BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Pansus PAD Telisik Berbagai Potensi Pendapatan Pemkab Lebak

    SELAKU Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja maksimal dalam menelisik potensi penerimaan daerah di berbagai sektor pendapatan, untuk kemajuan pembangunan Lebak.

    Dalam hal ini, menurut Musa, Pansus memiliki tanggung jawab besar untuk menggali potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Lebak. Hal ini agar PAD bisa meningkat dan meminimalisasi kebocoran.

    “Saya optimistis, jika Pansus ini bekerja dengan tulus dan maksimal, pendapatan daerah di Kabupaten Lebak yang awalnya hanya di bawah Rp500 miliar dalam setahun, ini bisa meningkat hingga dua kali lipat. Tahun 2024, kami harap bisa mencapai di angka Rp700 miliar hingga Rp1 triliun,” ungkap Musa kepada BANPOS, Sabtu (8/7).

    Politisi PPP Lebak ini menyebut, hal ini perlu ada sinergisme semua pihak, baik eksekutif, akademisi, stakeholder terkait, maupun dukungan dari aparat penegak hukum (APH). Ia menerangkan, hal itu karena PAD Lebak rendah dan berpotensi terjadi kebocoran-kebocoran.

    “Sebagai contoh, potensi pariwisata di Lebak sangat luar biasa. Data yang kami peroleh, kunjungan wisatawan ke Lebak tahun ini hingga Juni 2023 lebih dari 500 ribu orang. Tapi target retribusi daerah dari sektor pariwisata hanya Rp277,5 juta. Ini karena dalam menetapkan target mungkin tidak melibatkan tenaga ahli, atau bisa saja terjadi kebocoran, ini yang akan kita kulik,” jelas Musa.

    Sementara dari sektor lain seperti retribusi pasar dan kios yang dikelola Pemkab Lebak. Mantan aktivis Lebak ini juga mengaku sangat perlu untuk Pansus PAD melakukan tracking informasi dan penggalian data yang lebih menelisik lagi.

    Karena, kata dia, di sektor itu terdapat potensi pendapatan daerah yang juga besar.

    “Sektor ini bisa di rinci detail, seperti retribusi parkir, retribusi pedagang, sewa kios, lapak, dan lainnya. Ini perlu kita dalami lagi. Dinas terkait perlu me-review, mengkaji ulang target penerimaan di sektor-sektor tersebut. Setelah ini Pansus akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi, ujungnya agar peningkatan PAD bisa berdampak besar pada pembangunan di Kabupaten Lebak,” tandasnya. (WDO/DZH)

  • Isi Kuliah Umum di Cilegon, Kepala Barantan Siap Berikan Layanan ‘Karpet Merah’

    Isi Kuliah Umum di Cilegon, Kepala Barantan Siap Berikan Layanan ‘Karpet Merah’

    CILEGON, BANPOS – Di hadapan para mahasiswa, petani dan pelaku usaha agribisnis berusia muda, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Kementerian Pertanian, Bambang menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan layanan kekarantinaan yang mudah, cepat dan akurat atau layanan ‘karpet merah’.

    Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara utama pada acara Kuliah Umum dan Sosialisasi Peranan Karantina dalam Stabilitas Perekonomian dan Pangan di Cilegon, Minggu (8/7).

    “Petani sudah capek bekerja untuk komoditas pertanian, untuk itu harus kita berikan layanan khusus apalagi saat mereka akan ekspor,” kata Bambang.

    Menurut Bambang, fungsi kekarantinaan diborder baik di Pelabuhan, Bandar Udara, Kantor Pos dan Pos Lintas Batas Negara terus melakukan pembenahan untuk percepatan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Layanan karpet merah diharapkan dapat meningkatkan nilai daya saing komoditas ekspor tanah air, tambah Bambang.

    Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah memperkuat upaya perlindungan sumber daya alam hayati dengan terbitnya perundang-undangan perkarantinaan, UU tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta peraturan pelaksanaannya, PP 29 Tahun 2023.

    “Kami sudah di tahap akhir transformasi dengan menyiapkan aturan pelaksanaannya untuk menjawab tantangan perlindungan sumber daya alam hayati dalam perdagangan dan kekarantinaan dunia,” jelas Bambang.

    Ia menambahkan, dengan aturan kekarantinaan yang baru, pemerintah membuka peluang kerja baru untuk turut menjaga kelestarian sumber daya hayati dengan menjadi pihak lain.

