Penulis: Gina Maslahat

  • Motif Pembunuhan Belum Ditemukan

    Motif Pembunuhan Belum Ditemukan

    SERANG, BANPOS – Polres Serang dan Polda Banten terus melakukan pengembangan kasus pembunuhan yang menelan korban ibu dan anak bernama Tumijem (43) dan Dion (9) oleh suami sekaligus ayah korban. Keterangan dari sejumlah saksi dan hasil otopsi korban pun telah dikantongi oleh penyidik.

    Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Shinto Silitonga, dalam siaran persnya mengatakan bahwa tim forensik pada RS Bhayangkara Polda Banten telah melakukan otopsi terhadap dua jenazah korban. Hal itu dilakukan guna mengetahui penyebab kematian ibu dan anak tersebut.

    Hasil otopsi terhadap jenazah Tumijem, didapati luka terbuka akibat sayatan benda tajam sebanyak lima luka pada bagian bawah dagu hingga leher, dua luka besar dengan ukuran sekitar 13-14 cm, dan tiga luka kecil ukuran satu cm hingga lima cm.

    “Luka pada bagian leher tersebut disimpulkan mengakibatkan kematian korban. Selain itu terdapat luka kecil pada bagian tangan kanan juga akibat benda tajam yang dapat terjadi akibat perlawanan korban saat mendapatkan kekerasan,” ujarnya, Minggu (10/4).

    Selanjutnya, tim forensik pun melakukan otopsi terhadap jenazah Dion. Dari hasil otopsi, didapati sejumlah luka terbuka akibat sayatan benda tajam sebanyak dua luka terbuka. Satu luka terbuka ukuran besar dengan ukuran sekitar 13 cm dan satu luka terbuka ukuran kecil dengan ukuran sekitar empat cm yang disimpulkan menjadi penyebab kematian.

    “Sebagai bentuk empati terhadap korban pembunuhan ibu dan anak tersebut, personel Sat Reskrim Polres Serang langsung mendampingi mengantar jenazah ke rumah korban untuk dimakamkan,” terangnya.

    Di sisi lain, Shinto menuturkan bahwa penyidik Satreskrim Polres Serang juga telah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi. Masing-masing saksi atas nama Tupardi (40) yang merupakan adik kandung korban, Sukadi (45) dan Basarudin (39) yang merupakan tetangga korban.

    Sementara satu saksi lainnya yakni IH (15), yang merupakan anak sulung dari korban. Penyidik berhasil meminta keterangan dari IH, setelah melakukan pendekatan secara humanis dan berhasil membangun komunikasi.

    “Namun belum banyak yang dapat dijelaskan oleh sang anak. Pemeriksaan dilakukan di rumah keluarga korban pada Sabtu (9/4) kemarin,” tuturnya.

    Selain pengamanan, Polda Banten juga memberikan pendampingan psikologi kepada IH melalui Bagpsi Biro SDM Polda Banten, untuk membantu pemulihan kondisi psikis IH sehingga dapat memberikan keterangan lebih komprehensif kepada penyidik.

    Sementara SA (44) yang merupakan pelaku pembunuhan dan sempat ingin bunuh diri dengan menyayat lengan kirinya, telah dilakukan operasi di RSUD Drajat Prawiranegara. Luka yang ada pada pergelangan tangan kiri telah dioperasi untuk menutup luka sayatan besar pada nadi.

    “Pasca operasi, kondisi pelaku berangsur pulih dan menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun belum dapat dimintai keterangan oleh penyidik,” katanya.

    Shinto menuturkan, biaya perawatan dan operasi pelaku, dibiayai oleh pihak penyidik. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, meskipun terhadap pelaku yang telah melakukan pembunuhan.

    “Penyidik Satreskrim Polres Serang tetap fokus mengungkap motif mengapa pelaku tega membunuh istri dan anaknya. Permasalahan ekonomi menjadi motif prioritas yang didalami oleh penyidik,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Tumijem dan Dion ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kampung Baru, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Nyawa ibu dan anak ini diduga dihabisi oleh SA, suaminya sendirinya. Pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan juga berusaha bunuh diri dengan cara menyayat lengan kiri dengan pisau.(DZH/PBN)

