BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Blacklist Bagi Pelajar Pendemo Lebih Berat Dari Tawuran

    TANGERANG, BANPOS —Polres Metro Tangerang Kota mengancam pelajar pengunjuk rasa akan masuk daftar hitam (blacklist) dengan dipersulit mengurus SKCK jika melakukan demonstrasi. Oleh mahasiswa, hal ini dianggap mengekang kebebasan berpendapat dan lebih berat daripada kasus tawuran.

    Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Komarudin mengatakan mereka terdiri dari pelajar dan kelompok yang terindikasi anarko. Sebanyak 47 orang di antaranya berstatus sebagai pelajar yang masih di bawah umur, sisanya anak putus sekolah.

    “Ini tentunya gambaran yang sangat memprihatinkan untuk kita semua bahwa anak-anak kita, pelajar, yang sudah diajak dan dipengaruhi untuk mengikuti aksi,” ujarnya, kemarin. Dia mengatakan anak tersebut teridentifikasi hendak ke Jakarta untuk unjuk rasa dari telepon genggamnya. Dari sana terdapat komunikasi ajakan dan pembahasan tentang demo di Jakarta.

    Komarudin menuturkan pihaknya masih mendalami motif para pendemo non mahasiswa ini. Sebab, dari hasil penyelidikan sementara didapati kalau sebagian dari mereka tak memiliki ongkos ke Jakarta berdasarkan percakapan di telepon genggam itu.

    “Terus ada balasannya silakan naik apa saja nanti di Jakarta akan diberikan ongkos. Nah ini masih terus kita petakan dan mapping orang-orang ini yang perlu digarisbawahi adalah justru hal-hal seperti ini harus jadi perhatian kita bersama,” jelasnya.

    Diduga, ada dalang dalam ajakan mereka untuk unjuk rasa. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan sebab mereka memanfaatkan anak sekolah. “Mereka yang memanfaatkan anak-anak sekolah untuk ikut ke dalam aksi yang pastinya akan merugikan anak-anak sekolah itu,” kata Komarudin.

    Dari pengamanan ini polisi tak mendapat senjata tajam. Hanya mistar saja yang tidak dikategorikan senjata tajam, namun benda itu dapat digunakan untuk tawuran. Kemudian, bendera merah putih yang sudah usang dan bendera STM.

    Komarudin mengatakan identitas 92 anak ini sudah dimasukkan ke dalam database kepolisian. Pihaknya pun memberikan peringatan kepada orangtua apabila anaknya terlibat dalam hal yang sama maka identitasnya akan masuk daftar hitam.

    “Karena database itu ada di Intelijen yang kemungkinan dia akan kesulitan nanti pada saat mengurus SKCK, karena datanya sudah ada, sudah punya catatan. Berupa sidik jari, dokumentasi foto, alamat kan ada,” jelasnya. Mereka akan masuk ke daftar hitam secara otomatis ketika mengulangi perbuatannya. “Misalkan si A, ada enggak namanya si A, oh ternyata ada pernah diamankan. Nanti dia akan terblacklist secara otomatis,” katanya.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Kajian Strategis dan Advokasi pada HMI MPO Komisariat Untirta Ciwaru, Abdul Aziz, mengatakan bahwa ancaman yang disampaikan oleh Kepolisian kepada para pelajar merupakan pelanggaran hak untuk berpendapat di muka umum.

    ”Menurut saya ini tentunya melanggar hak kebebasan berpendapat. Tentu kita ketahui bahwa kebebasan berpendapat diatur dan dilindungi langsung oleh Undang-undang Dasar,” ujarnya.

    Ia menyampaikan, bukan hanya Kepolisian saja yang saat ini melakukan pembungkaman terhadap hak para pelajar dalam menyampaikan aspirasi, namun Dinas Pendidikan di setiap daerah juga melakukan hal yang sama.

    “Hari ini banyak Dinas Pendidikan di berbagai daerah bahkan memberikan ancaman kepada para pelajar dengan sanksi drop out. Kepolisian mengancam akan mempersulit pelajar untuk mendapat SKCK,” ucapnya.

    Kondisi tersebut pun menurutnya sangat miris, sebab para pelajar hanya turut serta dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun, mereka dihadapkan pada sanksi-sanksi seolah-olah mereka akan tawuran.

