BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • 3 Kelurahan di Kota Serang Blankspot

    3 Kelurahan di Kota Serang Blankspot

    SERANG, BANPOS – Menjelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang mencatat masih terdapat sebanyak tiga kelurahan yang hingga saat ini blank spot.

    Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran mengatakan Kota Serang, hingga saat ini masih memiliki sebanyak tiga kelurahan yang masuk kategori blank spot atau daerah belum teraliri jaringan internet, padahal hal itu diperlukan pada saat pelaksanaan dan tahapan Pemilu Serentak.
    “Untuk Kota Serang kurang lebih ada sebanyak tiga Kelurahan yang masuk katagori blank spot,” katanya, minggu (2/7)

    Dirinya juga menerangkan tiga kelurahan tersebut terdapat di dua Kecamatan berbeda di Kota Serang, yakni di Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Kasemen.

    “Untuk yang blank spot itu ada di Kecamatan Taktakan yaitu Kelurahan Cibendung serta Kelurahan Sayar dan Kecamatan Kasemen yakni di Kelurahan Terumbu. Tapi, tidak semua TPS di tiga kelurahan itu blank spot,” terangnya

    Divisi Teknis KPU Kota Serang, Firli Murdiat Mabruri juga menjelaskan bahwasanya di Kota Serang masih memiliki daerah yang masuk kategori blank spot.

    “Kelurahan yang dipantau itu Cibendung sama Sayar di kecamatan Taktakan, lalu Terumbu di Kecamatan Kasemen. Itu ada beberapa titik yang blank spot.Jadi tiga daerah itu kalau yang lain aman,” jelasnya.

    Kemudian, Ia juga menyampaikan untuk tiga kelurahan yang masih terdapat titik-titik blank spot tersebut, dirinya memprediksi bahwa tidak sampai lebih dari 20 TPS yang menjadi titik blank spot di Kota Serang.

    “Kita prediksi mudah-mudahan tidak lebih dari 20 TPS yang blank spot di tiga kelurahan itu,” ucapnya.
    Firli mengatakan, kalau dibandingkan dengan kota kabupaten lain, Kota Serang tidak begitu banyak blank spotnya kecuali Kota Tangerang dan Tangerang Selatan yang sudah tidan ada titik blank spot.

    “Jadi kalau yang tidak ada blank spotnya itu cuma kota Tangerang dan Tangsel. Cilegon pun masih ada. Tapi memang tidak sampai 5 TPS dan ini menjadi perhatian. Kalau SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi).jadi, tentu tiga kelurahan ini harus dipantau,” katanya.

    Dalam menyikapi hal tersebut, Firli menyampaikan siasat yang dapat digunakan oleh para petugas KPPS guna meng-upload hasil dari perhitungan yang ada di KPPS tersebut pada SIREKAP.

    “Nanti siasatnya, kalau belajar dari 2020 kemarin, yang blank spot itu mereka foto dulu (formulir yang harus diupload di SIREKAP). Lalu, cari lokasi dengan adanya sinyal, baru diupload dan fotonya dikirim ke KPU,” ujarnya

    Firli juga mengatakan selain siasat tersebut, dirinya juga mengaku meminta bantuan kepada pemerintah daerah guna bisa membantu menyalurkan perangkat jaringan ke daerah tersebut.

    “Kita tentu minta bantuan pemda untuk bisa menyalurkan perangkat-perangkat jaringan ke daerah itu. Tapi juga ini soal anggaran dan lain-lain. Kalau swadaya,artinya kami berterimakasih pada teman-teman KPPS-nya itu. Tapi, kalau pakai perangkat yang lain, itu kan harus dibeli, sedangkan kita harus memfasilitasi seperti mesin print untuk fotocopy form yang dibutuhkan. Jadi kalau ini dikasih modem yang lainnya pun pasti menginginkannya. Jadi nanti kita cek provider apa yang layak untuk di tiga daerah tersebut,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Kunjungi Museum Multatuli, Adian: Lebak Pernah Merubah Dunia

    Kunjungi Museum Multatuli, Adian: Lebak Pernah Merubah Dunia

    LEBAK, BANPOS – Bumi Multatuli, sebutan lain dari Lebak, disebut merupakan salah satu daerah yang pernah merubah dunia dari segi pemikiran. Hal itu karena Lebak lah yang membuat Douwes Dekker atau Multatuli, menuliskan bukunya yakni Max Havelaar, yang menjadi pemicu gerakan anti kolonialisme nasional.

