Penulis: Gina Maslahat

LEBAK, BANPOS – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Taktis Wanasalam (Matadewa) melakukan aksi unjuk rasa atas kinerja dan sejumlah kebijakan Pemkab Lebak. Aksi itu dilaksanakan selama 7 hari lebih, di depan Pendopo Bupati Lebak.

Korlap aksi, Nurdin, kepada BANPOS mengatakan bahwa aksi yang berlangsung satu minggu itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lebak, terkait kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kumulatif (UMK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

“Aksi yang kami lakukan merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja dari Pemkab Lebak, seperti halnya jumlah kemiskinan yang terus meningkat bahkan jumlah penduduk miskin Tahun 2022 menurut data BPS lebih banyak dari Jumlah penduduk miskin tahun 2011,” ujarnya.

Ia mengatakan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Lebak pada tahun 2022 pun lebih buruk dari tahun tahun 2010.

“IPM Kabupaten Lebak selalu menjadi yang terendah di Provinsi Banten, begitupun dengan UMK yang juga ada di posisi terendah, TPT juga sama. TPT kita yang sekarang jauh lebih banyak dari TPT Tahun 2013, ini jelas merupakan bukti betapa buruknya kinerja Pemkab Lebak,” ucapnya.

Juru bicara Matadewa ini juga menyoroti sikap birokrasi di Lebak, yang ditudingnya seperti anti terhadap demontrasi lantaran pihak Pemkab Lebak baru mau menemui dan berdialog dengan massa aksi pada hari ke tujuh.

“Kami meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Lebak jangan anti terhadap demonstrasi, kami sudah melakukan aksi menginap di depan kantor Bupati Lebak selama 7 hari 7 malam, dan pada hari ke 7 ini baru ditemui. Ini jelas bukan sikap dan respon yang baik dari seorang pemimpin Lebak,” beber Nurdin.

Senada, Koordinator Matadewa, Repi Rizali, menyampaikan soal kondisi infrastruktur Lebak yang sangat miris. Menurutnya, hampir semua pembangunan jalan di Lebak tidak pernah ada yang tahan lama dikarenakan kualitas pembangunan yang asal-asalan.

“Kita juga miris dengan kondisi infrastruktur di Lebak, seperti pembangunan jalan yang terkesan asal-asalan, tidak pernah terpakai lama karena cepat rusak. Padahal anggaran yang digelontorkan sangat besar dan bernilai fantastis. Ini juga jelas berdampak pada laju ekonomi warga, terutama untuk akses hasil kebun dan pertanian sangat kesulitan,” papar Repi.

Aksi yang dilakukan sejak Kamis (25/5) lalu dan berbentuk aksi diam itu, mendapatkan respon dari Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi. Ade mendatangi massa aksi pada Rabu (31/5) kemarin, dan mengajak para pengunjuk rasa untuk berbincang.

Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, di lokasi kepada wartawan menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi aksi tersebut. Dan pihaknya juga menerima aspirasi yang disampaikan Matadewa.

“Ini bagus, kita terima aspirasinya. Hanya saja terus terang mata bupati cuma dua, mata wakil bupati cuma dua, merekalah mata-mata kita sehingga apa yang di temukan di lapangan bisa disampaikan ke kita,” ungkap Ade Sumardi.

Sementara saat disinggung mengenai sikap lambatnya menemui massa aksi sehingga harus sampai menginap enam malam, Ade mengaku sedang di luar kota.

“Saya 5 hari ini jujur tidak ada di Lebak, Saya ada kegiatan di Jakarta. Kemarin teman-teman dari Polres Lebak nelpon saya, dikira Saya teman-teman aksi sudah ada yang menemui. Pas hari pertama saya minta pak Asda I untuk menemui, tapi kan teman-teman gak mau. Makanya tadi malam saya telpon pak Tanto, Saya sampaikan besok pagi saya temui mereka, saya tanya aspirasinya apa. Jadi bukan membiarkan yah,” dalih Wabup Lebak menjelaskan.

Ade pun mengajak masyarakat serta mahasiswa untuk bermitra bersama Pemerintah dalam menyalurkan pendapat hingga keluhan dari masyarakat, yang tidak dapat tersentuh oleh Pemerintah daerah.