    “Silakan, adik-adik mahasiswa untuk belajar soal ini. Mari kita jaga bersama apalagi dengan SDM dan infrastruktur Barantan yang terbatas dibandingkan tugas pentingnya dalam mencegah hama penyakit tumbuhan dan hewan yang berbahaya,” imbuhnya.

    Sebelum menutup kuliah umumnya, Bambang menyampaikan, bahwa Barantan bisa menjalankan tugas pentingnya, termasuk menjaga ancaman bioterorisme jika ditopang dengan kolaborasi bersama masyarakat.

    “Dibawah pimpinan Bapak Mentan (Syahrul Yasin Limpo, red), pertanian menjadi kuat, produktivitas dan ekspor pertanian meningkat, terbukti saat COVID-19 yang lalu dimana sektor lain melandai, pertanian dapat tetap tumbuh positif,” pungkas Bambang.

    Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Banten, Galih Meigiansyah Putra, yang juga hadir selaku pembicara menyampaikan tugasnya dalam menjaga ketahanan di bidang ekonomi melalui menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dengan mata yang asing dan mengendalikan inflasi.

    “Dapat kami laporkan, salah satu cara mengendalikan inflasi dengan membina dan mendampingi UMKM. UMKM Ekspor, petani talas Beneng di Cilegon menjadi salah satu yang aktif,” kata Galih.

    Sementara itu, Dosen Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten yang juga hadir selaku penanggap menyampaikan harapan kedepan kerjasama Barantan dengan civitas akademika dapat ditingkatkan.

    “Keilmuan kekarantinaan di kampus kami belum ada, padahal tugasnya sangat penting sekali, bahkan jika tidak ada pembekalan yang cukup bagi generasi muda, bukan tidak mungkin kekayaan sumber daya alam hayati kita terancam punah,” kata Dewi.

    Acara yang juga dihadiri oleh instansi dan pemangku kepentingan terkait dan pelaku usaha ini dimoderatori oleh Sriyanto, Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Turut hadir mendampingi Kepala Karantina Pertanian Cilegon, Arum Kusnila Dewi dan jajaran pimpinan Karantina Pertanian di lingkup Jabodetabek, masing-masing Hasrul, Andi Yusmanto dan Raden Nurcahyo.(LUK/PBN)

  • Disnaker Kabupaten Lebak Gelar Bimtek Perizinan

    Disnaker Kabupaten Lebak Gelar Bimtek Perizinan

    DINAS Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lebak melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) perizinan dan akreditasi kelembagaan bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Kabupaten Lebak.

    Bimtek yang dilaksanakan bertempat di UPTD LK Disnaker Kabupaten Lebak selama tiga hari sejak Selasa (4/7) tersebut dihadiri sebanyak 37 orang, dengan rincian 20 LPKS dan 17 BLKK.

    Dalam paparannya, Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Perluasan Pelatihan Tenaga Kerja, Deni Triasih, mengatakan bahwa LPKS dan BLKK di Kabupaten Lebak harus terdaftar secara OSS sampai RBA untuk legalitas dan terakreditasi.

    “Jadi sesuai dan sejalan dengan Pasal 9 Permenaker 17/2016 bahwa setiap LPKS yang sudah berizin harus terakreditasi,” ujarnya.

    Ia menuturkan bahwa di Kabupaten Lebak, saat ini jumlah LPK ada 41 LPKS 1 LPKP, terakreditasi 29 dan kedaluarsa 6 LPKS. Sedangkan BLKK berjumlah 28 dan hanya 4 yang terakreditasi.

    “Semoga dengan terlaksananya Bimtek ini semua LPKS dan BLKK di Kabupaten Lebak dapat menjadi Lembaga yang diakui untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan kerja dan meningkatkan kredibilitas LPKS dan BLKK,” paparnya. (WDO)

  • Marak Kasus Antraks, Pemkot Tangerang ‘Boikot’ Hewan Ternak dari Gunung Kidul

    Marak Kasus Antraks, Pemkot Tangerang ‘Boikot’ Hewan Ternak dari Gunung Kidul

    TANGERANG, BANPOS – Ditemukannya kasus antraks pada hewan ternak di wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), membuat Pemkot Tangerang mengambil kebijakan untuk memboikot atau melarang hewan dari Gunung Kidul, masuk ke Kota Tangerang.

    Untuk diketahui, di Gunung Kidul terdapat 87 orang warga yang terjangkit antraks, dan salah satunya meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Hal itulah yang membuat Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang tidak mengizinkan pengiriman hewan ternak dari Gunung Kidul, yang merupakan wilayah terjangkit antraks.

