BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Keterwakilan Perempuan di Lebak Mutlak Diperlukan

    Keterwakilan Perempuan di Lebak Mutlak Diperlukan

    LEBAK, BANPOS – Keberadaan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mutlak diperlukan.

    Kaum perempuan yang duduk di lembaga parlemen, hingga saat ini masih minim, sehingga isu kebijakan terkait kesetaraan gender belum mampu direspon secara maksimal.

    Seperti mengemuka dari Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Lebak Dapil IV dari perahu PPP, Euis Suhartini, bahwa pihaknya akan mencoba memperjuangkan hak perempuan di parlemen.

    “Saya akan mengusung dan membawa suara atau aspirasi kaum perempuan, sehingga tidak termarjinalkan dan dapat sejajar dengan kaum pria dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Sudah saatnya kaum perempuan, bangkit,” ungkap Euis, Selasa (11/7).

    Menurut Euis, saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih rendah, di bawah 30 Persen. Terangnya, diperlukan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial.

    “Selain itu, menguatkan demokrasi yang pro perempuan dan anak di ruang publik,” katanya.

    Dikatakan Euis, yang menjadi persoalannya adalah, sejauh mana kaum perempuan di wilayah Baksel ini bisa diberikan peran dan edukasi, ini agar mereka memiliki skill tanpa menanggalkan kodratnya sebagai seorang isteri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai penerus keturunan, pendidik anak dan sebagai anggota masyarakat.

    “Beranjak dari hal tersebut, saya akan sepenuhnya perjuangkan aspirasi hak-hak perempuan dan masyarakat Lebak Selatan yang akan saya sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak dan memberdayakan sesuai dengan potensi,” kata Euis Suhartini, seraya mohon doa dan dukungan pada pemilihan di 2024 nanti.

    Pada bagian lain, mantan pegawai BKKBN Kabupaten Lebak ini menyebut, keberadaan Dapil IV Baksel memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah.

    “Lebak Selatan ini memiliki sejumlah potensi destinasi wisata pantai, seperti; Pantai Citarate, Pantai Cibareno, Curug Kanteh, Pantai Sawarna, Pantai Cihara dan Pantai Kalapa Warna. Selain itu, memiliki sejumlah wisata budaya dan potensi alam hutan hujan tropis, sumber daya laut yang besar serta aset sumber daya alam,” tutur Euis.

    Hanya saja, kata Euis, potensi tersebut belum secara maksimal diolah, karena masih sedikit kaum perempuan yang dilibatkan dalam pengelolaan potensi alam tersebut.

    “Padahal banyak yang bisa dilakukan kaum perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan potensi sumber daya alam, seperti pengembangan usaha kuliner, kerajinan tangan atau produk UMKM lainya di area destinasi wisata. Dengan begitu, kaum perempuan juga bisa ikut menopang dalam penguatan perekonomian keluarga dan tidak sebatas mengandalkan pemberian dari suami,” paparnya.

    Diketahui, Dapil IV Kabupaten Lebak, ini meliputi 5 Kecamatan; Cilograng, Cibeber, Bayah, Panggarangan dan Cihara. (WDO/PBN)

  • PAN Tak Salah Pilih Erick Thohir

    PAN Tak Salah Pilih Erick Thohir

    JAKARTA, BANPOS – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno menegaskan, pilihan partainya terhadap Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi calon wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2024 adalah sangat tepat.

    Salah satu penyebabnya adalah karena prestasi Erick Thohir tertangkap oleh para calon pemilih yang menjadi responden survei.

    Terbaru adalah Survei Nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), bertema Peta Kompetisi Pilpres dan Sikap Publik Terhadap Isu-Isu Nasional.
    Dalam survei tersebut terungkap posisi Erick Thohir kukuh berada di peringkat pertama.

    Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan bahkan menyebutkan hal itu adalah kejutan karena baru pertama kali dalam survei LSI Erick benar-benar stabil unggul di posisi pertama, mengungguli Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno.

    Posisi Erick Thohir di ranking pertama stabil pada tiga simulasi, baik simulasi 24 nama, 12, maupun 3 nama.

    “Sosok cawapres (calon wakil presiden), Alhamdulillah Pak Erick Thohir sudah unggul dalam survei. Artinya, PAN tidak salah memilih cawapres 2024,” ujarnya.

    Dia menambahkan, faktor pendorong yang menyebabkan Erick Thohir terus memimpin dalam bursa Cawapres adalah fakta keberhasilannya dalam menangani sepak bola.

    Terutama PSSI akhirnya berhasil meraih emas di Sea Games, dan Erick juga mampu mendatangkan juara dunia sekaligus tim nasional terkuat dunia yaitu Argentina, serta melawan Palestina.

