SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan tindak tegas tempat hiburan malam ( THM) yang membandel. Setelah diberikan suatu peringatan bahkan sampai THM tersebut disegel pun THM tersebut masih tetap beroperasi. THM tersebut kini terancam akan dicabut izin usaha dan bangunannya oleh Pemkot Serang.
Asisten Daerah (Asda) I Kota Serang, Subagyo mengatakan, penutupan THM tersebut dirasa tidak efektif, karena masih ada THM yang telah disegel. Namun dibuka kembali oleh pemiliknya.
“Kami sudah melakukan teguran hingga ketahap penyegelan. Tapi masih ada sejumlah THM yang membandel,” katanya, Selasa (6/6).
Lebih lanjut, Subagyo menegaskan bahwasannya akan menindak secara tegas untuk THM-THM yang masih nekat melakukan kegiatan-kegiatan ditempat tersebut.
“Kita akan cabut semua izinnya. Bagi mereka yang masih nekat beroprasi,” tegasnya.
Subagyo juga menjelaskan, dalam mencabut izin baik izin usaha maupun bangunannya Oemkot Serang akna melakukan evaluasi hasil pemantauan dari Satpol PP Kota Serang yang memantau THM tersebut.
” sebelum melakukan pencabutan izin usaha dan izin gedung, Pemkot Serang akan melakukan evaluasi dari hasil pemantauan Satpol PP Kota Serang di lapangan. Setelah adanya hasil dari Satpol PP, maka Pemkot Serang akan mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil langkah seperti apa,” jelasnya
Subagyo juga menyampaikan bahwa pihaknya dalam mendiskusikan langkah yang akan diambil tersebut akan mengundang beberapa pihak internal Pemkot Serang.
“Nanti kita juga akan mengundang tim internal Pemkot Serang yang terdiri dari Satpol PP Kota Serang, DPUPR Kota Serang, DPMPTSP Kota Serang, dan pihak Kecamatan,” ucapnya
Rencana minggu ini kita undang tim, dan selanjutnya akan didiskusikan untuk penanganan dan tindaklanjut yang akan diambil. Selain itu, Subagyo juga mengatakan dalam diskusi yang akan dilakukan tersebut untuk membahas terkait hasil pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang.
“Termasuk menginventarisir tempat hiburan malam yang akan diberikan peringatan. Kemarin selama dua Minggu, apakah mereka masih buka tiap hari, atau tidak dan nanti kita akan minta laporannya dari Satpol PP yang mengawasi pelaksanaan kegiatannya,” tandasnya (MG-02/AZM)
Penulis: Gina Maslahat
-
Pemkot Serang Ancam Cabut Izin Usaha THM Nakal
-
Pemprov Banten Lantik 59 Pejabat Fungsional
SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten Al Muktabar melantik serta mengambil sumpah jabatan terhadap 55 pejabat fungsional dan 34 CPNS menjadi PNS di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada Kamis (8/6).
Ditemui seusai menggelar pelantikan pejabat fungsional, Al Muktabar mengatakan bahwa pihaknya berharap pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta penuh dengan dedikasi.
“Tentu harapannya karena bentuknya sumpah dan janji jabatan, itu saya sampaikan tadi, menanggung konsekuensi bagi tanggung jawab tugas pokok dan fungsinya baik itu kepada bangsa dan negara, kemudian juga tentu lebih jauh kepada akhirnya nanti kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT,” ucapnya.
“Karena saudara-saudara kita ini memulai tugas dengan jabatannya masing-masing, dan kita berharap maksimal melaksanakan itu,” imbuhnya.
Selain itu, Al Muktabar juga mengingatkan kepada pejabat yang baru saja dilantik untuk tidak terlalu mempermasalahkan struktur dan jabatan yang baru saja mereka emban.
Sebab menurutnya, setiap orang memiliki jalan nasib masing-masing, oleh karenanya Pj Gubernur Banten itu pun meminta kepada pejabat yang baru dilantik itu untuk fokus bekerja dan berkontribusi.
“Dan tadi saya pesankan juga peta jalan karir terbuka luas, tidak usah mempersoalkan struktural dan fungsional karena pada dasarnya semua sama,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana menjelaskan dari 55 pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpah jabatan terdiri dari Guru Ahli Pertama sebanyak 51 orang, perencana Bappeda 2 orang, Pertanian sebanyak 2 orang.
