BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Terlalu Lama Kosong, Jabatan Direktur RSUD Cilegon Disorot

    Terlalu Lama Kosong, Jabatan Direktur RSUD Cilegon Disorot

    CILEGON, BANPOS – Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon sampai saat ini belum diisi pejabat definitif. Jabatan yang tergolong cukup lama kosong itu saat ini diisi oleh pelaksana tugas (plt).

    Saat ini pula, Pemerintah Kota Cilegon sedang mempersiapkan tahapan untuk melakukan seleksi terbuka atau open bidding untuk 9 jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama. Salah satu diantaranya open bidding jabatan direktur RSUD.
    Mengenai open bidding direktur RSUD, Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Masduki buka suara.

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, meminta terutama dalam seleksi pengisian direktur RSUD ini, Panitia Seleksi (Pansel) yang ditunjuk Pemkot Cilegon dapat konsen dan serius. Karena RSUD sangat berkaitan dengan pelayanan dasar ke masyarakat.

    “Menurut saya itu sangat (perlu konsentrasi) karena itu menyangkut dengan pelayanan dasar. Jadi perlu serius untuk mengisi itu,” ujar Masduki, Minggu (25/6).

    Masduki menegaskan, pengisian jabatan direktur RSUD diseriusi Pansel karena turut berkaitan dengan rencana pemerintah membangun RSUD lima lantai yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2021-2026.

    Ia khawatir, jika pengisian direktur RSUD tidak benar-benar diseriusi dan menetapkan cepat pejabat definitif, pembangunan lima lantai terancam terealisasi. Padahal pembangunan RSUD lima lantai telah dianggarkan.

    “Bicara Pembangunan 5 lantai itu masuk di RPJMD. Dan itu (di awal penyusunan RPJMD) didebatkan di rapat gabungan,” ujarnya.

    “Sekarang di DPRD sudah oke, Badan Anggaran sudah oke, sekarang tinggal diterjemahkan dengan SDM yang mumpuni. Otomatis segera ditetapkan, jangan di-Plt-kan. Karena nilai-(anggaran)-nya bukan kecil, nilainya besar dan ini berhubungan dengan pelayanan dasar,” tambahnya.

    Masduki menyatakan, memang pengisian direktur RSUD terbilang berbeda dengan jabatan yang lain karena terdapat kriteria-kriteria khusus. Kemudian diketahui juga setiap open bidding jabatan dirut RSUD yang lalu minim peminat. Karena minim dan syarat minimal pendaftar tidak terpenuhi, proses seleksi tidak dilanjutkan.

    Maka dari itu, pihaknya sebagai mitra eksekutif meminta agar Pansel benar-benar konsen.

    Sekretaris DPD PAN Cilegon ini berharap, jika nanti ada yang menduduki direktur RSUD bisa datang dari pejabat di internal Pemkot Cilegon karena dinilai telah mengetahui kultur masyarakat Cilegon. Meski memang lelang jabatan diterapkan terbuka.

    “Syukur-syukur didapatkan dari internal, karena secara kultur budayanya, dia tidak adaptasi panjang lagi. Karena kalau ada orang yang baru, mereka mempelajari lagi, akan lama lagi. Kalau ada internal, secara kriteria masuk, segera saja itu. Yang penting prosedurnya ditempuh,” terangnya.

    Hal yang sama juga disampaikan Masduki terkait pengisian 8 jabatan Kepala OPD yang lain. Harapannya, Pansel dapat melakukan seleksi secara profesional dan transparan.

    Karena, sebentar lagi masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta akan berakhir. Seiring itu juga target RPJMD harus selesai. Maka dari itu diperlukan kepala OPD yang berkualitas. Pejabat yang nanti mengisi posisi jabatan kepala OPD haruslah profesional dan mumpuni.

    “Target RPJMD yang kita buat, itu kan butuh perangkat yang berkualitas. (Kepala OPD yang ikut seleksi) bukan asal comot atau dasar suka atau tidak suka,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Infrastruktur Pasar Rau Selalu Rusak

    Infrastruktur Pasar Rau Selalu Rusak

    SERANG, BANPOS – Kerusakan jalan berupa jalan berlubang serta aspal yang terkelupas seringkali membuat pengendara harus lebih berhati-hati dalam berkendara. Hal tersebut juga diperparah dengan banyaknya lubang yang tergenang air pasca-hujan. Seperti halnya, jalan yang ada di kawasan Pasar Induk Rau, Kota Serang yang masih terdapat lubang serta genangan air.

