BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Ramai-ramai Deklarasi Menolak Miras di Pandeglang

    Ramai-ramai Deklarasi Menolak Miras di Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Sebanyak 52 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mulai dari mahasiswa dan masyarakat umum, Forum Mahasiswa dan Santri (Masip) menggagas deklarasi akbar penolakan Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Pandeglang di Alun-alun Pandeglang, Kamis (22/6).

     

    Ketua Forum Masip, Yajid Komarullah, mengatakan bahwa kegiataan deklarasi akbar ini diikuti oleh sebanyak 52 lembaga mulai dari Ormas, OKP, mahasiswa dan santri. Mereka mendeklarasikan hal itu guna menekan peredaran miras di Pandeglang.

     

    “Kami terus berjuang dalam Forum Mahasiswa dan Santri Pandeglang, untuk mengawal Perda miras agar menjadi nol persen. Dengan begitu Pandeglang bebas dari miras sebagai daerah sejuta santri seribu ulama,” katanya.

     

    Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah, karena menunjukkan respon positif terkait deklarasi akbar yang dilaksanakan oleh gabungan mahasiswa, santri, OKP dan Ormas tersebut.

     

    “Terimakasih ibu bupati sudah hadir, kami harap dalam Perda miras tersebut kadar alkoholnya bisa direvisi,” ujarnya.

     

    Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pandeglang, K.H Jamzami Yusuf, mengatakan bahwa dalam Perda miras masih mencantumkan kadar 5 persen. Maka saat ini pihaknya menyepakati agar Perda direvisi supaya kadar alkoholnya nol persen.

     

    “Sebagai MUI kami sudah sejak lama mendambakan agar kota santri jangan dinodai miras. Sebagai insan yang beriman, kita harus terhindar dari hamer atau miras,” katanya.

     

    Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita, mengatakan bahwa dengan adanya deklarasi akbar penolakan miras yang dilakukan oleh ulama, mahasiswa, santri, OKP, Ormas dan masyarakat Kabupaten Pandeglang itu merupakan upaya untuk menyelamatkan generasi bangsa.

     

    “Saya selaku Kepala Daerah sepakat dengan kegiatan deklarasi akbar ini, tujuannya ingin menyelamatkan generasi bangsa,” kata Irna.

     

    Oleh karena itu, lanjut Irna, deklarasi akbar ini sebagai peringatan bukan hanya untuk pedagang atau pemakai saja, akan tetapi sebagai peringatan bagi para mafia miras.

     

    “Setiap aparat melakukan razia miras, akan lebih banyak lagi yang datang ke warung itu, ini harus kita berantas semua,” ucapnya.

     

    Menurutnya, kurang lebih hampir 40 persen anak muda ternodai oleh miras dan narkotika. Oleh sebab itu, pihaknya sangat menyambut baik dan mendorong agar Peraturan Daerah (Perda) segera direvisi terkait miras.

     

    “Perda itu ada dua, pertama diusulkan Pemda, kedua oleh DPRD. Kebetulan Perda miras ini usulan DPRD, kita akan dorong dan saya sangat mendukung pemberantasan miras dan narkotika di Pandeglang”, terangnya.

     

    Dijelaskannya, salah satu dari tiga poin deklarasi adalah direvisinya Peraturan Daerah Kab. Pandeglang No 16 tahun 2003 jo no 12 tahun 2007 tentang pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

     

    “Untuk revisi kami sangat mendukung, kita dorong DPRD agar dapat mempelajari deklarasi yang dibuat guna merevisi Perda tersebut karena untuk menyelamatkan generasi bangsa,” ungkapnya. (DHE/DZH)

  • Ternyata, Istilah Petugas Partai Tidak Disukai Rakyat

    Ternyata, Istilah Petugas Partai Tidak Disukai Rakyat

    JAKARTA, BANPOS – PDI Perjuangan (PDIP) kurang happy dengan hasil survei yang membuat kesan negatif makna petugas partai terhadap calon presidennya, Ganjar Pranowo. Padahal, istilah ini merupakan kepercayaan besar yang diberikan partai kepada kadernya.

    “Ada upaya mendegradasi makna petugas partai. Seakan istilah ini bersifat partisan. Partai seolah-olah diperhadapkan dengan rakyat,” sesal politisi PDIP, Hendrawan Supratikno, kemarin.

