BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Raperda Pajak dan Retribusi Disetujui

    LEBAK, BANPOS – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak dan Retribusi disetujui bersama oleh DPRD dan Pemkab Lebak. Pengesahan Raperda ini tengah dikebut sehingga dapat segera diterapkan pada awal tahun 2024.

    Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, menjelaskan bahwa Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berisi 110 Pasal ini telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah yang baru diundangkan pada 16 Juni 2023.

    “Melalu Pajak daerah dan retribusi daerah, pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana PAD ini dapat digunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah. Karena pendapatan dalam bentuk pemberian dari Pemerintah Pusat (Non PAD) sifatnya lebih mengikat,” jelas Iti dalam pemaparan pandangan akhirnya, Senin (31/7).

    Ia menerangkan, dalam pembahasan bersama antara tim asistensi eksekutif bersama dengan panitia khusus DPRD, salah satu kesepakatannya adalah hadirnya Satgas optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang akan bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi yang bertujuan untuk meningkatkan PAD.

    Iti memaparkan, setelah proses persetujuan bersama ini, masih ada tiga tahap lagi sebelum penetapan dan pengundangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu evaluasi dari dua kementerian yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta evaluasi terakhir dari Provinsi Banten.

    “Diharapkan doa dan dukungan dari berbagai pihak agar langkah-langkah selanjutnya berjalan lancar dan dapat ditetapkan sesuai waktu yang ditentukan yaitu akhir tahun 2023, sehingga dapat langsung diimplementasikan di awal tahun 2024,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Duet Anies-Sandi Dianggap Ideal

    Duet Anies-Sandi Dianggap Ideal

    Pernyataan Ketua Umum PPP Mardiono menyinggung relasi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat memenangi Pilkada DKI 2017 memunculkan ide memasangkan kembali keduanya pada Pilpres 2024.

    Pemangat politik Ujang Komarudin menilai, memasangkan Anies dan Sandi dinilai sebagai gagasan ideal karena pernah sukses di Pilkada DKI Jakarta.

    “Politik saat ini memang masih dinamis dan bisa berubah-berubah. Sehingga selain ke PDIP dengan menyorongkan menjadi Cawapres Ganjar, PPP mencoba ke Anies.

    Sehingga menyandikan Anies dan Sandi menjadi alternatif pilihan lain. Ini pasangan yang ideal,” kata Ujang, Senin (31/7).

    Namun, menurut dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini, ada tantangan yang harus dihadapi PPP yakni soal ikatan politik Anies dengan tiga partai yang sebelumnya sudah mengusung lebih dahulu, yakni Nasdem, Demokrat dan PKS.

    “Tentu kalau jadi, pasangan ini punya potensi menang, agar terwujud PPP jangan hanya membangun pernyataan, tapi juga harus membangun silaturahmi dengan partai pengusung lain, seperti partai Demokrat dan Nasdem,” kata Ujang.

    Khusus ke PKS, Sebelumnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu, pernah menyinggung kemungkinan kembalinya duet Anies Baswedan dan Sandiaga sebagai bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

    Syaikhu bahkan pernah menginisiasi rencana ini dalam pertemuan di Makassar pada 2022

    ”Tentu politik ini dinamis dan masih sangat mungkin bisa terjadi. Oleh karenanya, kami di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tentu sepenuhnya sebagai kesepakatan di Piagam Koalisi akan menyerahkan masalah cawapres ini kepada capres kita, Anies Rasyid Baswedan,” kata Syaikhu Mei lalu.

    PKS menilai, peluang kolaborasi antara Anies dan Sandiaga bukan sebuah kemustahilan. Hasil survei internal PKS masih memotret Sandi sebagai salah satu kandidat pendamping Anies.

    Sandi sendiri pernah menyatakan kerinduannya berkoalisi dengan PKS. “Saya berjuang dengan bersama PKS ini sudah berkali-kali ya dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, pejuang yang sangat pantang menyerah, tidak kenal lelah, dan rasanya ingin kembali berjuang dengan teman-teman PKS,” kata Sandiaga Uno di Bogor pada Minggu (7/5).

