BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Menguak Tabir Bendungan Sindangheula

    Menguak Tabir Bendungan Sindangheula

    INGATAN akan tragedi banjir bandang yang melanda Kota Serang pada Maret 2022 kemarin, masih terekam jelas pada memori masyarakat. Peristiwa yang mengakibatkan ribuan rumah rusak, hancurnya sarana dan prasarana masyarakat, hingga menelan sejumlah korban jiwa itu menjadi sejarah tersendiri bagi Kota Serang, karena banjir itu merupakan yang terparah dalam 20 tahun terakhir.

    Bendungan Sindangheula sempat menjadi bulan-bulanan masyarakat, atas terjadinya banjir bandang itu. Pasalnya, banjir bandang tersebut baru terjadi setelah bendungan yang menjadi proyek mercusuar pemerintah pusat itu berdiri.

    Namun, tudingan tersebut dibantah oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Cidurian-Ciujung (BBWSC3), I Ketut Jayada. Menurutnya, justru Bendungan Sindangheula menjadi faktor banjir yang terjadi di Kota Serang, tidak lebih parah.

    Kini, kurang lebih setahun tiga bulan terlewati pascabanjir bandang terjadi. Isu miring terkait dengan penyebab banjir bandang Kota Serang kembali berhembus. Pusat isunya, tetap pada keberadaan Bendungan Sindangheula.

    Isu tersebut kembali mengemuka setelah bendungan Sindangheula dikeringkan, sejak awal tahun 2023. Masyarakat yang ‘kepo’ dengan keringnya bendungan Sindangheula, saling kasak-kusuk antar sesama. Hingga akhirnya, terjadi ‘kebocoran’ informasi dari pekerja bendungan Sindangheula. Kabarnya, terjadi kerusakan pada bendungan senilai Rp480 miliaran tersebut.

    Kondisi bendungan Sindangheula yang surut. Diduga akibat adanya kerusakan pada bendungan tersebu. (Muflikhah/BantenPos)

    Tindakan pengeringan bendungan dilakukan, agar kerusakan tidak semakin parah, dan agar perbaikan dapat segera dilakukan. Betul saja, beberapa waktu kemudian, pekerjaan konstruksi kembali dilakukan di bendungan tersebut. Mulai dari pengiriman bebatuan, hingga kendaraan eskavator.

    Berdasarkan keterangan sumber BANPOS, kerusakan yang terjadi di bendungan Sindangheula, merupakan imbas dari peristiwa banjir bandang tahun lalu. Menurutnya, terdapat kerusakan seperti keretakan, pada bendungan yang mampu menampung air hingga 9 juta meter kubik.

    “Pekerja di dalam (bendungan) bilang kalau ada kerusakan di bendungan. Memang ini awalnya karena air di bendungan surut, kering tiba-tiba. Akhirnya karena saling bertanya, ada lah pegawai-pegawai yang akhirnya ngasih tahu,” ujarnya kepada BANPOS, beberapa waktu yang lalu.

    Menurut dia, kerusakan yang terjadi bukan hanya pada konstruksi bangunan dari bendungan saja, namun juga pada sistem otomatis dari pintu saluran irigasi. Ia mengatakan, kerusakan yang terjadi mengakibatkan pintu tersebut macet.

    “Kan kalau di sini, pintu saluran irigasi yang mengarah ke sungai Cibanten itu sistemnya otomatis. Enggak kayak di bendungan Pamarayan yang harus manual. Jadi di sini katanya pakai remot, tinggal pencet jadi bisa kebuka dan ketutup. Nah itu rusak sistemnya,” terang dia.

    Hal itulah yang menurutnya, mengakibatkan terjadi banjir bandang di Kota Serang pada Maret 2022 kemarin. Sebab, kerusakan sistem itu sudah terjadi sejak tahun lalu, yang mengakibatkan kontrol pintu saluran irigasi tidak berjalan dengan baik.

    “Ya memang karena tidak berfungsi dengan baik sistemnya, jadilah Kota Serang banjir waktu itu. Memang kan karena kontrol air di sini tidak baik, makanya tumpah semua ke sana,” tuturnya.

  • Andra Soni Pimpin Gerindra Banten

    Andra Soni Pimpin Gerindra Banten

    SERANG, BANPOS – Sekretaris DPD Gerindra Banten, Andra Soni dipercaya oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua Gerindra Banten.

    Sementara itu yang menggantikan posisi Andra sebelumnya sebagai.Sekretaris DPD Gerindra Banten yakni, Annisa Desmond Mahesa,.yang tak.lain adalah putri sulung dari Almarhum Desmond J Mahesa, dan untuk Bendaharanya dijabat oleh Taufiq Hidayat.

    Penunjukan Andra Soni, Annisa dan Taufiq ini telah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) DPP Partai Gerindra Nomor: 07-0200/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Banten.

    Surat keputusan tersebut ditandatangani Ketua Prabowo Subianto dan Sekretaris Jendral Ahmad Muzani, pada Sabtu (8/7).
    Dihubungi melalui telepon genggamnya, Minggu (9/7) Andra Soni yang juga Ketua DPRD Banten ini mengaku sangat berterima kasih kepada pengurus DPP, Prabowo Subianto, Ahmad Muzani dan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad

    “Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan DPP kepada saya, tentunya sebagai kader, dalam situasi apapun, saya harus siap melaksanakan dan menjalankan tugas ini semaksimal mungkin, sehingga apa yang kita sudah perbuat dan rencanakan mencapai target,” katanya.