  • Usai Tadarus, Remaja Di Kramatwatu Disiram Air Keras

    Usai Tadarus, Remaja Di Kramatwatu Disiram Air Keras

    SERANG, BANPOS– Dua remaja menjadi korban penyiraman air keras oleh sejumlah orang tak dikenal di Kampung Kasuban, Desa Tonjong, Kecamatan Kramatwatu, sekitar jam 02:15 WIB, Jumat (8/4). Orang tak dikenal dengan menggunakan 4 motor tiba-tiba menghampiri dua remaja tersebut Ramuji (13) dan Choerudin (13), saat mereka menuju kampung sebelah yaitu Kampung Lamongan untuk mencari warung yang masih buka.
    Salah seorang Saksi, Heru, mengungkapkan bahwa kedua remaja tersebut sebelumnya melakukan tadarus di masjid setempat. Usai tadarus, keduanya berniat ingin melakukan santap sahur di warung tak jauh dari lokasinya bertadarus dengan berjalan kaki.
    “Sekitar jam 02:15 WIB menjelang sahur, setelah melakukan tadarusan mereka pergi ke kampung sebelah untuk mencari warung yang masih buka, ketika sedang berjalan datang orang yang tidak dikenal menggunakan 4 motor datang menghampiri dan melakukan penyiraman,” ujarnya, Jumat (8/4).
    Ia menerangkan, usai menyiram dua remaja itu, para pelaku langsung tancap gas dari arah Timur ke arah Barat Kampung Kasuban. Heru menyampaikan bahwa air keras mengenai sekitar wajah dan badan korban, sehingga keduanya merasa kepanasan.
    “Korban yang merasa kepanasan di sekitar wajah dan badan langsung menyeburkan diri ke kali (irigasi) yang ada di samping jalan tersebut,” terangnya.
    Lebih lanjut ia mengatakan bahwa keduanya merasakan panas di area yang terkena air keras semakin menjadi, sehingga memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, pihak keluarga langsung membawa korban ke IGD RS Kurnia Kramatwatu untuk mendapatkan penanganan.
    “Karena merasa semakin panas, korban akhirnya memutuskan pulang, sesampainya di rumah pihak keluarga langsung membawa korban ke IGD RS Kurnia Kramatwatu, dan melaporkan kejadian ke pihak Polsek, Polsek langsung melakukan penyelidikan,” tandasnya.
    BANPOS berupaya mengonfirmasi pihak Polsek Kramatwatu. Namun hanya mendapatkan informasi bahwa hari ini, Senin tanggal 11 April 2022 akan dilakukan konferensi Pers di Mapolres Serang Kota berkaitan dengan peristiwa penyiraman air keras di Kampung Kasuban, Desa Tonjong, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. (MUF/AZM)
  •  Untuk Bebaskan Lahan RTP, Disperkim Siapkan Anggaran Rp 4,5 Miliar 

     Untuk Bebaskan Lahan RTP, Disperkim Siapkan Anggaran Rp 4,5 Miliar 

    CILEGON, BANPOS – Tahun ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon mengalokasikan anggaran Rp 4,5 miliar untuk pembebasan lahan Ruang Terbuka Publik (RTP). Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembebasan 9 ruas lahan yang tersebar di berbagai kelurahan di Cilegon.

    Kepala Disperkim Kota Cilegon, Ridwan mengatakan, anggaran tersebut dialokasi untuk pembebasan lahan seluas 500 hektar salah satu diantaranya di wilayah Kecamatan Citangkil.“Jadi di 2022 ini kita akan melakukan pembebasan lahan milik warga. 1 ruas tanah ini kita anggarkan sebesar Rp 500 juta,” kata Ridwan saat dikonfirmasi kemarin.

    Dikatakan Ridwan, selain menyelesaikan pembebasan lahan milik warga, pihaknya pada tahun ini juga berencana akan membangun 2 RTP di dua kelurahan. 

    RTP yang akan dibangun di Kelurahan Tegal Bunder dan Kelurahan Sukmajaya rencananya akan dilaksanakan pada triwulan III 2022.

    “Untuk 2 progres pembangunan ini sudah kita ajukan ke Bagian ULP untuk segera dilelangkan. Untuk RTP di wilayah Kelurahan Sukmajaya memiliki luas 1.000 meter persegi dan Tegal Bunder seluas 1.000 meter persegi,” tuturnya.

    Lebih lanjut Ridwan mengatakan, keseluruhan rencana yang dibuat tersebut, merupakan upaya untuk mewujudkan 43 RTP sebagaimana memenuhi janji politik Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta.

    Mantan Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon ini mengungkapkan, pada era kepala daerah sebelumnya telah dibangun 8 RTP. Yakni Taman Purwakarta, Taman Layak Anak, Taman Cibeber, Taman Segitiga PCI, Taman Depan Grand Mangku Putra dan Eks Tol Pos Cilegon Timur.