    Sebelumnya, Ketua Umum PPP Mardiono menyinggung relasi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat memenangi Pilkada DKI 2017

    “Beliau (Sandiaga) berhasil mengantar Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta.

    Keberhasilan Anies nggak mungkin tanpa andil Sandiaga,” kata Mardiono dalam pelantikan pengurus DPP Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) di Surabaya, Ahad (30/7).

    Pernyataan Mardiono ini sontak membuka kembali wacana reuni duet Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2024.(PBN/RMID)

  • Habiburokhman: Prabowo Tak Pernah Langgar HAM

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespon pernyataan politisi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu yang mengingatkan masyarakat tidak memilih calon presiden (capres) di tahun 2024 yang memiliki rekam jejak pernah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

    Habiburokhman meyakini, pernyataan Adian tersebut bukan ditujukan kepada kepada Prabowo Subianto.

    “Kami sepakat dengan pernyataan tersebut, Adian orang baik dan sangat mengerti hukum. Itu adalah pernyataan normatif saja,’ ujar Habiburokhman, Senin (31/7).

    Menurut dia, Adian tidak mungkin membuat pernyataan yang tendensius kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

    Sebab, jika terbukti pernah melanggar HAM, Prabowo tidak mungkin digandeng Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2009 lalu.

    Selain itu, saat ini Gerindra sudah tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah dan Prabowo dipercaya menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Tidak mungkin juga beliau tendensius kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo kan pernah menjadi cawapres Bu Megawati dan saat ini masih menjabat sebagai Menhan dalam koalisi bersama-sama PDIP,” tuturnya.

    Selain itu, Habiburokhman yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menegaskan dalam catatan sejarah pun Prabowo tidak terbukti melanggar HAM seperti isu yang sering dimunculkan menjelang pemilihan presiden.

    “Yang jelas tak ada setitik pun fakta hukum bahwa Pak Prabowo pernah melanggar HAM. Terkait fitnah di media sosial soal kasus penghilangan paksa crystal clear Pak Prabowo tidak bersalah,” tegasnya.

    Habiburokhman menegaskan, terdapat empat fakta hukum yang menerangkan Prabowo tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut.

    “Pertama, tidak ada satu alat bukti pun dalam persidangan Tim Mawar yang menyebut keterlibatan Pak Prabowo sebagai orang yang melakukan, bersama-sama melakukan atau menyuruh melakukan penculikan tersebut,” ucapnya.

    Kedua, kata Habiburokhman, surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira kepada Prabowo hanyalah sebuah saran, bukan keputusan yang mengikat.

    “Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP hanya merupakan pendapat dan saran dan dengan demikian bukan sebuah putusan yang final dan mengikat,” paparnya.

    Fakta lainnya, soal pemberhentian Prabowo oleh Presiden BJ Habibie dari jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dilakukan dengan pemberhentian secara terhormat.

    “Yang disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa pak Prabowo yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap negara dan bangsa selaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,” jelasnya.

    Terakhir, Habiburokhman menyampaikan sudah lebih dari 16 tahun sejak tahun 2006 Komnas HAM tidak pernah bisa melengkapi hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat penculikan aktivis yang dinyatakan kurang lengkap oleh Kejaksaan Agung.

    “Padahal menurut ketentuan Pasal 20 UU Nomor 26 Tahun 2000. Waktu Komnas HAM untuk melengkapi hasil penyelidikan hanyalah 30 hari sejak diterimanya hasil penyelidikan oleh Kejaksaan Agung,” tukasnya.(PBN/RMID)

  • Seluruh DPD Diklaim Tetap Dukung Airlangga

    JAKARTA, BANPOS – Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan memastikan, seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi se-Indonesia mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    Dukungan kepada Airlangga Hartarto juga ditunjukkan dengan sikap tegas dari seluruh DPD Provinsi Golkar di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (30/) malam.

