Penulis: Gina Maslahat

SERANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kini tengah berupaya melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa dikenal dengan UU ITE.
Revisi itu perlu dilakukan, lantaran UU ITE menuai banyak kritikan dari berbagai pihak, karena dinilai mengandung banyak sekali pasal karet yang dapat merugikan masyarakat.
”Karena banyak pasal-pasal yang dianggap, di antaranya yang ambigu kemudian menjadi istilah orang umum itu jadi pasal karet, gitu. Banyak hal yang atas masukan-masukan dari berbagai pihak dan masyarakat itu sebabnya kita revisi,” ucap anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini saat ditemui di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada Jumat (9/6).
Juwaini menegaskan dalam rencana revisi kali ini, pihaknya ingin memastikan bahwa pasal-pasal yang terkandung di dalam undang-undang tersebut nantinya dapat lebih objektif dalam memutuskan suatu perkara.
”Ya sebenarnya jauh lebih objektif lah. Kita ingin undang-undang itu kan dibuat bagaimana pas gitu, mengatur yang tidak terlalu yang sebenarnya masalahnya ringan tapi diberatin gitu. Ada masalahnya berat, tapi diringankan gitulah,” terangnya.
Ia lantas mencontohkan dalam kasus judi online, bandar dan pemain tidak disamakan dalam penentuan hukumannya.
”Kaya tadi masukan dari Kapolda itu bagus tentang judi online. Masa bandar sama orang yang masang sama hukumannya.  Ini contoh aja. Saya kira itu objektif masukan itu,” imbuhnya.
Saat disinggung perihal pasal 45A tentang ujaran kebencian, yang dalam praktiknya dinilai sebagai pasal karet karena kerap digunakan sebagai alat pembungkaman terhadap pihak-pihak yang dinilai keras mengkritisi kebijakan pemerintah, apakah akan tetap dipertahankan atau justru malah dihapuskan? Jazuli memiliki jawabanya sendiri.
Menurutnya, masyarakat harus bijak dalam membedakan mana kritik dan ujaran kebencian. Namun ia tidak menutup kemungkinan, jika memang pasal tersebut dianggap sebagai pasal karet maka akan dilakukan revisi terhadap pasal tersebut.
”Nah justru itu, jadi kita harus bedakan antara mengkritik dengan ujaran kebencian, ya kan gitu. Di negara Demokrasi kritik itu harus mendapat ruang, jangan sebenarnya orang mengkritik tetapi secara subjektif dia bisa dikriminalisasi. Itu yang tidak kita inginkan,”
”Makanya kita revisi, nah itu yang dimaknai pasal karet. Pasal karet itukan bisa berkembang, sebenarnya kesini tapi bisa dikembangin ke sini, Nah itu kita benahi,” jelasnya.
Selain itu, anggota Fraksi PKS itu pun berani menjamin bahwa pihaknya tidak tengah berencana menciptakan suatu pemerintahan yang diktator lewat revisi Undang-Undang ITE.
”Bukan untuk jadi lebih diktator, tidak. Saya kan partai oposisi. Gak mau rakyat dijerat bicara karena Ketua Fraksi kalau ngomong kritik pemerintah juga tidak boleh dijerat,” tegasnya.
Di samping itu, Jazuli juga mengingatkan kepada masyarakat dalam memberikan kritikan terhadap pemerintah, sepatutnya hal itu dilakukan dengan cara yang santun dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia.
”Karena kritiknya yang penting membangun. Kritiknya itu adalah kritikal yang memberikan solusi alternatif, dengan bahasa-bahasa yang santun lah. Kita inikan negara yang dasarnya Pancasila, adat keTimuran, dan segala macam,” tuturnya.(MG-01/PBN)

CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tengah serius menangani kawasan kumuh di Kota Baja. Hal itu dapat terlihat dari dilakukannya beberapa program penanganan kawasan kumuh dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar target penyelesaian kawasan kumuh bisa tercapai dengan baik. Demikian terungkap pada acara Sosialisasi Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu di Kota Cilegon di Aula Setda II Kota Cilegon, Jumat (9/6).
“Pemerintah Kota Cilegon sangat peduli atas kesehatan masyarakat, yang salah satu faktor kesehatan dari bidang perumahan dan permukiman itu ada di beberapa wilayah yang masuk dalam kawasan kumuh,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin usai sosialisasi, Jumat (9/6).
Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), tambah Maman, Pemkot Cilegon tengah berupaya mengarahkan semua alokasi penanganan untuk kawasan kumuh di Kota Cilegon.
“Sebetulnya kita ini sedang mengingatkan teman-teman OPD yang lainnya untuk mengarah semua alokasi penanganan terhadap beberapa kawasan yang masih kumuh. Dalam kurun waktu 4 tahun ini kita sudah baik,” tambahnya.