    Demikian disampaikan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Yunus Yusak Napitupulu atau lebih di kenal sebagai Adian Napitupulu, saat datang mengunjungi Museum Multatuli di Kabupaten Lebak pada Sabtu (1/6).

    Adian yang juga Anggota DPR RI tersebut hadir didampingi oleh Sejarawan Nasional asal Lebak, Bonnie Triyana, juga Ketua DPD Provinsi Banten yang juga Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, serta rombongan dari Pospera Kabupaten Lebak.

    Dalam kunjungan tersebut, Adian dipandu langsung oleh Bonnie sedari awal hingga keluar ruang Museum. Pada sesi wawancara, Adian mengaku terkejut dengan kekayaan sejarah yang berada di Kabupaten Lebak, terutama yang tersimpan dan dilakukan oleh Douwes Dekker atau Multatuli.

    “Ini benar-benar luar biasa. Kekayaan sejarah yang dimiliki disini membuktikan bahwa Lebak pernah merubah dunia. Bukan dalam hal material ya, namun pemikiran,” ujar Adian kepada wartawan dihalaman Museum Multatuli.

    Adian menjelaskan bahwa rekam sejarah yang berada di Museum Multatuli harus terus dipertahankan, dilestarikan serta disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kolonialisme itu mengerikan.

    “Bukan tidak mungkin kolonialisme ini hadir kembali di era sekarang dengan wajah baru. Maka dari itu, beruntungnya Lebak atau bahkan Banten memiliki sosok sejarawan muda seperti Bonnie untuk merawat sejarah yang ada,” jelasnya.

    Ia menerangkan, saat ini Indonesia butuh politisi muda yang tidak menampilkan banyak gaya dengan pakaian yang mahal. Tapi Indonesia membutuhkan sosok politisi muda yang memiliki pemikiran dan kepedulian terhadap rakyat serta kemajuan daerah.

    Lanjut Adian, perlu sosok yang mengerti sejarah dalam tubuh lembaga wakil rakyat untuk melihat Indonesia Lebih baik 25 tahun ke depan.
    “Yang dipilih bukan hanya namanya, tapi perilakunya. Kenapa kita harus mendukung caleg muda? Karena dia (Bonnie) mengerti sejarah, karena kita ingin melihat Indonesia 25 tahun ke depan menjadi lebih baik,” tandasnya.

    Sementara itu, Bonnie Triyana memaparkan, semangat dan perjuangan dari tokoh-tokoh di dalam Museum Multatuli harus diabadikan dalam bingkai keberpihakan terhadap rakyat.

    “Semangat ini yang kita abadikan dan disematkan menjadi nama museum,” singkatnya yang juga Calon Anggota DPR RI Dapil Banten 1. (MYU/DZH)

  • Jalan Nasional Tidak Terawat, Rusak dan Berlubang

    Jalan Nasional Tidak Terawat, Rusak dan Berlubang

    PANDEGLANG, BANPOS – Jalur Wisata jalan Nasional, Jendral Ahmad Yani atau ruas jalan Labuan–Caringin di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, rusak dan belum dilakukan perbaikan sejak dua tahun terakhir. Dengan kondisi tersebut, masyarakat atau pengguna jalan mengeluh, karena akses jalan terganggu dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

    Tokoh masyarakat Labuan, Andri Yoga Permana mengatakan, sejak tahun 2021 lalu, jalan tersebut mengalami kerusakan dan belum dilakukan perbaikan. Padahal, setiap hari banyak kendaraan melintasi jalan tersebut.

    “Belum pernah dibenerin, semakin lama rusaknya tambah parah,” kata Andri kepada wartawan, Minggu (2/7).

    Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu sempat terjadi kecelakaan akibat kerusakan jalan tersebut. Oleh karena itu, kerusakan jalan tersebut harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas.

    “Awal Maret kemarin, malam-malam ada motor yang jatuh karena kena lubang jalan. Nah ini harus diperhatikan juga supaya enggak ada kecelakaan lagi,” jelasnya.

    Menurutnya, ruas jalan tersebut merupakan akses utama kendaraan, terutama kendaraan besar. Oleh karena itu, pembangunan jalan harus berkualitas agar tidak mudah mengalami kerusakan.

    “Pembangunannya jangan asal selesai, karena kalau seperti itu, pasti akan mudah rusak. Jadi harus berkualitas membangun jalannya,” ujarnya.

    Warga Labuan lainnya, Adi Yahya meminta agar kerusakan jalan tersebut segera mendapat perhatian dan dilakukan perbaikan. Pasalnya, aktivitas diruas jalan itu sangat ramai.

    “Harus segera diperbaiki, aneh juga jalan ramai tapi tak kunjung ada perbaikan,” keluhnya.
    Terpisah sebelumnya, pelaksanaan pembangunan Jalan Nasional yang
    menghubungkan antara Serang, Cikande, dan Rangkasbitung dinilai oleh Koalisi
    Masyarakat Madani untuk Banten Bersih tidak dilakukan dengan perencanaan yang
    matang dan transparan.

    Berdasarkan hasil pantauan di lapangan oleh Koordinator Koalisi Masyarakat Madani untuk Banten Bersih Samsul mengungkapkan, ada beberapa temuan yang berhasil diperolehnya terhadap pelaksanaan pembangunan jalan tersebut.

    Seperti misal, ada sejumlah drainase jalan yang dibangun di ruas jalan tersebut,
    namun tidak saling terhubung. Bahkan tidak sedikit pula kini kondisinya telah
    tertimbun oleh tumpukan tanah. Akibatnya saluran drainase di ruas Jalan Nasional
    itu, tidak dapat berfungsi dengan baik.

    ”Kronologisnya itu jalan yang di Cikande Asem yang dikerjakan oleh Balai Pelaksana
    Jalan Nasional (BPJN) itu, terutama unit-unit saluran itu sudah banyak tertimbun
    tanah, jadi sudah banyak yang rusak. Kedua, ada sistem pas depan sekolahan SD 1
    Cikande itu terputus. Jadi tidak akan berfungsi, jadi sistemnya tidak ada gunanya,”
    terangnya kepada BANPOS.(MG-01/dhe/PBN)

  • BERKAH IDUL KURBAN

    BERKAH IDUL KURBAN

    BARU saja kita semua melewati Hari Raya Idul Adha, atau yang biasa disebut lebaran haji atau sebagian dari kita menyebutnya Hari Raya Idul Kurban yang jatuh pada 10 Dzulhijah kemarin. Hari Raya Idul Adha sendiri sejatinya merupakan dirayakan dalam rangka memperingati peristiwa Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Ismail sebai wujud kepatuhan terhadap Allah SWT.

    Di Banten sendiri, gegap gempitan perayaan Idul Kurban sudah terasa sejak calon jamaah haji di tanah air mulai berangkat ke tanah suci Mekah. Disaat itu pula, sebagian dari pengusaha dadakan hewan kurban sudah mulai menjajakan dan memamerkan barang dagangannya berupa domba, kambing, sapi hingga kerbau.

    Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2000-an, dimana saya sendiri selaku penulis mengalami hal serupa saat almarhum ayah saya menjadi pedagang hewan kurban dadakan di kala itu. Makin, tahun, makin ramai pedagang serta pembelinya. Tak kurang dari Terlebih lagi, kondisi ekonomi masyarakat sudah mulai setelah beberapa tahun sebelumnya dihajar pandemi.

    Saya juga masih ingat pepatah orang tua dahulu yang menyatakan, berapapun jumlah hewan kurban yang dijual. Ketika memasuki hari H, tidak ada kata tidak habis. Tadinya saya seolah tak peduli dengan kata-kata ini, tetapi saat saya mencoba bertanya ke beberapa pedagang. Memang betul, jika hewan kurban yang mereka jual sudah habis terjual. Kalaupun masih ada hewan yang dipajang di lapak. Itu sudah ada pembelinya, tinggal menunggu untuk diantarkan atau diambil sendiri oleh pembeli.