    Kepala Bidang Pertanian DKP Kota Tangerang, drh Ibnu Ariefyanto, mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ditemukan kasus antraks di Kota Tangerang. Hal itu karena Kota Tangerang bukan wilayah yang memiliki banyak peternak. Namun, pembatasan hewan yang masuk harus dilakukan sebagai upaya antisipasi penyebaran antraks ke Kota Tangerang.

    “Di Kota Tangerang sendiri kasus antraks nol dan belum pernah ditemukan. Saat Idul adha lalu, kebanyakan hewan kurban yang ada di Kota Tangerang didatangkan dari Bima dan alhamdulillah bebas dari antraks. Saat ini, di Kota Tangerang sendiri ada sekitar 40 peternak. Dengan adanya kasus di Gunung Kidul, kami menutup pengiriman hewan dari daerah Gunung Kidul agar tidak menyebar hingga Kota Tangerang,” ujarnya, Kamis (6/7).

    Ia menerangkan bahwa virus antraks bersifat zoonosis atau dapat menular kepada manusia. Penularan dapat melalui kulit, pernapasan, hingga organ pencernaan apabila mengonsumsi daging dari hewan yang positif antraks.

    “Hewan yang terpapar antraks tidak boleh dikonsumsi. Penyebaran penyakit ini salah satunya dapat menyerang manusia apabila kita konsumsi. Solusinya, hewan yang terpapar antraks harus langsung dimusnahkan dengan cara dikubur sedalam dua meter dan dibakar. Tidak boleh ada proses penyembelihan, karena darah hewan yang terpapar antraks itu sangat kuat dan dapat bertahan 50 hingga 75 tahun,” terangnya.

    Diharapkan, masyarakat untuk tidak panik karena daging sapi yang dijual di Kota Tangerang. Sebab rata-rata daging yang dijual adalah sapi impor dan bukan dari wilayah yang terjangkit Antraks.

    Bagi para peternak, apabila menemukan hewan ternaknya yang mati mendadak dan mengeluarkan darah dari mata, hidung, mulut dan anus, dapat segera menghubungi DKP Kota Tangerang untuk melakukan pengecekan lab dan bantuan untuk pemusnahan hewan.

    “Jika ditemukan hewan yang sakit dan mati secara mendadak dapat menghubungi kami untuk dicek melalui lab apakah hewan tersebut terjangkit antraks. Selain itu, jangan lupa isolasi hewan yang sakit atau pisahkan tempatnya dari hewan yang masih sehat untuk antisipasi penularan ke hewan yang lain,” tandasnya. (DZH/BNN)

  • LPJ Al Muktabar Diterima dengan Catatan

    LPJ Al Muktabar Diterima dengan Catatan

    SERANG, BANPOS – DPRD Provinsi Banten mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (6/7).

    Dalam pembahasannya, laporan pertanggungjawaban tersebut menuai catatan dari anggota Dewan Provinsi Banten.

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prayogo menyebutkan setidaknya ada dua hal yang menjadi catatan terhadap penggunaan APBD di tahun 2022 lalu, diantaranya adalah soal penyerapan belanja daerah dan juga realisasi pendapatan.

    “Ya tentunya kita rekomendasinya dua ya, OPD yang serapan anggaran yang rendah dan OPD yang tidak mencapai target pendapatan tentunya karena itu nafas kita,” katanya, saat ditemui usai menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Banten.

    Kendati ada beberapa OPD yang serapan anggaran belanja masih terbilang rendah, Budi menjelaskan bahwa yang menjadi sorotan sebenarnya bukanlah itu.
    Menurutnya, hal yang menjadi sorotan anggota Dewan adalah soal realisasi pendapatan sejumlah OPD yang masih banyak meleset dari target yang sudah ditetapkan.

    “Kalau dilihat dari SiLPA nya sih sebagian besar OPD serapannya bagus ya. Mungkin ada 1-2 OPD yang serapannya rendah, cuma yang jadi perhatian kita pendapatan yang tidak tercapai itu aja,” terangnya.

    Padahal secara persentase realisasi pendapatan sudah mendekati capaian 100 persen. Namun meski begitu, Budi mengatakan bahwa hal itu belum bisa dikatakan berhasil.

    Pasalnya, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, Pemprov Banten mampu mencapai target maksimal dalam realisasi pendapatan daerah.

    “Kalau pendapatan Bapenda ya, tanggung jawab Bapenda. 98 sekian (persen) capaian kita, tetap aja belum 100 persen karena sejarah kita dulu-dulu itu di atas 100 persen,” pungkasnya.

