BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Lelang Jabatan Cilegon Sepi Peminat

    Lelang Jabatan Cilegon Sepi Peminat

    CILEGON, BANPOS – Tujuh hari sejak pendaftaran dibuka pada 27 Juni 2023, seleksi terbuka atau open bidding 9 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon Tahun 2023 masih belum ada satupun pejabat yang mendaftar.

    Seperti diketahui Pemkot Cilegon membuka open bidding 9 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mulai dari tanggal 27 Juni 2023 hingga 10 Juli 2023.

    Kesembilan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang di open bidding yakni Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

    Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon. Kemudian Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon, Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Cilegon, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon.

    Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja pada BKPSDM Kota Cilegon, Dhani Karna Rajasha membenarkan hingga saat ini belum ada peserta yang mendaftar. “Untuk pendaftar, belum. Mungkin sedang persiapkan persyaratannya,” kata Dhani saat ditemui di kantornya, Senin (3/7).

    “Sampai saat ini belum ada satupun peserta yang datang kesini menyerahkan persyaratan secara lengkap,” tambahnya.

    Dikatakan Dhani, meski belum ada pendaftar namun, sejauh ini sudah ada sejumlah pejabat yang melakukan konsultasi untuk mengikuti open bidding. “Yang konsultasi ada sekitar 10 orang lah,” ujarnya.

    Dhani menjelaskan, dari data kepegawaian ada sekitar 130 pejabat yang berpeluang mendaftar. 50 pejabat diantaranya dengan pangkat 3A dan sisanya pangkat 3B. Meski ratusan pejabat tersebut berpeluang namun jika nanti ada yang mendaftar akan diseleksi dengan persyaratan yang berlaku.

    “Kalau kita melihat posisi eselon 3A ada sekitar 50 orang, sementara eselon 3B 80 orang. Tapi kita melihat lagi syarat kepangkatannya sudah memenuhi belum, itu yang belum kita saring secara utuh,” tuturnya.

    Dikatakan Dhani, pihaknya masih menunggu peserta mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran. Ia berharap, open bidding ada yang mendaftar. Jangan sampai open bidding tidak ada peminat.

    “Kita harapannya pendaftar semua aktif, bisa terisi. Jangan sampai nanti ada jabatan yang tidak bisa dilelang karena tidak ada peminatnya. Kita juga mendorong di rapat awal langkah-langkah itu kita siapkan, seperti arahan dari pimpinan, yang memenuhi syarat silakan mendaftar,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Cilegon Maman Mauludin menyatakan jika seleksi JPT Pratama bukan formalitas dan ia membantah adanya calon yang sudah menjadi jagoan kepala daerah atau sering disebut calon pengantin.

    “Lelang jabatan lihat saja nanti, tidak ada calon-calon yang disiapkan, semua berhak mendaftar,” terangnya.(LUK/PBN)

  • Al Minta Contoh Lambatnya Pembangunan

    Al Minta Contoh Lambatnya Pembangunan

    SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten Al Muktabar terlihat gusar dengan tudingan anggota Dewan yang menilai pembangunan di Provinsi Banten merupakan omong kosong.

    Sebagaimana diketahui, kritikan tersebut disampaikan langsung oleh anggota Dewan Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra, Muhammad Nizar dalam sidang Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Tahun 2023 pada Selasa (27/6) lalu.

    Saat diklarifikasi oleh awak media, Al Muktabar nampak tidak terima dan dengan sedikit meninggikan nada bicaranya, Al justru menyanggahnya dengan bertanya balik kepada awak media, menurutnya, pembangunan mana yang belum dilaksanakan oleh Pemprov Banten di tahun ini.

    “Kok tidak ada pembangunan? di mana? Contohnya apa tidak ada? Contoh nya apa? Kan harus kuantitatif, terukur yang mana?,” sergahnya saat ditemui di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten pada Senin (3/7).

    Ia pun lantas menyampaikan serangkaian bukti pembangunan dan pengadaan barang yang dapat menunjang terselenggaranya program pembangunan di Provinsi Banten.

    “Pengadaan alat pertanian sudah ada tuh di Citandu, terus motor untuk pengangkut sampah di DLHK sudah tuh. Serapan anggaran ada kan 32 persen,” imbuhnya.

    Terkait dengan serapan anggaran yang baru mencapai 32 persen, Pj Gubernur Banten itu menilai, upaya tersebut sudah cukup baik.

    Karena secara nasional, Provinsi Banten menempati urutan lima besar sebagai daerah dengan penyerapan anggaran tertinggi.