Terkait dengan pengangkatan guru menjadi Guru Ahli Pertama, Nana menjelaskan proses tahapan itu lakukan usai guru tersebut telah berhasil dilantik sebagai PNS dan menerima sertifikasi.
“Setelah dia proses PNS kemudian ada sertifikasi, diangkat dalam jabatan fungsionalnya menjadi Guru Ahli Pertama,” terangnya
Saat disinggung soal formasi teknis bagi pegawai PPPK yang dikabarkan tidak diusulkan, Nana menampiknya dengan mengatakan bahwa perihal itu masih dalam proses pembahasan.
“Bukan tidak diusulkan, itu masih dalam proses ya. Terus yang kesehatan sama guru itu kita akan ada rapat koordinasi nasional, nunggu itu dulu,” terangnya.
Nana menjelaskan dalam pertemuan itu akan dibahas seputar penetapan formasi dan juga kuota bagi pegawai PPPK.
“(Pembahasan dalam pertemuan itu) menetapkan kaitan formasi, kuota. Di situ duduk bareng ada Kementerian Pendidikan Ristekdikti, juga ada KemenPAN, ada Kemenkeu, ada Kemendagri bersama kabupaten/kota se Indonesia,” tuturnya. (MG-01)
-
Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PKS
Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PKS, Gembong R. Sumedi, mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Lurah Yaya berpotensi ilegal. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Pemprov Banten untuk melakukan penindakan tegas apabila memang pekerjaan tersebut terbukti ilegal.
“Kalau menurut saya itu ilegal, dan pemerintah harus bertindak tegas karena dengan adanya reklamasi ilegal seperti itukan akan mengganggu aktivitas nelayan. Karena dia ngasih patok-patok bambu segala macam. Masa laut dipatok-patok,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Banten melalui DKPP, harus berani mengusut tuntas praktik tersebut. Terlebih, besar kemungkinan ada pihak-pihak lain yang berada di belakang Mahyaya. “Jangan kesannya pemerintah membiarkan, gitukan,” tuturnya.
Menurut Gembong, praktik yang dilakukan oleh Mahyaya sangat mirip dengan yang kerap dilakukan oleh para mafia tanah. Apabila dibiarkan, maka praktik seperti itu dapat meluas, dan merusak kondisi perairan di Provinsi Banten.
“Jadi saya pikir ya pemerintah harus tegas jika ada hal-hal yang seperti itu. Segera dilakukan penindakan, supaya tidak merembet gitu tuh. Nantikan kalau ada satu pihak dibiarkan, pasti yang lain juga akan ikut,” ungkapnya.
Gembong pun mendesak kepada Pemprov Banten, untuk segera melarang kegiatan yang dilakukan oleh Mahyaya, apalagi jika terbukti ilegal. Sebab, kegiatan tersebut telah mengganggu aktivitas dari para nelayan.
“Nah itu sejak dini harus ditegaskan oleh pemerintah daerah, dan orang-orangnya harus ditindak. Pengawasan harus diperketat, karena itu bisa menjadi konflik di tengah masyarakat kalau tidak ditangani segera,” katanya.
Di sisi lain, Gembong pun merasa aneh dengan landasan yang digunakan oleh Mahyaya, untuk melakukan pekerjaan yang diduga reklamasi itu. Sebab, landasan yang digunakan adalah izin garap, padahal yang digarap merupakan pesisir laut yang secara aturan dikuasai oleh negara.
“Apalagi pantainya, pantai terbuka ya. Itu siapa yang memberikan izin garap, aneh juga. Karena itu kan kawasan terbuka, yang mengklaim untuk memberikan izin garap siapa? Apa pemerintah? Kalau pemerintah, itu harus dipertanyakan karena itu kan daerah terbuka. Siapapun bisa lewat situ,” tegasnya.
-
Pemuda Berbobot 300 Kg Dievakuasi
TANGERANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang mengevakuasi Muhammad Fajri (27) di rumahnya menggunakan alat berat forklift. Fajri warga Pedurenan, Karang Tengah, Kota Tangerang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas dengan bobot lebih dari 300 Kg.
Hal tersebut diungkapkan Kepala UPT BPBD Ciledug Mulyadi. Mulyadi mengatakan, pihaknya dimintai oleh warga untuk mengevakuasi pria tersebut untuk dibawa berobat ke salah satu rumah sakit untuk menjalani pengobatan.
“Kita mendapat laporan dari warga kemudian langsung melakukan evakuasi. Ternyata, sampai ke lokasi jalan ke rumah pria tersebut sempit dan beban tubuhnya pun terlalu besar. Kita angkat pria tersebut dengan para petugas pun enggak keangkat,” ujarnya, Kamis (8/6).