    Kerja-kerja partai yang sudah dilakukan sejak lama diharapkan dalam pemilu 2024 lanjut Andra dapat menghantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden Ri, dan Gerindra di Banten mencapai target maksimal di legislatif. Dengan adanya kepengurusan di tubuh partai Gerindra Banten ini tidak menyurutkan semangat perjuangan seluruh kader.

    “Kami juga terus melakukan konsolidasi dengan kader-kader. Dengan tidak adanya Bang Desmond (almarhum), kita tetap semangat, dan tentunya melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh almarhum (Desmond) ketika masih ada, melanjutkan bersama sama untuk kemenangan Bapak Prabowo dan Gerindra di Banten,” jelas Andra.

    Diketahui Desmond J Mahesa pada pukul 05.55 WIB, Sabtu 24 Juni lalu meninggal dunia di RS Mayapada Jakarta. Almarhum merupakan politikus Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR.

    Dilansir dari laman Gerindra, Desmond lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 12 Desember 1965.(RUS/PBN)

  • Pindah TPS, KPU Kota Serang Minta Alasan Harus Jelas

    Pindah TPS, KPU Kota Serang Minta Alasan Harus Jelas

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang memastikan pemilih dapat mengajukan pindah memilih atau pindah TPS, bila berada di tempat yang tak sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk (KTP)-nya. Sehingga pemilih tetap bisa menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 asalkan dengan alasan yang jelas.

    Divisi Teknis KPU Kota Serang, Firli Murdiat Mabruri mengatakan pascapenetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 2 juli 2023 lalu, sesuai per-KPU 7 Tahun 2022 tentang pemutakhiran data pemilih di dalamnya terdapat daftar pemilih tambahan (DPTb).

    “Pascapenetapan DPT, setelah itu kemudian kita punya kewajiban di pasal 116 per KPU 7 Tahun 2022 tentang pemutakhiran data pemilih, itu ada pemilih disebutnya DPTb (daftar pemilih tambahan). Mereka ini terdaftar di DPT tapi kemudian dia karena alasan satu dan lain-lain mau pindah, dia tidak akan nyoblos di DPT tempat dia tercatat dan itu boleh,” ujarnya, Minggu (9/7).

    Dirinya menyampaikan, untuk perpindahan tersebut, perlu didasari dengan alasan-alasan yang jelas seperti sedang kerja dan sekolah di luar tempat dirinya seharusnya memilih.

    “Alasannya harus jelas, seperti kerja, sekolah kemudian yang kondisi khusus seperti dia sedang ditahan, kondisi khususnya dia sedang menemani orang sakit. Jadi ada kondisi-kondisi yang jelas,” ungkapnya.

    Firli mengatakan, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pemilih tersebut tidak bisa memilih di tempat pemungutan suara (TPS) lain.

    “Kalau tidak ada alasan, tentu tidak bisa juga. Itu kondisinya harus terpenuhi, kondisi khususnya,” katanya.

    Selain karena alasan khusus, Firli juga menyampaikan kalau pemilih tersebut juga harus tercatat dalam daftar pemilih tetap karena kalau tidak terdaftar maka tidak bisa diterbitkan surat pindah memilih.

    “Yang kedua, dia harus tercatat di DPT. Dicek di DPT Online, kalau dia tidak tercatat di DPT sebelumnya, itu kita (KPU-red) tidak bisa nerbitin surat pindah memilih. Jadi, pindah memilih itu dengan dua persyaratan, kondisi khususnya terpenuhi dan dia harus tercatat di DPT,” ujarnya.

    “Tetap dengan catatan, harus kondisi khususnya terpenuhi,” jelasnya.

    Selain itu, Firli juga mengungkapkan selain dua hal tersebut. Pemilih pun harus memastikan lokasi tempat dimana dirinya nanti hendak menggunakan hak suaranya.

    “Ditempat dia hendak mencoblos pun harus pasti. Dia alasan khusus terpenuhinya, tapi harus spesifik dimana dia bertempat tinggal. Harus tahu kampung apa, desa apa dan kecamatan apanya. Jadi perpindahan-perpindahan TPS ini terindikasi dengan surat suara. Kita mewanti-wanti betul karena 2019 di kita ada salah satu PSU yang diakibatkan oleh kasus seperti itu. Jadi di Cipocok (salah satu kecamatan di Kota Serang-red) itu ada orang daerah Jakarta datang ke Cipocok nggak bawa A5 (surat pindah memilih-red) nyoblos, alhasil PSU lah kan tidak boleh, harus bawa surat A5,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, untuk surat pindah memilih tersebut dapat diminta kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau kepada KPU Kota atau Kabupaten.
    “Yang nerbitinnya boleh PPS, boleh PPK boleh KPU Kabupaten dan atau Kota,” tandasnya.(CR-01/pbn)

  • Resiko Bisnis Dalam Proyek Strategis Nasional

    Resiko Bisnis Dalam Proyek Strategis Nasional

    JAKARTA, BANPOS – Belakangan ini kita mungkin sering mendengar istilah Nawacita namun belum memahami secara keseluruhan tentang arti maupun makna dari istilah kata tersebut. Nawacita adalah agenda pokok Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala.

