Penulis: Gina Maslahat

SERANG, BANPOS – Guru Besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Suwaib Amiruddin menyatakan bahwa wacana Pemilu 2024 yang akan menggunakan sistem proporsional tertutup tidak menguntungkan masyarakat.
“Berkaitan dengan tertutup atau terbuka, sebenarnya masyarakat sedang menikmati dengan sistem pemilu terbuka,” katanya, Rabu (7/6).
Dirinya juga menyampaikan kalau pendekatan dalam pemilu bukan interaksi yang dilakukan antara masyarakat dengan partainya. Akan tetapi kedekatan antara masyarakat dengan calon.
“Karena masyarakat memiliki kedekatan secara langsung dengan calon, bagaimanapun juga bukan partai yang berinteraksi dengan calon, akan tetapi yang berinteraksi iyalah calon dengan masyarakat,” ujarnya.
Suwaib yang merupakan seorang Sosiolog dari Untirta tersebut menilai, bahwa bukan pembenahan sistem tertutup atau terbuka yang perlu dibenahi. Akan tetapi, yang perlu untuk dibenahi ialah mereka yang hendak mencalonkan diri harus memiliki kualitas, integritas dan memiliki komitmen yang tinggi untuk pada masyarakat.
“Calon-calon yang akan terlibat dalam pemilu 2024 harus betul-betul memiliki pengalaman dalam menata sistem pemerintahan, memiliki kemampuan berfikir serta dapat menganalisis tentang pemerintahan,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan, seorang yang mencalonkan diri dalam pemilu haruslah mereka yang bisa membaca dinamika dalam masyarakat.
“Calon legislatif harus memiliki kemampuan secara intelektual dan analisis sesuai dengan bidang, karena bagaimanapun juga dalam anggota legislatif harus memiliki kemampuan situasi membaca dinamika masyarakat jadi itu yang harus kita dorong,” ungkapnya.
Suwaib mengaku, terkait dengan sistem pemilu, seharusnya tidak perlu adanya suatu perdebatan. Pasalnya, sistem yang saat ini berjalan (sistem terbuka) dinilai sudah berjalan baik.
“Kalau misalnya kita lihat hari ini masyarakat sudah merasa sistem terbuka sudah berjalan dengan baik sudah berjalan dengan proporsinya, seharusnya tidak perlu diperdebatkan dengan sistem yang sudah berjalan saat ini,” tandasnya.(MG-02/PBN)

SERANG, BANPOS – Semakin banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Serang yang berkeliaran di jalan-jalan Kota Serang, membuat Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang mengaku kewalahan untuk menangani hal tersebut.
Hal itu terjadi karena minimnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Serang untuk penanganan PMKS. Akibatnya, para PMKS yang sudah pernah diberikan teguran pun kembali turun ke jalanan di Kota Serang, serta melakukan aktivitas meminta-minta atau mengemisnya lagi.
Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Toyalis mengaku bahwa instansinya telah melakukan pendampingan mulai dari asesmen, hingga pemberian bantuan kepada PMKS. Akan tetapi, hingga kini masih belum ada perubahan yang ditunjukkan.
“Sebelumnya, kita sudah pernah melakukan asesmen terhadap PMKS di Kota Serang, bahkan sudah diberikan surat teguran untuk tidak meminta-minta lagi di jalan, akan tetapi mereka malah kembali lagi ke jalan,” ujarnya, senin (5/6)
Dirinya juga mengatakan bahwasannya pihaknya untuk memberdayakan para PMKS seperti anak jalanan sudah beberapa kali mengirimkan  mereka untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinsos.
“Kita sudah pernah mengirim tiga anak untuk pelatihan, saya tanya kenapa anak jalan tidak dikirim, ternyata mereka pada kabur. Jadi memang sudah wataknya mungkin ingin seperti itu. Mentalnya seperti itu tidak mau berubah, jadi susah,” katanya.
Toyalis juga mengaku heran terhadap para anak-anak muda yang mau jadi pengemis di jalan. Pasalnya, mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
“Saya juga heran kenapa anak-anak muda mau minta-minta di jalan,” ujarnya.
Toyalis menerangkan terkait alasan PMKS memilih untuk melakukan kegiatan meminta-minta di jalan, selain karena kebutuhan hidup untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, tampaknya memang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi, saat diberikan sebuah pendampingan PMKS tersebut malah melarikan diri.
“Alasannya untuk kebutuhan hidup. Tapi setelah diberikan pendampingan mereka kabur melahirkan diri,” terangnya.
Dirinya juga mengungkapkan, instansinya dalam upaya pemberdayaan PMKS yang ada di wilayah Kota Serang sudah memiliki tempat penampungan. Akan tetapi, untuk program pendampingan khusus, Kota Serang masih belum memiliki sarana penunjang, maupun fasilitas yang dimiliki masih belum sesuai.
“Ya kalau tempat memang sudah ada, tapi kalau mereka suruh tidur saja, ya ngapain. Mereka juga kan harus dikasih makan, juga sarana penunjang lainya.Terkecuali yayasan yang punya Kemensos, mereka ada anggarannya, ada anggaran untuk pelatihanya, sedang di Kota Serang nggak ada anggarannya,” ungkapnya
Toyalis juga menyebutkan, para PMKS yang berkeliaran di Kota Serang bukan hanya berasal dari Kota Serang, akan tetapi juga dari luar Kota Serang.
“Kebanyakan sih orang Serang asli, campur saja, ada orang Serang, ada juga dari luar,” ucapnya.
Sekadar diketahui, PMKS di Kota Serang terbagi menjadi 26 golongan, dari mulai fakir miskin, anak jalanan, gelandangan, pengemis, manusia silver, manusia badut, manusia kemoceng, pengamen, sampai ke manusia gerobak.(MG-02/PBN)