    Misalnya untuk warga Ciruas dan sekitaranya, mengenal Haji Satibi sebagai pedagang hewan kurban. Ia meniti karir sebagai penjual hewan ternak di bilangan pasar ciruas dan kalodran. Melalui momen Idul Kurban nasibnya melompat menjadi konglomerat hewan kurban dan segala jenis kebutuhan pertanian. Karena sekali musim, ia mampu menjual hingga ratusan ekor hewan kurban, baik domba, sapi maupun kerbau.

    Pedagang lainnya di kawasan Carenang, Kabupaten Serang, M. Hadi misalnya sudah beberapa tahun ini ia belajar membuka lapak hewan kurban di kawasan tersebut. Ia mengaku tidak pernah mengalami hewan kurban yang tidak laku. Karena meski sudah memasuki Idul Adha, masih ada dua hari tasyrik lainnya untuk proses penyembelihan hewan kurban. Ia bersyukur tahun ini ada peningkatan penjualan meski belum banyak.

    Saya sendiri optimis akan geliat ekonomi dari berkah Idul Adha semakin tahun akan semakin lebih baik. Terlebih lagi, masih ada perkampungan-perkampungan di Banten yang belum ada aktivitas penyembelihan hewan kurban. Meski demikian, diperlukan dorongan alim ulama atau pihak-pihak terkait untuk mendorong dan membiasakan titik-titik kampung yang belum terbiasa dengan penyembelihan hewan kurban. (*)

  • Pemilih Disabilitas Meningkat

    Pemilih Disabilitas Meningkat

    SERANG, BANPOS – Pemilih disabilitas di Kota Serang alami peningkatan yang cukup signifikan. Tak tanggung-tanggung, peningkatan tersebut mencapai 1.481 pemilih dari pemilu sebelumnya pada tahun 2019 kurang dari 500 pemilih disabilitas.

    Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran, dari catatan KPU Kota Serang ada sebanyak 1.481 penyandang disabilitas di Kota Serang yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024.

    “Untuk pemilih disabilitas untuk pemilu 2024 itu ada sebanyak 1.481 pemilih disabilitas yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Serang,” ujarnya, minggu (2/7)

    Ade juga menyampaikan bahwasannya jumlah pemilih disabilitas yang ada di Kota Serang alami peningkatan yang cukup signifikan dari pemilu sebelumnya pada tahun 2019.

    ”Sebelumnya itu pada pemilu 2019 kurang dari 500 pemilih, kurang lebih sehanyak 440 pemilih disabilitas,” ucapnya.
    Dirinya juga menjelaskan, pemilih disabilitas itu terdiri dari berbagai macam disabilitas. Baik itu disabilitas fisik, mental sampai dengan disabilitas sensorik.

    “Disabilitas fisik 636 orang, disabilitas intelektual 92 orang, disabilitas mental 321 orang. Serta disabilitas sensorik wicara 194 orang, disabilitas sensorik rungu 75 orang dan sensorik netra mencapai 163 orang,” jelasnya

    Selain itu, Ade juga mengatakan, dalam pelaksanaan pemilu, KPU Kota Serang akan menyiapkan sejumlah strategi untuk menjamin hak pilih penyandang disabilitas, salah satu diantaranya menyiapkan alat bantu untuk para pemilih disabilitas tersebut.

    “Kalau yang tidak bisa melihat, seperti biasa kita siapkan surat suara yang menggunakan braille, kalau yang tidak bisa jalan menggunakan kursi roda,” katanya

    Ia juga menerangkan saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terkait TPS yang memerlukan alat bantu untuk para pemilih disabilitas tersebut.