    “Sekarang dalam waktu dekat akan jadi tuan rumah U17. Ini menjadi pendorong elektabilitas Pak Erick ke depan. Di samping keberhasilan lain, di antaranya adalah dividen terbesar ke negara dalam sejarah pasca reformasi. Jadi sangat valid disampaikan dalam survei dimana Pak Erick mengungguli elektabilitasnya,” kata Eddy.

    Atas dasar itu, Eddy mempersilahkan, partai-partai politik atau para koalisi partai politik untuk mengundang Erick Thohir sebagai cawapres yang dipasangkan dengan para capres mereka.

    Eddy pun menyebutkan saat ini, pihaknya telah melakukan diskusi yang konstruktif dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.

    “Silahkan para Capres mengambil Cawapres PAN, yaitu Pak Erick Thohir. Semoga dalam waktu dekat dalam dialog politik kita, pembicaraan para petinggi PDI dan Gerindra bersama dengan PAN menghasilkan kabar baik. Dan pembicaraan konstruktif Ibu Mega dan Pak Prabowo juga semoga ada kabar baik,” tandasnya.(PBN/RMID)

  • Pemprov Kuatkan Peran Strategis Desa

    SERANG, BANPOS – Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah maupun nasional, oleh karena itu penguatan Pemerintahan Desa sangat penting untuk dilakukan.

    Demikian disampaikan Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam siaran persnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Kick Off Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dan Launcing Jurnal BINAPEMDES, Selasa (11/7).

    “Desa punya peran strategis, maka diperlukannya penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dengan berbagai kemampuan yang diperlukan. Termasuk kemampuan kekinian karena Desa juga sudah berhadapan dengan skema digitalisasi,” ungkapnya.

    Dikatakannya, penguatan dan pembangunan Desa sangat strategis, mengingat Desa menjadi garis terdepan dalam beberapa kebijakan Pemerintah. Diantaranya dalam rangka penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang saat ini menjadi konsentrasi Presiden Joko Widodo.

    “Momen hari ini sangat penting dan strategis untuk kita terus akan membangun Desa, serta mendorong potensi-potensi ekonomi di perdesaan,” katanya.

    Selain itu, kata Al Muktabar, tingkat urbanisasi dari perdesaan ke perkotaan cukup tinggi, guna menjaga pemerataan penduduk. Maka dibutuhkannya pengembangan potensi-potensi yang berada di perdesaan.

    Guna mendukung hal tersebut, lanjut Al Muktabar, Pemprov Banten telah memberikan bantuan keuangan kepada Desa sekitar Rp60 juta per Desa dalam menunjang kinerja Pemerintah Desa. “Serta kinerja pembangunan lainnya,” imbuhnya.

    Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga berharap dengan adanya penguatan pemerintahan dan pembangunan Desa tersebut dapat mendorong kemandirian Desa dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

    “Untuk itu Kepala Desa harus memiliki kompetensi entrepreneurship, karena kita memposisikan Desa sebagai pintu depan dalam membangun Indonesia. Ini juga ada hubungannya dengan mewujudkan Indonesia Emas 2045, karena menjadi sebuah satu rangkaian,” jelasnya.

    Sementara, Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan program membangun dan penguatan Desa sangat strategis dalam pembangunan Indonesia kedepan, sehingga diharapkan Desa mampu menjadi sentra ekonomi baru.

    “Kita harus menguatkan pemerintahan di Desa, terutama kapabilitas perangkatnya. Kita merangkul berbagai pihak untuk menguatkan pemerintahan di Desa,” ujarnya.

    Tito mengungkapkan tujuan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk membentuk manajemen Pemerintahan Desa yang baik serta mendorong trobosan kreatif dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki Desa.

    “Harapan kita, Kepala Desa akan memiliki pemahaman manajemen leadership dan melakukan terobosan kreatif terhadap potensi yang ada serta mempertanggungjawabkannya yang baik,” katanya.

    Ditempat yang sama, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usman Asshidiqi Qohara berharap Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya, sehingga dapat menjadi sebuah keistimewaan dari Desa tersebut.

    “Tentunya saat ini pengembangan potensi itu disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, sehingga tidak bisa disama ratakan. Kita mendukung langkah upaya dalam penguatan pemerintahan dan pembangunan Desa,” tandasnya. (RUS/AZM)

  • Nobar Videotron

    Nobar Videotron

    DALAM beberapa tahun belakangan, pemerintah Kota Serang terus berusaha meningkatkan komunikasi publiknya dengan masyarakat. Dalam dua tahun terakhir, videotron menjadi salah satu andalan untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan program maupun kemajuan pembangunan di ibukota Provinsi Banten. Tapi kok saya merasa ada yang aneh.

    Beberapa videotron dipasang di sejumlah titik strategis di Kota Serang. Tampaknya sengaja di tempat yang ramai dilalui orang agar fasilitas itu dapat dilihat oleh masyarakat, terutama tentu saja masyarakat Kota Serang.