SERANG, BANPOS – Menanggapi mulai terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di Provinsi Banten, DPRD menilai harus ada solusi yang dapat dilakukan oleh Pemprov Banten. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif kepada perusahaan padat karya.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putra, menyayangkan, atas rencana PHK massal tersebut.
Ia bisa memahami bahwa masalah itu terjadi disebabkan oleh kondisi pasar global yang sedang lesu. Ditambah lagi karena sejumlah perusahaan yang ada, merasa keberatan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Banten yang dianggapnya terlalu tinggi.
Oleh karenanya, anggota Fraksi PAN itu pun meminta kepada semua pihak untuk dapat bersama-sama mencarikan solusi, agar masalah itu dapat segera teratasi.
“Memang informasinya karena pasar yang lesu termasuk karena memindahkan produksinya dari Banten ke daerah Jawa yang UMK nya masih rendah. Maka mudah-mudahan kondisi ini bisa segera kita carikan solusinya secara bersama-sama, supaya pihak industri bisa tetap bertahan di Banten, bisa tetap survive, bisa tetap untung tidak harus pindah dari wilayah Provinsi Banten,” ucapnya.
Menanggapi soal tingginya UMK di Provinsi Banten yang dirasa terlalu memberatkan sejumlah perusahaan, sehingga menjadi pemicu terjadinya gelombang PHK, Dede mengaku bahwa pihaknya sempat mengajukan sejumlah solusi kepada Pemprov Banten.
Salah satunya adalah dengan melakukan pemberian insentif bebas pajak daerah bagi industri padat karya. Tujuannya adalah agar, perusahaan tersebut dapat terus bergerak dan bertahan.
“Saya juga menawarkan, selain itu, bisa gak dikasih insentif bebas pajak daerah misalnya bagi beberapa industri yang padat karya yang memang mengalami kesulitan,” terangnya.
Hanya saja, terkait hal itu, Dede mengaku masih butuh kajian lebih dalam terhadap usulan tersebut, sebelum akhirnya diterima dan diterapkan.
Namun saat disinggung perihal, apakah gelombang PHK itu merupakan imbas dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja seperti yang disampaikan oleh kelompok serikat buruh dan Partai Buruh, Dede mengaku bahwa dirinya belum melihat adanya keterkaitan akan hal itu.
“Saya belum melihat benang merahnya, karena memang ini baru informasi saya baca juga di beberapa media, korelasinya saya belum melihat antara Undang-Undang Omnibus Law dan PHK massal yang terjadi di Banten. Jadi saya belum melihat argumentasinya, belum melihat konsideran apa dasarnya mereka menyatakan itu,” tegasnya.
Sebelumnya, dikabarkan bahwa salah satu perusahaan sepatu di Kabupaten Tangerang, PT Horn Ming Indonesia, berencana akan memberhentikan sekitar 40 persen atau sekitar 600 orang karyawannya dalam waktu dekat ini.
Mendapati kabar tersebut, Ketua Mahkamah Partai Buruh yang sekaligus juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Riden Hatam Aziz menyayangkan hal itu terjadi.
Ia menilai, gelombang PHK yang terjadi selain karena disebabkan oleh lesunya kondisi pasar global, juga turut disebabkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang membuat perusahaan dapat bertindak seenaknya terhadap para buruh.
Hal itulah yang kemudian disayangkan, sekaligus disoroti oleh kelompok serikat buruh dan Partai Buruh di Provinsi Banten.
Sebagai contoh, Riden menggambarkan, bagaimana kini perusahaan dapat menetapkan besaran pesangon bagi karyawan dengan jumlah yang kecil.
“Di undang-undang sekarang (Cipta Kerja) pesangon itu 0,5 (kali). Itulah yang mendorong pengusaha mudah mem-PHK,” terangnya.(MG-01/PBN)