    “Untuk perlakuannya sama seperti pemilu sebelumnya. Dan saat ini kita juga sedang mendata TPS mana saja yang ada pemilih disabilitas untuk nanti kita siapkan alat bantunya disesuaikan dengan disabilitas apa yang ada di TPS tersebut,” terangnya

    Ade juga mengaku untuk para penyandang disabilitas, pihaknya juga akan tetap memprioritaskan para pemilih tersebut, karena mereka pun memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.

    “Cukup banyak pemilih disabilitas ini. Tetap, kita akan prioritaskan untuk para pemilih disabilitas ini,” tandasnya (CR-01)

  • BTNUK Rawan Dijadikan Lokasi Pengeboman Ikan

    BTNUK Rawan Dijadikan Lokasi Pengeboman Ikan

    PANDEGLANG, BANPOS – Zona bahari Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) yang ada di perairan Pulau Peucang dan Pulau Handeuleum di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, rawan dijadikan lokasi pengeboman ikan.

    Humas BTNUK, Andri Firmansyah membenarkan bahwa wilayah konservasi TNUK khususnya kawasan perairan sekitar Pulau Peucang dan Pulau Handeuleum, kerap dijadikan lokasi pengeboman ikan oleh oknum nelayan.

    “Iya, beberapa waktu lalu sempat kita amankan pelaku pengeboman ikan, diperiaran Pulau Peucang,” kata Andri kepada wartawan, Sabtu (1/7).

    Ia menegaskan bahwa kawasan perairan Pulau Peucang dan Pulau Handeuleum, masuk kedalam zona bahari wilayah konservasi BTNUK. Oleh karena itu, aktivitas yang mengganggu atau merusak ekosistem dikawasan tersebut tidak dibenarkan.

    “Nggak boleh ada aktivitas membahayakan, apalagi sampai melempar bom ikan,” tegasnya.

    Oleh karena itu, persoalan tersebut sudah dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dan para pelakunya sudah ditangkap dan dipenjara.

    “Kasusnya sudah ditangani polisi, dan sudah masuk ke penjara juga pelakunya. Kita selalu sampaikan, apabila ada indikasi pelanggaran agar bisa segera diselesaikan,” ungkapnya.

    Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Pulau Handeuleum Kawasan BTNUK, Ujang Acep mengatakan, pihaknya selalu melakukan patroli setiap hari di kawasan zona bahari tersebut, untuk memastikan tidak ada kegiatan yang mengancam ekosistem laut. Namun, pada saat melakukan patroli, para pelaku kerap melarikan diri dan bersembunyi.

    “Patroli pasti kami lakukan. Cuma memang ketika kita patroli, mereka segera sembunyi. Kadang kita kejar-kejaran dengan pelaku. Jadi mereka itu beraksi saat kita tidak ada,” katanya.

    Dijelaskannya, para pelaku biasanya menggunakan perahu kayu saat melakukan aksinya, dan memisahkan diri dengan nelayan lain sesaat sebelum melakukan aksinya.

    “Nggak bareng sama nelayan, mereka pisah. Para pelaku biasanya membuang bom di terumbu karang yang banyak ikannya. Nah itu kan merusak,” jelasnya.

    Dalam kasus tersebut, ada sekitar lima pelaku bom ikan yang sudah diamankan, dan diserahkan ke APH. Kelima pelaku itu, merupakan warga Lampung yang mencari ikan di Selat Sunda.

    “Semuanya dari Sumatera, nggak ada nelayan pribuminya,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Adian Sebut Jokowi Dukung Ganjar

    Adian Sebut Jokowi Dukung Ganjar

    LEBAK, BANPOS – Kontestasi dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024 mendatang kian memanas, berbagai pihak mulai saling mencoba menggaet hingga mengharapkan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkemuka.

    Bahkan, sosok yang kini menjabat sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo atau sering disapa Jokowi pun disebut memiliki keuntungan lebih bagi calon Presiden mendatang jika memiliki dukungan darinya.

    Politisi PDIP, Adian Napitupulu menyebut, Presiden Joko Widodo memiliki dukungan penuh terhadap salah satu Calon Presiden (Capres) dari Partai yang sama dengan dirinya yakni PDIP.

