Penulis: Gina Maslahat

SERANG, BANPOS – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) sudah menetapkan petunjuk teknis (Juknis) terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Dalam rangka mencegah terjadinya kekacauan dan carut marut dalam proses PPDB online juga akan disiapkan aplikasi yang akan dikelola oleh pihak ketiga.
Kepala Dindikbud Banten Tabrani menjelaskan, pihaknya akan melaksanakan sosialisasi terkait teknis PPDB tersebut ke masing-masing Kepala Sekolah.
”Saat ini sedang disosialisasikan kepada Kepala Sekolah. Kepala Sekolah selanjutnya mensosialisasikan ke masyarakat,” ucapnya saat ditemui usai menggelar Rapat Kerja bersama Komisi V DPRD Provinsi Banten pada Selasa (30/5).
Kemudian Kepala Dindikbud Provinsi Banten itu pun juga mengatakan bahwa dalam proses PPDB tahun ini tidak mengalami banyak perubahan, hanya saja dari empat jalur yang disediakan jalur afirmasi lebih didahulukan.
”Perbedaannya cuma afirmasi didahulukan, kemudian zonasi, prestasi dan perpindahan itu dilakukan setelah afirmasi selesai. Sesuai edaran SE Mendikbud 2022,” terangnya.
Ditemui di tempat terpisah, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa mengatakan bahwa untuk kuota penerimaan siswa, jalur zonasi menjadi yang paling banyak dibandingkan dengan jalur penerimaan lainnya.
”Jadi kuota untuk afirmasi sebanyak 15 persen, kemudian perpindahan tugas orangtua 5 persen, kemudian jalur prestasi 30 persen yang dibagi ke dalam 2 kategori yaitu prestasi akademik dan non akademik. Kemudian jalur zonasi sebanyak 50 persen,” terangnya.
Selain itu, Yeremia juga menjelaskan nanti dalam teknis penerimaan peserta didik baru Pemprov Banten akan menyediakan aplikasi guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran.
”Pada tahun ini pelaksanaan PPDB menggunakan aplikasi terintegrasi yang berbeda dengan tahun yang lalu, yang dilaksanakan web melalui web sekolah masing-masing sekolah. Tetapi tahun ini ada aplikasi terintegrasi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten,” tuturnya.
Harapannya dengan menggunakan aplikasi tersebut, kendala yang pernah terjadi di tahun lalu dapat diminimalisir sebisa mungkin di tahun ini.
Seperti misalnya website yang sulit diakses oleh masyarakat hingga halaman website tidak menuai respon pencarian.
”Supaya tidak terulang lagi di tahun ini. Contohnya tadi dengan aplikasi terpadu jangan sampai berulang pada kasus 2021 seperti server mati, aksesnya lambat yang hang segala macam,” imbuhnya.
Guna memastikan kelancaran aplikasi PPDB itu, Yeremia meyakinkan bahwa nantinya aplikasi tersebut akan menggunakan server yang terpisah dengan server yang dimiliki oleh website Dindikbud.
”Platform atau aplikasinya adalah web based yang tidak menggunakan server di lokal atau di Dinas Pendidikan, tetapi ada di pihak kerjasama atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan,” ucapnya.
Kemudian saat disinggung perihal upaya pengawasan dari tindak kecurangan titip menitip peserta didik, anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan perlu adanya keterlibatan semua pihak dalam pengawasannya.
”Pengawasan ini kita berharap juga tidak hanya dilakukan oleh DPRD, tetapi oleh rekan-rekan media atau elemen masyarakat untuk bagaimana kita melakukan pengawasan secara bersama-sama terhadap pelaksanaan PPDB,” terangnya.
Terkait dengan pelaksanaan PPDB di Provinsi Banten, jalur afirmasi mulai akan dibuka pada tanggal 19-23 Juni 2023. Sedangkan untuk jalur Zonasi, Perpindahan Wali/Orangtua, dan jalur Prestasi mulai akan dibuka pada 3-6 Juli 2023.(MG-01/PBN)

SERANG, BANPOS – Terpidana kasus korupsi pengadaan lahan SAMSAT Malingping Tahun Anggaran 2019 Samad, menyeret-nyeret nama mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, Opar Sohari dalam kasusnya tersebut. Ia menyatakan bahwa sebagai pemegang kebijakan, seharusnya Opar juga terkena hukuman.
Ditemui usai menjalani persidangan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri Tipikor Serang pada, Selasa (30/5), Samad merasa bahwa dirinya telah dijadikan tumbal atas kasus yang menjerat dirinya. Sebab menurutnya dalam kasus ini ada pihak-pihak lain yang juga turut terlibat di dalamnya.
Terlebih lagi pada saat itu Samad mengaku bahwa dirinya hanyalah sekretaris pelaksana pengadaan, bukan menjadi pihak pemegang kebijakan. Oleh karenanya, menurut terpidana kasus korupsi itu pihak yang ia maksud harus juga turut diseret ke meja persidangan.
”Bukan saya gak mau dihukum sendiri. Saya bukan pemegang kebijakan, saya juga di pengadaan itu cuman sekretaris, ketuanya ada. Kalau misalkan kepala badan (Opar, red) tidak membayarkan ya saya tidak masalah sih, saya juga gak memaksa. Tapi kepala badan kan membayarkan,” tuturnya.