    Padahal, Infrastruktur jalan bagi warga merupakan sarana vital untuk kegiatan sehari-hari. Akibat dari jalan rusak berlubang serta tergenang air tersebut, tak sedikit warga yang melintas menjadi korban kecelakaan seperti terpeleset, hingga roda yang bengkok akibat masuk dalam lubang yang tidak terlihat akibat tertutup air hujan.

    Kerusakan jalan tersebut, membuat para pengendara yang melintas harus memperlambat laju kecepatan kendaraannya. Kondisi tersebut juga banyak dikeluhkan oleh warga karena dinilai menghambat aktivitas kendaraan yang hendak melakukan kegiatan jual beli di Pasar tersebut.

    Salah seorang warga Kota Serang, Budi (43) menyampaikan bahwasanya kondisi jalan di Pasar Induk Rau tersebut sudah parah karena banyaknya lubang yang menghiasi jalan tersebut.

    “Harusnya jalan ini dibangun, karena kondisinya sudah parah banyak lubang, sekarang saja lubang-lubangnya diperparah karena digenangi air,” ujarnya, Minggu (25/6).

    Budi mengatakan, jalan rusak tersebut cukup berbahaya bagi para pengendara yang melintas. Bahkan menurut keterangan Budi, dalam kurun waktu satu minggu belakangan ada pengendara yang terjatuh akibat adanya jalan berlubang yang tertutup genangan air.

    “Jalan ini juga cukup bahaya buat para pengguna jalan. Apalagi kalau lubang-lubangnya tertutup air. Jadi, pengendara yang melintas yang tidak tahu adanya lubang di jalan tersebut ada saja yang jatuh. Kurang lebih, satu minggu ini saja ada yang jatuh, akibat adanya jalan berlubang yang tertutup genangan air.

    Dikiranya jalan ini biasa saja, terus pengendaranya kan kaget lalu jatuh,” katanya
    Dirinya berharap agar jalan yang saat ini rusak dapat segera dibenahi agar para pengendara yang melintas bisa melintas dengan rasa aman tanpa adanya rasa takut adanya lubang terutama yang tergenang air. Bahkan, dirinya berharap agar jalan tersebut dilakukan betonisasi agar tak mudah rusak.

    “Harapannya cepat dibenahi, supaya jalannya bagus terus nyaman dilalui, tidak membuat pengendara merasa takut saat melintas. Kalau bisa, jalan ini dilakukan betonisasi supaya tidak mudah rusak kembali,” harapnya.

    Senada dengan itu, salah seorang pedagang di Pasar Induk Rau, Sail (41) mengatakan jalan di lokasi tersebut sudah cukup parah. Dirinya menyampai dalam membenahi jalan, seharusnya pemerintah jangan menunggu kondisi jalan semakin parah. Terutama pada saat hujan turun, dimana terdapat banyaknya titik-titik lubang yang tergenang air.

    “Parah ini mah. Mungkin pemerintahnya nungguin hujan dulu baru dibetulkan. Karena kan kalau aspal kena hujan bukan makin bagus tapi makin rusak. Seharusnya pada saat kondisi cerah jalan ini dibenahi,” katanya.

    Sail menuturkan bahwasannya sebelumnya jalan tersebut sempat diperbaiki. Akan tetapi, hanya sebatas pengurugan dengan batu tanpa adanya tindak lanjut yang jelas.

    “Ini sebenarnya sudah pernah diurug, diratain dengan batu-batu, hanya saja sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Sekarang saja, batu-batu yang sebelumnya untuk menutupi lubang karena tidak diaspal, sudah pada hilang lagi,” tuturnya
    Selain itu, Sail juga menerangkan bahwa akibat adanya lubang di jalan tersebut sudah seringkali menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Bahkan, sempat ada salah seorang tukang becak yang roda becaknya masuk lubang. Akibatnya, roda dari becak tersebut pun rusak parah.

    “Bahkan sudah ada yang kecelakaan akibat dari jalan rusak tersebut. Bahkan, ada juga tukang becak yang sedang melintas rodanya sampai rusak menyerupai angka delapan, akibat rodanya masuk lubang yang lumayan dalam. Kurang lebih kejadianya pada bulan mei lalu,” terangnya

    Dirinya berharap, agar jalan yang ada di sekitar Pasar Induk Rau bisa segera diperbaiki. Agar tidak lagi merugikan orang lain akibat adanya lubang yang ada di jalan tersebut.

