Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, mengatakan bahwa Pemprov Banten telah meminta kepada produsen yang ada di Provinsi Banten, untuk segera menyalurkan minyak goreng curah sebelum Lebaran. Sebab, Provinsi Banten mendapat jatah minyak curah sebanyak 11 ribu ton minyak goreng.

    “April ini, kami pasok 11 ribu ton minyak goreng di Banten. Dan itu baru keluar 25 persen. Di Banten ini ada sebanyak enam produsen minyak goreng, kami akan minta supaya mereka mengeluarkan stok mereka sebelum lebaran agar tidak langka,” ujarnya.

    Andika menuturkan, harga minyak goreng curah yang melebihi HET, dikarenakan para pedagang membeli pasokan minyak goreng subsidi tersebut, bukan ke distributor. Sehingga, para pedagang menjadi pihak ke sekian dari produsen.

    “Ini kan dari hulunya. Beberapa dari mereka tidak membeli langsung dari distributor, tetapi dari turunannya. Mereka ada yang membeli dari Pasar Rau, jadi harganya juga meningkat karena ini tangan ke berapa,” ungkapnya. 

    Sementara itu, DinkopUKMPerindag Kota Serang membentuk tim yang ditugaskan untuk menelusuri hak guna bangunan (HGB) di Pasar Lama dan di Pasar Kepandean, Kota Serang. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti adanya los atau ruko yang selesai dikerjasamakan oleh pihak ketiga.

    Kepala DinkopUMKMPerindag, Wasis Dewanto, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini baru memberikan penugasan tim untuk mengecek ke setiap pasar-pasar di Kota Serang. Meskipun demikian, belum ada petugas yang turun ke lapangan satu per satu, sehingga ada beberapa los atau ruko yang statusnya belum diketahui.

    “Saya baru penugasan mengecek, belum turun timnya. Belum turun ke lapangan satu per satu, apakah yang punya PT Amandoles ini (Pasar Lama) dan yang di Kepandean milik pihak ketiga,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, untuk kerjasama pihak ketiga di Kepandean, sudah berakhir tahun 2008. Akan tetapi, perjanjian pihak ketiga di Pasar lama seharusnya berakhir di tahun 2023. 

    “Tapi ada yang sudah diserahkan ke Pemkot seperti gedung, tinggal ada 7 ruko yang masih dikuasai oleh PT Amandole, yang sisanya kita akan cek HGB nya,” katanya. 

    Wasis mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan HGB di setiap pasar yang sudah selesai kerjasama dengan pihak ketiga. Sebab, apabila pasar yang berakhir kerjasamanya di tahun 2021 ataupun 2022, maka pihaknya akan mengenakan sewa kepada pemakai ruko atau los.

    “Kalau berakhir di tahun 2021 atau 2022, harus dikenakan sewa. Tapi kita harus hati-hati mengenakan sewa, khawatir jadi blunder ke kita, kita pengen nambah PAD, tapi enggak runut regulasi yang kita ikuti,” terangnya.

    Terkait dengan pedagang yang membayar HGB sebesar Rp5 juta kepada oknum DinkopUMKMPerindag, Wasis menegaskan bahwa oknum itu tidak ditemukan bahkan tidak ada. Sampai pekan kemarin pun, tidak ada pedagang yang mengeluhkan kepada DinkopUMKMPerindag terkait dengan bayaran HGB oleh oknum. 

    “Enggak ada (oknum DinkopUMKMPerindag), ngarang itu. Makanya saya minta dia (pedagang) menghadap ke saya. Sampai hari ini nggak ada yang menghadap, artinya saya ingin tahu dia bayarnya ke siapa, kalau ke DinkopUMKMPerindag ke siapanya,” tuturnya.

    Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Serang memiliki 4 los di Pasar Kepandean. Apabila ada pedagang yang tidak kebagian, maka diperbolehkan untuk membangun namun dengan membuat pernyataan.

    “Kita punya 4 los, kalau enggak cukup ya dia bangun sendiri silahkan. Selama dia buat pernyataan bahwa tidak mengakui sebagai pemiliknya, tapi biaya sendiri,” katanya. (DZH/MUF/RUS/AZM)

  • Dianggap Tak Serius Bertanggung jawab, BBWSC3 Akan Didemo Penyintas Banjir

     

    SERANG, BANPOS – Pemuda dan mahasiswa Kota Serang berencana melakukan aksi unjuk rasa di Balai Besar Wilayah Sungai Cidurian, Ciujung, Cidanau (BBWSC3) dan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Mereka akan menuntut tanggung jawab dari BBWSC3 dan Pemprov Banten, terhadap nasib para penyintas banjir bandang di Kota Serang.

    Ketua Presidium Gerakan Pemuda Kota Serang (GPKS), Ahmad Fauzan, dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa sampai saat ini, nasib para penyintas bencana banjir bandang di Kota Serang masih belum jelas. Padahal, sudah satu bulan lebih bencana tersebut terjadi.

    “Kita ketahui bahwa belum lama Kota Serang dan sekitarnya terkena bencana banjir yang menyebabkan korban jiwa, bangunan-bangunan rumah warga dan mata pencaharian. Namun sudah lebih dari sebulan, mereka masih belum jelas nasibnya akan seperti apa,” ujarnya, Minggu (17/4).

