BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Pemkot Gaet UMKM Dalam Event Besar

    Pemkot Gaet UMKM Dalam Event Besar

    SERANG, BANPOS – Dalam mendukung para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Perlu adanya peran pemerintah dalam membantu memperkenalkan produk dari UMKM tersebut. Pemerintah juga perlu membantu mendukung para pelaku UMKM lewat kemudahan perizinan usaha.

    Ketua IKM Provinsi Banten, Erwin menyampaikan bahwa pihaknya selain hendak memperkuat silaturahmi serta memperkenalkan produk IKM juga meminta agar para pelaku IKM dapat dipermudah dalam proses pengurusan izin.

    “Meminta kemudahan dalam mengurus perizinan dari Pemerintah Kota Serang. Itu harapan dari kami, selain sinergi dan bekerjasama, juga bisa ditindaklanjuti dengan mempromosikan dan mendorong produk kami agar bisa naik level di wilayah Kota Serang,” ujarnya.

    Dirinya menambahkan, selain dibantu dalam proses perizinan, ia juga berharap agar dalam waktu kedepan IKM Provinsi Banten khususnya Kota Serang juga dapat terlibat dalam kegiatan atau event-event besar di Kota Serang.

    “Semoga nanti, IKM Provinsi Banten bisa ikut terlibat dalam semua event di Kota Serang, selain nanti Serang fair, atau UMKM Serang yang di Jakarta fair, serta apeksi,” ujarnya.

    Menanggapi hal tersebut, Walikota Serang Syafrudin mengatakan terkait legalitas IKM atau UMKM Kota Serang memang sudah menjadi salah satu Program Pemerintah Kota Serang yang sudah tercantum dalam Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam rangka mensejahterakan Masyarakat Kota Serang,

    Hal tersebut juga dibuktikan dengan keberadaannya para pelaku IKM yang masih terbilang kurang atau belum cukup maksimal. Terlebih, beberapa tahun terakhir pada saat maraknya Covid-19 yang melemahkan perekonomian Kota Serang bahkan Dunia.

    “Terkait legalitas memang ini merupakan hal yang sangat penting, ini terbukti saat semisal akan ada bantuan dan sebagainya kalau tidak ada legalitas resmi, entah Perwal, Perda atau Kepwal akan sulit saat mendapat bantuan jika tidak ada legalitas yang resmi,” jelasnya.

    Selain itu, Ia juga menuturkan bahwasanya hal ini harus segera ditindak lanjuti oleh Dinas terkait dan jangan sampai nanti malah berdampak negatif atau mengalami kesulitan kedepannya.

    “Saya kira, kalau memang ada retribusi atau sebagainya, kalau untuk IKM atau UMKM bisa digratiskan atau dibebaskan. Karna ini juga membantu peningkatan ekonomi Kota Serang,” tuturnya.

    Selain hal tersebut, ia juga menyampaikan jika berkaitan dengan event-event besar di Kota Serang, IKM atau UMKM yang berada di Kota Serang sudah terlibat didalam event besar Kota Serang.

    “Kalau berbicara dilibatkan di event-event besar, IKM/UMKM Kota Serang sudah dilibatkan, namun kedepan bisa terus dilibatkan bukan hanya tingkat Kota, bahkan bisa hingga tingkat lebih tinggi lagi,” ujarnya.

    Syafrudin juga mengatakan, agar para pelaku usaha tersebut dapat berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait agar dapat memperkuat sinergitas agar kedepannya produk yang ada pada IKM tersebut dapat juga dipromosikan dalam kegiatan pemerintahan.

    “Saya berpesan, agar terus berkoordinasi dan menguatkan sinergritasnya dengan OPD terkait agar produk-produk IKM/UMKM bisa terpromosikan melalui kegiatan-kegiatan Pemerintahan,” tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Dewan Tinggalkan Catatan untuk Penyelenggaraan PPDB 2023

    Dewan Tinggalkan Catatan untuk Penyelenggaraan PPDB 2023

    SERANG, BANPOS – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Yeremia Mendrofa menilai penyelenggaraan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini terbilang cukup baik.

