BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Luar Sekolah, Tanpa Pendidikan

    Luar Sekolah, Tanpa Pendidikan

    Saat ini, orang tua atau wali murid sedang disibukkan dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai tingkat. Salah satu proses memberikan hak pendidikan kepada anak yang seringkali justru dipenuhi berbagai “drama” di dalamnya. Permasalahan pendidikan sendiri terkadang hanya disorot dalam rutinitas musiman semata.

    Padahal sebagaimana diketahui, tantangan dalam dunia pendidikan di Provinsi Banten saat ini cukup kompleks, mulai dari akses pendidikan sekolah yang belum merata dan paradigma masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal bagi anak-anak mereka. Hingga masalah pendidikan informal yang ada di luar sekolah.

    Rata-rata lama sekolah di Banten juga cukup rendah. Data tahun 2023 mencatat bahwa rata-rata lama sekolah hanya mencapai 9,13 tahun, setara dengan tingkat sekolah menengah pertama (SMP) saja. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak yang tidak melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

    Anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan formal di sekolah menghadapi berbagai permasalahan di masa depan. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan karena tidak memiliki ijazah atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Lebih penting lagi, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak tidak terpenuhi, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan pribadi dan kesempatan masa depan mereka.

    Namun, hal ini bukan berarti anak-anak yang bersekolah tidak memiliki permasalahan sendiri. Beberapa berita terakhir menunjukkan bahwa meskipun bersekolah, anak-anak belum tentu memiliki pendidikan karakter yang memadai. Masalah perilaku kenakalan di kalangan anak sekolah semakin meningkat dan menjadi perhatian serius. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat untuk mendidik dan membentuk karakter, ternyata juga dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk mempelajari perilaku negatif dan potensial menuju tindakan kriminal.

    Beberapa kenalan guru sempat mengaku kesulitan untuk membendung perilaku negatif ini. Yang akhirnya, mereka harus menyerah dan lebih fokus untuk mengajar pengetahuan, ketimbang mendidik karakter anak. Di sekolah anak hanya diajar.

    Saat di luar sekolah, pendidikan informal di lingkungan masyarakat yang seharusnya menjadi sarana penting dalam mendukung pembentukan karakter anak-anak ternyata tidak berjalan maksimal.

    Terkadang, kita sebagai bagian dari masyarakat yang seharusnya memiliki peran dalam pendidikan informal sering abai terhadap perilaku kenakalan remaja, dan cenderung enggan untuk menegur tindakan yang tidak baik atau cuek terhadap perilaku anak di lingkungannya. Kita seringkali kurang peduli atau tidak memiliki kesadaran yang cukup akan pentingnya peran dalam pendidikan informal ini.

    Malas untuk membubarkan gerombolan anak usia sekolah yang masih berkeliaran dan nongkrong di malam hari. Atau pura-pura tidak melihat saat ada tindakan yang kurang terpuji dilakukan mereka.

    Selain itu, beberapa faktor lain yang mempengaruhi kurangnya peran masyarakat dalam pendidikan informal adalah kurangnya keterlibatan orang tua, kesibukan dalam kehidupan sehari-hari, dan ketidaktahuan akan pentingnya memberikan perhatian dan pengarahan yang positif kepada anak-anak di sekitar mereka. Adanya ketidakpedulian atau ketidaksensitifan terhadap perilaku anak-anak yang tidak pantas juga dapat menghambat upaya pembentukan karakter yang baik.

    Seringkali, orang tua baru bereaksi setelah pihak kepolisian melakukan penindakan. Namun, seperti sindiran dari salah satu video polisi yang sempat viral. Orang tua baru menangis minta anak dibebaskan, setelah sebelumnya diabaikan.

  • Ketika Ideologi ‘Dikebiri’ Popularitas 

    Ketika Ideologi ‘Dikebiri’ Popularitas 

    HARAP-HARAP cemas berakhir klimaks. Setelah sebelumnya beredar informasi yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi bakal memutuskan sistem Pemilu Tertutup pada pemilu 2024, akhirnya lembaga penguji konstitusi itu masih melanggengkan sistem terbuka.

