Penulis: Gina Maslahat

CILEGON, BANPOS – Sejumlah aktivis perempuan di Kota Cilegon menyoroti seleksi komisioner anggota KPU maupun Bawaslu Kota Cilegon lantaran masih dianggap diskriminatif bagi kaum perempuan. Karena masih minimnya keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.
Pengurus Daerah PD KAMMI Cilegon Sulis Setiawati mengatakan seleksi anggota KPU maupun Bawaslu menimbulkan stigma kurang transparan bagi tubuh demokrasi, karena kurangnya keterwakilan perempuan dalam Komisioner KPU Kota Cilegon.
“Mengingat jabatan Komisioner KPU Kota Cilegon akan berakhir pada bulan ini, begitu juga dengan telah terpilihnya 10 besar komisioner yang baru. Dari hasil screening dan seleksi yang telah diadakan masuk 10 besar, Komisioner KPU Kota Cilegon dengan hanya 1 perwakilan dari perempuan, sedangkan nanti hanya 5 yang akan ditetapkan. Perlukah kita bangga?,” tuturnya kepada BANPOS, Selasa (30/5).
“Lebih diperlukannya merefleksikan kembali bagaimana kondisi di tataran Provinsi (Banten). Dalam hal ini tidak adanya keterwakilan perempuan dari 7 Komisioner KPU Provinsi Banten yang sudah terpilih dan dilantik,” sambungnya.
Dengan kondisi yang ada, lanjutnya sehingga berdampak pada tataran dibawah, minimnya keterwakilan perempuan di Komisioner KPU Kota Cilegon. “Maka dari itu, 1 keterwakilan tersebut perlu kita kawal,” ujarnya.
Dikatakan Sulis, padahal sudah jelas dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang  Pemilihan Umum yaitu penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Kedudukan dan status perempuan juga telah mendapat perhatian khusus secara Global melalui Kongres Perempuan Sedunia maupun tingkat nasional seperti tercantum dalam GBHN 1993.
“Keterbatasan perempuan di Komisioner KPU terus berulang akibatnya kurang dukungan, baik norma sosial atau cara kolonialisme yang masih hidup dalam memandang perempuan,” tuturnya.
“Tidak pernah membatasi peran antara laki-laki dengan perempuan, begitulah Islam menyamaratakan gender. Semua memiliki peluang dan kesempatan untuk aktif berkontribusi,” sambungnya.
“Harapan saya, perlunya evaluasi efektif secara universal agar tercapainya cita-cita demokrasi. Perlunya perempuan menggembleng diri, akan tetapi pentingnya memandang kontribusi besar dari peran perempuan dalam pembangunan. Keterlibatan aktif dari Pemerintah, Organisasi Perempuan, dan seluruh elemen serta masyarakat untuk turut andil mendorong partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga pembangunan seperti KPU,” paparnya.
Sementara itu, Sekjen PP IMC Lita Puspita Sari mengungkapkan keterwakilan perempuan di setiap lembaga milik negara perlu diperhatikan, termasuk di KPU. “Sudah jelas dalam Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 pasal 10 ayat 7 bahwa komposisi keanggotaan KPU baik di kota atau provinsi harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, artinya bicara soal kesetaraan gender perempuan punya hak yang sama dan perempuan juga bisa menjadi penyelenggara pemilihan umum,” terangnya.
Ia berharap panitia pemilihan komisioner KPU maupun Bawaslu Kota Cilegon memperhatikan keterwakilan perempuan.
“Karena masa tugas KPU Kota Cilegon akan berakhir bulan ini, kami berharap panitia pemilihan komisioner KPU Kota Cilegon memperhatikan keterwakilan perempuan, kita harus ingat bahwa pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu) bukan hanya diisi oleh kaum laki-laki saja, maka kami mendorong adanya komisioner KPU terkhusus di Kota Cilegon ada keterwakilan perempuannya, agar komunikasi antar penyelenggara dengan pemilih perempuan dapat komunikasi dengan baik,” tandasnya.
Dibagian lain, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa (Uniba) M Nassir Agustiawan mengatakan akan terjadinya kemunduran dalam lembaga penyelenggara pemilu itu bilamana tidak adanya keterwakilan perempuan. Idealnya, kata ia, dalam sebuah institusi harus didorong keterwakilan perempuan, sehingga perempuan mendapatkan peran.