    “Kita (penyerapan anggaran) di atas nasional ya. Jadi nasional itu rata-rata 30 berapa gitu ya, kita masuk lima besar lah. Kalau tidak salah kemarin sempat terlempar ke nomor 12, kalau tidak salah saya cek,”

    “Tapi itu karena kita belum mengupload pada waktu kita mendistribusikan untuk bagi hasil pajak pada pemerintah daerah,” ucapnya.

    Tidak hanya penyerapan anggaran saja yang menurutnya dinilai sudah optimal, melainkan juga dengan realisasi pendapatan Pemprov Banten juga demikian.

    “Begitu juga pendapatan. Pendapatan juga space nya bagus di 8 persen sampai 10 persen. Jadi kalau belanjanya lebih banyak dari pendapatan kan nanti malah dibilangin ngutang lagi,”

    “Jadi kan harus kita jaga itu kedekatan antara pendapatan dan pembelanjaan. Dan pendapatan harus lebih tinggi, kita kalau tidak salah kemarin itu di 8 persen kalau tidak salah ya, kurang lebih gitu ya jaraknya dan itu ideal sampai 10 persen,” tuturnya.

    Kemudian, menjawab tudingan yang mengatakan bahwa hingga memasuki bulan ketujuh pembangunan di Provinsi Banten terkesan lambat, Al Muktabar merasa yakin jika Pemprov Banten dapat mengejar target pembangunan di Provinsi Banten di sisa bulan tahun ini.

    “Iyakan, bukan sudah mengingat, memang masih cukup waktu untuk pembangunan. Kalau gedung tiga lantaikan sekitar lima bulan kan? Dan memang ideal gitu ya. Saya mempersiapkan instrumen-instrumen administratif untuk biar benar-benar ini bisa bagus, gitu ya,” tandasnya.

    Anggota Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Nizar, menyampaikan bahwa dalam empat tahun terakhir pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten bisa dikatakan tidak membuahkan hasil apapun bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Empat tahun ini nonsense, bahkan yang paling pahit pimpinan, program pembangunan yang mendukung peningkatan ekonomi pemberdayaan masyarakat Banten hari ini pun terhenti,” kata Muhammad Nizar.

    Tidak hanya itu saja, Nizar juga turut menyoroti perihal penyerapan anggaran di tahun ini yang menurutnya masih belum termaksimalkan dengan baik.

    Padahal pelaksanaan anggaran di tahun 2023 ini sudah mulai memasuki semester kedua, namun Pemprov Banten hingga saat ini belum juga mampu menunjukan hasil kerjanya kepada masyarakat.

    “Coba kita lihat, pembangunan tahun 2023 apa yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi? Nonsense, ini sudah akan memasuki bulan ketujuh,” tegasnya.

    Oleh karenanya, anggota Fraksi Partai Gerindra itu berharap, hasil reses kali ini dapat menjadi catatan penting bagi Pemprov Banten untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Untuk itu, ini menjadi beban kita semua. Saya berharap, Sekda yang mewakili Gubernur memberikan solusi terkait persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat bawah,” ucapnya.

    Sementara itu Yeremia Mendrofa selaku anggota Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, berdasarkan hasil resesnya, masih banyak dijumpai sejumlah persoalan yang melingkupi pendidikan di Provinsi Banten.

    Salah satunya adalah seperti pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ini yang dianggapnya penuh dengan masalah. Yeremia menjelaskan dalam pelaksanaannya, banyak dari masyarakat dan pelaksana teknis yang belum memahami secara betul teknis PPDB di tahun ini.

    Tidak cukup sampai di situ, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten itu juga menerangkan, banyak dari masyarakat miskin di Provinsi Banten yang mengaku merasa kesulitan untuk mendaftarkan anaknya bersekolah lewat jalur afirmasi PPDB.

    Padahal secara persyaratan mereka telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti misalnya terdaftar dalam kartu kesejahteraan sosial.

    “Kemudian berikutnya kami menemukan adanya kesulitan warga Banten yang merupakan keluarga tidak mampu baik penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar), PKH, atau kartu kesejahteraan lainnya dan termasuk Jamsos (Jaminan Sosial) bahkan anak yang berkebutuhan khusus yang di wilayah perbatasan, khususnya antara DKI dengan Banten atau Jabar dengan Banten yang mendapatkan kesusahan untuk mendaftarkan di jalur afirmasi oleh keterbatasan aplikasi yang ada,” terangnya.

    Oleh karenanya melihat sejumlah temuannya itu, Yeremia menilai bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini dinilai tidak berpihak pada masyarakat miskin, dan juga tidak dipersiapkan dengan matang.