    “Dari total keseluruhan 43 ruang terbuka publik yang dijanjikan dalam janji kampanye kepala daerah, saat ini 8 yang sudah terbangun sisa 35 ruang terbuka publik yang rencananya akan kita tuntaskan hingga 2026 mendatang,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Jabatan Lurah Cilegon ‘Dicuci Gudang’

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian melantik dan merotasi jabatan eselon III di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Dalam rotasi tersebut, jabatan lurah ‘dicuci gudang.’ 34 jabatan lurah diisi wajah baru dan 6 jabatan lurah lainnya bergeser posisi. Kemudian ada juga 3 jabatan lurah yang tidak diganti

    Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemkot Cilegon dilaksanakan di Aula Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (DKISS) Kota Cilegon, Jumat (8/4).

    Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan tersebut dilakukan secara langsung oleh Walikota Cilegon, Helldy Agustian yang disaksikan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta dan Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin.

    Terdapat sebanyak 78 orang yang dilantik sebagai Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dengan rincian 8 orang Kepala Bidang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 19 orang Kepala Seksi Pada OPD, 7 orang Sekretaris Kecamatan, 4 orang Kepala UPTD dan 40 orang Lurah.

    Helldy mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Saya ingatkan kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik khususnya kepada lurah yang merupakan garda depan kepada masyarakat agar selalu siap dan bekerja secara terpadu dalam melayani dan mengedepankan kepentingan masyarakat,” katanya.

    Helldy menjelaskan bahwa jabatan merupakan amanat pemerintah yang harus dipertanggung jawabkan. “Jabatan bukanlah hak akan tetapi merupakan amanat dari pemerintah yang berisi serangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dan di pertanggung jawabkan,” ungkapnya.

    “Jabatan juga amanah yang akan mengantarkan kita kebaikan jika kita melakukannya dengan baik dan akan mengakibatkan keburukan jika kita lalai dalam menjalankannya,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Helldy mengimbau untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat Kota Cilegon. “Jagalah kepercayaan yang diberikan ini agar bapak ibu dapat berkontribusi positif bagi percepatan peningkatan kinerja perangkat daerah masing – masing sehingga penyelenggaran pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kota Cilegon dapat terlaksana dengan baik dan semakin berkualitas dari sebelumnya,” tuturnya.

    Helldy berharap pejabat yang baru dilantik dapat memberikan inovasi terbaik untuk kemajuan Kota Cilegon serta dapat berkontribusi positif dalam mewujudkan Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat. “Saya berharap pejabat yang dilantik ini dapat memberikan sebuah inovasi – inovasi terbaiknya agar supaya kota cilegon dapat semakin maju dan berkembang menjadi lebih baik lagi,” katanya.

    Hal senada dikatakan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Ahmad Jubaedi mengatakan ada sebanyak 78 pejabat dari lurah, sekmat dan beberapa pejabat eselon III dirotasi mutasi. Dari jumlah tersebut, 34 jabatan lurah diisi wajah baru dan 6 jabatan lurah lainnya bergeser posisi. Kemudian ada juga 3 jabatan lurah yang tidak diganti.

    “Sedangkan untuk jabatan sekretaris camat (sekcam) berganti semua. Contoh, Sekmat Kecamatan Grogol bergeser, Sekretaris Kecamatan Cilegon bergeser, Sekretaris Kecamatan Purwakarta juga bergeser dan Sekmat Jombang juga bergeser,” katanya.

    Usai pelantikan, kata Jubaedi, Pemkot Cilegon berencana akan melakukan rotasi mutasi kembali untuk 40-50 pejabat.

    Mantan Kepala Dinas Sosial ini pun menjelaskan, seiring dengan perubahan nomenklatur dengan tujuan penyederhanaan birokrasi, Pemkot dalam waktu dekat akan melakukan penyetaraan jabatan administrasi dan fungsional. Jabatan akan disetarakan salah satunya OPD pada Disparbud yang akan dilebur ke Dispora dan Bidang pada Dindik Cilegon.

    “Otomatis dengan nomenklatur OTK (otomatisasi tata kelola) baru ini akan lebih banyak lagi membutuhkan pejabat. Tapi nanti kita sinkronkan dulu lah dengan pejabat fungsional tersebut,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Kepala BKD Akan Urai Permasalahan Promosi

    SERANG, BANPOS – Kepala BKD Provinsi Banten yang baru, Nana Supiana, berjanji akan menyelesaikan sejumlah permasalahan Reformasi Birokrasi yang sempat disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta. Salah satunya berkaitan dengan promosi, dimana HMB menyoroti adanya ASN berpangkat IVa yang masih menjabat sebagai staf, sementara pangkat yang lebih rendah sudah menduduki posisi Eselon IV.