    Namun, tampaknya keinginan Pemkot Kota Serang untuk terlihat ‘canggih’, justru terlihat kebalikannya. Karena menurut saya, dua fungsi utama dipasangnya videotron-videotron itu tidak tercapai.

    Fungsi pertama yang saya soroti adalah fungsi informatif. Karena, ini adalah fungsi utama pemasangan videotron yang konon nilainya mencapai miliaran rupiah itu.

    Kenapa saya menganggap videotron tidak memenuhi fungsi informatif?

    Pertama, konsep informasi yang ditayangkan dalam videotron tidak sesuai dengan sifat videotron yang seharusnya menyajikan informasi yang singkat, padat dan mudah dipahami.

    Yang saya lihat justru sebaliknya. Banyak informasi yang disampaikan bersifat bertele-tele. Misalnya ada video Kepala derah menyampaikan sesuatu di dalam tayangan videotron. Namun, informasi apa yang disampaikan sangat tidak jelas karena videotron itu tidak mengeluarkan suara apa-apa.

    Yang harusnya dipahami, videotron yang dilalui di pinggir jalan ramai, kebanyakan dilihat oleh pengendara kendaraan yang melaluinya. Mereka tidak memiliki banyak waktu untuk melihat videotron itu karena justru bisa mengakibatkan kecelakaan.

    Karena itu, penting agar informasi yang disampaikan bisa bersifat singkat padat dan mudah dipahami. Informasi yang disampaikan harus sesingkat mungkin agar pengendara yang melaluinya masih bisa memahami informasi itu saat melintasi videotron itu.

    Saya sih mengusulkan agar informasi yang ditampilkan cukup dalam bentuk slide dengan tulisan-tulisan besar dan kontras agar mudah dibaca dan dipahami. Boleh juga disertakan foto Kepala daerah kalau memang harus.

    Karena, bila disampaikan dalam bentuk video, waktu yang diperlukan lebih lama, dan bila pun ada suaranya, belum tentu juga terdengar oleh pengendara yang mengendarai kendaraan karena berada di dalam mobil atau karena faktor kebisingan di lokasi videotron itu berada.
    Usul saya itu terkait juga dengan fungsi kedua dari videotron, yaitu fungsi estetis. Informasi yang disampaikan dalam bentuk slide tentu juga bisa menambah keindahan dari keberadaan videotron tersebut.

    Keindahan itu akan memicu orang yang melintasi videotron untuk melihatnya. Namun, karena informasinya yang singkat dan padat, informasi yang disampaikan tidak perlu mengancam keselamatan pengendara. Istilahnya, sekali lirik, oke saja lah. Artinya, sekali orang melihat, sudah memahami apa yang disampaikan dalam informasi tersebut.

    Tentu kita senang bila Kota Serang bisa meraih kemajuan, termasuk dalam bidang teknologi. Rasanya, anggaran yang sudah dialokasikan pun tidak menjadi masalah bila teknologi itu benar-benar tepat sasaran dan berfungsi sesuai niat awalnya.
    Saya yakin, masyarakat kota Serang juga ingin daerahnya terlihat maju, terlihat canggih, terlihat serba teknologi. Namun, treatment yang benar tentu akan menjadi nilai lebih bagi sebuah teknologi.

    Pemkot Serang pun tentu perlu diapresiasi karena sudah menyediakan sarana informasi yang bisa diakses seluruh masyarakat. Namun, perbaikan-perbaikan tentu harus dilakukan agar masyarakat benar-benar bisa menyerap informasi yang ingin disampaikan. Karena sejatinya, videotron bukan fasilitas untuk nobar.(*)

  • Tanto Dukung Program P3PD Kemendagri, Hadirkan Pelayanan Berbasis Teknologi

    Tanto Dukung Program P3PD Kemendagri, Hadirkan Pelayanan Berbasis Teknologi

    PANDEGLANG, BANPOS – Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban sangat mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

    “Program P3PD diantaranya meningkatkan kualitas pemerintahan desa, dimana melalui program P3PD akan dilakukan pembinaan kepada desa untuk merubah pelayanan yang sifatnya konvensional menjadi pelayanan berbasis teknologi, sehingga akan tercipta pelayanan pemerintahan desa yang berkualitas dan cepat,“ kata Tanto usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick Off Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (11/7).

    Menurutnya, program P3PD ini memiliki beberapa sasaran diantaranya tersedianya sistem penyediaan intervensi program dalam pengembangan kapasitas berbasis teknologi.

    “Tersedianya dukungan pembelajaran baru berbasis teknologi digital di lokasi, serta akan terbangunya kepemimpinan dan koordinasi nasional yang berorientasi pada hasil,“ terangnya.

    Oleh karena itu, Pemkab Pandeglang sangat mendukung program P3PD, karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan desa di lokasi program.

    “Perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan,“ ungkapnya.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penguatan kapasitas pemerintahan desa sangat penting, untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa.