Mulyadi menjelaskan, pihaknya mengalami kesulitan saat melakukan evakuasi Fajri di tempat tidurnya. Butuh waktu hingga dua jam lebih untuk menaikan Fajri ke mobil pengangkut. “Berat tidak keangkat, setelah bongkar pintu juga ga bisa diangkat, akhirnya kita pakai forklift. Dari forklift kita naikin ke mobil semacam kaya bentor, baru kita bawa ke Puskesmas Pedurenan, lalu di sana dibawa RSUD Kota Tangerang,” ungkapnya.
Dia memaparkan, Fajri baru menempati rumah tersebut selama 2 tahun belakangan bersama dengan satu orang keluarganya. Berdasarkan keterangan warga, lanjutnya, Fajri telah terlihat mengalami obesitas sejak berusia 11 tahun. “Informasi 11 tahun badannya sudah terlihat besar. Terkait medisnya itu kewenangan dari pihak Dinas Kesehatan. Kita hanya melakukan evakuasi saja,” ungkapnya.
Sementara, salah satu warga sekitar Epi mengatakan, keseharian Fajri hanya berbaring di atas kasurnya. Pada tahun sebelumnya, dirinya mengaku masih melihat Fajri beraktivitas di luar rumah. “Ya cuma tiduran saja tidak kemana- mana, soalnya dari sebelum dia ngedrop gini masih bisa keluar naik motor sama pacarnya. Waktu itu pacarnya masih ada, setelah pacarnya meninggal dia ngedrop nggak keliatan keluar lagi tiduran aja. Sekitar satu tahun, setelah pacarnya meninggal,” paparnya.
Epi menambahkan, Fajri tinggal berdua dengan orang tua nya. Saat dievakuasi pada Rabu (7/6) kemarin, kata Epi, Fajri mengeluhkan sakit pada bagian kaki kanan yang membengkak. “Dia lagi sakit di kaki kanannya karena kurang bergerak jadi dia tambah bengkak kaki kanannya keluar cairan. Tapi dia bilang kalau abis di urut enak agar ringan, kalo di lagi cerita sama saya,” tandasnya.(PBN/BNN) -
Peladen PPDB 2023 Disiagakan Selama 24 Jam
TANGERANG, BANPOS – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Tangerang 2023 semakin menjelang. Pemerintah Kota Tangerang pun terus bersiap menghadapi momen yang akan berlangsung mulai 12 Juni 2023 mendatang.
Salah satunya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yang telah menyiapkan empat peladen (server) fisik dan delapan peladen daring, untuk menangani lonjakan trafik pendaftaran, dalam PPDB tingkat SDN maupun SMPN.
“Dalam penggunaanya, tim Diskominfo telah melakukan asesmen server atau uji coba. Pada proses percobaan kemarin tidak ada kendala. Semoga pada pelaksanaan mulai Senin depan hingga selesai nanti tidak ada kendala yang serius,” ujar Indri Astuti, Kepala Diskominfo Kota Tangerang, Kamis (8/6).
Indri menyebutkan, selain menyiapkan server dengan kecepatan jaringan yang memadai, Pemkot Tangerang juga menyiagakan puluhan personel. Ya, personel yang akan diturunkan untuk menangani masalah aplikasi maupun keamanan server.
“Tim ini disiagakan 24 jam, yang juga bertugas memantau keamanan operator PPDB di seluruh sekolah SDN maupun SMPN,” ujarnya. Indri berharap, dengan sederet dukungan Diskominfo dalam pelaksanaan PPDB Kota Tangerang tahun ajaran 2023/2024 ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala.
“Kami bisa pastikan, server dan jaringan aman terkendali, dengan pengawasan intens. Sehingga PPDB Kota Tangerang dapat berlangsung dengan lancar,” katanya. Sebagai informasi, Pra-PPDB Kota Tangerang dapat diakses melalui prappdb.tangerangkota.go.id, informasi resmi PPDB pada laman tangerangkota.go.id. Sedangkan untuk pendaftaran dan daftar ulang PPDB dapat diakses melalui ppdbmandiri.tangerangkota.go.id.
Selain peladen, apabila ada kendala yang muncul selama proses PPDB berlangsung. Dinas Pendidikan Kota Tangerang telah menyediakan layanan pengaduan bagi peserta atau orangtua yang membutuhkan bantuan.