    Sementara itu di sisi lain, menanggapi soal evaluasi serapan belanja daerah Provinsi Banten tahun 2022 dinilai masih terbilang rendah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menjelaskan di tahun ini pihaknya akan berusaha untuk dapat mengoptimalisasi itu.

    “Kita terus menggiatkannya dengan metode intensifikasi dan ekstensifikasi itu dan pencapaiannya juga cukup baik. Dan dalam rangka pembelanjaannya kita tentu mengatur cash flow ini untuk 2023 ya,” katanya.

    Namun untuk di tahun ini, Al Muktabar mengklaim status kebijakan anggaran Provinsi Banten menunjukan hasil yang baik.

    Hal itu bisa dilihat dari serapan belanja daerah Provinsi Banten masuk ke dalam peringkat 10 besar daerah dengan serapan anggaran belanjanya tertinggi se-nasional.

    “Dalam pergerakannya kita di 10 besar nasional kurang lebih sekitar itu. Artinya progres kita memang masih cukup memadai ya,” tuturnya.

    Kemudian Al Muktabar juga mengatakan, saat ini Pemprov Banten tengah berusaha untuk menjaga keseimbangan arus kas, agar kas daerah tidak mengalami kolaps.

    “Ini penting juga diformulasikan karena jarak antara pendapatan dan pembelanjaan itu harus dijaga ritmenya, agar kita tidak terjadi gagal bayar. Ini maintenance cash flow-nya kita lakukan dan kita terus menguatkan rencana pendapatan dan juga proses pembelanjaan,” tandasnya.(MG-01/ENK).

  • Daging Ayam Beda Harga Di Tangerang Makin Tinggi, di Lebak Mulai Turun

    Daging Ayam Beda Harga Di Tangerang Makin Tinggi, di Lebak Mulai Turun

    TANGERANG, BANPOS – Harga ayam potong di wilayah Kabupaten Tangerang melambung tinggi. Kemarin, harganya menembus Rp55 ribu per kilogram di pasaran. Sementara di wilayah Kabupaten Lebak harganya justru mulai menurun.

    Di wilayah kabupaten Tangerang, kenaikan harga daging ayam yang terjadi mencapai Rp10 ribu per kilogram. Padahal harga sebelumnya berkisar di angka Rp45 ribu per kilogramnya.

    “Sekarang harga ayam potong naik, harganya sampai Rp55 ribu. Dari sebelumnya Rp45 ribu/kg,” ucap Rizal, salah satu penjual ayam potong di Pasar Tradisional Gudang Tigaraksa, Kamis (6/7).

    Ia menyebutkan, terjadinya kenaikan harga ayam potong tersebut disebabkan oleh tingginya harga pakan ternak. Sehingga sejumlah produsen pun menaikkan harga jual ke pedagang.

    Selain itu, kenaikan harga ini juga dipicu banyaknya peternak yang memanen dini ayam broilernya. Akibatnya, ayam potong yang datang ke pasaran ukurannya kecil-kecil yang disebabkan oleh kenaikan harga pakan tersebut.

    “Kalau penyebabnya itu karena sekarang harga pakan naik. Makanya para produsen menjual ke pedagang tinggi,” tuturnya.

    Ia mengaku, kondisi naiknya harga ayam potong itu sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir sebelum Ramadan.

    “Dari sebelum bulan puasa harga ayam potong di pasar sudah naik. Bahkan, sampai sekarang,” katanya.

    Atas dampak kenaikan harga itu, omset atau pendapatan para pedagang khususnya ayam potong, mengalami penurunan cukup drastis. Karena kenaikan harga itu justru membuat penurunan pembeli.

    “Ditambah kita mendapat komplain dari pelanggan juga,” ungkap dia.
    Terpisah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang, Banten, menyebutkan kenaikan harga daging ayam di pasar dipengaruhi oleh tingginya harga pakan ternak.

    “Ini memang akibat naiknya harga pakan ternak, yang saat ini masih cukup tinggi. Jadi pedagang ayam potong di pasar itu ikut menaikkan,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Disperindag Kabupaten Tangerang, Iskandar Nordat di Tangerang, kemarin.

    Dia menyebutkan tingginya harga pakan ternak mempengaruhi kestabilan sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat. Seperti salah satunya yang terkena dampak tersebut adalah pada sektor komoditas daging ayam dan telur ayam negeri.

    “Jadi ada dua komoditas yang terdampak itu, daging ayam dan telur dan harga itu sudah bertengger naik sejak Ramadhan sampai sekarang. Kalau kondisi itu terbilang bukan terjadi kenaikan lagi tapi berpindah harga,” ujarnya.