    “Apalagi desa memiliki peran yang penting dalam mewujudkan salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo yakni memperkuat daerah dan desa-desa di Indonesia yang berkualitas,“ katanya.

    Menurutnya, penguatan pemerintahan desa perlu dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya urbanisasi yang masif. Selain itu, langkah tersebut juga diperlukan untuk mendorong lahirnya sentra perekonomian baru di desa.

    “Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi, daerah maupun desa agar dapat mendukung program ini,“ ungkapnya.

    Untuk diketahui, P3PD merupakan program pemerintah dalam mendukung implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara struktur dikawal oleh beberapa kementerian dan lembaga. (DHE/PBN)

  • Honorer Pandeglang Akan Unras di Jakarta

    Honorer Pandeglang Akan Unras di Jakarta

    PANDEGLANG, BANPOS – Ribuan tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, berencana akan mendatangi Gedung DPR RI serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), untuk melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap status honorer yang masih terkatung-katung dalam sistem kepegawaian saat ini.

    Koordinator Forum Tenaga Honorer Pemkab Pandeglang, Yosep Gumilar mengatakan, aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilakukan pada Senin 7 Agustus 2023 mendatang akan menurunkan jumlah massa aksi dari honorer Pemkab Pandeglang, sekitar 4000 orang lebih.

    “Sekitar 4000 lebih tenaga honorer teknis dan administrasi, yang belum diangkat menjadi PNS maupun PPPK di Pemkab Pandeglang ini, dalam waktu dekat akan melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPR RI dan ke Gedung MenPAN-RB, untuk menuntut kepastian hak kami sebagai honorer yang masih terkatung-katung atau tidak jelas hingga saat ini,” kata Yosep kepada wartawan, Selasa (11/7).

    Menurutnya, ada sejumlah tuntutan yang akan diusung para honorer Pandeglang pada aksi unjuk rasa 7 Agustus 2023 mendatang. Ada tiga poin tuntutan yang harus di sikapi Pemerintah Pusat, khususnya terkait sisi keadilan bagi seluruh tenaga honorer di bumi nusantara ini.

    “Dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu PNS maupun PPPK yang berasal dari tenaga honorer. Aturan yang digunakan kami rasa tidak memenuhi unsur keadilan bagi kami. Dimana aturan lunak dan berlaku spesial, hanya pada tenaga honorer guru maupun Nakes, sementara honorer tenaga teknis seperti kami, dinilai tidak penting,” terangnya.

    Ditegaskannya, ada sebagian besar honorer dilingkungan Pemkab Pandeglang, yang telah menjalani masa kerja cukup panjang tanpa jaminan kepastian status dan kesejahteraan yang memadai. Padahal kontribusi yang telah diberikan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tergolong sangat signifikan.

    “Menyikapi persoalan itu, kami atas nama Forum Honorer dari Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, telah bersepakat akan melakukan unjuk rasa besar-besaran pada 7 Agustus 2023 nanti ke Gedung DPR RI dan ke Gedung MenPAN-RB, untuk mendorong percepatan pengesahan Revisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014,” tegasnya.

    “Selain itu, kita juga mendesak Pemerintah Pusat, atau dalam hal ini Presiden RI maupun MenPAN-RB, untuk segera menerbitkan PP baru berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi ASN dengan kesamaan hak, berkaitan sistem afirmasi pada seluruh honorer dalam seleksi PNS maupun PPPK, atau dengan kata lain mengangkat semua honorer menjadi ASN tanpa melalui tes,” tandasnya.(dhe/pbn)Honorer Akan Unras di Jakarta

    PANDEGLANG, BANPOS – Ribuan tenaga honorer yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, berencana akan mendatangi Gedung DPR RI serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), untuk melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap status honorer yang masih terkatung-katung dalam sistem kepegawaian saat ini.

    Koordinator Forum Tenaga Honorer Pemkab Pandeglang, Yosep Gumilar mengatakan, aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilakukan pada Senin 7 Agustus 2023 mendatang akan menurunkan jumlah massa aksi dari honorer Pemkab Pandeglang, sekitar 4000 orang lebih.

    “Sekitar 4000 lebih tenaga honorer teknis dan administrasi, yang belum diangkat menjadi PNS maupun PPPK di Pemkab Pandeglang ini, dalam waktu dekat akan melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPR RI dan ke Gedung MenPAN-RB, untuk menuntut kepastian hak kami sebagai honorer yang masih terkatung-katung atau tidak jelas hingga saat ini,” kata Yosep kepada wartawan, Selasa (11/7).

    Menurutnya, ada sejumlah tuntutan yang akan diusung para honorer Pandeglang pada aksi unjuk rasa 7 Agustus 2023 mendatang. Ada tiga poin tuntutan yang harus di sikapi Pemerintah Pusat, khususnya terkait sisi keadilan bagi seluruh tenaga honorer di bumi nusantara ini.

