BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Hasil Survey: Harga Cabai Turun, Migor Masih Langka, 29 Pedagang Akan Terima 10 Ton Migor 

    Hasil Survey: Harga Cabai Turun, Migor Masih Langka, 29 Pedagang Akan Terima 10 Ton Migor 

     

    TANGERANG, BANPOS – Sebanyak 29 orang pedagang di Pasar Anyar, Kota Tangerang akan mendapatkan jatah minyak goreng curah dari pemerintah. Hal ini seiring dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kota Tangerang bersama PD Pasar yang akan menggelontorkan 10 ton minyak goreng curah di pasar tersebut.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Sub Koordinasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Disperindagkop UKM Kota Tangerang, Teguh Heryadi. Kata dia jumlah 29 itu merupakan pedagang yang terverifikasi dari 41 orang. 

    “Kita akan gelontorkan minyak goreng pada 29 pedagang saja. Karena dari 41 pedagang yang lolos verifikasi dan administrasi ada 29 pedagang saja,” kata Teguh, Senin, (28/3).

    Kata dia minyak tersebut akan mulai didistribusikan pada Selasa, (28/3) ini pukul 09.00 WIB. Teguh memastikan tidak ada pedagang melakukan penolakan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan ini. Sebab, tujuannya memang menstabilkan harga minyak goreng jelang Ramadan.

    “Kita sudah data semua dan mereka tidak ada yang menolak. Kalaupun ada yang menolak mungkin mereka punya stok, karena selama ini mereka jual minyak goreng curah itu Rp 20.000 per Kg. Sementara ini minyak goreng curah yang akan kita gelontorkan harganya Rp 14.000/Kg,” katanya.

    Teguh juga menyatakan masing-masing pedagang yang mendapatkan minyak goreng curah nantinya wajib menjualnya dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) pemerintah. Hal itu dibarengi dengan perjanjian yang mereka tandatangani. 

    “Mereka wajib jual minyak goreng yang mereka dapatkan seharga itu. Lebih dari itu, kita akan tindak. Karena pedagang yang dapat itu sudah menandatangani pakta integritas. Jadi, kalau ada yang jual di atas harga itu, maka kita tindak tegas,” tegasnya.

    Kata Teguh, pihaknya tidak akan membatasi jumlah minyak yang dibutuhkan selama satu minggu. Namun, mereka harus membawa wadah masing -masing.  “Untuk mekanisme besok, kita tidak akan batasi jumlah yang dibutuhkan pedagang selama seminggu, tetapi syaratnya harus bawa wadah sendiri-sendiri untuk menampung minyak goreng curah yang kita gelontorkan,” pungkasnya. 

    Sementara lain, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang bersama PD Pasar Kota Tangerang, BPS, Polres Metro Tangerang Kota serta Bulog, Senin  (28/3) pagi menggelar survei harga kebutuhan pokok di Pasar Anyar, Kota Tangerang. 

    Selain di Pasar Anyar, survei juga dilaksanakan di dua pasar tradisional lainnya yakni Pasar Malabar  Kecamatan Cibodas serta Pasar Saraswati Ciledug. Kegiatan dilaksanakan seiring makin  menjelangkan bulan suci Ramadan. 

    Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang, Abduh Surahman harga  komoditas fluktuatif, seperti untuk cabai merah terjadi penurunan harga dari Rp 5000-Rp 10 ribu, meski harga cabai jenis lainnya stabil. “Kemudian untuk minyak goreng curah Rp 20 ribu  per liter. Ini stoknya juga langka,” ucapnya. 

    Kondisi itu justru berbeda dengan stok minyak  goreng kemasan yang cukup banyak dengan harga rata-rata Rp 22 ribu-Rp 25 ribu. “Untuk beras premium stabil, demikian juga harga beras medium stabil. Sedangkan telur  ayam mengalami kenaikan antara Rp 1000-Rp 3.000/Kg,” ujarnya. 

    Ada pun harga daging sapi stabil dan daging ayam mengalami kenaikan Rp 2000-Rp 3000/Kg.  “Harga ini baru hasil di Pasar Anyar, sebab kami juga melakukan survei di dua pasar tradisional lainnya yakni; Pasar Saraswasti  dan Pasar Malabar,” ucapnya. 

    Disinggung penyebab harga cabai yang terjun bebas, Abduh menyebut  dipicu persediaan yang melimpah lantaran panen. Ada pun penyebab  minyak goreng tinggi menurut mantan Kadis Pendidikan ini lantaran  memang kondisinya terpengaruh fenomena yang terjadi di Indonesia.

    “Ada pun harga komoditas yang lain mungkin karena fluktuasi seperti biasa, bukan karena Ramadan,” terangnya.