    Menurut dia, bila kondisi tersebut terus berlanjut harus ada keterlibatan pemerintah pusat dalam mengintervensi terhadap penyebab terjadinya kenaikan harga kebutuhan pangan tersebut.

    “Selama ini kalau dari daerah sudah mencoba untuk upaya stabilisasi itu dengan menggelar bazar-bazar murah. Namun, kalau penyebabnya harga pakan yang tinggi, harus ada keterlibatan pemerintah pusat untuk intervensi,” tuturnya.

    Hingga saat ini, kata dia, sudah seminggu lebih harga daging ayam dan telur masih belum beranjak turun, di mana harga daging ayam di pasar tradisional rata-rata mencapai Rp48.000-Rp55.000/kg padahal sebelumnya sekitar Rp25.000-Rp30.000/kg. Sedangkan harga telur ayam negeri saat ini Rp29.000-Rp31.000/kg.

    Ia menyebutkan ada perbedaan harga daging ayam di toko ritel dengan harga di pasar tradisional.

    “Kalau harga di toko ritel memang sudah tinggi sejak awal. Konsumen mereka juga tetap, jadi sudah terbiasa dengan harga tinggi itu,” tuturnya.

    Kendati demikian, dalam upaya menekan kenaikan harga tersebut, Disperindag Kabupaten Tangerang berkoordinasi dengan instansi lain menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

    “Kami berupaya menekan kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini, antara lain dengan melakukan koordinasi,” katanya.

    Pada bagian lain, Harga daging ayam ras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lebak, Banten mulai menurun. Kini harga komoditas itu berkisar di angka Rp40 ribu per kilogram, turun dari pekan lalu yang menembus Rp60 ribu per kilogram.

    “Sekarang, harga daging ayam ras dijual Rp40 ribu/kilogram,” kata Samsul, seorang pedagang di pasar tradisional Rangkasbitung Kabupaten Lebak,Kamis.

    Kenaikan harga daging ayam sepekan lalu hingga menembus Rp60 ribu/kilogram, karena untuk kebutuhan konsumsi Idul Adha 2023. Permintaan pasar cenderung meningkat dan persediaan daging ayam di pasaran berkurang. Karena itu, harga daging ayam ras terjadi lonjakan sehingga dikeluhkan konsumen.

    Namun, kata dia, saat ini harga daging ayam ras mulai kembali menurun dijual Rp40 ribu/kilogram.

    “Kami sebagai pedagang tetap ingin harga daging ayam ras kembali normal dengan kisaran Rp32 ribu/kilogram,” katanya menjelaskan.

    Begitu juga pedagang lainnya, Suryadi mengatakan para konsumen masih menilai cukup tinggi harga daging ayam ras dijual Rp40 ribu/kilogram, sehingga berdampak terhadap omzet pendapatan.

    “Kami hanya bisa menjual daging ayam sebanyak 30 kilogram dari 50 kilogram selama sepekan terakhir ini, padahal sebelumnya terjadi kenaikan habis terjual 50 kilogram itu,” kata Suryadi.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak Orok Sukmana mengatakan pemerintah daerah kini melakukan intervensi kepada pengelola peternakan unggas yang ada di wilayahnya agar mengutamakan kebutuhan pasar, sehingga dapat memenuhi ketersediaan pangan daging ayam.

    Saat ini, Kabupaten Lebak sebagai daerah produsen peternak unggas potong, sehingga dapat memenuhi ketersediaan daging ayam ras itu.

    “Kami sudah kerja sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta perusahaan ternak unggas potong jika sudah panen agar cepat didistribusikan ke pasar guna mengendalikan kenaikan harga di pasaran,” kata Orok.(DZH/ANT)

  • PT Indorama Dapat Peringatan DLH Kota Cilegon

    PT Indorama Dapat Peringatan DLH Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon turun tangan akibat adanya dentuman keras yang terjadi di pabrik kimia milik PT Indorama Petrochemical di Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Jumat (30/6) lalu.

    Kepala DLH Kota Cilegon Sabri Mahyudin mengatakan tim dari DLH Kota Cilegon sudah turun ke lokasi kejadian pada Senin (3/7) untuk memastikan kejadian yang terjadi di pabrik kimia tersebut. Kemudian tim DLH juga mempertanyakan SOP perusahaan sehingga terjadinya ledakan. Selain itu, tim DLH juga memfokuskan beberapa temuan seperti memastikan tiga komponen aman seperti air, udara dan tanah di sekitar pabrik.

