Penulis: Gina Maslahat

JAKARTA, BANPOS – Senayan menyoroti rekomendasi Ombudsman yang kerap dicuekin oleh kementerian/lembaga negara. Di undang-undang, aturan sanksi untuk pihak yang tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman hanya bersifat administratif.
Anggota Badan Legislasi DPR Johan Budi Sapto Prabowo mengusulkan agar Ombudsman diberi kewenangan pro justitia. Ombudsman bisa memanggil paksa pihak terlapor jika enggan memenuhi panggilan Ombudsman.
Namun dia mengingatkan, kewenangan memanggil paksa ini sudah masuk wilayah pro justitia, sementara Ombudsman ini bukanlah penegak hukum seperti Kejaksaan Agung atau Kepolisian.
“Kalau mau begitu, Ombudsman harus diberi kewenangan untuk melakukan pro justitia,” kata Johan di Jakarta, kemarin.
Johan bilang, kewenangan memanggil paksa ini tentu harus ada kriteria-kriteria yang juga mengacu pada tindakan-tindakan pro justitia. Makanya, revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman ini bisa memberi penguatan pada lingkup tugas dan kewenangan Ombudsman.
“Saya setuju Ombudsman diperkuat tetapi ruang lingkup pekerjaannya dipersempit. Jadi jangan semua diambil oleh Ombudsman sampai masukan pejabat publik dan lain sebagainya,” katanya.
Menurutnya, bisa saja penguatan kelembagaan Ombudsman ini diberikan asal ruang lingkupnya dipersempit. Misal terkait pencegahan dalam hal mewujudkan sebuah lembaga yang ‘good governance’, tidak maladministrasi. Apalagi anggaran Ombudman juga sangat terbatas.
“Kalau semua diambil oleh Ombudsman sementara kapasitas dan kapabilitas lembaga Ombudsman itu sangat kecil sekali dari anggaran. Masa sebuah lembaga anggarannya hanya Rp230 miliar, Anda bisa apa gitu?” ujarnya.
Makanya, dia usul agar Undang-Undang Ombudsman diubah total. Dia lalu mencontohkan Ombudsman di Filipina yang rekomendasinya ampuh dan pasti dilaksanakan. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Filipina itu bermitra dengan Ombudsman.
“Kadang kita lupa juga ada Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tugasnya hampir mirip-mirip. Ombudsman kan diawasi juga Komisi ASN, oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sementara dia (Ombudsman) juga mengawasi. Ini membingungkan,” ujar eks Juru Bicara KPK ini.
Yang jelas, sambung Johan, pada prinsipnya Ombudsman jangan menjadi lembaga yang sudah makan anggaran yang banyak tapi tidak ada hasilnya. Apalagi faktanya, banyak rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman tapi tidak dijalankan alias dicuekin.
“Kalau mau diperkuat, ya kita perkuat dengan proses memberi kewenangan kepada Ombudsman. Jadi kalau rekomendasinya tidak dilaksanakan, itu sanksinya jangan administrasi tapi pidana. Kalau bisa,” ujarnya.
Ketua Ombudsman Mokhamad Najih mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap pasal 7 dan 8 dalam terkait tugas dan kewenangan Ombudsman yang diatur dalam undang-undang ini.
Salah satunya berkaitan dengan investigasi atas prakarsa sendiri yang dipindah menjadi kewenangan.
“Karena inisiatif atas prakarsa sendiri merupakan satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman secara pro aktif tanpa menunggu laporan masyarakat,” katanya.
Begitu juga terkait dengan masalah pemanggilan. Pengaduan penyelenggara publik itu kurang memperhatikan apa yang menjadi pemanggilan oleh Ombudsman dalam kaitan penyelesaian laporan, klarifikasi, ataupun mediasi.
Di undang-undang sekarang, Ombudsman telah difasilitasi kewenangan melakukan pemanggilan secara paksa. Namun, kewenangan ini hendaknya didukung oleh instrumen penegakan yang lebih kuat.
Sebab, di Undang-Undang Ombudsman, memanggil paksa boleh dilakukan apabila telah 3 kali dipanggil namun tak kunjung hadir. “Maka dilakukan pemanggilan secara paksa melalui bantuan oleh pihak kepolisian,” ujarnya.