    Ia juga mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir tidak tercukupinya stok  pangan lantaran persediaannya masih memadai. “Saya kira masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaannya cukup,” jelasnya. 

    Terpisah, salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Anyar Kota Tangerang, Didi mengatakan dirinya  menjual daging dengan harga Rp 140 ribu/Kg. Harga itu berpeluang  kembali naik khususnya saat  Ramadan. “Kalau disebut mungkin naik bisa saja terutama pas Ramadan,” jelasnya. (IRFAN/MADE/BNN)

  • Helldy Minta TPID Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok

    Helldy Minta TPID Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok

     

    CILEGON, BANPOS – Jelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Cilegon dengan tema “Sinergitas Kinerja Melalui Road Map TPID Dalam Mendukung Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Menjelang Idul Fitri Tahun 2022” yang berlokasi di salah satu hotel di Kota Cilegon, Senin (28/3).

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan bahwa kegiatan ini penting untuk memperkuat stabilitas harga bahan pokok di Kota Cilegon. 

    “Inflasi dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan daerah, terutama untuk masyarakat umum karena jika terjadi inflasi maka akan berpengaruh untuk kesejahteraan hidup dan dunia usaha,” ujarnya.

    “Oleh sebab itu TPID memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin dan memperkuat stabilitas harga terutama bagi kebutuhan pokok, hal ini juga sekaligus untuk menjaga inflasi di Kota Cilegon,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Helldy menyampaikan bahwa menjelang Ramadhan dan Idul Fitri biasanya akan terjadi peningkatan kebutuhan komoditas bahan – bahan pokok. 

    “Biasanya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri akan ada peningkatan kebutuhan bahan pokok dimana ini akan menimbulkan kelangkaan barang dan kenaikan harga, oleh karenanya saya harap dengan adanya kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengambil langkah dalam mengantisipasi kenaikan bahan pokok tersebut,” ungkapnya.

    Politisi Partai Beringin Karya (Berkarya) ini mengatakan jika TPID memiliki peranan dalam pemulihan perekonomian daerah dan nasional. “Saya berharap hasil rapat dari kegiatan TPID ini dapat diimplementasikan oleh seluruh instansi terkait dimana hal ini sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian di daerah dan nasional,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cilegon, Sabri Mahyudi mengatakan jika TPID dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden No 23 Tahun 2017. 

    “Pembentukan TPID ini sesuai dengan amanat dalam Perpres No 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional yang bertujuan untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Sebagai informasi, Pada bulan Januari 2022 Kota Cilegon mengalami inflasi sebesar 1 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,52 sedangkan di bulan februari 2022 Kota Cilegon berhasil mengalami deflasi sebesar 0.34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,14.

    Turut hadir pada Kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Maulidin, Asisten Daerah II Kota Cilegon Dzikri Maulawardana, Wakapolres Cilegon Mirodin, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dan Kepala OPD se Kota Cilegon. (LUK/RUL)

  • Pemkab Lebak Langgar Undang-undang Pelayanan Publik

    Pemkab Lebak Langgar Undang-undang Pelayanan Publik

    LEBAK, BANPOS – Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dinilai telah melanggar UU Pelayanan Publik. Hal ini menyebabkan, Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Gema Perak  akan melaporkan seluruh OPD di Lebak yang tidak memiliki website dan tidak aktif ke Ombudsman.

    “Kami melihat, banyak OPD sebagai badan publik di Kabupaten Lebak tidak memiliki website, atau sudah punya tetapi tidak aktif. OPD-OPD ini kami laporkan ke Ombudsman,” kata Ketua DPP Abdi Gema Perak, Solihin kepada BANPOS, Senin (28/3).

    Ia menyebut, di Pasal 23 dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara wajib mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik sekurang-kurangnya meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja.

    “Itu yang jadi dasar kami melaporkan, karena sangat disayangkan jumlahnya badan publik lumayan banyak tapi tidak memiliki website. Karena melalui website salah satunya pengaduan masyarakat bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor sehingga lebih efisien dan efektif,” ujarnya.

    Solihin menjelaskan, meski terdapat OPD yang sudah memiliki website, namun sayangnya website itu tidak menyediakan ruang pengaduan sebagaimana diamanatkan di Pasal 23 dalam Undang-undang.

    “Kalau mengacu ke pasal itu sepertinya semua dinas tidak ada website yang punya ruang untuk pengaduan. Sanksi yang diatur dalam undang-undang itu bisa pidana loh,” jelasnya.

    Ombudsman Banten mendorong agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki website resmi sebagai sarana penyampaian informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Banten Adam Sutisnawinata mengatakan, tidak hanya non elektronik, OPD seharusnya menyediakan sistem informasi secara elektronik.