    Dengan keputusan ini, pemilih masih akan mencoblos, partai politik, atau Nomor urut atau nama caleg. Tak ayal, keputusan ini mendapat sambutan hangat, terutama dari Bakal Calon Legislatif (Bacaleg). Karena dalam beberapa bulan terakhir, mereka lah yang paling menunggu-nunggu keputusan ini.

    Wacana terbuka-tertutup yang ramai sebelumnya, memang mengganjal banyak hal yang sudah menjadi tradisi Pemilu di Indonesia. Banyak Bacaleg wait and see, menghitung untung-rugi sebelum menjalankan aksi.

    Yang menarik dari putusan itu sesungguhnya adalah alasan dari para penggugat. Mereka menganggap sistem pemilu proporsional terbuka telah dibajak para caleg pragmatis yang hanya bermodalkan popularitas tanpa ikatan ideologis dengan parpol. Akibatnya, ketika mereka menjadi anggota legislatif seolah-olah hanya mewakili diri sendiri.

    Alasan ini, sebenarnya cukup masuk akal. Figur populer belum tentu memiliki kompetensi dalam mengemban amanat rakyat di gedung perwakilan. Tak sedikit pula figur populer yuang justru ‘tenggelam’ di lembaga legislatif karena kalah vokal dan kalah kualitas dari para politisi ‘beneran’.  

    Bila ditelisik lebih jauh, kecenderungan parpol untuk merekrut figur populer, tak lepas dari keinginan parpol maupun figur itu sendiri. Parpol butuh suara sebanyak-banyaknya, sementara sang figur juga ingin memberikan pengabdiannya kepada bangsa, meskipun secara kualitas tak sedikit juga yang minus. 

    Hubungan simbiosis mutualisme antara popularitas figur dan raihan suara parpol memang berpengaruh cukup siginifikan. Buktinya adalah banyaknya figur populer nonpolitisi yang akhirnya duduk sebagai wakil rakyat.

    Para figur populer ini tentu tak serta merta menjadi wakil rakyat. Mereka juga menjalani kaderisasi dan pendidikan politik dari partainya masing-masing. Tetapi, sejauh mana pendidikan ‘singkat’ itu bisa memberi pengaruh kepada pola pikir dan pola aksi figur tersebut? Rasanya kita tak bisa terlalu berharap dari sini.

    Perekrutan figur populer memang menjadi shortcut bagi sebagian besar parpol di Indonesia. Menciptakan kader ideologis memang mahal dan butuh waktu panjang. Di sisi lain jalur instan lebih menarik karena bisa mengabaikan banyak proses.

    Kondisi ini tentu juga menjadi tanggung jawab parpol. Sebagai lembaga politik, mereka seharusnya bisa melahirkan tokoh-tokoh politik yang matang oleh proses perjuangan. Karena hanya dengan proses lah bisa lahir politisi-politisi yang benar-benar memiliki kompetensi, memiliki popularitas karena pengabdian dan pemikirannya yang bermanfaat untuk bangsa dan masyarakat. 

    Tapi, rasanya masih terlalu jauh berharap titik ideal politik Indonesia itu bisa terwujud dalam waktu dekat. Karena, dalam sistem pemilu sejak era reformasi, paradigma kebanyakan parpol masih begitu-begitu saja. Karena mereka masih berpikir bagaimana meraup suara sebanyak-banyaknya, ketimbang memberi manfaat sebesar-besarnya.

    Jadi, nikmati saja dulu sistem yang ada. Bagaimana pun, ini yang kita miliki saat ini. Kedepannya tentu kita berharap parpol bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita dengan menyuguhkan kader-kader terbaiknya yang bukan hanya memiliki popularitas, tetapi juga kompetensi dan kualitas untuk menjadi garda terdepan perubahan bangsa menuju ke arah yang lebih baik.(*)