    Pasalnya, berdasarkan hasil pemantauannya terhadap penyelenggaraan PPDB hingga hari Kamis (6/7), dirinya belum melihat adanya masalah pada aplikasi yang digunakan oleh para peserta pendaftar.

    “Saya sendiri dalam beberapa hari ini juga mutar di beberapa sekolah. Kemudian secara keseluruhan saya melihat bahwa proses pelayanan ke masyarakat cukup bagus ya,”

    “Karena dilakukan secara online, bisa dari rumah, bisa juga dilakukan di tengah malam. Kemudian, tidak ada kita lihat ada kasus akses susah. Kita coba melihat, saya juga coba mempraktekan, kadang-kadang kita di malam saya coba akses gitu, bisa. Jadi cepat, tidak lambat, kemudian tadi 24 jam bisa diakses,” ucap Yeremia Mendrofa pada Kamis (6/7).

    Meski penyelenggaraan PPDB tahun ini dinilai cukup baik, namun bukan berarti tidak meninggalkan sejumlah catatan di dalamnya.

    Yeremia setidaknya berhasil mencatat sejumlah masalah lain, di luar kendala akses pada aplikasi yang digunakan dalam proses PPDB tahun 2023 ini.

    Salah satu di antaranya ialah soal kuota jalur afirmasi. Menurut catatannya masih ada beberapa sekolah yang kuota afirmasinya belum terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

    “saya katakan tadi masih ada sisa kuota afirmasi di beberapa sekolah belum terpenuhi. Dan saya tadi meminta supaya ini betul dialokasikan untuk masyarakat yang tidak mampu. Bagaimana metodenya? Nanti silahkan Pak Gubernur, silahkan Dinas Pendidikan mencari cara untuk mengakomodir pengisian sisa kuota di jalur afirmasi,” katanya.

    Kemudian terkait jalur zonasi, ia juga menyarankan agar ada verifikasi faktual guna memastikan secara betul jarak rumah calon peserta didik dengan sekolah memang benar-benar akurat.

    Sebab menurutnya, jika hanya mengandalkan teknologi Google Maps, belum tentu akurasinya tepat 100 persen. Oleh karenanya upaya verifikasi faktual sangat perlu untuk dilakukan oleh panitia penyelenggara PPDB dan pihak sekolah.

    “Kemudian berikutnya bahwa di jalur zonasi, itu kan mengukur jarak rumah ke sekolah. Tentu ini sangat baik sekali dan tentunya kita harapkan adalah verifikasi faktual, karena kan akurasi dari Google Map itu tidak 100 persen. Nah, di sinilah dibutuhkan verifikasi faktual, dan kalau boleh ada kesepakatan antara orang tua dengan pihak sekolah, sehingga, oh itu betul yang disepakati,” tuturnya.

    Tidak hanya itu saja, Ketua Komisi V DPRD Banten itu juga menaruh catatan pada jalur penerimaan peserta didik lewat jalur perpindahan orang tua. Menurut penilaiannya, jangan sampai jalur tersebut justru membawa kerugian bagi masyarakat Banten asli.

    “Kemudian jalur perpindahan orang tua, jangan sampai merugikan masyarakat Banten. Kenapa saya mengatakan begini? Adalah bisa saja misalnya perpindahan orang tua ini dari wilayah luar Provinsi Banten, kemudian ditugaskan ikut khususnya di perbatasan di luar Provinsi Banten, contohnya misalnya dari Kalimantan, kemudian ditugaskan di DKI, kemudian dia berdomisili sementara di wilayah Provinsi Banten dengan hanya menggunakan surat keterangan RT, malah itu terakomodir,”

    “Dibandingkan misalnya ada anak guru yang pengabdian di situ yang menggunakan jalur perpindahan orang tua, tetapi kalau berdasarkan jarak, jauh. Jadi jangan sampai mengutamakan yang seperti kasus yang pertama dibandingkan dengan anak guru. Nah ini yang perlu diperhatikan pada saat verifikasi faktual,” imbuhnya.