    Bahkan menurutnya, sanksi atas tawuran dinilai lebih ringan ketimbang sanksi bagi pelajar yang mengikuti tawuran. “Hal ini tentunya miris, karena pelajar hari ini turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya, bukan untuk melakukan hal-hal seperti melaksanakan tawuran. Sanksi tawuran diberikan jika jatuh korban, sedangkan sanksi ikut unjuk rasa diberikan tunai. Padahal dua kegiatan itu berbeda,” tegasnya.

    Oleh karena itu, ia menilai bahwa sanksi yang diberikan kepada para pelajar yang mengikuti tawuran, terlalu berlebihan dan juga berpotensi melanggar Undang-undang.

    “Saya tegaskan, pemerintah dan Kepolisian tidak perlu memberikan sanksi kepada pelajar yang ikut aksi. Karena mereka turun ke jalan untuk menjalankan hak-nya, bukan untuk melakukan tindakan anarkis,” tandasnya.(DZH/PBN/BNN)

  • DPRD Sepakat Tuntutan Mahasiswa

    SERANG, BANPOS – Aksi 1104 ditindaklanjuti oleh mahasiswa Banten dengan menyuarakan terkait penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, penuntasan kasus laskar FPI, dan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di depan Gedung DPRD Banten. Dalam hal ini, DPRD sepakat dengan tuntutan mahasiswa, dan ikut menandatangani nota kesepahaman.

    Diketahui, puluhan mahasiswa yang berasal dari Politeknik Piksi Input Serang menggeruduk kantor DPRD Provinsi Banten. Mereka menuntut kepada lembaga perwakilan rangkat tingkat provinsi itu untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan Pemilu 2024 dan sejumlah permasalahan lainnya, Selasa (12/4).

    Aksi tersebut berlangsung damai. Para massa aksi menyampaikan sejumlah orasi, puisi dan nyanyian mahasiswa selama melaksanakan aksi. Hingga akhirnya perwakilan dari massa aksi mendapatkan respon dari DPRD Provinsi Banten.

    Para pimpinan mahasiswa diminta untuk masuk ke dalam gedung DPRD. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni, dan anggota DPRD Provinsi Banten, Encop Sofia, di ruang Komisi I pada DPRD Provinsi Banten.

    Namun sebelum dimulai audiensi tersebut, Presiden Mahasiswa (Presma) Piksi Input, Aditya Ramadan, menuturkan bahwa pihaknya enggan melakukan dialog dengan DPRD Provinsi Banten apabila dilakukan di dalam ruangan.

    “Kami tidak mau melakukan dialog, jika kami di sini menyampaikan aspirasi di tempat yang begitu sejuk dan nyaman, sedangkan teman-teman kami di luar sana kepanasan. Kami meminta agar bapak dan ibu dewan keluar dan menemui massa aksi,” ujarnya.

    Permintaan itu pun diamini oleh Andra Soni. Ia pun langsung beranjak menuju ke gerbang utama gedung DPRD Provinsi Banten, untuk menemui massa aksi. Tanpa pengawalan ketat, Andra bersama dengan Encop berdiri di depan massa aksi dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh para massa aksi.

    Aditya dalam penyampaiannya, mengatakan bahwa tuntutan pertama yang dibawa oleh pihaknya yakni terkait dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan serta periode Presiden. Tuntutan tersebut masih selaras dengan tuntutan gerakan mahasiswa di tingkat nasional.

    “Berdasarkan hasil kajian kami, belum ada sikap tegas dari bapak presiden terkait keputusan penundaan maupun perpanjangan periode presiden. Padahal jelas-jelas ini merupakan pelanggaran konstitusi. Padahal konstitusi itu untuk membatasi kekuasaan, bukan untuk dipermainkan oleh kekuasaan,” tuturnya.

    Selain itu, ia menuntut agar Presiden dapat menindak tegas para menteri yang pernah menyampaikan wacana penundaan pemilu maupun penambahan periode. Sebab, para menteri itu dinilai telah menyakiti hati masyarakat yang tengah kesusahan dengan adanya pandemi Covid-19.