    Anggota Komisi XI DPR ini menilai, terjadi diskoneksi pe­mikiran tentang istilah petugas partai. Seolah-olah, kepentingan partai tidak identik dengan ke­pentingan rakyat. Padahal, petu­gas partai bersenyawa dengan petugas rakyat.

    “Padahal, kaderisasi yang di­lakukan partai itu menggunakan kurikulum politik partai yang berwatak kebangsaan, kerakyatan dan keadilan,” terangnya.

    Menurutnya, partai politik adalah wadah rakyat mengorganisir diri agar secara bersama-sama memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan ini, digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan bersama.

    Demikian juga dengan PDIP, yang menjadikan seluruh kadernya sebagai petugas partai. Termasuk dirinya, termasuk Presiden Jokowi. Dengan demikian, petugas partai berarti mereka yang diberi kepercayaan par­tai melaksanakan tugas untuk kepentingan bersama. “Tugas-tugas tersebut mulia, karena politik adalah seni mengkon­versi aspirasi kebajikan menjadi aspirasi kebijakan,” katanya.

    Menurutnya, mekanisme petu­gas partai ini efektif untuk ber­juang di sistem demokrasi liberal saat ini. Di mana, kedaulatan rakyat berada di tangan orang per orang dengan menentukan pilihannya secara langsung me­lalui Pemilu.

    Dikatakan, situasi ini mem­bawa peran organisasi politik menjadi minimal. Sistem penugasan petugas partai yang berdasar­kan kultur gotong-royong rakyat justru memiliki kekuatan dalam persatuan dan kebersamaan. Kesamaan nasib dan cita-cita menjadi perjuangan dan pengabdian.

    “Kesalahpahaman ini ha­rus diluruskan. Tanpa keberpi­hakan kepada aspirasi rakyat, cepat atau lambat parpol akan kehilangan vitalitas eksistensialnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA meril­is survei terbaru dan mengaitkan istilah petugas partai yang diga­gas PDIP. Hasilnya, branding Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai petugas partai membuat elektabilitasnya menu­run dan suaranya berpindah ke Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

    Peneliti LSI, Adjie Alfaraby menjelaskan, untuk pemilih yang puas dengan Jokowi, mereka yang memilih Prabowo sebesar 43,3 persen. Sedang yang memilih Ganjar sebesar 42,3 persen. Publik yang tidak puas dengan kinerja Jokowi memilih Prabowo sebesar 43,8 persen, dan yang memilih Ganjar sebesar 40,2 persen.

    Mengenai pergeseran dukungan pemilih Jokowi dari Ganjar ke Prabowo, menurut Adjie, disebabkan publik menilai untuk ka­sus Piala Dunia Sepak Bola U-20. Ganjar lebih patuh pada Megawati dibanding Jokowi. Saat itu Jokowi tak mempermasalahkan kehadiran tim nasional Israel.

    Selain itu, Ganjar juga di-branding petugas partai, mem­buat Ganjar dianggap lebih dikendalikan Megawati, bukan oleh Jokowi. Mayoritas respon­den tidak setuju presiden sebagai petugas partai. Tercatat sebesar 69,9 persen publik menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali, jika presiden adalah petu­gas partai.

    Sementara responden yang menyatakan setuju sebesar 17,5 Persen.
    Untuk diketahui, riset ter­baru LSI Denny JA dilaksanakan pada 30 Mei- 12 Juni 2023. Riset ini melalui survei tatap muka dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di selu­ruh Indonesia dengan margin of error sebesar 2,9 persen.

    Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, indepth interview, expert judgement, dan focus group discussion.(PBN/RMID)

  • Walikota Serang Apresiasi Kompaknya Warga Bangun Rumah Swadaya

    Walikota Serang Apresiasi Kompaknya Warga Bangun Rumah Swadaya

    SERANG, BANKS – Walikota Serang Syafrudin didampingi dengan Camat Kecamatan Serang Mashudi, serta Lurah Kelurahan Kagungan berkesempatan hadir dalam kegiatan penyerahan kunci bantuan rumah singgah dilingkungan Kelapa Dua, Kagungan Kota Serang, Kamis (22/06).

    Kegiatan penyerahan kunci rumah tinggal tersebut diberikan secara langsung oleh Walikota Serang Syafrudin kepada Bapak Jahiri yang merupakan masyarakat lingkungan Kampung Kelapa Dua.