Diakuinya, kewenangan ini jarang digunakan walau sudah ada kerja sama dengan kepolisian terkait hal tersebut. Hanya saja, pemanggilan ini menjadi terkendala jika berurusan dengan aparat kepolisian.
“Di situ seolah-olah ada persoalan ego sektoral mengenai apa kewenangan Ombudsman memanggil secara paksa,” ujarnya.(PBN/RMID)

LEBAK, BANPOS – Terkait dugaan pungutan liar (Pungli) dengan dalih penarikan pajak penghasilan (PPh) pada honorarium Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) beberapa waktu lalu oleh KPU Lebak, Polres Lebak hingga kini masih mendalami kasus itu. Dugaan pungli tersebut dilakukan KPU Lebak dari PPh sebesar lima persen untuk setiap anggota komisioner PPK dan PPS, Rabu (31/05).
Kepada wartawan, Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lebak, Iptu Putu Ari Sanjaya, pihaknya masih menggali informasi dari para terduga korban, sehingga kasus tersebut saat ini masih dalam penyelidikan.
“Kasus ini dalam proses penyelidikan di Polres Lebak. Seperti wawancara, pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), serta mengklarifikasi beberapa yang diduga menjadi korban pungli tersebut,” ujar Putu Ari baru-baru ini.
Sementara saat disinggung mengenai hasil pemeriksaan keterangan terhadap saksi, apakah ada indikasi tindak pidana kerugian negara, Kanit Tipikor ini menyatakan masih terlalu dini untuk menyimpulkan perkara tersebut karena masih diaudit juga oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jika nanti ditemukan indikasi tindak pidana, kita bisa menggandeng instansi seperti BPK dalam proses penghitungan kalau memang ada kerugian negara, intinya saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” jelasnya.
Menurutnya pihaknya akan terus melanjutkan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi yang selanjutnya akan tersimpulkan.
“Yang jelas kita running terus nih tidak stop. Kita rampungkan dulu, nanti kita simpulkan. Karena saksi yang akan kita mintai keterangan masih banyak, ada di setiap kecamatan,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris KPU Lebak Mohamad Rukbi membantah tuduhan Pungli tersebut. Dan menurutnya pungutan kepada anggota Badan Ad Hoc dilakukan sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang dilakukan bendahara KPU Lebak.
Diketahui, sebelumnya kasus ini sempat mencuat setelah Badan Ad Hoc mengeluhkan adanya pungutan dengan dalih untuk membayar pajak penghasilan. Padahal, berdasarkan Peraturan KPU, honorarium Badan Ad Hoc merupakan jenis penghasilan yang tidak kena pajak.(WDO/PBN)

CILEGON, BANPOS – Kota Cilegon menghadapi ancaman serius terhadap pasokan air bersih. Ancaman itu disebabkan oleh pencemaran air laut dan kegiatan industri yang mengkhawatirkan.
Kota Cilegon yang terletak di pesisir barat Pulau Jawa, memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya air tanah sebagai sumber pasokan air bersih. Namun, pencemaran air laut yang terjadi akibat kegiatan industri dan polusi lingkungan, telah mengancam keberlanjutan pasokan air bersih bagi penduduk Cilegon.
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cilegon, Taufiqurrohman menyampaikan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon menyebutkan bahwa beberapa tahun kedepan Kota Cilegon akan krisis air bersih yang diakibatkan oleh pencemaran air laut dan kegiatan industri.
Saat ini saja Taufiq mengungkapkan, terdapat dua kecamatan di Cilegon yang air bersihnya sudah berubah rasa menjadi payau. Yakni, Kecamatan Jombang dan Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon.
“Bukan industri saja, ini kan artinya intrusi air laut segala macam coba daerah situ tuh daerah yang arah ke utara itu yang perbatasan Bojonegara ya seperti Kecamatan Jombang di Perumahan Taman Cilegon sudah tidak bisa menggunakan air sumur dalam itu nggak bisa sudah benar-benar tergantung pada PDAM,” kata Taufiq beberapa waktu lalu.
Dikatakan Taufiq, pencemaran air laut di Cilegon memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem laut. Selain itu juga, warga setempat yang mengandalkan sumber air tanah sebagai sumber air bersih menghadapi risiko kesehatan yang tinggi.