  • Peserta Pemilu Harus Taat Aturan Kampanye di Media

    Peserta Pemilu Harus Taat Aturan Kampanye di Media

    JAKARTA, BANPOS – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengimbau calon peserta pemilu yang memiliki kelebihan dana atau memiliki media harus mengikuti aturan berkampanye sesuai peraturan perundangan.
    Totok berpesan, jangan sampai calon peserta pemilu semena-mena mengkampanyekan dirinya di media, tanpa mengikuti aturan yang berlaku.
    “Bagi yang punya media atau punya duit banyak tidak boleh semena-mena dalam mengkampanyekan dirinya di media karena, ada batasan dan peraturan yang berlaku,” ujar Totok saat memberikan sambutan dalam kegiatan Kick Off Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (19/6).
    Lebih lanjut Totok menjelaskan pelaksanaan kampanye peserta pemilu telah ditetapkan oleh Peraturan KPU (KPU).
    Ia meminta kepada pers sebagai salah satu partner strategis ikut mengawasi dan melakukan pencegahan kampanye di luar jadwal.
    “Pers menjadi koalisi strategis Bawaslu untuk melakukan pencegahan terkait kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan,” tutur Totok.
    Totok menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan pidana satu tahun bagi yang melakukan Kampanye di luar jadwal.
    “Undang-Undang Nomor 7 mengatur ancaman satu tahun bagi siapa yang melakukan kampanye diluar jadwal, seperti memberikan visi dan misinya,” ujar Totok.
    Totok juga mengajak partai politik (parpol), pers dan penyelenggara pemilu menjadikan Pemilu 2024 lebih demokratis dengan gotong royong.
    “Ayo bersama-sama dari parpol, pers, dan penyelenggara pemilu menjadikan pemilu ke depan demokratis dengan gotong royong,” kata Totok.(PBN/RMID)

  • Prabowo Disukai Lintas Loyalis

    Prabowo Disukai Lintas Loyalis

    Kecenderungan pemilih Pemilu 2024 terhadap capres pilihannya sudah mulai terpetakan. Loyalis Jokowi, Soeharto hingga Gus Dur disebut-sebut melabuhkan pilihannya ke Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hal ini diketahui dari hasil survei terkini lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
    “Artinya, rakyat Indonesia lintas generasi mendukung Pak Prabowo sebagai pemimpin nasional berikutnya,” kata Ketua DPP Partai Gerindra, Sudarto.
    Menurutnya, sosok Prabowo dengan sederet pengalamannya, tak pernah menafikan jasa pemimpin Indonesia sebelumnya. Menteri Pertahanan itu mengambil sisi positif dari setiap figur kepemimpinan nasional. Dia dianggap sosok ksatria yang tak pernah memelihara dendam dengan siapapun.
    “Ini dibuktikan selama di luar pemerintahan, Prabowo dan Partai Gerindra menjalankan sistem kontrol yang elegan,” ucapnya.
    Bahkan, setelah bersaing hebat dengan Jokowi pada 2014 dan 2019, Prabowo mendarmabaktikan dirinya menjadi salah satu pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju Jilid II. Bergabung ke lawan politik, semata demi kedamaian dan persatuan anak bangsa yang amat terbelah setelah dua Pilpres sebelumnya.
    “Bahkan Al Maghfurlah Gus Dur, menyebut Pak Prabowo sosok yang paling ikhlas. Itulah mengapa, Pak Prabowo masih dicintai oleh generasi yang pernah dipimpin presiden lalu hingga sekarang,” ujar Bendahara Umum Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.
    Sekjen Pengurus Pusat Gerakan Muslim Indonesia Raya (PP GEMIRA) ini pun menyakini, Pilpres 2024 akan dimenangkan Prabowo. Apalagi dukungan lintas elemen masyarakat kian hari terus bertambah.
    “Insyaallah, hasil survei ke depan akan semakin tinggi. Mesin partai, sayap dan relawan akan semakin massif masuk ke berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan Pak Prabowo,” yakin Caleg DPR RI Dapil II Jawa Tengah ini.
    Sebelumnya, LSI Denny JA merekam pemilih dan pengagum presiden dari Bung Karno hingga Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul di pemilih loyalis Presiden Jokowi, Soeharto, dan Gus Dur.
    Sementara Ganjar Pranowo, unggul di pemilih loyalis Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri. Sedangkan Anies Baswedan, hanya menang di pemilih Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    “Prabowo unggul di pemilih yang menyukai Jokowi, Soeharto dan Gus Dur. Ganjar unggul di pemilih yang menyukai Soekarno dan Megawati. Anies unggul di pemilih yang menyukai SBY dan Habibie,” kata Peneliti Senior LSI Denny JA Adjie Alfaraby dalam paparan surveinya di Kantor LSI Denny JA, Jakarta Timur, kemarin.
    Dipaparkan Adjie, Prabowo unggul di pemilih yang suka Jokowi yakni 39,1 persen. Sedangkan Ganjar 37,0 persen, dan Anies 14,7 persen. Prabowo juga nomor satu di pemilih yang suka Soeharto yakni 45,9 persen. Disusul Ganjar 25,6 persen dan Anies 22,5 persen.
    Di pemilih yang suka Gus Dur, Prabowo juga teratas dengan 32,0 persen. Anies di urutan kedua dengan 30,8 persen dan Ganjar 21,0 persen. Sementara itu, di Pemilih yang suka dengan Bung Karno, Ganjar unggul dengan 48,8 persen. Anies di posisi kedua dengan 25,1 persen dan Prabowo ketiga dengan 20,1 persen.
    Untuk pemilih yang suka Megawati, Ganjar unggul di posisi teratas dengan 48,8 persen. Disusul Prabowo 20,1 persen dan Anies 10,3 persen.
    Sementara Anies unggul di pemilih yang menyukai SBY dengan 36,3 persen. Disusul Ganjar 17, persen dan Prabowo 13,1 persen. Anies juga teratas di pemilih yang suka Habibie dengan 32,5 persen. Disusul Ganjar 23,0 persen dan Prabowo 14,7 persen.
    “Pemilih pengagum Jokowi dan Soeharto sebanyak 35,1 persen ditambah 31,9 persen. Sehingga total 67 persen. Semakin banyak memenangkan pemilih pengagum dua presiden itu, semakin capres bersangkutan berjaya,” tandasnya.
    Riset terbaru LSI Denny JA dilaksanakan 30 Mei hingga 12 Juni 2023 dengan tatap muka menggunakan kuesioner kepada 1 200 responden di seluruh Indonesia.
    Margin of error survei ini sebesar 2,9 persen. LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, indepth interview, expert judgement dan focus group discussion.(PBN/RMID)