    Dalam kesempatan tersebut, Walikota Serang Syafrudin turut bangga dengan kekompakan dan perhatian masyarakat lingkungan Kelapa Dua yang bekerjasama, bergotong royong membuat rumah singgah yang merupakan hasil dari swadaya Masyarakat.

    “Rumah singgah ini adalah swadaya masyarakat dan diberikan bantuan oleh anggota Dewan, Pemerintah Kota Serang mengapresiasi dengan kekompakan warga, bisa membangun rumah untuk pak haji jahiri dengan berjalan lancar” ungkap Syafrudin.

    Syafrudin menambahkan, harapannya untuk Bapak Jahiri agar memanfaatkan Rumah yang sudah disiapkan oleh masyarakat Kelapa dua untuk ditempati dengan baik,

    “Kami harap agar bisa memanfaatkan dengan baik dari yang sebelumnya tidur dikuburan saat ini sudah memiliki tempat singgah yang cukup layak” tambah Syafrudin.

    Selain hal itu, Pemerintah Kota Serang juga turut memberikan beberapa bantuan untuk diisikan didalam rumah singgah. (MG-02/AZM)

  • Juli, Pemkot Tangsel Akan Lelang 4 Jabatan Eselon II

    Juli, Pemkot Tangsel Akan Lelang 4 Jabatan Eselon II

    CIPUTAT, BANPOS – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan segera membuka seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama/eselon II, untuk mengisi empat jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel.

    Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie,saat ditemui di Blandongan,Puspemkot Tangsel, Rabu (21/6).

    “Dalam waktu dekat, kita akan membuka lelang jabatan untuk 4 dinas yang kosong dan akan pensiun pada September mendatang,”ungkapnya.

    Bahkan Benyamin sudah memerintahkan kepada Pansel untuk segera memulai pelaksanaan lelang ini. Karena surat dari KASN pun sudah turun, jadi dirinya meminta Pansel untuk secepatnya menjalankan proses lelang ini.

    Benyamin menjelaskan, ada 4 dinas yang akan di lelang yakni Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Koperasi.

    “Kita akan buka lelang sekarang, dan pelantikannya akan dilakukan pas mereka pensiun yakni di September,”jelasnya.

    Hal senada diungkapkan oleh Kabid Mutasi Pemkot Tangsel, Muhamad Irlandy Nopan, mengatakan, untuk lelang jabatan akan dibuka pada Juli mendatang
    “Insyaallah, kalau tidak ada halangan Juli akan dibuka untuk lelang jabatan, untuk mengisi kekosongan 4 dinas yang ada di Pemkot Tangsel,”ungkapnya. Dia mengatakan, lelang ini dibuka untuk PNS Tangsel dan PNS Kabupaten/Kota se-Banten.(PBN/BNN)