Sebanyak lima nomor layanan pengaduan PPDB Kota Tangerang 2023 telah disiapkan, secara daring untuk memfasilitaskan proses ini.
Kepala Dinas Pendidikan Jamaluddin mengatakan lewat call center ini diharapkan para wali murid dapat terlayani dengan baik. Sehingga, PPDB Kota Tangerang di 2023 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan.
“Hingga saat ini, petugas telah bekerja untuk memberikan layanan konsultasi pelaksanaan PPDB lewat nomor call center ini. Silakan dimanfaatkan, dan diharapkan dapat digunakan secara bijaksana,” jelas Jamal.
Sebagai informasi, pra-PPDB Kota Tangerang dapat diakses melalui prappdb.tangerangkota.go.id, informasi resmi PPDB pada laman tangerangkota.go.id. Sedangkan untuk pendaftaran dan daftar ulang PPDB dapat diakses melalui ppdbmandiri.tangerangkota.go.id.(PBN/BNN) -
Golkar DIY Siap Kepung MK Jika Pemilu Proporsional Tertutup
YOGYAKARTA, BANPOS – Seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) siap mengepung Gedung MK, jika Majelis Hakim Konstitusi memutuskan sistem Pemilu 2024 jadi proporsional tertutup.
Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gandung Pardiman.
“Kami siap mengawal, dan menunggu perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar,” ujar Gandung melalui keterangan tertulisnya, kemarin.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya terus berupaya agar sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. Menurut dia, Partai Golkar juga telah melakukan konsolidasi dengan sembilan partai politik lain, termasuk PDI Perjuangan, untuk mengupayakan sistem proporsional Pemilu berlangsung secara terbuka.
“Partai Golkar terus berjuang untuk sistem pemilihan proporsional terbuka. Saya sudah berkomunikasi dengan seluruh partai, termasuk PDIPerjuangan. Kalau saya lihat, para bakal calon yang diajukan juga siap dengan sistem pemilihan terbuka,” ujar Airlangga di sela rapat kerja nasional Partai Golkar di Jakarta, kemarin.
Gandung mengatakan, perubahan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup akan menciderai marwah MK. Sebab, hal itu menunjukan bahwa para Hakim Konstitusi inkonsisten dengan putusannya sebelumnya.
“Tahun 2008, MK membuat keputusan, sistem pemilu proporsional tertutup tidak digunakan lagi, diganti dengan proporsional terbuka. Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Karenanya, gugatan soal sistem pemilu proprosional terbuka ditolak, dan tidak diproses seperti sekarang ini,” cetus dia.
Lebih lanjut, anggota Fraksi Partai Golkar di DPR ini menduga, ada agenda terselubung dibalik gugatan sistem pemilu proprosional terbuka. Sebab, putusan MK Tahun 2008 menyatakan, sistem proporsional tertutup bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
“Jadi, kalau MK memutuskan sistem Pemilu 2024 berubah menjadi proporsional tertutup, seluruh masyarakat Indonesia berhak menyikapi dan mempertanyakan putusan tersebut. Sebab, sikap atau putusan MK sebagai pengawal konstitusi tidak konsisten,” tegas dia.
Selain itu, sambung dia, pemerintah, DPR, dan seluruh penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyepakati, Pemilu 2024 tetap dilakukan dengan sistem proporsional terbuka, pada Januari 2023 lalu.
“Harusnya, MK menghormati kesepakatan yang telah dicapai oleh DPR, Pemerintah dan penyelenggara pemilu. Sebagai pengawal konsititusi, MK harus menghormati dan menjaga agar seluruh ketentuan konstitusi terlaksana dengan baik,” pintanya.
Gandung menambahkan, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, lebih dari 80 persen rakyat Indonesia, juga menginginkan agar sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka.
“Artinya, pendapat publik telah senapas dengan kesepakatanpemerintah, DPR, dan para penyelenggara Pemilu. Golkar Yogyakarta siap mengawal aspirasi tersebut,” tandasnya. (DZH/RMID) -
West Ham Juara UECL
SERANG, BANPOS – Gol larut Jarrod Bowen mengantarkan West Ham merengkuh gelar Liga Conference usai mengalahkan Fiorentina dengan skor 2-1 pada partai final di Stadion Eden Arena, Praha, Kamis dini hari WIB.
West Ham sebelumnya unggul lebih dulu berkat tendangan penalti Said Benrahma, namun Fiorentina sempat membalas melalui gol dari Giacomo Bonaventura, demikian catatan Liga Conference.