“Ini yang menurut saya bagus, ketika mahasiswa datang itu membawa harapan dan pesan dari masyarakat langsung. Hal tersebut lah yang bisa membantu Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak terpantau,” jelas Ade.

Ia menerangkan, bukan hanya mahasiswa, masyarakat pun dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan aspirasi yang bisa dilakukan secara terstruktur.

“Bagi masyarakat langsung yang ada bisa menjadi mitra, misal, di setiap kampung masih ada keluarga miskin yang belum terdata, bisa dilaporkan ke RT/RW lalu ke desa. Nah, nanti desa yang melaporkan ke Kabupaten. Hal seperti inilah yang bagi saya bagus, keren,” tandasnya. (MYU/WDO/DZH)

SERANG, BANPOS – Menyoroti maraknya pengemis di Provinsi Banten, terutama jelang hari raya Idul Adha, Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa turut memberikan tanggapan atas fenomena tersebut.

 

Menurutnya fenomena itu terjadi, lantaran tujuan para pendatang kini bukan lagi DKI Jakarta melainkan wilayah lain penyangga ibu kota, seperti Provinsi Banten misalnya.

 

Yeremia menambahkan, Pemprov Banten tentu tidak bisa melarang siapapun untuk datang dan berdomisili di Provinsi Banten. Hanya saja ia mengimbau kepada masyarakat yang hendak bermigrasi, kepindahan mereka sebaiknya turut dibekali oleh keterampilan yang dibutuhkan.

 

Sebab jika tidak begitu, alih-alih dapat memberikan sumbangsih terhadap pembangunan di Provinsi Banten yang ada justru semakin menambah masalah sosial.

 

“Kepada masyarakat misalnya yang mau bermigrasi di Provinsi Banten, sebaiknya, sekiranya bisa membawa produktivitas yang baik ke Provinsi Banten itu yang kita harapkan,”

 

“Sehingga tadi yang saya katakan bahwa indikator-indikator dalam pembangunan jangan sampai terganggu, kemudian kalau bisa bahwa datang ke Banten dengan berbagai macam produktivitas. Sehingga tadi bisa bersumbangsi dalam perputaran ekonomi di Provinsi Banten,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa.

 

Oleh karenanya guna mengantisipasi masalah sosial tersebut, Yeremia meminta kepada kepala daerah kabupaten/kota untuk dapat melakukan pengawasan terhadap masalah kependudukan di wilayahnya.

 

“Kami berharap pemerintah kota di wilayah Provinsi Banten melakukan pengawasan berkaitan dengan kependudukan, juga berkaitan dengan yang mencari penghasilan melalui bantuan-bantuan sosial yang mengganggu ketertiban umum karena kewenangan berkaitan dengan penertiban tersebut ada di pemerintah kabupaten/kota,” imbuhnya.

 

Kemudian anggota Fraksi PDI Perjuangan itu pun juga menjelaskan bahwa Pemprov Banten melalui Dinas Sosial (Dinsos) Banten berencana akan membangun sebuah pusat rehabilitasi sosial terpadu di Provinsi Banten.

 

Rencana dari pembangunan panti itu adalah sebagai fasilitas untuk menangani para penyandang masalah sosial di Provinsi Banten.

 

Sebenarnya Provinsi Banten sejauh ini sudah memiliki dua panti rehabilitasi sosial yang masing-masing berlokasi di Kota Serang dan Rangkasbitung.

 

Hanya saja, menurut penuturan Yeremia, fasilitas yang tersedia memiliki banyak keterbatasan, salah satunya adalah daya tampung yang sedikit. Oleh karenanya, Pemprov Banten berencana akan membangun fasilitas tambahan guna mengatasi hal tersebut.

 

“Rencana kita tahun depan bahwa di panti Rangkas ini kita akan membuat seperti panti terpadu. Di situ nanti misalnya untuk rehabilitasi ketergantungan obat-obatan bisa dilaksanakan di sana, kemudian juga misalnya rehabilitasi gangguan jiwa juga bisa dilakukan di sana,”

 

“Kemudian ada ketunaan sosial lainnya bisa dilakukan, apakah baik bimbingan rohani, bimbingan psikologi atau juga pemberian pelatihan keterampilan itu nanti yang pembinaan lebih lanjut di dalam panti,” terangnya.