Dalam hal ini, Maman  berharap, sosialisasi tersebut dapat menjadi salah satu langkah penyelesaian penanganan kawasan kumuh di Kota Cilegon.
“Kita harus serang (Bekerja bersama-red), kita harus selesaikan penanganan kawasan kumuh ini. Dengan diserang oleh seluruh OPD, termasuk kecamatan dan kelurahan, maka kita dapat konsentrasi dalam mengurangi dan menangani kawasan kumuh di Kota Cilegon,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Kota Cilegon M Ridwan mengatakan, Kota Cilegon masih memiliki permasalahan kawasan kumuh di beberapa wilayah.
“Kota Cilegon sebagai Kota industri, perdagangan dan jasa mempunyai beberapa permasalahan, diantaranya terdapat kawasan kumuh yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan,” katanya.
Diterangkan Ridwan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor : 600/Kep/304/DPU/2016, terdapat 60 hektar kawasan kumuh di Kota Cilegon.
“Kemudian pada tahun 2020 diperbaharui dengan SK Wali Kota Nomor : 600/Kep/304-Disperkim/2020 tersisa 37,6 hektar,” jelasnya.
Ridwan berharap, sosialisasi penanganan kawasan kumuh terpadu dapat memberikan pemahaman terkait persoalan kawasan kumuh di Kota Cilegon.
“Saya berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengatasi permasalahan kawasan kumuh di Kota Cilegon,” harapnya.
Kemudian berdasarkan data yang dimiliki Dinas Perkim Kota Cilegon ada 12 titik kumuh di Kota Baja. Diantaranya, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan dan Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil.
Ridwan mengatakan, dari 8 kecamatan di Cilegon,  Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Grogol tergolong paling kumuh. Untuk Kecamatan Pulomerak yang masih kumuh seluas 14 hektar sedangkan Kecamatan Grogol 6 hektar. “Tertinggi wilayah Pulomerak dan Grogol,” kata Ridwan.
Terkait adanya penyusutan angka kekumuhan ini, karena sudah terbantu dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini. Seperti adanya program DPW-Kel, pembangunan paving blok dan pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah).
“Dengan pembangunan yang dikerjakan di lingkungan ini, akhirnya mengurangi indeks kekumuhan di Cilegon. Untuk mengurangi angka kekumuhan di Cilegon, tentu membutuhkan keterpaduan anggaran, keterpaduan perencanaan, keterpaduan anggaran dan keterpaduan penanganan,” jelasnya.
Upaya yang dilakukan Dinas Perkim Cilegon, untuk menekan angka kekumuhan tersebut, pihaknya hanya melakukan perbaikan jalan lingkungan dan drainase lingkungan.
“Dalam persoalan ini, tentu bukan hanya tanggung jawab kami (Dinas Perkim). Melainkan tugas seluruh stakeholder. Mulai dari Dinkes Cilegon yang menyelesaikan masalah sanitasi san dinsos persoalan rutilahu,” paparnya.
Dikatakan Ridwan, faktor suatu wilayah kumuh, dilihat dari tingkat kepadatan suatu lingkungan dan ketidakteraturan bangunan rumah serta adanya bangunan diatas saluran air dan di jalan jalur kereta api.
“Jadi kumuh itu ada yang sudah lama dan muncul kumuh baru. Contoh kumuh baru, adanya bangunan diatas saluran air dan di jalan jalur kereta api. Untuk anggaran, saya belum tahu detail APBD Cilegon untuk menyelesaikan persoalan kekumuhan ini,” jelasnya.
Terkait upaya mengurangi angka kekumuhan di Cilegon, sambung Ridwan, pihaknya menargetkan dapat menyelesaikan dan menuntaskan kawasan kategori kumuh 5 hektar pada tahun ini. “Berharap 5 persen ini bisa tuntas di 2023,” tutupnya.
Sementara itu, menindaklanjuti hal tersebut, Walikota Cilegon Helldy Agustian kembali menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Ia didampingi sejumlah pejabat Plt Asisten Daerah (Asda) II Ahmad Aziz Setia Ade Putra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sabri Mahyudi dan Kepala Dinas Kominfo Agus Zulkarnain, Plt Kepala Dinas PUTR Kota Cilegon Heri Suheri, serta beberapa pejabat teknis lainnya.
Pertama, Helldy dan rombongan langsung ke gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya. Ia menyampaikan beberapa program yang diharapkan bisa bersinergi. Mulai soal kebutuhan air baku dari bendungan, sanitasi, kawasan kumuh dan juga pengolahan lumpur tinja.
Setelah itu, rombongan Walikota juga ke Direktorat Jenderal Bina Marga, Helldy secara khusus datang untuk menyampaikan terima kasih karena Pemkot Cilegon mendapatkan anggaran Rp112 miliar untuk memperbaiki Jalan Lingkar Selatan (JLS).