    Pertemuan itu sendiri merupakan inisiatif dari para 38 Ketua DPD Provinsi Partai Golkar se-Indonesia.

    “Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” tegas Ace Hasan, Senin (31/7).

    Ace Hasan juga menekankan, dukungan yang diberikan 38 DPD Provinsi Partai Golkar se-Indonesia telah menghentikan gonjang-ganjing yang ditimbulkan dari wacana munaslub.

    “Jadi gonjang-ganjing di tubuh partai Golkar ini sudah seharusnya dihentikan karena sebagaimana kita tahu, waktu Pemilu tinggal 200 hari lagi,” papar Ace Hasan.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini mengajak agar semua kader partai Golkar dapat fokus terhadap pelaksanaan dan persiapan pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres), serta Pilkada yang akan berlangsung tahun 2024.

    “Dan kami sebutkan tidak ada satu pun dari 38 ketua DPD itu yang mengusulkan (munaslub),” jelas Ace Hasan.

    Ace Hasan menambahkan, saat ini jajaran pengurus Partai Golkar di tingkat DPD, Kota dan Kabupaten sedang sibuk untuk mengawal kemenangan partai Golkar di Pemilu 2024.

    Wacana munaslub, nilainya tidak produktif bagi kemenangan partai Golkar di Pemilu 2024.

    “Kami sebagai Ketua DPD Partai Golkar lebih sibuk dengan itu, dibandingkan bicara wacana yang sesungguhnya tidak produktif bagi kemenangan partai Golkar,” tandas Ace Hasan.(pbn/rmid)

  • Penghitungan Suara Dua Panel Berpotensi Kecurangan

    Penghitungan Suara Dua Panel Berpotensi Kecurangan

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan akan mengubah metode perhitungan suara menjadi dua panel pada pemilu 2024.

    Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya korban jiwa pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sempat terjadi pada saat pemilu sebelumnya (pemilu 2019, red), banyak petugas KPPS meninggal dunia diduga karena kelelahan pada saat penyelenggaraan pemilu.

    Model rancangan tersebut mendapatkan respon dari Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Suwaib Amiruddin, yang mengatakan bahwa dengan rancangan perhitungan suara yang akan dilakukan dengan cara dua panel tersebut, akan memiliki potensi kecurangan dalam proses perhitungan suaranya.

    “Bisa jadi nanti ada potensi kecurangan, karena saksi pasti akan kurang dan jika dipaksakan pengawasannya pun tentu akan repot, karena harus mengawasi dua penghitungan suara secara bersamaan,” ujarnya, Senin (31/7).

    Menurutnya, penghitungan suara lebih baik seperti yang biasa dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Karena potensi untuk kecurangan akan timbul lebih besar jika memakai sistem penghitungan dua panel.

    “Khawatir saksi yang ada malah maksimalkan di pileg, tetapi di pilpres tidak ada saksi. Jadi lebih bagus kalau satu-satu seperti biasanya,” ucapnya.

    Suwaib menuturkan, dari pada melakukan penghitungan secara dua panel yang beresiko menimbulkan kecurangan dalam penghitungan suara. Alangkah lebih baik jika menambahkan petugas KPPS agar dalam penghitungan suara bisa dilakukan secara bergantian.
    “Kalaupun misal ada kekurangan tenaga, itu ditambah tenaganya, saya kira lebih bagus ditambah tenaganya dari pada harus melakukan perhitungan secara bersamaan. Kan bingung nantinya. Jadi bisa disiasati dengan melakukan penghitungan suara oleh KPPS secara bergantian,” tuturnya.

    Selain itu, menurutnya hal tersebut juga dilakukan agar masyarakat bisa lebih mengetahui penghitungan suara secara langsung dan terbuka. Karena pemilu merupakan pesta demokrasi yang mana masyarakat terlibat secara langsung.