    “Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 23 penyelenggara berkewajiban menyediakan sistem informasi, keterangan mengenai profil dinas, standar pelayanan, dan informasi lain tentang apa saja pelayanan yang ada pada dinas tersebut,” kata Adam kepada wartawan, Senin (28/3).

    Di era digital saat ini kata Adam, website bagi OPD pemerintah menjadi sarana yang efektif untuk pertukaran informasi dan pengaduan dengan cepat, mudah dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bagi OPD yang saat ini belum memiliki website resmi, ia berharap bisa dengan segera menyediakan dan OPD terkait dapat berkomunikasi dengan Dinas Kominfo di lingkungan Pemerintah Daerah setempat.

    “Kalau belum ada ya bisa segera diupayakan, OPD nya bisa bekerja sama dengan Dinas Kominfo yang bisa membantu. Kalau melanggar (UU Pelayanan Publik) perlu ada pendalaman/kajian dulu ya,” ujarnya

    Adam menjelaskan, meski sudah memiliki media sosial, bagi OPD pemerintah dinilai akan lebih baik apabila menyediakan website resmi yang berdomain .go.id.

    “Media sosial itu kan salah satu upaya lain, tetapi pemerintah berkewajiban menyediakan (Website) versi resminya pemerintah,” jelasnya.

    Dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di Banten, standar pelayanan dalam bentuk non elektronik dan elektronik masuk dalam salah satu komponen penilaian Ombudsman. Secara umum Adam menyebut sejauh ini cukup bagus, OPD di Provinsi Banten sudah memiliki Website.

    “Sejauh ini cukup bagus, secara umum OPD di Provinsi Banten sudah memiliki (Website), kalau pun ada beberapa OPD perlu dikroscek lagi di daerah-daerah lain yang mungkin memang belum punya. Yang teknis-teknis secara umum misalnya ada website tetapi informasinya belum lengkap sesuai komponen standar pelayanan publik,” katanya.(CR-01/PBN)

  •  Belanja 2021 Pemkot Cilegon Masih Jadi Pekerjaan Rumah

     Belanja 2021 Pemkot Cilegon Masih Jadi Pekerjaan Rumah

     

    CILEGON, BANPOS – Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cilegon 2021 kepada DPRD Kota Cilegon, di laksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (28/3).

    Dalam rapat paripurna tersebut, terungkap realisasi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon tahun anggaran 2021 tidak mencapai target. Diketahui target pendapatan daerah tahun anggaran 2021 adalah senilai Rp1,860 triliun namun hanya tercapai Rp1,780 triliun. 

    Walikota Cilegon Helldy Agustian menyatakan, tahun 2021 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2016-2021 ke periode RPJM Kota Cilegon periode 2021-2026. Berbagai kebijakan tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026 dalam mewujudkan program prioritas pembangunan daerah sebagai turunan dari janji politis kepala daerah terpilih periode 2021-2024. 

    “Walaupun dokumen RPJMD mengalami peralihan periode, namun esensi pembangunan Kota Cilegon masih tetap mengacu pada dokumen RPJPD Kota Cilegon tahun 2005-2025 dan beberapa program merupakan kelanjutan dari RPJMD sebelumnya,” katanya.

    Kemudian, Helldy mengatakan fokus pembangunan RPJMD 2021-2026 adalah terkait dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

    Ada juga berbagai aspek pemenuhan sarana dan prasarana publik yang memadai demi menunjang aktivitas sosial-ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Cilegon.

    Kemudian, pada aspek capaian pembangunan makro Kota Cilegon, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon tahun 2021 meningkat cukup signifikan dari 73,05 menjadi 73,35. IPM Kota Cilegon merupakan yang ke-3 tertinggi di Provinsi Banten. Sedangkan dari sisi persentase peningkatan IPM, Kota Cilegon adalah yang tertinggi ke-2 setelah Kabupaten Tangerang.

    “Salah satu penyumbang terbesar peningkatan IPM Kota Cilegon adalah peningkatan rata-rata lama sekolah yang berhasil meningkat secara signifikan dari 9,87 tahun menjadi 10,08 tahun di 2021,” ujarnya.

    “Capaian ini merupakan indikasi bahwa ekosistem pendidikan dan cakupan layanan pendidikan di Kota Cilegon semakin membaik,” sambungnya.

    Helldy menambahkan, pada 2021 Pemkot Cilegon telah mengoperasikan 4 SMPN baru, peningkatan penghasilan guru honorer, pemberian beasiswa full sarjana, dan lain sebagainya pada sektor pendidikan. Pada aspek pertumbuhan ekonomi, dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, nilai produksi barang dan jasa (PDRB) Kota Cilegon di sepanjang tahun 2021 mampu tumbuh siginifikan sebesar 4,81 persen.