  • Berkat Digratiskan, SMP Swasta di Kota Tangerang Mulai “Kebanjiran” Peminat

    Berkat Digratiskan, SMP Swasta di Kota Tangerang Mulai “Kebanjiran” Peminat

    TANGERANG, BANPOS — Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang untuk menggratiskan sekolah di 73 SMP swasta berbuah manis. Sekolah swasta kini mulai merasakan animo tinggi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sana.
    Seperti di SMP PGRI 1 Karang Tengah, Kota Tangerang. Kepala SMP PGRI 1 Karang Tengah, Jayakarta menuturkan, SMP PGRI 1 Karang Tengah merupakan salah satu dari 146 sekolah lainnya yang menjalankan program pembiayaan pendidikan sekolah swasta gratis tersebut. Dikatakannya, SMP PGRI 1 Karang Tengah saat ini berdampak pada lonjakan antusiasme dari masyarakat. Tercatat, meski baru dibuka dalam beberapa hari yang lalu, jumlah pendaftar calon peserta didik mengalami kenaikan secara drastis dari tahun-tahun sebelumnya.
    “Jadi, kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Disdik Kota Tangerang, karena melalui program yang baru saja diluncurkan, antusiasme masyarakat menyekolahkan anaknya secara gratis ini luar biasa. Tercatat, setelah program ini kami terapkan, dalam waktu yang singkat, formulir pendaftaran yang kami keluarkan telah mencapai 370 (dari 400 kuota yang disediakan SMP PGRI 1 Karang Tengah), tinggal sedikit lagi kuota terpenuhi,” ujar Kepala SMP PGRI 1 Karang Tengah, Jayakarta, Kamis, (22/06).
    Ia melanjutkan, program pembiayaan pendidikan sekolah swasta gratis ini juga dapat menjawab masalah ketimpangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta, terutama mengenai biaya pendidikan, yang sampai saat ini masih menempel kuat di persepsi masyarakat pada umumnya. Tidak hanya itu,  program pembiayaan pendidikan sekolah swasta gratis ini dapat meningkatkan mutu kualitas sekolah-sekolah swasta menuju ke tingkatan yang lebih baik .
    Pasalnya, masyarakat tetap dapat merasakan fasilitas dan keunggulan yang dimiliki sekolah swasta, tanpa dibebani dengan pembiayaan sama sekali. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan peserta didik baru, serta menjadi alternatif dari problem zonasi pendidikan yang sampai saat ini masih dirasakan.
    “Sesuai dengan informasi yang telah dibagikan Disdik Kota Tangerang sebelumnya, lewat program ini, biaya pendaftaran, pendaftaran ulang, pembangunan, SPP, ujian, dan praktik di SMP PGRI 1 Karang Tengah semuanya digratiskan. Jadi, sangat memudahkan masyarakat Kota Tangerang secara umum,” tambahnya.
    Selain itu, penerapan program pembiayaan pendidikan sekolah swasta gratis di SMP PGRI 1 Karangtengah ini juga membuktikan, bahwa penyerapan minat masyarakat untuk berbondong-bondong menyambut program ini menjadi kabar baik dan peluang yang besar agar terus dioptimalkan lebih jauh untuk menuntaskan berbagai permasalahan pendidikan, seperti kasus anak putus sekolah yang ada di Kota Tangerang.
    Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin sebelumnya mengatakan bahwa Pemkot Tangerang menggratiskan biaya 73 SD swasta dan 73 SMP swasta di Kota Tangerang agar semua anak di Kota Tangerang dapat bersekolah. Selain itu, ada bantuan-bantuan lainnya seperti Tangerang Cerdas dan bantuan bagi mahasiswa kurang mampu melalui Dinas Sosial.
    “Bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemkot Tangerang adalah bagi SD, SMP dan bagi mahasiswa yang kurang mampu melalui Dinas Sosial Kota Tangerang. Sedangkan, untuk SMA kewenangannya adalah dari Pemerintah Provinsi Banten. Maka dari itu kepada masyarakat Kota Tangerang, mari kita manfaatkan program ini dengan baik sehingga anak-anak calon penerus bangsa kita tidak putus sekolah,” kata Jamaluddin.(PBN/BNN)

  • Tunjangan Telat Cair, Kantor BPKD Pandeglang Digeruduk Guru

    Tunjangan Telat Cair, Kantor BPKD Pandeglang Digeruduk Guru

     

    PANDEGLANG, BANPOS – Puluhan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indoesia (PGRI) Kabupaten Pandeglang, menggeruduk kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang.

     

    Para guru tersebut datang untuk mempertanyakan keterlambatan pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sampai saat ini masih belum dibayarkan.

     

    Ketua PGRI Kabupaten Pandeglang, Yuskiah, mengatakan bahwa kedatangan para guru ke Kantor BPKD Pandeglang ini untuk mempertanyakan TPP dan gaji ke-13 ASN, yang tak kunjung dibayarkan. Mereka menagih hak tersebut yang sudah telat 4 bulan.

     

    “Kedatangan kami untuk menagih gaji ke-13 dan TPP yang belum dibayarkan selama 4 bulan. Kami ingin tahu alasan penundaan pembayaran gaji ke-13 ASN guru se-Kabupaten Pandeglang,” kata Yuskiah kepada awak media, Kamis (22/6).

     

    Dari hasil pertemuan dengan BPKD tersebut, lanjut Yuskiah, pihak BPKD memberikan penjelasan alasan penundaann pembayaran gaji ke-13 dan TPP. Pihak BPKD pun berjanji akan membayar gaji ke-13 tersebut pada awal Juli.

     

    “Hasil pertemuannya BPKD akan membayar gaji ke 13 pada awal bulan Juli hanya 1 bulan,” ungkapnya.

     

    Sementara itu, Kepala BPKD Pandeglang, Yahya Gunawan, membenarkan perihal belum dibayarkannya TPP dan gaji ke 13. Namun ia memastikan bahwa gaji ke 13 tersebut akan segera dibayarkan dalam waktu dekat ini.