    Kepada BANPOS, Nana menuturkan bahwa adanya ASN yang memiliki pangkat rendah namun sudah menjabat sebagai pejabat Eselon, dinilai merupakan hal diperbolehkan. Sebab, ada sejumlah kriteria yang mungkin saja tidak dipenuhi oleh pangkat tertinggi, namun terpenuhi oleh pangkat terendah.

    “Kalau ada yang pangkatnya lebih rendah, tapi kenapa bisa promosi? Itu sebenarnya sah-sah saja. Dibolehkan dalam aturan. Itu selama dianggap kompeten oleh pimpinan, maka bisa dilakukan. Itu juga hanya untuk tugas-tugas khusus tertentu,” ujarnya saat diwawancara di ruang kerjanya, kemarin.

    Kendati diperbolehkan, Nana menuturkan bahwa pihaknya akan mendorong agar Daftar Urut Kepangkatan (DUK) menjadi variabel utama, dalam promosi jabatan. Hal itu pun akan menjadi penyelesaian permasalahan kepangkatan yang saat ini terjadi di Pemprov Banten.

    “Ini menjadi tugas besar saya, pak Sekda dan seluruh teman-teman OPD, untuk mendorong DUK menjadi salah satu variabel nilai utama (dalam melakukan promosi jabatan),” terangnya.

    Ia pun menegaskan, apabila terdapat ASN pangkat terendah dalam urutan promosi namun menjadi yang dipilih untuk promosi jabatan, maka harus ada keterangan pada promosi yang dilakukan. Hal itu untuk memberikan kejelasan terkait dengan promosi tersebut.

    “Kalau ada kepangkatan yang lebih rendah namun sudah promosi, maka harus diberikan keterangan kenapa yang lebih rendah mendahului yang lebih tinggi. Bisa saja ternyata yang lebih tinggi itu misalkan ada masalah, lalu bisa saja kompetensinya kurang memenuhi. Ada gap lah seperti itu,” ucapnya.

    Ia pun berjanji bahwa di bawah kepemimpinannya, BKD Provinsi Banten akan benar-benar mempromosikan para ASN yang memang sudah layak untuk mendapat promosi.

    “Sungguh, kami akan komitmen, kami akan sisir pangkat-pangkat yang memang sudah layak dan sudah lama (DUK), akan kami promosikan. Namun saya tegaskan, jabatan itu bukan hak, namun merupakan amanah dari pimpinan. Maka itu yang harus dimaknai secara bijak,” tandasnya.

    Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta menantang Kepala BKD yang baru untuk dapat menegakkan Reformasi Birokrasi di bawah kepemimpinannya.

    Ketua Umum HMB Jakarta, Muhammad Fahri, mengatakan bahwa pihaknya menantang Kepala BKD yang baru, Nana Supiana, untuk dapat berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi yang pada saat Kepala BKD dijabat oleh Komarudin, belum berlaku.

    Menurut Fahri, dalam satu periode kepemimpinan Wahidin Halim (WH) – Andika Hazrumy, Reformasi Birokrasi hanyalah sekadar jargon belaka. Salah satu bukti bahwa Reformasi Birokrasi hanya sekedar jargon ialah adanya pelantikan pejabat Eselon III dan IV yang disebut pihaknya gaib.

    Terkait dengan desas desus mengenai adanya jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Banten, HMB Jakarta meminta kepada Kepala BKD yang baru agar segera menjalankan fungsi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

    “Rumor yang kami dengar selama ini fungsi Baperjakat tidak dijalankan. Bahkan kami dengar banyak ASN yang sudah IV A hingga hari ini masih menjadi staf. Ironis memang, mengingat banyak III B yang sudah menjabat sebagai Kepala Seksi,” ungkapnya.(DZH/PBN)

  • Warga Bisa Vaksin Malam Hari

    Warga Bisa Vaksin Malam Hari

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak, membuka gerai layanan vaksinasi pada malam hari. Warga yang belum divaksinasi bisa mengunjungi gerai yang ditentukan.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Triatno Supiyono mengatakan gerai vaksinasi yang disediakan sejak 6 sampai 28 April terdapat di tiga lokasi. Gerai dibuka mulai pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB.

