PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita secara resmi melepas anggota Satgas Operasi PAM Pulau terluar tidak berpenduduk di perairan Selat Sunda, di gedung Pendopo Bupati Pandeglang, Rabu (14/6).
Dalam kesempatan tersebut, Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir (Danbrigif 1 Mar), Kolonel Marinir Isna Muhsin mengatakan, pasukan Satgas Operasi PAM nantinya akan ditugaskan di darat dan di Pulau Deli.
“Pasukan Satgas Operasi PAM pulau terluar tidak berpenduduk semuanya berjumlah 1 peleton, yang nantinya satu pertiga kekuatan ada didarat dan dua pertiga kekuatan ada di Pulau Deli,“ kata Isna.
Dijelaskannya, para prajurit yang ditugaskan pada kegiatan Operasi PAM di pulau terluar tidak berpenduduk tersebut akan melaksanakan tugasnya selama 1 tahun.
“Para prajurit yang akan melaksanakan kegiatan Operasi PAM pulau terluar tidak berpenduduk akan menunaikan tugasnya selama 1 tahun, dimulai hari ini sampai dengan bulan Juni 2024,“ terangnya.
Ia menegaskan, bahwa tugas pokok dari Satgas Operasi PAM ini yakni melaksanakan operasi pengamanan pulau-pulau kecil terluar tidak berpenduduk, guna mencegah segala bentuk pelanggaran wilayah, pelanggaran hukum dan kegiatan-kegiatan ilegal.
Sedangkan untuk pelaksanaan patroli rutin menggunakan kapal perang unsur KRI dari Koarmada 1 dan Lanal Banten.
“Para prajurit akan kami tempatkan di pulau-pulau terluar tidak berpenduduk seperti Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipah, Pulau Sekatung dan Pulau Deli,“ ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan apresiasi kepada TNI yang selalu terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI.
“Kami merasa nyaman dengan kehadiran TNI AL yang akan berjaga mengamankan batas-batas kedaulatan negara, untuk menguasai dan mengamankan dari kegiatan ilegal atau pelanggaran hukum,“ katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap dengan adanya Satgas PAM tersebut dapat menciptakan suasana yang kondusif di wilayah Provinsi Banten.
“Saya berharap kehadiran Satgas PAM Marinir di pulau terluar tidak berpenduduk terutama di perairan Selat Sunda, mampu menjaga kedaulatan NKRI serta menciptakan suasana yang kondusif di wilayah Banten, khususnya perairan Selat Sunda,” ungkapnya.
Untuk diketahui, dalam upacara pelepasan Satgas Operasi PAM tersebut dihadiri Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir (Danbrigif I Mar), Kolonel Marinir Isna Muhsin Abdilah, Komandan Lanal Banten, Kolonel Laut (P) Dedi Komarudin, Dandim 0601 Letkol Inf.Suryanto.
Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar kemarin dalam siaran persnya secara simbolis melepas 33 personel anggota regu Aju dari Batalyon Infanteri 1 Marinir yang akan melaksanakan Misi Pengamanan Pulau Terluar (Puter) tidak berpenghuni ke-XXVII Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) I Pulau Deli, Provinsi Banten di Pendopo KP3B, Kota Serang.
“Pulau-pulau terluar sekaligus terdepan itu harus dijaga dengan baik. Kita pastikan tidak ada sejengkal tanah pun di wilayah Indonesia ini yang berpindah tangan, berpindah penguasaan dan kemanfaatan. Maka dari itu, kita harus jaga dan lindungi betul,” kata Al Muktabar.
Oleh karena itu, kepada para prajurit terbaik yang ditugaskan menitipkan di pundak mereka untuk menjaga itu dengan baik. Ini merupakan tugas mulia dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah menjadi harga mati.
“Kami sangat terbuka untuk melakukan diskusi jika ada hal-hal yang membutuhkan peran serta Pemprov Banten dalam rangka menjaga NKRI itu,” ujarnya.
Selain itu, dikatakan Al Muktabar, misi pengamanan Puter ini sangat penting dilakukan dalam rangka penegakan kedaulatan hukum NKRI. Oleh karena itu, Pemprov Banten sangat mengapresiasi dan mendukung misi mulia ini.
“Karena ini penegakan kedaulatan negara kita, maka NKRI harus dijunjung tinggi. Kita pertaruhkan segenap jiwa raga kita untuk Indonesia. Itu juga bagian dari membangun Banten, karena Banten maju, Indonesia maju,” tandasnya.(RUS/dhe/PBN)
Penulis: Gina Maslahat
-
TNI Amankan Pulau Terluar Tidak Berpenduduk
-
Hari Ini Putusan, MK Tambah Pengamanan
JAKARTA, BANPOS – Hari ini, Mahkamah Konstitusi (MK) akan ketuk palu soal gugatan terhadap sistem pemilu. Sehari jelang putusan, MK menambah keamanan baik di dalam maupun di luar gedung. Pengamanan ini penting, mengingat putusan yang akan diambil itu sangat sensitif dan menyedot perhatian publik selama berbulan-bulan.