     

    “Karena keterbatasan anggaran kas daerah menyebabkan keterlambatan pembayaran TPP dan gaji ke-13, kita pastikan TPP dan gaji ke 13 akan segera dibayarkan paling lambat awal Juli mendatang,” katanya. (DHE/DZH)

  • Pokmas dan Lurah di Kota Cilegon Diharap Dapat Cegah Korupsi

    Pokmas dan Lurah di Kota Cilegon Diharap Dapat Cegah Korupsi

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, pada hari Kamis (22/6).

    Dalam kesempatan tersebut, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memberikan edukasi kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Lurah di Kecamatan Pulomerak mengenai pengetahuan dan pendampingan hukum terkait program Dana Sarana dan Prasarana Lingkungan Rukun Warga (salira), dengan tujuan mencegah pelanggaran hukum.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari pengetahuan tentang hukum dan pendampingan dana salira yang kami kerjakan bersama Kejari. Tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran hukum, dan kami akan melaksanakan kegiatan serupa di delapan kecamatan di Kota Cilegon,” ujar Helldy.

    Sementara itu, Kepala Kejari Cilegon, Diana Wahyu Widiya, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, menghimbau kepada seluruh elemen perangkat daerah di lingkungan Kecamatan Pulomerak agar berhati-hati dalam menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon, agar tidak berakhir sebagai kasus hukum, terutama tindak pidana korupsi.

    Menurutnya, Program Salira memberikan dana sebesar Rp 100 juta kepada setiap Rukun Warga (RW) di Kota Cilegon. “Kami hadir dalam kegiatan sosialisasi ini untuk mencegah terjadinya tindakan melanggar hukum seperti korupsi, terutama melalui upaya pendampingan,” ungkapnya.

    Diana berharap agar Pokmas dan Lurah tidak takut kepada Kejaksaan, karena Kejari Cilegon siap memberikan konsultasi dalam pelaksanaan Program Salira.
    Di tempat yang sama, Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin mengatakan, pendampingan terhadap OPD termasuk kecamatan, sebenarnya sudah dilakukan Inspektorat Kota Cilegon. Akan tetapi, terkadang ada ketakutan ketika meminta pendampingan ke Kejari Cilegon.

    “Hari ini kita ubah stigma takut ke Kejaksaan, nanti bisa pendampingan ke Kejaksaan,” ujarnya.

    Dikatakan Mahmudin, setelah melakukan roadshow ke Kecamatan Pulomerak, ada beberapa kasus yang disampaikan Lurah atau Pokmas di Kecamatan Pulomerak.
    “Seperti ada yang akan dibangun Program Salira, tapi bukan di tanah milik Pemkot Cilegon, nah itu jangan dibangun. Kalau ada hibah harus dicatatkan, jadi sekarang Lurah dan Pokmas sudah tahu,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • DKPP Kabupaten Serang Pastikan Hewan Kurban Sehat

    DKPP Kabupaten Serang Pastikan Hewan Kurban Sehat

    SERANG, BANPOS – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang memastikan keberadaan hewan kurban baik kambing, domba, sapi dan kerbau yang tersebar di 29 kecamatan dalam kondisi sehat.

    Kepastian tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan pendataan petugas DKPP menjelang Hari Raya Idul Adha atau lebaran kurban.

    Kepala DKPP Kabupaten Serang, Suhardjo menuturkan bahwa untuk memastikan keberadaan hewan kurban baik kambing, sapi atau kerbau dalam kondisi sehat pihaknya teliti dalam melakukan pemantauan.

    Pemantauan tersebut dilakukan dimulai sejak di datangkan dari luar daerah, saat di jual kepada masyarakat sampai dengan pemotongan nanti akan diamati.

    ”Kalau adanya hal yang mencurigakan terhadap hewan kami langsung koordinasikan dengan provinsi maupun kementerian. Hasil pemantauan alhamdulillah baik PMK maupun LSD belum di temukan. Mudah-mudahan tidak ada, tapi memang sampai saat ini belum kami temukan,” tuturnya, kamis (22/6)

    Dijelaskan Suhardjo, dalam melakukan pendataan dan pemantauan DKPP melalui Bidang Peternakan mempunyai tugas mengawasi semua binatang ternak yang masuk ke Kabupaten Serang.