    Istilah Nawacita itu sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti sembilan cita/harapan/keinginan. Rumusan Nawacita memiliki tiga ciri utama, yakni Negara Hadir, Membangun dari Pinggiran, dan Revolusi Mental.

    Konsep Nawacita yang digaungkan oleh Presiden Joko widodo ini bertujuan untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, dengan mewujudkan sembilan cita/harapan/keinginan melalui kerja nyata yang diawali dari pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya akselerasi di berbagai bidang.

    Nawacita telah dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang merangkum arah kebijakan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Arah kebijakan ini merupakan sasaran pembangunan sektor unggulan. Adapun arah kebijakan pembangunan sektor unggulan itu, antara lain, meliputi penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi nasional, transportasi pendukung sistem logistik nasional, jaringan jalan kota, dan aksesibilitas energi.

    Sementara itu, indikator infrastruktur dasar dan konektivitas mencakup rasio elektrifikasi, konsumsi listrik per kapita, tempat tinggal, akses air minum, sanitasi, pengembangan jalan nasional, serta pembangunan jalan baru, jalan tol, pelabuhan, dermaga penyeberangan, bandara, jalur kereta api, dan jangkauan pita lebar. Pendanaan proyek-proyek infrastruktur dasar dan konektivitas tersebut berasal dari pemerintah, kerja sama pemerintah dan swasta, BUMN, dan swasta. Sokongan dana dari pemerintah selama lima tahun RPJMN adalah Rp 1.300 triliun atau sepertiga dari total kebutuhan pendanaan.

    Dalam implementasinya, Pemerintah telah menetapkan proyek-proyek yang masuk kategori proyek strategis nasional, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis tersebut, pada tanggal 8 Januari 2016 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

    Adapun proyek-proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional itu antara lain, proyek pembangunan infrastruktur jalan tol; proyek jalan nasional atau strategis nasional non-tol; proyek sarana dan prasarana kereta api antarkota; proyek kereta api dalam kota; proyek revitalisasi bandara; pembangunan bandara baru; proyek pembangunan bandara strategis lain; pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas; program satu juta rumah; pembangunan kilang minyak; proyek pipa gas atau terminal LPG; proyek energi asal sampah; proyek penyediaan infrastruktur air minum; proyek penyediaan sistem air limbah komunal; pembangunan tanggul penahan banjir; proyek pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) dan sarana penunjang; proyek bendungan; program peningkatan jangkauan broadband; proyek infrastruktur IPTEK strategis lainnya; pembangunan kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus; proyek pariwisata; proyek pembangunan smelter; dan proyek pertanian dan kelautan. ( Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengan )

    Dalam pelaksanaan pembangunannya, Pemerintah juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang timbul akibat sejumlah faktor yang tidak terprediksi namun sangat mempengaruhi proses pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaksana tugas yang ditunjuk dan diberikan tanggung jawab dalam pengawasan hingga memastikan proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan dengan baik dan selesai sesuai dengan RPJMN.

    Beberapa Faktor yang kerap ditemui dan menjadi kendala bagi para pelaksana tugas yaitu terjadinya Inflasi, Keaikan Kurs Mata Uang Asing, Pendanaan dan Pembiayaan, keterlambatan penerbitan perizinan analis mengenai dampak lingkungan (Amdal), permasalahan kontruksi akibat cuaca, tenaga kerja dan material.

    Tidak jarang faktor-faktor tersebut menjadi kendala pada proses pembangunan Proyek Strategis Nasional bahkan hingga dilakukannya pemeberhentian sementara, agar dapat dilakukan kajian atas permasalahan yang terjadi serta mempertimbangkan sejumlah aspek, untuk menghindari resiko terburuk yang mungkin terjadi jika salah dalam mengambil suatu keputusan .

    Salah satu contoh Proyek Pembangunan Pabrik Besi Baja Atau Blast Furnace Complex di PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Pembangunan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Merupakan langkah Pemerintah dalam melakukan penghematan pembelanjaan bahan baku sekaligus meningkatkan Ketahanan Baja Nasional.

    Sebut saja Edi (Nama Samaran), Pria berusia 60 tahun Pensiunan PT Krakatau Steel Tbk ini tidak ingin identitasnya diketahui, namun dirinya ingin berbagi pengetahuan tentang dunia Industri baja yang sudah digelutinya selama 30 Tahun Lebih.

    Menurutnya, rampungnya Pabrik Besi Baja atau Blast Furnace Complex milik PT KS pada 2019 lalu, seharusnya dapat menjadi cikal bakal bagi PT KS dalam menjaga ketahanan baja nasional dan dapat memenuhi kebutuhan baja perkapita.
    “Industri baja yang baik itu adalah industri yang dapat menguasai ke tiga bidang yaitu Iron Making, Steel Making dan Rolling Mill. Karena Industri baja merupakan Industri Hulu sedangkan saat ini kita hanya jalan Hilir aja di Rolling Mill,” Kata Edi kepada awak media.