Pembacaan sidang putusan akan dimulai sekira pukul 09.30 WIB. Sembilan hakim MK dipastikan hadir saat sidang putusan itu dibacakan. Dalam sidang tersebut, MK juga sudah menyampaikan undangan untuk kehadiran dari kedua pihak berperkara. Baik dari penggugat maupun tergugat, yakni DPR dan pemerintah.
Juru Bicara MK Fajar Laksono menyampaikan, sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama majelis hakim membacakan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait gugatan sistem pemilu. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya untuk mengamankan lokasi. Penambahan personel tak hanya dilakukan di luar area gedung MK, tapi juga di dalam ruang rapat pleno.
“Kami menyadari bahwa perkara 114 ini mendapatkan atensi dari publik dengan luar biasa, pasti ditunggu banyak orang ya,” kata Fajar, saat dihubungi Rakyat Merdeka (BANPOS grup), semalam.
Karena tingginya atensi publik itu, tentunya MK bersiap atas segala kemungkinan yang terjadi. “Tentu akan ada hal-hal yang harus kami persiapkan, terutama berkaitan dengan pengamanan,” bebernya.
Menurut Fajar, penambahan personel merupakan hal biasa yang dilakukan MK dalam mengawal jalannya sidang. Khususnya untuk perkara yang sifatnya menyedot perhatian publik.
“Dalam sidang sebelumnya, kami juga selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Polda Metro Jaya, guna mendukung kelancaran dan pengamanan persidangan,” kata Fajar.
Fajar mengatakan, berbagai elemen pemerintah juga sudah diberikan undangan untuk menghadiri sidang putusan. “Semuanya juga sudah dikasih surat panggilan untuk hadir dalam persidangan,” ujar Fajar saat ditemui wartawan di Gedung MK, Jakarta.
Bagaimana persiapan hakim? Dihubungi semalam, hakim MK Enny Nurbaningsih mengaku tidak punya persiapan khusus jelang putusan sidang judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Satu-satunya hakim perempuan di MK ini mengatakan, majelis hakim tidak mengurusi persiapan keamanan. Enny dan hakim MK lainnya hanya fokus pada pemeriksaan berkas perkara hingga kesimpulan dari semua pihak.
Enny menegaskan, dalam prosesnya, majelis hakim tidak boleh terpengaruh oleh isu apapun yang ada di luar. Sebab, anggota majelis hakim telah terikat dengan kode etik. “Jadi tidak ada ‘ritual’ khusus sebagaimana putusan-putusan MK lainnya,” ujar Enny.
Wanita kelahiran Pangkal Pinang, 27 Juni 1962 ini menambahkan, sebelum pengucapan putusan dilakukan dalam sidang terbuka, majelis hakim lebih dulu merumuskan putusannya secara tertutup.
Karena sifatnya yang rahasia dan tertutup, Enny yakin tidak akan ada kebocoran informasi soal putusan. Sebab, hanya mereka yang sudah diambil sumpahnya yang bisa masuk Ruang Permusyawaratan Hakim (RPH). “Yang dilakukan di lantai 16 yang sangat senyap dengan jumlah orang yang boleh masuk sangat dibatasi,” tandasnya.
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari menyatakan pihaknya selaku penyelenggara Pemilu akan menghormati segala keputusan MK terkait sistem pemilihan umum. Selain itu, pihaknya juga memastikan akan menghadiri sidang putusan MK secara online. Hasyim juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengganggu jalannya sidang.
Salah satu elemen pemerintahan, yaitu DPR memastikan hadir dalam sidang putusan tersebut. Kali ini, DPR akan diwakili oleh Kuasa Hukum DPR di MK, Habiburokhman.
“Jelas kami (DPR) akan hadir. Karena sekarang saya posisinya sebagai kuasa DPR di MK. Memang bukan 8 atau 9 (wakil fraksi) tapi saya secara keseluruhan mewakili DPR,” tegas Habib.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati optimistis, MK bakal mempertimbangkan argumentasi yang telah disampaikan pihak-pihak terkait dalam sidang. Wanita yang akrab disapa Nisa ini mengatakan, Perludem merupakan salah satu pihak yang dihadirkan dalam sidang untuk menyampaikan pandangannya.
Ia yakin, pendapat itu bakal diterima Majelis MK dengan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Sebab isu terkait sistem pemilu bukan isu konstitusionalitas. Jadi yang namanya sistem pemilu pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing. “Sehingga MK tidak bisa mengatakan bahwa satu sistem pemilu ini konstitusional sementara yang lainnya tidak,” ungkap Nisa, semalam.
Ketika ditanya terkait penambahan personel di MK jelang putusan, Nisa mengakui hal itu wajar dilakukan. Sebab, perkara ini telah menjadi polemik dan mendapat sorotan dari banyak pihak.
Dia mengatakan, kemungkinan MK merasa khawatir jika putusannya tidak bisa menyenangkan semua pihak, akan timbul gejolak di masyarakat. Makanya personel keamanan ditambah jelang putusan besok.