“Kami juga ingin jika jalan kota lainnya bisa dibangun lewat anggaran pusat,” harapnya.
Gencarnya Walikota mencari pembiayaan pembangunan dari pusat bukan tanpa alasan. Itu semua karena APBD diprioritaskan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM), seperti Rp120 miliar untuk beasiswa full sarjana sebanyak 5 ribu mahasiswa se-Cilegon.
“Jadi memang kami datang untuk menyampaikan beberapa program yang diharapkan bisa bersama disinergikan antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Disisi lain, Helldy juga datang ingin mematangkan program soal pembangunan pengelolaan sampah dari bank dunia senilai Rp120 miliar lebih.
“Harapannya ini bisa dilakukan dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman, sebelum adanya pekerjaan sambil paralel terus menyempurnakan dokumen dan ketentuan yang dibutuhkan,” katanya.
Untuk kawasan kumuh, Helldy juga mengharapkan bisa bersinergi dengan pengentasan kawasan kumuh di Kota Cilegon seluas 37 hektar yang tersebar di sejumlah titik. Hal itu, papar Helldy, butuh sinergis dari kementerian.
Program selanjutnya, jelas Helldy yakni air baku, dimana Kota Cilegon melalui Perumda Cilegon Mandiri masih terbatas mendapatkan kuota air baku sehingga hingga kini hanya mampu memfasilitasi 20 persen warga.
“Untuk itu, diharapkan ada kebijakan untuk bisa meningkatkan kapasitasnya untuk Kota Cilegon,” kata dia.
Pihaknya berharap adanya bantuan dan sinergitas untuk pembangunan jalan tingkat kota yang bisa dialokasikan kembali untuk Kota Cilegon. “Tadi juga sudah koordinasi, ternyata bisa juga untuk jalan kota. Nanti ini akan ditindaklanjuti secara serius agar ada alokasi dari pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Tanozisochi Lase menyampaikan, ada dua media yang bisa dilakukan untuk mensinergikan program Kemen PUPR dengan pemerintah daerah.
Misalnya, pertama medianya lewat rencana induk, dimana itu menjadi jembatan untuk bisa dimohonkan kepada Kemen PUPR. “Perencanaan itu dari Pemkot dulu, misalnya rencana induk air minum, air limbah dan lainnya sebab jangan sampai kaki bantu malah tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Media selanjutnya, yakni Kemen PUPR punya balai atau satuan kerja  (Satker) di setiap daerah. Artinya bisa masuk dalam perencanaan melalui balai. “Kami punya balai dan tugasnya menyusun program cipta karya urutannya dari program kota nanti didampingi, mana yang menjadi prioritas jadi semacam program jangka menengah,” katanya.
Sedangkan, Ditjen Bina Marga Hedy Rahadian menyampaikan, jika pihaknya siap untuk terus mendorong pembangunan di daerah termasuk Kota Cilegon. Bukan saja soal JLS, tapi juga jalan kota bisa diajukan sepanjang secara spesifikasi besar.
“Bisa tinggal nanti koordinasi, dan tentu ada mekanismenya untuk input dahulu dalam sistem, baru nanti akan dialokasikan jika jadi prioritas dan memenuhi ketentuan,” paparnya.(LUK/PBN)

JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Pengusaha Bawang Putih dan Umbi Indonesia (Pusbarindo), Antonius Reinhard mengatakan pihaknya mendukung Pemerintah menstabilkan harga bawang putih di pasaran. Salah satunya, dengan cara melakukan operasi pasar yang dilakukan bersama Pemerintah.
“Ini demi membantu masyarakat agar mendapatkan harga yang lebih baik,” ujar Anton, melalui keterangan tertulis, Minggu (11/6).
Sebagai organisasi perkumpulan pengusaha, Anton menangkap pihaknya mendapatkan sejumlah aspirasi. Di antaranya, berupa keluhan para pelaku pasar bawang putih yang sulit mendapatkan izin impor.
Diamininya, pelaku usaha bawang putih dalam satu dua tahun ini sulit mendapatkan Surat Perizinan Impor (SPI) dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).
Ihwal ini, pihaknya telah menyurati Kementerian Perdagangan namun belum mendapatkan respon.
“Karena sulitnya mendapatkan izin walaupun sesuai Permendag itu lima hari kerja otomatis terbit. Kami mendengar keluhan dari pelaku usaha yang belum terbit, menyurati kementerian terkait yaitu Kemendag 1-2 kali tetapi memang masih sibuk dengan yang lain dan belum merespon dari mereka,” katanya.
Oleh karena itu, Pusbarindo berharap Pemerintah bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan yang dialami oleh para pelaku usaha. Sebab, lanjut Anton, bawang putih termasuk penyumbang inflasi 0,02 persen.