    Rencana PT Krakatau Steel Tbk untuk pembangunan Blast Furnace Complex tercetus pada tahun 2008 silam dan baru mulai dieksekusi pada tahun 2012 lalu. Gagasan awal untuk membangun Blast Furnace tersebut adalah agar PT KS dapat menjadi Industri Baja yang yang memenuhi standar dengan menguasai tiga bidang, yaitu Iron Making (Pabrik Pembuatan Besi Murni), Steel Making (Pabrik Pembuatan Bahan Baku Baja) dan Rolling Mill (Pabrik Rolling Pembuat Produk Baja). Yang kemudian sering juga disebut Integrated Steel Company Atau Pabrik Baja Terpadu

    “Saat ini kita kita ada di hilir, bahan baku kita punya, lalu pabrik pengolahan bahan baku (Iron Making) menggunakan Blast Furnace berjalan. Jika seperti ini dari hulu sampai hilir kita punya semua. Untuk pembuatan bahan baku bajanya kita tinggal formulasikan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar, misal Baja Reguler atau Baja Spesial. Dan untuk memproduksi itu semua, bahan baku yang diperlukan ada di negara kita,” jelas Edi.

    Proses panjang dalam pembangunan Blast Furnace Complex yang memakan waktu kurang lebih 7 tahun bukan tanpa sebab. Sejumlah faktor yang kerap menjadi kendala dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional juga dialami pada saat proses pembangunan Blast Furnace Complex milik PT Krakatau Steel Tbk. Sehingga pembangunan proyek tersebut mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan proyeknya dikarenakan banyaknya kendala, baik kendala di lapangan, maupun kendala yang lain. Sehingga menyebabkan over cost run atau penambahan biaya yang muncul diluar biaya yang sudah diperhitungkan.

    Tidak cukup sampai disitu, situasi keuangan PT KS yang kurang baik ditambah dengan harga baja yang merosot pada waktu itu, membuat konsorsium Bank Asing yang akan memberikan pinjaman untuk membangun proyek tersebut memilih mundur dan tidak meneruskan perjanjian pinjaman untuk membangun Blast Furnace Complex, khususnya untuk porsi luar negeri. Sehingga demi menyelesaikan pembangunan tersebut PT Krakatau Steel Tbk mencari pengganti sumber pendanaan di dalam negeri melalui HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

    “Berpengaruh juga dari nilai dolar, karena harga material untuk proyek ini mengikuti nilai kurs mata uang. Lalu lambannya kita dalam mengambil suatu keputusan, sehingga seringkali proyek dihentikan menunggu kajian dan keputusan. Jadi terlihat seperti mangkrak atau terabaikan, walaupun begitu, gaji para pekerja proyek tersebut tetap harus dibayarkan. Itu salah satu contoh timbulnya over cost run pada proyek ini,” jelas Edi.

    “Pada pelaksanaannya saya rasa hampir semua Proyek Strategis Nasional menggunakan metode asas manfaat. Contoh kita lelang pekerjaannya, dengan melampirkan syarat kontraktor membawa sumber pendananya berupa kredit export dari negaranya untuk pembangunan proyek tersebut,” tambah Edi

    Dengan menggunakan system lelang atau tender yang mengedepankan asas manfaat diakui dapat membantu perusahaan dalam menekan biaya pengeluaran. Pertama dengan memberikan bunga pinjaman atas modal yang dipinjamkan lebih rendah dari suku bunga pinjaman yang diberikan oleh Bank di Negara ini.

    “Kita tuh lama di proses ini, ambil keputusan untuk sumber pendanaan dari Bank Asing atau Bank di Negara Ini. Begitu setuju dengan modal dari Bank Asing, keuangan KS merosot sehingga pendana yang mundur. Jadi akhirnya memutuskan mencari sumber pendanaan dari dalam negeri HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara). Dan akhirnya costnya naik lagi, karena perbedaan suku bunga yang hampir mencapai 2 kali lipat,” ungkap Edi.

    Rangkaian cerita panjang pembangunan Blast Furnace Complex di PT Krakatau Steel, merupakan keinginan kuat dari Perusahaan Baja milik negara ini, untuk menjaga ketahanan baja nasional dan berdiri sejajar dengan para pelaku industri baja besar di sejumlah negara. Hanya saja penyelesaian proyek pembangunan Blast Furnace Complex dan pengoprasiannya terjadi di momen yang kurang tepat. Sehingga hal tersebut hanya terlihat sebagai pemborosan atau inefesiensi.

    “Bukannya boros, atau membuat rugi negara. Karena beberapa faktor yang tidak bisa terprediksi akhirnya terjadi over cost. Karena ada sebabnya bukan disengaja. Kalau dianggap merugikan negara juga sepertinya tidak. Baru juga beroperasional sudah di stop. Jadi kita belum bisa pastikan ini rugi, lagipula kan pabriknya memang ada dan terbangun,”sanggah Edi kepada wartawan.

    Kedepannya, Edi meyakini Blast Furnace Complex yang diberhentikan saat ini melalui pertimbangan-pertimbangan dan kajian. Akan kembali beroperasi dikarenakan untuk menjadi industri baja yg kuat, suatu perusahaan harus mempunyai industri baja yang terintegrasi, atau integrated steel company, dengan kapasitas yang cukup besar, agar dapat memenuhi kebutuhan baja nasional, yang sampai dengan hari ini diperkirakan lebih dari 50 persen kebutuhan baja nasional masih di penuhi melalui jalur import. Sehingga dengan dibangunnya pabrik baja milik negara (BUMN) yang cukup besar di Kota Baja (Cilegon) dan telah terintegrasi. Akan Berdampak pada penghematan Devisa negara akibat berkurangnya aktivitas import baja.