    “Dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu PNS maupun PPPK yang berasal dari tenaga honorer. Aturan yang digunakan kami rasa tidak memenuhi unsur keadilan bagi kami. Dimana aturan lunak dan berlaku spesial, hanya pada tenaga honorer guru maupun Nakes, sementara honorer tenaga teknis seperti kami, dinilai tidak penting,” terangnya.

    Ditegaskannya, ada sebagian besar honorer dilingkungan Pemkab Pandeglang, yang telah menjalani masa kerja cukup panjang tanpa jaminan kepastian status dan kesejahteraan yang memadai. Padahal kontribusi yang telah diberikan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tergolong sangat signifikan.

    “Menyikapi persoalan itu, kami atas nama Forum Honorer dari Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, telah bersepakat akan melakukan unjuk rasa besar-besaran pada 7 Agustus 2023 nanti ke Gedung DPR RI dan ke Gedung MenPAN-RB, untuk mendorong percepatan pengesahan Revisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014,” tegasnya.

    “Selain itu, kita juga mendesak Pemerintah Pusat, atau dalam hal ini Presiden RI maupun MenPAN-RB, untuk segera menerbitkan PP baru berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi ASN dengan kesamaan hak, berkaitan sistem afirmasi pada seluruh honorer dalam seleksi PNS maupun PPPK, atau dengan kata lain mengangkat semua honorer menjadi ASN tanpa melalui tes,” tandasnya. (DHE/PBN)

  • Prabowo Jadi Capres Yang Diinginkan

    Prabowo Jadi Capres Yang Diinginkan

    JAKARTA, BANPOS – Elektabilitas Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 masih berada di puncak. Berdasarkan hasil survei terbaru LSI Denny JA, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra ini mencapai 34,3 persen.

    Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, tren kenaikan elektabilitas Prabowo terjadi di banyak hasil survei capres saat ini, termasuk di survei LSI Denny JA.
    “Naiknya elektabilitas saat ini membuktikan bahwa Prabowo menjadi capres yang betul-betul diinginkan dan dibutuhkan oleh publik,” ujar Ujang, dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (11/7).

    Ujang melanjutkan, bahwa hal ini kemungkinan juga dipengaruhi oleh keributan di media sosial dengan saling bertengkarnya pendukung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sementara, pendukung Prabowo yang berada di poros tengah cenderung tenang.

    “Masyarakat saat ini cerdas, bisa melihat Prabowo sebagai kekuatan di tengah-tengah publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa ini,” lanjut Ujang.
    Ujang mengatakan, kepercayaan publik kepada Prabowo pun sudah dipupuk dengan kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan saat ini dan pengalamannya dalam mengikuti Pilpres.

    Posisi dalam pemerintahan saat ini juga menjadi faktor dari naiknya elektabilitas Prabowo. “Prabowo punya latar belakang di Pilpres. Saat ini kerjanya sebagai Menteri Pertahanan baik dan sangat dekat dengan Jokowi. Dia dianggap sebagai figur yang tegas yang dibuktikan dengan tren naiknya elektabilitas di lembaga survei itu,” kata dia.

    Ia memperkirakan, elektabilitas Prabowo akan terus melonjak dan menjadi kandidat paling kuat untuk menang di Pilpres 2024.

    Sebelumnya diketahui, hasil survei LSI Denny JA menyebut, elektabilitas bakal Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto unggul atas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan delapan bulan jelang Pilpres 2024.

    Dalam survei yang digelar periode 30 Mei hingga 12 juni 2023, elektabilitas Prabowo mencapai 34,3 persen, Ganjar sebesar 32,7 persen, dan Anies 22,1 persen.

    “Elektabilitas Prabowo terpaut 1,6 persen dengan Ganjar. Terpaut 12,2 persen dengan Anies,” ungkap Direktur LSI Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas saat rilis hasil survei di Kantornya, Jakarta Timur, Senin (10/7).

    Diterangkan, tren dalam tiga survei LSI Denny JA pada Januari, Mei, Juni 2023, Prabowo elektabilitasnya relatif menanjak. Sedangkan Ganjar elektabilitasnya turun naik. Sementara Anies, elektabilitasnya stagnan.

    LSI Denny JA juga melakukan survei lembaga pemerintah yang paling dipercaya publik. Dari 12 lembaga yang ditanyakan ke publik, dua lembaga masuk kategori sangat dipercaya di atas 90 persen. Yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Lembaga Presiden.

    Publik yang menyatakan percaya institusi tentara sebesar 93.7 persen dan yang percaya lembaga Presiden sebesar 90.0 persen.

    Bagaimana kepercayaan terhadap lembaga jika dihubungkan dengan pilihan Capres 2024? Survei membuktikan, publik yang percaya terhadap tentara, pilihan Capres tertingginya adalah Prabowo sebesar 34,8 persen. Disusul Ganjar sebesar 34,3 persen dan Anies 20,3 persen.