    Itulah yang kemudian menjadi catatannya terhadap penyelenggaraan PPDB di tahun 2023 ini. Oleh karenanya, ia menekankan, agar pada proses verifikasi faktual dapat dilakukan dengan baik. Harapannya jalur-jalur penerimaan itu dapat benar-benar tepat sasaran.

    Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, Pemprov Banten akan menggelar rapat evaluasi dalam penyelenggaraan PPDB tahun ini.

    “kita nanti akan melakukan review atas perjalanan mulai dari proses afirmasi, zonasi, kemudian prestasi, dan perpindahan orang tua dalam satu rangkaian. Nah nanti kita lihat hasil evaluasi dari penyelenggaraan proses penerimaan ini, karena dibentuk panitia atau tim dalam rangka itu yang hostnya adalah dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah kita nanti akan melihat seperti apa perkembangannya,” terangnya.

    Di samping itu ia juga menyampaikan kepada para peserta seleksi yang dinyatakan belum beruntung untuk bersekolah di negeri untuk tidak merasa sedih. Ia menekankan kepada para calon peserta didik untuk tidak sungkan untuk bersekolah di swasta.

    Karena menurutnya baik negeri maupun swasta memiliki kualitas pendidikan yang sama baiknya.

    “Bagi yang mungkin saudara-saudara kita juga ada yang berminat tidak ke negeri, ada yang berminat ke swasta dan fasilitasnya pada dasarnya sama gitu ya,” katanya.

    Terlebih saat ini, menurut Al Muktabar, Pemprov Banten sudah mulai merencanakan untuk menyalurkan bantuan subsidi kepada sekolah swasta dan bantuan lainnya, agar dapat menarik minat calon peserta didik bersekolah di swasta.

    “Kita juga memberikan subsidi kepada sekolah swasta, ada BOSDA, ada pemberian honorarium kepada guru-guru swasta. Jadi itu bagian dari insentif kita bila saudara-saudara kita, masyarakat memilih ke sekolah-sekolah swasta. Itu yang sedang kita persiapkan,” tandasnya. (MG-01/AZM)

  • DPUPR Lebak Diduga Monopoli Pengadaan Septic Tank Program IPAL Komunal

    DPUPR Lebak Diduga Monopoli Pengadaan Septic Tank Program IPAL Komunal

    LEBAK, BANPOS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak diduga melakukan monopoli pada pengadaan septic tank atau tangki septik, untuk program Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) komonal di hampir semua desa di Kabupaten Lebak.

    Beberapa Kepala Desa (Kades) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selaku pelaksana program sanitasi/IPAL menyebutkan bahwa seluruh material dibeli oleh pihaknya, kecuali tangki septik yang disuplai oleh DPUPR.

    Seperti yang diakui oleh salah seorang KSM yang tidak mau disebut nama. Ia mengaku bahwa program tersebut memang dikelola oleh pihaknya. Hanya saja, khusus untuk tangki septik disuplai langsung dari DPUPR.

    “Seluruh anggaran dan material program kami yang kelola. Namun untuk material tangki septik itu langsung dari dinas, bahkan SPJ-nya pun untuk tangki septik terpisah karena mereka yang mengadakan,” ujar salah satu Ketua KSM di salah satu desa di Lebak Selatan (Baksel), Kamis (6/7),

    Di tempat yang berbeda, hal senada disampaikan oleh salah satu Kades yang juga menerima program sanitasi/IPAL. Ia pun membenarkan bahwa tangki septik untuk program IPAL itu, dikirim langsung dari dinas.

    “Ya, memang tangki septik mah dikirim langsung oleh dinas. Pokoknya kami mah mempertanggungjawabkan anggaran sisanya saja, setelah dikurangi tangki septik,” ungkap Kades yang juga tidak mau disebutkan namanya.

    Diketahui, beberapa lokasi program sanitasi/Ipal saat dipantau wartawan tidak terlihat papan informasinya. Bahkan pihak perangkat desa ketika ditanya mengenai lokasi IPAL dan KSM pelaksananya, beberapa mengaku tidak tahu menahu dan enggan membahasnya.