    “Harapannya agar segera dibenahi jangan nunggu jalan rusak parah dulu, kalau rusak parah kan biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak lagi. Kalau sebelumnya saat pengurugan langsung dilakukan pengaspalan mungkin tidak akan separah saat ini dan biaya yang dikeluarkan pun lebih ringan,” tandasnya.(MG-02/PBN)

  • Kejari Tangani Kasus Pemotongan PKH Pandeglang

    Kejari Tangani Kasus Pemotongan PKH Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Kasus dugaan pemotongan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang dilaporkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau warga Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, saat ini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.

    Kasi Intel Kejari Pandeglang, Wildani Hafit menjelaskan, bahwa kasus dugaan pemotongan bantuan PKH itu terjadi di 6 desa yang ada di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.

    “Kita sudah melakukan audiensi dengan masyarakat Kecamatan Mandalawangi, dan kasus ini sedang ditangani oleh Kejari Pandeglang. Laporan tentang kasus ini disampaikan beberapa hari lalu, dan saat ini kami mulai melakukan pengumpulan bahan keterangan dari sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini, seperti pendamping dan pihak PT Pos Cabang Pandeglang,” kata Wildan kepada wartawan, Jum’at (23/6) lalu.

    Dijelaskannya, kejaksaan saat ini berupaya untuk mengungkap kasus tersebut berdasarkan keterangan dari pendamping PKH. Namun, kata Wildan, pihak PT Pos belum bisa memberikan keterangan jelas mengenai kasus ini.

    “Sejauh ini kita belum menemukan titik terang dari pihak PT. Pos. Namun, dari pihak pendamping sudah mau bersama-sama mengungkap permasalahan ini,” terangnya.
    Oleh karena itu, lanjut Wildan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengumpulkan keterangan dari para KPM atau warga Kecamatan Mandalawangi.

    “Untuk langkah selanjutnya, kita akan turun ke lapangan menggali keterangan dari para penerima manfaat. Kemungkinan minggu depan, kita sudah bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya,” jelasnya.

    Selain itu, ia masih menunggu jika masih ada warga masyarakat Kecamatan lain yang mau memberikan informasi adanya kasus yang sama di Kabupaten Pandeglang.

    “Kejaksaan juga masih menunggu informasi dari masyarakat di kecamatan-kecamatan lain, terutama yang memiliki permasalahan seperti ini,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Komisi IV DPRD Pandeglang, memanggil pendamping PKH dan jajaran PT Pos untuk mengklarifikasi kasus dugaan pemotongan bantuan PKH di wilayah Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.

    Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, jika pihaknya sudah melakukan investigasi ke lapangan kaitan dengan persoalan tersebut.

    Namun kata dia, karena dalam hearing ini banyak pihak terkait yang tidak hadir, maka pihaknya akan menjadwalkan ulang lagi dan akan mengundang kembali pihak-pihak terkait.

    “Dari Dinsos tidak hadir, dari Pos Pandeglang juga tidak ada, hanya dari pihak Rayon PT Pos Serang. Makanya akan dijadwalkan ulang lagi,” katanya.

    Dengan adanya persoalan tersebut, Habibi murka karena dengan adanya dugaan manipulasi barcode dan tindakan lain dalam modus pemotongan uang PKH tersebut, ia menilai pelakunya itu sudah masuk kategori mafia.

    “Ini keterlaluan, nanti berhadapan dengan saya. Jangan kalian jadi maling, haram hukumnya mengambil hak rakyat. Masyarakat mengharapkan bantuan pemerintah untuk kebutuhan hidup, kebutuhan pendidikan anaknya dan lain sebagainya,” tegasnya.

    Dalam kesempatan hearing di ruang Komisi IV DPRD Pandeglang, oknum pendamping PKH Kecamatan Mandalawangi yang bernama Adit tersebut mengaku sudah mengembalikan uang dari hasil pemotongan sebesar Rp60 juta kepada pihak PT Pos cabang Pandeglang.

    “Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dari pribadi saya untuk beritikad baik dan sebagai tanggung jawab saya sudah mengembalikan uang itu kepada yang memberikannya oknum PT Pos sebesar Rp60 juta,” katanya, Rabu (21/6).

    Ia menyebut bahwa uang yang diterimanya sebesar Rp60 juta tersebut berasal dari oknum juru bayar PT Pos Cabang Pandeglang. Namun, dirinya tidak mengetahui berapa jumlah KPM yang telah dipotong.

    “Kalau untuk berapa jumlah KPM yang dipotong, saya tidak mengetahui. Karena BNBA dan proses administrasi yang lainnya tidak tahu, dan hanya pegawai pos atau Pak Dasan itu yang mengetahuinya,” terangnya.