    “Secara pribadi, siapa yang beliau (Jokowi) dukung nanti? Beliau bicara langsung ke saya bahwa (menduku) ke Ganjar,” kata Adian saat di wawancara seusai melakukan kunjungan ke Museum Multatuli, Sabtu (1/6).

    Adian menjelaskan, Jokowi akan menunggu masa yang tepat untuk ikut mengkampanyekan Ganjar sebagai calon Presiden ketika cuti Presiden diambil.

    “Undang-Undang Pemilu itu memungkinkan Presiden menjadi bagian dari tim kampanye bahkan berkampanye kalau dia cuti,” tandasnya.
    Sementara itu, Ketua DPD PDIP Provinsi Banten, Ade Sumardi mengatakan, untuk wilayah Banten dirinya memasang target lebih dari 50 persen suara untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden.

    “Target menang, di atas 50 persen untuk seluruh wilayah Banten,” singkat Wakil Bupati Lebak tersebut.(MYU/PBN)

  • Dewan Sebut Pembangunan di Banten Omong Kosong

    Dewan Sebut Pembangunan di Banten Omong Kosong

    SERANG, BANPOS – Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam empat tahun terakhir menuai sorotan, lantaran dianggap belum mampu memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat di Provinsi Banten.

    Bahkan Pemprov Banten juga dinilai lamban dalam melaksanakan program pembangunan, sebab hingga memasuki semester kedua tahun ini Pemprov Banten belum juga mampu menunjukan hasil pembangunannya kepada masyarakat.

    Penilaian itu diungkapkan langsung oleh sejumlah anggota Dewan Provinsi Banten saat Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Tahun 2023 yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Banten pada Selasa (27/6) kemarin.

    Anggota Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Nizar, menyampaikan bahwa dalam empat tahun terakhir pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten bisa dikatakan tidak membuahkan hasil apapun bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Empat tahun ini nonsense, bahkan yang paling pahit pimpinan, program pembangunan yang mendukung peningkatan ekonomi pemberdayaan masyarakat Banten hari ini pun terhenti,” kata Muhammad Nizar.

    Tidak hanya itu saja, Nizar juga turut menyoroti perihal penyerapan anggaran di tahun ini yang menurutnya masih belum termaksimalkan dengan baik.

    Padahal pelaksanaan anggaran di tahun 2023 ini sudah mulai memasuki semester kedua, namun Pemprov Banten hingga saat ini belum juga mampu menunjukan hasil kerjanya kepada masyarakat.

    “Coba kita lihat, pembangunan tahun 2023 apa yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi? Nonsense, ini sudah akan memasuki bulan ketujuh,” tegasnya.

    Oleh karenanya, anggota Fraksi Partai Gerindra itu berharap, hasil reses kali ini dapat menjadi catatan penting bagi Pemprov Banten untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Untuk itu, ini menjadi beban kita semua. Saya berharap, Sekda yang mewakili Gubernur memberikan solusi terkait persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat bawah,” ucapnya.

    Sementara itu Yeremia Mendrofa selaku anggota Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, berdasarkan hasil resesnya, masih banyak dijumpai sejumlah persoalan yang melingkupi pendidikan di Provinsi Banten.

    Salah satunya adalah seperti pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ini yang dianggapnya penuh dengan masalah. Yeremia menjelaskan dalam pelaksanaannya, banyak dari masyarakat dan pelaksana teknis yang belum memahami secara betul teknis PPDB di tahun ini.

    Tidak cukup sampai di situ, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten itu juga menerangkan, banyak dari masyarakat miskin di Provinsi Banten yang mengaku merasa kesulitan untuk mendaftarkan anaknya bersekolah lewat jalur afirmasi PPDB.

    Padahal secara persyaratan mereka telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti misalnya terdaftar dalam kartu kesejahteraan sosial.

    “Kemudian berikutnya kami menemukan adanya kesulitan warga Banten yang merupakan keluarga tidak mampu baik penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar), PKH, atau kartu kesejahteraan lainnya dan termasuk Jamsos (Jaminan Sosial) bahkan anak yang berkebutuhan khusus yang di wilayah perbatasan, khususnya antara DKI dengan Banten atau Jabar dengan Banten yang mendapatkan kesusahan untuk mendaftarkan di jalur afirmasi oleh keterbatasan aplikasi yang ada,” terangnya.