    “Akan tetapi lebih bagus kalau penghitungan suara dihitung satu persatu, supaya masyarakat mengetahui secara detail penghitungannya. Kalau misal keduanya, khawatir acak-acakan dan tidak terstruktur dengan baik. Apalagi pemilu merupakan pesta rakyat, yang dibuat dengan bergembira,” ujarnya.

    Suwaib juga menyampaikan, dengan hadirnya budaya penghitungan suara yang berbeda dengan biasanya, khawatir masyarakat akan merasa tidak puas dengan hasilnya.

    “Menurut saya perlu untuk mengembalikan sistem penghitungan suara yang sudah berjalan selama ini. Khawatir, kalau ada budaya baru yang dibangun dalam penghitungan suara, masyarakat akan protes, masyarakat akan tidak puas dan merasa tidak menerima hasil,” tandasnya.(MG-02/PBN)

  • Bapenda Banten Razia di Tempat Parkir

    Bapenda Banten Razia di Tempat Parkir

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam upaya mengejar target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Bapenda Provinsi Banten Samsat Pandeglang menggelar razia penertiban PKB di tempat parkir SMKN 1 Pandeglang.

    Kasi Pendataan dan Penetapan UPTD PPD Bapenda Provinsi Banten Samsat Pandeglang, Giman mengatakan, dalam razia penertiban PKB di parkiran SMKN 1 Pandeglang didapati puluhan sepeda motor yang belum membayar PKB dan petugas menempelkan surat peringatan agar Wajib Pajak (WP) untuk segera membayar.

    “Hari ini, kami dari Samsat Pandeglang melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap kendaraan milik siswa dan guru yang berada di sekolah SMKN 1 Pandeglang. Mudah-mudahan, nanti disampaikan kepada orangtuanya,” kata Giman kepada wartawan, Senin (31/7).

    “Kemarin kita lakukan kegiatan di SMAN 6 dan SMAN 2 Pandeglang. Rencananya nanti ke tempat parkir di luar untuk mendorong kegiatan, supaya penerimaan PKB cepat terealisasi dengan capaian 50 persen lebih,” sambungnya.

    Dijelaskannya, saat ini para WP masih banyak yang membayar PKB, jumlahnya bahkan mencapai ribuan kendaraan. Namun pihaknya kesulitan untuk mengetahui dan memastikan kendaraan tersebut masih di tangan pemiliknya atau tidak.

    “WP masih banyak, sebetulnya yang kita lakukan ini ada tunggakan semua itu sekitar 156 ribu kendaraan. Tapi posisi penelusuran itu sampai posisi ini apakah kendaraan tersebut masih berada di pemiliknya, di leasing, atau tempat lain,” terangnya.

    Menurutnya, kegiatan Razia penertiban PKB di tempat parkir ini sangat efektif. Terbukti, dengan meningkatnya penerimaan pajak kendaraan pada UPTD PPD Samsat Pandeglang.

    “Sangat efektif, karena dari kegiatan kita yang rutin menggelar razia, ada peningkatan. Selain menggelar razia, kita juga ada Samling, Samlong, serta ada kegiatan lain. Makanya, adanya kegiatan ini sudah 33 persen penunggak pajak yang telah membayarkan pajak kendaraannya,” ungkapnya.(dhe/PBN)

  • Tengah Semester, Penerimaan Negara di Banten Mencapai Rp41,1Triliun

    SERANG, BANPOS – Sampai dengan 30 Juni 2023, capaian pendapatan negara di Provinsi Banten sudah mencapai Rp41,10 triliun. Pendapatan negara tersebut terdiri dari pendapatan sektor perpajakan sebesar Rp37,07 triliun, pendapatan sektor kepabeanan dan cukai Rp6,26 triliun, dan PNBP senilai Rp0,76 triliun.

    Demikian terungkap dalam rapat Assets and Liability Committee (ALCo) yang dilakukan secara rutin oleh Kantor vertikal Kementerian Keuangan. Kegiatan tersebut disenyelenggarkan untuk membahas kinerja penerimaan negara serta penyaluran pagu anggaran.