    Terpisah, untuk meminta klarifikasi hal tersebut, pihak DPUPR Kabupaten Lebak hingga berita ini ditulis BANPOS belum bisa dihubungi. (WDO/DZH)

  • Masyarakat Diharap Aktif Antisipasi Perubahan Iklim

    SERANG, BANPOS – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam mengatasi berbagai tantangan yang harus dihadapi akibat perubahan iklim.

    Ajakan itu disampaikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto di acara Climate Change Expo and Forum (ICCEF) 2023, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/7).

    Agus menyampaikan bahwa dunia saat ini menghadapi triple planet challenges, yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Ketiganya saling terkait dan sangat mendesak untuk diatasi.

    “Di tengah krisis tersebut, tidak ada pilihan lain selain bekerja sama. Menjadi panggilan kita semua untuk melakukan akselerasi aksi-aksi nyata memerangi tantangan dimaksud,” kata Agus di pameran yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 9 Juli 2023 itu.

    Ia menambahkan, Indonesia saat ini terus berupaya memimpin agenda pengendalian perubahan iklim. Dalam dokumen Peningkatan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Enhanced NDC), Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89 persen dengan dukungan nasional dan 43,20 persen dengan dukungan internasional, dibandingkan dengan target sebelumnya yaitu 29 persen dan 41 persen secara berturut-turut.

    Selaras dengan itu, Indonesia juga bertujuan mencapai emisi karbon yang seimbang (net zero emission), di mana jumlah emisi karbon yang diserap setara atau lebih besar dari emisi yang dihasilkan.

    Salah satu langkah yang diambil adalah melalui program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

    Program ini, jelasnya, didasarkan pada pengelolaan hutan lestari, tata kelola lingkungan, dan tata kelola karbon. Tujuan dari Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 adalah mencapai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

    Agus melihat ICCEF 2023 dengan tema “Collaboration For Ambitious FOLU Net Sink and Local Leadership Actions” adalah manifestasi semangat dan optimisme bersama dalam mempercepat implementasi pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

    Ia menyebut acara ini sebagai momentum efektif untuk mengedukasi publik dan menyebarkan informasi mengenai keberhasilan Indonesia melalui kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah.

    “Kolaborasi ini diharapkan membangun keselarasan langkah dalam mengawal isu-isu perubahan iklim terutama dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya,” harapnya.

    Sebagai informasi, ICCEF 2023 diikuti oleh lebih dari 120 instansi yang terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perusahaan swasta, BUMN dan investasi, NGO/organisasi dan perguruan tinggi.

    Tidak ketinggalan komunitas masyarakat, pelaku eco-living, serta pengamat dan pemerhati lingkungan hidup dan perubahan iklim dari seluruh Indonesia.

    ICCEF 2023 merupakan rangkaian kegiatan menuju agenda internasional 28th Conference of the Parties United Nations Framework Convention on Climate Change (COP28 UNFCCC) tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Dubai, UEA.

    “Perjuangan pengendalian perubahan iklim Indonesia menjadikan ICCEF ini sebagai bagian tidak terpisahkan sekaligus menempatkan sosialisasi persiapan delegasi Indonesia menuju COP28 UNFCCC,” tutup Agus.(ENK/RMID)

  • Realisasi Retribusi Pasar Boncos

    MEMASUKI triwulan kedua, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar masih jauh dari target yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp3,2 miliar, saat ini baru terealisasi sebesar Rp862 juta atau 27,65 persen.

    Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Diskoperindag Pandeglang, Rinto, mengatakan bahwa untuk retribusi pasar yang meliputi sewa kios dan salar pasar, hingga bulan Juni 2023 masih belum tercapai.

    “Capaian PAD kita di bulan Juni kemarin 27,65 persen, memang masih di bawah target, karena ini sudah triwulan dua. Yang baru terealisasi sekarang senilai Rp 862 juta. Nilai yang harus disetor ke kas daerah itu Rp 3,2 miliar,” kata Rinto kepada wartawan di Pandeglang, Kamis (6/7).