    Oleh karenanya melihat sejumlah temuannya itu, Yeremia menilai bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini dinilai tidak berpihak pada masyarakat miskin, dan juga tidak dipersiapkan dengan matang.

    “Oleh karena itu bahwa dari temuan yang kami sampaikan pimpinan, sebagai kami yang ada di Komisi V, kami menilai bahwa PPDB Banten sekarang ini tidak berpihak kepada masyarakat miskin,”
    “Dan kemudian bahwa persiapan PPDB kurang matang, sehingga juknis maupun aplikasi yang dibangun yang dibiayai oleh APBD tahun 2023 terkesan tidak dipersiapkan dengan baik,” tuturnya.

    Menanggapi sejumlah masukan tersebut, Plh Sekda Provinsi Banten Virgojanti yang hadir menggantikan Pj Gubernur Banten dalam Rapat Paripurna itu, mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk mensinergikan sejumlah masukan tersebut ke dalam perencanaan program pembangunan di tahun 2024 nanti.

    “Nanti kita akan sinergikan berbagai masukan kegiatan, karenakan tentunya kami juga sudah mengawali dengan proses Musrembang, dari DPRD juga sudah berkunjung ke masing-masing Dapil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa sama-sama selaras dengan usulan dari masyarakat,” katanya.

    “Dan insyaallah akan segera kita tindak lanjuti dan nanti saya dengan jajaran di panitia anggaran pemerintah daerah juga akan melihat, menyisir kembali apa yang tadi sudah disampaikan. Tentunya akan menjadi suatu bahan perbaikan dan juga untuk perencanaan pelaksanaan APBD tahun 2024,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Pinter-pinteran Kades ‘Kuasai’ Laut

    Pinter-pinteran Kades ‘Kuasai’ Laut

    SERANG, BANPOS – Permasalahan dugaan reklamasi yang terjadi di Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, diklaim telah selesai setelah adanya pertemuan antara mantan Kepala Desa Mahyaya, perangkat Desa Pedaleman, dan sejumlah pihak lainnya yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan Tanara pada Selasa (27/6) lalu.

    Di sisi lain, terungkap bahwa Mahyaya pada saat menjabat sebagai Kepala Desa, mengeluarkan 25 izin garap atas nama warga Desa Pedaleman dengan akumulasi seluas 50 hektar di atas pesisir laut, yang nantinya izin garap tersebut dikuasai oleh dirinya sendiri.

    Berdasarkan informasi, hasil pertemuan yang dilaksanakan pada 27 Juni lalu, diketahui bahwa Mahyaya selaku pihak yang melakukan pematokan laut untuk reklamasi, tidak mengantongi izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, selaku pihak yang berwenang atas laut mulai dari 0 hingga 12 mil.

    Sehingga berdasarkan pertemuan itu, Mahyaya atau yang kerap dipanggil Lurah Yaya, diminta untuk segera menyelesaikan permasalahan izin tersebut, sebelum melaksanakan pekerjaan yang dia klaim untuk membuat tambak.

    BANPOS mencoba mengonfirmasi kepada sejumlah pihak yang terkait dalam pertemuan itu, pada Sabtu (1/7). Saat mengonfirmasi Camat Tanara, Farid Anwar, melalui sambungan telepon, ia tidak memberikan respon. Sementara melalui pesan WhatsApp, Farid Anwar mengatakan bahwa lebih baik bertemu langsung untuk mengonfirmasi terkait dengan pertemuan itu, agar lebih leluasa.

    Sedangkan Kepala Desa Pedaleman, Sad’i, saat dikonfirmasi pun meminta BANPOS untuk bertemu secara langsung di kantor Desa Pedaleman. Hal itu agar penjelasan mengenai hasil pertemuan itu dapat lebih mudah dijelaskan. Adapun DKP Provinsi Banten saat dikonfirmasi, hingga saat ini tidak memberikan respon.