  • Kepemimpinan Puan dan AHY Terlihat

    Kepemimpinan Puan dan AHY Terlihat

    JAKARTA, BANPOS – Pakar Komunikasi, Anthony Leong menilai, pertemuan antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai simbol penting dari rekonsiliasi politik yang mungkin terjadi di antara generasi muda politisi Indonesia.
    “Puan dan AHY menunjukkan kelas mereka sebagai para pemimpin muda. Interaksi mereka sangat alami dan tidak menunjukkan adanya jarak atau perbedaan yang berarti. Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga negarawan tentu hal ini turun juga kepada anak mereka value tersebut. Dengan intensitas komunikasi ini tentu kerja sama politik ada potensi terjalin,” ujar Anthony pada keterangannya (19/6).
    Kata dia, Puan menunjukkan kematangan dan kepercayaan dirinya dalam pertemuan tersebut.
    Bahasa yang digunakan Puan sangat alami dan rileks. Ini adalah tanda seorang pemimpin yang berpengalaman, berkelas dan punya track record yang baik.
    Sementara itu, AHY menunjukkan kerendahan hatinya ketika meminta izin untuk menganggap Puan sebagai kakak. Ini adalah tanda kebesaran jiwa dan kerendahan hati AHY.
    “Ini juga mematahkan persepsi pesimis yang banyak orang miliki bahwa hambatan komunikasi antara Megawati dan SBY akan berlanjut ke generasi penerus mereka,” lanjutnya.
    Direktur PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) ini mengatakan, pertemuan ini dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin muda di Indonesia agar dapat melakukan langkah-langkah berani dalam membangun jembatan di atas perbedaan.
    “Pertemuan antara Puan dan AHY membuktikan bahwa generasi muda pemimpin politik kita mampu untuk meredakan ketegangan yang lalu dan memulai dialog produktif,” tutupnya.
    Pertemuan antara Puan dan AHY ini juga menunjukkan perbedaan politik tidak harus menjadi jurang pemisah, tetapi dapat menjadi jembatan untuk berdialog dan bersinergi.
    Kemesraan Puan-AHY ini, tentu tak seperti hubungan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diketahui banyak pihak masih tak akur selama 20 tahun terakhir.
    Diketahui hubungan Mega-SBY dalam 20 tahun belakangan ini memang kurang baik. Bahkan dalam 10 tahun kepemimpinan SBY sebagai Presiden, keduanya nyaris tidak pernah menjalin silaturahmi politik. Padahal saat Mega menjadi Presiden RI ke-5, SBY merupakan salah satu anak buahnya yang duduk di Kabinet Gotong Royong sebagai Menko Polkam. Namun, setelah Pemilu Presiden 2004, hubungan keduanya mulai renggang dan saling ‘Perang Dingin’.
    Ditambah lagi, saat ini PDIP telah mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024, sementara Demokrat bersama koalisi perubahan mendukung Anies Baswedan.
    Hasto Kristiyanto menilai, pertemuan AHY-Puan telah ditunggu masyarakat Indonesia. Bahkan sempat ramai diperbincangkan sejak dia dan Sekjen Demokrat bertemu di rumah makan Ayam Berkah beberapa waktu lalu.
    Dia menekankan maksud dari pertemuan ini tidak lain hanya untuk menjalin komunikasi politik antara PDIP dan Demokrat. Sebab beberapa tahun ke belakang, hubungannya dikabarkan tegang.
    Menyikapi hal itu Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengaku hubungan kedua partai saat ini perlahan mulai mencair dengan adanya pertemuan antara AHY dan Puan. “Hubungan Partai Demokrat dan PDIP itu dalam tanda kutip dingin gitu, beku, ya ini pelan-pelan mulai mencair lah,” kata Jansen.(PBN/RMID)