“Kalau MK menambah personel, maka saya sedikit bisa memahami. Tapi saya tetap berharap putusannya objektif, mandiri, tanpa intervensi dari pihak manapun” tutupnya.
Diketahui, gugatan ke MK perihal sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, diajukan pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono dan lima koleganya pada November 2022 lalu.
Gugatan itu berawal ketika ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang atau UU Pemilu yang dinilai kurang tepat. Antara lain tentang pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2.
Demas menilai sistem proporsional terbuka lebih banyak jeleknya. Dia mencontohkan calon legislator satu partai bakal saling sikut demi mendapatkan suara terbanyak.
Selain itu, besar kemungkinan peluang terjadinya politik uang. Dia menyebut, kader berpengalaman acap kali kalah oleh kader dengan popularitas dan modal besar.
Delapan fraksi di DPR diketahui menolak usulan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Mereka sempat mengadakan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Minggu, 8 Januari lalu. Mereka adalah Partai Demokrat, PKS, Partai NasDem, PPP, Partai Golkar, PKB, PAN, serta Partai Gerindra yang absen namun menyatakan sikap.(PBN/RMID) -
Indonesia 0 – 0 Palestina, Dominasi Tanpa Gol
SERANG, BANPOS – Timnas Sepakbola Indonesia gagal memetik kemenangan atas Palestina dalam uji coba Internasional di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (14/6) kemarin. Meski tampil dominan, skuad Shin Tae-yong harus puas dengan skor kaca mata.
Indonesia tampil dengan formasi 4-4-2 dengan mengandalkan Dimas Drajad dan Rafael Struijk yang menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Di barisan tengah, Mark Klok diplot bekerja sama dengan Marcelino Ferdinan, Ricky Kambuaya dan Yakub Sanuri. Rizki Ridho dan Elkan Baggot diapit oleh Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam di barisan belakang.
Palestina tampil menggebrak di awal babak pertama. Mengandalkan keunggulan postur pemain, Mohammed Rashid cs berusaha mencetak gol cepat.
Meski begitu, tak ada peluang berarti yang bisa diciptakan oleh para pemain Palestina. Karena di sisi lain, para pemain Indonesia berhasil bermain tenang untuk meredam usaha-usaha yang dilakukan Palestina.
Memasuki menit ke-15, Indonesia mengambil alih dominasi permainan. Anak asuh Shin Tae-yong mampu menguasai lini tengah dengan baik. Selain itu, permainan bola-bola pendek yang dikoordinir Mark Klok cs sangat merepotkan barisan pertahanan Palestina.
Hasil dari dominasi pertandingan itu, sejumlah peluang berhasil diciptakan skuad Merah Putih. Sayangnya, penyelesaian akhir yang kurang tajam membuat banyak peluang terbuang percuma.
Dimas Drajad mendapatkan sejumlah peluang emas di babak pertama ini. Bukan hanya Dimas Drajad, beberapa pemain skuat Garuda seperti Marselino Ferdinan, Ricky Kambuaya juga mendapatkan kesempatan untuk melepaskan tembakan. Namun penyelesaian akhirnya kurang bagus sehingga bola dapat ditangkap kiper Palestina dengan nyaman.
Timnas Palestina bukannya tanpa perlawanan. Anak asuh Makram Daboub itu beberapa kali mengancam lewat serangan balik, namun pemain timnas Indonesia mampu mengantisipasi serangan-serangan tersebut dengan baik. Hingga babak pertama berakhir, skor 0-0 bertahan.
Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong membuat satu pergantian pemain. Rafael Struijk ditarik keluar dan digantikan Dendy Sulistyawan.
Para pemain skuad Garuda terus berusaha menjaga tempo permainan cepat untuk meredam perlawanan tim tamu. Serangan demi serangan dilancarkan Skuat Garuda sejak awal laga.
Di menit ke-52, Yakob Sayuri berhasil lolos dari jebakan offside dalam skema serangan balik. Namun sayang sang winger terlihat kebingunan saat sudah berada di kotak penalti sehingga peluang itu gagal menjadi gol.
Selepas 15 menit babak kedua, jalannya pertandingan jadi berubah. Palestina tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan mulai menebar ancaman ke gawang Indonesia.
Sadar permainan timnya tidak berkembang, Shin Tae-yong membuat beberapa pergantian pemain. Ivar Jenner yang menjalani debut untuk Timnas Indonesia, Saddil Ramdani, Witan Sulaeman masuk menggantikan Marselino Ferdinan, Ricky Kambuaya dan Dimas Drajad.
Di 10 menit pertandingan terakhir, jual beli serangan terus berlanjut. Namun kedudukan 0-0 bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan.
Dominasi pertandingan terlihat dari statistic yang diraih Asnawi Mangkualam cs. Sepanjang pertandingan, Indonesia menguasai 59 persen penguasaan bola dan mencetak enam tendangan mengarah ke gawang. Sedangkan di sisi Palestina hanya mampu mencetak satu shoot on target dari 41 persen pengusaan bola sepanjang pertandingan.