    Dijelaskannya, tidak tercapainya target tersebut karena banyak kendala yang ditemukan di lapangan. Salah satunya dari 13 pasar yang dikelola oleh Diskoperindag, kondisinya rusak semua.

    “Ini kendalanya banyak, terutama infratruktur dan fasilitasnya. Kita butuh pasar-pasar yang perlu direvitalisasi karena sudah banyak yang bocor, bolong, dan tidak nyaman,” terangnya.

    Menurutnya, untuk mempermudah dalam melakukan retribusi, pihaknya telah menerapkan dua metode yaitu secara digital dan manual, yang nantinya langsung disetorkan ke kas daerah.

    “Ya kita itu sekarang dibantu oleh Bank BRI dan Bank BJB pembayaran Qris secara digital. Setiap retribusi dikasih barcode Qris seperti salar dan sewa kios. Di Pasar Badak Pandeglang sudah ada 500 orang menggunakan digital, ada juga yang manual,” ucapnya.

    Oleh karena itu, lanjut Rinto, pihaknya mengimbau kepada masyarakat atau para pedagang untuk menjaga dan merawat pasar, agar nyaman dan nantinya banyak dikunjungi.

    “Para pedagang agar dapat merawat agar bersih dan nyaman saat dikunjungi oleh pembeli,” ungkapnya. (DHE/DZH)

  • Penanganan Kebakaran Diakui Masih Belum Optimal

    Penanganan Kebakaran Diakui Masih Belum Optimal

    PANDEGLANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang mengakui bahwa penanganan kebarakan di Pandeglang masih belum optimal. Oleh karena itu, penambahan infrastruktur perlu dilakukan guna mengoptimalisasi penanganan kebakaran.

    Rencananya, Pemkab Pandeglang bakal membangun dua posko atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar). Dua posko tersebut akan dibangun di wilayah selatan dan mulai beroperasi di tahun 2024 mendatang. Saat ini, instansi terkait sedang melakukan pematangan terkait rencana tersebut.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPBDPK Kabupaten Pandeglang, Hasan Bisri, mengatakan bahwa rencana akan dibangunnya UPT tersebut dikarenakan banyak wilayah di Pandeglang yang sering terjadi kebakaran.

    Namun banyaknya peristiwa kebakaran tersebut, tidak sebanding dengan ketersediaan armada Damkar yang hanya ada tiga unit dan ditopang oleh dua unit mobil tangki air.

    Oleh karena itu, kata dia, agar armada damkar dapat ditambah harus segera dilengkapi dengan ketersediaan personel, UPT, dan sarana penunjang lainnya.

    “Makanya kita akan bangun UPT damkar untuk menangani kasus kebakaran, karena kan Pandeglang ini daerahnya luas,” kata Hasan, Kamis (6/7).

    Hasan mengatakan, penanganan kebakaran harus dilakukan dengan cepat karena menyangkut keselamatan masyarakat. Akan tetapi, ketersediaan armada dan luas wilayah Pandeglang tidak sebanding, sehingga penanganan kebakaran membutuhkan waktu lama.

    “Sekarang begini, idealnya penanganan kebakaran atau armada kita datang ke lokasi harusnya 15 menit setelah mendapatkan pengaduan. Tetapi, karena wilayah yang luas dan armada terbatas, enggak bisa kita kalau 15 menit harus sudah ada di lokasi,” ujarnya.

    Hasan mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kebutuhan penambahan armada damkar kepada pimpinan dan Pemprov Banten agar bisa mendapatkan bantuan.

    “Disampaikan sudah, makanya kita sekalian membuat UPT agar penambahan armada bisa segera dilakukan,” ujarnya.

    Kepala Bidang (Kabid) Damkar BPBDPK Kabupaten Pandeglang Endan Permana menambahkan, penanganan kebakaran di Pandeglang belum bisa dilakukan dengan cepat karena keterbatasan armada.

    “Kalau penanganan haru cepat mungkin belum, kecuali lokasi kebakarannya tidak jauh dari posko,” ujarnya.