    Di tempat yang sama, Eksekutif General Manager KCU Serang, Isnian Adi Wijaya membenarkan perihal adanya oknum juru bayar PT Pos Cabang Pandeglang yang telah memotong bantuan sosial dari Kemensos kepada masyarakat.

    “Dugaan memang mengarah kesana, namun secara management kami memiliki aturan juga. Kami akan tindak tegas terkait dengan hal itu, akan tetapi itu ada pada tahapan selanjutnya,” jelasnya.

    “Kami fokus terhadap dampak-dampak yang merugikan masyarakat, dan ini yang akan kami laksanakan terlebih dahulu, baru akan kami tindak tegas jika memang ada oknum yang terlibat dengan permasalahan ini,” sambungnya.

    Ia menegaskan, jika pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum juru bayar PT Pos Cabang Pandeglang dan akan memproses secara hukum bila dugaan tersebut benar-benar terjadi.

    “Kami secepatnya akan memanggil oknum pegawai kami untuk dimintai keterangan, dan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Sehingga putusan-putusan kami tepat dalam mengambil langkah. Dan jika ini menciptakan nilai-nilai hukum, tentu kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.

    Dengan adanya kasus tersebut, pihak PT Pos berjanji akan mengembalikan uang masyarakat yang telah dipotong oleh oknum juru bayar.

    “Sepanjang itu menjadi tanggung jawab kami, maka kami akan mengembalikan uang masyarakat secepatnya,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Soal Zakat, yang Tak Tuntas di Untirta

    Soal Zakat, yang Tak Tuntas di Untirta

    AKHIR Mei lalu, saya kebetulan diundang menjadi salah satu pembicara dalam sebuah Talk Show yang digelar Forum Zakat di kampus Untirta. ‘Temanya adalah Peran Mahasiswa dalam Membangun Masyarakat Melalui Gerakan Zakat’.

    Sebenarnya diskusi berlangsung menarik. Selain saya, kegiatan talk show diisi pembicara yang termasuk pakar-pakar zakat di Provinsi Banten. KH Zainal Abidin Suja’i yang merupakan pakar dari Baznas Banten, lalu ada Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Banten, Masyhudi, dan narasumber dari Forum Zakat Perwakilan Provinsi Banten, Dewi Nurmaliza.

    Sebenarnya talk show berlangsung menarik, setidaknya bagi saya. Banyak insight baru yang saya dapatkan dari narasumber lain. Sayangnya, waktu yang terbatas membuat diskusi seperti berjalan terburu-buru. Karena itu, saya merasa talk show itu belum tuntas buat saya, dan saya mencoba menuliskan apa yang ingin saya sampaikan disini. Mumpung juga, pekan ini umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha.

    Yang sangat menarik perhatian saya dalam talk show itu adalah pernyataan Bapak Masyhudi soal potensi zakat di Banten. Menurutnya, Banten memiliki potensi zakat lebih dari Rp1 triliun per tahunnya. Dari jumlah itu, perputaran zakat di Banten mencapai Rp600 miliar per tahun.

    Namun, dari jumlah itu, baik Baznas maupun 21 lembaga amil zakat yang ada di Banten baru mengelola Rp60 miliar lebih. Artinya masih ada lebih dari Rp500 miliar dana zakat yang tidak terkoordinir dan dikelola secara mandiri oleh individu maupun kelompok-kelompok masyarakat.

    Kondisi ini tentu menjadi peluang bagi para mahasiswa ataupun kelompok muda lainnya untuk terjun di bidang zakat. Karena, sebagai sistem ekonomi syariah, zakat memiliki multi flyer effect yang sangat besar bila dioptimalkan secara baik.

    Selain bisa membangkitkan ekonomi umat melalui beragam program pemberdayaan, zakat juga bisa menjadi lapangan pekerjaan, terutama bagi mahasiswa. Mahasiswa dengan cara berpikir yang kekinian, tentu sangat dibutuhkan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, baik ketika mereka bergabung dengan lembaga amil zakat yang ada maupun membentuknya secara mandiri.

    Yang jadi masalah, selain soal zakat fitrah, soal zakat secara umum terhitung asing di dunia mahasiswa. Terutama di kampus-kampus konvensional yang kurikulumnya tidak banyak memberi ruang pada ilmu keagamaan. Para pembicara di talk show itu juga mengakui masih minimnya literasi tentang zakat yang bisa menjadi referensi mahasiswa.

    Karena itu, penting adanya sebuah gerakan membangun budaya zakat mulai dari generasi muda. Di era kekinian, berbagai platform media, baik media massa maupun media sosial bisa dimaksimalkan oleh para penggerak zakat maupun lembaga zakat yang ada.