Usai laga, pelatih Timnas Indonesai Shin Tae Yong mengaku puas dengan performa para pemainnya. Meski demikian, ia menyayangkan para pemain yang gagal mengkonversi peluang-peluang menjadi gol.
“Pemain bermain sangat baik. Seharusnya kita bisa mencetak satu atau dua gol. Tetapi pertandingan berakhir 0-0, saya berterima kasih Kepada pemain yang sudah bermain baik,” kata Shin Tae-yong.
Tentang para pemain naturalisasi yang menjalani debutnya, Shin Tae-yong menilai positif Rafael Struijk dan Ivan Jerner. Menurutnya, para pemain memberi kontribusi Kepada tim dan mengapresiasi mereka.
Asnawi mengaku pertandingan sesuai dengan yang diperkirakan karena Palestina bermain baik. Namun, dia mengaku cukup kecewa karena tak bisa memetik kemenangan di laga itu.
“Sayangnya kami tidak bisa mencetak gol. Tetapi kami juga bersyukur karena tidak kebobolan. Ke depan kami akan berusaha lebih baik,” kata Asnawi dalam sesi jumpa pers usai laga.(ENK)
-
Gerindra Cium Aroma Politis Kisruh Sekwan
CILEGON, BANPOS – Politisi Partai Gerindra Kota Cilegon Faturohmi mencium adanya nuansa aroma politis pada pemanggilan Walikota Cilegon Helldy Agustian ihwal mutasi Pejabat Sekwan. Selayaknya, surat pemanggilan Walikota yang menandatangani adalah Wakil Ketua I DPRD Hasbi Sidik bukan Wakil Ketua II Nurrotul Uyun. Sehingga dia menilai hal tersebut tidak etis dan tidak memahami prinsip-prinsip kolektif kolegial.
“Artinya hari ini seiring dengan Pak Ketua (Ketua DPRD) sedang ada kegiatan ibadah haji, maka idealnya tupoksi pimpinan itu terkait surat-menyurat atau administrasi ada di Wakil Ketua I,” katanya, Selasa (13/6).
Kemudian, Faturohmi juga mempertanyakan surat undangan yang dilayangkan kepada Walikota tersebut jenis rapat seperti apa. Karena yang dia pahami bahwa jenis-jenis rapat yang diatur dalam tata tertib DPRD, sebagaimana peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019, jenis-jenis rapat itu, ada jenis rapat paripurna, rapat dengar pendapat, rapat komisi dan rapat AKD dan lainnya.
“Nah sementara itu yang kita lihat yang diundang seluruh anggota DPRD tanpa secara spesifik menjelaskan AKD nya. Sehingga kami lebih melihat ini sangat kental sekali nuansa politisnya,” ujarnya.
Faturohmi juga menyampaikan ada mekanisme dalam DPRD. Dia mengaku sudah mengkonfirmasi kepada Wakil Ketua I bahwa tidak mengetahui hal tersebut dan tidak semua fraksi bulat berpendapat untuk mengundang walikota.
“Artinya ada mekanisme internal sebagaimana yang diatur pasal 109 Tata Tertib DPRD mengenai jenis rapat. Maka wajar jika perspektif adanya nuansa politik muncul dalam pemanggilan Wali Kota Cilegon,” tambahnya.
Faturohmi menegaskan, sepanjang yang dia ketahui selama pergantian Sekretaris DPRD tidak pernah menimbulkan persoalan seperti yang terjadi saat ini. Kepala daerah sebagai pejabat tertinggi di daerah memiliki kewenangan untuk melakukan rotasi mutasi ASN, karena sejatinya pejabat Sekwan itu adalah bawahan langsung walikota, meskipun secara etik perlu konfirmasi terlebih dahulu dengan pimpinan, dan itu sudah dilakukan.
“Jangan salah, yang diperdebatkan seolah-olah ini melanggar hukum atau tidak sesuai dengan regulasi. Karena yang dibaca hanya Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara Kepala Daerah dalam hal melakukan kebijakan rotasi mutasi ini mengacunya pada Undang-undang nomor 5 tahun 2014. Jadi ini juga harus diperhatikan, karena memang Lex spesialis yang mengatur tentang itu,” terangnya.
Disinggung soal adanya rencana pemanggilan kedua untuk walikota, Faturohmi menjelaskan sebenarnya selama ini jika nuansanya tidak politis, maka ketika DPRD mengundang kepala daerah seringkali diwakilkan oleh Sekda maupun OPD teknis dan tidak menjadi persoalan.
“Kenapa hari ini jadi masalah, kalau nuansanya tidak politis. Yang jelas Fraksi Gerindra akan melakukan protes jika memang itu dipaksakan untuk kepentingan politik tertentu,” tutupnya.(LUK/PBN) -
The Minions dan Vito Mundur, Indonesia Open, Gregoria Langsung Tumbang
JAKARTA, BANPOS – Ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan tuggal putra Shesar Hiren Rhustavito dipastikan mundur dari turnamen Indonesia Open 2023 yang akan dimulai hari ini, Selasa (!3/6).