    Endan mengatakan, posko damkar yang ada di Pandeglang baru ada dua, yakni di Kecamatan Labuan tepatnya dibelakang Selter tsunami dan di kantor BPBDPK.

    Idealnya, kata dia, ada lima posko damkar agar penanganan bencana kebakaran dilakukan dengan cepat.

    “Masing-masing posko harusnya ada satu mobil damkar dan satu mobil tangki air,” katanya. (DZH/BNN)

  • ASN Rentan Lakukan Pungli

    ASN Rentan Lakukan Pungli

    Inspektorat Kota Cilegon mewanti-wanti Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlibat dalam praktik pungutan liar dan gratifikasi terhadap pelayanan kepada masyarakat.

    Terlebih ASN yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melayani masyarakat secara langsung rentan terhadap pungutan liar.

    Kepala Inspektorat Kota Cilegon, Mahmudin menyebut dasar praktik pungli yang dilakukan ASN adanya peluang dan kesempatan dalam melayani masyarakat.

    “Di dalam pelayanan itu ada rawan pungli, ketika ada peluang dan kesempatan mereka pasti melakukan (pungli) tapi kalau bekerja dengan hati nurani walaupun ada kesempatan pasti ASN itu ingat kalau memang mereka pelayan publik tidak boleh pungli,” kata Mahmudin saat Sosialisasi Saber Pungli di Aula Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Kamis (6/7).

    Kendati demikian, sampai saat ini belum ada ASN Pemerintahan Kota Cilegon yang terlibat pungli dalam melayani masyarakat.

    Untuk itu, guna mencegah terjadinya pungutan liar dan praktek gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Inspektorat Kota Cilegon gencar memberikan sosialisasi kepada para OPD yang langsung melayani masyarakat.

    “Sasarannya Dinkes karena salah satu OPD yang melayani terkait pelayanan publik praktek rumah sakit, perawat, dokter, dan sebagainya. Dalam pelayanan itu kan pasti ada hal-hal yang rawan terkait dengan pungutan misalnya mau cepat pelayanannya,” tuturnya.

    Mahmudin mengungkapkan, adapun untuk OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang paling dianggap rawan diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan maupun UPTD Pasar.

    “OPD yang paling rawan semua OPD yang melayani publik seperti Dinkes, pasar, Dishub, DKCS. Kita akan coba memberikan pemahaman bentuknya sosialisasi,” ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Kanit Tipidsus Satreskrim Polres Cilegon sekaligus Satgas Saber Pungli Cilegon IPTU Yogie Fahrizal menambahkan, saat ini tidak ditemukannya ASN yang melakukan tindakan pungli.

    “Seperti yang disampaikan bahwa tahun ini tidak ada temuan atau proses hukum terhadap ASN yang melakukan tindakan pungli,” katanya.

    Pihaknya menegaskan, jika adanya temuan atau laporan terkait dengan ASN yang melakukan pungli akan segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

    “Bukan hanya berupa teguran, tentu disitu ada konsekuensi terhadap jabatan atau pekerjaan yang diemban di OPD tersebut,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Berulang Kena Razia, Anak Jalanan Kembali Ditertibkan

    Berulang Kena Razia, Anak Jalanan Kembali Ditertibkan

    CILEGON, BANPOS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Cilegon menertibkan sebanyak 6 Anak Jalanan (Anjal) yang ditemukan berada di Taman Layak Anak.

    razia rutin ini dilakukan sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta pengguna jalan di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Kota Cilegon.

    Petugas Satpol-PP Kota Cilegon, Mahrurozi, yang bertugas saat itu menjelaskan, bahwa penertiban tersebut merupakan bagian dari patroli rutin yang dilakukan di beberapa titik di Kota Cilegon.

    Kemudian kata dia, dalam kegiatan kali ini, pihaknya berhasil menertibkan sebanyak 6 Anjal yang nantinya akan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Cilegon untuk dilakukan pembinaan.