    “Pipa itu pecahnya di tengah. Dan yang pecah itu memang bahannya slurry cta, bahan yang keluar itu. Nah itu (slurry cta) keluarlah dari pecahan (pipa) itu sekitar 10 menit pada saat kejadian. Zat itu slurry cta itu zat cair. Jumlahnya diperkirakan 10 ton yang keluar,” kata Sabri saat ditemui di kantornya, Rabu (5/7).

    Akibat ledakan tersebut, kata Sabri mengakibatkan satu rumah warga terkena dampaknya. Selain itu, PT Indorama akan melakukan shut down selama tiga minggu.

    “Dampaknya di eksternal, di luar plan, satu rumah penduduk yang kena getaran itu. Sekarang sudah selesai. Nah mereka itu (Indorama) akan melakukan shut down selama tiga minggu dan mereka akan melakukan investigasi internal itu selama dua bulan. Nah ini kita berharap investigasi mereka itu jadi bahan kita juga kedepan,” tuturnya.

    Dari hasil tim DLH ke lapangan, kata Sabri pihaknya akan memberikan peringatan yang ditembuskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    “Jadi nanti kami berikan peringatan dengan hasil yang kemarin kepada mereka (Indorama). Nah peringatan itu kita tembuskan ke kementerian (KLHK),” ungkapnya.
    Menurutnya dasar dari peringatan tersebut merupakan hasil tim DLH melakukan survei di lapangan.

    “Banyak teman-teman melihat dari survei itu mungkin tingkat kontrolnya, evaluasinya kan itu harus rutin, sopnya seperti itu. Peringatan itu nanti kita tembuskan ke pusat. Tinggal pusat mau turun atau ngga,” terangnya.

    Kemudian dikatakan, Sabri pipa yang pecah di bagian plant purifikasi yang menuju reaktor.

    “Di plant purifikasi, yaitu stainless pipanya 304 diameter 8 inchi yang pecah itu keluarlah dari pressure menuju reaktor, dari tekanan itu ke reaktor. Posisi pipa yang pecah pada tengah pipa yang berdekatan dengan ujungnya yah,” ujarnya.

    “Nah ini, mungkin yang jadi tanda tanya, logikanya kenapa kita pasang paralon kenapa pecahnya ditengah. Tapi kan logikanya kalau kita masang pipa yang dicabut itu ujung ini, kalau nggak depannya tapi yang pecah tengah. Yang disini pecahnya di tengah dari teman-teman yang investigasi di lapangan pecahnya di tengah,” tandasnya.

    Diketahui sebelumnya, berdasarkan video amatir warga, dentuman itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Akibat dentuman tersebut, kabut putih menyelimuti seluruh kawasan pabrik.

    Saat dikonfirmasi pihak manajemen PT Indorama Petrochemical membenarkan dentuman itu berasal dari pabriknya.

    Kata dia kepulan putih sepertinya produk Indorama. Kemudian petugas Indorama langsung menuju lokasi kampung. Ia memastikan semua under control.

    “Ada dentuman keras, dentuman itu tidak berbahaya. Lebih lanjut sedang investigasi. Kita sudah koordinasi sama informan, kita sudah koordinasi sama kepolisian juga,” kata General Manager PT Indorama Petrochemical Malim Hander Joni kepada BANPOS, melalui pesan WhatsApp, Jumat (30/6).(LUK/PBN)

  • DPRD Kabupaten Pandeglang dan Lebak Harap Perbaikan Kinerja Pemda, Soal Penilaian dari Kemendagri

    DPRD Kabupaten Pandeglang dan Lebak Harap Perbaikan Kinerja Pemda, Soal Penilaian dari Kemendagri

    PANDEGLANG, BANPOS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi nilai capaian rendah terhadap Pemkab Pandeglang dan Pemkab Lebak.

    Penilaian itu harus jadi bahan untuk mengevaluasi diri bagi kedua pemerintahan agar pembangunan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

    Sebelumnya, penilaian Kemendagri disampaikan Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah III Pada Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Imelda, Rabu (5/7).

    Pernyatan disampaikan dalam agenda evaluasi penyelenggara pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada Rabu (5/7).

    Menanggapi penilaian itu, kemarin Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Endang Sumantri mengatakan, bahwa Kemendagri tidak menyebutkan secara spesifik dari 126 indikator yang digunakan dalam memberikan penilaian tersebut.

    Menurutnya, indikator itu seharusnya bisa dijelaskan agar kemudian lembaga legislatf di daerah bisa melakukan fungsi kontrolnya.

    “Kami sebagai dewan bisa mengontrol, mana saja yang harus dibenahi dan nantinya akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Karena kami juga warga dan bagian dari pemerintahan juga,” kata Endang kepada BANPOS melalui selulernya, Kamis (6/7).

