Penulis: Gina Maslahat
-
Peredaran Ribuan Miras Berhasil Dicegah
PANDEGLANG, BANPOS-Jajaran Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Pandeglang, berhasil mengamankan sebuah mobil box yang membawa ribuan botol Minuman Keras (Miras) di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Senin (28/3) malam.Polisi pun mencatat miras dalam mobil bosk tersebut, ada sebanyak 500 dus dengan jumlah botol 6600 botol miras dengan berbagai jenis merk.Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP Fajar Mauludi mengatakan, pada Senin (28/3) malam, pihaknya telah berhasil mengamankan sebuah mobil boks yang berisi 500 dus dengan jumlah 6.600 botol miras diwilayah Kecamatan Carita.Untuk barang bukti (Barbuk) yang telah diamankan tersebut dibawa dari wilayah Jakarta yang masuk kepada penampung yang ada diwilayah Kabjupaten Pandeglang.“Jadi tadi malam kita mendapatkan info, saat pengiriman barang dari Jakarta masuk ke Pandeglang. Disitu kita melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang kita curigai. Alhasil satu unit mobil box berisi ribuan miras ini diamankan,” kata Fajar saat ekspose di halaman Mapolres Pandeglang, Selasa (29/3).Menurutnya, selain ribuan botol miras yang telah diamankan, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.“Masih kita dalami apakah ada izin atau tidak. Sekarang prosesnya masih pemeriksaan saksi – saksi,” ujarnya.Di tempat yang sama, Kabag Ops Polres Pandeglang, Kompol Yogie Rosandi menjelaskan, dari hasil giat operasi bina Kusuma yang dilakukan oleh jajaran Polres Pandeglang, sejak 17 hingga 31 Maret 2022, telah berhasil mengamankan sebanyak 8.597 botol miras secara keseluruhan, termasuk dalam satu mobil boks yang diamankan tadi malam.“Dari pengungkapan kasus penyakit masyarakat berupa miras, kami jajaran Polres Pandeglang berhasil mengamankan ribuan botol miras yang terdiri dari berbagai merek mulai dari anggur merah, kolesom, intisari, wiski dan jenis merk miras lainnya,” katanya.Menurutnya, barbuk berupa miras yang telah berhasil diamankan oleh Polres Pandeglang, nantinya akan dimusnahkan pada momentum hari jadi Kabupaten Pandeglang ke 148 pada tanggal 1 April 2022 mendatang. Selain itu, dari hasil giat tersebut Polres Pandeglang juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi diantaranya berinisial L, S, S dan J. Adapun untuk pelakunya sendiri masih dalam penyelidikan.“Maka menjelang Ramadhan ini, kita terus melakukan antisipasi agar tidak terjadi peredaran miras. Karena akan berdampak pada situasi Kamtibmas menjadi tidak kondusif,” ungkapnya.(dhe/pbn) -
Pelayanan Disdukcapil Turun Ke Desa
Dijembatani Mahasiswa KKN dari Wasilatul Falah (Wasfal), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lebak, melaksanakan pelayanan keliling kependudukan bagi masyarakat. Seperti yang digelar di Desa Ciakar, Kecamatan Gunung Kencana, Senin (28/03).Diketahui, layanan yang dilakukan adalah perekaman KTP-el, penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran maupun dokumen kependudukan lainnya.Kepala Bidang (Kabid) pelayanan pendaftaran penduduk Disdukcapil Lebak, Irawati mengatakan dari hasil pelayanan keliling ini telah diterbitkan dokumen diantaranya adalah Akte kelahiran 91 lembar, KTP 50 keping, KK 32 dan KIA sebanyak 12 keping, semuanya tanpa dikenakan biaya sepeserpun.“Dokumen penting masyarakat tersebut tentu akan terus bertambah, karena hingga kini kami masih terus memprogramkan pelayanan keliling untuk mempermudah pengurusan dokumen masyarakat. Sesuai pemohon yang berada di pelosok desa,” ujar Irawati.Kepala Desa Ciakar,Kecamatan Gunung Kencana, Sardaman mengucap terimakasih ke pihak Dukcapil Kabupaten Lebak karena telah pro aktif datang ke kantor Desa Ciakar untuk melakukan pelayanan keliling dokumen kependudukan.“Ini merupakan sejarah bagi Desa Ciakar, kedatangan petugas Disdukcapil Kabupaten Lebak karena selama ini tidak pernah ada pelayanan keliling seperti ini di desa kami. Dan ini bagi masyarakat kami sangat membantu.Selain itu, kata Sardaman, pihaknya juga berterima kasih kepada para mahasiswa STAI Wasfal yang telah menjembatani kehadiran Dinas Dukcapil ke desanya.“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa STAI Wasilatul Falah yang tengah KKN di Desa kami dan membantu menjembatani Dinas Dukcapil untuk turun langsung ke desa kami,” paparnya.(WDO). -
Bayi Hasil Pemerkosaan Dibiarkan Meninggal
SERANG, BANPOS – Sudah banyak bukti bahaya dari mengkonsumsi minuman keras (miras), seperti yang terjadi kepada salah seorang wanita perantau kelahiran Lampung berinisial SN ini. Ia mengaku menjadi korban pemerkosaan usai dicekoki miras oleh mantan kekasih dan temannya.