    “Aktivitas ini merupakan patroli rutin yang kami lakukan di berbagai lokasi di Kota Cilegon. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta pengguna jalan. Hari ini, kami berhasil menertibkan 6 Anjal yang akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Cilegon, untuk mendapatkan pembinaan,” ujar Mahrurozi.

    Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsos Cilegon, Ade Rahmat Setiana mengatakan pihaknya telah menerima 6 Anjal yang terjaring dalam patroli rutin oleh petugas Satpol-PP Kota Cilegon. Dan, anak-anak tersebut sudah dilakukan pembinaan.

    “Keenam anak jalanan tersebut telah kita lakukan pembinaan dan kami pun telah mengembalikannya ke rumah masing-masing. Adapun diketahui, dari 6 anak tersebut, 3 diantaranya berasal dari luar Kota Cilegon, yakni Anyer, Serang, dan Labuan.

    Sementara itu, 3 anak lainnya berasal dari Kota Cilegon, yaitu Pulomerak dan Tegalwangi,” ungkap Ade.

    Ade menambahkan bahwa di antara keenam anak jalanan tersebut, terdapat juga beberapa anak yang sebelumnya sudah beberapa kali terjaring dalam razia oleh petugas Satpol-PP.

    “Kami juga telah memberikan peringatan keras, bahwa jika anak-anak ini terjaring kembali dalam razia, mereka akan dikirim ke Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan di Bogor, Jawa Barat,” tegas Ade.(LUK/PBN)

  • Investor Disebut Siap Kelola Liwungan Dan Popole

    Investor Disebut Siap Kelola Liwungan Dan Popole

    SERANG, BANPOS – Pulau Liwungan dan Pulau Popole dinilai dapat menjadi peluang investasi bisnis yang menggiurkan bagi Kabupaten Pandeglang. Sebab berdasarkan perhitungan penilaian terhadap Barang Milik Daerah oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Banten, kedua pulau di perairan laut Pandeglang itu disebut-sebut memiliki nilai yang cukup fantastis.

    Kepala Kanwil DJKN Provinsi Banten Nuning Sri Rejeki Wulandari dalam Konferensi Pers yang digelar di Kantor Kanwil DJPb Provinsi Banten menyebutkan nilai wajar Pulau Liwungan mencapai Rp50,7 miliar sementara Pulau Popole mencapai di kisaran angka Rp42,7 miliar.

    “Untuk dikerjasamakan, pemanfaatan oleh pemerintah Pandeglang yaitu adalah sebagian tanah Pulau Liwungan dan Pulau Popole yang nilainya lumayan cukup tinggi untuk Pulau Liwungan ada sekitar Rp50,7 miliar sedangkan untuk Popole senilai Rp42,7 miliar,” ujarnya kepada awak media pada Rabu (5/7).

    Kemudian Nuning menjelaskan, melihat potensi tersebut, bukan tidak mungkin kedepannya pemerintah Kabupaten Pandeglang akan menjalin kerjasama dengan pihak investor untuk dapat mengelola pulau-pulau itu.

    Bahkan menurutnya, saat ini pun sudah ada investor yang menyatakan diri siap untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Pandeglang untuk dapat mengelola kedua pulau itu.

    “Terkait dengan dua pulau tersebut ini adalah aset yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang dimana hal ini menurut pemerintah daerah Pandeglang memiliki potensi, dan investornya sudah siap,” jelasnya.

    Meski nilai harga wajar kedua pulau itu sudah dapat diketahui, namun Nuning mengaku bahwa hasil itu perhitungan itu belum bisa disampaikan kepada publik.
    Hal itu disebabkan karena sudah ada pihak yang sudah lebih dulu menyatakan berminat untuk berinvestasi di sana.

    “Jadi memang nilai tersebut sudah diketahui, sudah didapatkan dan namun belum diekspos dikeluarkan, diinformasikan kepada masyarakat banyak karena ada investor yang siap untuk kerjasama pemanfaatan,” kata dia.

    Hanya saja saat disinggung soal siapa pihak yang menyatakan diri berminat untuk menjalin kerjasama pengelolaan terhadap pulau-pulau itu, Kepala Kanwil DJKN Provinsi Banten itu mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui.