    Sedangkan publik yang percaya terhadap lembaga Presiden, pilihan Capres tertingginya juga Prabowo sebesar 36,1 persen. Disusul Ganjar sebesar 34,7 persen dan Anies sebesar 20,1 persen.

    “Di segmen pemilih yang percaya tentara, Prabowo menang. Di segmen publik yang percaya presiden, Prabowo juga menang,” tuturnya.

    Hanggoro meyakini, Pilpres 2024 akan menjadi the last dance Prabowo. Maka, Pilpres 2024 menjadi gelanggang terbaik Prabowo.

    “Data saat ini menunjukkan angin segar bagi Prabowo. Tapi Pilpres masih tujuh bulan lagi. Dan waktu masih panjang yang bisa membolak-balikan hati para pemilih,” tandasnya.

    LSI Denny JA melakukan survei tatap muka dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Margin of error survei ini sebesar 2,9 persen. Survei dilakukan pada tanggal 30 Mei-12 Juni 2023.

    Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, in-depth interview, expert judgement dan focus group discussion.(pbn/rmid)

  • Keluarga Korban Revenge Porn Merasa Di-ghosting

    Keluarga Korban Revenge Porn Merasa Di-ghosting

    PANDEGLANG, BANPOS – Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang memutuskan untuk menunda sidang putusan terdakwa Alwi Husen Maolana, pada perkara Revenge Porn dan Sextortion. Hal ini membuat keluarga korban merasa terkena ghosting oleh pengadilan.

    Sesuai jadwal, Majelis Hakim PN Pandeglang seharusnya membacakan putusan dengan Nomor perkara 71/Pid.sus2923. Namun kuasa hukum terdakwa melakukan pengajuan pembelaan atau pledoi kepada majelis hakim.

    “Konsekuensi dari permintaan kuasa hukum terdakwa untuk diberikan kesempatan menyampaikan pledoi yang berindikasi pada penundaan persidangan,” kata Majelis Hakim PN Pandeglang, Hendy Eka Chandra, Selasa (11/7).

    Atas perubahan tersebut, berdasarkan pantauan di dalam lokasi persidangan, dari pihak keluarga korban melontarkan protes kepada majelis hakim dan korban pun menangis histeria usai mendengar putusan.

    Sidang tersebut juga dilakukan tertutup saat kuasa hukum terdakwa mengajukan dan membacakan nota pembelaan atau pledoi, karena mengandung unsur asusila. Yang mana pada awalnya jadwal itu digelar secara terbuka untuk umum.

    Penundaan sidang itu membuat kecewa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk keluarga korban yang telah menantikan keputusan dari proses peradilan, sehingga mempengaruhi perasaan korban yang mungkin mengharapkan keadilan dan penyelesaian kasus.

    Iman Zanatul Haeri, kakak korban revenge porn, merasa kecewa atas keputusan tersebut. Sebab yang seharusnya hari ini sudah keluar putusan, namun pada nyatanya Majelis Hakim melakukan Ghosting atau ‘hilang’ tiba-tiba.

    “Kami keluarga sangat kecewa, yang mana pada awalnya majelis hakim akan memutuskan putusan vonis, akan tetapi mereka melakukan Ghosting,” katanya.

    Iman juga menyayangkan tindakan dari pihak Kepolisian, yang semakin membuat persidangan gaduh lantaran memaksa keluarga korban yang tengah menenangkan korban, untuk keluar dari ruangan persidangan.

    “Pihak kepolisian sepertinya tidak punya empati, keluarga sedang menenangkan korban, tapi dipaksa keluar ruangan,” terang Iman.
    Kuasa hukum korban, Rizky Arifianto, menegaskan bahwa pihaknya keberatan dengan keputusan hakim, untuk memberikan waktu kepada terdakwa untuk membacakan pledoi tertulis, sehingga menunda persidangan.

    “Majelis Hakim tinggal membacakan vonis, pledoi terdakwa sudah pernah dilaksanakan (secara lisan). Lalu kenapa sekarang tiba-tiba pledoi lagi? Ini aneh bin ajaib,” ungkap Rizky.
    Rizky pun menegaskan bahwa pihaknya juga sangat menyayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang justru bersikap pasif, dan cenderung terkesan mengikuti permintaan kuasa hukum terdakwa, untuk membacakan pledoi.

    “Ada kejanggalan yang terlihat jelas dan terang, lebih terang dari cahaya. Hakim sudah musyawarah untuk membacakan putusan hari ini, tapi pada sidang hari ini hakim memberikan kesempatan peledoi lagi terhadap terdakwa sehingga harus ditunda jadwal sidang putusan,” katanya.

    Menurutnya, hakim menggunakan dasar hukum Pasal 182 KUHAP untuk memberikan kesempatan pledoi kembali kepada terdakwa. Ia mengatakan, hal itu memang dibenarkan, namun dengan catatan putusan belum dibuat.