    Hari ini informasi bisa diakses secara massal melalui berbagai platform digital. Dan bisa di-blasting melalui perangkat yang setiap saat menempel dengan penggunanya. Paltfortm digital ini juga yang hari-hari ini menjadi trend setter, bahkan bisa merubah budaya dan gaya hidup banyak orang berdasar ketertarikannya masing-masing.

    Nah, di sinilah amil zakat harus aktif berperan agar zakat ini bisa menjadi gaya hidup bagi generasi muda dengan memanfaatkan berabagai platform media sosial maupun media massa.

    Saya punya contoh menarik, misalnya bagaimana puasa Ramadan sekarang menjadi sebuah budaya populer yang bukan hanya dijalankan oleh umat muslim. Karena, sejak youtube menjadi salah satu platform mainstream di dunia digital, kita bisa melihat banyak sekali orang-orang nonmuslim yang mencoba untuk menjalankan puasa, baik hanya sehari, seminggu, bahkan selama bulan Ramadan.

    Dari ikut-ikutan demi merasakan sensasi berpuasa, ataupun hanya sekedar demi membuat konten, tidak sedikit orang nonmuslim yang mendapatkan insight baru soal Islam, bahkan tak sedikit yang memilih hijrah dan menjadi mualaf. Ini menjadi bukti bagaimana penyebaran informasi bisa merubah gaya hidup dan pandangan orang tentang sebuah ritual keagamaan.

    Nah, ini menjadi tantangan untuk menjadikan zakat juga bisa menjadi gaya hidup. Tentu lembaga amil zakat dengan semua platform digitalnya, dan tentu saja pers yang juga punya beragam platform untuk menyebarkan gerakan zakat, bisa mengemas zakat dalam sebuah gerakan yang menarik, lebih masiv dan berdampak besar.

    Karena itu, sangat diperlukan informasi-informasi yang menginspirasi dan memotivasi orang untuk menjadi penggerak zakat. Saat ini tak terlalu banyak informasi inspiratif yang menjadi konsumsi media massa.

    Media massa cenderung lebih suka memberitakan orang miskin yang tinggal di dekat kantor bupati misalnya, ketimbang peran lembaga zakat mengerakkan ekonomi masyarakat di sebuah desa.

    Padahal, saya menjamin, cerita perjuangan kader atau pengurus lembaga amil zakat saat terjun ke suatu daerah juga pasti menarik dan memiliki news value yang tinggi. Karena salah satu unsur dalam teori kelayakan berita adalah human interest, yaitu berita-berita yang menggugah perasaan atau memotivasi pembaca untuk melakukan hal serupa dengan apa yang diberitakan.

    Dalam cerita inspiratif itu misalnya, Kita bisa gambarkan mulai dari perjalannnya, proses perjuangannya sampai kesuksesannya menjalankan misi zakat yang diembannya. Atau kita bisa menggambarkan bagaimana kondisi suatu keluarga atau suatu kelompok masyarakat yang bisa berubah karena sentuhan lembaga zakat.

    Cerita-cerita inspiratif ini tentunya bisa menggerakkan generasi muda untuk lebih mengetahui seluk-beluk zakat dan bagaimana mengelola zakat atau terlibat langsung dalam lembaga-lembaga amil yang ada di Banten.

    Nah, tentunya penyebarluasan informasi ini menjadi hal yang tidak kalah penting. Karena itu dituntut kreatifitas dari lembaga zakat untuk memanfaatkan semua celah platform yang ada agar informasi yang disebarkan bisa memberi trigger kepada generasi muda agar menjadikan sektor zakat menjadi cita-citanya kelak.

    Bukan hanya itu, berdasarkan Undang-undang Zakat atau UU Nomor 23 tahun 2011, generasi muda atau mahasiswa juga bisa berperan ikut menjadi pembina dan pengawas untuk lembaga-lembaga zakat yang ada. Jadi generasi muda bisa mengekspresikan ide-idenya tentang pengelolaan zakat melalui lembaga-lembaga zakat yang ada. Wallahualam Bisshawab.(*)

  • Waspadai Politik Identitas Dalam Pemilu

    Waspadai Politik Identitas Dalam Pemilu

    LEBAK, BANPOS – Jelang Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 yang akan digelar dalam beberapa bulan ini, berbagai masyarakat mulai menerima banyaknya sosialisasi dari Calon-calon peserta Pemilu baik dari Calon Legislatif hingga Calon Presiden.