    Pada rapat tersebut, disampaikan juga berkaitan dengan realisasi belanja negara di Provinsi Banten yang sudah mencapai Rp12,02 triliun atau 46,50 persen dari pagu anggaran. Belanja negara tersebut meliputi Belanja Kementerian/Lembaga sebesar RP4,03 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp7,99 triliun.

    Hingga Juni 2023, sembilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Banten mengalami tren pertumbuhan positif, di mana KPP dengan capaian tertinggi adalah KPP Pratama Pondok Aren, yaitu sebesar 65,94 persen dan KPP dengan pertumbuhan tertinggi adalah KPP Pratama Serang Timur senilai 23,03 persen. Diketahui, kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPh NonMigas dan PPN.

    Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten, Sugiyarto, mengatakan bahwa sektor dominan dengan pertumbuhan yang paling tinggi adalah sektor keuangan dan asuransi dengan pertumbuhan 54,58 persen. Sedangkan sektor perdagangan masih menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan pajak di Provinsi Banten, dengan kontribusi sebesar 20,43 persen.

    ”Realisasi penerimaan bea dan cukai mengalami tren pertumbuhan yang positif. Pendapatan bea masuk diperoleh dari kinerja impor nasional, terutama barang konsumsi dan kebutuhan bahan baku/penolong kebutuhan industri raw sugar,” ujarnya, Senin (31/7).

    Ia menjelaskan, pendapatan cukai tumbuh dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi atau pembukaan daerah tujuan wisata, pertumbuhan industri rokok elektrik serta kenaikan tarif cukai hasil tembakau, dan extra effort kegiatan pengawasan di bidang cukai. Sementara itu, Bea Keluar tumbuh minus 86,64 persen dengan kontribusi 0,09 persen yang dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya.

    ”Banten merupakan provinsi penghasil penerimaan cukai MMEA terbesar di Indonesia (CEISA Billing 2022). Penerimaan cukai MMEA bulan Juni 2023 ini juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,07 persen (YoY: Juni 2022). Selain karena peningkatan volume produksi, penerimaan cukai MMEA juga semakin optimal sejalan dengan pelaksanaan operasi pengawasan yang dilaksanakan secara serentak dan terpadu di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.

    Sugiyarto juga menyampaikan realisasi belanja APBN sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp12,02 Triliun atau 46,50 persen dari pagu. Kata dia, trennya bertumbuh 1,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun anggaran yang lalu, di mana salah satu penyebabnya adalah karena Banten sudah memasuki tahapan Pemilu, sehingga terjadi peningkatan realisasi belanja.

    ”Terjadi perubahan kebijakan penyaluran KUR, sehingga pemerintah tidak maksimal menyalurkan KUR. Namun, pemerintah cukup optimis target penyaluran KUR akan tercapai di akhir tahun. Begitu pula penyaluran Ultra Mikro (UMi) mengalami kontraksi dikarenakan kenaikan biaya administrasi akibat banyaknya debitur yang gagal bayar pada saat pandemic Covid-19,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Helldy Sebut Perbedaan Pandangan Politik Itu Indah

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DPRD Kota Cilegon mensosialisasikan Pemilu Serentak 2024 di halaman kantor Kecamatan Purwakarta, Sabtu (29/7).

    Dalam kesempatan ini Helldy menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya acara ini sehingga diharapkan dapat mencerdaskan masyarakat. “Saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, serta terimakasih juga kepada peserta undangan yang hadir untuk lebih tau lagi atau lebih mengenal mengenai politik,” ucapnya.

    Helldy juga mengajak masyarakat untuk lebih paham politik. Hal itu karena banyak keputusan-keputusan politik yang diberikan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

    “Maka saya meminta RT dan RW serta kader yang hadir saat ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang politik,” sambungnya.
    Helldy mengingatkan agar dalam menghadapi pesta demokrasi, tidak ada lagi permusuhan ketika adanya perbedaan pandangan politik.