    Menurutnya, jika evaluasi penilaian tersebut benar, pihaknya tetap akan menyampaikannya kepada pemerintah daerah untuk segera dibenahi agar kedepan kinerjanya lebih baik lagi.

    “Kinerja yang baik itu merupakan suatu keharusan, Ketika mendapatkan penilaian seperti ini dari Kemendagri maka harus secepatnya melakukan evaluasi dan pembenahan,” terang legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu.

    Oleh karena itu, lanjut Endang, dengan mendapatkan penilaian kinerja rendah tersebut, tentunya menjadi tanggung jawab semuanya mulai dari masyarakat, OPD dan lainnya.

    “Kedepannya pemerintah daerah harus berinovasi, namun hal itu harus juga didukung oleh anggaran yang memadai. Jadi pada prinsipnya, pemerintah daerah kedapan harus melakukan pembenahan,” ungkapnya.

    Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Pandeglang dari Fraksi Partai Gerindra, Erin Fabiana mengatakan, dengan adanya penilaian kinerja rendah dari Kemendagri tersebut, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dan membutuhkan langkah-langkah yang harus dilakukan.

    “Seharusnya ini jadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, bagaimana caranya bisa keluar zona tersebut. Capaian kinerja itu kan butuh langkah-langkah, ini kuncinya ada di pimpinan,” katanya.

    Menurutnya, jika selalu tertinggal tentunya membutuhkan pemimpin yang membuat terobosan dan harus melakukan lompatan-lompatan serta melakukan evaluasi.

    “Jadi harus melakukan evaluasi, salahnya dimana dan jangan sampai tahun depan terjadi lagi seperti in ikan sehrusnya seperti itu. Butuh kesadaran kolektif agar Pandeglang bangkit dari ketertinggalan. Kalau setelah dievaluasi masih tidak ada perubahan, berarti ada yang salah,” ungkapnya.

    Tanggapan juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Lebak, Ucuy Mashuri Sajim. Dia mengatakan bahwa hasil evaluasi terhadap Pemkab Lebak bukan penilaian terhadap kinerja individu. Ia berharap, hasil tersebut dapat menjadi gambaran untuk meningkatkan kinerja Pemkab Lebak di kemudian hari.

    “Pada prinsipnya secara pribadi ini bisa jadi bahan evaluasi ke depan, kinerja pemerintah ini sistem, bukan orang per orang, Mudah-mudahan ke depan hasil evaluasi ini bisa jadi motivasi agar kinerja pemerintah kedepan bisa lebih baik lagi,” ujar Ucuy.

    Sehari sebelumnya, Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah III Pada Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Imelda menjelaskan, setidaknya ada sekitar 126 indikator yang digunakan untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

    Namun dari sejumlah indikator tersebut, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dianggap belum mencukupi.

    “Capaian kinerja yang masih rendah adalah Lebak dan Pandeglang,” terangnya saat ditemui oleh awak media di Gedung Pendopo Provinsi Banten.

    Melihat hasil penilaian evaluasi tersebut, Imelda berharap, Pemprov Banten dapat segera mengambil langkah cepat untuk melakukan pembenahan. Tujuannya agar, kinerja pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dapat terus meningkat.

    “Kami berharap untuk Pj Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah provinsi Banten bisa melaksanakan peningkatan capaian kinerja di kabupaten/kota,” ujarnya.(DHE/MYU/ENK)

  • 30 Calon Penerima Beasiswa Ikut Seleksi Pascasarjana ITB

    30 Calon Penerima Beasiswa Ikut Seleksi Pascasarjana ITB

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 30 calon penerima beasiswa pascasarjana dari Pemkab Serang mulai mengikuti tahapan seleksi. Mereka yang lolos seleksi akan mendapatkan kuliah gratis strata dua (S-2) sampai lulus di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Pembukaan seleksi dilakukan langsung Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah di Hotel Le Dian, Serang. Menurutnya, seleksi ini adalah bagian dari kerja sama antara Pemkab Serang dengan ITB.

    “Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, peningkatan dari indikator bidang pendidikan selain dari siswa, juga dari kapasitas guru,” ujarnya, Kamis (6/7)

    Dirinya menyampiakan, bahwasanya di Kabupaten Serang saat ini masih membutuhkan guru matematika dan IPA yang mumpuni.

    “Seperti teman-teman media tahu, anak-anak takut dengan dua mata pelajaran ini, padahal kunci dari semua ilmu. Jika siswa jago dua mata pelajaran ini, Insya Allah yang lain mudah,” ucapnya.