Ini merupakan gelar Eropa pertama West Ham selama 58 tahun setelah terakhir kali menjuarai UEFA Cup Winners pada musim 1964/65 silam.
Pada pertandingan ini sebenarnya Fiorentina mendominasi jalannya laga dengan mencatatkan 68 persen penguasaan bola dan melepaskan 17 tendangan yang empat di antaranya tepat sasaran, namun West Ham dapat tampil efektif.
Pada babak pertama West Ham mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan memberikan ancaman melalui tendangan yang dilepaskan oleh Michail Antonio, namun bola masih dapat dihalau kiper Fiorentina Pietro Terracciano.
The Hammers kembali memberikan ancaman, kali ini melalui tendangan yang dilepaskan oleh Declan Rice, namun upaya tersebut masih belum menemui sasaran.
Selanjutnya menjelang berakhirnya babak pertama Fiorentina sempat mencetak gol melalui tendangan penyerang Luka Jovic, namun dianulir oleh wasit karena pemain asal Serbia tersebut lebih dulu berada dalam posisi offside. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai.
Pada babak kedua, West Ham mendapatkan peluang untuk unggul terlebih dahulu setelah diberikan hadiah tendangan penalti oleh wasit karena Cristiano Biraghi melakukan hands ball di kotak terlarang.
Said Benrahma yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya usai tendangannya tak mampu ditebak dengan benar oleh Terracciano sehingga skor berubah 1-0 untuk keunggulan West Ham pada menit ke-62.
Hanya berselang lima menit, Fiorentina mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai umpan dari Nicolas Gonzales dapat dikonversi menjadi gol oleh Giacomo Bonaventura.
Pada menit terakhir babak kedua, West Ham mampu kembali unggul melalui gol yang dicetak oleh Jarrod Bowen memanfaatkan umpan terobosan dari Lucas Paqueta sehingga skor berubah menjadi 2-1.
Tertinggal satu gol, Fiorentina terus berupaya untuk mencari gol penyeimbang di waktu yang tersisa, namun hingga berakhirnya babak kedua, skor 2-1 untuk keunggulan West Ham tetap bertahan.Pelatih West Ham United David Moyes menyebut mampu membawa klub tampil sebagai juara UECL adalah momen luar biasa dalam hidupnya. Pelatih 60 tahun itu mengaku sangat bangga, terlebih pada laga final yang dimainkan di Republik Ceko itu ia mendapat dukungan langsung dari anggota keluarganya yang hadir.
“Ayah saya ada di sini. Saya baru saja berfoto dengannya di lapangan dan itu luar biasa. Dia masih kuat dan dia ingin datang ke pertandingan. Ini adalah momen yang luar biasa saat keluarga Anda hadir di pertandingan,” ucap pelatih asal Skotlandia itu.
“Itu sangat berarti bagi ayah saya seperti halnya bagi saya. Keluarga, sejak Anda masih kecil, mereka mendukung Anda dalam sepak bola,” tambahnya.
Sebagai juara UECL, West Ham pun dipastikan kembali berpartisipasi pada kompetisi Eropa musim depan tepatnya UEFA Europa League (UEL). Pada musim 2021/2022, klub yang bermarkas di London Stadium itu hanya mampu mencapai babak semifinal.
“West Ham adalah klub brilian di ujung timur London yang melakukan banyak pekerjaan di masyarakat. Ini adalah klub keluarga besar dan saya pikir itu menjadi lebih baik dan lebih kuat,” ujar Moyes.
“Kami memiliki stadion besar yang telah kami penuhi sepanjang musim dan malam ini adalah langkah lain menuju kemajuan yang berkelanjutan,” lanjutnya.(ENK/ANT) -
DPR Dukung Dana Restitusi Korban TPKS
JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi III DPR, Siti Nurizka Puteri Jaya, mendukung rencana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyiapkan dana restitusi bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Penegakan dan pelayanan hukum sudah selayaknya diberikan kepada para korban.
Siti menilai, TPKS ini tindakan keji dan biadab yang berdampak besar pada korban, khususnya perempuan dan anak. Undang-Undang TPKS telah membuat langkah maju dengan membuka kesempatan bagi korban mendapatkan keadilan dan haknya.