    Dalam Pemilu, Politik Identitas merupakan salah satu strategi yang sering dilancarkan oleh beberapa oknum untuk mendapatkan suara secara instan.

    Sekretaris Badan Kesbangpol Lebak, Tati Suryati, mengatakan bahwa Politik Identitas hadir dari kelompok radikal dengan cara mempolitisasi agama, Suku ataupun golongan tertentu untuk kepentingan politik.

    “Ini sangat bertentangan dengan ideologi pancasila. Masyarakat jangan sampai terprovokasi oleh kepentingan sekelompok orang yang punya kepentingan dalam mendukung calon pemimpin,” kata Tati kepada BANPOS, Minggu (25/6).

    Ia menjelaskan, cara tersebut sangatlah berbahaya dan dapat memecah belah kesatuam bangsa. Maka dari itu, lanjutnya, masyarakat perlu dewasa dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang sering ditimbulkan menjelang Pesta Demokrasi mendatang.

    Ia memaparkan, masyarakat harus dapat menghindari pemberitaan hoax dan ujaran kebencian yg muncul di media sosial, serta perkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
    “Intinya yang sama jangan dibeda-bedakan, yang berbeda jangan disama-samakan. Untuk mewujudkan Pemilu yang damai,” tandasnya.(MYU/PBN)

  • Pengurus PABPDSI Kabupaten Pandeglang 2023-2029 Dilantik

    Pengurus PABPDSI Kabupaten Pandeglang 2023-2029 Dilantik

    Dalam mempercepat proses pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat besar, sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan.

    Hal tersebut disampaikan Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat menghadiri pelantikan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Pandeglang periode 2023-2029, di Hotel Horison Altama Pandeglang, Jumat (23/6) lalu.

    “Keberadaan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan desa,” katanya.

    Menurutnya, anggota BPD bersama pemerintahan desa harus sejalan dalam mensukseskan visi misi Kepala Desa (Kades) dan lebih meningkatkan kinerja serta menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawal serta mengawasi berbagai program pembangunan di desa.

    “Jalin komunikasi yang baik dengan pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga lainnya dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang BPD,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua PABPDSI Kabupaten Pandeglang periode 2023 -2029, Raki Jubaedi mengatakan, setelah dilantik, pihaknya akan Menyusun program kerja kedepan.
    “Saya akan menjalin komunikasi dan konsolidasi dengan para anggota BPD se-Kabupaten Pandeglang untuk menyusun program kerja kedepan, dengan tujuan agar desa yang ada di Kabupaten Pandeglang semakin maju,” katanya.

    Oleh karena itu, untuk kelancaran roda pemerintahan dan kemajuan desa, pihaknya berharap agar Pemkab Pandeglang dapat memberikan anggaran operasional.

    “Kami berharap, Pemkab Pandeglang bisa membantu anggaran operasional dan penunjang lain demi kelancaran roda pemerintahan dan kemajuan desa,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Penyaluran Program Pangan Bapanas di Kabupaten Lebak Berjalan Lancar

    Penyaluran Program Pangan Bapanas di Kabupaten Lebak Berjalan Lancar

    LEBAK, BANPOS – Distribusi pangan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia di Kabupaten Lebak diklaim berjalan dengan baik dan lancar. Pangan yang merupakan program bantuan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menyasar para warga kurang mampu.

    “Kami menerima laporan selama ini pendistribusian program pangan berjalan lancar,” kata Executive Manager Kantor Pos Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Priyo Kemala, kemarin.

    Ia menuturkan, pendistribusian bantuan pangan di Kabupaten Lebak untuk memenuhi ketersediaan pangan masyarakat dari kalangan keluarga kurang mampu. Selama ini, program pangan sangat membantu bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu, agar tidak menimbulkan kerawanan pangan.

    Namun ia mengatakan, penyaluran beras tersebut dikawal oleh petugas Kantor Pos Rangkasbitung sebagai penanggung jawab yang ditunjuk pemerintah.

    Pendistribusian program pangan itu dibagikan di 345 desa/kelurahan, yang tersebar di 28 kecamatan. Tetapi titik pengambilan beras dipusatkan di kantor desa dan kelurahan setempat. Setiap warga kurang mampu menerima beras sebanyak 10 kilogram/bulan.

    “Kami mendistribusikan program pangan mulai dari Maret sampai April 2023 berjalan lancar dan tidak ada masalah dari warga setempat,” ucap Kemala.

    Menurut dia, pendistribusian bantuan program pangan tersebut sebelum disalurkan kepada masyarakat, terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh Satgas Pangan terdiri dari Perum Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Sosial Kabupaten Lebak.