    Ia menuturkan, banjir bandang yang terjadi pada awal Maret lalu merupakan banjir terparah dalam sejarah Kota Serang. Hal itu pun seharusnya menjadi atensi dari pihak-pihak terkait, seperti BBWSC3 dan Pemprov Banten, agar dapat turut serta bertanggung jawab terhadap kejadian itu.

    “BBWSC3 sebagai pengelola Bendungan Sindangheula serta Sungai Cibanten dan Pemerintah Provinsi sebagai wilayah administrasi yang mengelola segala hal atas penanggulangan bencana, harus bertanggung jawab,” ungkapnya.

    Namun sampai saat ini, pihaknya menilai bahwa Pemprov Banten maupun BBWSC3 tidak serius untuk mengambil tanggung jawab terhadap para penyintas bencana.

    “Kami GPKS bersama HMI MPO menganggap kondisi ini harus segera ditangani. Sehingga, kami akan turun aksi menuntut BBWSC3 dan Pemprov agar segera bertanggung jawab atas nasib para penyintas bencana,” ucapnya.

    Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Serang, Ega Mahendra, mengatakan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan Pemprov Banten yang memangkas bantuan pembangunan rumah bagi penyintas banjir bandang, dari 40 unit rumah menjadi hanya 9 unit rumah.

    “Padahal kalau turun di lapangan, sangat banyak rumah yang rusak. Lalu data 31 rumah penyintas banjir yang rusak rumahnya yang tidak lolos verifikasi, siapa yang bertanggung jawab? Padahal bantuan dari Pemprov itu sangat dinanti para penyintas,” ujarnya.

    Ega menegaskan, pihaknya bersama dengan GPKS akan turun melaksanakan aksi unjuk rasa, sehingga Pemprov Banten dapat menepati janji membangun 40 rumah penyintas banjir bandang.

    “Kami hanya ingin rumah penyintas banjir yang hancur rumahnya segera dibangun tanpa adanya proses yang berbelit. Jika memang harus ada berbagai syarat-syarat administrasi, buka kepada publik dan berikan solusinya,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti BBWSC3 yang merasa bahwa pihaknya tidak memiliki tanggung jawab terhadap banjir bandang kemarin. Padahal, mereka sangat bertanggung jawab pada saat sebelum dan sesudah terjadinya bencana banjir bandang.

    “Padahal jika normalisasi dilakukan sesegera mungkin, banjir seperti itu dapat diminimalisir. Lalu bagaimana dengan sistem peringatan dini pada pengelolaan Bendungan Sindangheula, seharusnya hal itu dilakukan ketika ada potensi air yang melebihi kapasitas. Dengan demikian, korban jiwa maupun harta benda dapat diminimalisir juga,” tandasnya. (DZH/PBN)

  • Bantu Pembangunan Rumah Penyintas, Camat Kasemen Upayakan Bantuan CSR

     

    PEMERINTAH Kecamatan Kasemen di bawah kepemimpinan Camat baru, yakni Ahmad Nuri, berupaya mencari bantuan lain untuk penyintas bencana banjir bandang di Kecamatan Kasemen. Bantuan tersebut berupa Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga dapat memperluas cakupan bantuan bagi penyintas bencana.

    Nuri mengatakan, saat ini Pemkot Serang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) telah melakukan pemetaan, bagi para penyintas banjir bandang yang rumahnya akan diberikan bantuan pembangunan.

    “Soal rumah yang roboh, perkim memang sudah menyiapkan. Lalu kami juga sedang memetakan cluster pertama rumah yang rusak akibat banjir sebanyak 100 rumah. Saat ini sedang dalam proses di perkim, dari kami juga insyaAllah ada bantuan alakadarnya,” ujarnya, Rabu (13/4).

    Menurut Nuri, sebanyak 100 rumah yang telah dipetakan oleh DPKP dan akan dibantu pembangunan rumahnya, merupakan rumah penyintas yang sudah teridentifikasi oleh Pemkot Serang. Eksekusi pemberian bantuan pun tengah dipersiapkan.

    “Untuk 100 rumah itu baru yang teridentifikasi. Jadi 100 rumah itu merupakan rumah penyintas yang rusak cukup parah sehingga membutuhkan bantuan dari Perkim. Saat ini sudah ditangani oleh Perkim untuk program bantuannya,” tuturnya.

    Ia mengatakan, seharusnya bantuan dari DPKP sudah disalurkan sejak kemarin. Namun, terdapat kendala yang mengharuskan DPKP melakukan penjadwalan ulang dalam pelaksanaan penyaluran bantuan itu.

    “Memang harusnya kemarin disalurkannya, karena Perkim sudah berkoordinasi dengan Kecamatan. Namun memang sepertinya dilakukan penjadwalan ulang, supaya bisa disalurkan semua,” terangnya.

    Nuri mengaku, pihaknya juga tengah mengupayakan adanya bantuan pembangunan rumah penyintas banjir bandang di Kecamatan Kasemen, melalui program CSR dari perusahaan-perusahaan.

    “Kami sedang mengupayakan adanya bantuan-bantuan dari CSR juga. Karena memang ada beberapa pihak yang mau menyumbang untuk rumah tidak layak huni, apalagi akibat dari bencana banjir kemarin ya,” ungkapnya.

    Ia pun berharap, berbagai bantuan yang akan digelontorkan baik oleh pemerintah maupun swasta, dapat mencakup seluruh penyintas banjir bandang di Kecamatan Kasemen.