“Ini tentu kemunduran, bukan menambah, malah menghilangkan. Sebagai institusi demokrasi yang sangat paham tentang politik representasi harus mengutamakan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan,” ujarnya kepada BANPOS.
Nassir menilai, saat ini pandangan KPU terhadap perempuan tidak mampu lagi dalam penyelenggaraan pemilu. Namun menurutnya, secara integritas perempuan tidak kalah dengan laki-laki dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia ini.
Selain itu, ia meyakini saat ini ada perang kepentingan dalam tubuh KPU sendiri. Perang kepentingan ia maksud, mulai dari terjadi unsur politis dalam sistem pemilihan nama-nama yang terpilih.
“Perempuan-perempuan yang dianggap gagal itu, perempuan yang kiranya tidak mewakili representasi politik, ataupun kelompok tertentu,” jelasnya.
Secara aturan, kata Nassir dalam pemilihan anggota KPU ini harus objektif. Objektif yang dimaksud, para pendaftar harus memenuhi syarat yang berlaku.
“Dari 10 nama yang lolos kemarin, baik laki-laki dan perempuan. Semuanya sudah sama-sama layak. Namun persoalan yang sekarang, hanya keberpihakan saja yang tidak ada. Karena hal ini menjadi persoalan,” katanya.
Pakar Hukum Tata Negara Uniba ini menambahkan, idealnya dalam 5 anggota KPU Kota Cilegon yang terpilih nanti, harus ada satu yang mewakili unsur perempuan.
“Harus kembali kepada aturan yang berlaku yaitu sesuai Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 10 ayat 7 bahwa komposisi keanggotaan KPU baik di kota atau provinsi harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen,” tandasnya.
Diketahui saat ini tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2023-2028 sudah memasuki 10 besar. Dari 10 besar hanya ada 1 keterwakilan perempuan yang masuk. Nantinya  dari 10 besar itu akan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten. Setelah itu baru ditetapkan 5 orang anggota atau komisioner KPU Kota Cilegon.
Sedangkan untuk Bawaslu baru memasuki penerimaan pendaftaran anggota atau komisioner Bawaslu. Waktu penerimaan pendaftaran mulai 29 Mei sampai 7 Juni 2023.(LUK/PBN)

SERANG, BANPOS – Berdasarkan data dari buku profil Dinas Sosial (Dinsos) Banten tahun 2022, sebanyak 64.767 lanjut usia atau Lansia terlantar.
Saat ini pemerintah setempat terus memberikan bantuan dengan meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat kepada  lansia terlantar baik didalam atau diluar panti melalui Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA).
Kepala Dinsos Banten, Nurhana saat ditemui Selasa, (30/5) mengungkapkan, pemberian bantuan kepada Lansia  merupakan wujud kepedulian kepada warga Banten yang lansia terlantar.
“Ini merupakan rangkaian dari Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dimana Pemprov Banten akan terus optimalkan pelayanan kepada masyarakat lanjut usia,” katanya.
Menurutnya,  dengan masih adanya Lansia terlantar, Pemprov Banten terus mengoptimalkan kinerja pelayanan terutama kepada  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya lanjut usia (lansia) terlantar.
“Kita selalu konsen kepada pelayanan dan pembangunan masyarakat Banten terutama konsen terhadap harapan hidup para lanjut usia,” jelasnya.
Nurhana menjelaskan, Provinsi Banten fokus terhadap warga lansia tercermin dari program bantuan sosial yang terus diberikan kepada para lanjut usia terlantar.
Dalam pemberian bingkisan di tahun 2022, dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota yang masing-masing Kabupaten/Kota mendapatkan kurang lebih 20 paket bingkisan, dengan jumlah total 160 paket se-Provinsi Banten.
Dikatakan, untuk tahun 2023 ini pemberian bingkisan sejumlah 215 paket yang juga akan disampaikan dalam rangkaian Hari Lanjut Usia Nasional kepada lanjut usia terlantar di dalam panti yang berada di PUSAKA Se Provinsi Banten.
“Dalam rangka peringatan dan pengoptimalan kinerja Pemprov Banten dalam melayani lansia kami akan berikan bantuan yang memang rutin kita laksanakan,” jelasnya.
Selain memberikan bantuan sosial kepada lanjut usia berupa bingkisan, Pemprov Banten juga memberikan bantuan sosial berupa uang tunai untuk permakanan. Dimana pada tahun 2022, Pemprov Banten telah memberikan bantuan yang sudah diterima oleh 588 penerima manfaat.