“Seperti keracunan logam berat dan gangguan sistem pernapasan. Selain itu, kehidupan laut, termasuk ikan dan organisme laut lainnya, juga terancam oleh bahan kimia berbahaya yang masuk ke dalam rantai makanan,” ujarnya.
“Masyarakat ini harus dijaga ya kebutuhan airnya harus ya tadi itu, tidak membahayakan harus sehat dan sebagainya karena kita tahu kalau air sudah tercemar kita kan wilayah industri,” ucap Taufiq.
Lebih lanjut, Taufiq mengungkapkan, para ahli lingkungan memperingatkan bahwa jika pencemaran air laut dan kegiatan industri yang tidak terkendali terus berlanjut, Cilegon akan menghadapi krisis air bersih dalam waktu dekat.
Tingkat kerusakan ekosistem laut yang semakin parah dan penurunan kualitas air laut membuat air tidak lagi layak untuk dikonsumsi atau digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini akan berdampak pada kesehatan, pertanian, dan sektor industri di Cilegon.
“Pemerintah dan otoritas lingkungan harus melakukan penanganan yang serius dalam masalah tersebut dan sedang mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan. Maka, upaya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap industri yang mencemari lingkungan, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya harus dilakukan dengan tegas,” katanya.
Taufiqurrohman mengakui saat ini pihaknya baru memenuhi 20 persen kebutuhan air bersih atau sekitar 21.157 pelanggan rumah tangga dari jumlah penduduk di Kota Cilegon sebanyak 442.803 penduduk Kota Cilegon. Masih belum terpenuhinya air bersih untuk rumah tangga secara merata di Kota Cilegon, Taufiq mengaku lantaran jangkauan pipa air milik PDAM belum merata di Kota Cilegon.
“Iya baru 20 persen sangat jauh dari 100 persen. Karena keterbatasan jangkauan pipa kita (PDAM),” ujarnya.
Meski demikian, Taufiq mengungkapkan setiap tahunnya jumlah pelanggan air bersih di Cilegon terus meningkat yang mencapai sekitar 1.500 pelanggan air bersih untuk rumah tangga di Kota Cilegon dan akan terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat Cilegon dengan cara bekerja sama dengan PT Krakatau Tirta Industri (KTI) dan beberapa perusahaan yang lainnya di Cilegon.
“Kami terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Cilegon, salah satunya dengan cara menggandeng industri yang ada di Cilegon,” katanya.
Dibagian lain, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta mengatakan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga di Kota Cilegon baru terpenuhi sebanyak 20 persen dari jumlah penduduk yang ada di Kota Cilegon. Sisanya masyarakat masih mencari sumber air bersih secara mandiri. Oleh karena itu Pemkot Cilegon meminta bantuan Pemprov Banten agar menyalurkan air bersih dari Bendungan Sindangheula ke PDAM Kota Cilegon.
Sanuji mengatakan, kebutuhan air bersih untuk rumah tangga di Kota Cilegon baru terpenuhi sebanyak 20 persen dari jumlah penduduk Kota Cilegon. “Harus kolaborasi dengan semua pihak untuk menghadirkan kebutuhan air baku, jadi terus meningkatkan cakupan kita 100 persen. Karena saat ini kita baru bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk rumah anggaran sebesar 20 persen,” ujarnya.
Menurutnya, langkah itu perlu dilakukan lantaran Kota Cilegon tidak memiliki danau maupun sungai untuk memenuhi kebutuhan air baku yang bisa dijadikan untuk air bersih di Cilegon. Namun demikian, Sanuji mengklaim PDAM Kota Cilegon telah memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat Cilegon.
“Fasilitas menurut PDAM sudah cukup baik, tapi perlu ditanyakan kepuasan pelanggan kepada masyarakat. Tapi tetap harus terus ditingkatkan pelayanannya,” tandasnya.(LUK/PBN)

SERANG, BANPOS – Umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak, peringatan ini diisi dengan berbagai kegiatan, seperti melakukan persembahan atau sembahyang di vihara.
Pengurus Vihara Metta Kota Serang, Rivin halim menjelaskan bahwa Hari Raya Waisak ini bertepatan dengan hari Tri Suci Waisak, yang merupakan tiga kejadian dalam bulan suci yaitu bulan waisak.