    “Oleh karena itu bahwa dari temuan yang kami sampaikan pimpinan, sebagai kami yang ada di Komisi V, kami menilai bahwa PPDB Banten sekarang ini tidak berpihak kepada masyarakat miskin,”

    “Dan kemudian bahwa persiapan PPDB kurang matang, sehingga juknis maupun aplikasi yang dibangun yang dibiayai oleh APBD tahun 2023 terkesan tidak dipersiapkan dengan baik,” tuturnya.(MG-01)

  • Gerindra Banten Tunggu Instruksi Pusat

    Gerindra Banten Tunggu Instruksi Pusat

    Setelah wafatnya Desmond J Mahesa, tampuk kepemimpinan Partai Gerindra di Provinsi Banten masih kosong, belum nampak ada sosok yang akan menggantikannya.

    Diketahui kursi jabatan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten tengah mengalami kekosongan, usai Desmond J Mahesa dinyatakan meninggal pada Sabtu (24/6) lalu.

    Mendapati kenyataan tersebut, Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Banten, Andra Soni mengatakan bahwa pihaknya hingga kini belum membahas mengenai sosok pengganti dari Desmond J Mahesa sebagai ketua.

    Ia menjelaskan, terkait dengan masalah itu pihaknya masih menunggu keputusan dari Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Secara kelembagaan personal kita masih berjalan, terkait dengan siapa nanti yang akan ditunjuk oleh ketua umum bapak Prabowo sebagai pimpinan, kita sebagai kader akan mengikuti dan bekerja bersama-sama dengan siapapun yang ditunjuk oleh pak Prabowo,” terangnya saat ditemui di Gedung DPRD Provinsi Banten, Senin (3/7).

    Untuk sementara ini, kursi jabatan Ketua pimpinan daerah masih kosong, hal itu dibuktikan dari posisi Andra Soni yang mengaku masih menjabat sebagai sekretaris pimpinan daerah.

    “Saya masih menjalankan kursi saya sebagai sekretaris, dan kemudian komponen-komponen lain masih kita kerjakan karena kita sedang melakukan perbaikan administrasi bacaleg. Ini berjalan,” ucapnya.

    Kendatipun partainya tengah dalam keadaan berduka, Ketua DPRD Provinsi Banten itu menegaskan, hal tersebut tidak mengganggu kesiapan partainya dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) di tahun 2024 nanti.

    Ia berharap pada perhelatan Pileg 2024 nanti, partainya mampu kembali meraih kemenangan seperti di perhelatan tahun sebelumnya.

    Nantinya setelah berhasil meraih kemenangan dan meraup banyak kursi di Dewan, Andra Soni menerangkan pihaknya akan bersiap untuk menyongsong Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    “Kita berharap ke sana (menang, red), sedang berjuang ke sana dan mudah-mudahan diskusi berikutnya ke Pilkada,” terangnya.

    “Kita pernah menjadi pemenang, tentu upaya kita adalah bisa mempertahankan kemenangan tersebut,” imbuhnya.(MG-01/PBN)

  • Perbaikan Data Pemilu Diminta Tidak Mepet

    Perbaikan Data Pemilu Diminta Tidak Mepet

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang terkait dengan verifikasi administrasi perbaikan bakal calon legislatif (bacaleg) berharap agar para partai politik dapat melakukan perbaikan tersebut secepatnya dan tidak menunggu sampai batas akhir verifikasi perbaikan pada tanggal 9 juli 2023 mendatang.

    Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran menyampaikan, untuk verifikasi administrasi perbaikan bacaleg saat ini masih berlangsung dan hingga saat ini belum ada partai yang melakukan konfirmasi secara langsung ke KPU Kota Serang.

    “Memang kita harus melihat di silon partai mana saja yang sudah melakukan perbaikan. Tapi, secara langsung ke kita (KPU) itu belum ada, yang memang datang langsung ke KPU Kota Serang. Tapi yang konfirmasi beberapa sudah ada dan perbaikan melalui silon pun sudah ada beberapa partai politik,” ujarnya, Senin (3/7)

    Ade mengatakan bahwa pihaknya dalam melakukan pelayanan tersebut di hari libur idul adha pun tetap melakukan pelayanan untuk para partai politik yang hendak berkonsultasi.

    “Makanya petugas kita dari KPU kota Serang, sekarang standby terus di Kantor, termasuk juga di hari libur lebaran Idul Adha kita tidak libur, kita standby di Kantor melayani teman-teman partai politik yang melakukan konsultasi ke kantor.

    Itu memang beberapa teman (parpol) di hari libur datang ke kantor KPU Kota
    Serang,” katanya

    Dalam perbaikan tersebut, Ade berharap agar para partai politik bisa melakukan perbaikan serta konfirmasi kepada pihaknya jauh-jauh hari sebelum batas waktu perbaikan yakni pada tanggal 9 Juli 2023.