    Apabila petugas Satgas Pangan itu memberikan jaminan bahwa beras jenis medium yang akan disalurkan layak dan berkualitas dikonsumsi, maka petugas Pos Rangkasbitung mendistribusikanya. “Kami hanya sebatas mengawal untuk mendistribusikan program bantuan pangan hingga ke masyarakat,” tuturnya.

    Ia mengatakan, selama ini pendistribusian beras langsung diterima masyarakat penerima program bantuan pangan. Bahkan, petugas Pos Rangkasbitung akan mengantarkan beras ke rumah penerima program jika mereka sakit.

    Pendistribusian beras sebanyak 1.561,12 ton untuk masyarakat kurang mampu yang menerima program bantuan pangan sebanyak 156.112 kepala keluarga (KK). Karena itu, pihaknya bersama 10 kantor pembantu mendistribusikan beras ke desa-desa dan kelurahan.

    “Kami meyakini dengan pendistribusian beras dapat memenuhi ketersediaan pangan keluarga,” terangnya.

    Sementara itu, sejumlah warga Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak mengaku, mereka sudah tiga bulan terakhir menerima bantuan program pangan yang digulirkan Bapanas berupa beras sebanyak 10 kilogram/bulan.

    “Bantuan pangan itu sangat meringankan beban ekonomi masyarakat dari keluarga miskin, terlebih harga beras melonjak di pasar,” kata Budiman (55) warga Kalanganyar Kabupaten Lebak. (DZH/ANT)

  • Penggunaan Gawai Anak Harus Diperhatikan

    Penggunaan Gawai Anak Harus Diperhatikan

    TERKAIT kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok anak di bawah umur terhadap ODGJ beberapa waktu lalu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengaku prihatin dengan peristiwa tersebut.

    Iti mengatakan, hal tersebut bisa terjadi lantaran kurangnya pengawasan orang tua yang membebaskan anak di bawah umur, dalam menggunakan gawai atau smartphone secara berlebihan.

    “Kecanggihan teknologi ini bisa memberikan pengaruh negatif terhadap anak-anak yang secara fitrahnya selalu ingin menirukan apa yang mereka lihat,” kata Iti kepada BANPOS di Gedung Negara Kabupaten Lebak, kemarin.

    Ia menjelaskan, di era modern ini muatan konten kekerasan hingga hal-hal seksual dapat mudah diakses dengan kecanggihan teknologi.

    Dengan demikian, lanjut Iti, orang tua diharapkan bisa mengkontrol dan mengawasi anak dalam penggunaan teknologi tersebut.

    “Kontrol dalam artian membatasi waktu si anak bermain gawai hingga memperhatikan apa yang mereka lihat dan gunakan,” jelasnya.

    Selain itu, Ia memaparkan bahwa pentingnya pendidikan karakter hingga menanamkan nilai-nilai agama kepada anak harus terus dilakukan, agar anak dapat memilih apa yang baik bagi dirinya dan masyarakat.

    “Pemerintah Lebak sendiri telah berupaya dalam menciptakan generasi penerus yang berakhlak mulia serta religius. Salah satunya melalui gerakan maghrib mengaji yang senantiasa dilakukan ditiap-tiap daerah,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Tak Mau Kecolongan, Pemkab Lebak Perketat Pemeriksaan Hewan Kurban

    Tak Mau Kecolongan, Pemkab Lebak Perketat Pemeriksaan Hewan Kurban

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Lebak tak ingin kecolongan soal kesehatan hewan kurban. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lapak pedagang dan rumah pemotongan hewan (RPH).

    Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar. Ia mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengetatan pemeriksaan, dan melakukan pemasangan tanda kalung bagi hewan yang dinyatakan sehat.

    Ia menuturkan bahwa pengetatan pemeriksaan kesehatan hewan tersebut dilakukan agar semua hewan kurban di Kabupaten Lebak, tidak terkontaminasi penyakit menular dan membahayakan bagi kesehatan manusia.

    Menurutnya, pemerintah daerah sejak dua pekan dan sampai Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah, akan secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lapak pedagang ternak dan RPH.

    Selama ini menurut Rahmat, pihaknya belum menemukan hewan kurban di masyarakat, yang positif terjangkit antraks maupun penyakit lainnya yang bisa membahayakan kesehatan kepada manusia.

    “Kami mengapresiasi petugas di lapangan tak kenal lelah melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban itu,”katanya menjelaskan.