    “Harapan kami semua dapat tercakupi yah rumah-rumah yang terdampak bencana banjir bandang kemarin. Baik itu dari APBD, APBN maupun CSR yah. Kami upayakan mereka dapat bantuan semua,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Raperda SPBE Diharap Tingkatkan Nilai Evaluasi Dari Kemenpan-RB

    SERANG, BANPOS – Raperda Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini tengah digarap oleh DPRD Kota Serang. Hal itu menjadi tumpuan harapan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, agar nilai evaluasi SPBE di Kota Serang dapat meningkat dengan adanya Perda SPBE.

    Seperti diketahui sebelumnya bahwa Kota Serang sudah ada penilaian SPBE sejak tahun 2018 yang dinamakan Penilaian Evaluasi SPBE. Pada tahun tersebut, Kota Serang mendapatkan nilai 2,4 dengan hasil C atau cukup di tahun pertama Penilaian Evaluasi SPBE.

    Kepala Diskominfo Kota Serang, Arif Rahman Hakim mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dengan adanya Raperda SPBE yang diinisiasi oleh DPRD Kota Serang. Sebab, peraturan turunan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dirasa perlu ditindaklanjuti dengan konkret melalui Perda yang ada di Kota Serang.

    “Kami berharap sangat banyak dengan Perda SPBE, karena akan menambah bobot nilai evaluasi SPBE kalau kita punya kebijakan setara Perda,” ujarnya, Rabu (13/4).

    Arif menyebutkan bahwa Perda menjadi indikator kebijakan tentang SPBE, namun di Kota Serang sementara ini baru ada Perwal yaitu Perwal pemanfaatan TIK, yang belum menyentuh secara keseluruhan Perpres SPBE-nya. Ia berharap Raperda SPBE dapat segera selesai dan menjadi acuan bagi perencanaan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Serang.

    “SPBE ini kan aturan tertingginya Perpres nomor 95 th 2018 tentang SPBE, Perwal tahun 2018 belum menjadi turunan dari Perpres. Kami berharap Raperda ini segera rampung, agar semua pelayanan internal pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat dapat lebih cepat, efisien dan memudahkan penggunanya,” katanya.

    Sementara itu, Jabatan fungsional tertentu (JPT) Pranata Komputer Ahli Muda, Ahmed Beiruni, menjelaskan bahwa pertamakali Kota Serang mengikuti Penilaian Evaluasi SPBE se-Indonesia hanya mendapatkan 2,4 atau cukup. Meskipun demikian, pada tahun 2021, Penilaian Evaluasi SPBE secara assessment dengan nilai 2,97 dengan kategori B atau baik.

    “Pada tahun 2019-2020 penilaian dilakukan secara mandiri, kami hanya diberikan indikator pertanyaannya dan menilai sendiri. Tahun 2022 dilakukan penilaian assessment,” katanya.

    Ia mengatakan, apabila sudah ada Perda SPBE di Kota Serang, maka sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan dilakukan secara menyeluruh di seluruh OPD se-Kota Serang akan lebih terukur, terintegrasi dan lebih terpadu. Sehingga tidak bergerak sendiri-sendiri dan sudah ada panduannya.

    “Kemungkinan besar apabila Perda SPBE sudah jadi, kami akan memperbaiki Perwal karena harus menjadi turunan juknis SPBE,” tuturnya.

    Diakhir ia mengatakan, pada Penilaian Evaluasi SPBE, disisi pekayanan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Serang mendapatkan nilai cukup tinggi yaitu 3 ke atas. Hal itu disebabkan karena sebagian besar pelayanan di Kota Serang berbasis elektronik, seperti pelayanan kependudukan, perizinan, ketenagakerjaan, keuangan, Bapenda.

    “Kalau dari sisi pelayanan kita sudah bagus, hanya dari sisi kebijakan saja yang lemah. Semoga dapat segera selesai untuk pembahasan Raperda SPBE ini, agar ada aturan juknis khusus bagi seluruh OPD di Kota Serang dalam memberikan pelayanan berbasis elektronik,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • BI Kerahkan Mobil Tukar Uang

    BI Kerahkan Mobil Tukar Uang

    SERANG, BANPOS- Sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten antusias melakukan uang mereka ke pecahan yang lebih kecil menjelang Idul Fitri. Mereka menukarkan uang di gerai mobile milik Bank Indonesia.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar pukul 14.00 WIB tampak sebuah mobil penukaran uang pecahan baru dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, terparkir di depan gedung Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten.

    Di sana, terlihat satu persatu para pegawai keluar kantor untuk melakukan penukaran uang ke gerai mobile itu. Dengan dikawal oleh dua orang petugas BRIMOB, para pegawai mengantre dengan tertib untuk menukarkan uang.

    Seorang pegawai Pemprov Banten, Dewi, mengatakan bahwa dirinya baru saja menukarkan uang sebesar Rp1 juta. Menjadi uang dengan pecahan Rp5 ribu rupiah. “Tadi saya menukarkan uang pecahan Rp5 ribu sekitar Rp1 juta,” ujarnya, Rabu (13/4).

    Ia menuturkan bahwa penukaran uang ini baru pertama kali dilakukan di depan kantor Setda Provinsi Banten. Sebab sebelumnya, jika ia ingin menukarkan uang, harus datang ke kantor Bank. Maka dari itu, dengan adanya gerai penukaran uang itu, dirinya menjadi terbantu dalam menukarkan uang.