  • Kendaraan Listrik di Provinsi Banten semakin Bertumbuh, PLN UID Banten Dukung Infrastruktur SPKLU

    Kendaraan Listrik di Provinsi Banten semakin Bertumbuh, PLN UID Banten Dukung Infrastruktur SPKLU

    TANGERANG, BANPOS – Di tengah meningkatnya permintaan akan energi bersih dan berkelanjutan, PT PLN (Persero) UID Banten berkomitmen untuk berperan aktif dalam memperkuat infrastruktur listrik di Provinsi Banten guna mendukung pertumbuhan kendaraan listrik.

    General Manager PLN UID Banten, Abdul Mukhlis, menjelaskan bahwa bukti dukungan PLN UID Banten dalam medukung percepatan infrastruktur kendaraan listrik tercemin pada 14 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di beberapa lokasi strategis di Provinsi Banten.

    “PLN UID Banten telah berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur listrik khususnya di Provinsi Banten guna mendukung perkembangan kendaraan listrik yang semakin pesat. Hal ini juga terlihat dari jumlah transaksi penggunaan SPKLU di sekitar Provinsi Banten yang telah mencapai 2.177 transaksi,” ujar Abdul Mukhlis, Selasa (20/6).

    PLN UID Banten juga mencatat total konsumsi listrik sebesar 41.823,51 kilowatt-hour (kWh) dari penggunaan SPKLU di seluruh Provinsi Banten.

    “Besarnya konsumsi listrik dari SPKLU ini mencerminkan transisi menuju mobilitas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kami harap tren masyarakat untuk mengisi daya kendaraan listrik di SPKLU dapat meningkat, untuk memacu hal tersebut kami berupaya menempatkan SPKLU di lokasi strategis,” jelas Abdul Mukhlis.

    Saat ini SPKLU telah tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Banten, diantaranya AEON Mall BSD, Aeropolis Tangerang, Tangcity Mall Tangerang, Kantor PLN UID Banten di Kota Tangerang, ERMS Puspitek Serpong, Supermall Karawaci Kabupaten Tangerang, Mall Ciputra Tangerang, Kantor PLN UP3 Cikupa, Terrace 8 Suvarna Sutera, Kantor PLN UP3 Banten Utara, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rest Area Pinang KM13,5, Kantor PLN ULP Cikande dan di Pelabuhan Merak.

    Sejalan dengan itu, Ari, pengguna mobil listrik sejak bulan November 2022, mengaku senang dengan jumlah SPKLU yang tersebar di Provinsi Banten. Pasalnya dia yang hobi berpelesiran merasa aman karena bisa mengisi daya di SPKLU yang telah disediakan oleh PLN.