    “Siapanya, saya kurang tahu. Tapi yang jelas pemerintah Pandeglang sudah siap untuk memanfaatkan dua pulau tersebut,” tandasnya.(MG-01)

  • Dana Transfer Masih Jadi Tumpuan

    Dana Transfer Masih Jadi Tumpuan

    PANDEGLANG, BANPOS – Pendapatan dana transfer hingga saat ini masih menjadi tumpuan bagi Kabupaten Pandeglang. Hal itu karena kurang optimalnya sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang.

    Oleh karena itu, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, meminta kepada instansi penghasil agar terus meningkatkan PAD dengan cara mengoptimalkan semua sektor pendapatan daerah di 326 Desa, dan aset Pemkab lainnya.

    Tanto mengatakan, saat ini alokasi anggaran yang di miliki Kabupaten Pandeglang sebagian besar berasal dari dana transfer pusat. Oleh karena itu, setiap daerah harus bisa menggali potensi pendapatan agar PAD Pandeglang bisa terus bertambah.

    “Kondisi keuangan kita terbatas, sementara yang harus dibangun banyak, jadi dalam pelaksanaan pembangunan melihat skala prioritas,” kata Tanto, Kamis (6/7).

    Menurut Tanto, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur bisa dilakukan, apabila kondisi keuangan daerah meningkat. Target PAD tahun ini, kata dia, lebih dari Rp290 miliar dan harus bisa terealisasikan hingga akhir tahun anggaran.

    “Jika PAD meningkat tentu akan berdampak pada peningkatan pembangunan. Makanya kita perlu optimalkan semua potensi yang ada,” ucapnya.

    Tanto mengatakan, selama memimpin di Pandeglang bersama Bupati Irna Narulita, banyak capaian dari program kerja yang sudah terselesaikan. Akan tetapi, masih ada beberapa program kerja yang masih mendapatkan keluhan dari masyarakat, di antaranya mengenai pembangunan infrastruktur jalan.

    “Walaupun kondisi fiskal terbatas, tetapi kita akan terus berupaya agar PAD kita bertambah,” ujarnya.

    Tanto mengatakan, penyebab utama belum terwujudnya pemerataan pembangunan, karena PAD Kabupaten Pandeglang sangat kecil dibandingkan kabupaten/kota lain di Banten.

    “Pembangunan di Pandeglang bisa merata apabila fiskal kita besar. Makanya, butuh proses lama untuk menyelesaikan pembangunan di Pandeglang,” tambahnya.

    Selain keterbatasan anggaran, lanjutnya, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), juga menjadi persoalan penting yang harus diselesaikan. Hal itu karena salah satu kriteria terciptanya pemerataan pembangunan, dilihat dari kesiapan dan ketersediaan SDM.

    “Bukan hanya persoalan infrastruktur saja, SDM juga menjadi perhatian utama. Ada juga di bidang kesehatan, pengoptimalan pelayanan publik, dunia pendidikan, dan hal lainnya,” pungkasnya.

    Tanto meyakini, Pandeglang bisa menjadi daerah maju. Dengan catatan, semua pihak ikut membantu Pemkab Pandeglang dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan.

    “Kita harus bersama-sama kerja dan bekerja sama agar Kabupaten Pandeglang bisa maju. Makanya, semua pihak harus ikut juga mengawasi kegiatan kita, khawatirnya apa yang kita kerjakan diperjalanan menimbulkan persoalan,” tuturnya.

    Wakil Ketua II DPRD Pandeglang, Tb Asep Rafiudin Arief, menyarankan agar semua program kerja pembangunan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Pandeglang dilakukan dengan baik, agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

    “Pemerataan pembangunan, bukan hanya dari infrastruktur saja, tetapi bisa dirasakan masyarakat atau bermanfaat tidak untuk masyarakat hasil pembangunan yang dilakukan itu. Makanya, sangat penting sekali menyusun program kerja yang pro rakyat,” tandasnya. (DZH/BNN)