Penulis: Gina Maslahat

SERANG, BANPOS – Lebih dari 3000 tenaga honorer berkumpul dalam kegiatan apel akbar di Puspemkot Serang menjelang akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI di Jakarta pada 7 Agustus 2023 guna memperjuangkan kejelasan status mereka. Rencananya, para pegawai honorer Kota Serang tersebut akan melakukan aksinya bergabung dengan honorer dari daerah lain.

Ketua Forum Honorer Kota Serang, Achmad Herwandi mengatakan, kegiatan tersebut sebagai sebuah keseriusan para pegawai honorer yang menuntut kejelasan statusnya.

“Ini bentuk keseriusan kita sebagai tenaga non ASN terhadap nasib kami ke depan. Terlebih, dengan adanya rencana pemerintah menghapus tenaga honorer,” ujarnya, Rabu (2/8).

Dirinya mengaku bahwa pihaknya menuntut agar disahkannya rancangan terkait undang-undang tentang perubahan ASN. Selain itu juga mendesak untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Untuk segera disahkan rancangan undang-undang perubahan tentang ASN. Kemudian menuntut untuk merevisi PP 49 tahun 2018, karena di PP itu dijelaskan tentang tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi PPPK, tetapi harus sesuai dengan ketentuan melalui seleksi dan lain sebagainya, itu yang kita tolak,” ucapnya.

Achmad mengungkapkan bahwa dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar tersebut, pihaknya juga menuntut pemerintah untuk mengeluarkan peraturan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN melalui penerbitan Peraturan Pemerintah.

“Kemudian, kita menuntut kepada pemerintah mengeluarkan PP terkait mengangkat tenaga non ASN menjadi ASN. Itu tiga tuntutan utama kita di acara nanti tanggal 7 agustus 2023 mendatang,” ungkapnya.

“Makanya nanti, tanggal 7 Agustus kami akan menuntut pemerintah pusat untuk merevisi peraturan tersebut. Termasuk, pengesahan rancangan undang-undang perubahan tentang Aparatur Sipil Negara yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas),” tambahnya

Ia juga menuturkan, terkait rencana aksi tersebut, pihaknya akan memastikan agar digelar berjalan aman dan tidak mengganggu pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Selain itu, Achmad mengungkapkan bahwa aksi tersebut akan diikuti sebanyak 6000 masa dari Provinsi Banten dan juga akan diikuti oleh beberapa forum dari daerah lain.

“Jadi kita ke Jakarta itu totalnya ada sekitar 6000 orang yang akan melakukan aksi unjuk rasa se-Provinsi Banten. Ada juga forum yang berasal dari provinsi lain minta untuk bergabung dan kita coba fasilitasi untuk pemberitahuan aksinya. Kemungkinan, bisa mencapai 10.000 masa yang ikut dalam aksi tersebut,” ungkapnya.

Dirinya menyebutkan, aksi unjuk rasa merupakan hak warga negara menyampaikan pendapat, seperti tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945.
“Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi,” tegasnya.

Kemudian, Walikota Serang, Syafrudin mengatakan bahwa Pemerintah Kota Serang tetap konsisten menolak adanya penghapusan tenaga honorer jika tidak adanya kejelasan dan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Adapun terkait pelepasan aksi para tenaga honorer yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus mendatang, Syafrudin mengungkapkan agar tetap menjaga nama baik Kota Serang dan tidak melakukan anarkisme pada saat melakukan aksi.

“Sampaikan aspirasi dengan baik jangan anarkis,” ungkapnya.

Diketahui, sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Serang kepada Pegawai Non-ASN. Pemkot Serang sudah menyediakan sekitar 10 unit Bus untuk mengangkut Pegawai Non-ASN Kota Serang dalam melakukan aksinya di Jakarta nanti. (CR-01/AZM)

Sekda Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta melantik dan mengambil sumpah 19 pejabat eselon III dan IV yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, di Oproom Setda Pandeglang, Selasa (1/8).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menyampaikan selamat kepada para pejabat yang dilantik dan semoga jabatan yang baru bisa menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja.

“Jabatan baru ini tentu saja harus dijadikan motivasi saudara dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, guna mencapai tujuan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pandeglang,” kata Fahmi.

Menurutnya, rotasi dan mutasi merupakan suatu keharusan dalam mengembangkan pola karir seorang pegawai.

“Rotasi dan mutasi jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah hal yang biasa, bahkan merupakan suatu keharusan untuk mengembangkan pola karier seorang pegawai,” terangnya.

Ia menegaskan, bahwa jabatan baru ini harus benar-benar disyukuri dan menjadikan motivasi bagi para pejabat yang baru dilantik untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas.

“Karena jika kita mencintai pekerjaan akan timbul rasa kenyamanan dalam bekerja, sehingga hasil kinerja kita menjadi lebih optimal,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada para pejabat yang dilantik saat ini untuk segera melaksanakan tugas kedinasannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan pengabdian.

“Sehingga kedepan tujuan keberhasilan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat bisa tercapai dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Mohammad Amri mengatakan, jumlah pejabat yang dilantik hari ini diantaranya para pejabat eselon III dan IV sebanyak 19 orang.

“19 pejabat eselon III dan IV yang dilantik tersebut terdiri dari eselon III sebanyak 11 orang, eselon IV 6 orang, dan 2 orang pejabat fungsional auditor Inspektorat. Dengan dilantiknya 19 orang para pejabat eselon III dan IV ini tidak ada lagi kekosongan jabatan, semuanya sudah terisi,” katanya.

Ia berharap kepada para pejabat eselon III dan IV yang baru saja dilantik harus mampu meningkatkan kinerja.
“Kepercayaan dari pimpinan harus betul-betul dibuktikan dengan kinerja yang baik,” ungkapnya.(dhe/pbn)