    “Kita ketahui bersama bahwa di tengah pandemi Covid, di tengah kesusahan masyarakat, tapi seolah-olah pemerintah malah terus menggaungkan wacana perpanjangan kekuasaan. Padahal pemerintah memiliki fokus dan prioritas dalam hal pemulihan pasca-pandemi, malah seperti itu,” tegasnya.

    Menurutnya, persoalan wacana penundaan pemilu dan penambahan periode jabatan Presiden telah membuat kegaduhan di masyarakat. Saat ini bahkan, masyarakat tambah berpecah dengan adanya dua wacana itu. Termasuk di kubu pemerintah sendiri, antara pendukung penambahan periode dengan penundaan pemilu.

    “Maka Presiden harus menindak tegas para menteri-menteri itu, karena telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tegasnya.

    Di sisi lain, pihaknya juga mendorong agar kasus-kasus pelanggaran HAM dapat segera dituntaskan. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era kepemimpinan Jokowi yaitu penambakan enam laskar FPI di kilometer 50.

    “Ini tidak ada penanganan yang baik, kasusnya tidak jelas dan pelakunya masih bebas berkeliaran. Pada akhirnya kami menilai bahwa hukum di Indonesia ini hanya merupakan kesepakatan antara kekuasaan dengan para pemilik modal,” terangnya.

    Sementara tuntutan lainnya yakni mengenai pembatalan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dibangun di Kalimantan. Menurutnya, pembangunan IKN kurang tepat, mengingat kondisi saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Terlebih saat ini, sejumlah bahan pokok pun melonjak naik, seperti harga minyak goreng.

    “Sudah pasti pembangunan IKN hanya akan membebani APBN. Padahal lebih baik negara alokasikan anggaran untuk memulihkan perekonomian masyarakat pasca-pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.

    Andra Soni pun menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh para massa aksi. Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi diterima oleh pihaknya, sebab DPRD memang merupakan lembaga yang bertugas menerima aspirasi.

    “Oleh karena itu, tuntutan dari adik-adik mahasiswa akan segera kami tindaklanjuti. Tujuh tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman merupakan kewenangan pusat, maka akan kami akan sampaikan kepada pusat. Sementara sisanya merupakan kewenangan kami, maka besok kami akan memanggil OPD terkait agar melakukan rapat koordinasi mengenai hal itu,” tandasnya.

    Aksi tersebut pun ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Andra Soni mewakili DPRD Provinsi Banten. Andra Soni pun sempat mengajak para massa aksi untuk berfoto bersama. Selang beberapa menit kemudian, massa aksi pun membubarkan diri.

    Terpisah, politisi Demokrat yang juga  Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimyati buka suara terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) umum atau non subsidi. Menurutnya kenaikan harga tersebut berimbas terhadap permintaan bahan bakar lainnya seperti Pertalite dan Solar.  Ia khawatir, harga BBM Subsidi kedepannya akan mengikuti kenaikan harga BBM non subsidi.

       “Kalau ini terjadi (kenaikan BBM Subsidi) bisa memberikan beban yang berat untuk masyarakat ditengah ekonomi yang belum 100 persen pulih akibat pandemi Covid-19,” kata Cak Nawa (sapaan akrab M Nawa Said Dimyati).

    Saat ini, berbagai masyarakat yang awalnya menggunakan BBM non subsidi  berpindah ke BBM Subsidi seperti Solar dan Pertalite, bahkan di beberapa SPBU kerap terjadi kehabisan BBM Subsidi tersebut.

    “Kita tentu ketahui sistem pasar seperti apa, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi pada BBM Subsidi. Karena saat ini sebagian masyarakat yang awalnya menggunakan BBM Pertamax dan Dexlite pindah ke Pertalite dan Solar,” katanya.

    Dirinya juga mengatakan, seringnya kehabisan stok BBM subsidi ditengah naiknya harga BBM non subsidi bisa menimbulkan dampak sosial ditengah masyarakat. “Dampaknya yang paling kuat itu dampak sosial, ini yang kita khawatirkan sebetulnya, apalagi ditengah ekonomi yang belum 100 persen pulih,” ujarnya.

    Disisi lain, ia turut menyindir kejadian pada era presiden SBY. “Kejadian itu mungkin dampak sosial hingga ada politisi yang menangis sampai akan menurunkan ribuan masa,” kata Cak Nawa sambil tertawa.