    “Saya sampaikan bahwa perbedaan pandangan politik itu indah. Tidak ada gunanya kita saling bermusuhan. Mari kita songsong pemilu dengan rasa gembira,” tuturnya.

    Hal senada disampaikan anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatullah. Dia mengajak warga Purwakarta untuk menyikapi perbedaan politik dengan bijak.

    “Bapak ibu sekalian saya harap nantinya dapat menanggapi perbedaan politik dengan bijak, seperti yang diketahui saya dengan Pak Wali ini beda partai, tapi walau berbeda tujuan kami sama, yaitu mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon,” paparnya.

    Turut hadir dalam acara, Plt. kepala Badan Kesbangpol Kota Cilegon Sri Widayati, Ketua Bawaslu Kota Cilegon Suryadi, dan perwakilan KPU Kota Cilegon Urip Hariyanto, Camat Purwakarta Suadilah, Lurah Purwakarta Sri Mulia, dan Lurah Tegal Bunder Muhtadi.(LUK/PBN)

  • Kualitas Pemimpin Ditentukan oleh Pemilih

    Kualitas Pemimpin Ditentukan oleh Pemilih

    SERANG, BANPOS – Dalam memilih pemimpin yang baik saat pemilu 2024 mendatang, masyarakat harus sadar dan bisa melihat karakter dari para calon baik dalam Pemilu Legislatif (Pileg) maupun pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    Hal itu dikarenakan siapa yang terpilih menjadi seorang pemimpin dalam pemilu atau pilkada tidak lepas dari pada dukungan masyarakat yang merupakan pemilih dalam pemilu 2024 mendatang.

    Hal tersebut diungkapkan, Komisioner Bawaslu Provinsi Banten, Zainal Muttaqin yang menyampaikan bahwa pentingnya kesadaran masyarakat dalam pemilu dan dampak dari pemilu itu sendiri. Karena ada tiga hal penting yang terjadi di setiap pemilu, yakni ajang tarung gagasan bagi para kandidat, ajang adu strategi, dan ajang popularitas di setiap calonnya.

    “Agar mendapat Pemimpin yang berkualitas, ini bergantung pada kesadaran setiap pemilihnya,” ungkapnya, Minggu (30/7). Dalam kegiatan sosialisasi sadar pemilu yang digagas Suwaib Amiruddin Foundation (SAF) pada acara pengabdian Pramuka Untirta di Lingkungan Jabang bayi, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

    Zainal mengatakan, masyarakat harus bisa lebih cermat lagi dalam menentukan pilihannya. Karena, siapapun yang nantinya terpilih dalam pemilu akan menentukan nasib dari daerah yang akan dipimpinnya.

    “Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, harus didasarkan kesadaran diri masing-masing orang. Karena hasil dari pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang memiliki kesaktian seperti menjalankan kebijakan dan menetapkan peraturan yang akan diberlakukan di masyarakat,” katanya.

    Kemudian, Peneliti SAF, Miftahul Ulum menyampaikan bahwa untuk mewujudkan pemilu yang sukses, perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilu itu sendiri.Oleh karenanya, perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk mengajak masyarakat agar sadar tentang pentingnya pemilu.

    “Pemilu 2024 merupakan pemilu yang besar dan diikuti oleh peserta pemilu sebanyak 18 Partai. Tentunya hal itu menjadikan bakal calon pemimpin yang dipilih pun semakin banyak calonnya, oleh karena itu perlu partisipasi aktif dari masyarakat agar pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan sukses,” ujarnya.

    Selain itu, Ketua Dewan Racana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Siti Nurasiah mengatakan, sosialisasi gerakan sadar pemilu ini merupakan wujud dukungan dari pramuka Untirta dalam mensukseskan pemilu 2024 nanti.