    “Gerai vaksinasi ini ada tiga lokasi yaitu di Masjid Agung Al-Araaf, Barata dan Balong Ranca Lentah,” ujarnya kepada wartawan, Minggu  (10/4).

    Untuk melakukan vaksinasi Trianto mengatakan warga hanya perlu membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sertifikat vaksin yang sebelumnya. Vaksinasi ini terbuka untuk umum bagi semua kalangan, dari anak-anak hingga orang tua.

    “Untuk semua kalangan. Vaksin satu, dua, dan tiga,” ujarnya.

    Triatno meminta warga yang masih khawatir disuntik vaksin saat siang hari agar bisa memanfaatkan kesempatan vaksinasi yang dilaksanakan pada malam hari sehingga warga yang belum divaksinasi bisa segera mengikutinya.

    “Ini kan masih puasa masih ada yang takut pingsan atau apa gitu, jadi setelah berbuka puasa bisa dimanfaatkan” katanya.

    Ia menjelaskan, vaksinasi ini untuk mencegah, divaksin booster tentu kita berharap Covid -19 bisa hilang tidak mengenai tubuh kita. Kalau pun kena, semoga tidak parah.

    Di lokasi yang sama, seorang warga Agus mengaku memilih vaksinasi pada malam hari lantaran takut terjadi sesuatu hal disuntik vaksin sebelum berbuka puasa (pada siang hari). Hal ini karena kondisi tubuhnya ketika siang hari saat puasa sering tidak berenergi.

    Kedatangannya ke gerai vaksinasi yang dilaksanakan pada malam hari untuk mendapat vaksin dosis ketiga yang kini menjadi syarat mudik Lebaran.

    “Booster. Iya itu salah satunya, ada rencana mau keluar kota Minggu depan, mau nggak mau divaksin saja dulu. Makanya milih di vaksinasi malam hari biar nggak lemes, kalau siang kita kan berpuasa,” katanya.

    Senada disampaikan Jani, waktu luangnya hanya ketika malam hari. Sehingga, dia memilih divaksinasi pada malam hari karena saat siang hari dirinya bekerja.

    “Kalau siang saya kerja, jadi memang bisanya malam hari. Kebetulan ada jadi saya datang untuk di-booster,” katanya.

    Jani juga mengaku kedatangannya di gerai vaksinasi untuk melengkapi persyaratan mudik Lebaran. Dia yang berasal dari Palembang sudah berencana mudik Lebaran tahun ini bersama keluarga.

    “Itu salah satu alasannya. Saya mudik ke Palembang, di Rangkasbitung ini saya hanya kerja saja,” ucapnya.(HER/PBN)

  • Dindikbud Banten Zona Merah

    Dindikbud Banten Zona Merah

    SERANG, BANPOS – Sejumlah organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah Bapenda) Banten kurang maksimal atau belum memenuhi standar dalam memberikan pelayanan kepada  publik, dan masuk dalam zona kuning, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) masuk zona merah.

    Ombudsman Perwakilan Banten, dalam siaran persnya Jumat pekan lalu (8/4) mengungkapkan, pelayanan  publik di Pemprov Banten pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 2020 yakni, dari zona hijau menjadi kuning.

    Predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik zona  pemprov telah disampaikan oleh Ombudsman secara resmi  kepada Asda III Banten, Deni Hermawan di pendopo KP3B, Curug, Kota Serang.

    Kepala Ombudsman Banten, Dedy Irsan menjelaskan bahwa indikator yang digunakan oleh Ombudsman adalah UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sehingga sudah sepatutnya semua OPD penyelenggara pelayanan publik dapat memenuhi komponen standar pelayanan publik yang diamanatkan dalam UU tersebut.

    “Untuk mendapatkan predikat kepatuhan tinggi zona hijau, Pemprov harus mendapatkan skor nilai 81-100, sedangkan zona kuning skor nilai di 51,00-80,99 dan zona merah 0-50,99,” kata Dedy.

    Dan berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 lanjut dia,  yang dilakukan  adalah pada produk pelayanan administrasi di Pemerintah Provinsi Banten. Dari 31 produk layanan administrasi yang dinilai diperoleh nilai 73,95 dan masuk dalam kategori Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang.

    Nilai Pemprov Banten mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya di tahun 2018 dimana saat itu Pemprov Banten berhasil memperoleh predikat kepatuhan tinggi zona hijau dengan capaian nilai 80,74

    “Ombudsman RI sejak lima tahun terakhir telah melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana dalam penilaian terakhir tahun 2018 Pemprov Banten memperoleh predikat tinggi zona hijau, namun tahun 2021 ini mengalami penurunan berada di zona kuning,” terangnya.