    “Kalau sekarang sangat mempermudah, jadi kita enggak usah repot-repot mengantre di Bank. Karena kan di sini sudah disediakan fasilitasnya,” terangnya.

    Selain itu, Dewi menuturkan bahwa apabila melakukan penukaran uang pecahan di Bank, setiap orangnya dipatok ‘jatah’ penukaran. Ia kurang yakin berapa nominal maksimal penukaran uang yang diperbolehkan oleh bank, namun yang pasti hanya terasa sebanyak satu gepok saja.

    Sementara penukaran yang dilakukan di mobil kas Bank BI Banten yang berada di Setda Banten tersebut, tidak ada maksimal nominal. “Kalau di sini enak, bisa nuker berapapun. Engga ada maksimalnya, enggak dijatah gitu,” katanya.

    Dewi mengaku bahwa dirinya menukarkan uang menjadi pecahan kecil, sebagai persiapan menghadapi Idul Fitri. Karena, tradisi pada saat Idul Fitri maka dirinya akan memberikan sejumlah ‘THR’ kepada saudara-saudaranya yang masih kecil. “Biasa untuk ngasih THR ponakan sama anak-anak kecil,” tuturnya.

    Sementara pegawai lainnya, Ani, mengaku senang dengan adanya penukaran uang di sana. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Dewi, penukaran uang di gerai mobile itu sangat mempermudah penukaran uang yang biasanya cukup merepotkan.

    “Malah kadang harus pakai jasa tukar uang yang biasa di pinggiran jalan, atau menukar uang di pom bensin. Tapi kalau ada ini kan jadi mudah,” tandasnya. (DZH/AZM)

  •  Logonya Sampai ke Palestina, Kabupaten Serang Dapat Julukan Serang Dermawan

    SERANG, BANPOS – Bupati Serang menerima kedatangan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Hajar, bersama dengan Syeikh dari Palestina, Abdullah Abu Mustafa di Pendopo Bupati, Rabu (12/4). Kedatangannya bersama rombongan, untuk mengungkapkan rasa terimakasih atas donasi yang telah diberikan oleh ASN se-Kabupaten Serang yang kini sudah menjadi Sumur Wakaf di Palestina.

    Pada kesempatan tersebut, Ibnu Hajar terus berupaya mendorong spirit kedermawanan Pemkab Serang melalui Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah yang didampingi oleh Asda 1, Nanang Supriatna. Bahkan, ia ingin mendorong Kabupaten Serang menjadi Kabupaten Serang dermawan.

    “Kami bersama dengan Syeikh Palestina menyampaikan ungkapan terimakasih atas sedekah dan donasi yang pernah diamanahkan oleh Kabupaten Serang melalui Bupati dan ASN s-Kabupaten Serang yang digunakan untuk membangun sumur di Gaza, Palestina,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, selain menyampaikan ungkapan terimakasih, pihaknya juga menyampaikan laporan telah dibangunnya Sumur wakaf di Gaza, Palestina. Ia berharap, hal itu menjadi inspirasi bagi masyarakat luas di wilayah lainnya untuk peduli khususnya kepada Palestina dan peduli pada problem-problem kemanusiaan di sekitar.

    “Alhamdulillah kami disambut baik oleh Bupati, bahwa kami ingin dorong spirit kedermawanan ini harus terus ditingkatkan. Bibit-bibit kebaikan ini harus terus dikembangkan, kita ingin dorong Serang menjadi Kabupaten Serang Dermawan,” ungkapnya.

    Hadir bersama dengan Ibnu Hajar yaitu Deputi Regional Banten, Ais Komarudin, Branch Manager ACT Serang Raya, Zaenal Arifin, serta jajaran ACT lainnya. Ibnu Hajar mengungkapkan bahwa dalam menebar sifat kedermawanan, akan dilakukan edukasi di sekolah-sekolah, masjid-masjid hingga ke dunia usaha.

    “Nanti sekolah-sekolah akan mengedukasi kebaikan kedermawanan, masjid-masjid akan mengajarkan (kedermawanan), dunia usaha, akan menjadikan semua produknya sebagai bagian dari kedermawanan,” tuturnya.

    Diakhir ia mengatakan bahawa semangat Bupati Serang dalam mengajak dan memberikan contoh sikap kedermawanan yang dibuktikan dengan dibangunnya sumur wakaf di Gaza, adalah hal yang patut dicontoh oleh wilayah lainnya. Menurutnya, Kabupaten Serang tak hanya sekedar membantu warga di Serang saja, tetapi juga sampai ke Palestina.

    “Menurut saya ini contoh yang sangat baik, dimana spirit kedermawanan ini baik untuk warga di Serang atau wilayah di luar Serang menjadi contoh bahwa kedermawanan itu sudah lintas batas, lintas wilayah. Saya yakin betul, spirit yang dikatakan oleh Bupati menjadi spirit yang harus menjadi dicontoh bagi wilayah lain,” tandasnya.

    Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada jajaran ASN Pemda Kabupaten Serang yang telah menitipkan donasi atau sedekahnya yang dihimpun oleh Pemkab Serang, kemudian dititipkan ke ACT. Ia mengaku kaget dan diberi kejutan ketika mengetahui Loga Pemda Kabupaten Serang terpasang pada sumur wakaf di Palestina.