    Menurut dia, pemeriksaan kesehatan hewan itu sesuai syariat Islam dengan minimal usia 1,5 tahun karena sudah layak untuk disembelih kurban. Pemeriksaan kesehatan itu untuk melindungi masyarakat agar mengkonsumsi daging yang layak dan menyehatkan.

    Hewan kurban yang dilakukan pemeriksaan kesehatan itu antara lain kerbau, sapi, domba dan kambing tidak ditemukan antraks. Selain dari lokal Lebak, domba juga didatangkan dari Jawa Barat yang endemik antraks.

    Karena itu, pihaknya terus melakukan pengetatan agar hewan ternak dari Jawa Barat harus dilengkapi dokumen kesehatan yang dikeluarkan pemerintah daerah bersangkutan.

    Sementara itu, seorang pedagang hewan kurban di Jalan Siliwangi Rangkasbitung, Amas (55), mengaku ternak domba yang dijual itu dijamin kesehatannya, karena setiap hari dilakukan pemeriksaan rutin oleh petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat.

    Hewan kurban termasuk domba yang dijual didatangkan dari Garut, Jawa Barat dengan harga bervariasi antara Rp2 juta sampai dengan Rp8 juta/ekor
    “Kami beruntung penjualan domba tahun ini hingga hari ini sudah mencapai 100 ekor dan lebih baik dibandingkan tahun lalu,” katanya. (DZH/ANT)

  • Kesehatan Hewan Kurban di Pandeglang Dipantau

    Kesehatan Hewan Kurban di Pandeglang Dipantau

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam upaya menjamin ketersediaan hewan ternak yang sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan hewan qurban bagi masyarakat, menjelang hari raya Idul Adha 1444 Hijriah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang melakukan pemeriksaan kesehatan hewan untuk kurban yang dijual pedagang lapak.

    Kepala DPKP Pandeglang, Nasir mengatakan, pihaknya telah membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari dokter hewan dan paramedik veteriner yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban, yang dijual dan memberikan tanda khusus untuk setiap hewan yang sudah diperiksa.

    “Hanya hewan kurban yang sudah dinyatakan sehat yang boleh dijual. Sedangkan hewan yang dinyatakan tidak sehat akan diobati dokter hewan sampai sembuh, baru kemudian boleh dijual,” kata Nasir kepada wartawan, Jumat (23/6) lalu.

    Menurutnya, dalam momentum Idul Adha 1444, pemeriksaan lapak hewan kurban lebih detail dalam hal pengawasan maupun pengecekan ternak, sekaligus untuk kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit hewan menular.

    “Dalam rangka kewaspadaan dan pencegahan kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 H maka kami terus melakukan upaya pengamanan terhadap kejadian PHMS diantaranya penyakit mulut dan kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) dan penyakit hewan menular lainnya,” terangnya.

    Oleh karena itu, upaya yang telah dilakukan DPKP Pandeglang dengan melakukan peningkatan kewaspadaan dini, melalui pengamatan dan analisis situasi terhadap kemungkinan munculnya kasus penyakit hewan menular pada ternak.

    “Membentuk tim pemeriksa hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, Serta mengerahkan sumber daya kesehatan hewan yang ada di DPKP serta UPT Puskeswan, untuk melakukan pelayanan aktif pemeriksaan hewan sebagai upaya antisipasi kejadian penyakit hewan menular strategis,” ungkapnya.

    Kepala UPT Puskeswan DPKP Pandeglang, Ade Setiawan mengatakan, sejak Rabu (21/6) lalu, Puskeswan telah mengerahkan 7 dokter hewan dan 5 paramedik veteriner untuk melaksanakan tugas sebagai tim pemeriksa lapak hewan kurban yang tersebar di wilayah Kabupaten Pandeglang.

    “Rencananya, tim pemeriksa kesehatan hewan kurban Puskeswan Pandeglang akan melakukan pemeriksaan lapak hingga menjelang Idul Adha atau pada Selasa (27/6),” katanya.

    Dalam upaya peningkatan kewaspadaan dini terhadap penyakit hewan menular, Puskeswan Pandeglang mengimbau masyarakat, para peternak maupun pedagang lapak hewan kurban untuk berpartisipasi menyampaikan laporan jika melihat atau menemukan hewan peliharaan dan ternak dengan gejala tidak sehat.

    “Silahkan hubungi Call Center Puskeswan Pandeglang 0877-7335-7422 atau melalui WhatsApp 0852-3319-2087 untuk mendapatkan layanan konsultasi kesehatan hewan secara gratis,” ungkapnya.(dhe/pbn)