    “Sangat perlu, entah kapan akan dioperasikan kembali. Namun pastinya akan menambah cost perusahaan, namun Ketika sudah berjalan dengan formulasi yang tepat. KS akan untung besar,” Paparnya

    Namun Resiko Bisnis yang terjadi dalam proses pembangunan Proyek Strategis Nasional seharusnya dapat dilihat secara cermat dengan menyesuaikan waktu kejadian dan melibatkan para ahli dibidangnya, serta mempertimbangan situasi dan kondisi negara pada waktu dilaksanakannya proyek tersebut.

    Akibat sudut pandang yang berbeda sejumlah nama petinggi PT Krakatau Steel yang menjabat pada periode pembangunan proyek Blast Furnace Complax terseret masalah hingga harus menempuh jalur persidangan untuk melakukan pembuktian atas dakwaan yang disangkakan.

    “Jadi menurut saya, masalah yang muncul saat ini bukan lah tindak kejahatan. Mungkin ada kesalahan yang mereka lakukan tapi bukan disegaja. Ini Hanya berbeda sudut pandangnya saja mungkin karena mereka melihat itu dan menyamakan dengan situasi dan kondisi saat ini. Jadi pasti berbeda gak akan sama situasi dan kondisinya,” tutup Edi.

    Rangkaian panjang cerita proyek pembangunan Blast Furnace Complex milik PT Krakatau Steel merupakan gambaran bagi para pelaksana pembangunan Proyek Strategis Nasional lainnya. Bahwa keputusan ataupun kebijakan yang diambil untuk menyelamatkan perusahaan dari situasi tertentu dengan pertimbangan bisnis yang terjadi pada waktu tertentu. Bisa saja dianggap menjadi suatu kesalahan fatal jika dilihat dengan sudut pandang menggunakan pertimbangan bisnis yang terjadi di waktu yang berbeda.

    Dari kasus hukum yang dialami para terdakwa atas pembangunan proyek Blast Furnace Complex di PT Krakatau Steel, sepertinya diperlukannya sudut pandang yang adil dalam melihat permasalahan tersebut menggunakan pertimbangan bisnis yang terjadi saat itu guna menghindari terjadinya multi tafsir yang keliru terhadap keputusan maupun kebijakan yang dibuat dengan perimbangan bisnis yang terjadi di masa itu.

    “Nanti kita akan lihat putusan yang diberikan oleh hakim kepada para terdakwa. Saya yakin majelis hakim yang terhormat dapat menilai sendiri berdasarkan bukti, keterangan saksi, saksi ahli, dan fakta persidangan lainnya, sebagai bahan pertimbangan majelis terhormat dalam memberikan putusan,” ujar Edi.

    Dari kasus yang terjadi pada proyek pembangunan Blast Furnace Complex di PT Krakatau Steel, tentunya dapat dijadikan contoh dan juga pembelajaran bagi para pengelola BUMN, pimpinan perusahaan, pengelola maupun kontraktor dalam upaya bersama sama membangun kemandirian industri di masa yang akan datang. (ZIK/AZM)

  • Tahun Ajaran Baru Permintaan Seragam Meningkat

    Tahun Ajaran Baru Permintaan Seragam Meningkat

    SERANG, BANPOS – Menjelang masuk tahun ajaran baru 2023/2024. Permintaan akan seragam sekolah pun semakin meningkat.

    Seperti salah satu toko perlengkapan sekolah di Kota Serang yang saat ini mengalami lonjakan permintaan. Bahkan peningkatan permintaan tersebut sampai mencapai 100 persen.

    Pemilik toko seragam sekolah Tohaga, Rita Puspitasari, saat ini mendekati tahun ajaran baru 2023/2024 tokonya alami peningkatan penjualan seragam yang sangat signifikan.

    “2023 ini untuk seragam sekolah alhamdulilah ada peningkatan dari tahun sebelumnya, kecuali pas Covid-19, itu menurun banget. Saat ini, istilahnnya, peningkatannya sampai 100 persen lah,” ujarnya, Kamis (6/7).

    Dirinya mengaku, tokonya selalu ramai pembeli yang mencari seragam sekolah. Ia mengatakan saat di hari weekend terutamanya, pembeli di tokonya dari awal buka pukul 09:00 wib sampai dengan malam pembeli selalu ramai.

    “Untuk konsumen, alhamdullilah selalu ramai yang datang untuk membeli seragam, apa lagi kalau weekend di hari Jumat, Sabtu dan Minggu, itu kita buka toko pukul 9 konsumen itu langsung memenuhi toko bahkan itu full sampai malam,” katanya.

    Rita juga mengungkapkan, untuk pemenuhan dari banyaknya permintaan tersebut, dirinya pun sampai melakukan penambahan pekerja.

    “Untuk konveksinya, karena banyaknya permintaan, kita sampai kewalahan. Karyawan juga kita tambah. Bahkan itu pun setelah kita lakukan penambahan karyawan, tetap saja karena daya beli konsumen meningkat stok kita pun selalu kehabisan, sampai kewalahan dan pekerja pun tidak berenti menjahit daei pahi sampai malam,” ungkapnya.