Pasangan berjuluk The Minions itu mundur dari turnamen BWF Super 1000 tersebut karena Marcus mengalami sedikit masalah di bagian tumit kanan.
Pemain kelahiran Jakarta, 9 Maret 1991 itu kembali menepi akibat cedera seusai sebelumnya mengalami masalah pada bagian punggung. Kepala pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi menyebut bahwa cedera yang dialami Marcus sejatinya sudah lama.
Setelah menjalani beberapa terapi penyembuhan, suami dari Agnes Amelinda Mulyadi itu akhirnya kembali merasakan rasa sakit sehingga harus menepi untuk menyembuhkan cedera di bagian tumit kanannya.
“Marcus Fernaldi Gideon mengalami sakit di bagian tumit kanan. Sebelumnya memang sudah melakukan operasi di bagian tumit kiri. Dalam perjalannya kaki di bagian kanan mulai terasa sakit sehingga harus dilakukan terapi hingga dibalut,” ungkap pelatih berjuluk Naga Api tersebut.
Kondisi psikologis peraih medali emas Asian Games 2018 itu sendiri sejauh ini dalam keadaan baik. Kendati dalam beberapa turnamen terakhir belum naik podium, juara Indonesia Open 2021 itu sejatinya dalam kondisi siap bertanding.
“Kami akan berbicara lagi setelah turnamen Indonesia Open 2023. Komunikasi keduanya berjalan dengan sangat baik. Saya melihat di antara keduanya tidak ada masalah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tambah pria yang hobi mengoleksi burung tersebut.
Selain The Minions di sektor ganda putra, dari sektor tunggal putra, Shesar Hiren Rhustavito juga mundur akibat masih mengalami cedera. Pemain kelahiran 3 Maret 1994 itu masih belum bisa bermain seusai masih menjalani penyembuhan cedera di bagian betis.
Kepala pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah menyebut bahwa Vito, sapaan akrab Shesar, tidak bisa bermain seusai masih menjalani recovery dari cedera.
“Sebenarnya Vito sudah membaik dan tinggal sedikit lagi sembuh dari penyembuhan cedera. Kendalannya sekarang ialah persiapan menjelang pertandingan yang kurang. Jadi saya putuskan untuk tidak bermain terlebih dahulu,” ujar Irwansyah.
Mundurnya Shesar Hiren Rhustavito membuat sektor tunggal putra Indonesia akan mengandalkan pemain-pemain seperti Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Ketiga pebulutangkis Indonesia diharapkan bisa meraih prestasi terbaik di ajang Kapal Api Group Indonesia Open 2023.
“Saya menargetkan untuk sektor tunggal putra bisa meraih gelar juara di Indonesia Open 2023. Sejauh ini memang sangat berat di awal karena ketiga pemain masuk pool yang sama. Kami berharap bisa meraih target tersebut,” pungkas Irwansyah.
Sementara itu, pebulutangkis tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung tidak bisa memanfaatkan dukungan penonton di pentas Indonesia Open. Ia langsung tersingkir di babak 32 besar seusai menyerah dari wakil India, Pusarla V. Sindhu dengan skor 19-21, 15-21.
Jorji, sapaan akrab Gregoria, mengaku tidak bermain dengan ritme permainan terbaiknya di Istora, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6), Tunggal putri rangking sembilan dunia itu bertekuk lutut dari peraih medali perak Olimpiade Rio 2016 tersebut hanya dalam tempo 38 menit.
“Hari ini penampilan saya tidak seusai dengan yang saya harapkan. Saya merasa bahwa apa yang saya punya tidak cukup untuk bisa dikeluarkan,” ungkap pemain kelahiran 11 Agustus 1999 itu.
Juara Spain Masters 2023 itu menilai Sindhu pada laga ini punya motivasi untuk meraih kemenangan. Maklum wanita kelahiran 5 Juli 1995 itu dalam dua pertemuan terakhir di Spain Masters dan Malaysia Masters 2023 menelan kekalahan melawan Jorji.
“Dengan dua kekalahan kemarin, saya melihat Sindhu termotivasi untuk bisa mengalahkan saya. Bisa dikatakan permainan saya di laga ini tidak bisa keluar,” tambah juara BWF World Junior Championships 2017 tersebut.
Sindhu sendiri pada laga ini turut memberikan pujian buat Gregoria yang telah memberikan perlawanan maksimal. Peraih medali emas Commonwealth Games 2022 itu menilai bahwa penampilan Jorji meningkat pada setiap turnamen yang diikuti dengan bukti bisa memberikan perlawanan saat menghadapi pebulutangkis tangguh lainnya.
“Dia melakukan improve yang sangat baik. Saya melihat dia bisa bersaing dengan pebulutangkis lainnya. Untuk saya, setiap pertandingan kadang menang, kadang kalah. Sebisa mungkin pada setiap turnamen yang saya ikuti memberikan yang terbaik,” ujar Sindhu.