    Cak Nawa juga menyampaikan, jika BBM Subsidi kedepannya akan naik maka harga-harga bahan pokok dan harga lainnya juga akan mengalami kenaikan.

    “Yang lebih dikhawatirkan lagi bahan pokok akan naik seiring dengan BBM naik, semoga saja itu tidak terjadi. Dan saya berharap masyarakat tenang,” katanya.(RUS/DZH/PBN)

  • Jembatan Waluran Bojong Dikeluhkan

     

    Baru selesai dibangun dua bulan lalu, jembatan Waluran Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, sudah retak-retak lagi.

    Hal itu, membuat sejumlah aktivis yang tergabung dalam Organisasi Karang Taruna Kecamatan Bojong, prihatin dan mengadu ke Komisi III DPRD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, Selasa (12/4).

    Audiensi di Kantor DPUPR Pandeglang, para aktivis ini ditemui langsung oleh Sekretaris DPUPR Pandeglang, Bayu Daniswara dan Plt Kabid Bina Marga DPUPR Pandeglang, Andrian. Sedangkan di gedung DPRD Pandeglang, mereka ditemui Ketua Komisi III DPRD Pandeglang dan beberapa anggotanya.

    Ketua Karang Taruna Kecamatan Bojong, Muhammad Basir mengatakan, kedatangannya untuk menggelar audiensi dengan DPUPR dan Pelaksana serta konsultan pengawas pembangunan Jembatan Waluran yang berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Bojong kabupaten Pandeglang.

    Karena menurutnya, Jembatan Waluran yang baru saja selesai dibangun ini oleh CV. Karya Persada Mulia sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian atau mengalami keretakan, yang diduga diakibatkan minimnya kualitas material yang digunakan.

    “Kami kemari (kantor Komisi III dan DPUPR) untuk beraudiensi yang tentunya mengawal pasca pembangunan jembatan Saluran yang baru berumur 2 bulan lebih sejak diselesaikan pada bulan Januari 2022 lalu dengan nilai kontrak 1.8 Miliar sebagai pelaksana CV. Karya Persada Mulia, tetapi kondisi kualitasnya buruk atau sudah retak,” kata Basir, usai menggelar audiensi, Selasa (12/4).

    Ia mengaku, khawatir dengan keretakan-keretakan yang terjadi di beberapa bagian pada jembatan bisa berakibat fatal jika tidak ditangani segera. Karena menurutnya, ada beberapa pilar jembatan seperti tidak ada ikatan dengan bahu jalan jembatan.

    “Kekhawatiran kami adalah Pembangunan Jembatan yang dicita-citakan selama ini oleh  masyarakat nilai manfaat serta nilai gunanya tidak maksimal hanya karena persoalan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas maupun konsultan pengawas,” tambahnya. Ia meminta kepada DPUPR Pandeglang untuk memberikan sanksi kepada pelaksana serta pengawas pembangunan jembatan Waluran.

    “Kami meminta kepada DPUPR Pandeglang untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaksana dan konsultan pengawas pembangunan jembatan,” harapnya.

    Sementara, Sekretaris DPUPR Pandeglang, Bayu Daniswara mengaku, sangat mengapresiasi kiprah dari Karang Taruna Kecamatan Bojong,l yang telah ikut serta dalam mengawal pembangunan jembatan Waluran yang berlokasi di Kecamatan Bojong.

    Bahkan pihaknya mengaku, sudah melayangkan surat kepada pelaksana terkait adanya keretakan atau kerusakan yang terjadi di bagian jembatan waluran dan pelaksana sudah melakukan perbaikan.

    “Tanggal 30 Maret lalu, kami sudah melayangkan surat kepada pelaksana dan sudah langsung diperbaiki dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. Karena saat ini sudah masuk dalam masa pemeliharaan, jadi kalau ada kerusakan lagi, kami akan layangkan surat lagi,” terangnya.

    Meski begitu, Bayu meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir, terkait dengan adanya kerusakan tersebut, karena menurutnya keretakan yang terjadi merupakan hal yang wajar dan dimungkinkan tidak akan berpengaruh terhadap konstruksi jembatan.