Penderitaan SN tidak berhenti disitu saja, usai diperkosa, ternyata dirinya hamil, dan akhirnya melahirkan anak tanpa bantuan siapa-siapa. Akibatnya, sang anak yang dilahirkan tanpa bantuan medis tersebut meninggal dunia, dan SN diciduk oleh Polres Serang Kota dengan dugaan adanya unsur kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang.
Diketahui, SN melahirkan di salah satu indekos putri di Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. SN melahirkan pada Selasa (22/3) sekitar pukul 19.00 WIB. Proses persalinannya dilakukan tanpa dibantu oleh siapa pun.
Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Ahiles Hutapea, mengatakan bahwa pada saat melahirkan, SN takut diketahui oleh orang lain. Sehingga, ia dengan sengaja membiarkan bayi yang baru lahir itu tanpa ada pertolongan medis, hingga akhirnya meninggal dunia.
“Lebih fatal, pelaku menggunting ari-arinya secara mandiri tanpa memastikan apakah alat yang digunakan higienis atau tidak,” ujarnya saat melakukan konferensi pers, Selasa (29/3).
Maruli mengaku miris. Berdasarkan pengakuan pelaku, anak tersebut merupakan hasil hubungan seksual yang dilakukan pelaku dengan kekasih dan teman kekasihnya, yang pada saat itu pelaku telah dicekoki minuman keras.
Selain itu, Maruli mengungkapkan bahwa pada saat SN melahirkan di dalam kamar indekosnya, tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui. Sehingga, pelaku dengan leluasa bisa melahirkan kemudian mengakibatkan bayi tersebut meninggal dunia.
“Kita sesuaikan dari hasil otopsi bahwa ada luka memar di area kepala dan ada gangguan terhalangnya nafas lebih kurang karena pelaku bekerja di dekat area dekat sana. Jadi, dari hasil otopsi 6 jam sebelum ditemukan bayi itu sudah meninggal,” tandasnya.
Sesuai dengan keterangan dan alat bukti, Kepolisian menemukan adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa itu. SN pun dikenakan Pasal 341 KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 7 tahun.(DZH/PBN)
-
Laporan Kredit Fiktif Bank Banten Dipermasalahkan
SERANG, BANPOS – Laporan dugaan kredit fiktif Rp65 miliar PT HNM di Bank Banten (BB) oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) disoal. Pasalnya, pelapor dengan kasus yang sama, Moch Ojat Sudrajat mengaku telah lebih dulu menyampaikan ke Mabes Polri pada tahun 2020 silam.
Dalam siaran persnya, Moch Ojat Sudrajat kepada BANPOS, Selasa (29/3) mengungkapkan, pelaporan MAKI pada Jumat pekan lalu ke Polda Banten terkait dugaan kredit fiktif yang berujung macet PT HNM di BB dianggap tak sesuai.
“Menurut saya, hal ini tidak tepat, karena dugaan terkait kasus PT HNM di Bank Banten, telah terlebih dahulu bergulir di Bareskrim Polri, di tahun 2020, dan saat itu saya juga adalah penggugat Bank Banten di PN Serang,” kata Ojat.
Oleh karenanya Ojat mempertanyakan MAKI yang dikomandoi oleh Boyamin Saiman, jika dugaan kasus penyimpangan di BB oleh PT HNM sudah ditangani oleh Mabes Polri.