    “Sangat luar biasa mengagetkan kami semua, ACT membuat surprise ternyata di sana (Palestina) sampai logo Pemda Kabupaten Serang terpasang, kami pikir ini anggaran dana yang dihimpun digabungkan untuk membuat sumur, seperti itu saja,” ujarnya.

    Ia menyambut baik kehadiran Presiden ACT, bahkan sampai didokan agar Kabupaten Serang menjadi Kabupaten Serang dermawan. Ia berharap, kedermawanan ini tidak hanya sebatas di ASN saja, begitupun di masyarakat Kabupaten Serang.

    “Karena saya juga melihat sendiri ketika ada bencana alam, mereka (masyarakat dan ASN) di internal di Kabupaten Serang sendiri daerah yang tidak terkena banjir, enggak langsung bantu, mereka menghimpun tiap Desa, menghimpun bantuan, mereka mengirim sendiri,” tuturnya.

    Tatu mengungkapkan bahwa para ASN se-Kabupaten Serang untuk ke Palestina mencapai Rp500 juta, namun untuk penyalurannya dibagi melalui ACT langsung dan PMI Provinsi Banten. Meskipun demikian, ia berharap kegiatan kebaikan-kebaikan ini harus terus ditumbuhkan di Kabupaten Serang, mengingat hal ini menjadi nilai sedekah yang dapat membersihkan harta.

    “Sedekah itu melindungi dari hal-hal yang buruk, sedekah itu kebaikannya berbalik kepada diri kita sendiri dan janji Allah ketika kita bersedekah, Allah akan mengganti melipatgandakan yang luar biasa,” katanya.

    Oleh sebab itu, Tatu mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Kabupaten Serang agar bersama-sama membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Tidak harus besar, karena semua perbuatan baik bisa dimulai dari hal-hal kecil dan sesuai dengan kemampuan.

    “Saya mengajak apapun, tidak hanya sekedar bicara, lakukan apa yang bisa kita lakukan, semampu kita untuk dukungan kita kepada saudara-saudara kita. Dengan apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun, kita bantu saudara-saudara kita di Palestina, masing-masing berbuat sesuai kemampuannya,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Pemprov Jamin Pasokan dan Harga Sembako Aman

    SERANG, BANPOS- Pemprov Banten memastikan barang kebutuhan pokok masyarakat selama bulan Ramadhan sampai lebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah aman dan cukup. Selain itu, pemprov juga memastikan stabilitas harganya juga terkendali dengan baik. 

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)  Banten, Babar Suharso ditemui di DPRD Banten, Rabu (13/4) mengatakan, pemprov  sudah melakukan monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok di sejumlah pasar, djantaranya di Pasar Induk Rau (PIR) Kota Serang, Selasa (12/4).

    “Secara umum harga-harga masih stabil dan pasokan juga aman. Kecuali harga daging sapi dan daging ayam susah mulai naik,” kata Babar Suharso.

    Monitoring harga dan pasokan kebutuhan pokok di sejumlah pasar dipimpin oleh Sekda Banten Almuktabar dan didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)  Banten Babar Suharso, perwakilan dari Kementrian Pertanian, BPOM Serang, dari Polda Banten, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Banten Aan Muawanah serta beberapa jajaran pejabat Pemprov Banten. 

    Babar Suharso mengatakan, berdasarkan hasil monitoring, secara umum kondisi harga barang kebutuhan pokok terkendali dengan baik. 

    “Meskipun ada beberapa yang mengalami kenaikan, namun masih dalam kondisi wajar,” katanya. 

    Kenaikan itu, kata Babar, lebih disebabkan oleh hukum pasar dimana permintaan masyarakat yang tinggi terhadap barang kebutuhan pokok. Namun meskipun demikian, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak panik buying. 

    “Masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan tetap tenang, karena stoknya masih aman sampai lebaran nanti,” katanya.

    Harga kebutuhan dinpasaran yang naik yakni daging sapi dati harga biasa Rp110 ribu per kilogram, naik menjadi Rp140 ribu per kilogram. Kemudian harga daging ayam naik menjadi sekitar Rp38 ribu sampai Rp40 ribu per kilogram, sedangkan harha  biasanya Rp34 ribu per kilogram.

    Selain itu, Pemprov Banten juga akan terus melakukan monitoring ke semua daerah guna melihat dan memastikan harga barang-barang di atas tetap terkendali. 

    Babar mengatakan, selain kebutuhan pokok, harga dan stok Minyak goreng  curah di pasaran memang masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. 

    ” Harga minyak curah masih diatas HET. Saat ini di pasaran sekitar Rp16 ribu per kiligram. Hal itu dikarenakan stok kiriman yang tersedia di sejumlah agen masih terbatas,” kata dia. (RUS/AZM)

  • Pemkot Menang Gugatan Gedung Cilegon Plaza Mandiri

    Pemkot Menang Gugatan Gedung Cilegon Plaza Mandiri

    CILEGON, BANPOS – Pemkot Cilegon menang gugatan atas pemilik ruko Matahari Lama atau biasa disebut Cilegon Plaza Mandiri. Awal mula perkara tersebut yaitu adanya gugatan dari pemilik ruko dilayangkan lantaran status bangunannya tumpang tindih. 