    “Berdasarkan informasi dari Konsultan Pengawas, bahwa keretakan yang terjadi masih dalam kategori aman. Karena keretakan tersebut disebabkan adanya bahan yang senyawa yang tidak bisa bersatu. Akan tetapi secara konstruksinya dalam kategori aman. Karena yang mengalami keretakan berada pada tembok penahan tanah,” klaimnya.(PBN/BNN)

  • Tanto Sidak Pelayanan RSUD Berkah

    Tanto Sidak Pelayanan RSUD Berkah

    PANDEGLANG, BANPOS – Memastikan pelayanan kesehatan masyarakat berjalan optimal, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, melakukan pengawasan rutin terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang.

    Tanto mengatakan, sejak Senin (11/4) lalu ia sudah memasifkan pengawasan pelayanan kesehatan, salah satunya di RSUD Berkah. Karena ia tidak menginginkan selama bulan Ramadhan pelayanan kesehatan tidak optimal.

    “Aa (Tanto,red) sudah terjun langsung mengawasi pelayanan kesehatan. Karena ingin memastikan, seluruh pelayanan yang ada pada setiap unit di Rumah Sakit berjalan dengan baik, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP),” kata Tanto, Selasa (12/4).

    Oleh karena itu, dirinya berharap kepada seluruh tenaga kesehatan (Nakes), baik di RSUD maupun Puskesmas jangan berleha-leha. Namun, harus terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Guna meningkatnya derajat kesehatan di Kabupaten Pandeglang, kami minta Nakes bekerja lebih optimal, khususnya dalam pelayanan,” ujarnya.

    Menurutnya, kinerja Nakes harus tetap diberikan apresiasi. Karena selama ini, pelayanan kesehatan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pandeglang berjalan baik.

    “Atas nama Pemkab Pandeglang, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Nakes. Karena mereka merupakan bagian dari para pejuang, khususnya dalam memerangi Covid-19. Bahkan, dokter terbaik putra Pandeglang meninggal dunia karena Covid-19,” ungkapnya.

    Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Berkah Pandeglang, Firmansyah memastikan bahwa pelayanan di RSUD Berkah saat ini berjalan dengan baik dan optimal.

    “Pak Wabup sudah inspeksi mendadak (Sidak) kesini. Alhamdulillah, sejauh ini kami terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kami juga terus diberikan motivasi oleh pimpinan,” katanya.

    Pada Sidak tersebut, lanjut Firman, Wabup meninjau beberapa sarana dan prasarana RSUD Berkah, yang perlu dilakukan perbaikan dan kelengkapan ruang Instalasi Bedah Sentral (IBS) Kamar Bersalin (VK).

    “Masukan, kritik dan saran yang diberikan kepada kami, termasuk dari pak Wabup, akan kami tindaklanjuti dengan baik,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • BLT Migor Mulai Disebar

    BLT Migor Mulai Disebar

    PANDEGLANG, BANPOS – Sebanyak 86.684 warga Kabupaten Pandeglang, akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp 300 ribu dari pemerintah pusat yang akan diberikan sebelum hari raya Idul Fitri 2022 melalui PT  Pos Indonesia.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Nuriah memastikan jumlah penerima BLT minyak goreng berdasarkan data program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbaru yang dihimpun oleh Dinsos.

    “Penerima BLT minyak goreng ini totalnya ada 86.684 KPM,” kata Nuriah kepada wartawan, Selasa (12/4).

    Dijelaskannya, BLT minyak goreng akan diberikan kepada KPM sebesar Rp100 ribu. Namun untuk pencairan di bulan April 2022, akan diberikan tiga bulan sekaligus yaitu mulai bulan April, Mei dan Juni atau sebesar Rp 300 ribu.

    “Untuk jumlah uangnya Rp300 ribu, itu sudah terhitung mulai bulan April, Mei dan Juni jadi sekaligus,” terangnya.

    Nuriah menyebutkan, penyaluran BLT minyak goreng ditargetkan selesai hingga 28 April 2022 atau menjelang hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Menurutnya, Dinsos hanya melakukan sosialisasi kepada para camat agar dapat disosialisasikan kembali kepada masyarakat.

    “Sekarang kita sosialisasikan saja, selanjutnya oleh pihak kecamatan. Kita harapkan selesai pada 28 April 2022 mendatang, atau sebelum lebaran,” ujarnya.