“Bahwa jika memang MAKI memiliki bukti baru yang menguatkan terkait dugaan kredit macet PT HNM, maka sepatutnya MAKI langsung menyampaikan hal tersebut ke Bareskrim Polri, dan saya yakin sekaliber MAKI seharusnya dapat memperoleh informasi unit mana yang menangani permasalahan PT HNM di Bareskrim,” katanya.
Meski pihaknya yang pernah melaporkan kredit fiktif PT HNM ke Mabes Polri pada 2020 lalu, dan saat ini disampaikan ke Polda Banten, akan tetapi Ojat berharap tidak menimbulkan ekses negatif terhadap BB.
“Saya sangat berharap atas pengaduan ini, tidak menimbulkan kegaduhan sehingga mengakibatkan Bank Banten kembali harus mengeluarkan energi untuk masalah yang sebenarnya sudah pernah terjadi dan masih berjalan. Saya tidak ingin Bank Banten yang merupakan bank kebanggaan masyarakat Banten kembali mengalami kesulitan sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2020 yang lalu,” ujarnya.
Sebelumnya pada Desember tahun 2020 lalu terungkap, dua petinggi BB diduga kuat paling bertanggungjawab dalam pemberian kredit yang tidak sesuai operasional (SOP) kepada PT HNM sebesar Rp61,58 miliar (laporan MAKI Rp65 miliar).
Dua orang tersebut adalah, Direktur Utama yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) (saat ini tidak menjabat lagi) Fahmi Bagus Mahesa dan Direktur Operasional merangkap Anggota KKP, Kemal Idris.
Salah seorang masyarakat Banten yang telah melaporkan adanya ketidakberesan pemberian kredit oleh BB kepada PT HNM, ke Mabes Polri, Moch Ojat Sudrajat. Pada wawancara BANPOS bulan Desember tahun 2020 Ojat mengungkapkan dari informasi yang diperolehnya, perkembangan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Mabes Polri, diduga pihak yang paling bertanggungjawab dalam permasalahan kredit PT HNM adalah pada Komite Kredit (KK) atau KKP di BB
“Hasil penelusuran berdasarkan laporan keuangan Bank Banten tahun 2019, dan laporan pelaksanaan tata kelola Bank Banten tahun 2018 diketahui tidak ditemukan adanya Komite Kredit di Bank Banten, yang ada adalah Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) yang dibentuk berdasarkan SK Direksi Nomor 088/XII/17 tanggal 29 Desember 2017 dengan bertindak selaku Ketua adalah Direktur Utama dan Anggota Tetap terdiri dari, Direksi, Kepala Direktorat Bisnis, Kepala SKAI dan, Kepala Divisi Kredit Review,” kata Ojat.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
“Setiap Bank paling sedikit harus memiliki KK pada kantor pusat Bank yang merupakan komite operasional membantu direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit atau pembiayaan untuk jumlah dan jenis kredit atau pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi dengan jumlah dan keanggotaan KK ditetapkan oleh direksi sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bank,” ungkapnya.
Sementara itu, pada tahun 2020 lalu, jajaran Bareskrim Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat dan petinggi Bank Banten termasuk pengusaha dari PT HNM. Dan sekitar tanggal 24 Agustus 2020 Dittipideksus telah mengeluarkan surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas dugaan pelanggaran perbankan dan pencucian uang yang terjadi di Bank tersebut.
Dalam SPDP yang ditembuskan pihak-pihak terkait diantaranya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dittipideksus mengungkapkan dugaan adanya tindak pidana penipuan atau pidana penggelapan atau tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang.
Dalam dugaan kejahatan perbankan tersebut, Dittipideksus menjabarkan dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 3, Paaal 4, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Perkara Pencucian Uang, sehubungan dengan adanya pemberian fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi sebesar Rp61, 580 miliar diberikan Bank Banten kepada PT HNM.
Sementara itu sebelumnya, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, usai melapor ke Polda Banten terkait dugaan korupsi kredit macet senilai Rp 65 miliar di BB oleh PT HNM mengungkapkan, aduan kepada aparat penegak hukum dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat, serta melakukan penelusuran ke sejumlah lokasi. Kredit diduga digunakan untuk membiayai proyek di Jalan Tol Trans Sumatera, namun diduga pengerjaannya fiktif oleh PT HNM.