    “Harapan kita, teman-teman partai politik untuk melakukan perbaikan ini jangan sudah mepet ke waktu akhir di tanggal 9 Juli 2023. Tapi, sekarang ini, lagi awal-awal bulan ini, mudah-mudahan teman-teman para partai politik juga melakukan konfirmasi ke kita (KPU Kota Serang), mau datangnya hari apa tanggal berapa dan ini kita juga di Kantor mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan administrasi,” jelasnya

    Saat ini, Ade mengatakan, saya komunikasi dengan Pak kasubag, itu belum ada yang konfirmasi tanggal berapa partai politik mau datang ke kantor.

    “Jadi belum ada, tapi kita sudah mengirim surat secara resmi minta konfirmasi ke teman-teman partai politik termasuk kita komunikasi secara telepon, tapi teman-teman partai politik belum ada yang siap untuk langsung datang ke kantor kita,” katanya

    Ia juga menerangkan bahwasannya hal tersebut terjadi kemungkinan karena para partai politik masih dalam tahap mengumpulkan berkas para bacalegnya yang sebelumnya dinyatakan BMS.

    “Karena mereka lagi perbaikan juga. lagi mengumpulkan berkas-berkas yang memang kemarin dinyatakan BMS. Jadi mereka juga sedang mengumpulkan semua berkas bacalegnya,” terangnya.(CR-01/PBN)

  • Dijegal, NasDem Yakin Anies Menang

    Dijegal, NasDem Yakin Anies Menang

    SERANG, BANPOS – Upaya penjegalan Anies Baswedan sebagai salah satu Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Nasdem pada Pilpres 2024 semakin marak. Akan tetapi, maraknya upaya penjegalan tersebut merupakan bukti bahwa Anies Baswedan memiliki potensi untuk dapat memenangkan Pilpres pada 2024 mendatang.

    Hal tersebut diungkapkan Ketua Nasdem Kota Serang, Roni Alfanto, dirinya mengatakan maraknya isu-isu untuk menjegal capres yang diusung oleh partai Nasdem. Menurutnya, hal tersebut menunjukan bahwa Anies Baswedan diyakini pihak lain dapat memenangkan Pilpres 2024.

    “Tambah marak isu penjegalan dan memang tambah marak upaya penjegalan Anies sebagai calon presiden. Itu menunjukkan, ada pihak yang mungkin meyakini Anies ini akan menang,” ujarnya, Senin (3/7)

    Dirinya juga menyampaikan, hal tersebut dilakukan kemungkinan karena adanya pihak-pihak yang memiliki suatu kepentingan yang kemudian mendorong untuk melakukan penjegalan.

    “Ketika menang, kepentingan mereka bisa jadi terganggu. Nah, bisa jadi mereka melakukan hal-hal seperti itu,” ucapnya

    Menurutnya, ini membuktikan bahwa Anies punya potensi menang yang sangat besar, karena kalau dibiarkan khawatir malah betul prediksi mereka bahwa anies ini memang calon kandidat yang akan memenangkan pilpres 2024.

    “Satu-satunya cara, dilakukanlah hal-hal yang tidak baik seperti itu,” ungkapnya
    Roni mengatakan, dalam upaya mengatasi maraknya penjegalan tersebut, pihaknya akan mengantisipasinya dengan menunjukkan data-data yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

    “Kita selalu mengantisipasi hal-hal tersebut dan kita berserah diri kepada Allah SWT, manusia hanya bisa berencana, tetapi takdir Allah itu sudah ditentukan, yang penting kita ikhtiar saja. Ketika Anies difitnah A kita jawab dengan fakta,” katanya

    Seperti contoh, Anies dibilang intoleran, politik identitas tapi dibuktikan apa, mana Anies intolerannya. Bahkan, Anies sempat meresmikan gereja HKBP juga.
    “Artinya, fitnah itu dijawab dengan fakta saja,” jelasnya

    Roni juga mengaku bahwa dirinya yakin dan optimis. Akan tetapi, untuk kekhawatiran tetap ada, pihaknya juga tetap siaga untuk melakukan antisipasi-antisipasi yang dibutuhkan.

    “Tetap disiapkan (antisipasinya-red), tapi kami punya keyakinan, Anies akan terpilih,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Irna Apresiasi Aming Ajen

    Irna Apresiasi Aming Ajen

    Seorang dalang muda asal Kabupaten Pandeglang, Muhamad Armin atau biasa disapa Aming Ajen, akan mengikuti festival wayang di Thailand dan Perancis. Dengan berangkatnya Aming keluar negeri untuk mengikuti festival tersebut mendapat perhatian dari Bupati Pandeglang, Irna Narulita.