    Lebih lanjut, capaian laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Cilegon lebih tinggi dibandingkan (LPE) Provinsi Banten maupun nasional. Kota Cilegon adalah kota dengan PDRB tertinggi ke-tiga di Provinsi Banten. Bahkan jika melihat PDRB per-kapita, Kota Cilegon berada di peringkat pertama di Provinsi Banten dan peringkat ke-4 di Indonesia.

    “Nilai PDRB kita sangat besar dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Kondisi ini merupakan peluang dan harus kita sikapi secara positif untuk mewujudkan penumbuhan perekonomian dan keberdayaan masyarakat Kota Cilegon di berbagai sektor lapangan usaha,” tuturnya.

    Mantan Kepala Cabang Toyota Cilegon ini mengatakan, Kota Cilegon juga berhasil mencapai laju pertumbuhan investasi sebesar 8,41 persen dengan total realisasi investasi sebanyak sekitar Rp17,8 triliun di sepanjang tahun 2021. Realisasi investasi di Kota Cilegonilegon merupakan yang terbesar se-provinsi Banten, dan peringkat ke-9 nasional. 

    “Patut kita banggakan pula bahwa Kota Cilegon mendapatkan penghargaan dari kepala badan koordinasi penanaman modal atas capaian realisasi investasi Kota Cilegon di tahun 2021,” pungkasnya.

    Menurutnya, tingginya nilai investasi di Kota Cilegon tentu saja merupakan peluang yang harus ditangkap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat pengangguran di Kota Cilegon. Terkait ketenagakerjaan, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan sebesar 2,56 persen, yaitu dari 12,69 persen menjadi 10,13 persen di tahun 2021. 

    Kemudian, akibat pandemi Covid-19 di 2020 lalu, sudah jauh membaik di tahun 2021, di mana sektor-sektor produksi sudah mulai beradaptasi terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Di sepanjang 2021, berbagai pendekatan untuk perluasan lapangan pekerjaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas  usaha mikro dan kecil. Kemudian, pelatihan tenaga kerja, kerjasama pemagangan tenaga kerja atau vocational, dan program-program pembangunan lainnya terkait dengan pemberdayaan.

    Dikatakan Helldy, beralih pada gambaran pengelolaan keuangan daerah pada komponen pendapatan, secara keseluruhan realisasi pendapatan Kota Cilegon pada 2021 adalah sebesar 95,78 persen. Realisasi pendapatan Kota Cilegon tahun 2021 tercapai sebesar Rp 1,78  triliun  dari target Rp 1,86  triliun, atau kurang sekitar Rp 80 miliar. “Kinerja pendapatan daerah pada tahun 2021 disumbang dari capaian komponen pendapatan daerah, salah satunya dari pendapatan asli daerah dengan realisasi Rp 630,93 milyar dari target sebesar Rp 733,87 milyar atau 85,97 persen,” terangnya.

    Lebih jauh, Helldy mengungkapkan Pemkot Cilegon melaksanakan 39 urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan fungsi penunjang pemerintahan. Pelaksanaan urusan pemerintahan dituangkan ke dalam RKPD Kota Cilegon tahun 2021 yang terdiri dari 118 nomenklatur program, 231 nomenklatur kegiatan, dan 634 nomenklatur sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 36 OPD beserta 105 sub unit perangkat daerah. Capaian realisasi total belanja pada APBD tahun 2021 memang hanya sebesar 75,13 persen, yaitu dari rencana sebesar Rp 2,2 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 1,65 triliun, atau tidak terserap sekitar Rp 540 miliar. 

    “Meskipun demikian, secara pencapaian kinerja outcome maupun output, kinerja pembangunan cukup baik dengan rata-rata akumulasi capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 88,23 persen, dan rata-rata capaian indikator program di atas 100 persen,” urainya.

    Dikatakan Helldy, tidak tercapainya realisasi belanja, terjadi karena belum tercapainya penyelesaian pembayaran lahan Jalan Lingkar Utara, dan adanya pembayaran pekerjaan yang melewati akhir tahun anggaran, sehingga dibayarkan pada awal tahun 2022. Di lain sisi, adanya berbagai efisiensi belanja operasional juga turut menyumbang selisih pencapaian belanja di 2021. “Kinerja belanja pada tahun 2021 kami akui masih menjadi pekerjaan rumah untuk bisa dioptimalkan lagi ke depannya,” katanya.