    Sementara itu, salah seorang penerima BLT minyak goreng, Maesaroh mengatakan, dengan adanya BLT minyak goreng setidaknya dapat meringankan beban masyarakat ditengah harga bahan pokok mengalami kenaikan.

    “Saya sangat senang sekali, walaupun tidak seberapa tapi setidaknya bisa membantu meringankan beban masyarakat. Apalagi sekarang harga bahan pokok mahal, intinya saya ucapkan terimakasih kepada pemerintah,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Aset Pemkab Disewa Tanpa Kontrak

    Aset Pemkab Disewa Tanpa Kontrak

    PANDEGLANG, BANPOS – Aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, eks kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat yang ada di ruas jalan Raya Pandeglang-Serang, yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, tidak berdasarkan kontrak Kerjasama, akan tetapi melalui perantara.

    Salah seorang pemilik kedai ayam Qiu yang menyewa lahan Pemkab Pandeglang, Susi mengaku bahwa dirinya menyewa tempat kepada BPKD pembayarannya dilakukan setiap bulan.

    “Kata orang dinasnya saya disuruh bayar langsung melalui rekening BPKD. Saya bayarnya langsung transfer ke rekening BPKD, kadang bayarnya langsung tiga bulan. Jadi tidak dikasih kwitansi, hanya mengirim bukti transfer saja,” kata Susi saat ditemui BANPOS, Selasa (12/4).

    Dijelaskannya, untuk sewa tempat dirinya tidak mengetahui kontrak kerjasamanya. Karena pada saat akan melakukan sewa tempat, dirinya melalui perantara.

    “Untuk kontrak kerjasamanya saya tidak tahu, soalnya saat menyewa tempat saya melalui orang yang dibelakang tempat say aini,” terangnya.

    Terpisah, Kepala Bidang Aset BPKD Pandeglang, Haris mengatakan, untuk menyewakan lahan milik Pemkab Pandeglang, BPKD memiliki kewenangan yang terpenting dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Gak salah, supaya berdaya. Yang penting menghasilkan PAD. Bahkan kita mau menyewakan lahan pertanian yang kosong untuk lahan tanam porang dan lain-lain. Kasubid Pemberdayaan BMD kang tugasnya,” terangnya.

    Menurutnya, terkait dengan pengelolaan aset milik Pemkab Pandeglang, aturannya ada pada Permendagri. Namun dirinya tidak ingat nomor berapa.

    “Ada cuman saya lupa nomor Permendagrinya,” ucapnya.

    Saat ditanya aset apa saja dan berapa PAD yang dihasilkan pada setiap tahunnya, Haris belum mengetahuinya.

    “Sewa-sewa tanah saja, berapa-berapanya saya kurang tahu,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Golkar Klaim Siap Rebut Banten

     

    SERANG, BANPOS – Partai Golkar yang pernah menguasai Banten pada era awal tahun 2000 lalu,  diyakini akan mengulang sejarah kembali pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang, menyalip Partai besutan Prabowo Subianto, Gerindra yang saat Pileg 2019 lalu menjadi jawaranya.

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa I DPP Partai Golkar Andika Hazrumy  pada acara konsolidasi DPD Partai Golkar Kabupaten Serang yang digelar di kediaman Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang Fahmi Hakim di Kota Serang, Senin (11/5) malam mengatakan keputusan partai di tingkat DPP menargetkan Golkar harus menang 30 persen pada pemilihan legislatif 2024 mendatang di semua tingkatan.

    “Instruksi partai sudah jelas pileg harus menang 30 persen di semua tingkatan mulai dari DPRD kabupaten/kota, provinsi sampai DPR RI,” kata Andika kepada pers usai acara.

    Menurutnya, target 30 persen ditetapkan DPP Partai Golkar sebagai landasan menuju kemenangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) di mana Partai Golkar sudah bulat akan mengusung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Selain itu, dengan kemenangan 30 persen, hal itu memuluskan jalan menuju kemenangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimana Golkar sendiri, termasuk di Banten telah memutuskan untuk mengusung kader-kader internalnya maju mencalonkan diri. “Jadi sekarang kita fokus dulu Pileg. Pileg menang 30 persen Pilpres dan Pilkada InsyAllah kita menang,” ujarnya.