    Irna berharap. sosok Aming ini bisa menjadi pelopor bagi kaula muda untuk menggeluti kesenian pewayangan di Kabupaten Pandeglang.

    “Ibu sangat bangga kepada Aming, masih muda tapi talentanya luar biasa menyukai kesenian yang jarang digeluti oleh anak seusianya,” kata Irna saat menerima kunjungan Aming ke Pendopo Pandeglang, Senin (3/7).

    Menurutnya, Aming adalah sosok agen perubahan dalam rangka melestarikan budaya kesenian tradisional dan bisa memperkenalkannya ke luar negeri.

    “Semoga ini mengedukasi, menghibur, warga Thailand, mereka bisa tahu ternyata banyak budaya tradisional menarik di Indonesia dan Pandeglang,” terangnya.
    Oleh karena itu, ia meminta kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar terus mendorong para penggiat seni dan budaya agar menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal.

    “Semoga ada Aming lainnya yang akan go Internasional untuk mengharumkan daerah dengan kearifan lokal,” ungkapnya.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Neneng Nuraeni mengatakan, pihaknya sangat mendukung pengembangan seni pewayangan di Pandeglang.

    Namun, sejauh ini belum ada wadah atau sanggar khusus dalang di Pandeglang.

    “Kalau senimannya ada, jika ada sanggar khusus kita akan bantu promosi dan pembinaan. Mudah-mudahan dalang Aming bisa buat sanggar sendiri, kita bisa bantu dan kolaborasi,” kata Neneng.

    Menurutnya, untuk saat ini memang Aming bergabung di sanggar seni di tasik, karena di Pandeglang belum ada sanggar yang menaungi perdalangan.

    “Jika kedepan Aming ini punya sanggar sendiri, kita akan fasilitasi. Kita punya balai budaya dan punya program ruang publik berkreasi itu bisa dimanfaatkan,” terangnya.

    Sementara itu, dalang muda asal Pandeglang, Aming Ajen yang saat ini masih duduk dibangku kelas 2 SMKN 1 Pandeglang sangat senang di support oleh orang nomor 1 di Pandeglang. Kata Aming, dirinya akan berangkat ke Thailand dan Perancis pada bulan September mendatang.

    “Kita akan berangkat manggung di Paris dulu baru ke Thailand pada bulan November,” katanya.

    Aming mengaku bahwa dirinya bergabung dengan sanggar wayang ajen dari masih berusia 4 tahun yang diasuh oleh ki dalang Wawan Ajen.

    “Insyaallah saya akan fokus, dan saya kedepannya ingin mengembangkan pedalangan ini di Pandeglang,” ujarnya.

    Selain bakat, Aming juga bersekolah di SMKN 1 Pandeglang yang memiliki jurusan seni pertunjukan, sehingga bisa memuluskan jalannya untuk menjadi dalang kondang.

    “Pertama kali manggung usia 6 tahun di Tangerang, dan kebetulan orang tua saya juga dalang. Kami senang kali ini bisa mengharumkan Pandeglang,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Paguyuban KSE Untirta Luncurkan Program Bank Sampah

    Paguyuban KSE Untirta Luncurkan Program Bank Sampah

    SERANG, BANPOS – Mahasiswa yang tergabung dalam Paguyuban KSE Untirta mendirikan bank sampah di Perumahan Banten Indah Permai (BIP dengan nama Cipta Lestari 30.

    Program itu merupakan kolaborasi para mahasiswa dengan emak-emak RW 30 Perumahan BIP.

    Kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu (2/7) kemarin itu dibuka dengan senam pagi yang merupakan rutinitas masyarakat, di lapangan Volly Blok F, RW 30, Perumahan BIP, Kelurahan Unyur, Kota Serang. Usai senam pagi, dilanjutkan dengan peresmian dan sosialisasi bank sampah kepada masyarakat.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri. Hadir pula Camat Serang, Mashudi, didampingi oleh Lurah Unyur, Agus Sulaeman.

    Pada kesempatan itu, Hasan memberikan apresiasi kepada Paguyuban KSE Untirta, yang sudah mendorong terbentuknya bank sampah sebagai salah satu upaya untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kebersihan, terkhususnya bagi masyarakat di Kota Serang.

    “Terima Kasih kepada adik-adik KSE Untirta, bisa membina dan mendidik masyarakat untuk memulai sebuah inovasi. Tentunya ini merupakan salah satu upaya pembangunan (SDM) kita, sebab tempo hari Kota Serang mendapatkan kritik karena dianggap tidak layak untuk menjadi ibu kota provinsi Banten, salah satu faktornya yaitu terkait dengan kebersihan,” ungkapnya.