Dengan hasil ini, Sindhu lolos ke babak 16 besar turnamen BWF Super 1000 tersebut. Pada babak kedua, wanita bertinggi badan 179 cm itu akan berhadapan dengan wakil Chinese Taipei, Tai Tzu Ying yang pada laga sebelumnya menang melawan tunggal putri China, Han Yue dengan skor 21-15, 21-17.
Adapun untuk Jorji kekalahan ini mengulang hasil buruk di Indonesia Open edisi 2022. Tahun lalu di Istora, Jakarta, Jorji menyerah dari wakil Thailand, Phittayaporn Chaiwan lewat pertarungan rubber game 17-21, 21-10, 12-21.(ENK/RMID)
-
Pandeglang Waspada Kekeringan
PANDEGLANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Pandeglang mencatat ada sekitar tujuh kecamatan di Kabupaten Pandeglang berpotensi mengalami kekeringan akibat fenomena El Nino.
“Kita memang punya data, punya sejarah kekeringan. Yang rentan itu 7 kecamatan dari total data 23 kecamatan,” kata Plt BPBD-PK Pandeglang, Hasan Basri kepada wartawan, Selasa (14/6).
Menurutnya, berdasarkan data Kajian Risiko Bencana (KRB), ada ribuan jiwa yang berpotensi terdampak kekeringan di tujuh wilayah kecamatan tersebut.
“Berdasarkan data KRB sebesar 228.450 orang,” ujarnya.
Dijelaskannya, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), potensi kekeringan yang mungkin terjadi itu di daerah Banten Utara, Serang dan Cilegon. Meskipun begitu, di Pandeglang sendiri masyarakat perlu waspada akan terjadinya kekeringan.
Oleh karena itu, lanjut Hasan, BPBD-PK sendiri saat ini sudah menyiapkan dua posko untuk mendistribusikan pasokan air ke wilayah yang terdampak jika terjadi kekeringan. Ia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Pandeglang.
“BPBD-PK sudah menyiapkan dua posko untuk mensuport air bersih ke lokasi-lokasi jika ada kekeringan, yaitu Posko Labuan satu tangki air kapasitas 6.000 liter dan posko Pandeglang satu tangki air, terus juga saya sudah koordinasi dengan Perumdam jika terjadi kekeringan kami didukung oleh Perumdam,” terangnya.
Hasan menambahkan, tujuh wilayah tersebut diantaranya adalah Kecamatan Angsana, Patia, Sindangresmi, Picung, Bojong, Sukaresmi dan Kecamatan Panimbang.
Hasan mengatakan, BPBD-PK sendiri sudah melakukan mitigasi untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan dan pihaknya juga sudah menyiapkan dua posko yang dipersiapkan untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak.(dhe/pbn) -
BPBD Gelar Apel Siaga Bencana
SERANG, BANPOS – Bencana alam tidak bisa dihindari. Namun demikian, antisipasi perlu dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya bencana alam dan harus bersahabat dengan alam sehingga alam juga akan bersahabat.
Demikian diungkapkan Plh Sekda Banten Virgojanti usai mengikuti apel pagi kesiapsiagaan bencana di lapangan kantor BPBD Provinsi Banten, Selasa (13/6). Turut hadir dalam apel tersebut Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Banten Nana Suryana bersama seluruh jajarannya.
Menurut Virgojanti, langkah konkrit dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam itu dengan menggiatkan kembali gerakan konservasi alam seperti penghijauan atau reboisasi, penanaman mangrove sebagai upaya pencegahan terjadinya abrasi dan masih banyak lagi yang lainnya.
“Tidak sampai di situ, masyarakat juga dihimbau agar tidak melakukan penebangan pohon secara ilegal/liar, mendirikan bangunan di sempadan sungai/pantai dan membuang sampah sembarangan. Karena itu biasanya yang menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam,” kata Virgojanti.
Di samping upaya antisipasi itu, lanjut Virgojanti, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya ketika bencana itu terjadi, sehingga masyarakat kita menjadi lebih siap dan tangguh dalam menghadapi bencana alam.
“Edukasi itu kita lakukan sampai tingkat desa, dengan tujuan agar mereka paham apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Kita juga sudah siapkan berbagai instrumen untuk itu, seperti menyediakan jalur-jalur evakuasi dan pemantauan 24 jam melalui alat Early Warning Sistem (EWS) yang sudah ada di kantor kita,” ujarnya.
Diungkapkan Virgojanti, apel pagi penting dilakukan untuk mengukur kekuatan anggota kita di BPBD dan itu merupakan kegiatan rutin. Kita tidak tahu kapan terjadi bencana, maka dari itu kita mengukur terus kesiapan personil yang ada. memastikan seluruh SDM kita siap melaksanakan tugas.
“Selain itu, saya juga tadi memantau kesiapan stok logistik dan sejumlah peralatan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana, semuanya dalam kondisi baik dan sudah ready,” katanya.
Kalak BPBD Banten Nana Suryana menambahkan, seluruh personel dan peralatan serta perlengkapan lainnya yang ada di BPBD sudah siap, terlepas ada atau tidaknya bencana alam itu. Meski demikian, dirinya terus melakukan evaluasi terhadap kondisi personel yang ada.