“Kami mendatangi Polda Banten untuk melaporkan dugaan korupsi di Bank Banten, itu peristiwanya terjadi pada tahun 2017-2018, di mana menyangkut kredit macet perusahaan swasta peminjaman inisial PT HNM, pinjaman macet mencapai Rp 65 miliar,” katanya.(RUS/PBN)
-
Pastikan Stok Menjelang Ramadan, Polres Lebak Kembali ‘Buru’ Minyak Goreng
LEBAK, BANPOS – Pastikan ketersediaan minyak goreng (migor) menjelang Ramadhan, Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan bersama jajaran kembali ‘memburu’ migor dengan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah gudang, Agen dan toko di wilayah Kecamatan Rangkasbitung, Selasa (29/3).Hasilnya, tidak ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana dan memastikan ketersediaan salah satu kebutuhan pokok tersebut aman menjelang bulan suci Ramadhan.“Untuk memastikan ketersediaan minyak goreng menjelang bulan suci Ramadhan itu aman, kami mencoba lewat agen atau toko modern,” kata Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan kepada wartawan di sela sidaknya di salah satu gudang minyak goreng di Jalan Raya Cikande – Rangkasbitung, di Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung.Menurut Kapolres, sesuai perintah Kapolri, Polres Lebak beserta jajaran yang tersebar di Kabupaten Lebak akan terus memonitoring ketersediaan minyak goreng yang menjadi salah satu bahan pokok itu aman di Lebak. Pihaknya akan terus memantau di semua toko dan pasar modern.“Tujuannya, sesuai instruksi Kapolri untuk memastikan bahwa ketersediaan minyak goreng aman menjelang bulan Ramadan ini. Hasil pengecekan minyak curah memang sudah normal, dua hari bahkan setiap hari minyak curah terus didistribusikan, kapasitasnya juga masih aman,” ungkapnya.Seorang pemilik Agen, Supandi mengatakan, ia menyambut baik sidak yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Lebak. Supandi juga meminta ketersediaan minyak goreng di gudang miliknya tersebut aman.“Saya berusaha mencukupi, menutupi kebutuhan masyarakat. Minyak kemasan yang sudah tidak lagi di subsidi oleh pemerintah sehingga penjualannya menurun,” katanya.Pasca-minyak kemasan tidak lagi disubsidi oleh pemerintah, Supandi mengaku, penjualan minyak goreng kemasan terus menurun. Namun begitu, dirinya tidak membatasi setiap orang yang akan membelinya, terkecuali untuk minyak curah yang kini harganya dibandrol Rp14 ribu per liter.“Untuk minyak curah maksimal 10 liter untuk masyarakat, sementara untuk UMKM kita masih kasih lebih tapi kita pinta Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah pelaku usaha,” tandasnya. (HER/PBN). -
Jokowi Diminta Revisi Perpres
LEBAK, BANPOS – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) Desa Tahun 2022. Silatnas yang digelar di Istora Senayan Jakarta, Selasa (29/3) dihadiri Presiden Joko Widodo.Sedikitnya ada enam komitmen Presiden Republik Indonesia untuk merealisasikan aspirasi Kepala Desa melalui perjuangan Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) yang dibahas dalam Silatnas.Hal itu disampaikan Kepala Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah yang sekaligus sebagai Ketua Apdesi Kecamatan Bayah, Rafik Rahmat Taufik, Selasa (29/3) kepada BANPOS.Menurut Rafik, dari keenam komitmen tersebut yaitu, regulasi tentang anggaran dana desa sebesar 5 persen diperuntukan untuk dana operasional aparatur desa, sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 maka stempel Kepala Desa dikembalikan dengan lambang Garuda. Kemudian komitmen Presiden RI untuk menyederhanakan regulasi penggunaan anggaran dana desa, termasuk mekanisme gaji aparat desa perbulan,Para Kepala Desa yang tergabung dalam Apdesi juga meminta Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres 104 tahun 2021 dalam penggunaan dana desa. Komitmen presiden untuk membangun sinergitas Kementerian yang melaksanakan program ke desa harus berkoordinasi dengan pemerintahan desa mulai dari pendataan hingga pelaksanaan program, dan komitmen presiden untuk menaikan anggaran dana desa minimal 4 persen dari APBN tahun 2023.“Komitmen itu yang kami minta kepada Presiden RI untuk merealisasikannya,” katanya.Dalam acara tersebut dikabarkan, muncul usulan ‘Jokowi 3 Periode’ hingga usulan agar Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Presiden setelah Jokowi.Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Lebak akan mengerahkan sebanyak 2000 massa untuk datang menghadiri Silatnas Desa 2022 bersama Presiden Joko Widodo di Istora Senayan.“Untuk Apdesi Kabupaten Lebak InsyaAllah sebanyak 2000 massa datang menghadiri acara Silaturahmi Nasional bersama Bapak Presiden RI Joko Widodo di Senayan,” kata Sekretaris Umum Apdesi Lebak Usep Pahlaludin. (HER/PBN) -
Jelang Ramadan, Samsat Kota Serang Gelar Bazar
SERANG, BANPOS- Semakin melonjaknya harga bahan pokok termasuk minyak goreng, membuat sejumlah para ibu rumah tangga resah. Terlebih, umat muslim beberapa saat lagi akan memasuki bulan Ramadan.