    Tidak tercapainya realisasi belanja, kata Helldy, terjadi karena belum tercapainya penyelesaian pembayaran lahan Jalan Lingkar Utara (JLU), dan adanya pembayaran pekerjaan yang melewati akhir tahun anggaran, sehingga dibayarkan pada awal tahun 2022. 

    Sementara itu, di sisi lain, adanya berbagai efisiensi belanja operasional juga turut menyumbang selisih pencapaian belanja di 2021. “Kinerja belanja pada tahun 2021 kami akui masih menjadi pekerjaan rumah untuk bisa dioptimalkan lagi ke depannya,” pungkasnya.

    Ditempat yang sama, Pimpinan Rapat Paripuna DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik mengatakan, nanti akan ada pemandangan umum Fraksi DPRD Kota Cilegon, kemudian dibentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas LKPJ Walikota Cilegon 2021. “Nanti ada ranah panitia khusus yang akan membahas, kita juga minta pendapat Tim Pakar Pimpinan DPRD Kota Cilegon, nanti akan ada rekomendasi buat Walikota,” katanya.

    Kemudian dikatakan Hasbi, pihaknya juga belum membaca LKPJ Walikota 2021 secara lengkap, namun adanya pendapatan yang tak tercapai dan belanja yang tidak maksimal, harus menjadi bahan evaluasi eksekutif. Capaian realisasi total belanja pada apbd tahun 2021 memang hanya sebesar 75,13 persen, yaitu dari rencana sebesar Rp 2,2 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 1,65 triliun, atau tidak terserap sekitar Rp 540 miliar. 

    “Meskipun demikian, secara pencapaian kinerja outcome maupun output, kinerja pembangunan cukup baik dengan rata-rata akumulasi capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 88,23 persen, dan rata-rata capaian indikator program di atas 100 persen,” tuturnya.

    “Nanti ada ranah panitia khusus yang akan membahas, kita juga minta pendapat Tim Pakar Pimpinan DPRD Kota Cilegon, nanti akan ada rekomendasi buat Walikota,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Ratusan Warga Panggarangan Tuntut Perbaikan Jalan Cikumpay-Ciparay

    LEBAK, BANPOS – Ratusan massa dari empat desa di Kabupaten Lebak ramai-ramai melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut perbaikan jalan Cikumpay-Ciparay yang rusak parah. Ratusan masyarakat dari Desa Mekarjaya, Desa Jatake, Desa Pangarangan dan Desa Cisuren melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan perbaikan jalan Cikumpay-Ciparay.

    Koordinator aksi, Deris mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang memiliki panjang 24,9 Kilometer itu kondisinya memprihatinkan. Menurutnya, tahun 2016 jalan tersebut pernah dilakukan pelebaran oleh salah satu perusahaan produksi semen di Kabupaten Lebak.

    “Pemda bekerjasama dengan CSR PT Cemindo Gemilang pada saat itu telah menurunkan alat berat untuk melakukan pelebaran jalan. Namun, hanya dilakukan pelebaran saja tanpa ada perbaikan,” katanya

    Setelah dilakukan pelebaran kata Deris, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah. Bahkan kondisi jalan Cikumpay-Ciparay semakin parah dan sulit untuk dilalui kendaraan.

    “Jika Pemkab Lebak sudah tidak mampu membiayai pembangunan infrastruktur jalan Cikumpay-Ciparay, maka secepatnya Pemkab Lebak menerbitkan Surat Keputusan status alih jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi, agar selanjutnya Pemerintah Provinsi Banten yang merencanakan dan membangun ruas jalan tersebut,” tandasnya.

    Senada dikatakan Rohman warga sekitar, jika sejak dirinya kecil hingga dewasa belum pernah merasakan jalan tersebut layak dilalui (bagus) seperti jalan di daerah lain di Kabupaten Lebak.

    “Belum pernah bagus jalannya, malahan tambah rusak. Bahkan kalau hujan tiba tidak sedikit warga masyarakat yang melintas jalan ini jatuh saat mengendarai sepeda motor,” katanya.

    Ia meminta Bupati Lebak untuk memperhatikan kondisi jalan dengan memperbaiki jalan Cikumpay-Ciparay, agar masyarakat di daerahnya bisa hidup merdeka dengan pembangunan jalan layak dilalui oleh kendaraan.

    “Terus terang kami sudah lelah dengan kondisi jalan seperti ini yang rusak seperti ini,” jelasnya.(HER/PBN)

  • Progres Proyek Strategi Nasional di Pandeglang Stagnan

    Progres Proyek Strategi Nasional di Pandeglang Stagnan

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita meminta kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jemput bola dalam mengawal Program Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, beberapa PSN di Pandeglang hingga saat ini masih stagnan seperti jalan Tol dan reaktivasi Kereta Api.