“Dan kami pun merencanakan di tahun 2023 ini akan disampaikan lagi untuk 3.600  orang lanjut usia terlantar di dalam panti,” ungkapnya.
Dalam meningkatkan ekonomi  keluarga lansia, Pemprov Banten Banten di tahun 2022 juga memberikan bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) berupa paket warungan sembako sejumlah 80 (delapan puluh) paket di masing-masing Kabupaten/Kota.
Selain memberikan bantuan sosial kepada lansia, Pemprov Banten juga memberikan bantuan berupa alat bantu kursi roda sejumlah 10 unit dan alat bantu walker sejumlah 24  buah.
Nurhana menambahkan, Pemprov Banten melalui Dinsos akan terus berupaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lansia.
“Dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahunnya, kami akan terus mengupayakan agar jumlah bantuannya pun bertambah sehingga banyak para lansia lainnya bisa mendapatkan bantuan,” tandasnya.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten Al Muktabar  mendampingi Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas saat melakukan monitoring Sistem Seleksi Elektronik Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SSE UM-PTKIN) Tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten, Kota Serang, Selasa (30/5).
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Didik Farkhan Alisyahdi, Rektor UIN SMH Banten Wawan Wahyuddin, Walikota Serang Syafrudin, Kepala Kanwil Kementerian Agama  Banten Nanang Fatchurochman, sejumlah Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia serta seluruh tamu undangan yang lainnya.
“Tadi saya mendengar dari Pak Menteri menyampaikan arahan kepada para calon mahasiswa dalam rangka memilih jurusan-jurusan untuk dedikasinya kepada ilmu pengetahuan khususnya di bidang keagamaan,” ungkap Al Muktabar dalam siaran persnya.
Selanjutnya, Al Muktabar mengaku sempat melakukan diskusi dengan Menteri Agama terkait untuk dapat diterimanya semua calon mahasiswa PTKIN yang telah mendaftar pada SSE UM-PTKIN.
“Tadi saya berdiskusi dengan Pak Menteri karena peminatan atas pendidikan agama, kalau memungkinkan bagi yang memang keinginan untuk bisa tertampung,” katanya.
Selain itu, Al Muktabar juga menyampaikan terkait kondusifitas Provinsi Banten yang berjalan dengan baik.
“Saya juga melaporkan kepada beliau bahwa kondisi kita kondusif, kita terus bangun toleransi dan semua berjalan baik,” imbuhnya.
Sementara, Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas berharap pelaksanaan SSE UM-PTKIN dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan calon-calon mahasiswa yang terbaik.
“Kita monitoring penerimaan mahasiswa PTKIN, semua sudah berjalan bagus. Mereka lakukan secara online, meskipun secara on-site,” ujarnya.
“Saya mengecek dan tadi saya tanya jaringannya juga bagus, anak-anak juga kelihatan enjoy. Karena ruangan ujiannya juga nyaman,” sambungnya.
Pada kesempatan tersebut, dirinya juga mengusulkan ke depannya ujian masuk seperti ini menjadi prasyarat, sehingga semua peserta dapat diterima.
Lantaran, ke depan semua harus bisa beradaptasi dengan dunia digital. Sehingga mahasiswa dapat berkuliah tidak hanya secara offline, melainkan dapat berkuliah secara online apabila mahasiswa tersebut memiliki keterbatasan.
“Tetapi tentu itu harus disiapkan dengan infrastruktur yang mapan dan kuat, jadi tidak boleh juga asal-asalan. Kalau mau dilakukan secara hybrid perkuliahan itu kualitas jaringannya juga harus mumpuni,” jelasnya.
Sedangkan, Ketua Panitia Nasional PMB PTKIN Imam Taufiq mengatakan pada UM-PTKIN kali ini diikuti oleh 59 perguruan tinggi, 1.279 program studi, 77.733 daya tampung mahasiswa baru dan untuk yang telah mendaftar sebanyak 95.769 orang.
“Untuk program studi yang paling banyak diminati seluruh PTKIN yaitu program studi Pendidikan Agama Islam yang mencapai 13.404 pendaftar,” katanya.
Disampaikan, kegiatan SSE UM-PTKIN dilaksanakan selama 7 hari sejak 29 Mei 2023. Dirinya juga berharap hal tersebut dapat berjalan dengan lancar.
“Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung hingga paripurna dan baik,” tandasnya.(MG-01/RUS/PBN)