Melihat kondisi tersebut, UPT Samsat Kota Serang berinovasi menggelar bazar Ramadan dengan menghadirkan sejumlah pedagang sembako dan beragam makanan hingga cemilan. Kegiatan itu juga menghadirkan Unit PMI Kota Serang dan melayani cek kesehatan gratis, yang disambut antusias oleh para wajib pajak maupun pegawai Samsat Kota Serang.
Kepala UPT Samsat Kota Serang, Ratu Iloh Rohilah, mengungkapkan bahwa pihaknya melaksanakan bazar Ramadan itu berangkat dari kegalauan para pegawai di Samsat Kota Serang. Hal itu juga dikeluhkan oleh sejumlah wajib pajak yang merasakan efek dari harga bahan pokok yang semakin melonjak harganya.
“Awalnya kami mendengar banyak keluhan dari para pegawai, karena notabenenya mereka banyak yang sudah berkeluarga dan merasakan efek dari langkanya minyak goreng, bahkan Ketika sudah ada pun harganya sangat tinggi sekali,” ujarnya, Selasa (29/3).
Pada kegiatan bazar Ramadan tersebut, pihaknya menyediakan sembako namun tidak menyediakan minyak goreng. Hal itu dikarenakan stok minyak goreng tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, termasuk di bazar tersebut.
“Kami berupaya untuk menyediakan minyak goreng, namun hasil dari komunikasi panitia katanya minyak goreng saat ini tidak bisa dijual bebas, karena sudah ditentukan titik-titik distribusi minyak melalui Diskoperindag,” terangnya.
Ratu Iloh berharap, melalui kegiatan bazar Ramadan ini dapat membuat masyarakat merasa tenang dalam menghadapi bulan Ramadan. Ia mengaku jika dimungkinkan pihaknya akan menggelar bazar selama bulan Ramadan di Samsat Kota Serang dengan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat.
“Semoga dengan adanya bazar ini dapat membantu masyarakat tanpa harus was-was menghadapi Ramadan. Karena biasanya kalau ibu-ibu seperti kami ini minimal punya beras, minyak dan telur itu sudah tenang,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua panitia bazar Ramadan, Lilis Sumiati, mengungkapkan bahwa kegiatan dilakukan selama dua hari, yaitu Senin dan Selasa tanggal 28-29 Maret 2022, dengan sasaran wajib pajak dan seluruh pegawai di Samsat Kota Serang. Hari pertama, pihaknya menghadirkan tim kesehatan, dimana seluruh wajib pajak bisa melakukan cek kesehatan.
“Kami mengkolaborasikan semua kegiatan dengan secara keseluruhan, jadi ada bazar makanan, bahan pokok dan cek Kesehatan,” katanya.
Pada hari kedua, UPT Samsat Kota Serang menghadirkan Unit PMI Kota Serang untuk melakukan donor darah. Pihaknya menargetkan 60 kantong darah, baik dari wajib pajak maupun seluruh pegawai Samsat.
“Donor darah ini dilakukan dalam rangka sedekah, karena sedekah bukan hanya berbentuk uang saja. Dengan donor darah, badan juga menjadi lebih segar dan terus sehat,” terangnya.