    Terlebih, saat ini menjelang hari Raya Idul Adha yang mana dibutuhkan hewan kurban yang rata-rata di datangkan dari luar daerah baik itu kambing, domba, sapi namun untuk kerbau dari lokal masih bisa mencukupi.

    ”Makanya kita punya petugas 29 orang kita sebar ke setiap kecamatan, nah kita di situ melakukan pendataan, memantau lapak-lapak yang menjual hewan kurban,” jelasnya

    Suhardjo menyampaikan, saat ini tengah merebak adanya Lumpy Skin Disease (LSD) serta Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang diwaspadai dan diamati. Jika ditemukan yang mencurigakan di duga LSD atau PMK pihaknya akan menyingkirkan, dikarantina untuk tidak didekatkan dengan hewan lainnya.

    ”LSD maupun PMK itu menularnya sangat cepat, memang tidak menular ke manusia tapi menular ke sesama binatang itu dipastikan cepat. Nah rata-rata yang kita cek ke lapangan itu pertama adalah surat keterangan asal hewan, keterangan sudah vaksin sebelum dibawa kesini (kabupaten serang-red),” ujarnya

    Dirinya mengatakan, adapun upaya yang dilakukan pencegahan, disisi lain pihaknya akan memberikan vaksin kepada hewan kurban jika kedatangannya sebulan sebelumnya. Penyuntikan vaksin dilakukan paling lambat 14 hari sebelum di potong.

    ”Saat ini karena belum mendekati kita hanya memberikan vitamin, jadi banyak ternak yang mendatangkan hewan untuk pemulihan kekebalan tubuhnya tadi sudah dilakukan di Kecamatan Waringin kurung,” katanya

    Lebih lanjut, Suhardjo memastikan pendataan dan pemantauan yang dilakukan terhadap penjual binatang kurban untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban sehingga terjamin bebas dari penyakit PMK maupun LSD.

    ”Kita mulai pemantauan sejak Selasa kemarin, jadi 10 atau 9 hari sebelum Idul Adha atau lebaran kurban kita adakan pengamatan sampai proses pemotongan dan kita ambil dagingnya untuk kepastian kesehatan hewannya,”tuturnya.

    Lebih jelas, Suhardjo menyampaikan, bukan hanya menjelang Idul Adha pihaknya melakukan pendataan dan pemantauan akan tetapi rutin dilakukan setiap tahunnya. Hal itu dilakukan lantaran kebutuhan hewan untuk di Kabupaten Serang mencapai ribuan setiap tahunnya.

    ”Kebutuhan kita (kabupaten serang-red) untuk sapi mencapai 3 ribu ekor, kerbau 400 ekor, domba sekitar 6 ribu lebih ekor untuk kambing 3 ribu ekor pertahunnya yang kita estimasi tahun 2022 kemarin,” tandasnya (MG-02/AZM)

  • PDIP Kota Serang Tak Permasalahkan Sistem Proporsional Terbuka

    PDIP Kota Serang Tak Permasalahkan Sistem Proporsional Terbuka

    SERANG, BANPOS – Menangapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan sistem pemilu terbuka. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Serang menganggap hal tersebut bukanlah suatu masalah, bahkan sistem pemilu proposional terbuka dianggap suatu hal biasa.

    Ketua PDIP Kota Serang, Bambang Janoko mengatakan bahwa partainya akan patuh terhadap keputusan MK terkait apa pun yang akan ditetapan.

    “PDIP patuh terhadap konstitusi dan siap melaksanakan terkait apa yang diputuskan oleh MK dan juga PDIP ini sudah biasa melakukan hal yang terbuka,” katanya, Rabu (21/6)

    Dirinya mengaku, proposional terbuka adalah hal biasa dan sudah tiga periode diikuti. Bambang mengatakan dalam sistem pemilu dengan proposional terbuka tersebut partainya tetap yakin dapat memenangkannya.