    Ia juga berharap bank sampah ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan menjaga kebersihan dari rumah. Selain itu, Hasan juga berharap masyarakat dapat manfaat secara ekonomi dari kegiatan ini. Di akhir, ia juga menitipkan pesan bagi para mahasiswa untuk menyebarkan berbagai ide besar, agar penerima manfaatnya bertambah.

    “Dari bank sampah ini, harapannya masyarakat selain diberi edukasi mengenai kebersihan mulai dari rumah terkait dengan pemilahan jenis sampah, mendapatkan pula nilai ekonomis dari bank sampah ini. Kegiatan ini bagus sekali, mantap. Terus sebarkan ide-ide bagus dan ide-ide besar, agar kebermanfaatannya lebih besar lagi,” ucapnya.

    Camat Serang, Mashudi, mengatakan bahwa pihaknya mendukung adanya program bank sampah yang diinisiasi oleh Paguyuban KSE Untirta, dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam mengantisipasi keberadaan sampah.

    “Saya mendukung dengan adanya launching program Bank Sampah Cipta Lestari 30 di komplek BIP ini. Dengan pak lurah, saya sangat mendukung sekali dan kami ucapkan terimakasih kepada warga masyarakat khususnya, dalam usaha mengantisipasi keberadaan sampah di lingkungan ini,” ujarnya.

    Menurut ia, keberadaan sampah di lingkungan Kota Serang ini cukup mengerikan.

    Apalagi dengan adanya sampah-sampah liar di tengah lingkungan masyarakat. Maka dari itu, Mashudi mengatakan bahwa program ini juga sejalan dengan upaya Pemkot Serang terkait dengan penangan sampah.

    “Cukup mengerikan juga melihat sampah-sampah liar yang ada. Harapannya, adanya bank sampah ini tentunya masyarakat ikut mendukung program pemerintah Kota Serang terkait dengan penanganan sampah,” tuturnya.

    Ketua RW 30 BIP, Sumarna, juga mengungkapkan rasa bahagianya atas diresmikannya Bank Sampah Cipta Lestari 30, dan berharap agar program bank sampah ini bisa berjalan sesuai harapan masyarakat dan memberikan output agar pengelolaan sampah yang lebih efektif mulai dari rumah.

    “Saya merasa bahagia dan sangat senang, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebermanfaatan bagi masyarakat di lingkungan RW 30. harapannya kedepan ini bank sampah bisa berjalan sesuai keinginan masyarakat, agar bisa mengelola sampah di lingkungan masing-masing dengan lebih efektif,” katanya.

    Sumarna pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Paguyuban KSE Untirta atas kerja sama dan batuannya kepada masyarakat RW 30.

    “Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan dan kami ucapkan terima kasih kepada Paguyuban KSE Untirta atas kerja sama dan bantuannya,” katanya.

    Ketua Bank Sampah Cipta Lestari 30, Heni, mengungkapkan rasa terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya untuk Paguyuban KSE Untirta yang sudah hadir memberikan kontribusi bagi terciptanya bank sampah di lingkungan RW 30 ini.

    “Saya mengucapkan terimakasih kepada adik-adik mahasiswa dari KSE UNTIRTA yang telah begitu banyak kontribusinya kepada kami, sehingga terciptanya bank sampah cipta lestari 30 di lingkungan kami,” ungkapnya.

    Heni pun berharap program ini menjadi awal yang baik serta secara khusus, program ini dapat meningkatkan taraf ekonomi di lingkungan RW 30.

    “Kami berharap dengan adanya program bank sampah ini bisa menciptakan hal-hal yang lebih baik lagi, khususnya kepada lingkungan kami di RW 30 dan lebih baik pula dari segi penataan ekonomi di bank sampah ini,” tandasnya.

    Ketua Paguyuban KSE Untirta, Muhammad Abdul Aziz, mengungkapkan bahwa program ini merupakan salah satu Program Pemberdayaan Masyarakat dari Yayasan Karya Salemba Empat (KSE) yang mendorong para penerima beasiswanya agar terus aktif terlibat di masyarakat.

    “Tentunya dengan mengusung semangat Sharing, Networking, and Developing, Yayasan KSE mendorong kami sebagai beswan untuk bisa mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

    Ia pun mengungkapkan bahwa pembentukan bank sampah ini merupakan inisiatif Paguyuban KSE Untirta yang disambut dengan baik oleh Ketua RW 30 BIP, yang ternyata butuh pendampingan dan modal untuk pembentukan Kelompok Bank Sampah di lingkungan Perumahan BIP.