    “Saya sekarang kebetulan main ke Merak (Pelabuhan Merak) dan ternyata SPKLU ada disini, senang sekali jadi saya nggak perlu jauh-jauh ke Cilegon untuk mengisi daya listrik di mobil saya,” kesan Ari.

    Ari juga menyebutkan sejak menggunakan mobil listrik, dirinya merasa pengeluarannya menjadi lebih hemat dikarenakan tidak perlu lagi mengisi BBM.

    “Selama memakai mobil listrik kesannya enak nggak perlu isi bensin, kalau ng-charge juga nggak semahal isi bensin. Paling mahal saya mengisi 30-50ribu. Ini saja saya charge mobil, saya bawa dari pondok indah perjalanan ke merak dan daya saya masih ada 20-30 persen, jadi sangat irit,” ucap Ari. (*)

  • Aktif Menyampaikan Informasi Publik, Dirut PLN Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Online 2023 Versi Humas Indonesia

    Aktif Menyampaikan Informasi Publik, Dirut PLN Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Online 2023 Versi Humas Indonesia

     

    MAKASSAR, BANPOS – Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dianugerahi sebagai pemimpin terpopuler di media pemberitaan online dalam penghargaan The 1st Indonesia Government Public Relation (GPR) Awards (IGA) 2023 yang digelar Humas Indonesia. Penghargaan ini diberikan untuk Sub Kategori Direktur Utama BUMN Non-Tbk atas kepemimpinannya yang aktif dalam memberikan berbagai informasi publik terkait pelayanan PLN.

    Founder dan CEO Humas Indonesia Asmono Wikan menyampaikan, kompetisi ini hadir untuk mengapresiasi sekaligus menilai praktik kinerja humas pemerintah. Dalam hal ini, ia melihat ada fase yang belum tuntas yaitu pendalaman program dan sosok humas yang menjadi motor penggerak instansi pemerintah.

    “Selamat kepada PLN, semoga terus bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin humas pemerintah betul-betul berdampak untuk publik dan masyarakat,” ujar Asmono, Selasa (20/6).

    Ia memaparkan IGA 2023 membagi penghargaan menjadi tiga kategori; Humas Pemerintah Terbaik, Lembaga Humas Pemerintah Terbaik, dan Program Kehumasan Pemerintah Terbaik. Ia berharap kehadiran IGA 2023 dapat menjadi wadah bagi GPR dari berbagai lintas instansi untuk berdiskusi dan berkolaborasi guna menciptakan inovasi di bidang kehumasan.

    “IGA 2023 mengukur seluruh aspek kinerja dengan indikator ilmiah. Karena Humas menjadi perwakilan pemerintah untuk menyampaikan segala bentuk informasi kinerja dan program pemerintah secara kredibel dan akuntabel kepada masyarakat,” ujarnya.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengaku penghargaan ini sebenarnya salah alamat, yang seharusnya menerima adalah seluruh awak media yang turut mengawal dan memberitakan transformasi PLN dalam tiga tahun terakhir. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasihnya atas antusiasme yang tinggi dari para awak media.

    “Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media di seantero negeri atas perhatian besar para awak media pada transformasi PLN dari tahun 2020. Hal ini adalah cambuk bagi PLN agar prestasi yang sudah ditorehkan ini bisa lebih diperkuat dan diperkokoh sehingga PLN ke depan semakin lincah,” ujar Darmawan. 

    Darmawan mengatakan, kepuasan pelanggan PLN meningkat berkat sistem pelayanan pelanggan yang semakin mudah, cepat dan terintegrasi melalui Super Apps PLN Mobile. Aplikasi yang sudah diunduh lebih dari 39 juta pengguna ini dilengkapi berbagai fitur mulai dari layanan pasang baru, tambah daya, dan pengaduan pelanggan yang terintegrasi.

    “Dulu, tidak ada ruang komunikasi antara PLN dan pelanggan. Pelanggan bingung mengeluh ke mana. Kalau telepon, tidak jelas tindaklanjutnya. Sekarang, kita sediakan ruang komunikasi dalam sistem digital. Pelanggan tinggal melaporkan melalui PLN Mobile sehingga respons petugas jadi lebih cepat,” pungkas Darmawan.