    Akan tetapi demikian, dirinya mengatakan bahwa saat ini mendapati kendala. Yakni harga bahan yang mengalami kenaikan yang membuatnya harus menaikan harga barang yang ia jual.

    “Kendalanya, harga juga ikut-ikutan alami kenaikan. Untuk harga kita sesuaikan dengan bahan dari pabrik karena ada kenaikan. Untuk 2023 seragam sekolah juga alami kenaikan, di toko kita juga alami kenaikan, akan tetapi tidak signifikan,” katanya.

    Kendati demikian, walaupun pun harga tersebut alami kenaikan, tidak ada pembeli yang mengeluh. Dirinya menerangkan, pembeli di tokonya banyak juga dari luar Kota Serang.

    “Konsumen juga tidak ada komplain, karena kita tetap jaga kualitas. Pembeli untuk baju anak SD itu banyak yang dari luar Kota Serang maupun Banten seperti Bogor dan lampung,” terangnya. (CR-01/AZM)

  • Bupati Tabur Penghargaan Puluhan Wajib Pajak

    Bupati Tabur Penghargaan Puluhan Wajib Pajak

    SERANG, BANPOS – Pemkab Serang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan penghargaan kepada puluhan wajib pajak.

    Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah pada gelaran Anugerah Pajak Daerah Kabupaten Serang 2023 di Mambruk Hotel & Convention Anyer, pada Jumat malam (7/7).

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan bahwa pemberian anugerah pajak daerah tersebut sebagai sebuah bentuk apresiasi kepada para wajib pajak semua kategori.

    “Anugerah Pajak Daerah ini tahun kedua dilaksanakan Bapenda Kabupaten Serang. Ini apresiasi kami kepada wajib pajak dari berbagai kategori, dari mulai perusahaan, PPAT, pemerintah desa, dan perorangan,” katanya, Minggu (9/7).

    Tatu menyampaikan, pajak daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, berbagai inovasi dan pelayanan terus dilakukan oleh Pemkab Serang untuk mendorong wajib pajak lebih taat dan maksimal menunaikan kewajibannya.

    “Mudah-mudahan, pasca pandemi ini, ekonomi perusahaan kembali bangkit dan pajak daerah terus meningkat. Kami juga mendorong pemerintah kecamatan dan desa lebih mengoptimalkan pendapatan daerah, terutama dari pajak bumi dan bangunan atau PBB,” ujarnya

    Tatu juga menjelaskan sejumlah capaian program pembangunan yang ditopang dari pendapatan asli daerah. Yakni betonisasi 601,13 kilomoter jalan kabupaten, insentif pendidik dan tenaga kependidikan, dan bantuan ambulans desa. Selain itu, ada beasiswa guru PAUD, beasiswa SD-SMP, hingga perguruan tinggi. Serta berbagai program lainnya.

    “Terbaru kami memberikan beasiswa pascasarjana untuk guru di Institut Teknologi Bandung,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Serang, Ishak Abdul Rouf menambahkan, selain apresiasi, pihaknya juga berupaya memberikan motivasi kepada para wajib pajak daerah untuk membayarkan kewajibannya secara cepat dan tepat. Selain itu, ada juga undian hadiah untuk warga dari wajib pajak daerah.

    “Ada 24 kategori wajib pajak daerah yang kami berikan penghargaan,” ujarnya.

    Menurutnya, dari berbagai inovasi Bapenda Kabupaten Serang, termasuk Anugerah Pajak Daerah, ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp76 miliar.

    “Peningkatan ini kita kejar terus karena konstribusi PAD terhadap pendapatan APBD saat ini mencapai 25 persen. Kita akan terus tingkatkan lebih dari itu,” ungkapnya.

    Ishak mengatakan, ada potensi peningkatan pendapatan daerah dari PBB dan BPHTB, sebab ada penyesuaikan terhadap nilai jual objek pajak (NJOP) yang belum berubah sejak 2011.

    “Atas kebijakan Ibu Bupati, ada stimulus hingga 60 persen, jadi dari BPHTB ini juga bisa terus kita tingkatkan. Alhamdulillah, ada relaksasi denda pajak juga, jadi kami optimistis pembayaran pajak akan bisa terus meningkat,” tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Prabowo Serukan Kader Jaga Bangsa

    Prabowo Serukan Kader Jaga Bangsa

    SERANG, BANPOS – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak kadernya untuk menjaga serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Saya tegaskan Partai Gerindra harus selalu mengajak kerukunan persatuan, menghormati semua pihak, tidak boleh terpancing, dan tidak boleh menyebarkan kecurigaan ataupun kebencian,” kata Prabowo dalam kegiatan konsolidasi akbar di Kota Tangerang, Banten, Minggu (9/7)

    Konsolidasi tersebut, merupakan sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Oleh karena itu, selama ini pihaknya mendukung penuh sistem demokrasi yang menjaga keutuhan dan kerukunan umat beragama.

    Untuk menjaga persatuan bangsa ini, lanjut dia, semua pihak tidak boleh cepat tersinggung, apalagi dengan mementingkan harga diri dan kepentingan pribadi.

    “Kita harus membuat pesta demokrasi itu penuh persahabatan dan demokrasi kekeluargaan karena demokrasi Pancasila itu khas, nggak boleh ribut,” imbuhnya.