    “Sosialisasi sadar pemilu ini merupakan sesuatu hal yang baik, oleh karenanya perlu didukung dengan baik oleh semua pihak salah satunya adalah pramuka. Untuk itu Pramuka Untirta ikut serta mendukung dan mensosialisasikan gerakan sadar pemilu kepada masyarakat, agar terwujudnya partisipasi pemilu aktif yang akan menunjang kesuksesan pemilu di tahun 2024 nanti,” tandasnya.(MG-02/PBN)

  • PBB All Out Untuk Prabowo

    JAKARTA, BANPOS – Partai Bulan Bintang (PBB) sepenuh hati alias all outmendukung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

    Dukungan itu, secara resmi disampaikan di acara Milad ke-25 PBB, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (30/7).

    “Kalau PBB sudah memutuskan mencalonkan seseorang, kita akan bekerja sepenuh hati, untuk mengembangkan apa yang diperjuangkan bersama,” ujar Ketua Umum (Ketum) PBB, Yusril Ihza Mahendra saat berpidato di acara tersebut.

    Yusril menegaskan, dukungan ini merupakan statement politik dirinya dan PBB. Dukungan itu, menurutnya didasari dengan beragam pertimbangan yang matang. Hingga akhirnya disimpulkan bahwa Prabowo adalah pemenang di Pilpres 2024.

    Dirincikannya, dukungan PBB untuk Prabowo didasari keyakinan bahwa Ketum Partai Gerindra tersebut memiliki kapabilitas, pengalaman, dan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta membangun Indonesia yang berdaulat.

    Selaras dengan dukungan partainya, Yusril juga menyebut Prabowo sebagai sosok yang telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk memimpin negeri ini, yakni pengalaman dan pengetahuan.

    “Saya kira Pak Prabowo, dengan pengalaman beliau di militer yang cukup lama. Pemahaman beliau yang cukup mendalam perihal persoalan-persoalan yang fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, beliau memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin kita 2024 -2029 yang akan datang,” ungkapnya.

    Untuk itu, PBB optimis jika Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024.

    “PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo sebagai Capres. InsyaAllah sekali ini, setelah Prabowo maju 2014, 2009, mungkin 2019 beliau belum memenangkan. Tapi kali ini Insya Allah dengan dukungan PBB, Pak Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres RI tahun 2024,” pungkasnya.

    Menhan Prabowo menyambut baik dukungan itu. Ketum Partai Gerindra itu mengaku nyaman ketika berada di tengah-tengah ribuan kader PBB yang hadir di acara tersebut.

    “Saya merasa dekat dengan PBB ya, lahirnya tanggal 17. Angka 1 dan 7 sama dengan 8. Kebetulan, dalam hidup saya angka 8 selalu muncul sampai sandi saya 08 waktu di tentara. Walaupun pernah berpisah, tapi PBB bersatu kembali pada saya,” ujar Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga menyebut nomor urut PBB di Pemilu 2024 yaitu Nomor 13, yang juga kebetulan selaras saat Prabowo pernah menjadi Komandan Batalyon 328.

    “Nomor urut 13 ya, jadi ada dua angka dalam hidup saya 8 dan 13. Saya dulu pernah jadi komandan batalyon 328 batalyon terbaik di republik indonesia. 3 tambah 2 tambah 8 adalah 13. Tidak mengherankan kok saya di tengah PBB saya merasa nyaman,” jelas Prabowo.

    PBB telah resmi membacakan Surat Keputusan dan mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk maju sebagai Capres pada Pemilu 2024 dan bertekad berkomitmen bersama dengan PKB untuk memenangkan Prabowo.

    Yaitu, Surat Keputusan (SK) DPP PBB Nomor 203236/PILPRES/2023 tentang calon presiden RI Periode 2024-2029.

    “Mengesahkan H Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI yang didukung oleh Partai Bulan Bintang pada Pemilihan Umum tahun 2024,” kata Sekjen PBB Afriyansah Noor saat membacakan SK tersebut.

    Acara milad sekaligus deklarasi PBB itu turut dihadiri Ketum PKB Cak Imin, Ketum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum, Ketum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, dan Pimpinan Partai Buruh Said Salahuddin.(PBN/RMID)