“Saya sangat setuju LPSK mengusulkan mekanisme dan pengaturan dana bantuan bagi korban dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang dana bantuan korban,” katanya dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama LPSK dan Komnas HAM di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Siti juga menaruh harapan besar pada program Sahabat Saksi dan Korban yang tengah dibentuk LPSK. Program ini disarankan dapat dibentuk di daerah pemilihannya. Alokasi anggaran yang digelontorkan LPSK untuk kegiatan ini sebesar Rp12,3 miliar di tahun 2024.
“Jika sudah ada (Sahabat Saksi dan Korban) ini luar biasa dan saya dukung anggarannya. Apalagi di dapil saya ini tidak sedikit korban justru mengalami kriminalisasi. Untuk itu, kiranya peran LPSK dapat lebih berkembang di Sumsel,” harap dia.
Kepala LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pagu indikatif LPSK tahun 2024 sebesar Rp277,8 miliar. Nilai tersebut mengalami penurunan Rp15,8 miliar atau 5,72 persen dibanding total pagu anggaran LPSK tahun 2023 sebesar Rp293,7 miliar.
Hasto menjelaskan, pagu indikatif tersebut akan dialokasikan untuk mendukung tugas pelaksanaan LPSK melalui dua program. Pertama, program penegakan dan pelayanan hukum dengan alokasi anggaran Rp 173,3 miliar atau 62,4 persen dari total anggaran dan dukungan manajemen sebesar Rp 104,4 miliar.
Untuk program penegakan dan pelayan hukum ini, sambung Hasto, alokasi sebesar Rp 173 miliar untuk mencapai dua sasaran kegiatan. Pertama, terselenggarannya penerimaan dan penelaahan permohonan dan perlindungan saksi dan korban yang berkualitas denagn alokasi Rp 21,8 miliar.
“Kedua, terpenuhinya hak saksi dan korban sesuai peraturan perundang-undangan dengan alokasi Rp 151,4 miliar,” ujarnya.
Hasto menjelaskan, penerimaan dan penelaahan permohonan dan perlindungan ini akan dilaksanakan dengan tiga layanan.
Pertama, layanan perlindungan darurat dan pro aktif dengan target 90 layanan sebesar Rp2,04 miliar. Kedua, layanan sidang mahkamah pimpinan LPSK dengan target 48 layanan senilai Rp3,2 miliar. Dan ketiga layanan penerimaan dan penelaahan saksi dan korban dengan target 500 layanan sebesar Rp16,5 miliar.
Selain itu, sambung dia, pemenuhan hak saksi dan korban juga akan diwujudkan dengan melaksanakan program prioritas nasional dan lembaga. Untuk progam prioritas nasional dialokasikan sebesar Rp18,6 miliar. Target dan alokasi, yakni perwujudan victim trust fund dengan target 1 rekomendasi kebijakan senilai Rp3,08 miliar.
Berikutnya, dana bantuan korban yang merupakan perwujudan amanat Pasal 35 Undang-Undang TPKS yang dibentuk dan diberikan sebagai dana restitusi bagi korban yang kemudian dialihkan sebagai kompensasi.
“LPSK tengah menyusun RPP tentang dana bantuan korban yang mengatur mengenai kelembagaan yang nantinya dikelola oleh LPSK,” ujarnya.
Dia berharap, RPP ini dapat segera diselesaikan mengingat jumlah kekerasan seksual dan jumlah perlindungan saksi dan korban mengalami peningkatan.
Hasto menuturkan, LPSK di tahun 2024 juga mengusulkan program komunitas masyarakat peduli saksi dan korban dengan target 845 orang dengan alokasi Rp 12,3 miliar. Program ini bertujuan mengatasi masalah jangkauan layanan LPSK yang belum optimal akibat keterbatasan SDM dan organisasi LPSK. (DZH/RMID)
-
TMMD ke-116 Kodim 0623/Cilegon Resmi Ditutup
CILEGON, BANPOS – Komandan Korem (Danrem) 064/Maulana Yusuf, Brigjen TNI Tatang Subarna memimpin Upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-116 Kodim 0623/Cilegon. Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Kantor Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Cilegon yang lokasinya berdekatan dengan sasaran utama TMMD ke-116 di Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Kamis (8/6).
Brigjen TNI Tatang Subarna menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyelenggaraan TMMD ke-116 Kodim 0623/Cilegon dapat berjalan dengan baik.
“Alhamdulillah pembangunan fisik dan nonfisik dapat terselesaikan secara sempurna dengan didukung semua pihak baik TNI tiga Matra yakni AD, AL dan AU, Kepolisian, Pemkot, Satpol PP, Ormas dan pihak lainnya sehingga TMMD di Kota Cilegon dapat terwujud,” katanya.