    Dedy Juga menyampaikan bahwa, nilai yang diperoleh tersebut merupakan gabungan dari beberapa nilai di OPD, sehingga menjadi nilai pelayanan publik Pemprov Banten.

    “Nilai tersebut merupakan gabungan dari nilai OPD yang kemudian dirata-ratakan menjadi nilai Pemprov. Untuk Pemprov Banten sendiri yang dinilai adalah DPMPTSP dengan capaian nilai 90,09 atau berada di zona hijau, kemudian Dinas Pendidikan berada di Zona Merah dengan nilai 40,05,” ujarnya.

    Selain itu, Dedy juga menyampaikan bahwa di tahun 2021 ini Pemprov Banten berada di Posisi 20 secara nasional, sehingga pihaknya berharap agar pemprov di penilaian tahun 2022 ini akan ada peningkatan sehingga ada kemajuan masuk dalam Zona Hijau.

    “Kami berharap di tahun ini (2022), ini (hasil penilaian kepatuhan) bisa ditingkatkan sehingga masuk zona hijau,” harap Dedy.

    Sementara itu, Asda III Banten, Deni Hermawan berjanji untuk melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan kinerja di sejumlah OPD salah satunya Dindikbud agar lebih memaksimalkan lagi dalam memberikan pelayanan publik dengan mempertimbangan  komponen standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sesuai dengan yang disarankan oleh Ombudsman

    “Kami akan berupaya, karena harapan kami memang memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat agar masyarakat puas dengan pelayanan yang kami berikan. Komitmen kami juga agar penilaian di tahun 2022 kami memperoleh nilai yang tinggi dan masuk dalam zona hijau,” harapnya.

    Dalam kesempatan itu, atas nama Pemprov Banten, Deni juga mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman yang telah memberikan penilaian tersebut.

    “Saya berterima kasih kepada Ombudsman, karena kami sangat butuh masukan dari pihak eksternal dan Ombudsman adalah lembaga yang paling tepat untuk menilai pelayanan kami,” kata Deni.

    Hadir dalam acara penyerahan pelayanan publik yakni, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Banten, Sitti Ma’ani Nina, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Agus Mintono,

    Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi pada Ombudsman Banten, Eni Nuraeni, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Zainal Muttaqin, Asisten Pencegahan Maladministrasi Rizal Nurjaman dan Asisten PVL, Sirojudin.(RUS/PBN)

  • PWI dan PP Lebak Gelar Baksos

    PWI dan PP Lebak Gelar Baksos

    LEBAK, BANPOS-Sebagai bentuk empati kepada warga ditengah pandemic Covid-19, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lebak, bersama Organisasi Kepemudaan (OKP) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Lebak, melakukan Bakti Sosial (Baksos) memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan membagikan takjil kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa di Alun-alun Kota Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Minggu (10/4).

    Ketua PWI Kabupaten Lebak, Fahdi Khalid mengatakan, Baksos yang dilakukan bersama OKP PP Kabupaten Lebak merupakan inisiasi Bersama dalam rangka memberikan rasa empati kepada warga dengan menyalurkan sejumlah kebutuhan bahan pokok, santunan anak yatim dan bagi-bagi takjil.

    “Kita merasa prihatin pada saat Ramadhan harga kebutuhan bahan pokok melonjak. Dengan begitu, apa yang kami berikan kepada warga diharapkan dapat membantu meringankan beban. Selain itu, kegiatan Baksos juga dilakukan bersama teman-teman dari Pemuda Pancasila, mereka juga berinisiatif untuk memberikan santunan dan bagi bagi takjil,” kata Fahdi Khalid disela acara Baksos di kawasan Alun-alun Kota Rangkasbitung.

    Dalam Baksos tersebut, dilakukan penyaluran kebutuhan bahan pokok berupa telur sebanyak 200 kilogram. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat khususnya kalangan ibu rumah tangga yang cukup terpukul karena harga kebutuhan bahan pokok yang meroket.

    Karena ekonomi masyarakat saat ini tengah terpuruk karena pandemic Covid-19, oleh karena itu PWI Kabupaten Lebak bersama Pemuda Pancasila yang merupakan bagian dari elemen masyarakat merasa  memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat dari kalangan kurang mampu ekonomi, terlebih saat bulan Ramadhan.

    “Kami menyalurkan bantuan itu berkolaborasi dengan OKP Pemuda Pancasila, selain bahan pokok juga memberikan takjil dan uang,” terangnya.

    Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi borong kebutuhan bahan pokok saat Ramadhan agar tidak terjadi kelangkaan.

    “Pada bulan Ramadhan ini sebaiknya berhemat dan mengendalikan diri dari budaya konsumtif. Pada Ramadhan ini juga agar dapat menjaga diri dan menjaga hawa nafsu,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua MPC PP Kabupaten Lebak, MY Sutrisna mengatakan, kegiatan Baksos tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada warga. Dalam kondisi sedang kesulitan ekonomi saat ini, Pemuda Pancasila berusaha hadir ditengah masyarakat untuk membantu meringankan beban masyarakat.

    Bahkan, Pemuda Pancasila Kabupaten Lebak juga merasa bersyukur, karena kegiatan Baksos ini juga dilaksanakan secara bersama sama dengan PWI Kabupaten Lebak.

    “Ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada warga. Apalagi Baksos ini juga dilakukan bersama sama dengan PWI Lebak. Dengan begitu, pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PP Lebak, PWI dan PT CTU, serta pihak pihak lain yang membantu kelancaran acara Baksos,” katanya.

    Salah seorang janda kurang mampu warga Kecamatan Rangkasbitung, Mursih mengaku dirinya terbantu dengan adanya penyaluran kebutuhan pokok yang dilakukan oleh PWI dan PP Kabupaten Lebak.

    “Saya ucapkan terimakasih kepada PWI dan PP Kabupaten Lebak yang telah membagikan bantuan. Terus terang, bantuan ini sangat bermanfaat bagi saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” karyanya.(dhe/pbn)

  • Diduga Hendak Tawuran, Belasan Pemuda Diamankan

    LEBAK, BANPOS – Sebanyak 11 orang remaja yang diduga hendak melakukan tawuran di sekitar kota Rangkasbitung Jembatan Dua di Jalan Sunan Kalijaga, Kecamatan Rangkasbitung, Minggu (10/4) sekira pukul 00.45 WIB diamankan Polisi.

    Kapolsek Rangkasbitung, AKP Pipih Iwan Hermansyah kepada wartawan membenarkan jika pihak Polsek Rangkasbitung dan Polres Lebak mengamankan 11 orang remaja yang diduga hendak tawuran.

    “Benar, ke 11 remaja tersebut kedapatan sedang berkumpul dan diduga hendak melakukan tawuran, makannya kami amankan di Polsek Rangkasbitung,” katanya.

    Pipih menjelaskan, dari ke 11 remaja tersebut pihak Polsek mengamankan sarung yang dililit menjadi cambuk serta bebelesonan (petasan yang terbuat dari kaleng).

    “Kesebelas remaja dibawa ke Polsek itu hanya diamankan untuk mengantisipasi terjadinya tawuran, lalu didata, dikasih pembinaan, dipanggil orang tuanya untuk menjemput anak-anaknya setelah dikasih arahan dan pembinaan,” ucapnya.

    Ia mengimbau kepada orangtua untuk selalu berperan aktif agar melarang anak-anaknya keluar rumah pada malam hari.

    Selain itu Kapolsek juga meminta orang tua untuk memantau terus anak-anak dalam pergaulannya, jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum dan norma lainnya.

    “Mari kita bersama-sama untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman dan damai untuk wilayah Kabupaten Lebak,” katanya.(HER/PBN)

  • Warga Lebak Ikut Demo di Jakarta, BEM Banten Fokus Aksi Lokal

    LEBAK, BANPOS – Terkait seruan aksi nasional yang digaungkan oleh mahasiswa yang dipelopori Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan akan dilaksanakan hari ini (11/4) di Jakarta, ratusan warga Lebak mengaku akan berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa, karena merasa tidak puas atas kinerja dan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo.

    Namun, dua perguruan tinggi negeri di Banten mengaku akan absen dalam aksi hari ini, akan tetapi tetap mendukung pergerakan di Jakarta dengan menyiapkan aksi yang akan dilaksanakan secara lokal di Banten.

    Bobi, salah satu peserta aksi yang berasal dari Lebak mengatakan, jika dirinya bersama warga lainnya berangkat ke Jakarta untuk bisa bergabung dengan mahasiswa untuk menyampaikan suara rakyat.