Kemudian mantan kepala UPTD SAMSAT Malingping itu pun merasa heran sekaligus juga turut mempertanyakan terkait proyek pengadaan SAMSAT di Malingping pada 2016 yang tidak terpakai saat ini.
Menurutnya kasus pengadaan itulah yang seharusnya diusut oleh Aparat Penegak Hukum (APH), bukan kasusnya. Karena menurut Samad, pengadaan yang dilakukannya justru bernilai manfaat karena dapat digunakan.
”Dan kedua, tanah yang kemarin saya beli itu memang saya perjuangkan benar-benar pure akhirnya bisa dibangun, ada manfaatnya lah. Beda dengan pengadaan 2016, Malingping udah ada pengadaan dulu, gak dipakai, gak ada masalah. Aneh. Kalau mau adil mah itu yang diusut mah,” terangnya.
Samad kembali menegaskan bahwa dalam kasus ini, pihak yang seharusnya bertanggung jawab bukan hanya dirinya semata, melainkan pihak-pihak lain yang tergabung ke dalam tim pengadaan lahan seperti PPA hingga PPTK.
”Ya kitakan bekerja tim, harusnya tim juga salah. Di sana ada PPK, ada PA, dan sendiri dia. Terus ada sekretariat PPTK, PPTK, Baladiah sebagai anggota tim pengadaan. Kalau misalkan mau disalahkan ya timlah jangan sendiri. Gak ada sejarahnya Tipikor itu sendiri,” tegas Samad.
Diketahui, tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya, Samad menjalani persidangan PK di Pengadilan Negeri (PN) Serang dengan seorang diri.
Dalam persidangan tersebut Samad menjelaskan, alasan ia mengajukan permohonan PK itu lantaran dirinya merasa dirugikan atas putusan hakim yang diterimanya.
Karena Samad mengaku telah mempelajari sejumlah berkas seperti putusan Pengadilan Negeri Tipikor Serang, putusan PK, dan putusan kasasi atas perkara yang menimpanya serta menganalisis dari perkara yang sifatnya sama yakni pengadaan lahan SMKN 7 Tangerang Selatan.
Hasilnya menurut Samad kedua kasus tersebut memiliki sifat yang sama, namun meski begitu, terdapat perbedaan putusan pemidanaan oleh hakim yang mana menurutnya putusan yang ia terima justru jauh lebih berat ketimbang Agus Karsono.
Sebab berdasarkan berkas petikan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang dimiliki Samad, Agus Karsono hanya menerima putusan pidana selama 4 tahun dengan kerugian negara yang dihasilkan sebesar Rp8,3 miliar. Sementara dirinya menerima putusan hakim dengan pidana selama 6,6 tahun dengan kerugian negara yang dihasilkan sebesar Rp680 juta.
”Karena adanya ketidakadilan dalam memutuskan perkara terhadap saya Yang Mulia,” terangnya.
Namun saat diteliti lebih lanjut atas berkas memori PK, Hakim Ketua menilai, jika terdakwa Agus Karsono kasusnya belum sampai pada tahapan putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, melainkan masih dalam tahapan kasasi.
Sehingga Hakim Ketua menyayangkan, apabila proses PK terus dilanjutkan maka bukan tidak mungkin nantinya setelah hasil kasasi turun Samad lah yang justru lebih dirugikan.
”Itu semua kan belum inkrah, belum mempunyai kekuatan hukum, belum ada sesuatu yang pasti. Kalau saudara ini tetap saudara ajukan, nanti kalau turun putusan putusan kasasinya. Ibaratnya nanti menjatuhkan pidana yang jauh lebih berat nanti saudara tidak bisa lagi mengajukan PK,” terangnya.
”Jadi kalau saudara tetap masih memproses permohonan saudara, yang nanti kalau putusannya yang saudara jadikan novum itu berbeda, itu malah merugikan saudara,” jelas Hakim Ketua dalam persidangan tersebut.
Meski dijelaskan begitu Samad merasa yakin atas keputusannya itu untuk tetap melanjutkan proses PK atas putusan pidana yang diterimanya itu.
Usai dilakukan berbagai pertimbangan, Hakim Ketua memutuskan bahwa persidangan tersebut akan kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan tanggapan atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana Samad pada Selasa, 6 Juni 2023 di PN Serang.
”Saudara hadir lagi pada persidangan minggu depan untuk mendengarkan tanggapan permohonan Peninjauan Kembali saudara,” katanya.
Saat BANPOS mengkonfirmasi melalui telepon, ke nomor mantan Kepala Bapenda, Opar Sohari, telepon BANPOS ditolak. Namun, pesan BANPOS dibalas oleh seseorang yang mengaku sebagai istri dari Opar Sohari dan mengatakan jika yang bersangkutan tengah dalam keadaan sakit.
”Waalaikumussalam maaf saya istrinya. Bapak saat ini sedang sakit karena pembuluh darah otak kirinya pecah, dan masih dirawat secara intensif. Terimakasih,” tulis istri Opar Sohari melalui pesan singkat.(MG-01/PBN)