Adapun, Danrem 064/MY menjelaskan pembangunan fisik yang dilaksanakan dalam TMMD Kodim 0623/Cilegon diantaranya pengerasan jalan, pembuatan saluran air, TPT, pembangunan rutilahu dan jambanisasi.
Sementara itu, sasaran nonfisik dicapai dengan penyuluhan-penyuluhan yang titik beratkan di bidang kesehatan. “Ini adalah saran dan masukan dari bawah ini mayoritas perlu sentuhan maksimal tentang kesehatan,” jelasnya.
Brigjen TNI Tatang Subarna menuturkan meski TMMD telah ditutup, ke depan pihaknya juga akan tetap berkontribusi langsung ke masyarakat melalui karya bakti yang dilaksanakan.
“Mohon dukungan semua pihak sehingga komunikasi ke depan bisa berjalan dengan baik. Apapun pasti akan bermanfaat untuk kita semua. Salam cinta Cilegon, Cilegon cerdas,” tutur Jenderal Bintang Satu yang akrab disapa Abah tersebut.
Senada dengan Danrem 064/MY, Dandim 0623/Cilegon, Letkol Inf Aryo Priyoutomo mengucapkan terima kasih kepada Satgas dan semua pihak yang membantu penyelenggaraan TMMD di wilayah yang dipimpinnya sehingga semua dapat berjalan dengan lancar.
“Alhamdulillah melalui kegiatan ini dari segi kesejahteraan masyarakat, terwujudnya pemerataan pembangunan terjadi. Perekonomian masyarakat terutama wisata kuliner, wisata edukasi dan wisata religi juga meningkat,” ucapnya.
Sementara itu, lanjut Letkol Inf Aryo, dari segi pertahanan negara, kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara meningkat.
“Juga terwujudnya semangat kebersamaan gotong royong, dan rasa kekeluargaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun daerahnya hingga tersedianya jalur untuk mobilisasi militer apabila diperlukan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan penutupan TMMD ke-116 Kodim 0623/Cilegon itu juga dilakukan penyerahan sembako kepada warga kurang mampu dan piagam penghargaan terhadap media. Selain itu, dilaksanakan pengecekan terhadap seluruh sasaran fisik.
Turut hadir dalam kegiatan penutupan TMMD ke-116 Kodim 0623/Cilegon tersebut para Kasi Kasrem 064/MY, para Kabalak jajaran Korem 064/MY, para Dandim jajaran Korem 064/MY, Danlanal Banten, Sekda Cilegon, Kapolsek Cilegon, unsur Muspika Kecamatan Cibeber.
Selain itu juga hadir Perwakilan perusahaan perusahaan BUMN dan BUMS Kota Cilegon serta Ketua dan Pengurus Persit KCK Koorcab Rem 064 PD III/Siliwangi. (LUK) -
Pengiriman Hewan Meningkat Tajam
CILEGON, BANPOS – Menjelang Idul Adha 1444 Hijriah, lalu lintas pengiriman hewan kurban dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa mengalami peningkatan. Peningkatan lalu lintas pengiriman hewan kurban bahkan mencapai 145 persen.
Sub Koordinator Karantina Hewan pada Balai Karantina Pertanian Cilegon Melani Wahyu Adiningsih mengatakan, peningkatan lalu lintas hewan kurban dari Pulau Sumatera ke Jawa sudah terlihat sejak awal Juni 2023. Hewan kurban yang banyak dikirim merupakan sapi.
“Kebanyakan yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa, kalau dari Jawa ke Sumatera sangat sedikit. Sebagian besar sapi, kalau kambing jarang karena mudah stress,” kata Melani ditemui di Kantor Balai Karantina Pertanian Cilegon, Kamis (8/6).
Hewan kurban yang dikirim dari Sumatera ke Jawa, tujuan akhir di sekitar Jabodetabek. Sapi-sapi yang dikirim untuk memenuhi lapak hewan kurban di sekitar Jabodetabek. “Hewan kurban tujuannya ke Jakarta Sebagian besar,” ujarnya.
Dikatakan Melani, pada saat bukan menjelang Idul Adha, pengiriman hewan sapi dari Sumatera ke Jawa sekitar 10.000 ekor per bulan. Pada Mei 2023, pengiriman sapi dari Sumatera ke Jawa 11.735 ekor dengan 758 kali pengiriman menggunakan truk dengan rata-rata 378 ekor per hari.