    “Iya pada awalnya kami melakukan survei ke berbagai lokasi, lalu ketemulah dengan masyarakat di sini. Alhamdulillah ternyata masyarakat RW 30 BIP pun ingin membentuk Bank Sampah, atas dasar kesamaan visi tersebut maka dibentuklah Bank Sampah Cipta Lestari oleh Pak RW dan para Ibu-ibu disini,” ungkapnya.

    Terakhir, Aziz pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan berharap Bank Sampah Cipta Lestari 30 agar terus bisa berkembang serta menjadi percontohan bagi masyarakat di Kota Serang, bahwa Bank Sampah bisa dikelola oleh masyarakat langsung agar lebih efektif dan efisien.

    “Maka dari itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat BIP terkhusus lingkungan RW 30 dan harapannya Bank Sampah Cipta Lestari 30 terus berkembang dan menjadi pilot project di Kota Serang serta terus mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Kades Cikadu Kapok Transfer Keuangan Desa via Rekening Pribadi

    Kades Cikadu Kapok Transfer Keuangan Desa via Rekening Pribadi

    LEBAK, BANPOS – Dugaan penggunaan rekening pribadi kepala desa untuk transfer keuangan desa, dibenarkan oleh Kepala Desa Cikadu, Aan Rustiawan. Hal itu terungkap dalam audiensi yang dilaksanakan di kantor Dinas PMD Kabupaten Lebak, pekan lalu.

    Audiensi yang diinisiasi oleh Ormas GAIB 212 DPC Kabupaten Lebak itu menyoroti sejumlah hal, mulai dari pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak prioritas seperti aula masyarakat, hingga penggunaan rekening pribadi Kades untuk transfer keuangan desa.

    “Adanya dugaan transfer pembelanjaan barang yang menggunakan rekening pribadi Kepala Desa, sehingga melalui audiensi kemarin, bisa diklarifikasi secara langsung oleh pihak Desa Cikadu,” kata Juru Bicara (Jubir) Ormas GAIB 212 DPC Lebak, Mamik Selamet.

    Menurut Mamik, dari hasil audiensi yang digelar di Kantor Dinas PMD kemarin, masih ada beberapa permasalahan yang perlu penjelasan lebih lanjut, mengingat ada beberapa pihak yang tidak hadir dalam acara tersebut.

    “Kami sebetulnya berharap agar PDTI juga turut hadir, dan BPD juga hadir. Mengingat untuk teknis kegiatan sarpras, tentu PDTI yang lebih memahami, sehingga bisa memberikan penjelasannya secara terperinci, khususnya berkaitan soal anggaran dengan DED dan RAB Fisik, begitu pun soal anggaran dan pengawasan, tentu BPD Desa juga punya kewenangan,” jelasnya.

    Namun demikian, kata Mamik, dalam waktu dekat pihaknya berencana akan menindaklanjuti hasil audiensi tersebut kepada instansi terkait lainnya.

    “Nanti rencananya kita tindaklanjuti kembali hasil audiensi itu. Insyaallah kami akan konsultasikan dengan rekan-rekan di internal kelembagaan, baru hasilnya kita bersurat kembali,” paparnya.

    Sementara itu, terkait pembelanjaan kebutuhan desa yang diduga ditransfer menggunakan rekening pribadi, Kepala Desa (Kades) Cikadu, Kecamatan Cibeber, Aan Rustiawan mengaku kapok soal pembelanjaan itu.

    “Saya kapok ngebelanjain kebutuhan Desa pakai rekening saya pribadi,” ungkap Aan Rustiawan, disela-sela audiensi tersebut. (WDO/DZH)

  • Irna Janji Terus Perjuangkan Honorer

    Irna Janji Terus Perjuangkan Honorer

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, berjanji akan terus memperjuangkan nasib ribuan honorer agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hingga saat ini, masih ada sekitar 7 ribu lebih honorer yang belum diangkat menjadi P3K, dan tersebar di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pandeglang.

    Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya agar para honorer tersebut bisa diangkat menjadi P3K. Salah satunya, dengan terus mengusulkan kebutuhan pegawai kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

    Menurutnya, pada tahun 2022 jumlah honorer di Kabupaten Pandeglang secara keseluruhan sebanyak 9.887 orang, terdiri dari 6.363 honorer di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora), kemudian 1.749 di Dinas Kesehatan (Dinkes), Puskesmas, Rumah Sakit, dan beberapa OPD lainnya.

    “Jumlahnya berkurang, karena tahun 2022 kita dapatkan formasi P3K sebanyak 2.398 orang. Itu untuk formasi P3K guru 1.900, tenaga kesehatan 427, dan teknis 71 orang,” kata Irna, Minggu (2/7).