Kemudian, lanjutnya, BPBD Banten juga sudah melakukan EWS terhadap potensi bencana yang terjadi di setiap daerah. EWS yang dilakukan tentunya menyesuaikan dengan potensi bencana yang akan terjadi.
“Seperti untuk potensi bencana tsunami, kita sudah mempunyai alat pendeteksinya di sini yang 24 jam kita pantau,” katanya.
Selanjutnya, terkait dengan reboisasi, BPBD Banten beberapa hari yang lalu juga sudah melakukan gerakan penanaman pohon bersama stakeholder terkait termasuk bersama rekan-rekan dari pegiat lingkungan.
“Kegiatan itu tentu tidak terputus begitu saja, tetapi akan terus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya. (RUS/AZM)
-
Pemkab Lebak ‘Tendang’ PTPN VIII
LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memutuskan untuk tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII Kebun Cisalak Baru. Sebab, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Lebak saat ini sudah tidak menjadikan kawasan itu sebagai kawasan pertanian dan perkebunan.
Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengatakan mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menyetujui izin perpanjangan investasi HGU PTPN VIII yang telah habis masa berlakunya sejak 2002. Enggannya ia untuk memperpanjang izin, karena sudah tidak sesuai dengan tata ruang Rangkasbitung.
“Pemerintah Kabupaten Lebak tidak akan menyetujui perpanjangan HGU PTPN VIII Kebun Cisalak Baru seluas 1.300 hektar lebih, karena kawasan tersebut sesuai dengan RUTR bukan lagi sebagai kawasan pertanian dan perkebunan, tetapi menjadi pusat perkantoran pemerintahan, industri, barang/jasa,” ungkap Bupati, Selasa (12/6).
Dikatakan Iti, masih adanya aktivitas perusahaan PTPN VIII dikawasan tersebut, sudah melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang RUTR. Selain itu, usaha yang dilakukan sudah kurang mendukung dalam percepatan pengembangan ekonomi masyarakat dan kepedulian lingkungan.
Iti mengatakan, adanya perkebunan sawit di daerah tersebut juga menyebabkan aliran sungai dan Bendung Cijoro menjadi kering, karena satu pohon sawit membutuhkan 10 liter air/hari.
Pihaknya menurut Iti, sudah berulangkali mengusulkan permintaan kebutuhan lahan seluas 59 hektar untuk pembangunan perkantoran Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), namun tidak tidak ditanggapi. Padahal itu untuk kepentingan masyarakat.
“RSUD Adji Darmo, yang sekarang ada sudah kurang memadai. Ruang rawat inap terbatas, parkiran sempit, sehingga banyak pasien dari warga Rangkasbitung yang terpaksa harus dirujuk ke RS di Serang atau Tangerang,” kata Iti.
PTPN VIII sebagai perusahaan BUMN, adalah bagian dari pemerintah. Sehingga menurut Iti, seharusnya dapat mengkaji dan mendukung kebijakan pemerintah daerah bahwa rakyat Lebak juga perlu sehat, perlu rumah sakit yang memadai.
Sementara Asisten Daerah I Setda Lebak, Alkadri, mengatakan bahwa HGU PTPN VIII sudah habis masa berlakunya sejak 21 Tahun lalu, dan sudah tidak disetujui untuk diperpanjang. “HGU di areal seluas 1.300 hektar itu, tertulis atas nama HGU PT Lingga Sari, bukan atas nama PTPN VIII dan HGU-nya itu sudah habis sejak Tahun 2002,” terangnya.
Terpisah, Ketua Perkumpulan Warga Provinsi Banten (PWPB), Enggar Buchori, meminta kepada DPRD Kabupaten Lebak untuk segera memanggil direksi PTPN VIII untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait HGU PTPN VIII yang masa waktunya sudah habis, namun aktivitasnya masih berjalan.
“Kami mendesak DPRD Lebak untuk mengundang PTPN VIII, agar ada kepastian soal lahan yang masa HGU-nya sudah habis dan mematuhi ketentuan tata ruang (RUTR). Di kawasan tersebut peruntukannya bukan untuk pertanian ataupun perkebunan lagi. Jangan sampai rakyat Lebak merasa dirugikan dengan aktivitas tersebut, bahkan tidak ada PAD yang masuk ke kas daerah,” ungkap Enggar Buchori.
Diketahui, Kebun Cisalak Baru, semula komoditi yang dikembangkan Kelapa Hybrida. Kemudian, PPTN XI pada tahun 1983 memperluas areal dan membeli lahan dari PT Lingga Sari, yang sebelumnya dikuasai HGU PT Co Carco, dengan komoditi tanaman Karet.