    Dari 30 guru yang mengikuti seleksi, Pemkab Serang baru menyediakan 5 kuota beasiswa pascarsarjana. Total anggaran yang disiapkan hingga lulus Rp 1,2 miliar, dan untuk mekanisme perkualiahan diserahkan kepada FMIPA ITB.

    “Saya ingin sebanyak-banyaknya, hanya karena memang, kita juga mempertimbangkan anggaran. Juga ada beasiswa mahasiswa yang lain,” paparnya.

    Kemudian, Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Asep Nugrahajaya mengatakan, kerja sama Pemkab Serang dan ITB merupakan konsep pembangunan pentahelix yang dikembangkan oleh Bupati Serang.

    “Perguruan tinggi juga merealisasikan program tri dharma perguruan tinggi, jadi ada kerja sama,” katanya.

    Asep menjelaskan, Para calon mahasiswa akan mengikuti tahapan seleksi akademik dan kemampuan Bahasa. Kemudian dilakukan pembekalan dan penguatan psikologis.

    “Dari hasil tes kita lakukan skoring, pleno menentukan 5 orang dari 30 orang yang akan mengikuti pascasarjana di ITB,” jelasnya.

    Selain itu, Dekan FMIPA ITB, Wahyu Srigutomo mengatakan, dari serangkaian tes dan tahapan yang dilakukan terhadap para calon mahasiswa, pihaknya juga akan melihat kesiapan dan adaptasi yang akan dijalani selama pembelajaran. Para penerima beasiswa harus dipastikan mampu menyelesaikan program beasiswa hingga lulus.

    “Tentu saja potensi keberhasilan harus dijaga 100 persen,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, sejumlah program beasiswa yang digulirkan Pemkab Serang. Yakni beasiswa 1.350 siswa SD, beasiswa 1.392 siswa SMP, dan beasiswa 386 siswa SD-SMP penghafal Al-Qur’an.
    Ada juga beasiswa perguruan tinggi yang sudah dinikmati 1.268 mahasiswa sejak 2017. Beasiswa perguruan tinggi sarjana bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ada juga beasiswa untuk guru PAUD. (CR-01/AZM)

  • Mad Romli Minta OPD di Kabupaten Tangerang Jangan Terlena Dengan Prestasi

    Mad Romli Minta OPD di Kabupaten Tangerang Jangan Terlena Dengan Prestasi

    TANGERANG, BANPOS – Sejumlah prestasi yang ditorehkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diminta agar jangan sampai membuat terlena. Pasalnya, hal itu memang merupakan kewajiban dari OPD untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli, saat membuka acara Gelar Pengawasan Daerah Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2023, Kamis (6/7). Mad Romli mengatakan, prestasi yang diraih oleh OPD harus jadi pemicu untuk terus melakukan perbaikan menyeluruh atas kinerja mereka.

    “Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sudah semakin baik, namun kita tidak boleh terlena dan terus melakukan perbaikan-perbaikan guna mempertahankan prestasi yang telah kita dapatkan,” ujarnya.

    Ia pun meminta kepada para kepala OPD di lingkungan Pemkab Tangerang, agar secara simultan dan berkesinambungan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun dengan BPK RI, terkait dengan hasil temuan pemeriksaan dan permasalahan yang dihadapi.

    Hal itu menurut Mad Romli, agar temuan-temuan dan rekomendasi tersebut dapat cepat diselesaikan, sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Kepada para kepala OPD sebagai penanggung jawab unit kerja, segera laksanakan dan tindak lanjuti rekomendasi hasil temuan aparat pengawas fungsional secepatnya.

    Segera konsultasi dan koordinasikan kepada APIP,” katanya.

    Sementara itu, Inspektur Kabupaten Tangerang, Tini Wartini, berharap kegiatan gelar pengawasan yang dilakukan itu bisa lebih menguatkan komitmen seluruh OPD, untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

    “Kami berharap gelar pengawasan ini bisa lebih menguatkan komitmen bersama seluruh OPD, untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan hasil rekomendasi pemeriksaan demi terwujudnya clean and good governance,” harapnya.

    Untuk diketahui, pada gelar pengawasan tersebut dilakukan penyerahan penghargaan percepatan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat dan BPKP Perwakilan Provinsi Banten terbaik untuk desa, OPD dan BLUD.

    Kegiatan ini diikuti oleh para kepala dinas/badan, camat, kepala desa, Ketua Apdesi Kab. Tangerang, perwakilan kepala sekolah SMP dan direktur RSUD. (DZH)