“Kami tetap meminta kepada Pemerintah untuk membantu kami dan kami terus melakukan beberapa kali FGD dengan Pemerintah seperti Bank Indonesia, karena mungkin ini juga sudah lampu kuning karena bawang putih sudah memberi inflasi 0,02 persen,” jelasnya.
Demi mengurai persoalan ini, Pusbarindo juga melakukan diskusi publik atau FGD dengan pihak terkait. Di antaranya, Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.
Harapannya, sejumlah supaya tersebut dapat mengeluarkan izin impor. Untuk diketahui, pernyataan ini juga disampaikan Anton di acara FGD yang diselenggarakan HMC di Jakarta, Jumat (9/6).(PBN/RMID)

SERANG, BANPOS – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten Gembong Rudiansyah Sumedi, mendorong Pemprov Banten untuk segera menunjuk pihak ketiga terkait pengelolaan stadion Banten International Stadium (BIS).
Karena menurutnya, jika tidak demikian, maka Pemprov Banten akan kesulitan untuk melakukan pengelolaan terhadap stadion tersebut. Apalagi dalam perencanaan BIS tersebut ternyata tidak mempertimbangkan beban APBD yang akan ditanggung karena terburu-buru pelaksanaanya.
Sementara selama ini, stadion BIS belum mampu memberikan pemasukan pendapatan bagi kas daerah Provinsi Banten.
”Konsekuensi logis kita buat stadion berstandar internasional ini memang praktis biaya pemeliharaan juga cukup tinggi.  Apalagi yang selama ini berapa? Rp700 jutaan itu luar biasa. Sehingga memang dari awal saya sering mendorong agar segera gandeng pihak ketiga,”
”Supaya apa? Supaya jangan sampai Pemprov yang sudah dibebani untuk membangun stadion, harus juga dibebani dengan biaya pemeliharaan. Kan kalau kita sudah menggandeng pihak ketiga kan enak tuh, udah pemeliharaan urusan mereka,” ujarnya.
Dengan adanya pihak ketiga yang berminat menjadi pengelola, Gembong berharap roda perekonomian di wilayah sekitar stadion tersebut dapat berputar serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
”Ya jadi memang ketika di situ sudah ada yang masuk di situ, kemudian membuat event-event, saya pikir itu akan banyak orang ke situ. Termasuk dari pengusaha-pengusaha lain juga mungkin akan masuk ke situ, kan bisa dia sebagai pengelola, mungkin dia membuat kebijakan apa tenant-tenant yang di situ bisa ditarikan biaya sewa segala macam kan supaya ada perputaran,” jelasnya.
Namun di samping itu dengan kondisi yang ada, Gembong menyadari betul bahwa menunjuk pihak ketiga untuk mau menjadi pengelola BIS memang bukanlah pekerjaan mudah. Hal itu dikarenakan secara lokasi stadion BIS tidak begitu menguntungkan.
Akan tetapi meski begitu Gembong merasa yakin, jika ada pihak ketiga yang berminat untuk menjadi pengelola, maka bukan tidak mungkin stadion BIS nantinya dapat menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di sana.
”Memang kan kalau melihat posisi stadion yang agak menjorok, gak strategis gitu ya, itu yang menjadi kendala. Tapi saya yakin kalau di situ ada grup sepak bola yang profesional, kemudian bisa mengelola ini, saya pikir ya akan ramai gitu di sana,” terangnya.
Namun sekali lagi, Gembong menyadari betul bahwa menarik minat pihak lain agar mau menjadi pihak ketiga untuk bekerjasama dalam hal pengelolaan bukanlah perkara yang mudah.
Oleh karenanya, ia mengkritisi langkah Pemprov Banten diawal yang dinilai nya terlalu terburu-buru dan tidak berpikir panjang dalam merencanakan suatu pembangunan, termasuk stadion Banten International Stadium.
”Ini memang, sekali lagi bukan pekerjaan yang mudah. Tapi mustinya, Pemprov itu berpikir panjang ketika akan membangun stadion sudah harus disiapkan kira-kira siapa nih pengelolanya?,” imbuhnya.
Maka dari itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten itu mendesak Pemprov Banten untuk segera membuka stadion tersebut, agar fasilitas tersebut dapat segera digunakan serta mampu menarik minat masyarakat secara luas.
”Sebetulnya salah satu upaya yang bisa itu, stadion itu segera dibuka untuk masyarakat datang ke sana, ya minimal untuk olahraga gitu, jalan pagi di luar stadion. Supaya masyarakat juga ada keterikatan dengan stadion di situ. Minimal ramai masyarakat tahu tuh ada stadion di situ, kan sekarang yang tahu paling hanya orang-orang di situ aja,” tandasnya.(MG-01/PBN)