    “Pro aktif berkoordinasi dengan pihak Kementerian terkait, PSN ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Banten Selatan,” kata Irna saat Rakor PPD di Gedung Setda Pandeglang, Senin (28/3).

    Menurutnya, di Indonesia ada banyak kabupaten dan kota se-Indonesia yang mendapatkan PSN. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus proaktif agar PSN segera terealisasi.

    “Kalau kita tidak bergerak tentu tidak akan ada kemajuan perkembangan PSN, sedangkan semua investasi sangat menantikan kehadiran aksesibilitas. Jadi harus kita dorong sesegera mungkin,” ujarnya.

    Jika PSN sudah terealisasi, tentunya hal tersebut akan memberikan dampak positif kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan ekonomi.

    “Dengan adanya jalan tol dan jalur kereta api, ekonomi masyarakat akan tumbuh, investasi akan masuk. Sehingga memberikan dampak bagi masyarakat khususnya peluang lapangan pekerjaan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat mengatakan, progress untuk PSN jalan tol Serang-Panimbang saat ini pengerjaannya sudah mulai dilakukan di tiga seksi oleh tiga perusahaan.

    “Dimulai dari land clearing, bulan depan bulan pengerjaan mulai dari cileles,” katanya.

    Menurutnya, pekerjaan jalan tol Serang-Panimbang di tiga seksi yang dilaksanakan oleh tiga perusahaan diantaranya PT Shino, PT Adi Karya dan Wika.

    “Seksi pertama oleh PT Shino sepanjang 50 kilometer, sisanya dikerjakan oleh PT Adi Karya dan Wika,” terangnya.

    Terpisah, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang, Tatang Muhtasar mengatakan, untuk progress reaktivasi kereta api sendiri, hingga saat ini belum ada progres lanjutan.

    “Kita akan tindaklanjuti lagi dan akan bersurat ke kementerian,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Masjid Negeri Diatas Awan Diresmikan

    Masjid Negeri Diatas Awan Diresmikan

    Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meresmikan Masjid Rahmatan Lil’alamin di kawasan wisata Negeri Diatas Awan (NDA), Gunung Luhur, Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber, Senin (28/03).

    Diketahui, dana pembangunan masjid berkapasitas sekitar 200 orang itu berasal dari swadaya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan konstruksinya dikerjakan oleh PT Amanah Mandiri Makmur.

    “Tempat ini punya potensi luar biasa. Sejuk dan indah sekali. Allah itu indah dan menciptakan keindahan. Citorek itu punya potensi luar biasa. Jalan dan jembatan kita bangun dan jaga, kalau ada yang rusak kita perbaiki,” ungkap WH.

    Ditambahkan WH, masjid Rahmatan Lil’alamin yang berarti rahmat untuk sekalian alam tersebut dibangun untuk memfasilitasi wisatawan yang berkunjung ke NDA untuk tafakur atas kemegahan ciptaan Allah Swt.

     “Jadi ada pesan-pesan mengagumi ciptaan Allah swt. Dan kita sebagai manusia harus menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Kita harus menjaganya. Agama kita pun memerintahkan untuk tidak menebang pohon sembarangan, juga jangan mengeksploitasi alam,” ujar WH.

    WH mengatakan bahwa anggaran pembangunan Masjid Rahmatan Lil’alamin ini cukup besar, ada di pembangunan pondasinya,

    “Biaya pondasinya mahal, karena bangunan ini berada di sisi tebing. Sedang dananya ini disisihkan dari iuran para ASN di Pemprov Banten,” papar WH.

    Sebagai informasi, bangunan masjid Negeri Diatas Awan desainnya menyatu dengan bangunan rumah panggung khas di wilayah kasepuhan Citorek. Atapnya menggunakan model Piramida Limas dengan pilihan besar dipadukan dengan limas kecil.

    Sementara dalam laporan Ketua Pembangunan Masjid Rahmatan Lil’alamin, Asisten Sekretariat Daerah Pemprov Banten, Septo Kalnadi menerangkan perencanaan pembangunan dilakukan pada 1 September 2019, sedangkan peletakan batu pertama pada 24 Oktober 2019 lalu.

    “Pembangunan konstruksi oleh PT Amanah Mandiri Makmur dengan biaya sekitar Rp 5,5 miliar yang terhimpun dari para ASN mencapai Rp 6,521 miliar,” terang Septo Kalnadi.(WDO/PBN)

    Caption : Mesjid Rahmatan Lil’alamin di kawasan wisata Negeri Diatas Awan, Kasepuhan Citorek Kecamatan Cibeber diresmikan Gubernur Banten Wahidin Halim. Senin (28/03).