“Hari raya ini bertepatan dengan hari Tri suci waisak yang diartikan bahwa pada saat ini ada tiga kejadian yaitu kelahiran Sang Pangeran Jaya Sidharta Gautama dan yang kedua adalah Pangeran Sidharta Gotama mencapai pencerahan atau dia menjadi Buddha dan yang ketiga adalah mangkatnya pangeran Sidharta Gautama atau Sakyamuni Buddha Parinibbana. Jadi Tri Suci waisak itu tiga kejadian dalam bulan suci yaitu bulan waisak,” jelasnya, minggu (4/6)
Dalam peringatan Waisak tersebut, Rivin mengungkapkan makna dari Hari Raya Waisak itu sendiri ialah tentang bertekad untuk hidup berbahagia dan mengamalkan lima sila yang diajarkan guru dalam agama Buddha.
“Makna dalam Tri Suci Waisak adalah supaya kita bertekad, yaitu bertekad semua makhluk hidup berbahagia. Tidak terkecuali apapun makhluknya tetap berbahagia, yaitu melepaskan dari penderitaan. Jadi, guru (Budha) itu mengajarkan bahwa ada lima sila, tidak boleh membunuh atau bertekad tidak membunuh, Bertekad tidak susila, bertekad tidak mengambil hak orang lain atau mencuri, bertekad tidak mabuk-mabukan, tidak berbohong. Sehingga kalau kita akan menjalankan sila ini kita akan hidup berbahagia,” ungkapnya.
Dirinya juga menyampaikan, dalam perayaan-perayaan tertentu seperti waisak, para umat yang berkumpul di Vihara Metta sampai 250 umat hadir untuk merayakan hari raya waisak.
“Kalau di dalam acara-acara tertentu seperti waisak begini umat yang hadir itu gabungan dari Sekolah Minggu, Pemuda, Majelis dan orang tua lebih kurang umatnya bisa sampai 200 sampai 250 umat. Karena di Serang sendiri Wihara bukan hanya Vihara Metta. Akan tetapi, ada Vihara di Legok yaitu Vihara Mandalawangi, di Mangga Dua juga ada dan juga Sukawati,” ucapnya.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa dalam perayaan waisak tersebut sebagian umat Buddha Kota Serang juga merayakan Waisak secara bersamaan di Borobudur.
“Bertepatan tahun ini kebetulan kita merayakan waisak bersama di Candi Borobudur, sehingga umat kita lebih kurang hampir 60 umat, kita bagi tugas untuk berangkat kesana. Jadi seluruh Indonesia pada berkumpul di Borobudur. supaya lebih Semarak dan umat Buddha memperoleh keyakinan yang lebih baik,” katanya.
Ia berharap dalam perayaan waisak tahun ini, umat Budha bisa lebih meningkatkan keyakinannya, agar dalam beribadah ke Vihara tidak hanya pada perayaan atau hari-hari tertentu saja
“Saya berharap, agar umat bisa lebih meningkatkan keyakinannya bukan hanya pada waisak saja datang ke Vihara, tetapi setiap kegiatan juga harus mengikuti, yang kedua supaya umat itu dapat melaksanakan apa yang dikatakan Dharma atau ajaran kebenarannya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari,” ujarnya.
Kemudian, ia juga menuturkan, Pasca-covid umatnya banyak melaksanakan merayakan waisak di rumah, lewat Zoom, secara ritualnya di Vihara Metta tetap melakukan hanya saja dengan jumlah umat yang dibatasi.
“Kita batasi umatnya. Seperti sekarang, umatnya 200 kalau pada saat covid kita kan berjarak, lebih kurang ada 50 umat saja sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi berbahagialah pada saat ini pandemi sudah menjadi endemi sehingga kita dapat bersukaria bersama, berkumpul bersama  dan kita dapat melaksanakan kegiatan bersama,” tuturnya
Kemudian dirinya pun menyampaikan, dalam perayaan waisak tersebut. Vihara Metta melaksanakan dengan sederhana akan tetapi penuh dengan makna.
“Walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara sederhana, akan tetapi kita bisa berkumpul bersama dan yang penting kita mengambil maknanya,” tandasnya.(MG-02/PBN)