    “Kita akan menyampaikan aspirasi dan menyuarakan hati nurani rakyat. Kita sudah jenuh dengan pemerintahan yang selama ini dinilai tidak pro rakyat, sehingga rakyat Indonesia sengsara dengan adanya kenaikan harga minyak goreng, kenaikan BBM serta adanya rencana kenaikan Gas LPG 3 Kg dan adanya isu 3 periode,” kata Bobi, Minggu (10/4) kepada wartawan.

    Ia menjelaskan, adapun aspirasi massa yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa bersama mahasiswa yakni meminta kepada Presiden Joko Widodo dan kroninya menyudahi segala intrik yang berdampak pada kegaduhan di masyarakat.

    “Kami warga Lebak yang berangkat ke Jakarta dan ikut bergabung dengan mahasiswa untuk melakukan aksi menginginkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera di Negeri Republik Indonesia yang kami cintai,” ucapnya.

    Ia menambahkan, berangkatnya massa ke Jakarta berdasarkan hati nurani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan berangkatnya massa ke Jakarta tidak ada yang membiayai alias dengan uang pribadi.

    “Saya yakin rakyat Indonesia pasti mendoakan langkah kami. Semoga perjuangan adik-adik mahasiswa dan saudara-saudara kami yang akan melakukan aksi unjuk rasa besok mendapat ridho Allah SWT, amin,” katanya.

    Terpisah, dua perguruan tinggi negeri (PTN) di Provinsi Banten, Untirta dan UIN SMH Banten, absen terlibat aksi unjuk rasa di Jakarta yang hari ini. Untirta beralasan bahwa mereka kekurangan informasi terkait aksi hari ini. Sementara UIN lebih memilih untuk menggelar aksi massa di daerah.

    Presiden Mahasiswa (Presma) Untirta, Ryco Hermawan, dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang membuat mereka absen aksi di Jakarta. Salah satunya berkaitan dengan informasi.

    “Karena menimbang satu dan lain hal yang membuat perhitungan dalam eskalasi nasional yang masih membutuhkan kejelasan, juga informasi yang pasang surut,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang BANPOS terima, Minggu (10/4).

    Menurutnya, dengan menghadapi minimnya informasi, dikhawatirkan massa aksi dari Untirta hanya akan menjadi massa yang tak tahu arah dan tujuan. “Kekhawatiran jika kami memaksakan turun pada tanggal 11 nanti, hanya menjadi masa aksi bias saja,” terangnya.

    Oleh karena itu, pihaknya bersikap untuk tidak ikut turun aksi di Jakarta. Kendati demikian, Ryco menuturkan jika pihaknya mendukung gerakan yang dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa, seperti BEM SI

    “Maka dari itu, kami dari BEM KBM Untirta menyatakan sikap untuk tidak turun ke jalan pada tanggal 11 di Jakarta, dengan catatan masih berada dalam barisan dan nafas perjuangan yang sama, juga secepatnya akan mengadakan aksi di lingkup daerah,” ungkapnya.

    Wakil Presma UIN SMH Banten, Wildan Mufti, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan konsolidasi dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Namun, konsolidasi itu akan didorong untuk gerakan aksi di daerah.

    “DEMA UIN hari ini kami masih di tahap konsolidasi di setiap basis dan simpul-simpul kampus. Sikap KBM dan beberapa organisasi di UIN akan dorong aksi di daerah,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.

    Lantaran masih melakukan konsolidasi, maka kecil kemungkinan pihaknya akan ikut serta dalam unjuk rasa yang dilakukan di Jakarta hari ini.

    “Kemungkinan sedikit yang akan ke Jakarta, kami fokus buat di daerah. Kampus-kampus dan organisasi yang hari ini konsolidasi akan kami fasilitasi untuk melakukan konsolidasi terbuka. Insyaallah di hari Senin,” tandasnya.

    Sementara itu, Polda Metro Jaya akan melakukan penutupan jalan di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat saat aksi mahasiswa pada Senin (9/4).

    “Jalan Medan Merdeka Barat akan ditutup pukul 08.30 WIB, karena akan dipasang pagar kawat dan juga water barrier di kedua arah,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Minggu (10/4).

    Dia menjelaskan, arus lalu lintas tersebut akan dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan Budi Kemuliaan. Rute Harmoni arah ke Istana Negara, juga akan ditutup.

    Tak hanya di kawasan Istana Negara, Polda Metro Jaya juga melakukan rekayasa arus lalu lintas di kawasan Gedung DPR/MPR RI. Situasi menyesuaikan.

    “Bila massa cukup banyak, arus lalu lintas akan ditutup di bawah Jembatan Layang. Serta akan dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda,” imbuhnya.(MRA/HER/DZH/PBN/RMID