    “Sudah tiga periode kita mengikuti, dari tahun 2009 sampai tahun 2019 kita sudah mengikuti pemilihan legislatif itu secara terbuka. Jadi sudah tidak ada lagi permasalahan, kita siap untuk memenangkan,” ujarnya

    Bambang menegaskan target PDIP Kota Serang pada pemilu legislatif 2024 adalah tujuh kursi. Ini agar dapat menduduki kursi pimpinan DPRD pada Pemilu 2024. Sebelumnya PDIP hanya mendapatkan empat kursi pada pemilu 2019 lalu.
    “Target kita kursi. Kita akan berusaha sekeras mungkin semaksimal mungkin dengan sistem terbuka ini,” tegasnya

    Selain itu, Bambang juga menuturkan dengan ditetapkannya sistem pemilu proposional terbuka, semua calon akan berlomba dalam memikat hati rakyat agar dapat memilihnya.
    “Semua bakal calon dimasing-masing dapil akan berlomba-lomba untuk bisa duduk di kursi DPRD Kota Serang,” tuturnya

    Selain itu, dirinya mengatakan PDIP akan mencetak hatrick kemenangan pada Pilpres 2024 untuk memenangkan Ganjar Pranowo selain memenangkan para bakal calon legislatif.

    “Jadi sekarang semangat hatrick yang artinya kita siap memenangkan baik legislatif maupun presiden dengan artian kita semangat hetrik memenangkan Ganjar Pranowo,” tandasnya (MG-02/AZM)

  • Paloh Turun Gunung Bimtek Caleg

    Paloh Turun Gunung Bimtek Caleg

    Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bertekad menjadikan Provinsi Sulsel sebagai barometer suara nasional di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

    Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh pun turun gunung, membuka orientasi dan bimbingan teknis (bimtek) bagi bakal calon anggota legislatif (ca­leg) Partai NasDem se-Sulsel,hari ini.

    Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Sulsel, Syaharuddin Alrif mengatakan, Surya Paloh akan membuka orientasi dan bimtek bakal caleg Partai NasDem se-Provinsi Sulsel di Kota Makassar.

    Selain Surya, lanjut dia, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Prananda Surya Paloh; Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Rachmat Gobel; serta Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kekaderan (OKK) yang juga Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sulsel, Rusdi Masse, juga akan hadir.

    “Besok (hari ini, red), seluruh bakal caleg akan mengikuti bimtek. Mereka akan mendapat materi tentang pemenangan Partai NasDem di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan,” ujar Syahar, sapaan Syaharuddin Alrif, di Makassar, Sulsel, kemarin.

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel ini menambahkan,kegiatan orientasi bagi para bakal caleg Partai NasDem se-Sulsel akan menjadi yang pertama untuk tingkat provinsi. Sebelumnya, ungkap dia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menggelar orientasi dan bimtek secara nasional di Jakarta.

    “Untuk provinsi, di Sulsel menjadi yang pertama (dilaksanakan). Sejak 2019, Partai NasDem sangat serius menggarap suara di Sulsel, karena provinsi ini akan menjadi barometer perolehan suara partai secara nasional,” tegas dia.

    Wakil Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sulsel, Mustaqim Musma menambahkan, materi orientasi dan bimtek pada hari pertama, akan menitik beratkan pada pemahaman selu­ruh bakal caleg Partai NasDem tentang pemetaan dan strategi pemenangan Pileg 2024.
    Dia berharap, setelah orientasi tersebut, DPW Partai NasDem Provinsi Sulsel akan menjadi percontohan bagi pengurus DPW se-Indonesia.

    “Orientasi caleg ini kegiatan pertama tingkat provinsi, dihadi­ri langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Kami optimistis, NasDem Sulsel meraih kemenangan pada Pileg 2024 nanti,” ucap dia.

    Selain strategi pemenangan dan pemetaan kekuatan, sam­bung dia, upaya pemenangan Partai NasDem di Provinsi Sulsel ditopang komposisi bakal ca­leg yang andal dan struktur yang komplit. Karenanya, pihaknya bertekad menjadikan provinsi tersebut sebagai barometer perolehan suara nasional.

    “Pengalaman Pemilu 2019 su­dah memberi gambaran. Saat itu, NasDem menang di beberapa daerah. Karenanya, NasDem bertekad merebut pucuk kursi pimpinan di beberapa daerah, termasuk kursi ketua DPRD Provinsi Sulsel,” pungkasnya.

    Diketahui, Partai NasDem meraih 684.533 suara di Provinsi Sulsel pada Pileg 2019 lalu. Raihan tersebut mengantarkan 12 kader Partai NasDem ke DPRD Provinsi Sulsel, sekaligus mendapatkan satu kursi pimpinan. Perolehan Partai NasDem hanya terpaut satu kursi dari partai pemenang Pemilu di Provinsi Sulsel, yakni Partai Golkar.(pbn/rmid)