    Gedung eks Matahari ini berstatus hak pengelolaan (HPL) Pemkot Cilegon. Gedung itu dibangun oleh pengembang PT Genta Kumala dan beberapa ruko dijual oleh pengembang.

    Para pemilik ruko menerima sertifikat hak guna bangunan (HGB) setelah membeli dari PT Genta Kumala, HGB sendiri berlaku 20 tahun, dan status HGB itu berakhir pada 2012.

    Ada 15 pemilik ruko yang menggugat PT Genta Kumala, Pemkot Cilegon cq Wali Kota Cilegon ada dalam status turut tergugat. Gugatan itu dilayangkan pada 21 Juli 2021 dengan nomor perkara 89/Pdt.G/2021/PN Srg.

    “Kita menang (sidang di Pengadilan Negeri, Selasa (12/4), dari hasil persidangan pengadilan mengabulkan permohonan kita. Kita sebagai turut tergugat kita memang,” kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon Yan Aswari kepada BANPOS, Rabu (13/4).

    Dari hasil putusan dari PN Serang tersebut, pihaknya masih menunggu 14 hari apakah nantinya ada upaya banding dari pihak penggugat atau tidak. “Kita masih menunggu juga dia mau banding atau ngga kita nunggu respon aja,” katanya.

    Diketahui Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Cilegon diberi SKK atau Surat Kuasa Khusus Litigasi oleh Pemkot Cilegon.

    Diketahui turut tergugat ada tujuh mulai PT Genta Kemala, BPKAD Kota Cilegon, Walikota Cilegon, BPN Cilegon, Pemkab Serang, Notaris, kemudian Kejari Cilegon. “Ini belum inkrah, masih unggul sementara. Intinya putusannya itu menolak semua gugatan dari isi penggugat. Penggugat ditolak sama hakim jadi yang menang pihak tergugat,” pungkasnya.

    Sementara itu, JPN Kejari Cilegon Deisi Magnalena Gultom mengatakan untuk jumlah ruko ada sekitar 30. 

    “Kalau jumlah rukonya itu lumayan banyak sekitar 30 ruko, tapi yang yang menggugat itu ada 15 dari yang menduduki ruko itu. Jadi untuk putusan dari pengadilannya itu memang dari konvensi itu setengah terpenuhi kalau terkait detailnya kita memang belum lihat hasil putusannya. Garis besarnya untuk ruko itu HPL nya dikembalikan ke Pemkot Cilegon,” tuturnya. (LUK/RUL)

  • Lonjakan Arus Mudik Mulai Terlihat

    SERANG, BANPOS – Mudik lebaran tahun 2022 ini di Pelabuhan Merak, Cilegon dipastikan akan terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada H-7 nanti. Rencananya pihak ASDP akan mengoperasikan puluhan kapal Roro, dengan trip atau perjalanan sehari mencapai 140, yang biasanya hanya 124 trip. Selain itu, pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), mengalami peningkatan hingga 88 persen.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banten ditemui di DPRD Banten, Rabu (13/4) mengatakan,  kebijakan pemerintah yang memperbolehkan masyarakat melakukan mudik lebaran pada tahun 2022  ini, diprediksi akan menyebabkan lonjakan penumpang, terutama di Pelabuhan Merak dan juga jalur Tol Tangerang-Merak.

    “Kami akan terus melakukan koordinasi kepada masing-masing operator yang menangani Pelabuhan Merak dan juga Tol Tangerang-Merak.  Koordinasi dengan Pemerintah Pusat serta seluruh stakeholder terkait sudah dilakukan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik,” katanya.

    Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, masyarakat yang akan melakukan mudik diprediksi melonjak seluruh Indonesia mencapai 80 juta, dengan perjalanan mudik didominasi di Pulau Jawa dan Sumatera.

    Pemprov Banten sudah menyiapkan beberapa skenario termasuk mempersiapkan full team untuk bertugas di titik-titik yang akan ditentukan nanti.

    “Untuk mengurangi penumpukan antrian di Pelabuhan Merak, akan dilakukan pengaturan dengan memanfaatkan jalan Cikuasa Atas untuk kantong parkir kendaraan yang akan menuju pelabuhan merak dan kendaraan yang prioritas akan lewat jalan bawah,” ujarnya.

    Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas angkut penyeberangan merak pada kondisi sangat padat, pihak BPTD akan mengoperasikan kapal dengan kapasitas besar dan menambah trip perjalanan kapal.

    Mekanisme pengawasan arus mudik lebaran tahun ini akan berbeda dari dua tahun sebelumnya, dimana kala itu pihaknya difokuskan pada pengawasan di daerah-daerah perbatasan seperti Kecamatan Cilograng dan juga Gajrug yang berbatasan langsung dengan Sukabumi dan Bogor, maka tahun ini berbeda.

    “Tahun ini kita akan fokuskan terhadap penanganan jalur tengah atau tol yang banyak dilalui oleh pemudik dibandingkan jalur arteri yang biasanya hanya pemotor saja,” katanya.

    Namun demikian, pihaknya tetap akan mendirikan posko-posko pengamanan yang bekerjasama dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan serta stakeholder terkait lainnya.

    “Karena mensukseskan arus mudik ini tidak bisa dilakukan hanya oleh Pemprov saja, tetapi juga hasil kerjasama semua pihak,” ungkapnya.