    Diketahui sebelumnya bahwa Partai Gerindra gelar kegiatan konsolidasi akbar di empat titik Jabodetabek yang dilaksanakan secara serentak.

    Empat wilayah yang menggelar konsolidasi akbar tersebut di Kota Depok, Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Tangerang.

    Prabowo saat berkunjung ke Tangerang menyempatkan diri untuk berbaur menemui ribuan kader untuk menyalami dan menyampaikan semangat persatuan.

    “Saya kira itu sesuatu yang harus diperhatikan. Jadi, kami tetap punya program, punya keyakinan untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat, membangkitkan pengertian dan semangat,” ucap Prabowo yang juga bakal calon presiden dari Partai Gerindra.

    Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(RUS/PBN)

  • DPT Pemilu 2024 Banten Dikuasai Milenial

    DPT Pemilu 2024 Banten Dikuasai Milenial

    SERANG, BANPOS – KPU Banten mencatat data pemilih tetap atau DPT di daerah itu berdasarkan kategori usia mayoritas dari kalangan milenial atau generasi yang lahir antara 1981 sampai 1996 sebanyak 3.540.864 pemilih atau 40.04 persen dari total daftar pemilih tetap sekitar 8,8 juta.

    Ketua KPU Banten Mohamad pekan lalu mengatakan, dalam DPT pemilu 2024 ada sekitar 99,87 persen adalah pemilih reguler yang berjumlah 8.831.040 pemilih dan pemilih di lokasi khusus 0,13 persen atau berjumlah 11.606 pemilih.

    “Dari jumlah DPT, sebanyak 4.460.176 atau 50,34 persen adalah pemilih laki-laki dan 49,53 persen atau berjumlah 4 382,470 adalah pemilih perempuan,” katanya.

    Jumlah DPT tersebut, merupakan hasil rekapitulasi untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang dengan data terperinci berdasarkan usia, sebelum Tahun 1945 (Pre-Boomer) sebanyak 76.195 pemilih atau 0.86 persen, 1946-1964 (Baby Boomer) sebanyak 902.513 pemilih atau 10.21 persen.

    Berikutnya, 1965-1980 (Gen X) sebanyak 2.414.469 pemilih atau 27.30 persen, 1981-1996 (Milenial) sebanyak sebanyak 3.540.864 pemilih atau 40.04 persen, dan 1997-2012 (Gen Z) sebanyak 1.908.605 pemilih atau 21.58 persen.

    Selain itu, dia menambahkan, sebagian besar daftar pemilih atau 99 persen pemilih reguler tersebar di delapan kabupaten/kota, ada juga pemilih yang berada di lokasi khusus di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten yakni di Kabupaten dan Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten dan Kota Tangerang serta Kota Tangerang Selatan.

    Adapun lokasi khusus tersebut antara lain, rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, panti sosial atau panti rehabilitasi; relokasi bencana, daerah konflik.

    Kemudian lokasi lainnya dengan kriteria terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el, pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat, dan jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.

    Kemudian, kata Ihsan, ada juga pemilih disabilitas sebanyak 29.404 atau 0,33 persen. Pemilih disabilitas tersebut diantaranya disabilitas fisik sebanyak 12.686 jiwa, disabilitas intelektual 1.432 pemilih, disabilitas mental 6.451 pemilih, disabilitas sensorik wicara sebanyak 3.684 jiwa, sensorik rungu 1.622 jiwa dan Disabilitas sensorik netra sebanyak 3.529 pemilih. (RUS/PBN)

  • Dinsos Rawat Anak Pelaku Kasus Freezer di Kota Tangerang

    Dinsos Rawat Anak Pelaku Kasus Freezer di Kota Tangerang

    TANGERANG, BANPOS — Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Sosial mengambil langkah untuk merawat dua anak dari A, ibu dari jenazah bayi yang disimpan di dalam freezer oleh suaminya.

    Kedua anak tersebut diketahui perempuan berusia 4 dan laki-laki 3 tahun. Sub Koordinasi Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Tangerang, Jajat Jafar, mengungkapkan kedua anak ini dirawat di Rumah Singgah milik Dinas Sosial yang berada di Jalan Pintu Air 10, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, sejak Rabu malam (5/7).

    “Kita rawat anak-anak ini, kemarin juga sudah diperiksa kesehatannya. Dan kita berikan makanan dan pakaian yang layak. Mereka akan kami jaga hingga kondisi ibunya sehat kembali, karena kemarin ibunya sempat kritis di RSUD Kota Tangerang,” ungkap Jajat.

    Jajat juga menerangkan, pihaknya juga telah membantu proses dokumen kependudukan dan BPJS Kesehatan. Karena S dan A ini merupakan warga pendatang yang baru tinggal di Sudimara Jaya sejak November 2022.

    “Barusan kami juga mendapatkan kabar bahwa kondisi ibunya sudah sadar dan bisa diajak komunikasi, dan rencananya kedua anak ini akan dibawa untuk menjenguk ibunya,” ucap Jajat saat ditemui Minggu (9/7).

    Diharapkan kejadian ini tidak dapat terulang kembali, masyarakat yang kurang mampu tidak lagi perlu khawatir terkait proses pemakaman ataupun biaya kesehatan, karena sudah ditanggung pemerintah.