“Pada bulan Juni dari tanggal 1 hingga tanggal 7 Juni 2023 sudah ada 3.843 ekor dengan volume pengiriman 461 truk atau rata-rata per hari 549 ekor,” terangnya.
Melani menambahkan, pengiriman hewan kurban wajib menyertakan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV) dari daerah asal.
“Pada Idul Adha kali ini kita juga melakukan peningkatan pengawasan, kita tetap mewaspadai adanya penyebaran virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan LSD (Lumpy Skin Disease),” tuturnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon, Efa Syarifah mengatakan, semua hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah, sebelumnya sudah diperiksa dan sudah memiliki SKKH dari daerah asal.
“Semua hewan sudah diperiksa dan memang aman dan layak dikonsumsi dan terbebas dari penyakit LSD,” ujarnya.
Dikatakan Efa, guna memastikan tidak ada penyakit pada hewan kurban dapat teratasi, DKPP Kota Cilegon menerjunkan 2 tim untuk berkeliling dan memeriksa hewan kurban yang datang dari wilayah luar Cilegon.
“Mayoritas dari hasil pemeriksaan hewan yang kita temukan tidak memiliki penyakit yang serius. Cuman hanya ditemukan hewan tersebut kelelahan dan diare,” tandasnya.
Terpisah, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang melakukan berbagai upaya dalam mengatasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maupun Lumpy Skin Disease (LSD). Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan bersama, terlebih dalam waktu dekat akan menyambut hari raya kurban.
Kepala DKP Kota Tangerang, Muhdorun menuturkan, Kota Tangerang saat ini sudah dalam kondisi terkendali dan terjamin dalam melakukan upaya antisipasi penyebaran penyakit LSD. Sejak wabah penyakit hewan ini diumumkan dalam kurun waktu setahun belakangan, Pemkot Tangerang telah melakukan berbagai upaya antisipatif, seperti pemberian obat secara gratis kepada peternak dan pedagang yang hewan terdampak penyakit tersebut.
“Wabah PMK atau LSD yang menimpa hewan-hewan ternak di Kota Tangerang sejauh ini telah aman terkendali. Berbagai upaya telah kami lakukan, salah satunya pemberian obat secara gratis kepada pedagang atau peternak, apabila mendapati hewan ternaknya terdampak penyakit ini. Obat-obatan gratis tersebut berupa vitamin, anti radang, dan anti parasit yang dapat diambil secara gratis di kantor DKP Kota Tangerang, di Gedung Cisadane, Jalan KS Tubun, No. 1, untuk mendapatkannya,” ujar Muhdorun.
Ia melanjutkan, selain pemberian obat secara gratis, Pemkot Tangerang juga telah melakukan prosedur pengawasan secara ketat untuk menjamin hewan yang masuk ke Kota Tangerang dalam keadaan sehat. Hal ini dilakukan dengan kewajiban membawa surat sehat dan keterangan vaksinasi dari daerah asal masing-masing.
Lanjutnya, Pemkot Tangerang juga telah memberikan tanda dalam bentuk stiker khusus yang ditempel di lapak-lapak pedagang hewan, untuk memberikan informasi akurat kepada masyarakat, serta menjamin masyarakat mendapatkan hewan yang sehat, terutama untuk kebutuhan kurban mendatang.
“Pengawasan berkala juga telah kami lakukan. Kondisi saat ini telah menjamin hewan kurban yang masuk ke Kota Tangerang sudah dipastikan tervaksinasi dari daerah asalnya, serta dalam keadaan kesehatan yang sudah terjamin,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Pemkot Tangerang juga akan terus melakukan pengecekan berkala secara rutin. Ditambah, sampai saat ini, Pemkot Tangerang terus melakukan himbauan kepada peternak dan pedagang untuk melakukan disenfeksi kandangnya masing-masing. “Imbauan dan sosialisasi juga telah kami lakukan secara massif, terutama di bulan April-Mei kemarin, agar terus melakukan disenfeksi kandangnya masing-masing,” tambahnya.
Selain itu, Pemkot Tangerang juga telah memastikan bahwa penyakit LSD ini tidak dapat menular melalui manusia. Jadi, tidak perlu adanya prosedur khusus dalam menangani proses kurban di hari raya kurban mendatang. Serta, masyarakat Kota Tangerang dapat melakukan transaksi pembelian hewan kurban dengan tanpa adanya kekhawatiran mengenai penyakit LSD tersebut.(LUK/PBN/BNN)