    Selain fokus pada pengaturan ketika mudik, Dishub Banten juga akan ikut menertibkan arus kendaraan yang akan masuk ke sejumlah tempat wisata yang ada di Banten. Pihaknya akan menerjunkan tim secara penuh.

    “Sekarang kan jalan Provinsi itu sudah mantap semua, jadi wisatawan bisa memilih jalur mana yang akan dilewati,” katanya.

    Sementara itu, seiring makin menjelangnya arus mudik pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), mengalami peningkatan. Penumpang bandara terbesar di Indonesia itu meningkat hingga 88 persen.

    “Ada peningkatan pergerakan penumpang mencapai 88 persen atau dari 4 juta penumpang pada kuartal I 2021 menjadi 7,53 juta penumpang pada kuartal I 2022 di Bandara Soekarno-Hatta,” kata President Director Angkasa Pura (AP) II, Muhammad Awaluddin.

    Awaluddin menambahkan, tren positif lalu lintas penerbangan ini membuat pihaknya mengaktifkan kembali Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta pada 1 April 2022. Awaluddin menambahkan tren positif pada tiga bulan pertama tahun ini menandakan sektor penerbangan nasional mulai berangsur pulih kembali.

    “Kami melihat sektor penerbangan nasional akan pulih lebih cepat dibandingkan dengan global, karena pasar domestik Indonesia yang sangat besar. Ditambah, saat ini penerbangan internasional juga sudah dibuka untuk mendukung pariwisata di dalam negeri,” jelasnya.

    Awaluddin menjelaskan pihaknya bersama pemangku kepentingan lainnya saat pandemi Covid-19 selalu berupaya memastikan kelancaran operasional penerbangan dan penerapan protokol kesehatan di bandara. Berbagai penanganan Covid-19 yang juga didukung program vaksinasi booster, berjalan sangat baik sehingga saat ini pandemi dapat terkendali dengan baik.

    “Peningkatan lalu lintas penerbangan sejalan dengan terjaganya keyakinan penumpang pesawat untuk menggunakan transportasi udara. Salah satunya karena upaya dalam menerapkan protokol kesehatan di bandara serta penyesuaian operasional guna memastikan kelancaran penerbangan di bandara,” ujarnya.(jpg/rus/pbn)

  • Aksi Mahasiswa Terus Berlanjut

    SERANG, BANPOS – Mahasiswa di Banten terus melakukan aksi dengan tuntutan yang sebelumnya sempat digaungkan, seperti penolakan penundaan pemilu dan penambahan periode presiden, serta permasalahan ekonomi yang saat ini sedang dirasakan oleh masyarakat. Aksi lanjutan ini diketahui dilaksanakan di Kota Serang dan Lebak.

    Ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Kota Serang, melakukan aksi unjuk rasa. Berdasarkan pantauan, massa aksi tersebut mulanya berkumpul di kampus 1 UIN SMH Banten. Mereka mulai berkumpul sejak pukul 13.00 WIB. Sekitar pukul 15.30 WIB, massa aksi pun mulai bergerak ke Alun-alun Kota Serang dengan berjalan kaki.

    Di alun-alun Kota Serang, massa aksi melangsungkan aksinya sekitar satu setengah jam. Selama aksi berlangsung di Alun-alun, massa aksi menyampaikan berbagai orasi penolakan berkaitan dengan wacana penundaan pemilu dan penambahan periode.

    Selain itu, massa aksi juga menyampaikan penolakannya terhadap revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta ketidakstabilan harga bahan pokok pangan.

    Koordinator Aliansi Masyarakat Banten Bergerak, Syahrizal, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pihaknya, merupakan bagian tak terpisahkan dari aksi yang digelar di Jakarta pada 11 April kemarin.

    “Salah satu tuntutannya yaitu menolak wacana penundaan pemilu dan juga penambahan masa periode presiden menjadi tiga periode,” ujarnya saat diwawancara di sela-sela aksi, Rabu (13/4).

    Pihaknya juga menyoroti permasalahan ekonomi yang mencuat akibat adanya pandemi Covid-19. Di tengah pandemi tersebut, banyak masyarakat yang akhirnya menghadapi berbagai persoalan ekonomi, seperti terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

    “Ini telah memutus rantai pencaharian masyarakat. Akibatnya, terjadi peningkatan persentase pengangguran yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten,” tuturnya.

    Hal itu menurutnya, membuat efek domino dalam kehidupan masyarakat, berupa kemiskinan yang semakin meningkat. Sehingga, ia menilai pemerintah tidak dapat mengatasi keadaan ekonomi masyarakat dari Pra Pandemi, hingga saat ini.

    “Masyarakat yang mengalami gejolak keuangan yang tidak stabil dikagetkan dengan kenaikan harga bahan pokok, diantaranya: bawang merah dan putih, daging sapi, gula, daging ayam, minyak, cabai dan elpiji non subsidi,” katanya.

    Di sisi lain, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang sangat signifikan beberapa waktu yang lalu juga membuat kegaduhan di masyarakat. Ia menilai, kelangkaan itu merupakan ulah dari mereka yang melakukan penimbunan minyak goreng.

    “Hal ini semakin memperkeruh keadaan ekonomi di kalangan masyarakat, dikuatkan dengan dicabutnya regulasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No.6 Tahun 2022 terkait HET. Akibat dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak, menyebabkan masyarakat terpaksa mempertahankan minyak curah sebagai bahan utama yang dijadikan untuk kebutuhan sehari-hari,” terangnya.