  • Agenda HUT Pandeglang Diwarnai Santunan Anak Yatim

    Agenda HUT Pandeglang Diwarnai Santunan Anak Yatim

    Asda III Setda Pandeglang, Ramadhani mengakui, peringatan HUT Pandeglang ke-148 dilaksanakan tanpa kemeriahan.

    Katanya, rangkaiannya sudah dimulai sejak pekan lalu yaitu dengan syukuran sekaligus tausiyah Ustadz Adi Hidayat, di Masjid Agung Ar Rahman.

     “Sederhana tapi penuh arti. Kita juga inginnya meriah, tapi pandemi Covid-19 membuat kita harus menahan segalanya,” kata Ramadhani, Senin (28/3).

    Katanya, rangkaian yang akan dilaksanakan nantinya yaitu ziarah ke makam mantan Bupati Pandeglang, Abuya Abdul Halim di Kadupeusing, Kabayan, Kecamatan Pandeglang, ziarah ke makam mantan Bupati Pandeglang di belakang masjid Agung, ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Cihaseum.

    “Selain itu, ada agenda Sidang Paripurna Istimewa terbatas, di gedung DPRD Pandeglang. Syukuran di Pendopo, sekaligus santunan yatim,” tambahnya.

    Sementara, Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang, Tanto Warsono Arban menegaskan, kesederhanaan dalam peringatan HUT Pandeglang kali ini, diharapkan tidak mengurangi substansinya. Artinya, diharapkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, tetap menggelar syukuran di tempatnya masing – masing.

    “Begitu juga masyarakat, dan seluruh komponen lainnya. Mari tetap menjaga semangat membangun daerah, dan kita harus bangkit bersama – sama menuju jalan yang lebih baik,” ungkap Tanto.

    Ditegaskannya pula, kali ini aparatur di Kecamatan, Desa dan Kelurahan, tidak dilibatkan (diundang) untuk menghadiri Sidang Paripurna Istimewa di gedung DPRD. Namun, mereka dapat mengikutinya secara daring.

    “Kehidmatan dan makna dari peringatan ini, tetap harus tercapai. Kali ini tema yang kita angkat yaitu, ‘Bangkit, Bergerak Pasti’,” ujarnya lagi.(PBN/BNN)

  • Pengendara Motor KLX Tewas Terlindas Molen

    Pengendara Motor KLX Tewas Terlindas Molen

     

    KRAGILAN, BANPOS – Seorang pengendara motor jenis Kawasaki KLX A 2076 VAJ tewas mengenaskan setelah terlibat kecelakaan di Jalan Raya Serang – Jakarta, Kampung Pabuaran, Desa/Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Kamis (8/7).

     

    Pengendara motor jenis trail bernama Sarim (22) warga Desa Mongpok, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, tewas di lokasi kejadian setelah terlindas kendaraan truk molen dengan nomor polisi B 9561 WDA. Jasad korban dilarikan ke rumah sakit (RS) setempat oleh petugas Unit Lakalantas Polres Serang.

     

    Salah satu pengendara motor yang berada di lokasi, Irkham Magfuri Jamas, mengaku dirinya terjebak macet di dekat tempak kejadian perkara (TKP). Setelah mendekat, ia melihat jasad tergeletak ditutupi kardus sebelum dibawa ke RS.

     

    “Waktu saya pulang, terjadi kemacetan. Ternyata di situ ada kecelakaan lalu lintas, dimana pengendara motor tersebut terlindas oleh mobil Molen,” ungkapnya.

     

    Sementara, saksi mata, Jamhuri mengatakan bahwa ketika ia keluar dari masjid di dekat TKP, motor sudah tertabrak dan pengendaranya tewas di tempat. Sementara, sang adik yang diketahui sang adik yang dibonceng oleh korban, selamat.

     

    “Saya taunya sudah jeprak (tertabrak) saja, keluar dari masjid setelah sholat ashar, tiba-tiba sudah ngegoleng begitu dengan didepannya mobil molen ini,” katanya.

     

    Saat dikonfirmasi, Kasatlantas Polres Serang, AKP Fiat Ari Suhada, menyatakan untuk penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan personil Unit Lakalantas.

     

    “Namun diduga korban kurang antisipasi, sehingga menabrak kendaraan di depannya,” ungkapnya.

     

    Menurutnya, sebelum mengalami musibah kecelakaan, korban meluncur dari arah Jakarta menuju Serang. Setiba di lokasi, pengendara berusaha menyalip kendaraan pick up A 8218 FD dan kemudian menabrak motor Honda Vario A 5716 CG yang berada di depannya yang sedang berjalan searah dengan motor korban.