Diakhir ia mengatakan kegiatan bazar ini dapat dilakukan di seluruh UPT Samsat se-Provinsi Banten. Tak hanya itu, ia berharap kegiatan bazar juga dapat berlangsung di bulan Ramadan dengan menyediakan sejumlah kebutuhan masyarakat.
“Kedepan mudah-mudahan kegiatan ini bisa ditiru di UPT lain, bahkan di bulan Ramadan juga semoga bisa terus berlangsung bazar ini, agar pegawai yang mau pulang bisa membeli tak perlu jauh-jauh, dan seluruh pedagang di bazar ini tidak dipungut biaya sama sekali,” tandasnya. (MUF/AZM)
-
Pandji Harap Pramuka Cetak ‘Aset’ Bangsa
SERANG, BANPOS- Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Serang, Pandji Tirtayasa, melantik Majelis Pembimbing Ranting, Pengurus Kwartir Ranting dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Pramuka Kwartir Ranting Kopo masa bhakti 2022-2025 di Aula Kecamatan Kopo, Selasa (29/3).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Serang, Aat Supriyadi dan puluhan pengurus Kwartir Pramuka Ranting Kopo.
Wakil Bupati Serang ini berharap para kader gerakan pramuka kedepannya dapat menjadi aset bangsa di masa yang akan datang dan mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
“Contohnya Pak Katibi aktivis pramuka sejak SD, SMP dan sekarang sudah menjadi aset, sudah menjadi Kapolsek, menjadi pejabat Polda Banten. Kalau berangkat dari pramuka ketika memegang amanah, memegang jabatan orang ini bisa di pertanggung jawabkan. Itu biasanya seperti itu,” tutur Pandji.
“Karena Gerakan Pramuka Gerakan yang memang membentuk karakter, membentuk kepribadian bangsa, membentuk karakter pemuda yang punya kepribadian, membentuk jiwa kolektif, jiwa disiplin, jiwa bertanggung jawab di kalangan anak muda,” tambahnya.
Menurutnya seseorang yang aktif di kepramukaan tentu memiliki ciri khas tersendiri. Sehingga ia menemukan banyak aktivis Pramuka yang berhasil menjadi pejabat publik, petinggi militer, hingga kepolisian.
“Nah biasanya yang berangkat dari Pramuka ketika mengemban amanah pada jabatan publik atau jabatan militer maupun kepolisian, dia akan menunjukan kelasnya yang mempunyai kepribadian bertanggung jawab dan jiwa kolektif. Ini lah jadi ciri dasar dari Pramuka,” katanya.
Selanjutnya, Ketua Kwartir Ranting Pramuka Kopo, Jaenudin, menyebutkan bahwa jumlah kader gerakan Pramuka di Kecamatan Kopo sebanyak lima ribu kader bina muda, bina masa, dan gugus depan.
Dengan demikian, usai dilantik, pihaknya mengaku akan segera menyusun program kerja dan kemudian akan memaksimalkan program-program gerakan pramuka, terutama bina muda dan bina masa tentang peserta didik dan para pembina.
“Hal itu guna mencapai generasi lebih baik, lantaran secara potensi di Kopo sangat baik karena kita selalu malu-malu di tingkat Kabupaten Serang,” tandasnya. (MG-01/AZM)
-
Alumni Diminta Bentuk Koperasi Sekolah
SERANG, BANPOS- Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meyakini pemberdayaan UMKM secara baik dan benar dapat secara signifikan membuat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Untuk itu pertumbuhan angka UMKM atau jumlah pelaku UMKM harus terus ditingkatkan agar tercapai akumulasi pertumbuhan ekonomi yang didorong dari banyaknya UMKM berkualitas. Pembentukan koperasi di lingkungan alumni sebuah sekolah atau perguruan tinggi dapat memicu bertambah banyaknya jumlah pelaku UMKM.
“Untuk itu dengan jumlah alumni yang sedemikian banyak ini, saya kira akan lebih baik lagi kalau teman-teman alumni SMEA/SMK 17 Serang ini membentuk koperasi alumni,” kata Andika dalam cara Reuni SMEA/SMK 17 Serang di Auditorium Kampus Untirta Sindangsari, Kota Serang, kemarin.