    Bahkan menurutnya, banyak dari masyarakat yang menggunakan minyak curah berkali-kali tanpa diganti. Padahal hal itu berpotensi menyebabkan penyakit bagi masyarakat.

    “Ini dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, sehingga menimbulkan penyakit yang berbahaya,” ucapnya.

    Sekitar pukul 16.40 WIB, massa aksi pun mulai bergerak kembali menuju kampus 1 UIN SMH Banten. Namun, mereka tidak langsung membubarkan diri, melainkan melanjutkan aksi mereka di satu ruas utama jalan Sudirman. Hal itu pun membuat ruas jalan utama menjadi macet total.

    Kepolisian mengambil langkah untuk membuat rekayasa lalu lintas, sehingga masyarakat tetap bisa melanjutkan aktivitas mereka. Sekitar pukul 17.30, massa aksi melakukan pembakaran ban bekas yang sudah disiapkan oleh mereka.

    Api berkobar cukup besar, asap hitam pekat membumbung dari hasil pembakaran karet ban itu. Di sekeliling kobaran api, massa aksi terus menyampaikan orasi-orasi mereka. Hingga akhirnya pada pukul 17.45, massa aksi menutup aksi mereka dengan penyampaian pernyataan sikap.

    Selama berjalannya aksi, tidak ada sekalipun gesekan antara massa aksi dengan aparat Kepolisian. Massa aksi seluruhnya masuk ke dalam kampus 1 UIN SMH Banten pada pukul 17.50 WIB dengan damai, sementara aparat Kepolisian membersihkan bekas ban yang dibakar oleh massa aksi.

    Terpisah, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Kepemudaan Primordial Kabupaten Lebak menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Lebak, Rabu (13/4).

    Dalam orasinya, di depan Kantor Bupati Lebak massa aksi berharap ditemui Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Namun tidak lama kemudian Asisten Daerah (asda)  I Bidang Pemerintahan Kabupaten Lebak Al Kadri yang justru datang menemui mahasiswa.

    Dengan mendengar tuntutan para mahasiswa, Al Kadri sepertinya ingin berdiskusi, tetapi mahasiswa yang tidak puas karena hanya ditemui perwakilan bukan Bupati mereka langsung bergeser ke Gedung DPRD lebak.

    “Kita jauh-jauh dari Selatan karena ingin bertemu langsung dengan pemimpin daerah yaitu Bupati Lebak bukan perwakilan, ” kata Koordinator Aksi Fauzi Nurqalik.

    Fauzi menyebut, yang dilakukan pihaknya mengkritisi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)  dan juga Minyak goreng yang tentunya sangat diresahkan oleh masyarakat.

    “Masyarakat hari ini kembali menjadi korban atas ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pemangku kebijakan, kesewenang – wenangan pemerintah tercermin seperti yang terjadi hari ini,” kata Fauzi.

    Pihaknya menuntut Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Perdagangan Muhamad Lufti yang dinilai gagal dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia.

    “Kita minta agar wakil rakyat yang duduk di bangku DPRD Lebak ini turut menyuarakan suara rakyat yang menuntut Presiden Jokowi mencopot Menteri Perdagangan dan juga mencabut kebijakan kenaikan harga BBM dan kebijakan lainnya yang mencekik rakyat,” tandasnya.

    Aksi para mahasiswa di depan gedung DPRD Lebak ditemui Ketua DPRD Lebak Muhamad Agil Zulfikar dengan beberapa stafnya. Ia juga mendengarkan berbagai tuntutan dari para mahasiswa termasuk soal pencopotan Menteri Perdagangan.

    Agil mengaku akan menindaklanjuti tuntutan para mahasiswa dengan menyurati Presiden Indonesia melalui kelembagaan DPRD Lebak.

    “Soal aspirasi teman-teman tentang pencopotan jabatan Menteri Perdagangan, Insyaallah kita (DPRD Lebak,-red) akan bersikap dan mengirimkan surat secara kelembagaan kepada Presiden Jokowi bahwa mahasiswa di Lebak meminta agar Menteri Perdagangan dicopot dan mengevaluasi kebijakan yang merugikan masyarakat. Nanti akan kita siapkan suratnya,” katanya.

    Ia juga akan menindaklanjuti berbagai tuntutan mahasiswa lainnya, khususnya perihal isu penyandang disabilitas yang saat ini belum menjadi sorotan utama Pemerintah Daerah.

    “Isu disabilitas ini merupakan isu yang kongkrit dan memang belum menjadi sorotan utama Pemerintah daerah. Makanya kami akan mengawal isu ini sehingga hak pemenuhan fasilitas dan pendidikan, atau bekerja layak bagi kaum disabilitas dapat terjamin, karena merupakan tanggung jawab negara,” ungkapnya.

    Agil memastikan DPRD Lebak akan terus mengawal pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah Kabupaten Lebak.

    “Soal infrastruktur jalan Kabupaten di Lebak total 700 km, statusnya baik itu total panjangnya 500 km, dan di tahun ini dari  Pemda Lebak menganggarkan pembangunan 35 km ruas jalan menggunakan APBD 2022, belum dari bantuan keuangan dan lainnya,” pungkasnya. (Her/DZH/PBN)