    Pada waktu yang sama, BANPOS berhasil mengonfirmasi mantan Kepala Desa Pedaleman, Mahyaya. Dalam konfirmasi tersebut, Mahyaya mengatakan bahwa berdasarkan pertemuan tersebut, semua permasalahan yang terjadi disebut telah selesai.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa informasi yang beredar di publik tidaklah benar. Sebab, terdapat informasi yang dia sebut dilebih-lebihkan, seperti patok yang dikabarkan sepanjang satu hingga dua kilometer. Padahal menurutnya, patok tersebut hanya sepanjang 400 meter saja.

    “Jadi itu saya bantah semua, dan hasilnya diterima dengan baik. Beres lah intinya itu. Luasnya kurang lebih 30 hektar, 50 hektar itu luas garapannya, yang baru dibikin kurang lebih 30 hektar,” ujar Mahyaya.

    Terkait dengan perizinan, Mahyaya mengatakan bahwa saat ini pihak DKP Provinsi Banten akan membuat izin, terkait dengan pekerjaan yang saat ini tengah dirinya lakukan. Namun, ia membantah bahwa dirinya tidak mengantongi izin dalam pelaksanaan pematokan laut yang sebelumnya telah dilakukan.

    “Sebenarnya bukan tanpa izin. Itukan izin garapan dari kepala desa yang lama, saya sendiri. Kan ada surat garapnya itu satu persatu,” tuturnya.

    Saat ditanya terkait dengan mengapa izin garap yang dikeluarkan atas nama 25 warga namun penguasaannya dipegang oleh dirinya, Mahyaya menuturkan bahwa hal itu merupakan ‘pintar-pintarnya’ kepala desa saja.

    “Jadi itu mah pinter-pinter kepala desa, itu aja. Jadi gimana caranya menciptakan selain dari desa, ada income segala macem, jadi begitu lah. Kami rekrut satu-satu, ya itu mah teknis pinter-pinter kepala desa lah,” terangnya.

    Mahyaya mengatakan, pekerjaan yang saat ini dirinya lakukan memberikan banyak dampak positif kepada masyarakat. Klaimnya, dampak positif tersebut yakni mencegah abrasi, membuat air menjadi bersih dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

    “Untuk saat ini pekerjaan saya setop terlebih dahulu karena uang habis. Mungkin akan dilanjutkan kalau uang sudah ada dan izin sudah ada,” tandasnya.(DZH/pbn)

  • Guru Paud Minta Honor Disamaratakan

    Guru Paud Minta Honor Disamaratakan

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menerima aduan dari ratusan guru honorer PAUD lantaran honor yang diterima tidak merata.

    Seperti diketahui, saat ini honor guru Paud di Kota Cilegon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon ada yang menerima senilai Rp475 ribu dan ada juga yang menerima honor Rp675 ribu per bulan.

    “Ada usulan dari para guru honorer, terutama dari Paud di Cilegon agar honornya di sama ratakan,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi, Minggu (2/7).

    Faturohmi mengungkapkan, ada banyak usulan agar disamaratakan. Karena ada yang masih Rp375 ribu dan ada juga yang menerima honor Rp 675 ribu per bulannya.

    “Maka kami (DPRD) mendorong kepada Dinas Pendidikan agar honornya disama ratakan,” ujar Politisi Partai Gerindra ini.
    Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Heni Anita Susila membenarkan nilai honor daerah (Honda) untuk guru Paud di Cilegon masih belum merata.

    “Iya karena memang ada keterbatasan dari kami dan akan kami usulkan di periode selanjutnya, karena emang ada SK (Surat Keputusan) dari pak Walikota Cilegon,” ujar Heni.

    Heni menuturkan, yang mendapatkan honor lebih besar itu berdasarkan masa kerja yang lebih lama dari yang lainnya.
    “Kalau Honda Paud Rp450 ribu, kalau kami sih inginnya semua mendapatkan. Tapikan tergantung anggaran yang ada pada APBD kita. Namun yang jelas jumlah penerimanya banyak sampai ratusan guru Paud,” tandasnya.(LUK/PBN)