    Andika sendiri memandang target 30 persen menang Pileg yang ditetapkan partainya bagi Banten sendiri bukan sesuatu yang mustahil. Pasalnya, kata dia, DPP Golkar sendiri telah menjadikan Banten sebagai lumbung suara Partai Golkar untuk wilayah Jawa I yang meliputi DKI Jakarta dan Jabar, selain Banten. “Jadi ternyata lumbung suara Golkar di Jawa I itu bukan DKI Jakarta atau Jabar. Tapi Banten. Hal itu dikatakan Pak Ketua Umum kami sendiri yang menitipkan agar suara di Banten ini kami kawal,” katanya.

    Meski begitu, lanjutnya, strategi dan mesin partai tetap harus disiapkan jauh-jauh hari. Untuk itu Andika mengapresiasi langkah digelarnya konsolidasi oleh DPD Golkar Kabupaten Serang tersebut. Konsolidasi juga dimaksudkan untuk menyeleksi calon-calon kader yang akan dicalonkan dalam pertarungan di Pileg mendatang. “Pileg itu kurang dari satu tahun. Jadi mesin partainya harus dipanaskan dari sekarang,” ujarnya.

    Sementara, Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim mengatakan, untuk menghadapi Pemilu 2024, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan, seperti, melakukan konsolidasi dengan pengurus struktural mulai dari tingkat DPD, Kecamatan hingga Desa. “Kami pastikan mesin politik (Golkar), menghadapi 14 Februari 2024, sudah clear. Kami sudah terstruktur sampai pada tingkat desa, termasuk untuk verifikasi Sipol, Golkar sudah siap,” klaim Fahmi.(RUS/PBN)

  • Garuda Muda Terus Gembleng Mental

    Garuda Muda Terus Gembleng Mental

     

    DAEGU, BANPOS – Pelatih timnas Shin Tae-yong terus menggembleng mental timnas U-19 jelang persiapan laga uji coba terakhir melawan tim B senior Daegu FC. STY tak mau anak asuhnya jiper jika menghadapi tim tim kuat.

    “Saya ingin pemain melakukan permainan sesuai yang diinginkan pelatih. Kebiasaan pemain saat ini kalau bertemu dengan tim-tim yang lebih kuat dari kita, sudah takut di awal, dan tidak bisa bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi. Jadi semoga saja di pertandingan nanti kepercayaan diri mereka meningkat dan bisa melakukan permainan yang kita mau,” kata STY di laman resmi PSSI.

    STY juga menerapkan instensitas latihan tinggi, baik saat latihan pagi dan sore hari di Lapangan Riverside Soccer field, Daegu, Korea Selatan (11/4). 

    Pada latihan sore, pelatih timnas Shin Tae-yong kembali memberikan latihan organisasi tim yang kadang pemain Garuda Nusantara belum bisa melaksanakan intruksi dengan baik.

    Selain latihan organisasi, tim U-19 juga diberikan latihan finishing, baik itu shooting ball saat berhadapan langsung, maupun dikombinasikan dengan kemungkinan bola datang kepada pemain untuk bisa cetak gol.

    “Untuk latihan pagi hanya dasar-dasar saja, namun di latihan sore fokusnya di latihan taktik, dan gerakan-gerakan bagaimana bisa keluar dari pressing lawan,” katanya. 

    Shin Tae-yong berharap pemain percaya diri saat menghadapi tim yang levelnya di atas mereka, dan bisa menjalankan semua instruksi yang dia berikan dengan baik saat pertandingan.

    Kondisi Garuda Nusantara saat ini semakin membaik, meski ada dua pemain yang mengalami cedera ringan pada pergelangan kaki yakni Kakang Rudianto dan Alex Kamuru.

    “Memang ada beberapa pemain yang cedera, tapi suasana tim baik, jadi memang ini adalah pemusatan latihan yang panjang jadi sepertinya latihan pemain fokusnya menurun, tapi saya akan berusaha untuk membuat agar para pemain bisa fokus sampai pertandingan terakhir dan bisa kembali bermain dengan baik,” jelas Shin. 