    Lebih lanjut Darmawan mengatakan, di era disrupsi teknologi seperti sekarang praktisi humas mau tidak mau harus berevolusi. Humas perlu menjadi spons yang menyerap pengetahuan dan strategi baru agar pelayanan pada publik dan pelanggan terus meningkat.

    “Ini adalah bentuk pengakuan dan apresiasi untuk seluruh insan PLN yang sudah bekerja all out dan sangat kompak untuk membawa PLN menjadi perusahaan energi masa depan. Ini menjadi dorongan kami untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Darmawan.

    Selain itu, dalam acara ini PLN Group turut meraih 2 penghargaan melalui Direktur Utama PT PLN Indonesia Comnets Plus (Icon Plus) Ari Rahmat Indra Cahyadi pada kategori yang sama untuk Sub Kategori Direktur Utama Anak Usaha BUMN dan PT PLN Indonesia Comnets Plus (Icon Plus) untuk Kategori Lembaga Humas Pemerintah Terbaik Sub Kategori Badan Usaha (Gold). (*)

     

  • Daftar DTKS Bisa Lalui RT/RW

    Daftar DTKS Bisa Lalui RT/RW

     

    DINAS Sosial Kota Tangerang menyampaikan kepada masyarakat, apabila ingin terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) untuk mendapatkan bantuan sosial, bisa mengusulkan diri melalui surat pengantar dari RT/RW dengan membawa kartu keluarga.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Mulyani, mengatakan bahwa surat pengantar RT/RW usulan DTKS selanjutnya diserahkan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk dilakukan verifikasi. 

    Nantinya, hasil verifikasi diberikan kepada operator data tingkat kelurahan untuk diinput dan diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG, dengan mengupload berita acara yang ditandatangani oleh Lurah.

    Sedangkan syaratnya ialah tidak mempunyai sumber pencaharian yang tetap, mempunyai pengeluaran yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana, hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SMP.

    “Selain itu hanya mampu mengakses kesehatan di Puskesmas atau hanya dengan layanan subsidi dari pemerintah, serta tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggotanya,” katanya, Selasa (20/6).

    Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

    DTKS saat ini berfungsi sebagai data dan informasi yang dijadikan acuan utama dalam penentuan ketepatan sasaran di program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan-bantuan sosial lainnya.

    Ketepatan sasaran penerima manfaat usulan DTKS menjadi penting untuk diketahui masyarakat Kota Tangerang secara luas.

    “Bagi yang termasuk dalam syarat-syarat yang telah dijelaskan, namun belum terdaftar di DTKS, bisa menghubungi RT/RW sekitar agar mendapatkan pendampingan untuk menjalani pendaftaran DTKS, serta langkah-langkah lanjutan lainnya,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Puluhan ribu pekerja rentan di Kabupaten Tangerang mendapatkan bantuan sebagai penerima BPJS Ketenagakerjaan

    Puluhan ribu pekerja rentan di Kabupaten Tangerang mendapatkan bantuan sebagai penerima BPJS Ketenagakerjaan

    TANGERANG, BANPOS – Puluhan ribu pekerja rentan di Kabupaten Tangerang mendapatkan bantuan sebagai penerima BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut dilaksanakan guna menjamin kesejahteraan para pekerja, yang rentan menghadapi masalah sosial.

    Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, saat penyerahan simbolis santunan kematian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di GSG Puspemkab Tangerang, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 86 ribu pekerja rentan di Kabupaten Tangerang sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan.

    “Di 2023 ini ada penambahan sehingga total yang tercover sebanyak 86.000 orang pekerja rentan di Kabupaten Tangerang. Ke depan, saya berharap jumlah kepesertaan pekerja rentan di Kabupaten Tangerang bertambah. Bahkan ditargetkan di ABT 2023 ini bisa mencapai 100.000 kepesertaan BPJS bagi pekerja rentan,” ungkapnya, Selasa (20/6).

    Bupati berharap, sinergitas dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dioptimalkan dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi para pekerja peserta jaminan sosial Ketenagakerjaan ketika mengalami risiko sosial.

    “Saya ucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan hari ini. Dan bagi para penerima manfaat yang hari ini diberikan secara simbolis, kepada ahli waris agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melanjutkan hidup kedepannya,” katanya.

    Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, mengatakan bahwa angka pekerja rentan dengan kemiskinan ekstrem cukup banyak. Namun dari keseluruhan angka, tidak semua pekerja rentan terlindungi oleh jaminan sosial.

    Ia pun mengaku sangat mengapreasiasi Pemkab Tangerang yang terus aktif mendorong para pekerja rentan mendapatkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, melalui berbagai terobosan.

    “Di Kabupaten Tangerang, saya menerima laporan bila sebanyak 86 ribu pekerja rentan telah tercover oleh jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Ini patut kita apresiasi dan suatu langkah bagus yang telah dilakukan oleh Bupati Tangerang,” ujarnya.

    “Di Kabupaten Tangerang ini saya terima ada kenaikan angka, dari tahun 2022 yakni 50 ribu, ke tahun 2023 dengan angka 86 ribu peserta BPJS Ketenangakerjaan dengan pekerja rentan kemiskinam ekstrem. Dan hal ini tentunya merupakan langkah bagus, karena bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonominya,” lanjutnya.

    Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah mendaftarkan 86.000 pekerja rentan di Kabupaten Tangerang.

    “Saat ini untuk daerah tingkat 2, Kabupaten Tangerang yang nomor satu di Indonesia dengan mengikutkan kepesertaan terbanyak di Indonesia. Ini merupakan suatu hal yang benar-benar membanggakan dan sangat perlu diapresiasi,” tandasnya. (DZH)

  • Pemkot Tangerang Siaga Rabies

    Pemkot Tangerang Siaga Rabies

     

     

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) telah menyiapkan tim khusus penanganan hewan liar yang dapat menularkan rabies.

    Kepala BPBD Kota Tangerang, Maryono Hasan, menuturkan bahwa BPBD telah mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dengan keberadaan hewan liar, dan selalu sigap dalam memastikan kesehatan hewan peliharaan.

    Sejauh ini menurut Maryono, laporan yang masuk terkait keberadaan hewan liar di Kota Tangerang meliputi ular, monyet, buaya, biawak hingga tawon. Oleh karena itu, pihaknya selalu menyiapkan tim maupun peralatan evakuasi atau APD.

    “Jika menemukan keberadaan hewan liar, hingga mengganggu kenyamanan sekitar bisa hubungi Siaga 112, Laksa atau ke nomor piket 24 jam BPBD di 021-5582-144. Buat laporannya, sampaikan data diri dan kasus hewannya, otomatis tim akan segera meluncur ke TKP,” ujar Maryono, Selasa (20/6).

    Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang, Muhdorun, mengimbau warga untuk rutin melakukan vaksinasi pada hewan peliharaannya seperti kucing, anjing, musang dan kera atau monyet.

    “Empat jenis hewan itu, memiliki potensi pada kasus penularan virus rabies. Maka, para pemilik hewan diimbau segera lakukan vaksinasi pada seluruh hewan peliharaannya, minimal satu kali dalam setahun. Lebih baik mencegah dari pada mengobati apalagi terlambat,” ungkapnya.

    Ia menuturkan, Pemkot Tangerang terus memasifkan pemberian vaksin rabies gratis pada hewan peliharaan dalam program Puskeswan Kota Tangerang. Ini rutin dilakukan secara gratis, selama ketersediaan vaksin masih tersedia.

    Tujuannya adalah untuk mencegah rabies pada hewan kesayangan sehingga manusia dapat berinteraksi dengan aman dengan hewan peliharaannya. Kegiatan vaksinasi rabies merupakan upaya strategis untuk mempertahankan status zero case rabies di Kota Tangerang.

    “Masyarakat dapat memanfaatkan layanan vaksinasi rabies gratis di Puskeswan Kota Tangerang, sesuai dengan jadwal dan kuota yang diinformasikan melalui sosial media DKP. Bisa juga atas permohonan di satu wilayah, dengan jumlah hewan yang telah dikumpulkan,” kata Muhdorun.

    Diketahui, hewan dengan yang terindikasi terpapar virus rabies diantaranya takut cahaya, kesulitan makan, takut air dan hewan cenderung agresif dan mengeluarkan air liur berlebihan. Terkait layanan masyarakat dapat pantau instagram @dkp.tangerangkota atau di nomor whatsapp di 0813-9434-3260. (DZH/ANT)