    “Sementara saat ini putusan sudah siap dibacakan oleh Majelis Hakim. Majelis sudah bermusyawarah pastinya untuk membuat putusan. Artinya bahwa Pasal 182 telah gugur dengan sendirinya, karena hakim sudah siap dengan putusan, lalu peledoi untuk apa?” terangnya.

    Pasifnya JPU tersebut menurutnya pun, berkontradiksi dengan pernyataan dari Kepala Kejari Pandeglang, Helena, yang menyatakan bahwa korban dalam persidangan diwakili oleh jaksa. Pasifnya JPU pun dinilai sebagai tindakan jaksa dalam mewakili kepentingan terdakwa.

    Kuasa hukum korban lainnya, Muhammad Syarifain, mengatakan bahwa jalannya persidangan di PN Pandeglang sangat menggambarkan bahwa persidangan cenderung memihak kepada terdakwa ketimbang korban. Maka dari itu, pihaknya tengah membersiapkan laporan atas tindakan hakim PN Pandeglang, ke Komisi Yudisial, serta JPU ke Komisi Kejaksaan.

    “Kami sedang menyusun laporan ke Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial. Pertama karena Jaksa diduga malah menjadi pengacara terdakwa. Kedua, hakim malah menunda vonis untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa membaca pledoi dua kali. Ketiga, ada upaya intimidasi dari pihak kepolisian kepada keluarga korban,” terang Syarifain.

    Sebelumnya, terdakwa telah dituntut 6 tahun penjara oleh JPU dengan didakwa melanggar Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Selain itu, dia terancam denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan. (DZH/ANT)

  • Makan Kecubung, Dua Pelajar di Kota Cilegon Teler Berat

    Makan Kecubung, Dua Pelajar di Kota Cilegon Teler Berat

    CILEGON, BANPOS – Dinas Satpol PP Kota Cilegon menerima aduan masyarakat Lingkungan Pecek, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yang resah karena ulah kenakalan remaja. Dua orang remaja berinisial EC dan FR, diamankan dan dibawa ke Kantor Dinas Satpol PP Kota Cilegon, Senin (10/7).

    Saat diamankan warga dan petugas, kedua remaja itu sedang dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi buah kecubung. EC dan FR diketahui merupakan warga Bujang Gadung, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.

    Berdasarkan hasil pantauan di Kantor Dinas Satpol PP Kota Cilegon, EC yang mabuk berat tampak tak bisa diam. Ia sesekali membuat panik petugas karena tidak mau tenang. Sementara FR, kondisinya lebih tenang dan bisa diajak berkomunikasi setelah meminum susu yang disediakan petugas.

    Menurut pengakuan FR yang dalam kondisi setengah sadar, ia mengkonsumsi buah kecubung saat malam hari di rumah temannya di Lingkungan Kubang Sepat, Kelurahan/Kecamatan Citangkil.

    FR mengaku hanya memakan setengah buah, sedangkan EC mengkonsumsi enam buah kecubung.

    “Dia (EC-Red) makan enam, saya setengah,” tuturnya.

    Sementara itu, Kabid Trantibum Dinas Satpol PP Kota Cilegon Faruk Oktavian mengatakan, pihaknya langsung meminta keluarga dan pihak sekolah untuk datang ke kantor Dinas Satpol PP.

    “Kami tadi menjemput pihak sekolah sama orang tuanya. Setelah itu kami serahkan kepada orang tua dan sekolahnya untuk dilakukan pembinaan,” kata Faruk.

    Faruk menjelaskan, empat orang rekan EC dan FR kabur saat hendak diamankan warga. Saat dibawa, FR dan EC kondisinya mabuk berat.

    “Yang satu memang parah mabuknya, yang satunya lagi setengah. Kadang nyambung, kadang enggak,” tuturnya.

    Selanjutnya, mereka kemudian dibawa petugas ke puskesmas untuk diberikan tindakan medis.

    Sebagai informasi, buah kecubung atau buah yang memiliki julukan The Devil’s Breath atau buah napas setan ini memiliki dampak negatif seperti halusinasi dan pusing berkepanjangan hingga merusak syaraf.

    Efek negatif itu disebabkan karena buah kecubung, termasuk dalam jenis tanaman opioid seperti ganja dan juga katinon.

    Selain itu buah kecubung juga mengandung zat yang berbahaya bernama skopolamin. (LUK/PBN)

  • Fortrah Minta Pemkot Cilegon Sediakan Jalur Afirmasi Jadi ASN

    Fortrah Minta Pemkot Cilegon Sediakan Jalur Afirmasi Jadi ASN

    CILEGON, BANPOS – Lantaran unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tidak hadir, Rapat dengar pendapat (RDP) lintas Komisi I, III dan IV DPRD Kota Cilegon dengan Pemkot Cilegon dan Forum Komunikasi Tenaga Teknis dan Administrasi Honorer (Fortrah) Kota Cilegon berakhir deadlock atau tidak menghasilkan keputusan, Senin (10/7).