    “Kedepannya bagi masyarakat yang merasa tidak mampu untuk berobat atau pemakaman, cukup meminta surat keterangan tidak mampu ke RT/RW setempat, yang selanjutnya akan dibantu prosesnya. Karena pemakaman ini buat mereka tidak perlu bayar (gratis),” ujar Jajat.

    Sebelumnya, pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota membeberkan kronologis dan duduk perkara seorang ayah berinisial S (30) yang menyimpan jenazah bayinya dalam freezer kulkas.

    Kapolsek Ciledug, AKP Diorisha Suryo mengatakan berdasarkan keterangan dari S dan diperkuat surat keterangan kematian dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang, bahwa bayi tersebut meninggal dunia pada Senin, (3/7) pukul 06.30 WIB. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu meninggal dalam kandungan pada usia 8 bulan lantaran sang istri yakni AA (33) mengalami pendarahan.

    “Mengetahui bayi nya meninggal, S lalu membawa pulang jenazah bayinya ke rumah kontrakan di Sudimara, Ciledug untuk dimakamkan pada siang harinya,”ujarnya.

    Sesampainya di rumah, S tiba-tiba dirinya dihubungi oleh pihak rumah sakit karena sang istri mengalami pendarahan sehingga harus dirawat di ICU. Ditambah anak S lainnya yang masih balita yang saat itu ditinggal di rumah sakit menangis sehingga S kemudian balik ke rumah sakit.

    “Karena panik dan tidak memiliki keluarga di dekat kontrakannya, sebelum balik ke rumah sakit, S sementara menyimpan jenazah bayinya itu di lemari es agar tidak membusuk. Hal tersebut dilakukan setelah ia melihat jenazah bayinya diambil dari dalam freezer penyimpan jenazah di rumah sakit saat diserahkan kepadanya,”ucapnya.

    Setelah selesai mengurus istri dan anak sambungnya itu, S lalu kembali ke rumah dan melapor ke ketua RT setempat untuk mendapatkan surat pengantar pemakaman jenazah bayinya ke kelurahan.

    “Jadi bayi itu bukan disimpan dua hari seperti yang diberitakan, berdasarkan laporan S dan RT setempat jenazah bayi itu disimpan kurang dari sehari,” sebutnya.

    “Jenazah bayi itu juga langsung dimakamkan di TPU Selapajang pada hari Selasa 4 Juli 2023 setelah S mengurus surat keterangan pemakaman jenazah di kelurahan,”sambungnya.

    Pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), Kelurahan Sudimara Jaya, kecamatan Ciledug dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang, untuk membantu perawatan istri S dan menitipkan S beserta kedua anak balitanya untuk dirawat di Dinsos Kota Tangerang, mengingat S tidak memiliki pekerjaan tetap dan kedua anak balitanya masih perlu perhatian khusus.(pbn/bnn)

  • Pramuka SMPIT Irsyadul ‘Ibad Ikuti KBN Tingkat Nasional

    Pramuka SMPIT Irsyadul ‘Ibad Ikuti KBN Tingkat Nasional

    PANDEGLANG, BANPOS – Pramuka Pangkalan SMPIT Irsyadul ‘Ibad Pandeglang mengikuti Kemah Bela Negara (KBN) tingkat nasional tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Kwarnas Gerakan Pramuka bekerjasama dengan Kwarda Kalimantan Selatan.

    Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 16 Juli 2023, di Kiram Park, Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

    Mabigus SMPIT Irsyadul ‘Ibad, Ugi Gumilar, mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan KBN tingkat nasional tahun 2023, pihaknya menyambut baik. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, dan bukan hanya dituntut menguasai ilmu pengetahuan saja.

    “Mereka juga harus punya raga yang kuat, tangguh dan memiliki kecintaan yang tinggi terhadap negara. Maka dari itu, harapannya selepas mengikuti kegiatan ini, para peserta bisa memotivasi peserta didik yang lain di SMPIT agar terus semangat menuntut ilmu di mana pun, kapan pun, demi terciptanya generasi yang Tangguh, Cerdas, Inovatif, seperti jargon SMPIT,” kata Ugi kepada wartawan, Minggu (9/7).

    Selain itu, lanjut Ugi, pihaknya juga berterima kasih kepada Kwarcab Pandeglang yang telah memberikan pendampingan kepada para peserta KBN melalui kegiatan TC.

    “Terima kasih kepada Kwarcab Pandeglang, yang telah memberikan pendampingan dan juga kepada Kwarda Banten yang telah mensupport kegiatan ini dengan baik. Semoga tujuan dari kegiatan KBN ini bisa tercapai, sehingga mendatangkan manfaat yang luas untuk para peserta,” ungkapnya.

    Kabidik Yayasan Irsyadul ’Ibad, Ustadz Jaenuri, mengatakan bahwa semangat bela negara harus menghujam kuat di hati sanubari kita sebagai warga negara.

    “Para peserta harus mencontoh semangat salah satu sahabat Nabi yaitu Khalid Bin Walid, Panglima Perang yang tidak pernah terkalahkan atas izin Allah. Semangat untuk para peserta yang sudah mendapatkan kesempatan emas, bisa bertemu dengan teman-teman penggalang tingkat SMP se-Indonesia, tentunya akan banyak ilmu yang didapat,” katanya. (DHE/DZH)