    Uji coba terakhir melawan Tim B Senior Daegu FC rencananya akan berlangsung di Stadion DBG Daegu Park, Daegu, Korea Selatan (13/4) pukul 15.00 waktu setempat. [IPL]

     

  • BPOM Temukan Takjil Mengandung Bahan Berbahaya

     

    SERANG, BANPOS- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Serang menemukan adanya makanan dan minuman untuk berbuka puasa (takjil) yang dijual para pedagang di Pasar Induk Rau, Serang, mengandung bahan berbahaya.

    Plt Kepala Balai BPOM Serang  Faizal Mustofa Kamil di Serang, Senin, mengatakan dari 23 sample, tedapat 2 bahan makanan yang positif mengandung bahan berbahaya yaitu mie tiaw positif formalin dan  terasi mengandung rhodamin-B, selanjutnya akan kita bawa ke laboratorium untuk diuji konfirmasi kebenaran uji laboratorium.

    “Apabila setelah diuji laboratorium hasilnya positif maka petugas BPOM akan menarik makanan dan menelusuri dari mana asal makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut diproduksi,” terangnya.

    Faizal menyebut, makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut akan berbahaya, apabila dikonsumsi secara terus menerus bisa menyebabkan penyakit berat.

    “Untuk jangka panjang bisa menyebabkan penyakit kanker maupun gagal ginjal,” ucapnya.

    Sambil menunggu hasil uji laboratorium, ia menyatakan aan memberikan imbauan pada pedagang, agar tidak menjual barang dagangan mengandung zat berbahaya.

    Ia juga menegaskan, akan tetap melakukan pengawasan secara ketat dengan akan terus melakukan uji sample, sehingga konsumen aman dalam mengkonsumsi takjil yang dijual di pasaran. (WEL/SAM/ANT/AZM/NET)

     

  • TMP Ciceri Punya Relief Baru

     

    SERANG, BANPOS- Dinsos Kota Serang bersama dengan sejumlah veteran, melakukan peresmian relief di Taman Makam Pahlawan (TMP) Ciceri Kota Serang, yang baru selesai dibuat dengan menggunakan bahan tembaga, Selasa (14/3). Sebelumnya, relief terbuat dari semen yang kemudian semakin lama menjadi lapuk dan gambar menjadi tidak jelas.

    Penyuluh Sosial pada Dinsos Kota Serang, Iip Muhammad Arif, mengungkapkan bahwa diperbaharuinya relief tersebut merupakan salah satu inisiasi dari Menteri BUMN, Erick Tohir, saat berkunjung ke TMP. Saat itu, Erick melihat relief yang sudah tidak lagi bagus, sehingga menunjuk salah satu perusahaan milik negara untuk membiayai perbaharuan relief melalui dana CSR.

    “Peresmian hari ini adalah peresmian penggantian relief, dulu relief ini terbuat dari semen, fiber. Karena kondisi lapuk dan tidak layak, memang tidak terlihat gambar apa yang dibuat relief,” ujarnya.

    Iip mengatakan, cerita relief yang baru saja diresmikan itu dibagi menjadi dua bagian. Pada sisi kiri, menggambarkan perjuangan masyarakat Banten melawan penjajah dengan segala aksi heroiknya, pada sisi kanan menggambarkan ikon dari seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.

    “Di sebelah kiri ini digambarkan suasana perjuangan pada tahun 1500-an, salah satu tokohnya Sultan Ageng Tirtayasa, sisi kanan menggambarkan ikon setiap daerah di Provinsi Banten,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa tahapan pembuatan relief tersebut dimulai pada November 2022, dengan menggandeng salah satu vendor asal Boyolali. Pihaknya kemudian mengusulkan gambar yang akan dibuat relief, dan disesuaikan untuk pembuatannya.

    “Bulan November dimulai pembuatan relief dan bulan April selesai, sehingga awal bulan Maret sudah terpasang” katanya.

    Sementara itu, Sekretaris Dinsos Kota Serang, Sudirman, mengungkapkan bahwa relief baru ini terbuat dari tembaga, sehingga akan awet sampai 50 hingga 100 tahun. Ia berharap, relief ini dapat terus dijaga oleh seluruh masyarakat Kota Serang dan pengunjung.

    “Dipertahankan, bila perlu ditingkatkan sarana dan prasarana serta daya dukung untuk mengebumikan para pahlawan agar representatif,” ucapnya. (MUF/AZM)