 

Sementara itu Plh Sekda Provinsi Banten Virgojanti menjelaskan bahwa dalam penanganannya, perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

 

Menurutnya sinergitas itu perlu dibangun, karena permasalahan sosial itu tidak hanya menjadi kewenangan Pemprov Banten saja melainkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota juga.

 

“Yah, tentu kita di Provinsi nih, lokasi-lokasinya kan daerah itu ada di kabupaten/kota, mereka kan berangkat nih ada yang ke kota lain sebagainya. Ini makanya perlu sinergitas juga dengan kabupaten/kota,” jelasnya.

 

Oleh karenanya menurut Virgojanti, perlu adanya peran aktif serta kesadaran dari semua pihak untuk dapat melakukan pengawasan terhadap permasalahan itu.

 

“Kita saling mendeteksi kita dari awal, ada masalah-masalah ini di sana. Misalnya ada korban kekerasan rumah tangga di sana, nah kabupaten/kota nya juga turun,” tandasnya (MG-01/AZM)

LEBAK, BANPOS – Belum ramahnya Kabupaten Lebak terhadap penyandang disabilitas, disebut lantaran Pemkab Lebak belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal tersebut. Padahal melalui Perda Disabilitas, maka segala aspek mulai dari perencanaan hingga pelayanan, harus berorientasi pada penyandang disabilitas.

Hal itu disampaikan oleh Akademisi FKIP Untirta, Toni Yudha Pratama. Pria yang merupakan dosen Pendidikan Khusus ini mengatakan, untuk menuju Kabupaten yang ramah disabilitas, perlu adanya regulasi sebagai bentuk keseriusan dalam membuat kenyamanan terhadap penyandang disabilitas.

“Negara sudah mengeluarkan Undang-undang Disabilitas Nomor 8 tahun 2016. Undang-undang tersebut kan harusnya bisa menjadi payung bagi Pemerintah Kota atau Kabupaten bahkan Provinsi, untuk membuat regulasi disabilitas di daerahnya,” ujar Toni saat dihubungi BANPOS melalui panggilan telepon, Minggu (4/6).

Toni menjelaskan, regulasi tersebutlah yang akan menciptakan Kabupaten Lebak sebagai wilayah yang ramah terhadap penyandang disabilitas dari berbagai sektor. Mulai dari sosial, finansial hingga sarana-prasarana.

Lanjutnya, ketika regulasi tentang penyandang disabilitas di Kabupaten/Kota telah dibuat, tentu akan lebih fokus dan serius dalam pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas.

Sebab, kata Toni, dalam regulasi tersebut nantinya akan ada penyedian anggaran baik dari segi Sarana-prasana, pendidikan dan lain sebagainya.

“Kalau kita menganggap disabilitas ini menjadi isu penting dan menganggap mereka bagian dari masyarakat, maka sudah sepatutnya regulasi akan hal ini dibentuk,” jelasnya.

Ia memaparkan, terdapat berbagai kota yang bisa dijadikan gambaran sebagai wilayah yang ramah terhadap penyandang disabilitas, seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.

Menurutnya, kota-kota tersebut telah memenuhi standar ramah disabilitas mulai dari Sarana-prasana, hak tenaga kerja hingga pendidikan.

“Tentunya pemerintah juga harus memperhatikan hal tersebut. Teman-teman disabilitas merupakan bagian dari masyarakat, sehingga harus difasilitasi agar dapat mandiri baik secara sosial maupun finansial,” paparnya.

Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Lebak bisa ikut menggandeng organisasi-organisasi penyandang disabilitas dalam penetapan regulasi kedepannya. Serta, mengikut sertakan masyarakat dan akademisi didalamnya. Hal itu agar dapat lebih jelas dalam pemenuhan hal yang harus diprioritaskan.

“Banyak organisasi penyandang disabilitas yang bisa digandeng, bahkan saya pribadi siap jika memang dibutuhkan,” tandasnya. (MYU/DZH)