    RDP tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I, Masduki, dihadiri Ketua Komisi III, Abdul Ghoffar, Ketua Komisi IV, Erik Airlangga dan sejumlah anggota DPRD lainnya.

    Dari unsur pemerintahan terlihat diwakili oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada BKPSDM Kota Cilegon, Anas dan Kepala Bagian Organisasi Setda Cilegon Ardiansyah.

    Saat RDP berlangsung, para honorer mengungkapkan sejumlah hal. Salah satunya meminta agar Pemkot Cilegon dapat mengakomodir tenaga honorer khusus tenaga teknis dan administrasi untuk menjadi ASN lewat jalur afirmasi.

    Koordinator Presidium Fortrah Kota Cilegon, Muhammad Fatoni mengatakan, nasib honorer khususnya tenaga teknis dan administrasi, kian hari kian berat sehubungan dengan rencana penghapusan honorer yang akan diberlakukan 28 November 2023 mendatang.

    Lebih lanjut, Fatoni mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari pusat oleh pihaknya muncul kembali, utamanya perubahan pada UU ASN nomor 5 dan 2014 dan 49 tahun 2018 terkait dengan skema PPPK paruh waktu atau part time.

    Menurutnya, skema tersebut semakin membuat nasib honorer makin berat. “Ini kemudian semakin berat saja perjuangan honorer tenaga teknis dan administrasi,” tuturnya.

    Kemudian Fatoni menyatakan, pihaknya telah mencari dan mengajukan informasi tersebut ke Pemkot Cilegon namun belum mendapat kejelasan. Padahal di level pemerintah pusat telah ramai dibahas.

    Tidak heran jika tidak ada pembahasan, pihaknya mempertanyakan nasib sebanyak 3.475 orang tenaga teknis dan administrasi di lingkungan Pemkot Cilegon.

    “Kami belum dengar apapun regulasi apapun, tindakan apapun yang bisa menyenangkan dan menenangkan hati kami. Utamanya tenaga honorer dan administrasi,” ungkapnya.

    Kemudian, dalam RDP, Fatoni juga menyinggung soal opsi afirmasi. Pihaknya berharap kebijakan tersebut dapat diberlakukan terhadap tenaga honorer bidang teknis dan administrasi.

    “Kebijakan afirmasi yang kita harapkan, sama seperti tenaga honorer guru ataupun tenaga kesehatan. Ini sejauh mana pemerintah kota diperjuangkannya seperti apa,” terangnya.

    Hal senada dikatakan Anggota Presidium Fortrah Kota Cilegon, Ficky. Ia mengungkapkan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer teknis dan administrasi, Ia meminta agar Pemkot Cilegon dapat mengusulkan pengangkatan dengan jalur afirmasi.

    Ia mencontohkan, jika afirmasi untuk guru melalui sistem sertifikasi begitu pun juga tenaga kesehatan. Maka untuk tenaga teknis dan administrasi, pihaknya mengusulkan afirmasi dengan mempertimbangkan masa pengabdian sekurang-kurangnya 1 tahun.

    “Kami mengusulkan ke BKPSDM, afirmasinya melalui masa pengabdian sekurang-kurangnya 1 tahun,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, jawaban yang disampaikan perwakilan OPD tampak tidak memberikan jawaban yang jelas. Karena saat itu tuntutan yang disampaikan Fortrah tidak dapat diputuskan karena tidak terdapat kepala OPD terkait.

    Ketidakpuasan ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Masduki. Politikus PAN ini menilai Pemkot tidak serius mencari solusi untuk tenaga honorer khususnya tenaga teknis dan administrasi.

    “Hari ini paling tidak kita punya kesimpulan, pemerintah tidak serius menangani ini. Bukti ketidakseriusannya, diundang rapat saja hari ini, mengutus stafnya yang jawabannya tidak memuaskan. Padahal bicara kepastian terkait tenaga honorer itu, butuh jawaban yang tepat,” tegasnya.

    “Jadi tadi tidak memuaskan. Karena bukan pengambil keputusan,” tambahnya.

    Anggota DPRD dari Dapil Citangkil-Ciwandan ini meminta agar persoalan terkait penghapusan tenaga honorer dapat diselesaikan cepat oleh Pemkot Cilegon.

    Masduki sepakat dengan Fortrah agar pengangkatan tenaga teknis dan administrasi dapat dilakukan dengan jalur afirmasi.

    “Sepakat saya (lewat Afirmasi). Justru kita di DPRD itu, supaya kepala daerah itu memperjuangkan afirmasi ini betul-betul berhasil. Makanya teman-teman Fortrah dapat memperjuangkan afirmasi itu, dan bagaimana regulasinya, teman-teman dinas yang mengerti regulasinya,” tandasnya. (LUK/PBN)