Hanya saja, saat pembelian dari PT Lingga Sari tidak diikuti dengan peralihan nama ke PTPN XI yang kini berubah menjadi PTPN VIII dan berubah kembali menjadi PTPN III Di HGU yang kini diklaim perusahaan negara tersebut tercatat PT Lingga Sari. (WDO/DZH)
-
Blank Spot Baduy Akan Dikabulkan
SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sepertinya tidak bisa menolak permintaan masyarakat suku Baduy terkait penghentian fasilitas layanan internet di wilayahnya.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Banten Virgojanti. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan memenuhi tuntutan tersebut.
”Ya, kalau itu permintaan mereka yah, akan kita penuhi toh,” ucapnya.
Menurutnya permintaan penghentian fasilitas layanan internet itu tidak membawa dampak yang berarti di sana, sehingga Pemprov Banten tidak mempermasalahkan tuntutan tersebut.
“Karena mereka juga kan di sana nggak ada kaitan, kalau misalkan mau ujian atau apa sekolah juga enggak,” imbuhnya.
Ia menerangkan, sinyal internet itu disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan, sementara masyarakat suku Baduy Dalam secara aturan adat tidak diperkenankan untuk memiliki telepon genggam.
Sehingga menurutnya, yang sebenarnya menolak itu bukan berasal dari suku Baduy secara menyeluruh, melainkan datang dari suku Baduy Dalam.
”Sebenarnya yang menolak itu bukan di (Baduy) luarnya tapi di (Baduy) dalam nya. Itu kan dari kasepuhan atau Puun kan tidak ingin.” jelasnya.
Menurutnya upaya penolakan itu didasari oleh rasa kekhawatiran kasepuhan Baduy Dalam terhadap layanan internet yang dinilai banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat dan adat budaya mereka.
“Mungkin pengunjung ke dalam ngga ada bisa komunikasi, karena khawatir juga foto-foto, nanti di upload-upload. Mungkin itu mereka (warga Baduy Dalam) sudah membaca kondisi itu,” terangnya.
Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut Virgojanti menegaskan bahwa Pemprov Banten tidak bisa menolak permintaan tersebut. Ia bahkan menyerahkan kembali permasalahan tersebut kepada tetua adat setempat.
“Mangga silahkan, kalau itu mah kewenangan puun. Hanya area itu saja yang dibebaskan dari jaringan seluler, karena mereka punya pertimbangan sendiri,” tukasnya.
Sementara itu, Plt Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan terkait hal itu pihaknya siap untuk memfasilitasi agar masalah tersebut dapat segera diatasi.
Namun, ia menjelaskan, perlu juga ada upaya edukasi kepada masyarakat termasuk masyarakat Baduy Dalam terkait dampak baik dari adanya layanan internet.
”Tentu itu sudah disampaikan oleh pemerintah kabupaten ke pemerintah pusat, kita nanti coba membantu memfasilitasi dalam artian bisa melakukan sosialisasi kepada warga bersama-sama tentunya peran temen media ini penting sekali menyampaikan apa yang menjadi dampak negatif apa yang menjadi dampak positif dengan adanya internet itu,” jelasnya.(MG-01/PBN) -
Kasus Al Muktabar Berlanjut, Bawaslu Mintai Keterangan Pelapor
PENANGANAN kasus dugaan pelanggaran netralitas Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar yang hadir dalam kegiatan berpotensi politik terus bergulir.
Dan kini memasuki babak baru, bahwa laporan yang dilayangkan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Banten tersebut telah diambil oleh Bawaslu RI.
“Berdasarkan kajian kami, karena lokus peristiwanya bukan di wilayah hukum Provinsi Banten, maka dilakukan penerusan penanganan kepada Bawaslu RI,” Ungkap Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Ali Faisal.
Ali menambahkan bahwa secara administrasi pengambil alihan penanganan dari Bawaslu Provinsi Banten telah disampaikan langsung ke Bawaslu RI.
“Iya, sudah (administasi) Pengambilan Alihan dari Bawaslu Banten ke Bawaslu RI,” Tegas Ali.
Setelah diambil alih BAWASLU RI, karena lokusnya berada di DKI Jakarta sehingga BAWASLU RI melimpahkan penangananya kepada BAWASLU DKI Jakarta.
Pelapor yang juga Koordinator Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Banten, Ade Yunus hari ini (13/6) dimintai keterangan oleh BAWASLU DKI Jakarta sekitar Pukul. 15.00 WIB Sore dan berkahir Pukul 16.30 WIB.
“Yah betul, tadi dimintai keterangan awal atas laporan yang kami sampaikan ke BAWASLU, proses selanjutnya kami percayakan sepenuhnya kepada BAWASLU,” Ungkapnya.
Ade tidak mengungkapkan secara rinci terkait hal apa saja yang ditanyakan oleh Bawaslu.
“Belum pemeriksaan, baru dimintai keterangan awal, yang pasti tambahan sejumlah bukti sudah diserahkan ke Bawaslu,” Pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya Aktivis dan Penggiat Sosial yang concern menyoroti kebijakan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Ade Yunus pada hari Selasa (16/05/2023) lalu, secara resmi melaporkan Al Muktabar kepada Bawaslu Provinsi Banten atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN saat menghadiri kegiatan ‘berbau’ Politis di Istora Senayan, Jakarta. (AZM)