     

    Karena tidak dapat menguasai motor, kemudian korban terjatuh ke sebelah kanan. Dan disaat bersamaan datang kendaraan truk molen B 9561 WDA yang dikendarai oleh Restu, kemudian korban terlindas dan mendapatkan luka serius sehingga meninggal dunia lokasi kejadian.

     

    Ia menjelaskan, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan untuk proses penyelidikan. Fiat pun mengimbau kepada para pengguna jalan agar berhati-hati dalam berkendara.

     

    “Kami mengimbau kepada pengguna jalan agar berhati-hati dalam berkendara, terlebih ketika akan mendahalui kendaraan di depannya,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Warga Isoman di Cilegon Tembus 789

    Warga Isoman di Cilegon Tembus 789

     

    CILEGON, BANPOS – Memasuki hari keenam pemberlakuan PPKM Darurat, penyebaran Covid-19 di Kota Cilegon masih mengalami lonjakan. Sebanyak 789 warga Cilegon melakukan isolasi mandiri di rumah.

     

    Dari jumlah tersebut, per tanggal 5 Juli 2021 Kecamatan Citangkil menempati posisi tertinggi yang warganya melakukan isolasi mandiri di rumah, berjumlah 192 orang. Sedangkan warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dengan jumlah terendah, berada di Kecamatan Ciwandan, yakni 38 orang.

     

    Jubir Satgas Covid-19 Kota Cilegon Aziz Setia Ade Putra, mengatakan jumlah itu akan terus berubah setiap harinya mengikuti laju penyebaran Covid-19 di Kota Cilegon. “Lama isolasi mandiri untuk warga yang terpapar Covid-19 minimalnya adalah 10 hari.

     

    Jadi setiap hari berubah,” kata Aziz saat dikonfirmasi, Rabu (7/7).

     

    Kata Aziz, PPKM Darurat yang diberlakukan sejak 3 Juli lalu diharapkan bisa memutus mata rantai Covid-19. Selain itu, Aziz juga berharap, masyarakat terlibat aktif dalam menekan laju penyebaran Covid-19 ini.

     

    “Semua warga bisa sama-sama memantau, membantu warga yang sedang melakukan isolasi itu dan kedepan warga yang sedang melakukan isolasi ini akan diberi juga oleh Pemerintah kota Cilegon melalui Dinas Sosial,” harapnya.

     

    Sementara itu, Plt Kepala Dinkes Kota Cilegon Dana Sujaksani mengatakan paparan Covid-19 juga menyasar tenaga medis. Saat ini, sekitar 20 orang nakes terpapar Covid-19, dua diantaranya dikabarkan meninggal dunia. “Nakes juga manusia biasa dia juga punya penyakit, kecapekan juga ya,” kata Dana.

     

     

    Dengan banyaknya nakes yang terpapar Covid-19, Dana mengatakan telah mengintruksikan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. “Saya perintahkan ditutup puskesmasnya, pelayanan dialihkan ke PKM terdekat,” tegasnya.

     

    Hal itu dilakukan Dana guna menyekat penularan Covid-19. “Saya nggak mau ketika ada yang positif, malah jadi menular ke yang lainnya,” tegasnya.

     

    Meski banyak nakes yang terpapar, Dana berkeyakinan, nakes di Kota Cilegon akan terus mengupayakan pelayan kesehatan terhadap masyarakat semaksimal mungkin.

     

    “Kita atur, kita manajerial, jangan sampe tugas kita jadi terbengkalai karena kekurangan nakes. Jadi yang ada tetep kita atur tugas pokoknya nanti,” tuturnya.

     

    Kendati tidak merinci kapan bantuan disalurkan kepada nakes yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, pihak Dinkes mengaku saat ini tengah mengupayakan bantuan tersebut.

     

    “Kita, Pemkot Cilegon sedang mempertimbangkan perhatian untuk tidak hanya nakes tetapi semua masyarakat yang sedang isman di rumahnya, kita akan berikan bantuan logistik. Nanti itu ranahnya Dinas Sosial,” paparnya.

     

    Dana juga berpesan kepada seluruh nakes di Kota Cilegon, untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai garda terdepan penanganan Covid-19. “Oleh karena itu, tetap lakukan protokol kesehatan yang ketat, hemat enerji , jaga stamina, atur semuanya dengan baik sehingga kita tetap sehat dan masyarakat tetap terlayani oleh kita semua,” tandasnya.

     

    Dilihat dari laman dinkes.cilegon.go.id sebaran Covid-19 di Kota Cilegon, yang di update pada 6 Juli 2021 mencapai 904 orang dirawat, 6.832 sembuh, dan 251 meninggal.(LUK/ENK)