Turut hadir pada acara yang dihadiri oleh seribuan alumni SMEA/SMK 17 Serang dari angkatan 1982-2004 tersebut pelawak senior dan mantan politisi Komar atau Nurul Qomar yang kini aktif di media sosial dengan nama Abah Qomar.
Dikatakan Andika, pembentukan koperasi diyakini akan dapat menambah pertumbuhan angka pelaku UMKM karena di dalam koperasi program-program bantuan dari lembaga koperasi sebagai hasil dukungan dari sesama anggota koperasi akan terus terjadi. Selain bantuan permodalan, lanjutnya, bantuan jaringan pemasaran hingga bantuan pelatihan ilmu-ilmu mengembangkan usaha akan terjadi dengan keberadaan sebuah koperasi.
“Makanya saya selaku Wakil Gubernur Banten menunggu dibentuknya koperasi alumni SMEA/SMK 17 Serang ini. Nanti Pemprov Banten melalui dinas koperasi dan UMKM akan melakukan sinergi-sinergi,” imbuhnya.
Lebih jauh Andika mengatakan, meskipun berbagai capaian pembangunan mengalami perlambatan dampak pandemi Covid-19 namun indikator makro pembangunan tetap tumbuh sejalan dengan membaiknya penanganan pandemi melalui program vaksinasi dan program pembangunan kesejahteraan. Untuk itu ia berharap segenap masyarakat Banten termasuk alumni SMEA/SMK 17 Serang turut membantu Pemerintah Daerah dalam membangun optimisme bahwa pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 berjalan sesuai dengan harapan.
“Seraya berdoa semoga pandemi Covid-19 segera berakhir agar kita dapat menjalankan rutinitas sehari-hari dengan aman dan produktif seperti sedia kala,” katanya.
Pemprov Banten, kata Andika, berharap sumbangsih dan partisipasi seluruh elemen masyarakat Banten termasuk alumni SMEA/SMK 17 Serang dalam pembangunan daerah khususnyadalam hal pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terkait dengan berbagai program pembangunan guna penyempurnaan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten. (RUS/AZM)
-
Palestina Nikmati Sumur Wakaf Donasi ASN
SERANG, BANPOS – Sebanyak 500 Kepala Keluarga di Abu Huthaifa Annoa’man, Jabalia, Utara Gaza, Palestina, merasakan air sumur wakaf Palestina yang dibangun dengan dana dari seluruh ASN di Kabupaten Serang yang disalurkan melalui Aksi Cepat Tanggap. Sumur wakaf tersebut merupakan sumur ke-53 dari Global Wakaf di tanah Gaza.
Direktur ACT Regional Banten, Ais Komarudin, mengungkapkan bahwa program Sumur Wakaf Palestina ini merupakan mitra Pemda Kabupaten Serang yang dibangun sejak bulan Februari hingga Maret 2022. Pembangunan sumur tersebut diakhiri dengan pemasangan prasasti yang ditempel logo Kabupaten Serang oleh 10 relawan.
“Alhamdulillah, telah selesai pembangunan dari Sumur ke 53 dari Global Wakaf di tanah Gaza yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat Gaza di wilayah Abu Huthaifa Annoa’man, Jabalia, North Gaza. Pembangunan sumur ini alhamdulillah telah selesai dilakukan,” ujarnya, Selasa (29/3).
Ais menjelaskan wilayah Abu Huthaifa Annoa’man terletak di wilayah tengah kota Jabalia. Lokasi ini merupakan kawasan yang sangat ramai dan padat penduduk dengan mayoritas pengungsi dan petani miskin yang tinggal di rumah sederhana, bahkan tidak layak.
“Sebagian besar tidak memiliki sumber pendapatan. Mereka menderita serangan terus menerus oleh pasukan Israel yang selalu menghancurkan lahan pertanian mereka dengan kendaraan perang lapis bajanya,” tuturnya.
Ia mengungkapkan krisis air juga dialami oleh penduduk Abu Huthaifa Annoa’man, Jabalia, sehingga sangat membutuhkan bantuan pengadaan air bersih berupa sumur wakaf dan distribusi air.
“Berkah untuk para PNS serang. Prasasti kebaikan telah ditanam di negeri Syuhada, Allahu Akbar, jazakumullah. Air itu akan terus digunakan ibadah untuk penjaga Al-Aqso,” tandasnya. (MUF/AZM)