    Dijelaskannya, jumlah honorer yang terbanyak ada di Dindikpora Kabupaten Pandeglang. Secara keseluruhan, Pemkab sudah mengusulkan sebanyak 5.500 P3K formasi guru. Akan tetapi, Pemerintah Pusat baru bisa merealisasi sebanyak 3.745 orang P3K guru di Kabupaten Pandeglang.

    “Masih ada 4.000 honorer guru belum diangkat. Nah ini akan kita kejar, akan kita perjuangkan agar kedepan bisa menjadi P3K. Makanya, kita terus komunikasikan dengan Pemerintah Pusat agar bisa dilakukan pengangkatan maupun seleksi,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Forum Honorer Tenaga Teknis Kabupaten Pandeglang, Yosef Gumilar mengatakan, pihaknya berharap agar Pemerintah Pusat bisa memberikan formasi lebih banyak untuk tenaga teknis. Pasalnya, banyak honorer teknis yang ingin diangkat menjadi pegawai.
    “Harapan kita agar kedepan, jumlah P3K teknis lebih banyak,” katanya.

    Ia mengaku bahwa pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi secara langsung ke Jakarta, agar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mendengar langsung keluhan dari para tenaga honorer.

    “Iya kita akan aksi ke Jakarta, bersama teman-teman yang lain. Agar keluhan kita supaya diangkat menjadi pegawai, bisa didengar,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • YPUI Ajak Siswa Memahami Fungsi Ekosistem Mangrove

    YPUI Ajak Siswa Memahami Fungsi Ekosistem Mangrove

    PANDEGLANG, BANPOS – Relawan yang tergabung dalam Yayasan Planet Urgensi Indonesia (YPUI) mengajak siswa dan siswi tingkat Sekolah Dasar (SD) untuk mengenal serta memahami fungsi dari ekosistem mangrove yang sangat penting untuk kehidupan manusia pada masa mendatang.

    Untuk mengkampanyekan hal tersebut, YPUI telah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah diantaranya SDN 04 Citeureup, SDN Kalanganyar 01, SDN Teluk 01, SDN Labuan 03, Kecamatan Labuan, SDN Mekarsari 02, Kecamatan Panimbang, dan SDN Perdana 03, Kecamatan Sukaresmi dan akan dilanjutkan di 8 8 sekolah tingkat SD, SMP dan SMA.

    Koordinator Projek Reforestasi Mangrove YPUI, Mulyono mengatakan, kunjungan untuk kampanye lingkungan ke sekolah atau school visit ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menyambut hari mangrove dunia atau Internasional Mangrove Day yang diperingati setiap tanggal 26 Juli.

    “Kegiatan kunjungan ke sekolah ini, dalam rangka mengenalkan serta memberi pemahaman kepada siswa dan siswi tingkat sekolah dasar tentang pentingnya ekosistem mangrove untuk kehidupan manusia dimasa mendatang,” kata Mulyono beberapa waktu lalu.

    Dijelaskannya, selain melakukan penyadartahuan tentang manfaat serta fungsi dari tanaman mangrove, YPUI di tahun 2023 ini akan melaksanakan program rehabilitasi ekosistem pesisir dengan melakukan penanaman mangrove di berbagai lokasi di Kabupaten Pandeglang, salah satunya di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

    “Selain penyadartahuan tentang Lingkungan, Melalui Proyek MERCI, YPUI pada tahun 2023 akan melakukan penanaman sebanyak 200.000 tanaman mangrove dan tanaman pantai di berbagai lokasi di Kabupaten Pandeglang di Kawasan TNUK dan diluar Kawasan TNUK sebagai langkah rehabilitasi ekosistem pantai yang rusak akibat tsunami Selat Sunda yang terjadi pada akhir 2018 lalu,” jelasnya.

    Sementara itu, Alfin seorang Guru di SDN 3 Labuan sangat mengapresiasi dengan YPUI yang telah memberikan sosialisasi pengenalan mangrove kepada anak didiknya beberapa waktu lalu, karena menurutnya generasi muda harus diberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga lingkungan untuk kehidupan dimasa mendatang.

    “Kami juga berharap sosialisasi ini bisa terus dilakukan, bahkan kami dari SDN 3 Labuan siap jika diajak untuk praktek langsung untuk melakukan penanaman mangrove, agar para siswa-siswi kami tertanam rasa cinta terhadap alam sekitar,” katanya.

    Untuk diketahui, YPUI pada tahun 2023 merencanakan mengunjungi 14 sekolah dari SD hingga SMA untuk tujuan meningkatkan kesadaran anak-anak usia dini untuk cinta terhadap lingkungan dan secara khusus ekosistem mangrove yang memiliki manfaat besar bagi lingkungan dan kehidupan manusia.(dhe/pbn)